Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban wajib pajak sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Program diskon pajak daerah tersebut disampaikan Bapenda Kalsel dalam press release pada Kamis (13/8).

Kebijakan ini mulai berlaku 14 Agustus 2026 hingga 30 November 2026.

Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil mengatakan, program tersebut merupakan bentuk kebijakan pemerintah daerah memberikan kemudahan dan insentif kepada masyarakat, khususnya wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya, insentif fiskal tersebut diberikan berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2026 dan mencakup beberapa bentuk keringanan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Salah satu bentuk insentif yang diberikan adalah penghapusan seluruh sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PKB.

Dengan kebijakan tersebut, masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan tidak perlu membayar sanksi administrasi apabila melakukan pembayaran selama periode program berlangsung.

“Jadi yang terlambat membayar PKB, kemudian dibayarkan pada Agustus, maka sanksi administrasinya akan dihapuskan,” jelas Subhan.

Selain penghapusan sanksi administrasi, pemerintah daerah juga memberikan diskon pokok PKB berjalan. Untuk kendaraan roda empat, wajib pajak yang melakukan pembayaran selama periode program akan memperoleh diskon pokok pajak sebesar 10 persen.

Sementara itu, pemilik kendaraan roda dua dan roda tiga mendapatkan diskon pokok PKB sebesar 20 persen.

“Kebijakan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan sekaligus mendorong pembayaran pajak tepat waktu pada periode berikutnya,” lanjut Subhan.

Tidak hanya itu, Bapenda Kalsel juga memberikan insentif berupa diskon 50 persen untuk PKB kendaraan yang melakukan mutasi masuk dari luar daerah.

“Keringanan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk menarik kendaraan bermotor yang berpindah kepemilikan atau domisili ke Kalimantan Selatan agar segera melakukan proses administrasi dan memenuhi kewajiban perpajakannya di daerah,” lanjutnya.

Subhan berharap masyarakat dapat memanfaatkan seluruh program insentif yang telah disiapkan pemerintah selama periode yang ditentukan.

Menurutnya, kesempatan tersebut tidak hanya memberikan keringanan bagi wajib pajak, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan tertib administrasi kendaraan bermotor.

“Program ini kami harapkan dapat dimanfaatkan masyarakat dan para wajib pajak, terutama yang masih memiliki kewajiban pembayaran pajak daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemberian insentif pajak ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan.

Kepatuhan membayar pajak kendaraan menjadi penting karena penerimaan dari sektor pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Selatan.

Bapenda Kalsel juga mengajak masyarakat tidak menunggu hingga mendekati batas akhir program.

“Wajib pajak dapat memanfaatkan periode 14 Agustus sampai 30 November 2026 untuk menyelesaikan kewajiban PKB dan memperoleh keringanan sesuai ketentuan yang berlaku,” sahutnya.

Melalui program tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap tercipta keseimbangan antara pemberian kemudahan kepada masyarakat dan peningkatan penerimaan daerah.

Dengan semakin tingginya kepatuhan wajib pajak, penerimaan daerah diharapkan dapat semakin optimal dan pada akhirnya mendukung berbagai program pembangunan di Kalimantan Selatan. (MRF/RIW/EYN)

Kerja sama antara Pemprov Kalsel dengan The Breeze Waterpark dimulai, dengan penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin dan Martinus, pemilik The Breeze Waterpark.

Penandatanganan dilaksanakan pada momentum puncak peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus peresmian Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kamis (13/8).

Selanjutnya, SKB ditindaklanjuti melalui kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan. Dimana The Breeze Waterpark memberikan harga khusus tiket masuk bagi anak pemegang Kartu Identitas Anak.

“Bagi keluarga yang berkunjung dan membawa anak-anak, cukup menunjukkan Kartu Identitas Anak. Kami akan memberikan harga khusus tiket masuk hanya Rp25.000 per anak, dari harga normal Rp35.000,” ucap Martinus, kepada wartawan.

Ditambahkan Martinus, dalam menjalankan usaha, pihaknya selalu berprinsip bahwa tujuannya tidak hanya keuntungan, tapi bagaimana usaha yang dijalankan juga mampu berkontribusi mendukung program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Tidak hanya bicara keuntungan tapi bagaimana dunia usaha bisa turut berkontribusi menyukseskan program yang manfaatnya dirasakan masyarakat,” imbuhnya.

Program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran orang tua mengenai pentingnya kepemilikan KIA bagi anak.

Kartu Identitas Anak merupakan identitas resmi bagi anak berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP elektronik. KIA memuat identitas anak, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga menjadi salah satu dokumen penting dalam administrasi kependudukan anak.

Kepemilikan KIA memberikan berbagai manfaat, antara lain memudahkan anak memperoleh pelayanan publik dan berbagai layanan yang membutuhkan identifikasi diri, memberikan kemudahan dalam pembuktian identitas anak, serta mendukung tertib administrasi kependudukan sejak usia dini.

Melalui kerja sama dengan berbagai mitra seperti The Breeze Waterpark, KIA juga diharapkan tidak hanya dipandang sebagai kartu identitas, tetapi dapat memberikan manfaat nyata bagi anak dan keluarga. Salah satunya melalui fasilitas maupun harga khusus yang diberikan mitra kepada anak pemegang KIA.

Keikutsertaan The Breeze Waterpark dalam program tersebut merupakan bentuk dukungan dunia usaha terhadap program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya mendorong peningkatan kepemilikan dan pemanfaatan Kartu Identitas Anak di masyarakat.

“Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain anak-anak mendapatkan harga tiket yang lebih terjangkau, kami juga ingin ikut mendorong para orang tua agar semakin menyadari pentingnya Kartu Identitas Anak sebagai identitas resmi anak,” pungkas Martinus. (RIW/EYN)

Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz didampingi Kabid Pemberdayaan Pemuda Budiono menyampaikan, Kreativesia dilaksanakan untuk mendukung kreativitas pemuda Banua, berdasarkan arahan Gubernur Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman.

“Dispora Kalsel mendukung dan memberikan ruang untuk peningkatan kreativitas para pemuda di Banua,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Dimana, lanjutnya, Dispora Kalsel menyalurkan kegiatan positif untuk para pemuda melalui ajang Kreativesia Tahun 2026, yang melombakan berbagai kegiatan. Seperti lomba kuliner, kriya, fashion, vokal, serta film.

“Kami berharap kreativitas pemuda tersebut dapat tersalurkan pada ajang Kreativesia ini,” ucapnya.

Sementara itu Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Budiono mengatakan, Kreativesia Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan diikuti pemuda berusia 16 sampai 30 tahun.

Ajang Kreativesia ini dilaksanakan dalam rangka memeringati HUT RI serta Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.

“Kreativesia ini merupakan ajang tahunan yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Budiono. (SRI/RIW/APR)

“Berdasarkan arahan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, bahwa dengan semngat HUT RI ke 81, mari kibarkan sang Merah Putih dengan penuh kebanggaan di Kota Banjarmasin sebagai wujud cinta kepada tanah air dan penghormatan atas perjuangan para pahlawan, ” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Setdakot Banjarmasin, Ahmad Zazuli.

Melalui pembagian dan pemasangan bendera Merah Putih di lingkungan tempat tinggal, tempat usaha, perkantoran, serta ruang publik, menjadi upaya menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dari Banjarmasin untuk Indonesia.

Selain itu, kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI.

“Pembagian bendera ini sebagai bentuk rasa nasionalisme kita menjelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Zazuli.

Menurut Zazuli, ribuan bendera yang dibagikan juga diharapkan dapat membantu masyarakat yang belum memiliki bendera Merah Putih untuk turut memeriahkan momentum kemerdekaan.

“Kami berharap dengan dibagikannya bendera ini bisa membantu warga mendapatkan bendera Merah Putih secara gratis, sehingga bisa dipasang di tempat tinggal masing-masing,” katanya.

Aksi pembagian bendera yang menyasar para pengendara tersebut berlangsung lancar. Satu per satu pengendara yang melintas di kawasan Simpang Empat Lambung Mangkurat menerima bendera yang telah disiapkan.

Antusiasme pun terlihat dari para pengendara. Mereka tampak menyambut positif pembagian bendera gratis tersebut sebagai bagian dari semarak menyambut HUT Kemerdekaan RI.

Ia pun berharap semangat mengibarkan Merah Putih tidak hanya terlihat di ruas jalan, tetapi juga merata hingga ke lingkungan permukiman warga.

“Dengan demikian, suasana kemerdekaan di Kota Banjarmasin tidak hanya menjadi perayaan seremonial,” ucap Zazuli. (SRI/RIW/APR)

Salah satu bentuknya melalui keringanan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 50 persen. Dengan kebijakan tersebut, iuran yang sebelumnya Rp16.800 menjadi Rp8.400 per bulan.

“Kita ingin 100 persen pekerja Indonesia ter-cover jaminan sosialnya,” kata Yassierli dalam acara Aksi Kolaborasi Peluncuran Pelindungan Sosial bagi Pekerja Informal Sektor Persampahan di Fasilitas RDF Rorotan, Jakarta Utara, Senin (10/8).

Yassierli mengatakan keringanan iuran tersebut diberikan untuk membuat jaminan sosial ketenagakerjaan semakin terjangkau bagi pekerja informal. Kebijakan ini berlaku hingga akhir 2026 dan selanjutnya akan dievaluasi pemerintah.

“Teman-teman mendapatkan diskon 50 persen iuran JKK dan JKM,” ujar Yassierli.

Yassierli berharap kebijakan tersebut dapat terus dilanjutkan sehingga semakin banyak pekerja informal memperoleh pelindungan saat menghadapi risiko pekerjaan.

Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menyebut pekerja sektor persampahan sebagai “pahlawan lingkungan” karena berperan dalam mengurangi sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sekaligus mendukung ekonomi sirkular dan pengelolaan lingkungan.

Menurutnya, kontribusi tersebut diikuti risiko pekerjaan yang tidak ringan, mulai dari bahaya biologis dan kimia, benda tajam, hingga kecelakaan fisik. Karena itu, pelindungan jaminan sosial menjadi bagian penting dalam memastikan mereka dapat bekerja dengan lebih aman.

Aksi Kolaborasi tersebut turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat. (KemenakerRI-RIW/EYN)

Aksi simpatik tersebut digelar di sekitar persimpangan lampu merah RO Ulin, Jalan A. Yani Kilometer 33, Banjarbaru, Selasa (11/8).

Kegiatan dipimpin langsung Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, bersama sejumlah jajaran pegawai membagikan Bendera Merah Putih kepada pengguna jalan yang melintas

Aksi ini mendapat respons positif dari masyarakat dan menjadi salah satu upaya Diskominfo Kalsel untuk menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus mengajak masyarakat turut menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan.

Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, pembagian bendera merupakan bentuk partisipasi Diskominfo Kalsel dalam menggelorakan semangat cinta Tanah Air dan kecintaan terhadap simbol negara.

“Hari ini kita Dinas Komunikasi dan Informatika bersama – sama turun ke jalan untuk membagikan bendera dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini merupakan upaya kita untuk menggelorakan rasa cinta terhadap negara, termasuk cinta terhadap bendera pusaka kita untuk dimeriahkan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Muslim.

Menurutnya, semangat memperingati kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga dapat dilakukan melalui aksi sederhana yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Ia berharap, kegiatan tersebut dapat membangkitkan kembali semangat perjuangan dan nasionalisme masyarakat, khususnya dalam mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif.

“Mudah-mudahan kegiatan sederhana ini dapat memberikan dampak yang besar terhadap semangat perjuangan kemerdekaan tahun ini,” pungkasnya. (BDR/RIW/EYN)

Momentum tersebut diwujudkan melalui kegiatan anjangsana ke kediaman mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan dan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Anjangsana yang menjadi agenda rutin tahunan ini melibatkan sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalsel bersama pejabat eselon III Dinas Sosial Provinsi Kalsel.

Salah satu kunjungan dilakukan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, bersama jajaran Dinas Sosial Kalsel ke kediaman mantan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin di Banjarbaru, Senin (10/8).

Rudy Ariffin merupakan Gubernur Kalsel yang menjabat selama dua periode, yakni 2005-2010 dan 2010-2015. Kedatangan jajaran Pemprov Kalsel disambut hangat Rudy Ariffin.

Muhamad Muslim mengatakan, anjangsana tersebut menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan salam dari Gubernur Kalsel Muhidin dan Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman.

“Kita mewakili beliau untuk berkunjung, bersilaturahmi dan memberikan penghormatan kepada keluarga Gubernur Kalsel terdahulu. Alhamdulillah beliau sehat dan kita juga disambut dengan hangat,” ujar Muslim.

Menurut Muslim, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum untuk mengenang gagasan serta berbagai hasil pembangunan yang telah dirintis para pemimpin Kalsel terdahulu.

Ia menyebut, sejumlah pembangunan yang telah dilakukan pada masa pemerintahan sebelumnya masih menjadi bagian penting dalam perkembangan daerah hingga saat ini. Salah satunya kawasan perkantoran terpadu yang menjadi salah satu legasi Rudy Ariffin.

“Kami sangat bersukacita bertemu dengan Gubernur Kalimantan Selatan terdahulu yang sebelumnya banyak memiliki ide dan telah menghasilkan berbagai pembangunan. Termasuk di antaranya perkantoran terpadu yang saat ini merupakan salah satu legasi beliau,” katanya.

Muslim berharap berbagai program dan kebaikan yang telah dilakukan para pemimpin terdahulu dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh pemerintahan saat ini.

Ia juga mendoakan agar Rudy Ariffin senantiasa diberikan kesehatan dan tetap dapat beraktivitas serta memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

Sementara itu, Rudy Ariffin menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel beserta jajaran Pemprov Kalsel yang masih memberikan perhatian kepada para mantan kepala daerah.

“Kami sebagai mantan gubernur mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Gubernur, Wakil Gubernur serta jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas perhatian dan kepeduliannya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua,” tutur Rudy.

Dalam kesempatan tersebut, Rudy juga mengapresiasi sejumlah program pembangunan yang kembali dilanjutkan Pemerintah Provinsi Kalsel, salah satunya pembangunan jembatan penghubung Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

Menurutnya, keberlanjutan pembangunan jembatan tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat Kalsel dan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap konektivitas serta perkembangan ekonomi daerah.

“Alhamdulillah program pembangunan jembatan itu sudah mulai dikerjakan lagi. Semoga selesai pada 2027 atau 2028. Kita harapkan juga program-program yang lain dapat dilaksanakan dengan baik,” jelasnya.

Memasuki usia ke-76 tahun, Rudy berharap pembangunan Kalsel terus berjalan secara berkesinambungan dengan tetap melanjutkan berbagai program yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya.

Ia menegaskan dukungannya terhadap program Pemerintah Provinsi Kalsel di bawah kepemimpinan Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman serta berharap seluruh program pembangunan dapat memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.

“Ke depan kita mendukung apa yang menjadi program pemerintah provinsi ini. Program-program yang lalu juga mudah – mudahan dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin Bapak Muhidin saat ini,” pungkasnya. (BDR/RIW/EYN)

Persoalan tersebut menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, Senin (10/8).

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha mengatakan, persoalan Anak Tidak Sekolah tidak dapat diselesaikan hanya dengan membangun atau menambah fasilitas pendidikan.

Menurutnya, ada persoalan lain yang harus diurai secara bersamaan, terutama faktor ekonomi keluarga, kondisi geografis, keterbatasan transportasi, serta minimnya motivasi untuk kembali melanjutkan pendidikan.

Karena itu, diperlukan strategi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu menjangkau anak-anak yang berada di wilayah terpencil, pesisir, maupun pelosok Kalsel.

“Komisi IV siap mendukung penuh keberlanjutan program Disdikbud Kalsel, baik dari sisi pengawasan maupun penganggaran, agar persoalan Anak Tidak Sekolah ini dapat tuntas dan akses pendidikan merata hingga ke pelosok,” ucapnya.

Menurut Jihan, langkah pertama yang harus diperkuat adalah pendataan ATS secara akurat. Data yang valid dinilai menjadi fondasi penting untuk menentukan intervensi yang tepat, karena setiap daerah memiliki karakteristik dan penyebab ATS yang berbeda.

Selain persoalan ATS, Komisi IV juga menyoroti pemerataan tenaga pendidik. Tantangan tersebut masih ditemukan di sejumlah sekolah, khususnya yang berada di kawasan pesisir dan pelosok.

Keterbatasan guru pada mata pelajaran tertentu, termasuk guru Agama Non-Islam, menjadi salah satu persoalan yang perlu dicarikan solusi agar seluruh peserta didik mendapatkan hak pendidikan yang setara tanpa memandang lokasi maupun latar belakang.

“Kita tidak hanya melihat tantangannya, tetapi berfokus pada solusi konkret, seperti skema guru tamu, hingga opsi kolaborasi dengan yayasan keagamaan daerah,” jelas Jihan.

Lebih lanjut Jihan menambahkan, pemerataan pendidikan harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah, sekolah, keluarga, masyarakat, hingga berbagai lembaga terkait perlu mengambil peran agar tidak ada anak di Kalsel yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi, jarak, atau fasilitas.

Pihaknya mendorong berbagai alternatif yang dapat diterapkan secara fleksibel. Salah satunya melalui skema guru tamu, serta membuka peluang kolaborasi dengan yayasan – yayasan keagamaan yang ada di daerah.

“Pendidikan bukan hanya tentang memastikan anak masuk sekolah, tetapi memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk terus belajar dan meraih masa depan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Semangat tersebut diwujudkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui kegiatan anjangsana ke kediaman para pemimpin terdahulu, Senin (10/08).

Kegiatan tahunan yang diinisiasi Gubernur Kalsel Muhidin bersama Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Kalsel ini, menjadi bentuk penghormatan sekaligus apresiasi atas jasa dan pengabdian para mantan kepala daerah maupun tokoh senior Banua.

Melalui Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini bersama jajaran Dinas Sosial Kalsel menyambangi kediaman Wakil Gubernur Kalsel periode 2005–2010, Rosehan Noor Bahri. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa dalam pertemuan tersebut.

Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk perhatian dan penghormatan kepada para pemimpin Kalsel terdahulu.

Pada kesempatan itu, Jaini menyerahkan tali asih dan bingkisan khusus yang merupakan titipan dari Gubernur Kalsel.

“Kami menyerahkan bingkisan titipan dari Bapak Gubernur. Kegiatan anjangsana ini memang agenda rutin tahunan untuk menyapa para Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel periode terdahulu,” kata Jaini.

Menurutnya, silaturahmi dengan para tokoh senior memiliki nilai penting. Selain menjaga hubungan kekeluargaan, pertemuan tersebut dapat menjadi ruang bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan dan arah pembangunan Banua.

Para pemimpin terdahulu dinilai memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dapat menjadi bagian dari masukan bagi pemerintah saat ini dalam melanjutkan pembangunan Kalimantan Selatan.

“Anjangsana tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antara pemimpin daerah yang sedang menjalankan amanah dengan para tokoh senior yang memiliki pengalaman panjang dalam perjalanan pemerintahan dan pembangunan Kalsel,” ungkapnya.

Kunjungan tersebut pun mendapat sambutan hangat dari Rosehan Noor Bahri. Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian jajaran pimpinan daerah yang terus menjaga tradisi anjangsana setiap tahun.

Rosehan juga menitipkan pesan agar Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Kalsel terus menjaga kekompakan dalam menjalankan amanah pemerintahan.

“Terima kasih dan menyampaikan salam hormat kepada Pak Gubernur, Pak Wagub, serta Pak Sekda atas kunjungan yang selalu rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Kami berharap beliau bertiga senantiasa kompak dalam mengemban amanah,” tutur Rosehan.

Rosehan menilai, keberlanjutan pembangunan Kalsel membutuhkan sinergi dan pengawasan bersama. Terlebih, dirinya saat ini juga kembali menjalankan tugas sebagai anggota DPRD.

Karena itu, Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal pembangunan agar setiap kebijakan dan anggaran yang digulirkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kebetulan saat ini ulun bertugas di DPRD, jadi mari kita kawal bersama – sama pembangunan ini agar penggunaan anggaran benar-benar efektif, efisien, serta dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat,” tutupnya.

Pesan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa semangat Hari Jadi Kalsel tidak berhenti pada kegiatan peringatan semata. Momentum tersebut dapat menjadi pengingat bahwa pembangunan Banua merupakan proses yang membutuhkan kesinambungan, kolaborasi, serta keterlibatan seluruh elemen.

Pengalaman para tokoh terdahulu menjadi bagian penting dari perjalanan Kalsel. Sementara generasi pemimpin saat ini memiliki tanggung jawab untuk meneruskan pembangunan dengan menyesuaikan kebutuhan dan tantangan zaman. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap BUMDesa, yang mampu mengembangkan usaha, mengelola potensi lokal, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan perekonomian masyarakat desa.

Kegiatan pemberian penghargaan dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Selasa (11/8), dan dihadiri unsur pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola BUMDesa, serta pemangku kepentingan terkait.

Kepala DPMD Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, dalam sambutannya mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada BUMDesa yang mampu menjalankan kegiatan usaha secara baik, inovatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Iwan, BUMDesa memiliki peran strategis menggerakkan perekonomian desa. BUMDesa dapat menjadi wadah mengelola berbagai potensi yang dimiliki desa sekaligus membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap BUMDesa yang mampu menjalankan usaha dengan baik, inovatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa,” ujar Iwan.

Ia menjelaskan, pengembangan BUMDesa tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mampu memberikan dampak terhadap masyarakat melalui penciptaan lapangan usaha, pengembangan produk unggulan, serta pemanfaatan potensi lokal secara optimal.

“Setiap desa memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Karena itu, pengelolaan BUMDesa diharapkan dapat disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia di masing – masing wilayah, baik sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, pariwisata, maupun sektor ekonomi lainnya,” lanjutnya.

Selain pengembangan unit usaha, Iwan juga menekankan pentingnya tata kelola BUMDesa yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan yang baik dinilai menjadi salah satu faktor penting agar BUMDesa mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penilaian tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, terdapat 10 BUMDesa yang masuk dalam daftar terbaik.

Peringkat pertama diraih BUMDesa Meranti Jaya, Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan total nilai 1.727.

Posisi kedua ditempati BUMDesa Sumber Mas, Desa Masingai I, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, dengan total nilai 1.570. Sementara itu, peringkat ketiga diraih BUMDesa Bauntung Batua, Desa Tambak Sari Panji, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan total nilai 1.534.

Masuknya 10 BUMDesa dari berbagai kabupaten tersebut menunjukkan adanya perkembangan pengelolaan usaha desa di Kalimantan Selatan.

Masing-masing BUMDesa memiliki potensi dan karakter usaha yang berbeda sesuai dengan kondisi serta sumber daya di wilayahnya.

Iwan berharap, penghargaan BUMDesa terbaik Tahun 2026 tidak berhenti sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan pengelola, tetapi dapat menjadi motivasi bagi seluruh BUMDesa di Kalimantan Selatan untuk terus melakukan inovasi.

Ia juga mendorong BUMDesa yang berhasil mengembangkan usaha agar dapat menjadi contoh dan berbagi pengalaman dengan BUMDesa lainnya.

“BUMDesa yang telah berhasil diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa lainnya, terutama dalam mengembangkan potensi lokal, menciptakan produk unggulan, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” katanya.

Menurut Iwan, keberhasilan BUMDesa juga sangat bergantung pada kemampuan pengelola dalam membaca peluang usaha dan menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat.

“Oleh karena itu, inovasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam pengembangan BUMDesa ke depan,” tutup Iwan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui DPMD juga akan terus mendorong pembinaan dan pendampingan agar BUMDesa mampu meningkatkan kualitas pengelolaan usaha.

Dengan tata kelola yang semakin profesional, BUMDesa diharapkan dapat berkembang menjadi salah satu penggerak utama ekonomi di tingkat desa. (MRF/RIW/EYN)