Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban wajib pajak sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Program diskon pajak daerah tersebut disampaikan Bapenda Kalsel dalam press release pada Kamis (13/8).

Kebijakan ini mulai berlaku 14 Agustus 2026 hingga 30 November 2026.

Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil mengatakan, program tersebut merupakan bentuk kebijakan pemerintah daerah memberikan kemudahan dan insentif kepada masyarakat, khususnya wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya, insentif fiskal tersebut diberikan berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2026 dan mencakup beberapa bentuk keringanan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Salah satu bentuk insentif yang diberikan adalah penghapusan seluruh sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PKB.

Dengan kebijakan tersebut, masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan tidak perlu membayar sanksi administrasi apabila melakukan pembayaran selama periode program berlangsung.

“Jadi yang terlambat membayar PKB, kemudian dibayarkan pada Agustus, maka sanksi administrasinya akan dihapuskan,” jelas Subhan.

Selain penghapusan sanksi administrasi, pemerintah daerah juga memberikan diskon pokok PKB berjalan. Untuk kendaraan roda empat, wajib pajak yang melakukan pembayaran selama periode program akan memperoleh diskon pokok pajak sebesar 10 persen.

Sementara itu, pemilik kendaraan roda dua dan roda tiga mendapatkan diskon pokok PKB sebesar 20 persen.

“Kebijakan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan sekaligus mendorong pembayaran pajak tepat waktu pada periode berikutnya,” lanjut Subhan.

Tidak hanya itu, Bapenda Kalsel juga memberikan insentif berupa diskon 50 persen untuk PKB kendaraan yang melakukan mutasi masuk dari luar daerah.

“Keringanan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk menarik kendaraan bermotor yang berpindah kepemilikan atau domisili ke Kalimantan Selatan agar segera melakukan proses administrasi dan memenuhi kewajiban perpajakannya di daerah,” lanjutnya.

Subhan berharap masyarakat dapat memanfaatkan seluruh program insentif yang telah disiapkan pemerintah selama periode yang ditentukan.

Menurutnya, kesempatan tersebut tidak hanya memberikan keringanan bagi wajib pajak, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan tertib administrasi kendaraan bermotor.

“Program ini kami harapkan dapat dimanfaatkan masyarakat dan para wajib pajak, terutama yang masih memiliki kewajiban pembayaran pajak daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemberian insentif pajak ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan.

Kepatuhan membayar pajak kendaraan menjadi penting karena penerimaan dari sektor pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Selatan.

Bapenda Kalsel juga mengajak masyarakat tidak menunggu hingga mendekati batas akhir program.

“Wajib pajak dapat memanfaatkan periode 14 Agustus sampai 30 November 2026 untuk menyelesaikan kewajiban PKB dan memperoleh keringanan sesuai ketentuan yang berlaku,” sahutnya.

Melalui program tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap tercipta keseimbangan antara pemberian kemudahan kepada masyarakat dan peningkatan penerimaan daerah.

Dengan semakin tingginya kepatuhan wajib pajak, penerimaan daerah diharapkan dapat semakin optimal dan pada akhirnya mendukung berbagai program pembangunan di Kalimantan Selatan. (MRF/RIW/EYN)

Kerja sama antara Pemprov Kalsel dengan The Breeze Waterpark dimulai, dengan penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin dan Martinus, pemilik The Breeze Waterpark.

Penandatanganan dilaksanakan pada momentum puncak peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus peresmian Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kamis (13/8).

Selanjutnya, SKB ditindaklanjuti melalui kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan. Dimana The Breeze Waterpark memberikan harga khusus tiket masuk bagi anak pemegang Kartu Identitas Anak.

“Bagi keluarga yang berkunjung dan membawa anak-anak, cukup menunjukkan Kartu Identitas Anak. Kami akan memberikan harga khusus tiket masuk hanya Rp25.000 per anak, dari harga normal Rp35.000,” ucap Martinus, kepada wartawan.

Ditambahkan Martinus, dalam menjalankan usaha, pihaknya selalu berprinsip bahwa tujuannya tidak hanya keuntungan, tapi bagaimana usaha yang dijalankan juga mampu berkontribusi mendukung program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Tidak hanya bicara keuntungan tapi bagaimana dunia usaha bisa turut berkontribusi menyukseskan program yang manfaatnya dirasakan masyarakat,” imbuhnya.

Program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran orang tua mengenai pentingnya kepemilikan KIA bagi anak.

Kartu Identitas Anak merupakan identitas resmi bagi anak berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP elektronik. KIA memuat identitas anak, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga menjadi salah satu dokumen penting dalam administrasi kependudukan anak.

Kepemilikan KIA memberikan berbagai manfaat, antara lain memudahkan anak memperoleh pelayanan publik dan berbagai layanan yang membutuhkan identifikasi diri, memberikan kemudahan dalam pembuktian identitas anak, serta mendukung tertib administrasi kependudukan sejak usia dini.

Melalui kerja sama dengan berbagai mitra seperti The Breeze Waterpark, KIA juga diharapkan tidak hanya dipandang sebagai kartu identitas, tetapi dapat memberikan manfaat nyata bagi anak dan keluarga. Salah satunya melalui fasilitas maupun harga khusus yang diberikan mitra kepada anak pemegang KIA.

Keikutsertaan The Breeze Waterpark dalam program tersebut merupakan bentuk dukungan dunia usaha terhadap program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya mendorong peningkatan kepemilikan dan pemanfaatan Kartu Identitas Anak di masyarakat.

“Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain anak-anak mendapatkan harga tiket yang lebih terjangkau, kami juga ingin ikut mendorong para orang tua agar semakin menyadari pentingnya Kartu Identitas Anak sebagai identitas resmi anak,” pungkas Martinus. (RIW/EYN)

Persoalan tersebut menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, Senin (10/8).

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha mengatakan, persoalan Anak Tidak Sekolah tidak dapat diselesaikan hanya dengan membangun atau menambah fasilitas pendidikan.

Menurutnya, ada persoalan lain yang harus diurai secara bersamaan, terutama faktor ekonomi keluarga, kondisi geografis, keterbatasan transportasi, serta minimnya motivasi untuk kembali melanjutkan pendidikan.

Karena itu, diperlukan strategi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu menjangkau anak-anak yang berada di wilayah terpencil, pesisir, maupun pelosok Kalsel.

“Komisi IV siap mendukung penuh keberlanjutan program Disdikbud Kalsel, baik dari sisi pengawasan maupun penganggaran, agar persoalan Anak Tidak Sekolah ini dapat tuntas dan akses pendidikan merata hingga ke pelosok,” ucapnya.

Menurut Jihan, langkah pertama yang harus diperkuat adalah pendataan ATS secara akurat. Data yang valid dinilai menjadi fondasi penting untuk menentukan intervensi yang tepat, karena setiap daerah memiliki karakteristik dan penyebab ATS yang berbeda.

Selain persoalan ATS, Komisi IV juga menyoroti pemerataan tenaga pendidik. Tantangan tersebut masih ditemukan di sejumlah sekolah, khususnya yang berada di kawasan pesisir dan pelosok.

Keterbatasan guru pada mata pelajaran tertentu, termasuk guru Agama Non-Islam, menjadi salah satu persoalan yang perlu dicarikan solusi agar seluruh peserta didik mendapatkan hak pendidikan yang setara tanpa memandang lokasi maupun latar belakang.

“Kita tidak hanya melihat tantangannya, tetapi berfokus pada solusi konkret, seperti skema guru tamu, hingga opsi kolaborasi dengan yayasan keagamaan daerah,” jelas Jihan.

Lebih lanjut Jihan menambahkan, pemerataan pendidikan harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah, sekolah, keluarga, masyarakat, hingga berbagai lembaga terkait perlu mengambil peran agar tidak ada anak di Kalsel yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi, jarak, atau fasilitas.

Pihaknya mendorong berbagai alternatif yang dapat diterapkan secara fleksibel. Salah satunya melalui skema guru tamu, serta membuka peluang kolaborasi dengan yayasan – yayasan keagamaan yang ada di daerah.

“Pendidikan bukan hanya tentang memastikan anak masuk sekolah, tetapi memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk terus belajar dan meraih masa depan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Semangat tersebut diwujudkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui kegiatan anjangsana ke kediaman para pemimpin terdahulu, Senin (10/08).

Kegiatan tahunan yang diinisiasi Gubernur Kalsel Muhidin bersama Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Kalsel ini, menjadi bentuk penghormatan sekaligus apresiasi atas jasa dan pengabdian para mantan kepala daerah maupun tokoh senior Banua.

Melalui Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini bersama jajaran Dinas Sosial Kalsel menyambangi kediaman Wakil Gubernur Kalsel periode 2005–2010, Rosehan Noor Bahri. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa dalam pertemuan tersebut.

Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk perhatian dan penghormatan kepada para pemimpin Kalsel terdahulu.

Pada kesempatan itu, Jaini menyerahkan tali asih dan bingkisan khusus yang merupakan titipan dari Gubernur Kalsel.

“Kami menyerahkan bingkisan titipan dari Bapak Gubernur. Kegiatan anjangsana ini memang agenda rutin tahunan untuk menyapa para Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel periode terdahulu,” kata Jaini.

Menurutnya, silaturahmi dengan para tokoh senior memiliki nilai penting. Selain menjaga hubungan kekeluargaan, pertemuan tersebut dapat menjadi ruang bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan dan arah pembangunan Banua.

Para pemimpin terdahulu dinilai memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dapat menjadi bagian dari masukan bagi pemerintah saat ini dalam melanjutkan pembangunan Kalimantan Selatan.

“Anjangsana tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antara pemimpin daerah yang sedang menjalankan amanah dengan para tokoh senior yang memiliki pengalaman panjang dalam perjalanan pemerintahan dan pembangunan Kalsel,” ungkapnya.

Kunjungan tersebut pun mendapat sambutan hangat dari Rosehan Noor Bahri. Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian jajaran pimpinan daerah yang terus menjaga tradisi anjangsana setiap tahun.

Rosehan juga menitipkan pesan agar Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Kalsel terus menjaga kekompakan dalam menjalankan amanah pemerintahan.

“Terima kasih dan menyampaikan salam hormat kepada Pak Gubernur, Pak Wagub, serta Pak Sekda atas kunjungan yang selalu rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Kami berharap beliau bertiga senantiasa kompak dalam mengemban amanah,” tutur Rosehan.

Rosehan menilai, keberlanjutan pembangunan Kalsel membutuhkan sinergi dan pengawasan bersama. Terlebih, dirinya saat ini juga kembali menjalankan tugas sebagai anggota DPRD.

Karena itu, Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal pembangunan agar setiap kebijakan dan anggaran yang digulirkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kebetulan saat ini ulun bertugas di DPRD, jadi mari kita kawal bersama – sama pembangunan ini agar penggunaan anggaran benar-benar efektif, efisien, serta dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat,” tutupnya.

Pesan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa semangat Hari Jadi Kalsel tidak berhenti pada kegiatan peringatan semata. Momentum tersebut dapat menjadi pengingat bahwa pembangunan Banua merupakan proses yang membutuhkan kesinambungan, kolaborasi, serta keterlibatan seluruh elemen.

Pengalaman para tokoh terdahulu menjadi bagian penting dari perjalanan Kalsel. Sementara generasi pemimpin saat ini memiliki tanggung jawab untuk meneruskan pembangunan dengan menyesuaikan kebutuhan dan tantangan zaman. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Hingga akhir Juni 2026, TPK Banjarmasin berhasil melayani arus petikemas sebanyak 236.990 box atau setara dengan 282.265 TEUs, mencerminkan terjaganya keandalan layanan di tengah meningkatnya aktivitas logistik di Kalimantan Selatan.

Dibandingkan realisasi kumulatif hingga Mei 2026 sebesar 232.856 TEUs, capaian tersebut bertambah 49.409 TEUs, seiring meningkatnya aktivitas bongkar muat dan distribusi barang pada Juni 2026.

Peningkatan ini didukung kesiapan operasional terminal dalam mengakomodasi pertumbuhan arus kapal dan petikemas melalui penguatan kapasitas layanan, optimalisasi proses operasional, serta koordinasi yang berkesinambungan dengan seluruh pemangku kepentingan.

Terminal Head TPK Banjarmasin, Sirin Purnomo mengatakan, bahwa capaian tersebut merupakan hasil konsistensi perusahaan menjalankan transformasi operasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan.

Capaian Semester I 2026 merupakan hasil dari komitmen seluruh insan TPK Banjarmasin dalam menjalankan transformasi operasional secara berkelanjutan.

“Kami terus memastikan kesiapan SDM, fasilitas, peralatan, dan sistem pendukung agar setiap peningkatan arus petikemas dapat diantisipasi dengan baik. Fokus kami tidak hanya pada peningkatan produktivitas, tetapi juga menghadirkan layanan yang aman, andal, efisien, dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pengguna,” ujarnya.

Sebagai bagian dari transformasi operasional, TPK Banjarmasin terus memperkuat implementasi Terminal Operating System (TOS) Nusantara untuk mendukung perencanaan kapal, pengelolaan lapangan penumpukan, hingga monitoring kegiatan bongkar muat secara terintegrasi.

Di sisi infrastruktur, perusahaan juga meningkatkan kapasitas pelayanan melalui pengoperasian empat unit Electric Rubber Tyred Gantry (E-RTG) yang mendukung peningkatan produktivitas sekaligus operasional terminal yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Selain itu, implementasi fungsi Planning and Control, pelaksanaan daily operational meeting, serta evaluasi kinerja berbasis indikator operasional terus diperkuat guna memastikan setiap proses berjalan secara efektif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika operasional.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari implementasi budaya Operational Excellence yang terus dikembangkan di lingkungan TPK Banjarmasin.

Kepala Cabang PT Tanto Intim Line Cabang Banjarmasin, Rifqi Novega Dwi Putra menilai, transformasi yang dilakukan TPK Banjarmasin telah memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan kepada perusahaan pelayaran.

“Konsistensi peningkatan kualitas pelayanan, terlihat dari pengelolaan operasional kapal, kelancaran arus petikemas, hingga koordinasi yang semakin efektif dengan pengguna jasa. Kondisi tersebut memberikan kepastian layanan dan mendukung efisiensi operasional pelayaran.

“Kami optimis TPK Banjarmasin akan terus menjadi mitra strategis dalam mendukung kelancaran distribusi logistik di Kalimantan Selatan,” ungkap Rifqi.

Ke depan, TPK Banjarmasin akan terus memperkuat transformasi melalui peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi digitalisasi layanan, modernisasi fasilitas dan peralatan, serta penguatan kolaborasi dengan seluruh stakeholder.

Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan layanan kepelabuhanan yang semakin andal, efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Dengan berbagai langkah tersebut, TPK Banjarmasin optimis, dapat terus memperkuat perannya sebagai simpul logistik strategis di Kalimantan Selatan sekaligus mendukung kelancaran rantai pasok nasional dan pertumbuhan ekonomi daerah. (Pelindo-RIW/EYN)

Pelatihan yang dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, di Aula BPSDMD Kalsel, Banjarbaru, Rabu (10/6), akan berlangsung hingga 15 Oktober mendatang, dengan kombinasi pembelajaran tatap muka dan daring.

Dalam arahannya, Gubernur Muhidin menekankan pentingnya kedisiplinan peserta selama mengikuti pelatihan. Ia mengingatkan seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya karena materi yang diberikan akan menjadi bekal menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah.

Menurut Muhidin, pola pelatihan tahun ini dilakukan secara bertahap. Peserta akan mengikuti pembelajaran di kampus BPSDMD selama beberapa sesi dengan sistem menginap, sementara selebihnya dilaksanakan secara daring dari tempat kerja masing-masing.

“Totalnya 12 hari berada di sini, sisanya melalui Zoom dan pembelajaran jarak jauh,” ujarnya.

Ia menegaskan, peserta wajib mengikuti seluruh tahapan pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketidakhadiran hanya diperbolehkan untuk kepentingan yang benar-benar mendesak.

Selain itu, Muhidin meminta BPSDMD memastikan seluruh materi yang disampaikan narasumber dan pembimbing terdokumentasi dengan baik, agar dapat dipelajari kembali oleh peserta setelah pelatihan selesai.

Namun lebih dari itu, menurutnya, tujuan utama pelatihan bukan sekadar meningkatkan kapasitas kepemimpinan, melainkan memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Yang paling penting adalah pelayanan publik. Jangan sampai setelah mengikuti pelatihan ini, pelayanan kepada masyarakat tetap kurang baik,” tegasnya.

Muhidin juga mengingatkan peserta untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Ia berharap para pejabat yang mengikuti pelatihan mampu menjadi pemimpin yang profesional dan memberikan contoh yang baik di lingkungan kerjanya masing – masing.

Sementara itu, Kepala BPSDMD Kalsel, Faried Fakhmansyah mengatakan, PKN Tingkat II Angkatan XVIII diikuti 60 peserta yang berasal dari berbagai instansi pemerintah di Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kapuas.

Pelatihan berlangsung selama empat bulan, mulai 10 Juni hingga 15 Oktober 2026. Selama periode tersebut, peserta akan mengikuti pembelajaran di kampus, pembelajaran mandiri, hingga pembelajaran jarak jauh.

“Harapannya setelah kembali ke instansi masing-masing, mereka mampu menjalankan tata kelola pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pelayanan publik yang lebih baik daripada sebelumnya,” kata Faried.

Ia menjelaskan, materi pelatihan berfokus pada kepemimpinan dan isu-isu strategis yang saat ini menjadi perhatian pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Tahun ini, tema yang diangkat adalah kepemimpinan adaptif dengan fokus pada empat isu utama, yakni ketahanan pangan, energi, kebencanaan, dan ekonomi.

Tema tersebut dipilih karena dinilai relevan dengan tantangan pembangunan yang dihadapi Kalimantan Selatan, terutama dalam mendukung visi daerah sebagai gerbang logistik Kalimantan.

“Peserta nantinya akan membahas berbagai persoalan strategis tersebut dan mencari solusi sesuai bidang serta pengalaman masing-masing,” ujarnya.

Faried menambahkan, selama pelatihan berlangsung peserta akan dipantau secara berkala, termasuk saat mengikuti pembelajaran dari luar kampus. Karena itu, kedisiplinan menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus.

“Pesan Pak Gubernur jelas, seluruh peserta harus mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Karena ada aturan yang harus dipatuhi dan ada konsekuensi jika dilanggar,” pungkasnya. (SYA/RIW/EYN)

Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel di Aula DPMPTSP Kalsel, Banjarbaru, Rabu (10/6)

Kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Digital dalam Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang Cepat, Transparan, dan Akuntabel Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025” itu, diikuti sekitar 60 peserta yang berasal dari perangkat daerah teknis, pelaku usaha, asosiasi usaha, akademisi, media massa, serta masyarakat pengguna layanan.

Forum digelar sebagai bagian dari implementasi Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sekretaris DPMPTSP Kalsel, Fitridani, yang mewakili Kepala DPMPTSP Kalsel Endri, mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting dalam perubahan tata kelola perizinan di Indonesia.

Menurutnya, transformasi yang sedang dilakukan tidak lagi sekadar mengalihkan proses manual ke sistem komputer, tetapi mengubah secara menyeluruh cara pelayanan diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

“Transformasi digital bukan hanya soal aplikasi atau teknologi. Yang lebih penting adalah bagaimana menghadirkan kepastian hukum, mempercepat pelayanan, dan membangun sistem yang transparan serta akuntabel,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Ia menjelaskan, terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2025, membawa sejumlah perubahan mendasar dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko.

Regulasi tersebut mengatur penyempurnaan persyaratan dasar perizinan, peningkatan keandalan sistem Online Single Submission (OSS), hingga penerapan Service Level Agreement yang lebih ketat dalam proses pelayanan.

Sebagai instansi yang menjadi garda terdepan pelayanan perizinan di daerah, DPMPTSP memiliki peran penting untuk memastikan seluruh kebijakan tersebut dapat berjalan efektif di tingkat provinsi.

Menurut Fitridani, digitalisasi pelayanan juga menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi birokrasi yang berbelit serta menutup ruang terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai aturan.

“Dengan sistem digital yang akuntabel, proses pelayanan menjadi lebih terbuka, mengurangi tatap muka yang tidak perlu, mempercepat proses perizinan, sekaligus meminimalkan potensi pungutan liar,” katanya.

Meski demikian, Ia mengakui perubahan sistem membutuhkan proses adaptasi, baik bagi aparatur pemerintah maupun masyarakat dan pelaku usaha.

Karena itu, forum konsultasi publik menjadi sarana penting untuk menyerap masukan sekaligus menyosialisasikan berbagai perubahan yang akan diterapkan.

Melalui forum tersebut, peserta diberikan kesempatan menyampaikan saran, kritik, dan rekomendasi terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan maupun nonperizinan.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan berbasis digital.

Fitridani menegaskan, peningkatan kualitas pelayanan publik tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Diperlukan partisipasi aktif masyarakat serta sinergi seluruh pemangku kepentingan agar pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan pengguna layanan.

Dalam kesempatan itu, DPMPTSP Kalsel kembali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel, mengutamakan kepuasan masyarakat dan pelaku usaha melalui standar pelayanan yang jelas, serta membangun komunikasi terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Forum ini menjadi ruang dialog bersama agar pelayanan publik yang diberikan pemerintah semakin responsif, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha,” pungkasnya. (SYA/RIW/EYN)

Pembaruan ini dihadirkan untuk menyederhanakan proses pengajuan hingga penerbitan persetujuan dalam satu sistem digital yang terintegrasi.

Melalui laman jobfair.kemnaker.go.id, seluruh proses mulai dari pengajuan, verifikasi dokumen, hingga penerbitan surat rekomendasi atau persetujuan kini dapat dilakukan secara digital.

Sistem ini dirancang agar proses berjalan lebih cepat, praktis, serta dapat dipantau secara real time.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Estiarty Haryani mengatakan, digitalisasi ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang lebih modern, transparan, dan efisien.

“Pengembangan ini membuat proses pengajuan job fair menjadi lebih terintegrasi, cepat, dan transparan,” ujar Estiarty dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (9/6).

Ia menjelaskan, layanan ini dapat dimanfaatkan instansi pemerintah maupun penyelenggara swasta. Kemnaker juga mengimbau agar setiap penyelenggara mengajukan permohonan melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten/kota melalui platform SIAPkerja pada fitur job fair.

Selain itu, penyelenggara diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan fitur SIAPkerja dalam pelaksanaan job fair, baik secara daring maupun hibrid.

Kemnaker menegaskan, penguatan layanan digital ini diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan job fair sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi kesempatan kerja di berbagai daerah.

“Mari manfaatkan layanan job fair untuk mendukung penyelenggaraan bursa kerja yang lebih efektif, transparan, dan modern,” ajaknya. (KemenakerRI-RIW/EYN)

Komitmen tersebut mengemuka saat Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel melakukan kunjungan kerja ke PT Bagong Dekaka Mandiri di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (8/6).

Kunjungan ini bertujuan melihat secara langsung proses perakitan armada bus yang selama ini melayani masyarakat Kalimantan Selatan, sekaligus menjajaki peluang pengembangan transportasi umum berbasis energi bersih di masa mendatang.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah mengatakan, bahwa kebutuhan transportasi publik yang nyaman, aman, dan terjangkau harus diimbangi dengan inovasi teknologi yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Menurutnya, penggunaan bus listrik dapat menjadi solusi jangka panjang, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus menjawab tantangan ketersediaan BBM jenis solar, yang masih menjadi kendala di beberapa wilayah Kalimantan Selatan.

“Kami berharap ke depan PT Bagong Dekaka dapat mengembangkan armada bus listrik untuk mendukung transportasi publik yang lebih ramah lingkungan, mengurangi emisi, serta memberikan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat,” katanya.

Selain membahas pengembangan armada masa depan, Komisi III juga memberikan apresiasi terhadap kualitas layanan transportasi publik yang selama ini dioperasikan PT Bagong Dekaka Mandiri, khususnya layanan Bus Trans Banjarbakula, yang melayani kawasan Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.

Kehadiran layanan tersebut dinilai telah memberikan dampak positif, mendukung mobilitas masyarakat serta mendorong penggunaan angkutan umum sebagai pilihan utama transportasi sehari-hari.

“Pengembangan bus listrik diharapkan menjadi langkah awal menuju ekosistem transportasi hijau yang mampu meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperkuat daya saing daerah di masa depan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bagong Dekaka Mandiri, Budi Susilo, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan DPRD Kalsel terhadap pengembangan transportasi publik.

Ia menegaskan pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menjaga keberlanjutan operasional angkutan umum di Kalimantan Selatan.

“Kami berharap layanan yang telah berjalan di Kalimantan Selatan dapat terus berlanjut dan berkembang. Angkutan umum ini telah menjadi kebutuhan dan andalan masyarakat, sehingga keberlanjutannya sangat penting,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, M. Fitri Hernadi mengungkapkan, bahwa tingkat keterisian penumpang (loading factor) Trans Banjarbakula hingga Mei 2026 telah mencapai 87,77 persen.

Angka tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan transportasi publik yang tersedia saat ini.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi dasar kuat untuk menambah armada serta perluasan koridor layanan agar semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati akses transportasi aman, nyaman, dan terjangkau.

“Transportasi publik yang terintegrasi akan semakin memudahkan masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi maupun kegiatan sehari-hari. Dengan dukungan layanan BTS beserta jaringan feeder yang terus dikembangkan, kami optimis kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum akan semakin meningkat,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan, kunjungan ini bertujuan menggali berbagai strategi pengelolaan limbah yang mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan, dengan fokus mempelajari tata kelola minyak jelantah sebagai limbah rumah tangga dan industri kecil.

“Hasil diskusi berkembang lebih luas hingga membahas keberhasilan DKI Jakarta membangun ekosistem industri hijau yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” ucapnya.

Disampaikan Firman, pendekatan yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bagaimana limbah tidak lagi dipandang sebagai persoalan semata, melainkan dapat menjadi sumber daya yang bernilai dan membuka peluang usaha baru.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi kuat antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan masyarakat.

Kolaborasi tersebut mampu menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuhnya berbagai inovasi berbasis ekonomi hijau.

“Kami pelajari bukan hanya soal pengelolaan minyak jelantah, tetapi bagaimana DKI Jakarta berhasil membangun industri hijau melalui kolaborasi yang nyata. Ini menjadi pelajaran berharga bagi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan program serupa,” ungkapnya.

Firman menilai, konsep industri hijau sangat relevan dengan arah pembangunan Kalimantan Selatan yang tengah mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, peluang pengembangan usaha berbasis pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular di Banua dinilai sangat terbuka.

“Dengan semangat Kalimantan Selatan Bekerja, kita dapat membangun platform kolaborasi yang mampu melahirkan berbagai inovasi dan industri ramah lingkungan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Industri Kreatif dan Digital Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Nuzula Dhina, menyambut baik kunjungan Komisi II DPRD Kalsel.

Ia menilai pertemuan tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus memperkuat sinergi antardaerah dalam mengembangkan sektor industri yang berkelanjutan.

Menurut Nuzula, selain menyampaikan berbagai program dan kebijakan yang telah diterapkan di DKI Jakarta, pihaknya juga memperoleh perspektif baru mengenai potensi pengembangan industri di Kalimantan Selatan yang memiliki karakteristik dan sumber daya berbeda.

“Kami mengapresiasi kunjungan Komisi II DPRD Kalimantan Selatan. Diskusi ini memberikan banyak wawasan baru dan semoga berbagai gagasan positif yang muncul dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan serta potensi daerah masing – masing,” tutupnya.

Melalui kunjungan ini, Komisi II DPRD Kalsel berharap dapat membawa berbagai inspirasi dan praktik terbaik yang nantinya dapat diadaptasi untuk memperkuat pengelolaan limbah, mendorong ekonomi sirkular, serta mempercepat lahirnya industri hijau yang mampu menciptakan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/EYN)