Peningkatan ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan transportasi laut sebagai salah satu moda utama perjalanan mudik, khususnya menuju wilayah Pulau Jawa dan Sulawesi.

Tren ini juga mencerminkan antusiasme masyarakat untuk melakukan perjalanan dan berkumpul bersama keluarga pada momen Hari Raya Idulfitri.

Secara kontribusi per cabang, Pelabuhan Kumai menjadi penyumbang arus penumpang terbesar dengan total 24.713 penumpang, diikuti Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 16.635 penumpang, Sampit 7.456 penumpang, Batulicin 6.596 penumpang, serta Kotabaru sebanyak 1.504 penumpang. Dari sisi pertumbuhan, Pelabuhan Trisakti mencatat peningkatan tertinggi sebesar 30,87% dibanding tahun sebelumnya.

Junior Manager Umum dan Humas Pelindo Sub Regional Kalimantan, Suprayogi Sumarkan menyampaikan, bahwa peningkatan arus penumpang ini telah diantisipasi melalui berbagai langkah strategis, untuk memastikan kelancaran operasional dan kenyamanan pengguna jasa.

“Pelindo telah melakukan berbagai upaya perbaikan layanan, mulai dari peningkatan fasilitas terminal penumpang, optimalisasi alur embarkasi dan debarkasi, hingga penguatan aspek keselamatan dan keamanan di seluruh pelabuhan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suprayogi menambahkan, bahwa keberhasilan pengelolaan arus mudik ini tidak terlepas dari dukungan dan sinergi dengan berbagai stakeholder, antara lain Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), operator kapal, TNI/Polri, serta instansi terkait lainnya yang turut berperan aktif, menjaga kelancaran, keamanan, dan ketertiban selama periode angkutan Lebaran.

Dengan tren peningkatan arus penumpang, Pelindo Sub Regional Kalimantan optimis arus penumpang akan terus meningkat hingga menjelang Hari Raya Idulfitri 2026. Pelindo mengimbau seluruh pengguna jasa untuk merencanakan perjalanan dengan baik, memerhatikan jadwal keberangkatan, serta mematuhi ketentuan yang berlaku demi kelancaran dan keselamatan bersama. (Pelindo-RIW/EYN)

Ramp check inipun, digelar di kawasan Terminal Tipe B Kalsel, pada Jumat (13/3) pagi, pada sejumlah armada angkutan darat, yang akan digunakan pada program Mudik Gratis 2026.

Ramp check digelar secara terpadu oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (IPKBI) Kalimantan Selatan, dan operator angkutan.

Selain ramp check, juga digelar pemeriksaan kesehatan serta tes urine bagi para pengemudi angkutan mudik. Giat ini didukung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, serta Badan Narkotika Nasional Kalsel.

Aktivitas ini dilakukan, untuk memastikan kesiapan kendaraan, pengemudi, serta awak angkutan dalam memberikan layanan transportasi yang aman dan nyaman bagi pemudik.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, M Fitri Hernadi mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh kendaraan dan pengemudi yang melayani angkutan lebaran, dalam kondisi layak dan memenuhi standar keselamatan.

Dimana untuk memastikan hasil ramp check yang maksimal, pihaknya bekerja sama dengan Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia Kalimantan Selatan, untuk menguji seluruh kendaraan yang beroperasi di Terminal induk km 6 Banjarmasin.

“Dengan demikian kita memiliki keyakinan bahwa pelayanan yang diberikan sudah sesuai standar pelayanan minimal dan benar-benar memberikan rasa aman bagi masyarakat,” jelasnya.

Tidak hanya kondisi kendaraan, para pengemudi pun menjalani pemeriksaan kesehatan serta tes narkoba, untuk memastikan kondisi mereka benar-benar siap memberikan pelayanan kepada penumpang.

“Mudah-mudahan hasilnya semuanya sehat, fit, dan prima untuk melayani masyarakat. Kemudian dari hasil pemeriksaan BNN kita juga berharap seluruhnya negatif, tidak ada yang terindikasi menggunakan narkoba,” harapnya.

Dishub Kalsel juga melakukan pengecekan menyeluruh, terhadap kelengkapan administrasi dan aspek teknis kendaraan.

“Dengan kendaraan dan pengemudi yang sama – sama dalam kondisi baik, diharapkan pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal,” tambahnya.

Ia juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik, baik menggunakan angkutan umum maupun kendaraan pribadi, untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum berangkat.

“Termasuk komponen penting seperti fast moving agar tidak terjadi kendala selama perjalanan,” tutupnya. (DishubKalsel-RIW/EYN)

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil mengatakan, bahwa pajak opsen tersebut berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang dipungut pemerintah provinsi dan kemudian dibagihasilkan kepada pemerintah kabupaten kota.

“Pajak opsen yang kita distribusikan ini bersumber dari PKB dan BBNKB. Dana tersebut dibagikan kepada seluruh kabupaten kota sesuai dengan ketentuan dan formula yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan,” ujar Subhan, baru-baru ini.

Menurut Subhan, penyaluran pajak opsen ini menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat keuangan daerah, sekaligus mendorong kemandirian fiskal pemerintah kabupaten kota. Dana yang diterima diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai pembangunan daerah, peningkatan infrastruktur, serta pelayanan publik kepada masyarakat.

“Pendistribusian pajak opsen dilakukan secara proporsional. Ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung pembangunan di daerah serta memastikan pemerataan manfaat pajak hingga ke tingkat kabupaten kota,” lanjut Subhan.

Dalam distribusi pajak opsen tersebut, Kota Banjarmasin tercatat menjadi daerah penerima terbesar di Kalimantan Selatan pada tahun 2025. Subhan menjelaskan, hal ini tidak terlepas dari tingginya jumlah pemakaian dan kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Banjarmasin dibanding daerah lainnya di Banua.

“Kota Banjarmasin menjadi penerima terbesar karena aktivitas kendaraan bermotor di sana sangat tinggi. Mobilitas masyarakat, kepadatan penduduk, serta aktivitas ekonomi yang intensif berdampak langsung pada tingginya penerimaan PKB dan BBNKB,” sahut Subhan.

Ia menambahkan, Kota Banjarmasin memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Kondisi ini secara otomatis berpengaruh terhadap besaran pajak opsen yang dibagihasilkan kepada pemerintah kota.

Subhan berharap, dana pajak opsen yang diterima masing – masing daerah, dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

“Kami juga mengimbau masyarakat untuk terus taat membayar pajak kendaraan bermotor. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan daerah dan peningkatan layanan publik,” tutup Subhan. (MRF/RIW/EYN)

Rapat tersebut membahas pengelolaan dana daerah yang ditempatkan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan. RDP dibuka Ketua DPRD Kalsel Supian HK, dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, didampingi Wakil Ketua Suripno Sumas dan Sekretaris  Jahrian beserta anggota Komisi II,

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menyampaikan, pembahasan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD, untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara kuntabel, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Komisi II mendorong adanya penjelasan yang menyeluruh dari pihak – pihak terkait, agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di masyarakat,” jelasnya.

Disampaikan Yani Helmi,  dalam rapat  tersebut, pihaknya menekankan pentingnya kejelasan dan keterbukaan dalam pengelolaan dana daerah. Beberapa hal yang menjadi sorotan utama meliputi asal-usul dana, dasar kebijakan penempatan dana pada BPD Kalsel, serta mekanisme pengelolaan dan pemanfaatannya agar tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

“Selain itu, DPRD juga menyoroti transparansi dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi,” jelasnya.

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, hasil rapat masih bersifat sementara, karena belum lengkapnya kehadiran instansi teknis yang memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan dana tersebut.

Komisi II DPRD Kalsel memutuskan untuk menunda pelaksanaan RDP, dan akan dijadwalkan kembali dengan menghadirkan seluruh pihak terkait untuk memperoleh penjelasan yang komprehensif dan utuh.

“Langkah ini diharapkan pengelolaan dana daerah dapat semakin transparan, akuntabel, serta mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah,” tutupnya. (NHF/RIW/EYN)

Rapat yang berlangsung di Aula Ismail Abdullah, Lantai IV Gedung B DPRD Kalsel ini, secara khusus membahas langkah-langkah strategis optimalisasi pajak daerah, sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi, kepada sejumlah wartawan mengatakan, Bapenda telah menunjukkan kinerja yang maksimal dalam mendorong kesadaran wajib pajak. Salah satu terobosan yang diapresiasi adalah upaya mempermudah sistem pelayanan pembayaran pajak agar lebih cepat, praktis, dan mudah diakses masyarakat.

“Terkait pajak daerah, Bapenda sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mendorong wajib pajak untuk membayar pajaknya, salah satunya melalui kemudahan pelayanan pembayaran pajak,” katanya.

Yani Helmi menegaskan, DPRD Kalsel khususnya Komisi II, tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi turut berperan aktif dalam mendukung optimalisasi pajak daerah.

Salah satu bentuk dukungan tersebut, diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) kepada masyarakat, guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak.

“Sebagai anggota DPRD, kami juga berupaya membantu melalui sosialisasi Perda pajak, sehingga masyarakat memahami pentingnya pajak daerah bagi pembangunan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, selain membahas strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak, rapat kerja ini juga membuka ruang diskusi terkait kemungkinan revisi Perda Pajak Daerah.

Penyesuaian regulasi dinilai penting, agar kebijakan perpajakan daerah tetap relevan dengan dinamika dan kebutuhan terkini. Dimana Perda Pajak, kemungkinan akan mengalami sedikit revisi, yang dalam beberapa bulan ke depan akan mulai dibahas.

“Melalui sinergi antara DPRD, Bapenda, dan seluruh UPPD, diharapkan optimalisasi pajak daerah dapat berjalan lebih efektif, sekaligus menjadi fondasi kuat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (NHF/RIW/EYN)

Kepada wartawan, Shinta Laksmi Dewi mengatakan, FGD digelar, salah satunya untuk menganalisa dan memproyeksikan tantangan ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2026. Terutama pada kondisi bencana banjir, yang mengawali dimulainya tahun 2026.

“Alhamdulillah kita menutup 2025 dengan pertumbuhan 5,2 persen.  Dan mudah-mudahan di 2026, walaupun kita mengawalinya dengan bencana, kita harapkan nanti ada ekonomi yang bertumbuh,” harap Shinta.

Lebih lanjut Shinta menekankan, bahwa tugas KADIN adalah untuk mengawal pertumbuhan ekonomi dapat sejalan dengan program pemerintah, terutama melalui sejumlah program pembangunan

“Dari segi infrastruktur, dulu lebih banyak berperan dalam peningkatan PAD. Tapi saat ini kami melihat, MBG cukup kuat untuk menggerakkan PAD di Kalimantan Selatan,” tambahnya

Selain membahas prospek ekonomi Kalsel di tahun 2026, FGD yang diikuti pengurus dan anggota KADIN Kalsel, asosiasi /himpunan, pelaku usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan terkait ini, juga membahas dan mengkaji dampak kebijakan ekonomi dan pembangunan, terhadap lingkungan hidup, serta merumuskan solusi ekologis dan tata ruang berkelanjutan untuk mitigasi bencana.

“Kami berharap bahwa kebencanaan yang terjadi di awal tahun ini, tidak akan berulang, sehingga kita dapat memulai kembali ekonomi tahun 2026,” harapnya.

FGD yang digelar KADIN Kalsel ini, menghadirkan narasumber dari unsur pemerintahan, akademisi, pengamat dan juga pemerhati lingkungan. Yakni Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel, Adhi Maulana, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis ULM, Dr Yunani, Direktur Eksekutif WALHI Kalsel, Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono, dan Pengamat Tata Ruang Kalsel, Akbar Rahman. (RIW/EYN)

Rangkaian pembahasan komisi menegaskan pentingnya penguatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas siaran, serta penataan administrasi organisasi demi keberlanjutan LPPL di era digital.

Mukernas yang dipimpin Direktur Eksekutif Indonesia Persada.id, Putut Yulianto ini menetapkan, bahwa peningkatan kompetensi SDM LPPL merupakan hal penting. Ke depan, penyelenggaraan webinar, workshop, serta program pelatihan lainnya akan diperbanyak, agar kualitas penyiar, teknisi, dan manajemen LPPL terus meningkat dan mampu bersaing di industri penyiaran modern.

“Siaran berjejaring yang selama ini berjalan, akan terus dioptimalkan. Yakni melalui siaran berjejaring mix multi platform, konten LPPL dapat menjangkau lebih luas. Model siaran kolaboratif ini diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan bersama,” jelas Putut.

Dalam sidang Komisi V terkait sumber pendanaan organisasi, diputuskan bahwa setiap anggota aktif berkewajiban membayar iuran tahunan. Untuk mempermudah penyelesaian problem iuran, akan diterbitkan surat resmi sebagai dasar telaah staf dan pimpinan masing-masing LPPL.

“Organisasi juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait integrasi dalam SIPD, guna memastikan alokasi anggaran yang lebih jelas dan sesuai regulasi,” tambahnya.

Saat sharing season, mukernas juga mendapat keluhan mengenai tuntutan royalti. Terkait isu tuntutan royalti lagu yang muncul di sejumlah LPPL. Persada.id segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, untuk mencari solusi terbaik dan memastikan LPPL tetap dapat beroperasi tanpa hambatan hukum.

Mukernas juga menargetkan, pada Mukernas 2026, jumlah keanggotaan LPPL akan meningkat. Upaya perbaikan mutu layanan dan penguatan kelembagaan diharapkan dapat menarik lebih banyak LPPL untuk bergabung dan aktif dalam organisasi.

“Banyak LPPL masih menghadapi kendala pada aspek perizinan digital dan penyiaran. Oleh karena itu, Komdigi diharapkan dapat memberikan pendampingan dan memfasilitasi penyelesaian perizinan agar seluruh LPPL dapat beroperasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutupnya.

Keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme, memperluas jaringan siaran, serta menjamin keberlanjutan LPPL dalam menghadapi tantangan era digital. (EYN/RIW/EYN)

Acara penganugerahan tahun ini digelar di Purworejo, Jawa Tengah, pada Rabu (26/11) malam,  sekaligus menjadi bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun ke-56 LPPL Irama FM, yang dipadukan dengan pertemuan nasional LPPL se Indonesia.

Acara dibuka langsung Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, di dampingi Direktur LPPL Irama FM, Aji Wahyudi, Ketua Harian Indonesia Persada.id, Syaifudin Ahmad, dan Ketua Umum Indonesia Persada.id, Ganjar Pranowo.

Bupati Purworejo, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi, atas terselenggaranya acara ini dan rasa bangga menjadi tuan rumah.

“Terima Kasih atas kehadiran para pelaku penyiar daerah dari berbagai provinsi, kehadiran bapak ibu semua menjadi kebanggaan kami,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur LPPL Irama FM Purworejo, Aji Wahyudi,  selaku penyelenggara dan tuan rumah, dalam sambutannya berharap, penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh insan Radio TV daerah untuk terus berkarya, berinovasi, dan menghasilkan acara yang berkualitas, serta dapat dinikmati masyarakat Indonesia bahkan dunia.

Ketua Harian Indonesia Persada.id, Syaifudin Ahmad mengatakan, hasil dari sowan ke Ketua Umum Indonesia Persada.id, diketahui bahwa kegiatan ini digelar, demi menjaga marwah nilai dan kesakralan. Oleh karena itu,  penghargaan, untuk tahun ini setiap kategori hanya menetapkan 1 pemenang.

“Kebijakan ini diambil agar penghargaan memiliki bobot lebih tinggi, lebih prestisius, dan benar-benar menjadi simbol pencapaian tertinggi bagi LPPL yang memenangi kategori tersebut” ujarnya.

Ditamba Ketua Umum Indonesia Persada.id, Ganjar Pranowo, dalam sambutannya  menyampaikan l berdasarkan pertemuan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Bali 2023, lalu telah disepakati visi dan misi, yaitu mewujudkan organisasi dengan sumber daya manusia, yang mampu mewujudkan Lembaga penyiaran Radio atau Televisi Lokal, sebagai media penyebarluasan informasi terpercaya.

“Maka kita berharap betul, lembaga ini mendorong pemerintah daerah untuk bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya pada masyarakat,” katanya.

Selain LPPL Abdi Persada FM yang memenangkan kategori Radio Host Terbaik Indonesia Persada.id Award 2025, sejumlah LPPL lainnya juga meraih prestasi yang sama, pada kategori berbeda.

Untuk kategori Persada.id Talk Terbaik diraih Sasaraina FM, dan kategori Reporter Terbaik diraih LPPL Gema Randik Musi Banyuasin. Sedangkan kategori Kearifan Lokal Terbaik diraih LPPL Irama Purworejo, kategori Program Interaktif Terbaik diraih LPPL Suara Lumajang, dan kategori LPPL Paling Inovatif diraih LPPL Tuntung Pandang. (EYN/RIW/EYN)

Kepala Dislutkan Kalsel Rusdi Hartono menyatakan, apresiasi dan kebanggaan kepada Ketua TP PKK Kalsel Fathul Jannah, atas capaian juara 2 lomba masak serba ikan tingkat nasional 2025, pada kategori Menu Keluarga.

“Prestasi ini menjadi kebanggan bagi Banua sekaligus motivasi untuk terus mengembangkan kreativitas olahan ikan, meningkatkan konsumsi ikan, serta memperkenalkan kekayaan kuliner berbasis perikanan dari Kalimantan Selatan ke tingkat nasional,” ungkap Rusdi, saat ditemui di Banjarmasin, Selasa (25/11).

Semoga, lanjutnya, capaian ini menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat untuk terus berinovasi dan mencintai sumber daya perikanan lokal.

Dijelaskan Rusdi, keikutsertaan pada lomba tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Kalsel Muhidin, serta Ketua TP PKK Kalsel Fathul Jannah, untuk menggelorakan Gerakan Makan Ikan di seluruh lapisan masyarakat.

“Kompetisi tersebut menjadi wadah kreativitas kader penggerak konsumsi ikan dari berbagai daerah untuk menyajikan hidangan berbahan dasar ikan inovatif, sehat, dan bergizi tinggi,” ujar Rusdi.

Sehingga melalui kompetisi ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong pemanfaatan ikan sebagai sumber protein berkualitas, guna mendukung tumbuh kembang anak dan mewujudkan Generasi Emas 2045.

Pada lomba tersebut, Kalsel melalui TP PKK membawa olahan ikan unggulan khas Banua, sebagai bentuk promosi kekayaan kuliner daerah.

“Misi kami adalah terus mengampanyekan konsumsi ikan sebagai gaya hidup sehat bagi keluarga,” ucap Rusdi.

Karena, tuturnya, ikan bukan hanya lezat dan mudah diolah, tetapi juga menjadi pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan gizi generasi masa depan.

“Dari dapur kreatif para peserta Lomba Masak Serba Ikan, kita bangun budaya makan ikan yang menyenangkan, sehat, dan berkelanjutan, untuk seluruh masyarakat Indonesia,” ucap Rusdi.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kalsel Fathul Jannah Muhidin, bersama dinas terkait terus menggelorakan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Banua, sebagai upaya peningkatan gizi masyarakat.

Pada ajang Lomba Masak Serba Ikan Tahun 2025 Tingkat Nasional di Jakarta, Dislutkan Kalsel bersama TP PKK Kalsel berhasil meraih juara dia, sekaligus memperkuat posisi Kalsel sebagai daerah inovasi kuliner ikan yang kompetitif secara nasional. (DISLUTKAN.KALSEL/SRI/RIW/EYN)

Syarifuddin menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi–tingginya kepada seluruh guru di Kalimantan Selatan, yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam mencerdaskan generasi bangsa. Guru disebut sebagai pilar utama pendidikan, yang tidak hanya bertugas mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk karakter peserta didik, agar siap menghadapi tantangan zaman.

Ia menegaskan, bahwa peringatan Hari Guru Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama, dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

Pemerintah Provinsi Kalsel, lanjutnya, terus berupaya meningkatkan kompetensi pendidik melalui berbagai pelatihan, peningkatan kualitas kurikulum, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih merata dan modern.

“Guru tidak hanya menjadi pengajar di ruang kelas, tetapi juga menjadi inspirasi dan pembentuk karakter peserta didik. Guru memiliki peran penting dalam menumbuhkan rasa cinta sesama dan kepedulian terhadap lingkungan,” ucap Syarifuddin.

Syarifuddin juga menyoroti pentingnya peran guru sebagai teladan moral. Menurutnya, guru memiliki tanggung jawab bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai–nilai kemanusiaan, kepedulian sosial, serta kesadaran menjaga lingkungan hidup.

Ia berharap, seluruh pendidik di Kalimantan Selatan dapat terus meningkatkan profesionalitas, beradaptasi dengan perkembangan teknologi pembelajaran, serta membangun suasana belajar yang humanis dan inklusif.

“Pendidikan karakter harus berjalan beriringan dengan penguasaan ilmu pengetahuan sehingga pelajar tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berempati, dan memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan,” lanjut Syarifuddin.

Dilanjutkan Syarifuddin, dengan tema peringatan Hari Guru tahun ini yang menekankan pentingnya transformasi peran pendidik di tengah perubahan global, Pemprov Kalsel berkomitmen menguatkan sinergi bersama para guru dalam mewujudkan generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan berkepribadian baik demi masa depan Kalimantan Selatan yang lebih maju. (MRF/RIW/EYN)