Menaker mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti komitmen Indonesia memenuhi standar ketenagakerjaan internasional, sekaligus menjaga hubungan industrial yang harmonis dan konstruktif.

Menurutnya, hal ini tidak lepas dari kerja bersama pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha dalam membangun dialog sosial.

“Capaian ini mencerminkan dialog sosial di Indonesia terwujud serta terpeliharanya hubungan industrial yang harmonis dan konstruktif di antara para pemangku kepentingan ketenagakerjaan,” kata Menaker Yassierli saat silaturahmi bersama Delegasi Tripartit Indonesia di sela-sela ILC ke-114, Jenewa, Selasa (9/6).

Menaker menyampaikan, capaian ini penting bagi masyarakat karena hubungan industrial yang kondusif berdampak langsung pada dunia kerja sehari-hari. Ketika pekerja, pengusaha, dan pemerintah memiliki ruang dialog yang sehat, persoalan ketenagakerjaan dapat dibahas lebih terbuka, penyelesaian masalah kerja memiliki saluran yang jelas, dan keberlangsungan usaha dapat tetap terjaga.

Dalam pertemuan tersebut, Menaker juga menekankan pentingnya soliditas Delegasi Tripartit Indonesia pada ILC ke-114.

Menurut Menaker, komposisi perwakilan dari pekerja, pengusaha, dan pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia menempatkan dialog sosial sebagai bagian penting dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan.

Kebijakan yang menyangkut pekerja dan dunia usaha, kata Menaker, perlu dibangun melalui keterlibatan para pihak agar lebih adil, realistis, dan dapat dilaksanakan.

“Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat kemitraan tripartit Indonesia, sekaligus memperteguh komitmen kita dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan,” ujar Menaker.

Menaker juga menyampaikan apresiasi kepada unsur pekerja/buruh dan pengusaha atas kontribusi aktif dalam menjaga kondusivitas hubungan industrial nasional, termasuk dalam pelaksanaan May Day 2026 yang berlangsung aman dan tertib.

Menaker menilai, soliditas tripartit semakin penting di tengah perubahan dunia kerja global. Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), ekonomi platform, transisi hijau, dan perubahan demografi menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan pekerja, penciptaan pekerjaan layak, serta keberlangsungan usaha.

Karena itu, Indonesia memandang transformasi dunia kerja perlu dikelola secara inklusif melalui penguatan dialog sosial, peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan perlindungan sosial, serta penerapan standar ketenagakerjaan yang adaptif dan selaras dengan norma internasional.

Sejumlah agenda strategis ILC ke-114 juga menjadi perhatian Indonesia, antara lain pembahasan standar kerja layak dalam platform economy, kesetaraan gender di dunia kerja, penguatan dialog sosial dan tripartisme, serta laporan implementasi konvensi dan rekomendasi ILO.

Menaker menegaskan, partisipasi Indonesia dalam ILC tidak hanya untuk menyuarakan kepentingan nasional, tetapi juga memperkuat kontribusi Indonesia dalam membangun tata kelola ketenagakerjaan global yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan sosial.

“Seluruh Delegasi Indonesia perlu terus menjaga soliditas, memperkuat koordinasi, dan aktif me mbangun kolaborasi dengan negara-negara sahabat selama pelaksanaan konferensi ini,” kata Menaker. (KemenakerRI-RIW/EYN)

Ajakan tersebut disampaikan dalam Asia Pacific Group Ministerial Meeting pada rangkaian Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-114 di Jenewa, Swiss, sebagai respons atas perubahan dunia kerja akibat disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

“Indonesia percaya, kerja sama antarnegara kini semakin penting. Tantangan ketenagakerjaan tidak dapat di hadapi sendiri. Kekuatan kita ada pada kemauan untuk saling berbagi praktik baik dan saling belajar,” kata Menaker Yassierli pada Selasa (9/6).

Menaker mengatakan, negara-negara Asia Pasifik menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks, mulai dari pengangguran, meningkatnya pekerjaan informal, risiko pergeseran pekerjaan akibat disrupsi teknologi dan AI, hingga kebutuhan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.

Menurut Menaker, kerja sama antarnegara diperlukan agar setiap negara dapat saling berbagi pengalaman, kebijakan, dan praktik baik dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, sekaligus memastikan pekerja tetap memperoleh perlindungan yang layak.

Menaker menyampaikan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menempatkan pengembangan keterampilan sebagai prioritas untuk menjawab ketidaksesuaian antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan industri yang terus berubah.

Salah satu langkah yang dilakukan Indonesia adalah Program Pemagangan Nasional bagi lulusan perguruan tinggi. Program ini memberikan pengalaman kerja terstruktur selama enam bulan di industri, dengan dukungan uang saku dari pemerintah setara upah minimum. Tahun ini, program tersebut ditargetkan menjangkau 150.000 peserta pemagangan.

Selain itu, Pemerintah Indonesia menjalankan Program Pelatihan Vokasi Nasional yang menyasar lulusan sekolah menengah atas dan sederajat. Program ini ditargetkan menjangkau 300.000 peserta.

Menaker menegaskan, kedua program tersebut dirancang inklusif. Kesempatan peningkatan keterampilan dibuka secara setara bagi perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat dari wilayah terpencil dan perbatasan.

Bagi masyarakat, kerja sama keterampilan masa depan penting karena perubahan dunia kerja sudah terasa dalam kehidupan sehari-hari. Pencari kerja membutuhkan pelatihan yang sesuai kebutuhan industri, lulusan baru membutuhkan pengalaman kerja, pekerja membutuhkan keterampilan baru agar tetap relevan, dan kelompok rentan membutuhkan akses yang lebih adil untuk masuk ke pasar kerja.

Dalam forum ASPAG, Indonesia juga membuka ruang kerja sama pada sejumlah bidang prioritas, meliputi pengembangan kurikulum pelatihan vokasi untuk keterampilan masa depan, pembentukan pusat pelatihan bagi penyandang disabilitas, pengembangan komunitas di sektor pertanian, serta pembentukan klinik produktivitas dan pusat teknologi tepat guna.

Menurut Menaker, bidang kerja sama tersebut dapat memberi manfaat nyata bagi pekerja dan masyarakat. Kurikulum vokasi diperlukan agar pelatihan selaras dengan kebutuhan industri.

Pusat pelatihan bagi penyandang disabilitas penting untuk membuka akses kerja yang lebih setara. Pengembangan komunitas pertanian dapat membantu masyarakat meningkatkan produktivitas.

Sedangkan klinik produktivitas dan pusat teknologi tepat guna dapat membantu pekerja serta pelaku usaha beradaptasi dengan perubahan.

“Indonesia siap berbagi dan belajar. Kita memiliki banyak hal yang dapat saling ditawarkan untuk membangun kawasan yang lebih kuat dan tangguh bagi para pekerja,” ujar Menaker.

Melalui kerja sama ASPAG, Indonesia ingin memastikan perubahan teknologi dan industri tidak membuat pekerja tertinggal, tetapi menjadi peluang untuk memperluas keterampilan, membuka akses kerja yang lebih adil, dan memperkuat perlindungan pekerja. (KemenakerRI-RIW/EYN)

“LKS Bipartit hadir sebagai forum komunikasi dan konsultasi yang berfungsi memecahkan persoalan ketenagakerjaan secara dini sekaligus menciptakan ketenangan bekerja. Karena itu, LKS Bipartit tidak boleh dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif perusahaan,” kata Afriansyah.

Afriansyah menyampaikan hal tersebut saat membuka Webinar Sharing Session bertajuk “Menuju Hubungan Industrial Bebas Konflik melalui LKS Bipartit” yang diselenggarakan secara daring, Selasa (9/6).

Berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), hingga April 2026 tercatat sebanyak 28.236 LKS Bipartit telah terbentuk di berbagai perusahaan di Indonesia.

Keberadaan forum tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat dialog sosial dan membangun hubungan industrial yang harmonis.

Afriansyah mengatakan, berbagai perselisihan hubungan industrial umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba. Perselisihan sering kali berawal dari komunikasi yang tersendat, aspirasi yang tidak tersampaikan, atau kebijakan perusahaan yang belum dipahami secara utuh oleh para pihak.

“LKS Bipartit berperan sebagai ruang dialog awal, ruang klarifikasi, sekaligus mekanisme deteksi dini terhadap potensi persoalan di tingkat perusahaan,” ujarnya.

Menurutnya, apabila forum tersebut berfungsi dengan baik, berbagai per soalan dapat dibicarakan sebelum berkembang menjadi perselisihan terbuka.

Aspirasi pekerja dapat didengar lebih awal, sementara perusahaan memiliki ruang untuk menjelaskan kebijakan dan kondisi usaha secara terbuka sehingga solusi dapat dicari bersama.

Ia menambahkan, semangat dialog dan musyawarah tersebut sejalan dengan nilai-nilai Hubungan Industrial Pancasila yang terus didorong penerapannya di lingkungan kerja.

“Kehadiran pemerintah dalam hubungan industrial bukan untuk memenangkan salah satu pihak, melainkan memastikan ruang dialog tetap terbuka, hak-hak pekerja terlindungi, dan keberlangsungan usaha tetap terjaga,” tegas Afriansyah.

Melalui webinar ini, Ia berharap pemahaman mengenai LKS Bipartit tidak berhenti pada aspek pemenuhan regulasi, tetapi berkembang menjadi praktik nyata yang dijalankan secara aktif dan dipercaya pekerja maupun pengusaha.

Dengan demikian, potensi perselisihan dapat dikenali, dibicarakan, dan diselesaikan sejak dini demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan. (KemenakerRI-RIW/EYN)

Pada tahun 2026, khusus di wilayah Banjarmasin, Pelindo Group menyalurkan sebanyak 19 ekor sapi dan 13 ekor kambing yang berasal dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta bantuan sosial dari berbagai entitas Pelindo Group.

Kegiatan penyerahan hewan qurban tersebut dihadiri jajaran manajemen Pelindo Group, mitra kerja, stakeholder, serta panitia qurban dari masing-masing entitas perusahaan.

Dalam sambutannya, Subregional Head Kalimantan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Sugiono menyampaikan, bahwa momentum Hari Raya Iduladha menjadi sarana untuk memperkuat nilai keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama.

“Melalui program Pelindo Berbagi Qurban 2026, kami ingin terus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar sekaligus mempererat hubungan harmonis antara perusahaan dengan lingkungan sekitar. Kami berharap bantuan hewan qurban ini dapat memberikan kebahagiaan, keberkahan, dan membantu masyarakat yang membutuhkan,” ujar Sugiono.

Ia juga menegaskan, bahwa Pelindo tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis semata, tetapi turut berkomitmen untuk tumbuh bersama masyarakat melalui berbagai program sosial yang berkelanjutan.

Program Pelindo Berbagi Qurban merupakan agenda rutin tahunan yang menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai perusahaan, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat serta mendukung terciptanya lingkungan sosial yang harmonis.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan berharap semangat gotong royong, kebersamaan, dan kepedulian sosial yang tercermin dalam kegiatan ini dapat terus terjaga dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. (Pelindo-RIW/EYN)

Rencana kerja sama tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Kepala Unit (Kanit) Pencegahan Satgaswil Kalimantan Selatan Densus 88 Antiteror Polri, Alim Sumartono dengan Direktur LPPL Abdi Persada FM, Syarifah Norhani.

Alim Sumartono mengatakan, media memiliki peran strategis menyampaikan edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait bahaya radikalisme, intoleransi, dan penyebaran paham yang bertentangan dengan ideologi negara.

Menurutnya, pendekatan pencegahan melalui edukasi dan literasi publik menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di era digital yang ditandai dengan cepatnya arus informasi.

“Media menjadi mitra penting dalam membangun kesadaran masyarakat agar lebih bijak dalam menerima informasi serta mampu menangkal paham – paham yang berpotensi memecah persatuan,” ujarnya, saat bertandang ke kantor LPPL Abdi Persada FM di Banjarbaru, Selasa (26/5).

Ia menjelaskan, kerja sama yang direncanakan nantinya dapat diwujudkan melalui berbagai program siaran edukatif, dialog interaktif, kampanye literasi digital, hingga penyebarluasan informasi mengenai pentingnya menjaga persatuan dan toleransi di tengah masyarakat.

Sementara itu, Direktur LPPL Abdi Persada FM, Syarifah Norhani menyambut baik rencana kerja sama tersebut, dan menilai kolaborasi antara media publik dan aparat penegak hukum sangat penting dalam memperkuat edukasi masyarakat.

Menurutnya, sebagai media publik daerah, LPPL Abdi Persada FM memiliki tanggung jawab menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif dan menghibur, tetapi juga memberikan nilai edukasi bagi masyarakat.

“Kami siap mendukung program-program edukasi yang bertujuan meningkatkan literasi masyarakat, khususnya terkait pencegahan radikalisme, intoleransi, dan penyalahgunaan media digital,” katanya.

Syarifah menambahkan, pihaknya juga akan menyampaikan rencana kerja sama tersebut kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk koordinasi dan dukungan terhadap penguatan program edukasi publik di daerah.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, media, dan aparat penegak hukum sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan persatuan di Banua.

“Melalui siaran radio yang menjangkau masyarakat luas, pesan-pesan edukasi diharapkan dapat lebih mudah diterima masyarakat hingga ke berbagai daerah di Kalimantan Selatan,” lanjutnya.

Kerja sama tersebut juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan media massa dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, damai, dan kondusif.

“Selain itu, kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah preventif dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai bentuk penyebaran paham radikal yang kini berkembang melalui berbagai platform digital dan media sosial,” tutup Syarifah. (MRF/RIW/EYN)

Kepala PPRSLU Budi Sejahtera Provinsi Kalimantan Selatan, Hairun Nisa mengatakan, peringatan HLUN tahun ini dirancang tidak hanya sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memberikan kebahagiaan dan penghormatan kepada para lanjut usia.

“Insya Allah kegiatan nantinya akan dihadiri langsung Gubernur Kalimantan Selatan bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan,” Kata Nisa, Senin (25/5).

Menjelang pelaksanaan HLUN, PPRSLU Budi Sejahtera juga menggelar berbagai perlombaan, seperti fun catwalk, lomba mewarnai, hingga tebak gambar tokoh dan pahlawan. Kegiatan tersebut disambut antusias para penghuni panti.

“Alhamdulillah para lansia sangat antusias mengikuti seluruh kegiatan. Kami ingin mereka merasa senang, tetap percaya diri, dan terus aktif dalam berbagai aktivitas sosial,” ucapnya.

Ia menyebut, Gubernur Muhidin dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhidin dijadwalkan turut menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba yang diikuti para lansia di lingkungan panti.

Menurutnya, rangkaian perlombaan tersebut menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan suasana yang menyenangkan sekaligus meningkatkan semangat kebersamaan antar penghuni panti.

Bahkan, sejumlah lansia tampak percaya diri saat tampil di ajang fun catwalk. Keceriaan para peserta pun menjadi warna tersendiri dalam menyambut Hari Lanjut Usia Nasional tahun ini.

“Melalui kegiatan ini kami berharap para lansia tetap merasa dihargai, diperhatikan, dan memiliki ruang untuk mengekspresikan diri,” tambahnya.

Nisa juga berharap peringatan Hari Lanjut Usia Nasional dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan para lansia, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih ramah dan mendukung bagi lanjut usia di Kalimantan Selatan.

“Kami ingin Hari Lanjut Usia Nasional ini menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa para lansia tetap memiliki peran penting dan harus mendapatkan perhatian, kasih sayang, serta penghormatan dari lingkungan sekitar,” tutupnya. (BDR/RIW/EYN)

Tak hanya bantuan dari Presiden, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, turut menambahkan satu ekor sapi kurban sebagai bentuk kepedulian terhadap warga dan semangat gotong royong di tengah masyarakat.

Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyampaikan apresiasi, atas perhatian Presiden kepada masyarakat Kota Seribu Sungai.

Menurutnya, bantuan tersebut bukan sekadar simbol ibadah kurban, tetapi juga bentuk hadirnya negara di tengah kebutuhan masyarakat.

“Kami atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Semoga bantuan ini membawa keberkahan bagi masyarakat dan menjadi manfaat nyata bagi warga yang membutuhkan,” ujarnya.

Dengan tambahan satu ekor sapi kurban dari pemerintah kota ini, harapnya, dapat memperluas jangkauan penerima manfaat, khususnya masyarakat kurang mampu di sekitar kawasan masjid.

Selain penyaluran hewan kurban, Ia juga menyoroti persoalan lingkungan saat pembagian daging nanti. Yamin menegaskan, agar pembagian daging kurban tahun ini dapat diarahkan lebih tertib dan ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai.

Selain itu, warga juga diimbau membawa wadah sendiri atau menggunakan kemasan alternatif seperti anyaman purun. Langkah tersebut dinilai menjadi solusi untuk menekan volume sampah pasca-Iduladha yang setiap tahun meningkat di kawasan perkotaan.

“Kami ingin pembagian daging kurban tetap berjalan lancar tanpa meninggalkan persoalan lingkungan. Edukasi penggunaan wadah ramah lingkungan harus mulai dibiasakan,” pesannya lagi.

Di sisi lain, pemerintah kota juga tengah mempercepat penataan Masjid Agung Miftahul Ihsan agar menjadi ikon religi dan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat. Kawasan masjid yang berada dekat Pasar Antasari dinilai memiliki potensi besar menjadi pusat aktivitas keagamaan sekaligus wajah kota.

Saat ini proses pengecatan dan pembersihan kawasan terus dilakukan menjelang Salat Iduladha. Pemerintah melihat langkah tersebut sebagai peluang memperkuat citra kota religius dan humanis.

Senada, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar berharap, distribusi daging kurban nantinya berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya.

Ia menilai koordinasi antara pemerintah daerah, pengurus masjid, dan panitia kurban menjadi kunci agar pembagian berlangsung tertib tanpa menimbulkan kerumunan berlebihan.

“Di momentum Iduladha, kita ingin ini menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Dokter Hewan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin, Anang Wijatmiko, memastikan stok hewan kurban di kota tersebut dalam kondisi aman menjelang Iduladha 2026.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, terdapat sekitar 2.000 ekor sapi dan 2.500 ekor kambing yang telah diperiksa kesehatannya.

Meski demikian, pihaknya menerima laporan adanya beberapa sapi yang mengalami kelelahan akibat perjalanan dan cuaca ekstrem.

“Jika kondisi hewan tidak pulih sempurna, kami sarankan tidak digunakan untuk kurban dan dialihkan menjadi stok daging segar harian,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan para panitia dan pemotong hewan agar menerapkan tata cara penyembelihan sesuai syariat Islam sekaligus memerhatikan kesejahteraan hewan demi menjaga kualitas daging yang dibagikan kepada masyarakat.

Kegiatan penyerahan sapi kurban tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Kota Banjarmasin, pengurus Masjid Agung Miftahul Ihsan, unsur Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, tokoh masyarakat, serta warga sekitar yang menyambut antusias bantuan kurban dari Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Banjarmasin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EYN)

Kapolres Banjar AKBP Fadli mengatakan, tingginya jumlah kasus yang berhasil diungkap dalam waktu kurang lebih dua pekan, menjadi gambaran bahwa peredaran narkoba di Kabupaten Banjar masih memerlukan perhatian serius.

“Dalam dua minggu ini ada 54 tersangka yang diamankan. Itu baru yang terungkap, belum yang tidak terungkap,” ujar Kapolres saat konferensi pers di Mapolres Banjar, Selasa (26/5).

Selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa sabu seberat 86,62 gram, 368 butir psikotropika, dan 26 butir ekstasi.

Para tersangka dijerat Pasal 114 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika subsider Pasal 112, dengan ancaman hukuman minimal enam tahun hingga maksimal 20 tahun penjara.

Kapolres menilai persoalan narkoba tidak boleh dianggap ringan karena dampaknya sangat luas, baik terhadap kesehatan maupun kondisi sosial masyarakat.

“Jangan sampai keluarga kita yang terkena. Dampaknya sangat merugikan, baik dari faktor kesehatan, sosial, maupun pengaruh negatif lainnya,” katanya.

Ia juga meminta dukungan masyarakat dan media untuk bersama-sama membantu menekan peredaran narkoba di Kabupaten Banjar.

“Mudah-mudahan narkoba di Kabupaten Banjar ini bisa kita tekan, bahkan kalau bisa kita bersihkan,” ucapnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Banjar, Ikhwansyah mengatakan, jumlah kasus yang terungkap selama operasi menjadi perhatian bersama, terutama karena rata – rata terdapat satu hingga dua kasus yang ditemukan setiap hari.

“Ini tentu menjadi perhatian kita bersama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan,” ujarnya.

Menurut Ikhwansyah, kondisi tersebut cukup memprihatinkan mengingat Kabupaten Banjar, khususnya Martapura, dikenal sebagai daerah dengan julukan Serambi Mekah.

Ia mengapresiasi langkah jajaran Polres Banjar yang terus melakukan penindakan terhadap peredaran narkotika.

“Kami berharap apa yang sudah dilakukan ini bisa menjadi langkah pencegahan agar kasus narkoba ke depan dapat ditekan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EYN)

Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Iwan Fitriady mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan melalui Bidang Ekonomi Kreatif, Kemitraan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (EK2P-SDMP) ini, diikuti peserta yang mengikuti kurasi dengan seleksi ketat, melalui tahapan open call lebih dari hampir 300 pendaftar. Akhirnya terpilih 60 peserta terbaik untuk mengikuti proses kurasi.

“Nantinya akan dipilih kembali 20 pelaku ekonomi kreatif unggulan yang akan menjadi binaan tahun 2026,” katanya kepada wartawan.

Menurut Iwan, untuk menjaga kualitas dan objektivitas penilaian, Dispar Kalsel menghadirkan tim kurator dari berbagai kalangan profesional dan praktisi nasional.

Mereka di antaranya Direktur Kriya Kementerian Ekonomi Kreatif RI, Neli Yana, kemudian Head of Program Fashion BINUS University, Ratna Dewi Paramita, Chef sekaligus Entrepreneur Agus Sasirangan, serta pelaku ekonomi kreatif binaan tahun 2025, Nurhamdhani, serta melibatkan para kurator eksternal Dinas Pariwisata Kalsel, untuk memastikan proses kurasi berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Banua CreativePreneur 2026 dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Iwan menambahkan, peserta yang mengikuti kurasi mayoritas berasal dari subsektor kuliner, kriya, dan fashion yang selama ini menjadi unggulan ekonomi kreatif Kalimantan Selatan.

Meski demikian, kesempatan juga diberikan kepada subsektor ekonomi kreatif lainnya, agar memiliki peluang berkembang dan mendapatkan pembinaan.

“Program ini dapat membantu para pelaku ekonomi kreatif meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, serta memperkuat identitas lokal sebagai ciri khas ekonomi kreatif Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (NHF/RIW/EYN)

Rangkaian pembahasan komisi menegaskan pentingnya penguatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas siaran, serta penataan administrasi organisasi demi keberlanjutan LPPL di era digital.

Mukernas yang dipimpin Direktur Eksekutif Indonesia Persada.id, Putut Yulianto ini menetapkan, bahwa peningkatan kompetensi SDM LPPL merupakan hal penting. Ke depan, penyelenggaraan webinar, workshop, serta program pelatihan lainnya akan diperbanyak, agar kualitas penyiar, teknisi, dan manajemen LPPL terus meningkat dan mampu bersaing di industri penyiaran modern.

“Siaran berjejaring yang selama ini berjalan, akan terus dioptimalkan. Yakni melalui siaran berjejaring mix multi platform, konten LPPL dapat menjangkau lebih luas. Model siaran kolaboratif ini diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan bersama,” jelas Putut.

Dalam sidang Komisi V terkait sumber pendanaan organisasi, diputuskan bahwa setiap anggota aktif berkewajiban membayar iuran tahunan. Untuk mempermudah penyelesaian problem iuran, akan diterbitkan surat resmi sebagai dasar telaah staf dan pimpinan masing-masing LPPL.

“Organisasi juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait integrasi dalam SIPD, guna memastikan alokasi anggaran yang lebih jelas dan sesuai regulasi,” tambahnya.

Saat sharing season, mukernas juga mendapat keluhan mengenai tuntutan royalti. Terkait isu tuntutan royalti lagu yang muncul di sejumlah LPPL. Persada.id segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, untuk mencari solusi terbaik dan memastikan LPPL tetap dapat beroperasi tanpa hambatan hukum.

Mukernas juga menargetkan, pada Mukernas 2026, jumlah keanggotaan LPPL akan meningkat. Upaya perbaikan mutu layanan dan penguatan kelembagaan diharapkan dapat menarik lebih banyak LPPL untuk bergabung dan aktif dalam organisasi.

“Banyak LPPL masih menghadapi kendala pada aspek perizinan digital dan penyiaran. Oleh karena itu, Komdigi diharapkan dapat memberikan pendampingan dan memfasilitasi penyelesaian perizinan agar seluruh LPPL dapat beroperasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutupnya.

Keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme, memperluas jaringan siaran, serta menjamin keberlanjutan LPPL dalam menghadapi tantangan era digital. (EYN/RIW/EYN)