Pada kunjungan tersebut tim Ombudsman Kalsel diterima dan didampingi langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Khairani beserta para kabid dan staf.

Keduanya berdialog langsung dengan para jemaah untuk memastikan seluruh layanan yang diberikan di Asrama Haji benar – benar dirasakan manfaatnya, oleh para tamu Allah SWT, khususnya jemaah lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas.

Dalam peninjauan tersebut, Hadi Rahman memberikan apresiasi atas berbagai upaya peningkatan layanan yang semakin humanis dan ramah bagi jemaah prioritas.

Menurutnya, keberadaan gedung baru yang dilengkapi dengan sarana prasarana dan pelayanan khusus menjadi langkah nyata, meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan embarkasi.

Selain itu, Hadi memberikan beberapa masukan terkait pemenuhan Standar Pelayanan Ibadah Haji di Asrama Haji. Antara lain, publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan, penguatan pengelolaan pengaduan, dan penyediaan tombol darurat (panic button) di toilet-toilet jemaah, khususnya toilet bagi kelompok rentan.

Hadi mengatakan, gedung baru ini sangat membantu para jemaah mengakses berbagai layanan di Asrama Haji. Mulai dari akses kamar, layanan kesehatan, konsumsi hingga pendampingan petugas semuanya terlihat lebih tertata dan memudahkan para jemaah.

“Kami melihat kamar – kamar yang disiapkan cukup representatif, aksesnya mudah, kebersihannya terjaga dan fasilitas pendukung juga tersedia dengan baik. Ini tentu menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah haji,” ujar Hadi.

Sementara itu, Eddy Khairani menyampaikan, bahwa pihaknya menyambut baik kedatangan tim Ombudsman Kalsel dan menyampaikan terima kasih atas perhatian dan apresiasi yang diberikan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan terhadap penyelenggaraan layanan di Embarkasi Banjarmasin.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman sebagai lembaga negara independen yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia,” ujarnya.

Kehadiran dan masukan yang diberikan Ombudsman, menjadi penyemangat untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan layanan.

Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan semakin baik, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah, khususnya dalam pelayanan ibadah haji. (OmbudsmanKalsel-RIW/EPS)

Sebagai institusi pelestarian sejarah dan budaya, Museum Lambung Mangkurat dinilai tidak hanya berfungsi menyimpan koleksi bersejarah, tetapi juga memiliki tanggung jawab memperluas akses edukasi budaya kepada masyarakat secara inklusif, termasuk penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara.

Kepala UPTD Museum Lambung Mangkurat, Ady Surya mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah awal menghadirkan museum yang lebih terbuka dan berpihak pada seluruh komunitas budaya maupun kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.

“Banyak kegiatan yang mengacu kepada kegiatan inklusif. Ini sangat bagus dan mudah-mudahan bisa tercapai bagaimana Museum Lambung Mangkurat ini ke depan menjadi ruang bersama bagi masyarakat,” ujarnya.

Ady yang baru dilantik sebagai Kepala UPTD Museum Lambung Mangkurat pada 8 Mei lalu itu berharap, museum dapat menjadi pusat aktivitas kebudayaan di Banjarbaru, sekaligus ruang kolaborasi bagi para pegiat seni dan budaya.

Menurutnya, Museum Lambung Mangkurat ingin menghadirkan konsep museum yang tidak hanya berorientasi pada koleksi, tetapi juga menjadi ruang interaksi, edukasi, dan kreativitas masyarakat.

“Kami ingin Museum Lambung Mangkurat ini menjadi basecamp bagi para pegiat kebudayaan, termasuk untuk kegiatan – kegiatan inklusif seperti ini,” katanya.

Ia juga menegaskan kegiatan tersebut sejalan dengan semangat pembangunan daerah yang mengusung slogan “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”.

Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Edy Suwarto menilai, museum saat ini harus mampu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman.

Menurutnya, museum modern tidak lagi sekadar tempat penyimpanan benda bersejarah, melainkan juga pusat edukasi dan penguatan karakter generasi muda.

“Museum ke depan harus lebih kolaboratif dan inklusif, menjadi ruang edukasi yang mampu menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya dan warisan sejarah,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, Kalimantan Selatan saat ini mengalami penurunan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), khususnya pada aspek ekspresi budaya dan pendidikan. Karena itu, kegiatan berbasis edukasi budaya dinilai penting untuk memperkuat pembangunan kebudayaan daerah.

Edy juga mendorong Museum Lambung Mangkurat menghadirkan inovasi baru dan tidak terjebak pada pola kegiatan yang monoton.

Ia optimis, dengan semangat baru yang dimiliki pengelola, Museum Lambung Mangkurat dapat berkembang menjadi museum yang lebih modern, inovatif, dan mampu memperluas jejaring pendanaan maupun kolaborasi hingga tingkat nasional.

“Jangan business as usual. Museum harus out of the box, menghadirkan inovasi, kreativitas, dan kegiatan yang lebih berpihak kepada inklusivitas masyarakat,” tegasnya. (SYA/RIW/EPS)

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin mengatakann, rapat koordinasi membahas penguatan kerja sama pemanfaatan data kependudukan antar perangkat daerah, termasuk pembaruan sejumlah perjanjian kerja sama yang masa berlakunya telah berakhir.

Sekda menambahkan, koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci menjalankan berbagai program administrasi kependudukan yang telah dicanangkan pemerintah pusat.

“Mudah-mudahan dengan adanya rapat koordinasi ini, apapun yang berhubungan dengan kependudukan bisa kita lakukan bersama-sama,” katanya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kalsel, Dewi Fuziarti menjelaskan, rakor tahunan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada SKPD provinsi maupun kabupaten/kota terkait pentingnya pemanfaatan data kependudukan secara tepat dan aman melalui kerja sama resmi dengan Dukcapil.

“Saat ini sudah ada 13 perangkat daerah di tingkat provinsi yang menjalin kerja sama pemanfaatan data dengan Disdukcapil Kalsel, meski beberapa diantaranya masih dalam proses pembaruan perjanjian kerja sama,” ungkapnya.

Rakor juga dirangkaikan dengan rilis data kependudukan tahun 2025, serta penyerahan sertifikasi ISO keamanan informasi bagi daerah yang telah memenuhi standar.

Sertifikat ISO diserahkan kepada Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Sertifikasi tersebut menjadi jaminan keamanan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan.

“Keamanan datanya lebih akurat dan lebih bisa dijamin. Ini terkait pemanfaatan data agar aman dari kejahatan siber seperti peretasan,” paparnya.

Menurut Dewi, proses mendapatkan sertifikasi ISO tidak mudah karena harus melalui audit internal, peninjauan provinsi, hingga evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Ia mencontohkan, pemanfaatan data kependudukan saat ini sudah terintegrasi dengan sejumlah instansi, termasuk Dinas Sosial, sehingga perlindungan data masyarakat menjadi hal yang sangat penting.

“Kalau sudah ada ISO-nya, itu menjadi jaminan bahwa data lebih aman dari kejahatan cyber,” tegasnya. (SYA/RIW/EPS)

Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Kalimantan Selatan, Muhammad Amin, usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bersama jajaran Diskominfo Kalsel di Banjarbaru, Selasa (12/5).

Dalam forum tersebut, berbagai persoalan strategis dibahas, mulai dari penguatan jaringan komunikasi hingga percepatan pelayanan informasi publik di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Menurut Amin, salah satu perhatian utama saat ini adalah masih adanya wilayah blank spot atau daerah yang belum terjangkau akses internet secara optimal.

Karena itu, penguatan infrastruktur komunikasi dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan digital pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Ia menyebut, salah satu solusi yang sedang dibahas, yakni pemanfaatan teknologi Starlink untuk membantu memperluas akses internet di wilayah terpencil maupun daerah dengan keterbatasan jaringan.

“Kita bisa banyak memperbaiki tentang blank spot. Ada opsi menyewa Starlink dengan biaya tertentu untuk mengatasi kendala sinyal,” ujar Amin.

Selain persoalan infrastruktur, Amin juga menyoroti pentingnya sinkronisasi regulasi antarinstansi agar pelaksanaan program kerja Diskominfo berjalan lebih cepat dan efektif.

Menurutnya, sejumlah program strategis masih menghadapi hambatan regulasi yang berdampak pada lambatnya proses pelaksanaan di lapangan.

Untuk itu, pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan SKPD maupun biro terkait, untuk mencari solusi berbagai kendala yang dihadapi.

Di sisi lain, Amin menegaskan penguatan Diskominfo juga merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, agar Diskominfo mampu menjadi corong utama pemerintah menyampaikan informasi pembangunan maupun isu-isu aktual kepada masyarakat.

“Gubernur ingin Diskominfo menjadi SKPD yang menjadi corong untuk menyampaikan hal-hal terkait pembangunan maupun isu-isu aktual yang ada di Kalimantan Selatan,” katanya.

Melalui penguatan infrastruktur digital dan pembenahan regulasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap pelayanan informasi publik dapat semakin optimal, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses internet. (BDR/RIW/EPS)

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Fitriady mengatakan, promosi digital kini menjadi kebutuhan penting, untuk mengenalkan potensi wisata Banua kepada masyarakat luas.

Dimana ini, menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah, untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan, sekaligus menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat.

Menurutnya, promosi pariwisata tidak lagi hanya dilakukan secara konvensional, melainkan harus memanfaatkan berbagai platform digital dengan konsep yang kreatif, menarik, dan mengikuti perkembangan tren masyarakat.

“Perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut promosi yang lebih kreatif dan mampu menjangkau masyarakat luas melalui media digital. Karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang promosi menjadi sangat penting,” katanya.

Workshop diikuti peserta dari kalangan pegiat pariwisata, komunitas kreatif, hingga perwakilan generasi muda yang aktif di media sosial. Mereka mendapatkan pembekalan terkait strategi pembuatan konten kreatif, teknik copywriting, hingga optimalisasi media sosial sebagai sarana promosi wisata daerah.

Selain meningkatkan kemampuan teknis peserta, kegiatan ini juga diharapkan mampu melahirkan kreator – kreator digital yang dapat membantu mempromosikan destinasi wisata dan ekonomi kreatif Kalimantan Selatan secara lebih luas dan berkelanjutan.

“Melalui penguatan promosi digital, pihaknya optimis potensi wisata akan semakin dikenal masyarakat, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional, agar mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tutupnya.

Workshop Content Creator dan Copywriting, dibuka secara resmi Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady, sekaligus menjadi narasumber, didampingi Kabid Pemasaran Pariwisata, Ahmadin, dan Kasi Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata, Rezeki Emelia.

Selanjutnya narasumber kedua dari Creative Director Kahfi R.a Dude. Diikuti sejumlah asosiasi pariwisata diantaranya, Himpunan Pramuwisata Indonesia, Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, ASPPI, ASPPERWI, ASTINDO, dan ASPI, serta perwakilan Anjungan Putra Putri Pariwisata dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. (NHF/RIW/EPS)

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, usai menerima aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Kalsel, pada aksi penyampaian pendapat memperingati Hari Pendidikan Nasional di Kantor DPRD Kalsel, Selasa (12/5) sore.

Menurutnya, DPRD Kalsel selama ini terus menjaga alokasi mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana amanat undang-undang.

Anggaran tersebut dinilai penting untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan.

“Di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kita terus menjaga mandatory spending pendidikan 20 persen tetap terpenuhi,” ujarnya.

Selain penguatan anggaran, perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik juga terus dilakukan melalui penyesuaian honor guru sesuai standar Upah Minimum Provinsi (UMP).

Gusti Iskandar menjelaskan, pemerintah provinsi secara bertahap juga terus memenuhi fasilitas pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal, terutama pada jenjang SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Saat ini terdapat lebih dari 200 SMA dan SMK di Kalimantan Selatan, ditambah puluhan SLB yang membutuhkan perhatian pemenuhan sarana pendidikan maupun kebutuhan tenaga pendidik.

“Kami terus mendorong pemerintah pusat agar memberikan dukungan tambahan bagi sektor pendidikan di Banua, khususnya terkait kekurangan tenaga guru yang masih terjadi di sejumlah sekolah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gusti Iskandar menambahkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel saat ini juga tengah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memperjuangkan tambahan formasi guru, serta dukungan fasilitas pendidikan lainnya bagi Kalimantan Selatan.

“Aspirasi mahasiswa menjadi bagian penting dalam evaluasi dan penguatan kebijakan pendidikan daerah, agar kualitas pendidikan di Banua terus meningkat dan semakin merata,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Kegiatan Bazar Pasar Murah yang digelar Pemerintah Kota Banjarmasin ini, menjadi langkah konkret pemerintah menjaga daya beli masyarakat yang mulai tertekan, akibat kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Terutama cabai, beras, minyak goreng, dan gula pasir.

Terlebih, di tengah inflasi daerah yang mencapai 3,62% pada April 2026.

Wali Kota, Muhammad Yamin mengatakan, pasar murah sengaja diperluas hingga menjangkau lima kecamatan dan 52 kelurahan bekerja sama dengan Perum Bulog, agar masyarakat dapat merasakan langsung dampaknya.

Menurutnya, pengendalian inflasi tidak cukup hanya lewat rapat dan data statistik, tetapi harus diwujudkan melalui intervensi nyata di lapangan.

“Ketika harga mulai naik menjelang hari besar keagamaan, masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya. Karena itu pemerintah harus hadir melalui pasar murah bersubsidi agar kebutuhan pokok tetap bisa dijangkau,” ujar Yamin, saat membuka kegiatan.

Di sela kegiatan, Ia juga menghampiri warga yang rela mengantre sejak pagi. Ia bertanya satu per satu mengenai manfaat pasar murah.

Sejumlah warga mengaku terbantu dan berharap kegiatan serupa lebih sering dilaksanakan. Respons masyarakat itu dinilai menjadi gambaran bahwa program pemerintah menyentuh kebutuhan riil warga.

Karena itu, Wali Kota meminta seluruh perangkat daerah terkait agar memperkuat pengawasan distribusi pangan, pemantauan harga pasar, hingga koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha agar pasokan tetap aman.

Tidak hanya fokus pada solusi jangka pendek, Pemkot juga mulai mendorong langkah pencegahan jangka panjang.

Yamin, mengungkapkan pemerintah berencana membagikan bibit cabai kepada masyarakat sebagai upaya mengurangi ketergantungan rumah tangga terhadap harga pasar yang fluktuatif.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya menerima bantuan sesaat, tetapi juga punya solusi jangka panjang. Karena cabai sering mengalami kenaikan harga, nanti akan kami bagikan bibit cabai agar warga bisa menanam sendiri di rumah,” katanya lagi.

Kegiatan itu turut dihadiri unsur pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, distributor bahan pangan, pelaku usaha, pihak Perum Bulog, serta masyarakat dari berbagai wilayah di Kota Banjarmasin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Target tersebut disampaikan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, saat melepas kontingen atlet yang akan berlaga pada ajang tersebut.

Pelepasan ini menjadi momentum krusial bagi para atlet muda kota seribu sungai, sebelum bertolak menuju arena pertandingan yang direncanakan berlangsung pada 18 hingga 24 Mei 2026, di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar.

Pelepasan ditandai dengan penyerahan bendera kontingen secara simbolis oleh Wali Kota kepada perwakilan atlet.

Dalam arahannya, Yamin menaruh harapan besar kepada para atlet yang terpilih, agar dapat membawa harum nama kota Banjarmasin di pentas tersebut.

Yamin menekankan, bahwa medali emas memang menjadi target, namun semangat integritas, kebanggaan dan sportivitas dalam bertanding tetap menjadi kunci utama.

Ia juga berpesan kepada para atlet agar dapat menjaga kebugaran menjelang kompetisi.

“Hari ini kita lepas kontingen yang akan berlaga di POPDA, kita harap mereka bisa menjaga kebugarannya sebelum bertanding, tetap junjung tinggi nilai-nilai sportivitas, tetap hormati lawan dan wasit serta jaga nama baik kota Banjarmasin di ajang tersebut,” ungkapnya.

Yamin juga meminta para official dan pelatih agar terus memantau anak asuhnya, hingga kompetisi tiba apabila didapati di antara mereka yang kondisinya dinilai kurang prima.

“Kami yakin dan percaya mereka bisa menampilkan kemampuan terbaik. Namun saya harap apabila sedang tidak fit kondisinya janganlah dipaksakan untuk tanding,” pesan Wali Kota.

Di sisi lain, Kepala Disbudporapar Banjarmasin, Ibnu Sabil menjelaskan lebih rinci, kontingen Kota Banjarmasin yang akan turun dan mematangkan kesiapan di ajang POPDA tahun ini.

“Total ada 77 atlet dan 22 pelatih hingga official di empat cabang olahraga yang dipertandingkan. Bola basket sebanyak 24 atlet dan 5 pelatih. Lalu bola voli 23 atlet dan 5 pelatih, sepakbola ada 18 atlet putra dan 7 pelatih serta sepak takraw 12 atlet dan 5 pelatih,” jelasnya.

Pihaknya pun memasang target minimal kontingen atlet membawa pulang empat medali emas dan mempertahankan tradisi juara.

Senada, Ia juga mengajak para atlet agar mampu membawa harum nama daerah di ajang tersebut.

“Kita berharap besar Banjarmasin bisa menjadi juara umum,” lugasnya.

Dengan persiapan matang selama berbulan-bulan, target Banjarmasin untuk meraih prestasi terbaik di ajang POPDA Kalsel 2026 diharapkan dapat terwujud. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Wahyu Widyo Nugroho mengatakan, penyelesaian batas desa masih menjadi fokus pemerintah daerah, khususnya pada triwulan kedua tahun 2026.

Menurut Wahyu, proses penetapan dan penegasan batas desa memiliki tiga tahapan utama, yakni kesepakatan teknis, verifikasi teknis, dan penetapan dalam bentuk peraturan bupati.

“Untuk tahap pertama, yakni kesepakatan teknis, Alhamdulillah seluruh desa di Kalimantan Selatan sudah mencapai kesepakatan teknis 100 persen,” ujar Wahyu, Selasa (12/5).

Ia menjelaskan, capaian tersebut menjadi langkah penting, untuk mempercepat legalitas batas wilayah desa di Kalsel. Setelah seluruh desa menyelesaikan kesepakatan teknis, tahapan selanjutnya adalah verifikasi teknis yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

Verifikasi tersebut diperlukan, karena seluruh produk hukum terkait batas wilayah, baik batas desa maupun batas daerah, wajib memperoleh validasi teknis dari BIG sebelum ditetapkan secara resmi.

Namun demikian, Wahyu mengakui proses verifikasi teknis memerlukan waktu cukup panjang, karena banyaknya daerah di Indonesia yang juga mengajukan proses serupa ke BIG.

“Kita tahu semua desa di Indonesia juga melakukan permohonan verifikasi ke BIG, sehingga harus antre. Karena itu kita akan mencoba memfasilitasi teman-teman di kabupaten agar prosesnya bisa lebih cepat,” katanya.

Sebagai langkah percepatan, PMD Kalsel berencana mendatangkan tim BIG langsung ke Kalimantan Selatan untuk memudahkan proses verifikasi teknis batas desa yang diajukan pemerintah kabupaten.

“Nanti akan kita upayakan menghadirkan tim BIG ke Kalimantan Selatan sehingga diharapkan proses verifikasi teknis dapat berjalan lebih cepat dan efisien,” ungkapnya.

Setelah proses verifikasi selesai, tahapan terakhir adalah penetapan dan penegasan batas desa melalui peraturan bupati. Tahapan ini juga membutuhkan proses evaluasi dan harmonisasi bersama Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan.

Wahyu menyebutkan, proses tersebut cukup besar karena Kalimantan Selatan memiliki sebanyak 1.871 desa yang seluruhnya memerlukan produk hukum terkait batas wilayah.

“Kita terus berkoordinasi dengan Biro Hukum provinsi maupun pemerintah kabupaten, karena untuk menjadi produk hukum berupa peraturan bupati tentu harus melalui proses harmonisasi terlebih dahulu,” jelasnya.

Ia berharap seluruh tahapan penetapan dan penegasan batas desa dapat berjalan lancar sehingga memberikan kepastian administrasi wilayah bagi pemerintah desa maupun masyarakat.

“Ini akan terus kita dorong dalam waktu dekat agar penyelesaian batas desa di Kalimantan Selatan bisa segera tuntas,” tutup Wahyu. (MRF/RIW/EPS)

Harapan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Diauddin, saat mewakili Gubernur Muhidin, membuka Forum Konsultasi Publik yang digelar di Aula Trias Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Rabu (13/5).

Dalam sambutannya, Diauddin menjelaskan, bahwa peran rumah sakit saat ini tidak hanya sebatas pelayanan medis dan pengobatan pasien, namun juga tanggung jawab sosial meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kesehatan mental.

Menurutnya, edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran terkait kesehatan jiwa, sekaligus mengurangi stigma terhadap orang dengan gangguan kejiwaan.

“Rumah sakit saat ini harus mampu menjadi pusat edukasi dan literasi kesehatan. Tidak hanya melayani pengobatan, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental,” ujarnya.

Ia menilai, peningkatan literasi kesehatan jiwa sangat diperlukan agar masyarakat lebih terbuka memahami persoalan kesehatan mental, serta tidak lagi memandang negatif individu yang mengalami gangguan kejiwaan.

“Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih humanis, edukatif, dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat,” lanjutnya.

Menurut Diauddin, pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya diukur dari aspek medis, tetapi juga dari kemampuan fasilitas kesehatan membangun komunikasi, edukasi, dan pendekatan sosial kepada masyarakat.

Karena itu, RSJ Sambang Lihum diharapkan mampu menghadirkan berbagai program edukasi, sosialisasi, hingga konsultasi publik yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan mental dan pentingnya menjaga keseimbangan psikologis.

“RSJ Sambang Lihum diharapkan menjadi pusat informasi dan pembelajaran bagi masyarakat terkait kesehatan jiwa. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih memahami pentingnya kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.

Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan tersebut juga menjadi wadah bagi masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan, memberikan masukan terhadap peningkatan kualitas pelayanan di RSJ Sambang Lihum.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap pelayanan kesehatan jiwa di Kalimantan Selatan dapat berkembang menjadi lebih profesional, terbuka, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Dengan penguatan fungsi edukasi dan literasi tersebut, RSJ Sambang Lihum diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya sebagai tempat pengobatan, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran kesehatan mental bagi masyarakat di Banua,” tutup Diauddin. (MRF/RIW/EPS)