Musda ini menjadi momentum penting memperkuat organisasi sekaligus menetapkan arah baru untuk meningkatkan profesionalisme pelaku usaha jasa boga di Banua.

Dalam forum tersebut, Muhammad Akbar Utomo Setiawan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD PPJI Kalimantan Selatan periode 2026 – 2031.

Kepengurusan baru diharapkan mampu melanjutkan program – program organisasi sekaligus menyelesaikan berbagai agenda strategis yang masih menjadi prioritas.

Muhammad Akbar Utomo Setiawan mengatakan, fokus utama kepengurusan mendatang adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi.

Program yang akan diperkuat meliputi sertifikasi kompetensi, sertifikasi halal, hingga sertifikasi lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha jasa boga.

Selain peningkatan kompetensi, PPJI Kalsel juga menargetkan perluasan jumlah anggota. Saat ini organisasi memiliki sekitar 128 anggota dan akan terus mengoptimalkan rekrutmen setiap tahun agar semakin banyak pelaku usaha jasa boga bergabung dalam wadah organisasi.

“Melalui kepengurusan baru ini, kami ingin membangun organisasi yang semakin profesional, memperkuat kompetensi anggota, sekaligus memperluas jejaring kemitraan demi kemajuan industri jasa boga di Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinansyah berharap, PPJI menjadi mitra strategis mendukung berbagai program pembangunan, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, PPJI memiliki peran penting karena menghimpun para pelaku usaha jasa boga yang memiliki kompetensi menyediakan makanan sehat, aman, dan berkualitas.

Seluruh anggota PPJI juga diharapkan dapat berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah di Kalimantan Selatan.

Sinergi antara pemerintah daerah dan PPJI diyakini tidak hanya mendukung peningkatan gizi masyarakat melalui Program MBG, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan bagi sektor usaha jasa boga di Banua.

“Melalui Musda 2026 ini, DPD PPJI Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas anggota, memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah melalui layanan jasa boga yang profesional, berkualitas, dan berdaya saing,” pungkasnya. (NHF/RIW/APR)

Sebanyak 231 paket makanan bergizi dibagikan kepada anak-anak dalam kegiatan yang berlangsung di Gedung Idham Chalid dan Taman Asuh Ramah Anak (TARA) Nurul Muhibbin, Banjarbaru, Kamis (23/7).

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, drh. Suparmi mengatakan, keterlibatan Disbunnak pada peringatan HAN merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah mendukung tumbuh kembang anak melalui pemenuhan asupan gizi yang seimbang.

“Sebagaimana tahun – tahun sebelumnya, Disbunnak Kalsel berpartisipasi dalam penyediaan makanan bergizi untuk mendukung penerapan pola makan sehat sesuai tujuh kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Pada peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, kami menyiapkan 231 paket yang masing – masing berisi dua butir telur, susu, serta makanan olahan berbahan dasar daging ayam,” ujar Suparmi.

Ia menjelaskan, penyediaan paket makanan bergizi tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, bersama Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Selatan, memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan gizi anak sejak usia dini.

Menurut Suparmi, Disbunnak memiliki peran strategis mendukung program peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui penyediaan protein hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal.

“Sebagai instansi yang membidangi sektor peternakan, kami terus berupaya memastikan ketersediaan bahan pangan sumber protein hewani, seperti telur, susu, dan daging ayam, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya anak-anak yang sedang berada pada masa pertumbuhan,” katanya.

Ia menambahkan, produksi komoditas peternakan di Kalimantan Selatan, terutama telur dan daging ayam, terus ditingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sekaligus mendukung berbagai program pemerintah di bidang perbaikan gizi.

“Kami berharap kebiasaan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi dapat terus ditanamkan sejak dini. Disbunnak Kalsel berkomitmen menjaga ketersediaan bahan pangan sumber protein hewani sebagai bagian dari upaya mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” tambahnya.

Melalui momentum Hari Anak Nasional ke-42 Tahun 2026, Disbunnak Provinsi Kalimantan Selatan berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mendukung pemenuhan gizi anak terus diperkuat, sehingga mampu melahirkan generasi Banua yang unggul, sehat, dan berdaya saing di masa depan. (BDR/RIW/APR)

Pernyataan ini disampaikan Kepala SMA Negeri 2 Banjarmasin Muhdi Harto, dalam jumpa pers yang turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kalsel Abdul Rahim dan Kabag Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Muhammad Anugrah, Jumat (24/7).

Kepada wartawan Muhdi menyampaikan, bahwa permasalahan telah diselesaikan, dan seluruh siswa KKO dinyatakan naik kelas.

“Kami SMAN 2 Banjarmasin bersifat kooperatif, bersama Dinas Pendidikan, Dispora Kalsel, serta praktisi olahraga, bahwa hari ini kendala siswa KKO, kami nyatakan telah selesai, dan semua bisa tersenyum,” ungkap Muhdi.

Koordinasi tersebut, lanjutnya, sesuai dengan arahan gubernur, yakni bekerja bersama merangkul semua. Sehingga tidak ada siswa yang merasa dirugikan.

Seperti diketahui, sebelumnya para siswa sempat dinyatakan tinggal kelas, karena penilaian sepenuhnya didasarkan pada aturan sekolah.

Namun setelah sekolah berkomunikasi dengan Disdikbud Provinsi, diketahui Kementrian Pendidikan memiliki aturan yang memberikan nilai tambah untuk siswa berprestasi.

“Aturan ini membuat nilai siswa meningkat, dan akhirnya memenuhi syarat untuk naik kelas,” ucap Muhdi.

Muhdi mengakui, jika selama ini telah terjadi miskomunikasi antara Dispora, serta praktisi olahraga.

“Sehingga untuk kedepan kami akan bekerjasama serta berkolaborasi lebih lanjut,” ujar Muhdi.

Menanggapi persoalan tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Rahim menjelaskan, saat ini baru SMA Negeri 2 Banjarmasin, yang membuka Kelas Khusus Olahraga. Sementara atlet berprestasi di Kalimantan Selatan, tidak hanya berdomisili di Banjarmasin.

Terkait rencana ini, maka menurut Abdul Rahim, pihaknya bersama Dispora Kalsel segera melakukan koordinasi untuk menyusun juknis dan juklak KKO, untuk kemudian menjadi regulasi setingkat pergub. Sehingga sekolah lainnya di Kalsel, dapat membentuk KKO sesuai aturan.

“Kami berharap, peraturan tersebut dapat diterbitkan tahun ini. Dimana harapannya, atlet berprestasi Kalsel tidak hanya andal pada cabang olahraga yang dikuasainya, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan dan berbudi pekerti,” ucapnya.

Sementara itu, Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel, Muhammad Anugrah mengatakan, pihaknya fokus membina atlet pelajar, yang tergabung pada Sentra Pembinaan Olahraga Daerah (SPODA).

“Kebetulan atlet pelajar di Kota Banjarmasin, untuk sekolah KKO ada di SMAN 2 ini,” ucap Anugrah.

Karena itu, lanjutnya, kedepan Dispora Kalsel akan terus berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, serta SMAN 2 Banjarmasin.

“Sehingga kedepannya prestasi atlet dan akademik berjalan seimbang,” ujar Anugrah.

Sebelumnya diberitakan, 12 siswa KKO di SMA Negeri 2 Banjarmasin, dinyatakan tinggal kelas, karena nilai akademik nya tidak memenuhi syarat kenaikan.

Kasus ini menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi, mengingat siswa yang tinggal kelas merupakan atlet berprestasi. (SRI/RIW/APR)

Hal tersebut disampaikan Hendarsam saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani Kilometer 22, Landasan Ulin, Banjarbaru, Jumat (24/7).

Dalam arahannya, Hendarsam menegaskan, bahwa setiap kantor imigrasi memiliki karakteristik wilayah yang berbeda sehingga inovasi pelayanan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

“Yang kita inginkan bahwa di tiap daerah mempunyai karakteristik tipologinya masing – masing. Jajaran Imigrasi di tiap daerah, di Kalsel dan Kalteng, terus bisa membaur dengan masyarakat sesuai dengan tagline kita, Imigrasi Memang Untuk Rakyat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tugas keimigrasian tidak hanya terbatas pada pelayanan penerbitan dokumen, tetapi juga mencakup fungsi menjaga keamanan negara, penegakan hukum, perlindungan kedaulatan, hingga berperan sebagai fasilitator pembangunan.

Karena itu, seluruh pelayanan yang diberikan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan didukung inovasi yang memberikan kemudahan serta manfaat nyata.

Menurut Hendarsam, berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi di Indonesia telah melahirkan beragam inovasi pelayanan.

Bahkan, sejumlah inovasi yang lahir dari daerah dinilai mampu menjadi inspirasi bagi Direktorat Jenderal Imigrasi, mengembangkan pelayanan secara nasional.

“Setiap daerah kita memang mendorong untuk menghadirkan inovasi. Banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh tiap UPT. Kadang – kadang ada hal-hal yang sifatnya out of the box, dan itu sangat membantu kita, menjadi inspirasi bagi kami yang ada di Direktorat,” katanya.

Selain meninjau pelayanan keimigrasian, Hendarsam juga mengapresiasi pelaksanaan Pasar Murah yang digelar Kantor Imigrasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kalimantan Selatan.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Imigrasi di tengah masyarakat sekaligus mendukung penguatan ekonomi rakyat.

Pada pasar murah tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gas elpiji, ayam, telur, hingga produk UMKM dan makanan lokal dengan harga lebih terjangkau.

Hendarsam mengatakan antusiasme masyarakat cukup tinggi. Sejumlah komoditas, seperti beras dari Bulog, langsung habis terjual, sementara kebutuhan gas elpiji juga banyak diminati warga.

“Ini merupakan salah satu program pokok dari Bapak Presiden. Produsen langsung kepada masyarakat. Produsen tetap mendapatkan marginnya sesuai ketentuan, sementara masyarakat memperoleh harga yang lebih murah,” jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Imigrasi tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan, keamanan, dan penegakan hukum, tetapi juga memiliki peran sebagai fasilitator pembangunan yang mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Jadi tugas dan fungsi Imigrasi bukan hanya pelayanan, penegakan hukum, dan keamanan, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan. Salah satunya melalui upaya mendukung ekonomi masyarakat seperti ini,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelajar untuk mengenal sekaligus mengemas sejarah revolusi fisik Kalimantan Selatan melalui karya kreatif dan inovatif.

Lomba yang diikuti perwakilan 16 sekolah dari Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Barito Kuala tersebut, mendapat sambutan antusias. Para peserta tidak hanya menampilkan mading tiga dimensi, tetapi juga menunjukkan pemahaman sejarah melalui penyajian yang komunikatif dan menarik.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Abdul Rahim, diwakili Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Disdikbud Kalsel, Arry Risfansyah, mengapresiasi semangat para pelajar yang aktif menggali informasi serta mengajukan berbagai pertanyaan mengenai sejarah revolusi fisik di Kalimantan Selatan.

Ia berharap, lomba ini mampu melahirkan generasi muda yang siap menjadi agen penyebar informasi sejarah di lingkungan sekolah masing-masing sehingga semakin banyak pelajar mengenal perjuangan para pahlawan daerah.

“Mereka nanti dapat menjadi penyambung informasi sejarah kepada teman-teman di sekolah, sehingga sejarah perjuangan Kalimantan Selatan semakin dikenal dan dicintai generasi muda,” harapnya.

Arry menambahkan, melalui lomba ini Disdikbud Kalsel terus berkomitmen menumbuhkan kecintaan pelajar terhadap sejarah daerah sekaligus memperkuat kesadaran pentingnya menjaga nilai-nilai perjuangan sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya bangsa.

“Pembelajaran sejarah tidak hanya menjadi materi di ruang kelas, tetapi juga mampu berkembang menjadi pengalaman yang kreatif, menyenangkan, dan menginspirasi generasi muda untuk terus menjaga warisan sejarah daerah,” jelasnya.

Sementara itu, salah seorang dewan juri, Wajidi, menilai lomba mading 3D menjadi bentuk pengembangan pembelajaran sejarah yang lebih kreatif dan relevan dengan karakter generasi muda saat ini.

Menurutnya, penyampaian sejarah tidak harus terpaku di dalam kelas, tetapi dapat dikemas secara interaktif, atraktif, dan memanfaatkan unsur visual, audio, hingga pertunjukan kreatif agar materi sejarah lebih mudah dipahami.

“Meski demikian, kreativitas tetap harus berpijak pada fakta sejarah. Inovasi yang ditampilkan peserta tidak boleh menghilangkan konteks maupun keaslian peristiwa sehingga pesan sejarah tetap tersampaikan secara benar,” tutupnya.

Melalui pendekatan tersebut, peserta diharapkan tidak hanya mengenal tokoh dan peristiwa sejarah, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan budaya Kalimantan Selatan.

Pada akhir perlombaan, dewan juri yang terdiri dari Wajidi, Budi Kurniawan, dan Syahril M. Noor menetapkan SMAN 7 Banjarmasin sebagai Juara I dengan nilai 800, disusul SMA Frater Don Bosco Banjarmasin sebagai Juara II dengan nilai 750, dan SMAN 2 Banjarmasin sebagai Juara III dengan nilai 660.

Sementara itu, SLBN 3 Banjarmasin meraih Juara Harapan I dengan nilai 495, SMAN 1 Mandastana Batola sebagai Juara Harapan II dengan nilai 480, serta SMAIT Ukhuwah Banjarmasin sebagai Juara Harapan III dengan nilai 470. (NHF/RIW/APR)

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (24/7), dihadiri unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta anggota Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Budi Kristiyana mengatakan, rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan reforma agraria selama tahun 2026, sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menyelesaikan berbagai program strategis di bidang pertanahan.

“Reforma agraria tidak hanya berfokus pada penataan aset melalui legalisasi tanah, tetapi juga penataan akses agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan secara produktif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan,” ungkapnya.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan reforma agraria membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun instansi terkait.

“Rapat koordinasi ini diharapkan dapat mengindentifikasi berbagai kendala di lapangan dan dicarikan solusi bersama sehingga pelaksanaan reforma agraria di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” tutupnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terus terjalin antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Wilayah BPN dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria.

“Reforma agraria merupakan salah satu program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum atas tanah, mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, serta mendorong pemerataan pembangunan di daerah,” ungkapnya.

Tantri berharap, melalui koordinasi yang semakin kuat antaranggota Gugus Tugas Reforma Agraria, maka pelaksanaan program reforma agraria di Kalimantan Selatan berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

“Sehingga mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum atas hak-hak masyarakat terhadap tanah,” tutupnya. (MRF/RIW/APR)

Ajakan tersebut disampaikan melalui apel pagi dalam rangka memeringati Hari Anak Nasional (HAN) ke-42, yang digelar di Halaman Kantor Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kamis (23/7).

Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, melalui Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian seluruh elemen masyarakat terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

“Pesan untuk peringatan Hari Anak Nasional hari ini, mudah-mudahan kita semua, baik ASN maupun masyarakat, dapat menjaga anak – anak kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini juga untuk mendukung kemampuan anak-anak menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Mashudi.

Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik dan pendidikan, tetapi juga mencakup perlindungan di ruang digital yang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Mashudi menjelaskan, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat harus diimbangi dengan pengawasan, pendampingan, dan edukasi dari orang tua maupun lingkungan sekitar agar anak dapat memanfaatkan teknologi secara bijak.

Ia menegaskan, Diskominfo Kalsel sebagai leading sector di bidang komunikasi dan informatika terus berkomitmen meningkatkan literasi digital melalui berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, orang tua, maupun anak-anak.

“Ruang digital semakin berkembang. Diskominfo sebagai leading sector berkomitmen untuk terus menyosialisasikan kepada masyarakat, orang tua, dan anak – anak agar dapat memanfaatkan ruang digital dengan baik. Artinya, perlu ada pembatasan terhadap konten atau hal-hal yang tidak sesuai dengan usia anak,” jelasnya.

Mashudi menambahkan, edukasi dan pendampingan yang tepat menjadi kunci dalam menciptakan ruang digital yang aman dan ramah bagi anak.

Dengan dukungan seluruh pihak, anak-anak diharapkan mampu tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, serta mampu memanfaatkan teknologi secara positif.

Ia berharap semangat Hari Anak Nasional ke-42 semakin memperkuat komitmen bersama dalam melindungi anak dari berbagai pengaruh negatif sekaligus mempersiapkan generasi yang berkualitas dan berdaya saing. (BDR/RIW/APR)

Peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam memenuhi hak serta memberikan perlindungan kepada anak.

Kegiatan dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin bersama Ketua TP PKK Kalsel, Fathul Jannah, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, jajaran Forkopimda, kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, serta Forum Anak Daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menegaskan, bahwa peringatan Hari Anak Nasional bukan sekadar agenda seremonial, melainkan pengingat bagi seluruh pihak untuk terus memperkuat kepedulian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

“Mudah-mudahan peringatan Hari Anak ini semakin meneguhkan komitmen kita untuk melindungi, menyayangi, dan memenuhi hak-hak anak secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,” ujar Muhidin.

Menurutnya, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga keluarga, dunia pendidikan, dunia usaha, dan seluruh lapisan masyarakat.

Ia menilai, melalui pemenuhan hak dan perlindungan anak, Indonesia sedang mempersiapkan generasi masa depan yang beriman, cerdas, sehat, berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan global.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya melindungi anak dari berbagai ancaman, seperti kekerasan, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, perkawinan anak, hingga dampak negatif penggunaan media sosial dan perkembangan teknologi informasi.

Mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan”, Muhidin menegaskan Pemprov Kalimantan Selatan terus memperkuat berbagai program yang berpihak kepada anak.

Program tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi, perlindungan sosial, hingga penguatan sistem perlindungan anak.

Ia turut mengajak para orang tua untuk terus menjadi teladan bagi anak-anak dengan meluangkan waktu mendengarkan, membimbing dengan kasih sayang, serta mendampingi penggunaan teknologi secara bijaksana.

“Keluarga adalah sekolah pertama dan utama dalam membentuk karakter anak,” katanya.

Kepada para guru dan tenaga pendidik, Muhidin berharap agar terus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan sehingga setiap anak dapat berkembang sesuai potensi terbaiknya.

Sementara itu, kepada anak-anak Kalimantan Selatan, Gubernur berpesan agar terus belajar dengan tekun, menghormati orang tua dan guru, menjauhi perilaku negatif, serta berani bermimpi dan mempersiapkan diri menjadi generasi yang cerdas, kreatif, sehat, berakhlak mulia, dan berdaya saing.

“Marilah kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Dengan semangat bekerja bersama dan merangkul semua, kita wujudkan Kalimantan Selatan yang semakin maju, sejahtera, dan ramah anak,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Muhidin bersama Ketua TP PKK Kalsel, Fathul Jannah juga meresmikan Taman Asuh Ramah Anak (TARA) Nurul Muhibbin yang ditandai dengan penandatanganan prasasti.

Rangkaian peringatan HAN 2026 turut diisi dengan pemotongan tumpeng bersama serta penandatanganan Komitmen Dukungan Provinsi Layak Anak sebagai wujud penguatan sinergi dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Banua. (BDR/RIW/APR)

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, serta dihadiri seluruh anggota Banggar, Sekretaris DPRD, dan jajaran TAPD Provinsi Kalimantan Selatan.

Pertemuan tersebut menjadi tahapan penting penyusunan arah kebijakan anggaran daerah yang akan menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Dalam arahannya, Supian HK menegaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan secara serius agar APBD yang disusun benar – benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, dokumen KUA-PPAS menjadi pedoman utama dalam menentukan arah pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.

“KUA-PPAS ini adalah dokumen penting. Kita harus memastikan arah kebijakan anggaran tahun 2027 selaras dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di kabupaten kota,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa pembahasan anggaran harus berpegang pada tiga prinsip utama, yakni efisiensi, efektivitas, dan transparansi.

Dengan demikian, setiap alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rapat tersebut, TAPD memaparkan proyeksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 beserta arah kebijakan belanja yang difokuskan pada sejumlah sektor prioritas.

Di antaranya pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ketahanan pangan, serta penanggulangan bencana.

Ketua DPRD Kalsel menegaskan bahwa seluruh pihak harus mengawal target pendapatan daerah agar mampu mendukung program-program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Banua.

“Target pendapatan ini harus kita kawal bersama. Alokasikan anggaran untuk program yang langsung dirasakan masyarakat Banua. Prioritaskan pengentasan kemiskinan, penguatan layanan dasar, pembangunan di daerah, serta wilayah-wilayah yang rawan bencana,” tegasnya.

Menurutnya, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi menjadi kunci agar proses pembahasan anggaran berjalan sesuai mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan.

Kolaborasi yang baik diharapkan mampu menghasilkan APBD 2027 yang lebih berkualitas, tepat sasaran, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di Kalimantan Selatan.

Hasil pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

“Proses tersebut, diharapkan anggaran yang disusun semakin efisien, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/apr)

Penyesuaian dilakukan seiring proyeksi berkurangnya postur APBD Kalimantan Selatan pada tahun mendatang.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti, usai menghadiri rapat pembahasan Rancangan Anggaran Tahun 2027 bersama Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, baru-baru tadi.

Astuti mengatakan, dalam rapat tersebut DPRD menanyakan kesiapan Bappeda menjalankan program kerja dengan anggaran yang lebih terbatas dibanding tahun sebelumnya.

“Kalau kita bicara ideal tentu semua merasa masih kurang. Namun karena harus menyesuaikan kondisi keuangan daerah, Bappeda sebagai instansi perencana harus memberi contoh bahwa dengan anggaran yang terbatas kita tetap harus kreatif agar seluruh pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Berdasarkan pembahasan sementara, anggaran Bappeda Kalsel pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp47 miliar, turun dibandingkan alokasi tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp53 miliar.

Menurut Astuti, penyesuaian tersebut merupakan konsekuensi dari menurunnya proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2027 yang diperkirakan berada di kisaran Rp8,2 triliun.

Ia menjelaskan, struktur APBD Kalimantan Selatan tidak hanya bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga dipengaruhi besaran transfer dari pemerintah pusat yang diproyeksikan mengalami penurunan.

“Kami tentu mengapresiasi capaian PAD yang bisa terpenuhi. Namun kita juga harus melihat bahwa transfer pusat ke daerah berkurang. Karena itu APBD Kalsel tahun 2027 diproyeksikan hanya sekitar Rp8,2 triliun, lebih rendah dibanding tahun 2026,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, seluruh perangkat daerah diminta menyesuaikan perencanaan belanja tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan program prioritas.

Astuti menegaskan, pemerintah daerah tetap memprioritaskan pemenuhan belanja wajib sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan, termasuk penganggaran program – program prioritas yang menjadi komitmen kepala daerah.

“Dengan postur anggaran sebesar Rp8,2 triliun, semua SKPD harus siap melakukan efisiensi belanja. Namun kami memastikan belanja-belanja wajib tetap menjadi prioritas dan dialokasikan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya. (SYA/RIW/APR)