Sejumlah kebutuhan penunjang mulai dilengkapi, di antaranya rak pakaian atau produk, perlengkapan kasir, penambahan daya listrik serta berbagai mebel dan fasilitas pendukung lainnya.

Kasubag TU Pimpinan Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Muhtaram mengatakan, pemenuhan fasilitas tersebut dilakukan agar RSK dapat berfungsi secara optimal dan memberikan kenyamanan bagi pengelola maupun masyarakat yang berkunjung.

Kelengkapan fasilitas menjadi bagian penting untuk mendukung operasional RSK, terutama dalam menampilkan berbagai produk sasirangan secara lebih tertata dan memberikan kemudahan dalam proses pelayanan serta transaksi.

“Kita melengkapi mebel dan fasilitas yang diperlukan di Rumah Sasirangan Kreatif. Seperti rak baju, kelengkapan kasir, kemudian penambahan daya listrik dan beberapa kelengkapan lainnya,” ujar Muhtaram, baru baru tadi.

Muhtaram menambahkan, penataan fasilitas juga disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan sehingga sarana yang tersedia benar-benar dapat mendukung aktivitas RSK.

Bagian Umum Setdako Banjarmasin berupaya memastikan sarana penunjang yang menjadi tanggung jawabnya dapat tersedia sehingga kegiatan di RSK bisa berjalan lebih optimal.

Ia menyebut keberadaan RSK memiliki peran penting mendukung keberadaan produk lokal, khususnya sasirangan yang merupakan salah satu identitas budaya Kalimantan Selatan.

Karena itu, menurutnya, tempat yang menjadi pusat kegiatan dan promosi produk sasirangan perlu memiliki fasilitas yang representatif.

Kondisi tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi pengelola maupun masyarakat yang datang untuk melihat atau membeli produk.

“Kita berharap dengan dilengkapinya fasilitas ini, aktivitas di Rumah Sasirangan Kreatif bisa lebih maksimal. Pengunjung juga bisa lebih nyaman, sementara produk – produk yang ditampilkan dapat ditata dengan baik,” ucapnya.

Ia menegaskan, pemenuhan fasilitas tersebut bukan semata – mata untuk mempercantik ruangan, tetapi lebih diarahkan pada kebutuhan operasional dan fungsi RSK sebagai tempat pengembangan serta promosi produk kreatif.

Dengan adanya tambahan fasilitas tersebut, RSK diharapkan semakin mampu menjadi ruang yang mendukung pelaku usaha kreatif, khususnya dalam memperkenalkan produk sasirangan kepada masyarakat lokal maupun pengunjung dari luar daerah.

“Prinsipnya, fasilitas yang kita lengkapi harus benar-benar menunjang fungsi Rumah Sasirangan Kreatif. Jadi apa yang dibutuhkan untuk operasional dan pelayanan kita upayakan untuk dilengkapi,” ujar Muhtaram. (PEMKOBJMUMUM-SRI/RIW/EYN)

Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi lintas lembaga dalam mencegah sekaligus memberantas peredaran uang palsu di Kalimantan Selatan.

Supian HK mengapresiasi langkah tegas Botasupal bersama aparat penegak hukum yang terus melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran rupiah palsu.

Menurutnya, peredaran uang palsu bukan hanya menimbulkan kerugian secara materiil bagi masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan terhadap sistem keuangan dan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.

“Peredaran uang palsu sangat merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap sistem keuangan. Pemusnahan barang bukti hari ini adalah pesan kuat bahwa negara hadir dan tidak memberi ruang bagi kejahatan ekonomi,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, barang bukti uang rupiah palsu hasil pengungkapan kasus oleh jajaran Polda dan BINDA Kalsel dimusnahkan menggunakan mesin penghancur kertas atau paper shredder.

Berdasarkan informasi Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan temuan sepanjang tahun 2024 hingga 2025 dengan jumlah sebanyak 463 lembar uang rupiah palsu.

“Pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian penting dari upaya bersama untuk mempersempit ruang gerak pelaku pemalsuan uang sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah,” jelasnya.

Supian HK mengajak masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi ikut berperan dalam mencegah peredaran uang palsu di lingkungan masing-masing.

Salah satunya dengan meningkatkan kemampuan mengenali ciri keaslian uang rupiah melalui metode 3D, yakni Dilihat, Diraba, dan Diterawang.

“Kalau menemukan uang yang mencurigakan, jangan digunakan dan segera laporkan kepada pihak yang berwajib,” pesannya.

Sementara itu, Kepala BIN Daerah Kalimantan Selatan, Brigjen Pol. Sentot Adi Dharmawan, menegaskan sinergi seluruh anggota Botasupal akan terus diperkuat melalui deteksi dini, sosialisasi mengenai ciri keaslian rupiah hingga penindakan hukum.

“BIN bersama seluruh anggota Botasupal berkomitmen memutus mata rantai peredaran uang palsu dari hulu hingga hilir,” tegas Sentot.

Forum Botasupal sendiri menjadi wadah koordinasi lintas instansi yang melibatkan unsur BIN Daerah, Bank Indonesia, Polda Kalsel, Kejaksaan Tinggi Kalsel, serta Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Kalimantan Selatan.

Penguatan koordinasi diharapkan membuat upaya pencegahan, edukasi dan penindakan terhadap peredaran uang palsu semakin terintegrasi.  (ADV-NHF/RIW/EYN)

Kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi rutin Forum BOTASUPAL Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk mencegah dan memberantas peredaran uang Rupiah palsu sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah.

BOTASUPAL Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan Bank Indonesia bersama Badan Intelijen Negara, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Kementerian Keuangan, TNI, Pengadilan Tinggi, dan Otoritas Jasa Keuangan di wilayah Kalimantan Selatan.

Kegiatan turut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, serta pimpinan instansi unsur BOTASUPAL, perbankan, dan Penyelenggara Jasa Pengelolaan Uang Rupiah (PJPUR) di Kalimantan Selatan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar menyampaikan, bahwa pemusnahan uang Rupiah palsu mencerminkan kuatnya koordinasi antarunsur BOTASUPAL.

Mulai dari penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi, hingga penghimpunan data dan informasi terkait pemberantasan Rupiah palsu.

“Sinergi ini sesuai amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, khususnya Pasal 28, serta Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Haris menegaskan bahwa menjaga keaslian Rupiah merupakan bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan tidak dapat dilakukan satu institusi saja.

“Semangat ini sejalan dengan nilai kearifan lokal masyarakat Banjar Kayuh Baimbai,  yaitu kebersamaan, kerja sama, dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama,” tambahnya.

Secara nasional, temuan uang Rupiah palsu masih relatif rendah dan menunjukkan tren menurun. Pada 2025, rasio uang palsu tercatat sebesar 4 lembar per satu juta lembar uang yang beredar atau 4 parts per million (ppm), kemudian menurun menjadi 1 ppm pada Semester I 2026.

Sementara itu, di Kalimantan Selatan, temuan uang Rupiah palsu sepanjang Januari–Mei 2026 tercatat sebanyak 375 lembar, mayoritas pecahan Rp100.000.

“Secara umum, uang palsu yang ditemukan berkualitas rendah sehingga dapat dikenali masyarakat melalui metode 3D: Dilihat, Diraba, dan Diterawang,” ujarnya.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama unsur BOTASUPAL Daerah terus memperkuat langkah pencegahan dan penindakan.

Koordinasi dilakukan untuk merespons setiap pengungkapan kasus, termasuk melalui klarifikasi keaslian uang Rupiah dan penyediaan tenaga ahli untuk mendukung proses penyidikan.

Upaya preventif juga terus diperkuat melalui edukasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri keaslian Rupiah.

Masyarakat diimbau untuk selalu memastikan keaslian Rupiah melalui metode 3D: Dilihat, Diraba, Diterawang, serta merawat Rupiah dengan menerapkan 5 Jangan: Jangan Dilipat, Jangan Dicoret, Jangan Distapler, Jangan Diremas, dan Jangan Dibasahi.

“Apabila menemukan atau mencurigai adanya uang Rupiah palsu, masyarakat dapat segera melapor kepada Kepolisian terdekat atau menghubungi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan atau di wilayahnya untuk memperoleh klarifikasi,” tutupnya.

Melalui sinergi BOTASUPAL, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen terus mencegah dan memberantas peredaran uang Rupiah palsu.

Upaya tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah, mendukung kelancaran sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas ekonomi daerah dan nasional. (BIKalsel-RIW/EYN)

Persiapan tersebut dibahas melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pengelola Situs Meratus UNESCO Global Geopark Tahun 2026 yang berlangsung 22–24 September, di Banjarbaru.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Ariadi Noor, mewakili Gubernur Kalsel Muhidin, mengatakan rakornis diarahkan untuk menyusun program pembangunan dan pengembangan geopark secara terintegrasi.

“Kita harus mempersiapkan sedini mungkin sebelum dilakukan revalidasi, reevaluasi oleh UNESCO. Kita tidak ingin status UNESCO Global Geopark itu berakhir di 2028,” ujar Ariadi, Selasa (22/9).

Pengelolaan melibatkan enam kabupaten/kota yang menjadi bagian dari kawasan Meratus UGG, yakni Banjarmasin, Banjarbaru, Barito Kuala, Banjar, Hulu Sungai Selatan dan Tapin.

Menurut Ariadi, mempertahankan status UNESCO tidak cukup hanya dengan menjaga keberadaan situs. Program nyata harus menyentuh tiga kekayaan utama Meratus, yakni biodiversity atau keanekaragaman hayati, geodiversity atau keragaman geologi, serta cultural diversity atau keragaman budaya.

Manfaat geopark juga harus dirasakan masyarakat, termasuk komunitas Dayak Meratus. Pengembangan UMKM, homestay hingga pemandu wisata menjadi bagian yang perlu diperkuat seiring pengelolaan kawasan.

“Di situ ada teman – teman Dayak Meratus. Harus ada kemanfaatan yang mereka rasakan dengan keberadaan UNESCO Global Geopark ini. UMKM berkembang, homestay juga harus berkembang, pemandu wisatanya juga harus dikembangkan,” jelasnya.

Ariadi menekankan pengembangan Meratus membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah kabupaten/kota, SKPD, swasta hingga asosiasi terkait.

Program pembangunan infrastruktur, telekomunikasi dan pelestarian lingkungan di kawasan Meratus diminta tidak berjalan sendiri-sendiri.

Kominfo, misalnya, memiliki peran menangani kawasan blank spot, sementara PUPR dibutuhkan untuk meningkatkan akses menuju kawasan terpencil.

Program Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan juga perlu diselaraskan dengan kebutuhan pengelolaan geopark.

“Semuanya punya program kerja di sekitar Pegunungan Meratus. Seyogianya harus disinergikan program kegiatan mereka,” katanya.

Selain menjaga status UNESCO, Pemprov Kalsel ingin pengembangan Meratus semakin diarahkan ke pasar internasional.

Ariadi menilai karakter Meratus berbeda dengan destinasi wisata massal. Kekayaan alam yang masih terjaga, keragaman hayati serta potensi penelitian dan pendidikan dinilai memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara, termasuk kalangan peneliti.

“Perlu ada promosi yang mengglobal. Tidak domestik lagi yang menjadi target kita, tetapi wisatawan mancanegara,” ujarnya.

Potensi riset, edukasi dan kekayaan plasma nutfah di Pegunungan Meratus, lanjut Ariadi, perlu semakin diperkenalkan secara internasional sehingga pengakuan UNESCO tidak hanya dipertahankan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. (SYA/RIW/EYN)

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kawasan rumah sakit tetap aman dari ancaman kebakaran maupun dampak kabut asap.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin mengatakan, kawasan RSJ Sambang Lihum menjadi salah satu lokasi yang perlu mendapat perhatian dalam penanganan karhutla.

“Sebab, rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan publik yang harus tetap terlindungi agar pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik,” ungkap Syarifuddin, saat menghadiri rapat evaluasi penanganan karhutla di Pos Siaga Karhutla RSJ Sambang Lihum, Rabu (23/9).

Menurut Syarifuddin, upaya pencegahan dan penanganan karhutla di sekitar kawasan rumah sakit membutuhkan kerja sama berbagai pihak.

Tidak hanya melalui pemadaman ketika api muncul, tetapi juga dengan memperkuat pemantauan kondisi lapangan dan kesiapsiagaan personel.

“Sinergi antarinstansi menjadi hal penting dalam menghadapi karhutla, mulai dari pemantauan kondisi lapangan, kesiapsiagaan personel, hingga langkah pemadaman apabila ditemukan titik api,” ujarnya.

Ia menambahkan, penanganan karhutla tidak semata-mata berfokus pada pemadaman api.

Aspek keselamatan masyarakat dan keberlangsungan pelayanan publik juga menjadi perhatian pemerintah.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama unsur terkait akan terus meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi munculnya titik api, khususnya di sekitar kawasan RSJ Sambang Lihum.

“Keberadaan Pos Lapangan BPBD Kalsel di kawasan RSJ Sambang Lihum juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan respons terhadap potensi karhutla,” tutupnya. (MRF/RIW/EYN)

Pelayanan kapal dilakukan dengan tetap memastikan aktivitas dan layanan operasional di Pelabuhan Trisakti berjalan normal serta tidak mengganggu kegiatan kepelabuhanan lainnya.

Selain menyiapkan fasilitas sandar, Pelindo juga menyediakan area penempatan sementara untuk barang-barang milik korban yang tiba di Pelabuhan Trisakti.

Area tersebut disiapkan sebagai bagian dari dukungan fasilitas pelabuhan sebelum penanganan selanjutnya dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

General Manager Pelabuhan Trisakti, Ari Sudarono menyampaikan, bahwa dukungan Pelindo difokuskan pada penyediaan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan selama proses berlangsung.

“Pelindo menyiapkan dermaga untuk kapal yang membawa barang-barang milik korban serta area penempatan sementara di Pelabuhan Trisakti. Pelayanan tersebut kami lakukan dengan tetap menjaga kelancaran operasional dan pelayanan kepelabuhanan,” ujar Ari.

Dalam pelaksanaannya, Pelindo terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kebutuhan fasilitas di area pelabuhan dapat terpenuhi dengan baik.

Dukungan tersebut merupakan bagian dari kesiapan Pelindo dalam membantu instansi terkait sesuai dengan kapasitas dan kewenangan perusahaan.

Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan akan terus memberikan dukungan fasilitas kepelabuhanan sesuai kebutuhan di lapangan.

Adapun informasi lebih lanjut terkait pendataan, identifikasi, maupun penanganan barang-barang milik korban mengacu pada keterangan resmi dari instansi yang berwenang. (Pelindo-RIW/EYN)

Inisiatif ini merupakan kelanjutan dari kesuksesan AKSEL Virtual Run 2024 yang berhasil menanam 7.400 bibit mangrove di kawasan pesisir Banua.

Pada penyelenggaraan tahun ini, Bank Kalsel mengalihkan fokus restorasi ekosistem darat menuju dataran tinggi, tepatnya di kawasan hutan kaki Pegunungan Meratus, Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam, Mandiangin.

“Melalui gerakan sosial berbasis kolektif ini, setiap akumulasi jarak lari peserta akan dikonversikan menjadi bibit Pohon Ulin (Eusideroxylon zwageri), vegetasi endemik khas Borneo yang dikenal sebagai kayu besi”, beber Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin.

Sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank Kalsel memiliki peran ganda yang strategis, tidak hanya menggerakkan roda perekonomian daerah, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem Kalimantan Selatan.

Sejalan dengan pilar Taksonomi Hijau Indonesia yang dicanangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), program ini memperkuat posisi Bank Kalsel sebagai pionir Green Banking di Kalimantan.

Pemilihan pohon Ulin sebagai fokus reforestasi tahun ini memiliki landasan ekologis dan emosional yang kuat. Pohon Ulin merupakan simbol daya tahan dan investasi jangka panjang masyarakat Banua.

Tumbuh perlahan namun sanggup bertahan hingga ratusan tahun, Ulin merepresentasikan nilai-nilai perbankan Bank Kalsel yang senantiasa tumbuh kokoh dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Penanaman ini sekaligus menjadi respon nyata atas ancaman depresiasi populasi Ulin di alam liar. Mekanisme Gotong Royong Digital (#LangkahJadiUlin) Berbeda dengan penyelenggaraan 2024 yang menerapkan rasio individual, AKSEL Virtual Run 2026 mengusung mekanisme konversi kolektif.

Target Peserta 1.000 pelari dari masyarakat umum dan komunitas lari se-Kalsel, dengan jarak setiap peserta ditantang menyelesaikan jarak 7,6 Kilometer (dapat dicicil atau sekali lari).

Seluruh jarak lari peserta akan digabungkan. Setiap total 10 Kilometer akumulasi lari = 1 bibit Pohon Ulin. Dimana target total: 7.600 Kilometer total jarak kolektif untuk menghasilkan 760 bibit Ulin, merepresentasikan angka HUT ke-76 Provinsi Kalsel.

AKSEL Virtual Run 2026 terbagi dalam empat fase strategis, yakni Kick-off Lari Bareng pada Kamis (14/8) tepat pada Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalsel, digelar lari bersama 100 peserta (50 internal Bank Kalsel dan 50 perwakilan komunitas lari local, yaitu SB Runners, GubernuRun, RIOT, Run From Reality) dengan titik start dan finish di AKSEL Cafe Banjarmasin.

Periode Virtual Run 14 Agustus – 12 September 2026, dengan pendaftaran publik dibuka secara digital melalui fitur AKSEL Fun di aplikasi Mobile Banking AKSEL By Bank Kalsel dengan biaya pendaftaran simbolis sebesar Rp76.

Sebanyak 100 pelari tercepat yang mengunggah hasil lari 7,6 Kilometer berhak mendapatkan Jersey Eksklusif Motif Kayu Ulin dan PR Package Planting Kit.

Sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh peserta yang menyelesaikan misi, digelar pengundian doorprize Running Gear senilai total Rp30 Juta serta 100 paket PR Package Planting Kit secara live streaming di kanal YouTube resmi Bank Kalsel di akhir September 2026.

Selanjutnya, Grand Finale Penanaman 760 Ulin dilaksanakan langsung di Tahura Sultan Adam Mandiangin berkolaborasi dengan UPTD Tahura Sultan Adam dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

Aksi penanaman ini dilakukan pada momen dan kondisi musim yang paling tepat berdasarkan hasil konsultasi teknis bersama UPTD Tahura Sultan Adam, untuk memastikan tingkat keberhasilan tumbuh (survival rate) bibit Ulin secara optimal di habitat aslinya.

Masyarakat yang ingin berpartisipasi cukup memiliki rekening tabungan Bank Kalsel (Simpeda/Banua/Tabungan Syariah Al Barakah) dan telah mengaktifkan Mobile Banking AKSEL By Bank Kalsel.

Pendaftaran dilakukan dengan membuka menu AKSEL Fun, memilih penyedia jasa “AKSEL VIRTUAL RUN 2026: REFORESTASI”, dan menyelesaikan verifikasi.

Setelah mendapatkan e-tiket via email, peserta melakukan aktivasi akun di portal v-run.bankkalsel.co.id untuk mengunggah bukti lari (Strava/Nike Run Club/Relive).

Progress total jarak dan capaian bibit dapat dipantau secara real time oleh publik melalui dashboard transparan di situs tersebut.

“Aksi penanaman pohon ini sengaja kami posisikan di akhir periode sebagai grand finale. Dengan demikian, 760 bibit Ulin yang tertanam di Pegunungan Meratus benar-benar menjadi monumen dan simbol dari akumulasi keringat, perjuangan, serta gotong royong seluruh masyarakat Kalsel yang berlari bersama Bank Kalsel”, pungkas Fachrudin. (ADV-RIW/EYN)

Puncak peringatan Hari Jadi ke-76 Kalsel berlangsung di teras Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kompleks Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Kamis (13/8) pagi. Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalsel, jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel, tokoh masyarakat, ulama, serta berbagai elemen masyarakat.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengatakan, peringatan Hari Jadi bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi ruang merefleksikan perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat tekad menghadapi tantangan ke depan.

Menurutnya, tema “Tugul Maharagu, Bagawi Laju, Banua Maju” mencerminkan semangat masyarakat Kalsel untuk terus menjaga kebersamaan, bekerja keras, dan bergerak bersama demi kemajuan daerah.

“Momentum Hari Jadi ini bukan hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga refleksi atas capaian pembangunan yang telah diraih serta komitmen bersama untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Banua,” ujar Supian HK.

Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah maupun DPRD secara sendiri-sendiri.

Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dunia usaha, tokoh masyarakat, ulama, dan seluruh lapisan masyarakat agar setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat.

Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalsel, lanjutnya, menjadi salah satu fondasi penting dalam mengawal berbagai program pembangunan, mulai dari peningkatan pelayanan publik hingga penguatan kesejahteraan masyarakat.

“Semua pihak memiliki peran. Karena itu, sinergi dan kebersamaan harus terus dijaga agar pembangunan yang dilakukan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Puncak Hari Jadi ke-76 Kalsel juga menjadi semakin istimewa dengan peresmian Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari oleh Gubernur Kalsel, Muhidin.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti sebagai simbol resmi beroperasinya masjid yang berada di kawasan kompleks perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Keberadaan masjid tersebut diharapkan tidak hanya menjadi fasilitas ibadah bagi aparatur dan masyarakat di sekitar kawasan perkantoran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kehidupan daerah yang seimbang antara kemajuan fisik dan penguatan nilai-nilai keagamaan,” pungkasnya.

Bagi DPRD Kalsel, momentum Hari Jadi ke-76 juga menjadi pengingat bahwa pembangunan Banua harus terus diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Perjalanan 76 tahun Provinsi Kalimantan Selatan telah melalui berbagai dinamika dan capaian. Ke depan, semangat membangun daerah diharapkan semakin kuat dengan mengedepankan kolaborasi, inovasi, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban wajib pajak sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Program diskon pajak daerah tersebut disampaikan Bapenda Kalsel dalam press release pada Kamis (13/8).

Kebijakan ini mulai berlaku 14 Agustus 2026 hingga 30 November 2026.

Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil mengatakan, program tersebut merupakan bentuk kebijakan pemerintah daerah memberikan kemudahan dan insentif kepada masyarakat, khususnya wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya, insentif fiskal tersebut diberikan berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2026 dan mencakup beberapa bentuk keringanan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Salah satu bentuk insentif yang diberikan adalah penghapusan seluruh sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PKB.

Dengan kebijakan tersebut, masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan tidak perlu membayar sanksi administrasi apabila melakukan pembayaran selama periode program berlangsung.

“Jadi yang terlambat membayar PKB, kemudian dibayarkan pada Agustus, maka sanksi administrasinya akan dihapuskan,” jelas Subhan.

Selain penghapusan sanksi administrasi, pemerintah daerah juga memberikan diskon pokok PKB berjalan. Untuk kendaraan roda empat, wajib pajak yang melakukan pembayaran selama periode program akan memperoleh diskon pokok pajak sebesar 10 persen.

Sementara itu, pemilik kendaraan roda dua dan roda tiga mendapatkan diskon pokok PKB sebesar 20 persen.

“Kebijakan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan sekaligus mendorong pembayaran pajak tepat waktu pada periode berikutnya,” lanjut Subhan.

Tidak hanya itu, Bapenda Kalsel juga memberikan insentif berupa diskon 50 persen untuk PKB kendaraan yang melakukan mutasi masuk dari luar daerah.

“Keringanan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk menarik kendaraan bermotor yang berpindah kepemilikan atau domisili ke Kalimantan Selatan agar segera melakukan proses administrasi dan memenuhi kewajiban perpajakannya di daerah,” lanjutnya.

Subhan berharap masyarakat dapat memanfaatkan seluruh program insentif yang telah disiapkan pemerintah selama periode yang ditentukan.

Menurutnya, kesempatan tersebut tidak hanya memberikan keringanan bagi wajib pajak, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan tertib administrasi kendaraan bermotor.

“Program ini kami harapkan dapat dimanfaatkan masyarakat dan para wajib pajak, terutama yang masih memiliki kewajiban pembayaran pajak daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemberian insentif pajak ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan.

Kepatuhan membayar pajak kendaraan menjadi penting karena penerimaan dari sektor pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Selatan.

Bapenda Kalsel juga mengajak masyarakat tidak menunggu hingga mendekati batas akhir program.

“Wajib pajak dapat memanfaatkan periode 14 Agustus sampai 30 November 2026 untuk menyelesaikan kewajiban PKB dan memperoleh keringanan sesuai ketentuan yang berlaku,” sahutnya.

Melalui program tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap tercipta keseimbangan antara pemberian kemudahan kepada masyarakat dan peningkatan penerimaan daerah.

Dengan semakin tingginya kepatuhan wajib pajak, penerimaan daerah diharapkan dapat semakin optimal dan pada akhirnya mendukung berbagai program pembangunan di Kalimantan Selatan. (MRF/RIW/EYN)

Kerja sama antara Pemprov Kalsel dengan The Breeze Waterpark dimulai, dengan penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin dan Martinus, pemilik The Breeze Waterpark.

Penandatanganan dilaksanakan pada momentum puncak peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus peresmian Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kamis (13/8).

Selanjutnya, SKB ditindaklanjuti melalui kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan. Dimana The Breeze Waterpark memberikan harga khusus tiket masuk bagi anak pemegang Kartu Identitas Anak.

“Bagi keluarga yang berkunjung dan membawa anak-anak, cukup menunjukkan Kartu Identitas Anak. Kami akan memberikan harga khusus tiket masuk hanya Rp25.000 per anak, dari harga normal Rp35.000,” ucap Martinus, kepada wartawan.

Ditambahkan Martinus, dalam menjalankan usaha, pihaknya selalu berprinsip bahwa tujuannya tidak hanya keuntungan, tapi bagaimana usaha yang dijalankan juga mampu berkontribusi mendukung program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Tidak hanya bicara keuntungan tapi bagaimana dunia usaha bisa turut berkontribusi menyukseskan program yang manfaatnya dirasakan masyarakat,” imbuhnya.

Program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran orang tua mengenai pentingnya kepemilikan KIA bagi anak.

Kartu Identitas Anak merupakan identitas resmi bagi anak berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP elektronik. KIA memuat identitas anak, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga menjadi salah satu dokumen penting dalam administrasi kependudukan anak.

Kepemilikan KIA memberikan berbagai manfaat, antara lain memudahkan anak memperoleh pelayanan publik dan berbagai layanan yang membutuhkan identifikasi diri, memberikan kemudahan dalam pembuktian identitas anak, serta mendukung tertib administrasi kependudukan sejak usia dini.

Melalui kerja sama dengan berbagai mitra seperti The Breeze Waterpark, KIA juga diharapkan tidak hanya dipandang sebagai kartu identitas, tetapi dapat memberikan manfaat nyata bagi anak dan keluarga. Salah satunya melalui fasilitas maupun harga khusus yang diberikan mitra kepada anak pemegang KIA.

Keikutsertaan The Breeze Waterpark dalam program tersebut merupakan bentuk dukungan dunia usaha terhadap program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya mendorong peningkatan kepemilikan dan pemanfaatan Kartu Identitas Anak di masyarakat.

“Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain anak-anak mendapatkan harga tiket yang lebih terjangkau, kami juga ingin ikut mendorong para orang tua agar semakin menyadari pentingnya Kartu Identitas Anak sebagai identitas resmi anak,” pungkas Martinus. (RIW/EYN)