Banjarmasin – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (BEM ULM) Tahun 2026, di ruang rapat Komisi IV DPRD Kalsel, baru-baru tadi.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifa mengapresiasi kehadiran puluhan mahasiswa, yang aktif menyuarakan kondisi riil di masyarakat, khususnya pada sektor pendidikan dan sosial.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifa
Menurutnya, berbagai masukan dari mahasiswa menjadi bahan penting bagi DPRD, untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penyusunan kebijakan daerah.
“Dalam diskusi tersebut, salah satu isu yang menjadi perhatian yakni tingginya angka Anak Putus Sekolah atau APS serta Anak Tidak Sekolah atau ATS di Kalimantan Selatan,” ucapnya.
Jihan menilai, kondisi di Kalsel memiliki karakteristik berbeda dibanding daerah lain.
Banyak anak yang tercatat tidak sekolah, namun sebenarnya sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren, karena belum terdata dalam sistem EMIS atau Education Management Information System milik Kementerian Agama Republik Indonesia.
Karena itu, Komisi IV DPRD Kalsel menilai diperlukan sinkronisasi data.
Foto bersama sumber Humas DPRD Kalsel
“Koordinasi lintas sektor dimaksudkan agar kondisi pendidikan di daerah dapat tergambar secara lebih akurat,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua BEM ULM 2026, Ahmad Zidan Satrio Utomo berharap, DPRD Kalsel terus memerhatikan aspirasi masyarakat kecil, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial.
Ia menilai kolaborasi antara mahasiswa dan DPRD penting untuk mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
“Melalui audiensi ini, kami berharap sinergi dengan kalangan akademisi dan mahasiswa dapat terus diperkuat untuk mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua,” tutup Jihan. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Jakarta – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, terus mengawal progres kesiapan Bank Kalsel pada proses transformasi menjadi bank devisa. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja ke Kantor Cabang Bank Kalsel Jakarta, akhir pekan tadi.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas menegaskan, pengawasan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi DPRD di bidang ekonomi dan keuangan, khususnya untuk memastikan kesiapan Bank Kalsel menjalankan arahan pemerintah menuju status bank devisa.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas
Langkah tersebut memiliki nilai strategis dan berpotensi memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami memantau langsung kesiapan teknis, operasional, dan strategi pengembangan bisnis perbankan daerah,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi, dimana pihaknya menilai status bank devisa menjadi peluang strategis, agar potensi DHE SDA Kalimantan Selatan tidak hanya berputar di perbankan nasional, tetapi juga masuk dan dikelola bank milik daerah.
Menurutnya, apabila dana hasil ekspor itu dihimpun melalui Bank Kalsel, maka akan memperkuat likuiditas bank, meningkatkan laba perusahaan, dan berdampak langsung pada peningkatan dividen yang menjadi bagian dari PAD.
“Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Kalsel akan mengundang Bank Indonesia untuk melakukan audiensi di DPRD Kalsel. Bertujuan memperdalam pembahasan terkait potensi pengelolaan DHE SDA, mekanisme perbankan devisa, serta peluang strategis yang dapat dimanfaatkan daerah melalui penguatan peran Bank Kalsel,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Dana dan Digital Bank Kalsel, Suwanto menjelaskan, bahwa pada Juni 2025 Bank Kalsel telah mengajukan persyaratan menjadi bank devisa kepada OJK.
Foto bersama sumber humas DPRD Kalsel
Secara substansial, persyaratan administratif telah terpenuhi, namun terdapat 53 rekomendasi teknis yang harus ditindaklanjuti, mulai dari penguatan teknologi informasi, sumber daya manusia, hingga kesiapan operasional.
Hingga laporan progres per Maret 2026 yang disampaikan pada April, capaian tindak lanjut telah berada pada angka rata-rata 74 persen.
“Target penyelesaian seluruh rekomendasi tersebut ditetapkan pada akhir Mei 2026, yang kemudian akan dilanjutkan dengan simulasi kesiapan layanan melalui skema mini bank di Cabang Utama Banjarmasin, Cabang Jakarta, dan Cabang Batulicin,” jelasnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Cabang Bank Kalsel Jakarta, Muhaimi Ahyat, pihaknya memaparkan bahwa asesmen kesiapan cabang Jakarta telah dilakukan Tim Bank Devisa pada 5-6 November 2025, meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, serta sistem dan proses transaksi devisa.
Hasil asesmen menunjukkan infrastruktur utama seperti mesin sortir uang valuta asing, jaringan core banking, serta sistem informasi kurs telah tersedia dan siap digunakan.
Namun demikian, masih diperlukan penguatan pelatihan berkelanjutan, peningkatan koordinasi dengan unit teknologi informasi, serta penyelarasan praktik operasional agar implementasi layanan devisa dapat berjalan optimal.
“Kami optimi, status bank devisa akan menjadi pintu masuk pengembangan bisnis Bank Kalsel yang lebih luas. Terlebih, dengan potensi Dana Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dari Kalimantan Selatan yang cukup besar, peluang penghimpunan dana akan semakin terbuka. Dana hasil ekspor dari sektor pertambangan, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya yang wajib ditempatkan di sistem keuangan nasional dinilai dapat menjadi sumber likuiditas baru apabila dikelola melalui Bank Kalsel,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan, memperkuat strategi komunikasi publik agar kebijakan ketenagakerjaan lebih mudah dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Penguatan ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (IKA FIKOM UNPAD) dengan pendekatan berbasis data dan pemanfaatan teknologi digital.
Kolaborasi ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi dan Sekretaris Jenderal IKA FIKOM UNPAD, Ivan Garda di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (11/5), yang disaksikan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli serta Ketua Umum IKA FIKOM UNPAD, Hendri Satrio.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan, bahwa komunikasi publik kini menjadi instrumen penting dalam memastikan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Komunikasi merupakan kompetensi penting bagi angkatan kerja Indonesia. Melalui kerja sama ini, kami ingin memperkuat kemampuan komunikasi di seluruh ekosistem ketenagakerjaan,” ujar Yassierli.
Menurutnya, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat menuntut pemerintah menghadirkan pendekatan komunikasi yang lebih adaptif, inklusif, dan sederhana.
Karena itu, kolaborasi dengan institusi yang memiliki kepakaran di bidang komunikasi menjadi penting untuk memperkuat kualitas penyampaian informasi publik.
Melalui kerja sama ini, Kemnaker dan IKA FIKOM UNPAD akan fokus mengembangkan strategi diseminasi informasi yang modern, termasuk penyusunan narasi kebijakan yang relevan dengan perkembangan zaman serta penyampaian data yang cepat, akurat, dan tepercaya.
Selain meningkatkan efektivitas komunikasi publik, kolaborasi ini juga diharapkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat, pekerja, pencari kerja, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan dapat memperoleh pemahaman yang utuh terhadap kebijakan ketenagakerjaan.
Yassierli menekankan, bahwa kepercayaan publik menjadi fondasi utama menjalankan agenda pembangunan ketenagakerjaan nasional.
“Komunikasi publik adalah kunci agar masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi juga merasakan manfaat dari setiap kebijakan ketenagakerjaan yang dihadirkan pemerintah,” tambahnya.
Senada dengan Menaker, Hendri Satrio menyampaikan optimismenya terhadap kolaborasi tersebut. Ia memperkenalkan tagline “Komunikatif, Produktif, dan Kompeten” sebagai semangat bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Tujuannya adalah agar Indonesia menjadi lebih baik. Semoga melalui kolaborasi ini dapat terwujud peningkatan kompetensi tenaga kerja, khususnya di bidang komunikasi,” ujar Hendri. (KemenakerRI-RIW/EPS)
Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan seleksi kerja bagi penyandang disabilitas Tuli, melalui pertemuan langsung dengan dunia usaha dalam skema rekrutmen berbasis kompetensi dan kesetaraan akses kerja.
Kegiatan bertajuk “Interview dan Seleksi Penempatan Tenaga Kerja bagi Penyandang Disabilitas Tuli pada PT Bumi Berkah Boga (Kopi Kenangan)” ini, dilaksanakan di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, Senin (11/5).
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Estiarty Haryani mengatakan, kegiatan ini menjadi langkah konkret, mempertemukan pencari kerja disabilitas Tuli dengan dunia usaha secara langsung.
“Kegiatan ini membuka ruang yang setara bagi penyandang disabilitas untuk menunjukkan kompetensi dan potensi di dunia kerja,” ujar Estiarty.
Ia menjelaskan, penempatan kerja bagi penyandang disabilitas membutuhkan sistem rekrutmen yang adaptif terhadap kebutuhan komunikasi serta dukungan pendampingan yang sesuai.
Karena itu, Kemnaker memperkuat peran Pengantar Kerja yang menjalankan fungsi job matching, job counselling, dan job intermediaries.
“Pengantar Kerja memastikan proses penempatan tidak hanya mempertemukan pencari kerja dengan pekerjaan, tetapi juga menjembatani kebutuhan komunikasi dan kompetensi secara tepat,” katanya.
Saat ini terdapat 1.859 Pengantar Kerja yang tersebar di seluruh Indonesia di lingkungan Kemnaker, Balai Pelatihan Kerja, Dinas Ketenagakerjaan, dan Unit Layanan Disabilitas daerah.
Dalam kegiatan ini, Parakerja turut mendukung proses komunikasi dan interview agar lebih inklusif, khususnya bagi peserta penyandang disabilitas Tuli melalui penggunaan BISINDO.
Estiarty menegaskan, penguatan penempatan kerja inklusif membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, komunitas disabilitas, dan dunia usaha.
Ia berharap kegiatan seperti ini dapat diperluas dan direplikasi lebih banyak perusahaan, sehingga membuka akses kerja yang lebih luas dan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas.
“Ini bagian dari upaya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkeadilan,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)
Banjarbaru – Dalam upaya memperkuat mental dan spiritual aparatur sipil negara, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar kegiatan ceramah agama bagi ASN di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Senin (11/5).
Ceramah agama kali ini mengangkat tema “Tiga Macam Ilmu Yang Wajib Dituntut Oleh Semua Orang Islam” yang disampaikan Tenaga Ahli Gubernur Bidang Keagamaan, Ahmad Tarhib.
Ket : Kepala Dinas Kominfo Kalsel, M. Muslim (kiri) bersama TAG Bidang Keagamaan, Ahmad Tarhib (kanan) saat diwawancara
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim beserta jajaran pegawai di lingkungan Diskominfo Kalsel.
Muhamad Muslim mengatakan, kegiatan pembinaan mental spiritual rutin dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas keimanan dan moral ASN di lingkungan kerja.
Menurutnya, penguatan spiritual penting dilakukan agar ASN tidak hanya memiliki kemampuan dan profesionalisme dalam bekerja, namun juga memiliki akhlak serta etika yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Melalui kegiatan seperti ini diharapkan pegawai dapat memperoleh siraman rohani yang memberikan motivasi serta penguatan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari – hari maupun saat menjalankan tugas,” ujarnya.
Sementara itu, Ahmad Tarhib dalam ceramahnya, menyampaikan pentingnya menuntut ilmu agama sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim.
Ia menjelaskan terdapat tiga macam ilmu yang wajib dipelajari agar seseorang memiliki pemahaman agama yang baik dan mampu menerapkannya dalam kehidupan.
“Ilmu agama tidak hanya menjadi bekal dalam kehidupan pribadi, tetapi juga menjadi landasan moral dalam bekerja dan bermasyarakat. ASN diharapkan mampu menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab pekerjaan,” tutupnya.
Kegiatan pembinaan mental spiritual tersebut berlangsung dengan khidmat dan mendapat antusias dari para pegawai yang mengikuti ceramah agama hingga selesai. (BDR/RIW/EPS)
Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Kalimantan Selatan, memeriksa Keabsahan Kontingen Peserta Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Provinsi Tahun 2026, di Banjarmasin, Senin (11/5).
Kepala Dispora Kalsel Pebriadin Hapiz, diwakili Kabid Peningkatan Prestasi Dispora Kalsel Heru Susmianto menjelaskan, kegiatan ini merupakan rangkaian POPDA Tingkat Provinsi Tahun 2026, dengan memeriksa dokumen atau keabsahan kontingen peserta POPDA 13 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
Ket foto : Kabid Peningkatan Prestasi Dispora Kalsel Heru Susmianto
“Jelang pelaksanaan POPDA Tingkat Provinsi Kalsel ini, sudah memasuki tahap keabsahan dokumen peserta,” ungkap Heru, kepada sejumlah wartawan.
Pemeriksaan, lanjutnya, dilaksanakan selama 3 hari, mulai 11 – 13 Mei 2026.
“Tiga hari kita melaksanakan proses pemeriksaan dokumen peserta, Dispora memeriksa kelengkapan fisik, yang sebelumnya sudah di upload pada saat pendaftaran,” jelas Heru.
Pada proses pengabsahan tersebut, Dispora melakukan pengecekan dengan melihat langsung dokumen asli dari peserta.
“Hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya kecurangan umur dari peserta POPDA Tingkat Provinsi Tahun 2026,” ujar Heru.
Heru juga meminta kepada peserta POPDA, untuk disiplin melengkapi administrasi persyaratan kepesertaan.
“Kami berusaha disiplin agar peserta mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan,” ucap Heru.
Pada proses keabsahan yang digelar saat ini, Dispora Kalsel bertindak tegas terkait kelengkapan administrasi setiap peserta.
“Kami mengimbau kepada seluruh peserta untuk melengkapi berkas yang disyaratkan pada POPDA Tingkat Provinsi Kalsel Tahun 2026,” ujar Heru.
Dengan adanya ketentuan tersebut, maka pada pelaksanaan POPDA tidak ada lagi kendala di lapangan mengenai keabsahan peserta.
Kontingen yang diperiksa keabsahannya, mencapai 970 atlet, 167 pelatih, serta 83 orang official, dengan total peserta sebanyak 1.166 orang. (SRI/RIW/EPS)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong para pegiat budaya, komunitas, dan lembaga kebudayaan di Banua untuk memanfaatkan program Dana Indonesiana sebagai dukungan pengembangan aktivitas dan karya budaya.
Dorongan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, saat membuka kegiatan Pembinaan Lembaga Budaya Sosialisasi Dana Indonesiana di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (11/5).
Suasana pembukaan Sosialisasi Dana Indonesiaraya, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru
Kegiatan ini diikuti 52 organisasi dan lembaga kebudayaan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan, serta turut dihadiri Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Kalsel dan Direktur Investasi LPDP Kementerian Keuangan RI.
Dalam sambutannya, Syarifuddin menjelaskan Dana Indonesiana merupakan dana abadi kebudayaan yang dikelola melalui investasi, sehingga hasil pengembangannya dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pendidikan dan kebudayaan.
“Sejumlah aset atau investasi disisihkan dan dikelola agar pokoknya terus tumbuh, sedangkan hasilnya dimanfaatkan untuk pengembangan program pendidikan dan budaya,” ujarnya.
Ia mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan memperkuat pemahaman para pelaku budaya terkait mekanisme pendanaan, tata cara pelaksanaan program, hingga prosedur pengajuan bantuan.
Menurutnya, selama periode 2022 hingga 2025, jumlah penerima manfaat Dana Indonesiana di Kalimantan Selatan masih tergolong minim dibanding daerah lain di Indonesia.
“Dari total 3.757 penerima manfaat dalam empat tahun terakhir, Kalimantan Selatan hanya 21 penerima manfaat. Ini sangat sedikit,” katanya.
Ia menyebut penerima manfaat di Kalsel masih didominasi wilayah perkotaan seperti Banjarmasin dan Banjarbaru. Sementara sejumlah daerah lain seperti Balangan, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Tapin belum memiliki perwakilan penerima manfaat sama sekali.
Karena itu, Pemprov Kalsel berharap sosialisasi tersebut mampu memperluas akses informasi sekaligus meningkatkan partisipasi pegiat budaya dari seluruh kabupaten/kota di Banua.
Syarifuddin menilai Kalimantan Selatan memiliki kekayaan budaya dan potensi kreatif yang besar untuk dikembangkan, terlebih setelah Geopark Meratus ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark.
“Kita punya kekayaan warisan budaya yang luar biasa. Banyak pegiat budaya yang kreatif dan potensial untuk mengembangkan karya serta aktivitas budaya melalui dukungan pendanaan ini,” ungkapnya.
Ia pun mengimbau seluruh organisasi dan komunitas budaya agar memanfaatkan peluang tersebut secara maksimal.
Pemprov Kalsel, lanjutnya, siap memberikan pendampingan bagi calon penerima manfaat dalam memenuhi prosedur dan persyaratan program.
“Tentunya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap memberikan pendampingan kepada calon penerima manfaat agar bisa mengikuti tata cara dan prosedur yang berlaku,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)
Surakarta – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya, mendorong pembangunan sarana olahraga modern di Banua. Salah satunya melalui kunjungan kerja studi banding ke Stadion Gelora Manahan Surakarta, akhir pekan tadi.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah menyampaikan, kunjungan ini untuk memperdalam referensi terkait pembangunan dan pengelolaan stadion berstandar modern.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah
Dengan harapan, menjadi bagian dari langkah strategis DPRD Kalsel, menyiapkan konsep stadion representatif yang nantinya diharapkan mampu menjadi ikon olahraga sekaligus ruang publik kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan.
“Stadion Gelora Manahan menjadi salah satu contoh stadion modern di Indonesia, yang memiliki konsep pengelolaan terpadu dan fasilitas olahraga yang lengkap,” ungkapnya.
Mustaqimah menjelaskan, kunjungan kerja ini menjadi bagian penting untuk mendapatkan referensi terkait pembangunan stadion di Banjarmasin.
Stadion Manahan memiliki konsep pembangunan dan pengelolaan yang sangat baik sehingga banyak hal yang dapat dipelajari.
Menurutnya, pembangunan stadion di Kalimantan Selatan nantinya tidak hanya difokuskan sebagai pusat kegiatan olahraga, tetapi juga diharapkan mampu menjadi ruang publik yang nyaman, produktif, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
“Kami juga mendukung pembinaan atlet daerah, keberadaan stadion modern juga dinilai mampu meningkatkan aktivitas sosial masyarakat serta membuka peluang pengembangan sektor ekonomi dan pariwisata daerah,” katanya.
Suasana pertemuan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta
Mustaqimah menambahkan, hasil studi banding ini dapat menjadi bahan pertimbangan, untuk merancang stadion yang modern, berkualitas, dan mampu menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan.
Komisi III DPRD Kalsel menegaskan komitmennya, mendukung peningkatan fasilitas olahraga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia serta pengembangan prestasi olahraga di Banua.
“Pembangunan stadion representatif di masa mendatang dapat menjadi simbol kemajuan daerah sekaligus menghadirkan fasilitas olahraga yang layak, modern, dan berstandar nasional bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Rombongan Komisi III terlebih dahulu melaksanakan pertemuan bersama jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta di kantor Dispora, yang berada di kawasan Stadion Manahan.
Setelah itu, rombongan meninjau langsung fasilitas stadion untuk melihat berbagai aspek teknis, mulai dari desain bangunan, fasilitas penunjang, sistem pengelolaan, hingga standar keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat maupun atlet. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Jakarta – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya, memperkuat sektor pertanian sebagai penopang ekonomi daerah di masa depan. Salah satunya melalui kunjungan kerja ke PT Sang Hyang Seri (SHS), akhir pekan tadi.
Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, bersama jajaran Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan, dan disambut langsung Direktur PT SHS, Adhi Cahyono Nugroho.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo
Dalam pertemuan itu, Kartoyo menegaskan bahwa ketersediaan benih unggul menjadi faktor penting, untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat desa.
Hal itu dimaksudkan, untuk memastikan ketersediaan benih padi berkualitas mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan produksi pertanian di Banua.
“Kami ingin memastikan penyediaan bibit berkualitas untuk padi di Kalimantan Selatan dapat tersedia secara berkelanjutan sehingga mampu mendukung ketahanan pangan daerah,” ucapnya.
Kartoyo menjelaskan, proses menghasilkan benih padi unggul tidak dapat dilakukan secara instan karena membutuhkan tahapan hingga dua tahun sebelum dinyatakan siap tanam dan memperoleh sertifikasi resmi.
Selama ini, Kalsel telah memiliki fasilitas pengolahan benih modern lengkap dengan mesin pemrosesan dan gudang penyimpanan yang berada di Kabupaten Tanah Laut dan Hulu Sungai Selatan.
Foto bersama sumber humas DPRD Kalsel
Menurutnya, penguatan sektor pertanian menjadi langkah strategis di tengah upaya daerah mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan batubara.
“Produksi padi Kalimantan Selatan tahun ini mencapai 1.179.000 ton atau setara Rp7,7 triliun. Ini menjadi kekuatan ekonomi baru yang potensinya sangat besar bagi Banua,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kalsel, Zainal Arifin menyampaikan, bahwa keberhasilan Kalimantan Selatan sebagai salah satu lumbung padi nasional, tidak lepas dari ketersediaan benih unggul dan bersertifikat.
Ia menyebut saat ini terdapat 249 penangkar benih yang tersebar di berbagai desa di Kalimantan Selatan dengan nilai perputaran ekonomi mencapai sekitar Rp134 miliar.
“Penangkaran benih bukan hanya mendukung produksi padi, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa, menciptakan usaha produktif, dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat,” ungkapnya.
Komisi II DPRD Kalsel menilai kolaborasi antara DPRD, Dinas Pertanian, dan PT Sang Hyang Seri menjadi langkah penting, menjaga keberlanjutan swasembada pangan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah berbasis pertanian.
Melalui kunjungan ini, DPRD Kalsel berharap sektor pertanian dapat terus berkembang menjadi kekuatan ekonomi strategis Banua yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menegaskan komitmen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), memperkuat transformasi ekosistem ketenagakerjaan nasional melalui empat pilar strategis prioritas tahun 2026.
Langkah tersebut diambil, untuk menjawab kesenjangan kompetensi dan perubahan dunia kerja akibat perkembangan teknologi.
Afriansyah mengatakan, Indonesia saat ini tidak hanya menyiapkan tenaga kerja, tetapi juga membangun fondasi SDM masa depan yang adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di tengah perubahan global.
“Transformasi digital telah mengubah wajah ketenagakerjaan secara fundamental. Meski pekerjaan konvensional bergeser, peluang baru berbasis kreativitas dan teknologi terbuka lebar. Kita membutuhkan talenta yang tidak hanya menunggu lowongan pekerjaan, tetapi juga mampu menciptakan nilai dan inovasi baru,” ujar Afriansyah saat memberikan sambutan pada Examination Authority (EXOT) 2026 SMP-SMA Al-Wildan Islamic School Jakarta, Minggu (10/5).
Empat pilar strategis prioritas Kemnaker tahun 2026 meliputi: Pertama, Pusat Pelatihan Vokasi yang difokuskan pada program skilling dan reskilling, untuk menjawab kesenjangan kompetensi serta menyiapkan SDM sesuai kebutuhan industri masa depan.
Kedua, Talent and Innovation Hub (TIH) yang berperan sebagai inkubator strategis nasional untuk mentransformasikan ide kreatif menjadi produk komersial dan melahirkan inovator baru.
Ketiga, Pelatihan dan Penempatan Disabilitas sebagai wujud komitmen nyata dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan setara bagi seluruh warga negara.
Keempat, Labor Productivity Clinics sebagai instrumen untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing perusahaan nasional di tingkat global.
Afriansyah menegaskan, keempat pilar tersebut akan terintegrasi menjadi ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, dan produktif, untuk mendukung penguatan daya saing nasional.
Ia meyakini kesiapan SDM di sektor ekonomi kreatif akan menjadi fondasi penting menuju kemandirian ekonomi nasional.
“Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud apabila ekonomi kreatif menjadi pilar pembangunan. Kemandirian ekonomi inilah yang akan membawa Indonesia menjadi bangsa maju dan berdaya saing global,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)
