Langkah ini diambil menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memerkirakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal.

Wilayah yang menjadi fokus pengendalian meliputi Kecamatan Martapura Barat, Martapura Timur, Sungai Tabuk, Gambut, Kertak Hanyar, dan Cintapuri Darussalam.

Keenam kawasan tersebut dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi, terutama karena didominasi lahan gambut yang mudah terbakar saat musim kemarau.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea mengatakan, kesiapsiagaan seluruh unsur menjadi faktor penting untuk menekan risiko terjadinya karhutla.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri sehingga dibutuhkan sinergi bersama masyarakat, Manggala Agni, TNI, Polri, relawan, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Prediksi BMKG menyebutkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan berada di bawah kondisi normal. Karena itu, diperlukan kesiapsiagaan dari pemerintah, masyarakat, Manggala Agni, serta seluruh pihak terkait untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya usai Apel Kesiapsiagaan Pengendalian Karhutla Tahun 2026 di halaman Kantor BPBD Kabupaten Banjar, Kamis (2/7).

Pemkab Banjar menargetkan jumlah kejadian karhutla pada tahun ini dapat ditekan hingga 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Target tersebut akan dicapai melalui penguatan upaya pencegahan, peningkatan koordinasi lintas instansi, serta sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, memastikan seluruh sarana dan prasarana penanganan karhutla telah dipersiapkan.

Peralatan seperti pompa pemadam, selang, mesin pemadam, hingga mobil tangki air telah disiagakan untuk mendukung operasi di lapangan.

Selain itu, BPBD juga mengaktifkan tiga posko utama yang berada di Kantor BPBD Kabupaten Banjar, Kecamatan Martapura Barat, dan Kecamatan Cintapuri Darussalam. Posko tersebut akan diperkuat sejumlah posko pendukung di beberapa kecamatan lainnya agar respons penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

Untuk mendukung operasional selama musim kemarau, BPBD Kabupaten Banjar menyiapkan anggaran sekitar Rp100 juta yang akan digunakan secara bertahap sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.

Wasis mengungkapkan, beberapa waktu lalu pihaknya telah menangani kebakaran lahan yang berhasil dikendalikan sebelum meluas ke kawasan permukiman.

Berdasarkan hasil evaluasi, penyebab karhutla masih didominasi aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar, meskipun sebagian kecil dipicu faktor alam.

Karena itu, BPBD bersama instansi terkait terus memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat, baik melalui media sosial, siaran radio, pemasangan pamflet, maupun sosialisasi langsung di daerah rawan.

“Pencegahan menjadi kunci. Kami terus bersinergi dengan seluruh instansi terkait agar potensi karhutla dapat diminimalkan sejak dini,” tutup Wasis. (SYA/RIW/APR)

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kalsel, dihadiri Wakil Ketua DPRD Kalsel Alpiya Rakhman, jajaran PLN UID Kalselteng, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalsel, Yayasan Lembaga Konsumen Intan Kalimantan (YLKIK), Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, serta anggota Komisi III DPRD Kalsel.

Usai rapat Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah mengatakan, pemanggilan PLN merupakan tindak lanjut atas banyaknya laporan masyarakat mengenai pemadaman listrik yang mengganggu aktivitas rumah tangga, dunia usaha, hingga pelayanan publik.

Menurutnya, penjelasan dari PLN mengungkapkan bahwa gangguan dipicu kerusakan pada turbin pembangkit yang berdampak pada sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Meski demikian, DPRD meminta agar percepatan perbaikan menjadi prioritas utama sehingga masyarakat tidak terus dirugikan.

“Dari hasil rapat, Komisi III memperoleh kepastian bahwa kondisi sistem kelistrikan mulai menunjukkan perkembangan positif. PLN menyampaikan status sistem ditargetkan memasuki kondisi siaga dengan cadangan daya yang semakin kuat sebagai langkah awal menuju pemulihan penuh,” katanya.

Mustaqimah menegaskan, DPRD Kalsel tidak hanya meminta penjelasan, tetapi juga akan terus mengawasi pelaksanaan komitmen PLN hingga pasokan listrik benar – benar kembali stabil di seluruh wilayah terdampak.

Ia menilai persoalan kelistrikan bukan hanya menyangkut kenyamanan masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap roda perekonomian.

Gangguan listrik yang berkepanjangan dapat menghambat aktivitas pelaku usaha, menurunkan produktivitas, hingga memengaruhi pelayanan kepada masyarakat.

“DPRD memastikan proses pemulihan kelistrikan berjalan cepat sekaligus meminta PLN meningkatkan keandalan layanan agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” harapnya.

Sementara itu, General Manager PLN UID Kalselteng, Iwan Soelistijono, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan yang terjadi.

Ia memastikan seluruh jajaran PLN terus bekerja mempercepat pemulihan sistem sekaligus melakukan perbaikan pada pembangkit agar keandalan pasokan listrik semakin meningkat.

“Saat ini sistem kelistrikan telah memasuki status siaga dengan cadangan daya yang terus diperkuat. Adapun proses perbaikan pembangkit ditargetkan rampung dalam beberapa bulan mendatang sehingga sistem kelistrikan dapat beroperasi lebih andal,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, melalui Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah mengatakan, seluruh proses pengunggahan bukti dukung telah rampung pada 7 Juni 2026.

“Alhamdulillah, sampai dengan 7 Juni seluruh proses pemenuhan bukti dukung telah kami selesaikan. Dari total 38 indikator EPSS, lebih dari 90 persen telah kami penuhi beserta dokumen pendukungnya,” katanya, Kamis (2/7).

Menurut Hidayatullah, capaian tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan nilai EPSS Kalimantan Selatan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tahun lalu nilai EPSS Kalimantan Selatan masih berada pada kategori cukup. Tahun ini kami menargetkan minimal dapat meningkat ke kategori baik,” katanya.

Ia menjelaskan, tahapan selanjutnya adalah proses penilaian yang dilakukan tim Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan dijadwalkan selesai pada pertengahan Juli 2026.

“Setelah proses penilaian selesai, akan ada masa sanggah sekitar satu minggu. Pada tahap itu kami dapat menyampaikan klarifikasi apabila terdapat bukti dukung yang belum sesuai atau masih ada dokumen yang perlu dilengkapi sehingga dapat mendukung peningkatan nilai EPSS,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hidayatullah menegaskan bahwa peningkatan nilai EPSS bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi menjadi indikator keberhasilan tata kelola statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ia berharap seluruh perangkat daerah terus memperkuat koordinasi dan konsistensi penyelenggaraan statistik sektoral sehingga kualitas data pemerintah semakin baik, akurat, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

“Kami optimis target kategori baik dapat tercapai. Ke depan, sinergi seluruh perangkat daerah akan terus diperkuat agar kualitas statistik sektoral di Kalimantan Selatan semakin meningkat,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov Kalsel, Rahmat Prapto Udoyo mengatakan, pelaksanaan KKN Tematik Lingkungan Hidup menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Menurut Rahmat, persoalan sampah saat ini menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi Kalimantan Selatan sehingga penyelesaiannya tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

“Melalui KKN Tematik ini, mahasiswa diharapkan hadir sebagai agent of change yang mampu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah dari sumber, mendorong penerapan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R), mengembangkan ekonomi sirkular berbasis masyarakat, memperkuat peran bank sampah dan TPS3R, serta mengajak masyarakat menjadikan pengelolaan sampah sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari,” ujar Rahmat, Kamis (2/7).

Ia menjelaskan, berdasarkan data tahun 2025, timbulan sampah di Kota Banjarbaru mencapai sekitar 199 ton per hari, sedangkan Kabupaten Tanah Bumbu sekitar 198 ton per hari.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

Sebanyak 534 mahasiswa akan diterjunkan ke Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Bumbu selama 30 hari.

Sebelum melaksanakan KKN, para mahasiswa mendapatkan pembekalan yang memadukan teori dan praktik lapangan agar memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam pengelolaan sampah.

Rahmat menambahkan, materi pembekalan meliputi kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R, strategi pengelolaan sampah, penghitungan timbulan sampah, hingga kunjungan lapangan ke sejumlah fasilitas pengelolaan sampah seperti PDU Guntung Paikat, Bank Sampah, TPS 3R, dan TPA Regional Banjarbakula.

“Dengan pembekalan ini, mahasiswa akan memperoleh pengalaman nyata mengenai sistem pengelolaan sampah di Kalimantan Selatan sehingga mampu memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat secara lebih efektif,” katanya.

Ia juga berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti pembekalan dengan sungguh – sungguh, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, menjadi teladan dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta meninggalkan program yang berkelanjutan agar manfaatnya tetap dirasakan masyarakat setelah KKN berakhir.

Rahmat berharap melalui KKN Tematik Lingkungan Hidup Tahun 2026 akan lahir generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian, integritas, dan komitmen kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung terwujudnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan. (DLHKALSEL-MRF/RIW/APR)

Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Peningkatan Digitalisasi Marketing bagi Wirausaha Muda dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong yang digelar baru-baru ini.

Kegiatan dibuka Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, Pebriadin Hapiz, yang diwakili Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel, Rika Ayu Zainab, didampingi Kepala Seksi Kewirausahaan, Kemitraan dan Penghargaan Pemuda, Iqbal Khoirul Anam.

Dalam sambutannya, Rika Ayu Zainab mengatakan, pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen Dispora Kalsel untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing wirausaha muda melalui pemanfaatan teknologi digital, khususnya di bidang pemasaran.

“Dispora Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan pelatihan peningkatan digitalisasi marketing bagi wirausaha muda, khususnya di tiga kabupaten yaitu Tabalong, Balangan, dan Hulu Sungai Utara. Masing-masing kabupaten mengirimkan 15 orang wirausaha mudanya untuk mengikuti pelatihan ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola pemasaran produk dan jasa. Karena itu, para pelaku usaha muda perlu memiliki kemampuan memanfaatkan berbagai platform digital agar mampu memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan daya saing usahanya.

Rika berharap pelatihan ini dapat memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan praktis kepada para peserta dalam menyusun strategi pemasaran digital yang efektif, mulai dari pemanfaatan media sosial, pembuatan konten promosi, hingga pengembangan branding produk.

“Kami berharap melalui pelatihan ini kompetensi para wirausaha muda semakin meningkat, sehingga mereka mampu mengembangkan usahanya secara lebih optimal dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Rika. (DISPORAKALSEL-SRI/RIW/APR)

Menurut Menaker, tantangan ketenagakerjaan ke depan tidak hanya memperluas kesempatan kerja, tetapi juga membekali tenaga kerja Indonesia dengan future skills yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Kepada generasi muda, stay relevan dan terus upgrade skill Anda karena dunia kerja masa depan mencari skill, not school,” kata Menaker Yassierli saat menghadiri Peluncuran Program XLSMART Future Ready di Jakarta, Kamis (2/7).

Menaker mengatakan Kemnaker mengapresiasi berbagai inisiatif, termasuk yang dilakukan XLSMART, meningkatkan kompetensi generasi muda.

Menurutnya, kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu bersaing di tengah transformasi dunia kerja.

“Kami mengapresiasi semua inisiatif yang dibangun berbagai entitas bangsa. Yang terpenting, kita sama – sama peduli dan melakukan aksi nyata untuk meningkatkan kompetensi anak bangsa,” ujarnya.

Ia menegaskan, perkembangan AI, Internet of Things (IoT), dan teknologi digital lainnya akan terus mengubah kebutuhan dunia kerja. Karena itu, peningkatan keterampilan harus dilakukan secara berkelanjutan agar tidak ada masyarakat yang tertinggal akibat disrupsi teknologi.

“Semangat kami di Kemnaker adalah no one left behind. Jangan sampai disrupsi AI dan otomatisasi membuat anak bangsa keh ilangan kesempatan karena tidak memiliki akses untuk meningkatkan keterampilannya,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kemnaker melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) menandatangani Kesepahaman Bersama dengan XLSMART untuk memperkuat kolaborasi pelatihan vokasi melalui Program Future Ready.

Kerja sama tersebut mencakup pemanfaatan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) serta Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) sebagai lokasi pelatihan, pengembangan pelatihan berbasis kebutuhan industri, penyelenggaraan pelatihan Internet of Things (IoT), sertifikasi kompetensi, hingga fasilitasi pemagangan, rekrutmen, dan penempatan kerja bagi peserta pelatihan.

Menaker berharap kolaborasi tersebut tidak berhenti pada penandatanganan kesepahaman, tetapi diwujudkan melalui program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (KemenakerRI-RIW/APR)

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPPI, Marlinda Irwanti di Jakarta, Kamis (2/7).

Cris menyatakan bahwa Kemnaker siap mendukung penuh penguatan kapasitas masyarakat melalui optimalisasi infrastruktur pelatihan kerja milik pemerintah.

Menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan jaringan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di tingkat pusat dan daerah sebagai sarana mengasah keterampilan.

“Kolaborasi yang dibangun harus mampu menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperluas akses terhadap pelatihan dan kesempatan kerja,” ujar Cris.

Selain memperkuat pelatihan berbasis kompetensi, Kemnaker kini tengah memperluas jangkauan program ketenagakerjaan.

Langkah ini diambil agar semakin banyak masyarakat yang dapat meningkatkan daya saingnya di pasar kerja yang kian kompetitif.

Untuk mempercepat efisiensi layanan, Kemnaker juga telah mengintegrasikan program-programnya ke dalam ekosistem digital melalui platform SIAPkerja.

Lewat ekosistem ini, masyarakat dan kader FPPI dapat mengakses berbagai layanan terpadu secara daring, mulai dari informasi pelatihan, lowongan kerja, program pemagangan, pengembangan usaha, hingga sertifikasi profesi.

Di sisi lain, Cris berharap jajaran pengurus FPPI di tingkat daerah segera memperkuat koordinasi dengan balai pelatihan dan dinas ketenagakerjaan setempat.

Koordinasi yang kuat di tingkat tapak dinilai krusial agar poin-poin kerja sama ini dapat segera diimplementasikan secara konkret.

“Kemitraan yang dibangun harus diikuti pelaksanaan program yang terukur dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya perempuan,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/APR)

Program sertifikasi ini diselenggarakan melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai bentuk pengakuan terhadap kompetensi peserta untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengajak seluruh lulusan pemagangan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna memperkuat kompetensi dan meningkatkan peluang karier.

“Pendaftaran sertifikasi kompetensi secara gratis sudah dibuka. Saatnya alumni pemagangan membuktikan kemampuan dan menambah nilai sebagai bekal karier ke depan,” ujar Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (1/7).

Darmawansyah menjelaskan, melalui sertifikasi kompetensi, lulusan pemagangan akan memperoleh pengakuan kompetensi secara nasional, meningkatkan daya saing di dunia kerja, memperkuat portofolio, melengkapi pengalaman magang, serta membuktikan kemampuan melalui uji kompetensi.

“Manfaat lain dengan mengantongi sertifikasi kompetensi yakni dapat mendorong pengembangan karier, meningkatkan kepercayaan perusahaan, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” katanya.

Peserta dapat memilih 15 skema sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan bidang masing – masing, yaitu Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Asisten Pengembang Web (Assistant Web Developer), Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal, Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemula, Supervisor Sumber Daya Manusia, dan Analis Data (Data Analyst).

Skema lainnya yaitu Digital Filing, Junior Secretary, Operator Komputer (Computer Operator), Memproduksi Karya Audio Visual, Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Menyediakan Layanan Front Office, Pembuatan Desain Grafis, Pelayanan Pelanggan, serta Digital Marketing.

Darmawansyah menambahkan, pendaftaran sertifikasi kompetensi bagi lulusan MagangHub 2025 Batch 3 dilaksanakan secara daring pada 29 Juni hingga 10 Juli 2026. Untuk lokasi asesmen, peserta dapat memilih Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terdekat dengan domisilinya, sedangkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi secara luring dilaksanakan pada 13 Juli hingga 13 Agustus 2026.

“Setelah proses asesmen selesai, peserta akan dinyatakan kompeten atau belum kompeten,” ujarnya.

Pendaftaran sertifikasi kompetensi dapat dilakukan melalui laman maganghub.kemnaker.go.id.

Adapun tata cara pendaftaran sertifikasi kompetensi sebagai berikut:

1. Akses laman resmi Kemnaker melalui https://account.kemnaker.go.id/auth/login.
2. Login menggunakan akun Kemnaker yang telah terdaftar. Jika belum memiliki akun, lakukan registrasi terlebih dahulu.
3. Masuk ke menu Sertifikasi Kompetensi atau layanan yang tersedia pada akun.
4. Pilih bidang sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan latar belakang atau keahlian yang dimiliki.
5. Lengkapi data diri dan unggah dokumen yang diperlukan.
6. Periksa kembali data yang telah diisi, kemudian klik Submit/Kirim untuk menyelesaikan pendaftaran.
7. Tunggu proses verifikasi dari Kemnaker dan pantau informasi jadwal pelaksanaan sertifikasi.
8. Peserta yang lolos verifikasi wajib mengikuti uji sertifikasi secara luring sesuai jadwal dan lokasi yang ditentukan.
9. Setelah asesmen selesai, peserta dapat melihat hasil sertifikasi dengan status Kompeten atau Belum Kompeten.
   (KemenakerRI-RIW/APR)

Yassierli mengatakan, pejabat yang dilantik telah melalui tahapan seleksi dan asesmen secara menyeluruh. Rangkaian tersebut dilakukan untuk memastikan setiap individu memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi sekaligus mampu menjalankan amanah dengan baik.

Ia menyebut pengambilan sumpah jabatan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan tanggung jawab yang harus diwujudkan melalui dedikasi dan kontribusi nyata.

“Saudara telah mengucapkan sumpah jabatan. Itu bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata untuk memberikan yang terbaik bagi kementerian, negara, dan masyarakat,” ujar Yassierli.

Selaras dengan upaya meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan, Yassierli menekankan kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) agar mempercepat penyempurnaan tata kelola layanan.

Langkah tersebut mencakup peningkatan efektivitas layanan ketenagakerjaan, penguatan fungsi pengantar kerja, serta perluasan akses kerja yang lebih inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Ia juga mendorong balai perluasan kesempatan kerja agar menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja dan karakter generasi muda. Menurutnya, fungsi balai tidak lagi sebatas tempat pelatihan, tetapi juga perlu dikembangkan menjadi ruang kolaborasi, inkubasi usaha, dan pusat lahirnya inovasi.

“Dibutuhkan jejaring yang lebih luas dan kolaborasi dengan berbagai mitra strategis agar semakin banyak peluang kerja yang dapat tercipta,” katanya.

Selain penguatan layanan ketenagakerjaan, Yassierli juga memberikan perhatian pada sektor pendidikan vokasi. Kepada Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, Ia menekankan pentingnya memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan industri melalui evaluasi kurikulum secara berkala agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan mampu bersaing di tingkat global.

Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, Yassierli menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja juga harus menjadi perhatian utama. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi landasan penting menciptakan lingkungan kerja yang aman sekaligus mendukung keberhasilan berbagai program ketenagakerjaan.

“K3 harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya kita menciptakan dunia kerja yang aman dan produktif,” ucap Yassierli.

Yassierli mengajak seluruh jajaran Kemnaker untuk mengesampingkan sekat antarsatuan kerja dan memperkuat kerja sama lintas unit.

Ia menilai masyarakat memandang hasil kerja kementerian secara menyeluruh, bukan berdasarkan capaian masing-masing bagian.

Berikut daftar pejabat yang dilantik:

1. Prof. Dr. Sugeng Heri Suseno, S.Pi, M.Si. sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
2. Dr. Agus Triyono, S.Si., M.Kes. sebagai Staf Ahli Bidang Sosial, Politik, dan Kebijakan Publik.
3. Pr of. Dede Rahmat Hidayat, M.Psi, Ph.D. sebagai Direktur Politeknik Ketenagakerjaan.
4. Rahmat Parhimpunan Siregar, S.T, M.M. sebagai Kepala Bagian Umum Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan Ditjen Binalavotas.
5. Taufik Hidayat Sitompul, S.H. sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Barenbang.
   (KemenakerRI-RIW/APR)

Putusan MK tersebut merupakan hasil pengujian materiil Pasal 161 ayat (2) serta Pasal 164 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dalam Perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 164/PUU-XXIII/2025 terkait pengaturan manfaat dana pensiun dan hak pekerja atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), serta uang penggantian hak.

Sekretaris Jen deral Kemnaker, Cris Kuntadi mengatakan, putusan MK tersebut merupakan langkah positif memperkuat pelindungan hak-hak normatif pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum pelaksanaan ketentuan mengenai dana pensiun.

Kemnaker mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kepastian hukum sekaligus mempertegas pelindungan hak-hak normatif pekerja.

“Putusan ini menjadi langkah penting memperkuat pelindungan hak pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak,” kata Cris melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (1/7).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak merupakan hak normatif pekerja yang wajib dibayarkan pengusaha apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk karena pekerja memasuki masa pensiun.

Mahkamah juga menegaskan bahwa manfaat dana pensiun tidak dapat menggantikan hak pekerja atas pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak.

Program dana pensiun bersifat sukarela dan memberikan manfaat tambahan bagi pekerja, sedangkan hak-hak normatif tersebut tetap wajib dipenuhi sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan.

Selain itu, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela dan terbentuk dari uang pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak dapat dilakukan secara sekaligus atau berkala sesuai kehendak peserta, janda/duda, atau anak, dengan tetap memerhatikan ketentuan perundang – undangan mengenai dana pensiun.

Menurut Cris, putusan tersebut menjadi rujukan penting memperkuat pelindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan mengenai dana pensiun.

“Pada prinsipnya, Kemnaker mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi. Kami memandang putusan ini semakin memperkuat komitmen Kemnaker melindungi hak pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan mengenai dana pensiun,” ujarnya.

Cris menambahkan, Kemnaker akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan agar selaras dengan amanat konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga pelindungan terhadap pekerja semakin kuat serta hubungan industrial di Indonesia semakin harmonis, produktif, dan berkeadilan. (KemenakerRI-RIW/APR)