Pelatihan yang dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, di Aula BPSDMD Kalsel, Banjarbaru, Rabu (10/6), akan berlangsung hingga 15 Oktober mendatang, dengan kombinasi pembelajaran tatap muka dan daring.

Dalam arahannya, Gubernur Muhidin menekankan pentingnya kedisiplinan peserta selama mengikuti pelatihan. Ia mengingatkan seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya karena materi yang diberikan akan menjadi bekal menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah.

Menurut Muhidin, pola pelatihan tahun ini dilakukan secara bertahap. Peserta akan mengikuti pembelajaran di kampus BPSDMD selama beberapa sesi dengan sistem menginap, sementara selebihnya dilaksanakan secara daring dari tempat kerja masing-masing.

“Totalnya 12 hari berada di sini, sisanya melalui Zoom dan pembelajaran jarak jauh,” ujarnya.

Ia menegaskan, peserta wajib mengikuti seluruh tahapan pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketidakhadiran hanya diperbolehkan untuk kepentingan yang benar-benar mendesak.

Selain itu, Muhidin meminta BPSDMD memastikan seluruh materi yang disampaikan narasumber dan pembimbing terdokumentasi dengan baik, agar dapat dipelajari kembali oleh peserta setelah pelatihan selesai.

Namun lebih dari itu, menurutnya, tujuan utama pelatihan bukan sekadar meningkatkan kapasitas kepemimpinan, melainkan memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Yang paling penting adalah pelayanan publik. Jangan sampai setelah mengikuti pelatihan ini, pelayanan kepada masyarakat tetap kurang baik,” tegasnya.

Muhidin juga mengingatkan peserta untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Ia berharap para pejabat yang mengikuti pelatihan mampu menjadi pemimpin yang profesional dan memberikan contoh yang baik di lingkungan kerjanya masing – masing.

Sementara itu, Kepala BPSDMD Kalsel, Faried Fakhmansyah mengatakan, PKN Tingkat II Angkatan XVIII diikuti 60 peserta yang berasal dari berbagai instansi pemerintah di Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kapuas.

Pelatihan berlangsung selama empat bulan, mulai 10 Juni hingga 15 Oktober 2026. Selama periode tersebut, peserta akan mengikuti pembelajaran di kampus, pembelajaran mandiri, hingga pembelajaran jarak jauh.

“Harapannya setelah kembali ke instansi masing-masing, mereka mampu menjalankan tata kelola pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pelayanan publik yang lebih baik daripada sebelumnya,” kata Faried.

Ia menjelaskan, materi pelatihan berfokus pada kepemimpinan dan isu-isu strategis yang saat ini menjadi perhatian pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Tahun ini, tema yang diangkat adalah kepemimpinan adaptif dengan fokus pada empat isu utama, yakni ketahanan pangan, energi, kebencanaan, dan ekonomi.

Tema tersebut dipilih karena dinilai relevan dengan tantangan pembangunan yang dihadapi Kalimantan Selatan, terutama dalam mendukung visi daerah sebagai gerbang logistik Kalimantan.

“Peserta nantinya akan membahas berbagai persoalan strategis tersebut dan mencari solusi sesuai bidang serta pengalaman masing-masing,” ujarnya.

Faried menambahkan, selama pelatihan berlangsung peserta akan dipantau secara berkala, termasuk saat mengikuti pembelajaran dari luar kampus. Karena itu, kedisiplinan menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus.

“Pesan Pak Gubernur jelas, seluruh peserta harus mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Karena ada aturan yang harus dipatuhi dan ada konsekuensi jika dilanggar,” pungkasnya. (SYA/RIW/EYN)

Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel di Aula DPMPTSP Kalsel, Banjarbaru, Rabu (10/6)

Kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Digital dalam Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang Cepat, Transparan, dan Akuntabel Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025” itu, diikuti sekitar 60 peserta yang berasal dari perangkat daerah teknis, pelaku usaha, asosiasi usaha, akademisi, media massa, serta masyarakat pengguna layanan.

Forum digelar sebagai bagian dari implementasi Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sekretaris DPMPTSP Kalsel, Fitridani, yang mewakili Kepala DPMPTSP Kalsel Endri, mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting dalam perubahan tata kelola perizinan di Indonesia.

Menurutnya, transformasi yang sedang dilakukan tidak lagi sekadar mengalihkan proses manual ke sistem komputer, tetapi mengubah secara menyeluruh cara pelayanan diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

“Transformasi digital bukan hanya soal aplikasi atau teknologi. Yang lebih penting adalah bagaimana menghadirkan kepastian hukum, mempercepat pelayanan, dan membangun sistem yang transparan serta akuntabel,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Ia menjelaskan, terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2025, membawa sejumlah perubahan mendasar dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko.

Regulasi tersebut mengatur penyempurnaan persyaratan dasar perizinan, peningkatan keandalan sistem Online Single Submission (OSS), hingga penerapan Service Level Agreement yang lebih ketat dalam proses pelayanan.

Sebagai instansi yang menjadi garda terdepan pelayanan perizinan di daerah, DPMPTSP memiliki peran penting untuk memastikan seluruh kebijakan tersebut dapat berjalan efektif di tingkat provinsi.

Menurut Fitridani, digitalisasi pelayanan juga menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi birokrasi yang berbelit serta menutup ruang terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai aturan.

“Dengan sistem digital yang akuntabel, proses pelayanan menjadi lebih terbuka, mengurangi tatap muka yang tidak perlu, mempercepat proses perizinan, sekaligus meminimalkan potensi pungutan liar,” katanya.

Meski demikian, Ia mengakui perubahan sistem membutuhkan proses adaptasi, baik bagi aparatur pemerintah maupun masyarakat dan pelaku usaha.

Karena itu, forum konsultasi publik menjadi sarana penting untuk menyerap masukan sekaligus menyosialisasikan berbagai perubahan yang akan diterapkan.

Melalui forum tersebut, peserta diberikan kesempatan menyampaikan saran, kritik, dan rekomendasi terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan maupun nonperizinan.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan berbasis digital.

Fitridani menegaskan, peningkatan kualitas pelayanan publik tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Diperlukan partisipasi aktif masyarakat serta sinergi seluruh pemangku kepentingan agar pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan pengguna layanan.

Dalam kesempatan itu, DPMPTSP Kalsel kembali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel, mengutamakan kepuasan masyarakat dan pelaku usaha melalui standar pelayanan yang jelas, serta membangun komunikasi terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Forum ini menjadi ruang dialog bersama agar pelayanan publik yang diberikan pemerintah semakin responsif, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha,” pungkasnya. (SYA/RIW/EYN)

Pembaruan ini dihadirkan untuk menyederhanakan proses pengajuan hingga penerbitan persetujuan dalam satu sistem digital yang terintegrasi.

Melalui laman jobfair.kemnaker.go.id, seluruh proses mulai dari pengajuan, verifikasi dokumen, hingga penerbitan surat rekomendasi atau persetujuan kini dapat dilakukan secara digital.

Sistem ini dirancang agar proses berjalan lebih cepat, praktis, serta dapat dipantau secara real time.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Estiarty Haryani mengatakan, digitalisasi ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang lebih modern, transparan, dan efisien.

“Pengembangan ini membuat proses pengajuan job fair menjadi lebih terintegrasi, cepat, dan transparan,” ujar Estiarty dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (9/6).

Ia menjelaskan, layanan ini dapat dimanfaatkan instansi pemerintah maupun penyelenggara swasta. Kemnaker juga mengimbau agar setiap penyelenggara mengajukan permohonan melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten/kota melalui platform SIAPkerja pada fitur job fair.

Selain itu, penyelenggara diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan fitur SIAPkerja dalam pelaksanaan job fair, baik secara daring maupun hibrid.

Kemnaker menegaskan, penguatan layanan digital ini diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan job fair sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi kesempatan kerja di berbagai daerah.

“Mari manfaatkan layanan job fair untuk mendukung penyelenggaraan bursa kerja yang lebih efektif, transparan, dan modern,” ajaknya. (KemenakerRI-RIW/EYN)

Komitmen tersebut mengemuka saat Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel melakukan kunjungan kerja ke PT Bagong Dekaka Mandiri di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (8/6).

Kunjungan ini bertujuan melihat secara langsung proses perakitan armada bus yang selama ini melayani masyarakat Kalimantan Selatan, sekaligus menjajaki peluang pengembangan transportasi umum berbasis energi bersih di masa mendatang.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah mengatakan, bahwa kebutuhan transportasi publik yang nyaman, aman, dan terjangkau harus diimbangi dengan inovasi teknologi yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Menurutnya, penggunaan bus listrik dapat menjadi solusi jangka panjang, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus menjawab tantangan ketersediaan BBM jenis solar, yang masih menjadi kendala di beberapa wilayah Kalimantan Selatan.

“Kami berharap ke depan PT Bagong Dekaka dapat mengembangkan armada bus listrik untuk mendukung transportasi publik yang lebih ramah lingkungan, mengurangi emisi, serta memberikan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat,” katanya.

Selain membahas pengembangan armada masa depan, Komisi III juga memberikan apresiasi terhadap kualitas layanan transportasi publik yang selama ini dioperasikan PT Bagong Dekaka Mandiri, khususnya layanan Bus Trans Banjarbakula, yang melayani kawasan Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.

Kehadiran layanan tersebut dinilai telah memberikan dampak positif, mendukung mobilitas masyarakat serta mendorong penggunaan angkutan umum sebagai pilihan utama transportasi sehari-hari.

“Pengembangan bus listrik diharapkan menjadi langkah awal menuju ekosistem transportasi hijau yang mampu meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperkuat daya saing daerah di masa depan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bagong Dekaka Mandiri, Budi Susilo, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan DPRD Kalsel terhadap pengembangan transportasi publik.

Ia menegaskan pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menjaga keberlanjutan operasional angkutan umum di Kalimantan Selatan.

“Kami berharap layanan yang telah berjalan di Kalimantan Selatan dapat terus berlanjut dan berkembang. Angkutan umum ini telah menjadi kebutuhan dan andalan masyarakat, sehingga keberlanjutannya sangat penting,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, M. Fitri Hernadi mengungkapkan, bahwa tingkat keterisian penumpang (loading factor) Trans Banjarbakula hingga Mei 2026 telah mencapai 87,77 persen.

Angka tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan transportasi publik yang tersedia saat ini.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi dasar kuat untuk menambah armada serta perluasan koridor layanan agar semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati akses transportasi aman, nyaman, dan terjangkau.

“Transportasi publik yang terintegrasi akan semakin memudahkan masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi maupun kegiatan sehari-hari. Dengan dukungan layanan BTS beserta jaringan feeder yang terus dikembangkan, kami optimis kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum akan semakin meningkat,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan, kunjungan ini bertujuan menggali berbagai strategi pengelolaan limbah yang mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan, dengan fokus mempelajari tata kelola minyak jelantah sebagai limbah rumah tangga dan industri kecil.

“Hasil diskusi berkembang lebih luas hingga membahas keberhasilan DKI Jakarta membangun ekosistem industri hijau yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” ucapnya.

Disampaikan Firman, pendekatan yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bagaimana limbah tidak lagi dipandang sebagai persoalan semata, melainkan dapat menjadi sumber daya yang bernilai dan membuka peluang usaha baru.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi kuat antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan masyarakat.

Kolaborasi tersebut mampu menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuhnya berbagai inovasi berbasis ekonomi hijau.

“Kami pelajari bukan hanya soal pengelolaan minyak jelantah, tetapi bagaimana DKI Jakarta berhasil membangun industri hijau melalui kolaborasi yang nyata. Ini menjadi pelajaran berharga bagi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan program serupa,” ungkapnya.

Firman menilai, konsep industri hijau sangat relevan dengan arah pembangunan Kalimantan Selatan yang tengah mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, peluang pengembangan usaha berbasis pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular di Banua dinilai sangat terbuka.

“Dengan semangat Kalimantan Selatan Bekerja, kita dapat membangun platform kolaborasi yang mampu melahirkan berbagai inovasi dan industri ramah lingkungan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Industri Kreatif dan Digital Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Nuzula Dhina, menyambut baik kunjungan Komisi II DPRD Kalsel.

Ia menilai pertemuan tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus memperkuat sinergi antardaerah dalam mengembangkan sektor industri yang berkelanjutan.

Menurut Nuzula, selain menyampaikan berbagai program dan kebijakan yang telah diterapkan di DKI Jakarta, pihaknya juga memperoleh perspektif baru mengenai potensi pengembangan industri di Kalimantan Selatan yang memiliki karakteristik dan sumber daya berbeda.

“Kami mengapresiasi kunjungan Komisi II DPRD Kalimantan Selatan. Diskusi ini memberikan banyak wawasan baru dan semoga berbagai gagasan positif yang muncul dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan serta potensi daerah masing – masing,” tutupnya.

Melalui kunjungan ini, Komisi II DPRD Kalsel berharap dapat membawa berbagai inspirasi dan praktik terbaik yang nantinya dapat diadaptasi untuk memperkuat pengelolaan limbah, mendorong ekonomi sirkular, serta mempercepat lahirnya industri hijau yang mampu menciptakan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, kepada wartawan mengatakan, pembentukan pansus dilakukan menyusul berbagai temuan dan laporan terkait distribusi Bahan Bakar Minyak bersubsidi di Kalimantan Selatan yang dinilai masih belum berjalan optimal. Ini dibentuk sebagai langkah DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi di daerah.

“Pansus ini dibentuk berdasarkan penilaian dan hasil rapat dengar pendapat bersama sejumlah pihak, termasuk asosiasi sopir dan kelompok masyarakat,” ucapnya.

Kartoyo menjelaskan, pansus akan langsung bekerja setelah proses pembentukan struktur pimpinan selesai dilakukan. Tahapan awal yang akan dilaksanakan yakni rapat kerja serta penyusunan rencana kerja pansus sebelum nantinya turun langsung ke lapangan.

“Kita akan fokuskan pada fungsi pengawasan dan pengumpulan berbagai temuan di lapangan, yang nanti akan dijadikan rekomendasi kepada pihak terkait,” jelasnya.

Lebih lanjut Kartoyo menambahkan, untuk pengawasan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Masyarakat, asosiasi sopir, LSM, hingga satgas terkait bisa menjadi mitra pansus untuk memberikan masukan maupun pengawasan di lapangan.

“Kami berharap, pembentukan pansus tersebut, distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, serta mampu meminimalisir berbagai pelanggaran yang merugikan masyarakat,” tutupnya.

Rapat paripurna di pimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, didampingi Dessy Oktavia Sari dan Plh Sekretaris DPRD Kalsel, Andre Yuzhar, dihadiri Anggota DPRD Kalsel, di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Banjarmasin. (NHF/RIW/EYN)

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memeringati Hari Buku Sedunia (World Book Day) sekaligus sebagai upaya bersama menumbuhkan dan memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat Kalimantan Selatan.

Bagi Bank Indonesia, literasi merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia. Di era yang semakin digital dan kompleks, literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca.

Literasi kini mencakup kemampuan memahami informasi, memilah pengetahuan, mengambil keputusan secara bijak, serta beradaptasi dengan perubahan termasuk dalam ranah ekonomi dan keuangan.

Dalam mendukung penguatan literasi, Bank Indonesia secara konsisten menjalankan berbagai program edukasi, di antaranya edukasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah, literasi sistem pembayaran digital seperti QRIS, edukasi pelindungan konsumen, dan pengembangan UMKM dengan melibatkan generasi penerus masa depan yang diwakili komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI) serta penyediaan perpustakaan sebagai ruang belajar yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

PENTAS 2026 mengangkat tema “Connected by Literacy: Building Future-Ready Communities”. Tema ini menegaskan bahwa literasi adalah penghubung antara manusia dan pengetahuan, antara masyarakat dan peluang, serta antara generasi hari ini dan masa depan yang lebih baik.

Literasi mendorong lahirnya gagasan, dialog, karya, dan aksi nyata yang menggerakkan perubahan di masyarakat.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, menyampaikan, bahwa PENTAS 2026 merupakan momentum penting untuk memperkuat tiga hal sekaligus.

“PENTAS 2026 kami harapkan dapat meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap budaya literasi, mendorong kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dunia pendidikan, komunitas, dan media dalam memperkuat ekosistem literasi, serta menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam kegiatan literasi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Bunda Literasi Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhidin mengajak seluruh peserta dan lapisan masyarakat Kalimantan Selatan untuk menjadikan membaca sebagai gaya hidup.

“Kebiasaan membaca adalah warisan terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Karena, membaca adalah cara paling mudah untuk menjelajahi dunia. Mari kita bangun bersama masyarakat yang gemar membaca, gemar belajar, dan gemar berbagi ilmu,” ujarnya.

Sebagai awal kegiatan, PENTAS 2026 menghadirkan bedah buku “Janji” bersama penulis terkemuka Indonesia, Tere Liye. Kegiatan ini mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak sekadar membaca tetapi juga berdialog dengan gagasan, memahami sudut pandang yang beragam, dan menggali nilai kehidupan dari setiap karya.

PENTAS 2026 tidak berhenti di satu hari. Rangkaian kegiatan akan berlanjut pada Selasa (26/5) dengan lomba melukis bertema “Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah” di Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Selatan.

Kemudian pada 27 Juni hingga 5 Juli 2026 akan digelar berbagai kegiatan seperti bedah buku, semesta buku, lomba parenting, lomba batutur (mendongeng), lomba mewarnai, dan beragam kegiatan edukasi lainnya untuk mendukung peningkatan literasi masyarakat secara luas.

Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan seluruh mitra strategis berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem literasi di Kalimantan Selatan. Dengan budaya membaca yang terus tumbuh, akses literasi yang semakin luas, dan kolaborasi yang semakin kuat, Bumi Banua diharapkan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, inovatif, dan berdaya saing dalam menghadapi dinamika masa depan. (BIKalsel-RIW/EYN)

Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru, Ririk Sumari Restuningtyas mengatakan, berdasarkan data dari BKPSDM Banjarbaru, formasi CPNS yang diusulkan terdiri dari 83 tenaga teknis, 122 tenaga guru, dan 44 tenaga kesehatan.

Selain itu, terdapat pula usulan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), yakni 14 formasi guru dan 4 formasi tenaga kesehatan.

Menurut Ririk, seluruh formasi tersebut telah disusun berdasarkan kebutuhan riil pemerintah daerah, khususnya untuk menggantikan ASN yang telah maupun akan memasuki purna tugas atau pensiun.

“Formasi yang diusulkan ini memang disiapkan untuk memastikan tidak terjadi kekosongan jabatan pelayanan publik ketika ada pegawai pensiun. Jadi kebutuhan ASN tetap bisa terpenuhi sesuai kondisi di lapangan,” ucap Ririk belum lama ini.

Ia menilai, usulan formasi yang diajukan BKPSDM sudah melalui perhitungan matang di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah.

Ririk menambahkan, pelaksanaan seleksi nantinya juga akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Meski tahapan pendaftaran dilakukan secara daring, proses seleksi hingga pelatihan CPNS tetap memerlukan dukungan anggaran yang cukup besar.

“BKPSDM tentu harus menyusun strategi pelaksanaan yang efektif karena masih menunggu apakah seluruh 267 formasi ini nantinya disetujui oleh Kementerian PAN-RB atau tidak,” katanya.

Ia mengungkapkan, apabila seluruh usulan formasi disetujui pemerintah pusat, maka Pemko Banjarbaru diperkirakan harus menyiapkan anggaran hampir Rp1 miliar untuk mendukung tahapan seleksi dan pelatihan CPNS.

Karena itu, DPRD Banjarbaru turut mendorong agar pelaksanaan pelatihan CPNS dapat dilakukan secara bertahap apabila kondisi anggaran belum memungkinkan dilaksanakan sekaligus.

“Kami menyarankan jika seluruh formasi diterima, pelatihannya bisa dilakukan bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Yang terpenting proses rekrutmen tetap berjalan dan kebutuhan pegawai bisa terpenuhi,” tutupnya. (BDR/RIW/EYN)

Hal ittu dibuktikan dengan penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada 212 pedagang kaki lima di lingkungan pasar Kabupaten Banjar.

Program yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Banjar tersebut, menjadi tahap awal perluasan perlindungan bagi pedagang sektor informal yang selama ini dinilai rentan terhadap risiko kerja.

Bupati Banjar Saidi Mansyur melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Dian Marliana mengatakan, pemerintah daerah akan memperluas pendataan cakupan penerima manfaat dapat diperluas.

“Ini tahap pertama, selanjutnya akan didata kembali agar seluruh pedagang rentan bisa mendapatkan perlindungan,” ujarnya, usai penyerahan secara simbolis di halaman kantor Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Bauntung Batuah (PBB), baru-baru tadi.

Di sisi lain, Direktur Perumda Pasar Bauntung Batuah, Rusdiansyah menjelaskan, seluruh iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam program tersebut ditanggung pemerintah daerah.

Menurutnya, program perlindungan sosial bagi pedagang pasar akan terus dilanjutkan, meski proses pendataan di lapangan masih menjadi tantangan tersendiri.

“Kendala kita di lapangan pada pendataan karena sebagian PKL berpindah-pindah lokasi berjualan,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanah Laut dan Kabupaten Banjar, Ardhinata Surya, menyebut, Pemkab Banjar sejak 2024 telah memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada sekitar 19.150 pekerja informal.

Meski demikian, tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjar saat ini masih berada di angka sekitar 22 persen dari total jumlah pekerja.

Karena itu, pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong perluasan perlindungan, khususnya bagi pekerja rentan dan sektor informal.

“Sepanjang 2025, manfaat klaim yang telah disalurkan mencapai sekitar Rp75 miliar kepada kurang lebih 3.000 warga Kabupaten Banjar,” ungkapnya. (SYA/RIW/EYN)

Program tersebut disampaikan Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa DPMD Provinsi Kalimantan Selatan, Indah Novita Purnamasari, Senin (25/5).

Indah menjelaskan, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi saat ini menuntut pengelola BUMDesa mampu beradaptasi, khususnya dalam memasarkan produk dan mengembangkan usaha desa secara lebih modern dan efektif.

Menurutnya, selama ini masih banyak produk unggulan desa yang memiliki kualitas baik, namun belum maksimal dalam pemasaran karena keterbatasan pemanfaatan teknologi digital.

“Pemanfaatan teknologi saat ini menjadi hal yang sangat penting agar produk-produk desa mampu bersaing dan menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga regional bahkan nasional,” ujarnya.

Ia mengatakan, pelatihan tersebut nantinya akan difokuskan pada penguatan kemampuan pengelola BUMDesa, memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi dan pemasaran usaha.

Materi yang diberikan meliputi strategi pemasaran digital, pemanfaatan media sosial, pengelolaan konten promosi, hingga pengembangan jaringan pemasaran berbasis teknologi informasi.

Selain itu, para pengelola BUMDesa juga akan diberikan pemahaman mengenai pentingnya inovasi usaha dan peningkatan kualitas pelayanan agar usaha desa mampu berkembang secara berkelanjutan.

“Perkembangan teknologi digital saat ini memberikan peluang besar bagi desa untuk memperkenalkan potensi dan produk unggulannya kepada masyarakat yang lebih luas,” lanjutnya.

Karena itu, DPMD Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia di desa agar lebih siap menghadapi perkembangan zaman dan perubahan pola pemasaran yang kini semakin berbasis digital.

Ia menambahkan, pelatihan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi desa melalui pengembangan BUMDesa yang profesional, mandiri, dan adaptif terhadap teknologi.

“BUMDesa harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Dengan pemanfaatan teknologi yang baik, peluang usaha desa akan semakin berkembang dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat desa,” tutup Indah. (MRF/RIW/EYN)