Komitmen tersebut ditegaskan melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 yang mengusung tema “Mewujudkan Pelayanan Publik BBPOM di Banjarbaru yang Responsif, Inklusif, dan Berintegritas melalui Penguatan Standar Pelayanan dan Partisipasi Masyarakat”, Kamis (25/6).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BBPOM di Banjarbaru, Ary Yustantiningsih mengatakan, pelayanan publik merupakan wajah utama pemerintah dalam memberikan manfaat sekaligus perlindungan kepada masyarakat.

“Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas,” ungkapnya.

Menurut Ary, tema yang diangkat dalam forum tersebut mencerminkan komitmen BBPOM Banjarbaru untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pihaknya ingin memastikan setiap layanan yang diberikan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat, memberikan akses yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan, serta dilaksanakan secara profesional dan berintegritas.

Ary menjelaskan, Forum Konsultasi Publik merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dan penyempurnaan pelayanan.

Melalui forum tersebut, BBPOM di Banjarbaru membuka ruang dialog untuk menerima masukan, saran, kritik, maupun rekomendasi dari seluruh pemangku kepentingan.

“Partisipasi masyarakat bukan hanya pelengkap dalam penyusunan standar pelayanan, tetapi merupakan bagian penting dalam menciptakan pelayanan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Ary menyampaikan bahwa saat ini BBPOM di Banjarbaru terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui berbagai inovasi dan penyempurnaan proses bisnis.

Selain itu, pihaknya juga berkomitmen memperkuat aksesibilitas layanan bagi kelompok rentan, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, serta membangun budaya kerja yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam kesempatan tersebut, BBPOM di Banjarbaru juga mengharapkan dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Ombudsman Republik Indonesia, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, hingga media massa untuk bersama-sama mengawal peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ary menegaskan bahwa pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berintegritas tidak dapat diwujudkan oleh satu pihak saja.

Diperlukan kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat agar pelayanan yang diberikan semakin berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan publik.

“Melalui Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 ini, diharapkan dapat terus memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tutup Ary. (MRF/RIW/EPS)

Langkah ini untuk memudahkan media memenuhi persyaratan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual.

Hal itu disampaikan Syariful dari Bidang Pendataan dan Verifikator Dewan Pers, pada sosialisasi verifikasi perusahaan pers, di Gedung PWI Kalsel, Senin (22/6).

Kegiatan ini diikuti perusahaan media dan organisasi pers di Kalimantan Selatan.

“Kami saat ini sudah melakukan pendataan perusahaan pers di setiap provinsi,” ujar Syariful.

Ia menjelaskan, proses pendaftaran kini dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi pendataan media Dewan Pers dengan terlebih dahulu membuat akun perusahaan.

Khusus di Kalsel, lanjutnya, untuk mempercepat proses verifikasi, Dewan Pers akan melibatkan organisasi perusahaan pers seperti Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), untuk melakukan pendampingan awal terhadap anggotanya.

“Pertama bisa back up internal dulu melalui organisasi perusahaan pers di daerah seperti JMSI dan SMSI. Setelah itu Dewan Pers akan melanjutkan proses pendampingan,” katanya.

Syariful menegaskan bahwa verifikasi administrasi tidak sulit selama seluruh dokumen yang dipersyaratkan dipenuhi secara lengkap.

“Saya bisa memberikan verifikasi administrasi asalkan administrasinya lengkap,” tegasnya.

Ia menyebut syarat utama verifikasi administrasi yaitu perusahaan harus berbadan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT), memiliki dokumen legal perusahaan, struktur redaksi yang jelas, kantor redaksi yang dapat diverifikasi, produk jurnalistik yang berjalan, serta memerhatikan kesejahteraan dan status wartawan.

Selain itu, terdapat sejumlah dokumen penting yang wajib disiapkan, antara lain akta pendirian perusahaan, peraturan perusahaan, bukti pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta bukti bahwa karyawan tetap menerima upah sesuai UMP yang berlaku.

“Semua dokumen yang diunggah harus dalam bentuk PDF,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tahapan verifikasi dimulai dari pendaftaran melalui aplikasi pendataan media, pengunggahan seluruh dokumen persyaratan, verifikasi administrasi berupa audit dokumen dan analisis konten, hingga penetapan status terverifikasi administratif bagi perusahaan yang memenuhi syarat.

“Setelah verifikasi administrasi selesai, kami akan melakukan verifikasi faktual atau pembuktian,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris PWI Kalimantan Selatan, Toto Fachrudin berharap, proses verifikasi perusahaan pers dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat pada tahap perbaikan dokumen.

Ketika perusahaan pers sudah memperoleh akun verifikasi, segera upload semua berkas persyaratan administrasi.

“Bila ada revisi sebaiknya tidak berlarut – larut sehingga media dapat segera memenuhi seluruh persyaratan yang diminta,” ujarnya.

Syariful juga menjelaskan, bahwa masa berlaku sertifikasi Dewan Pers hanya lima tahun, sehingga perusahaan wajib memutakhiran data apabila terdapat perubahan.

“Buat surat kepada Dewan Pers terkait pemutakhiran data. Sehingga kami bisa membuka kembali akun perusahaan yang bersangkutan,” jelasnya.

Dewan Pers juga menyediakan layanan call center untuk membantu perusahaan pers yang mengalami kendala selama proses verifikasi.

“Bila ada revisi atau kekurangan administrasi, perusahaan pers bisa berkomunikasi dengan kami. Dewan Pers memiliki call center yang siap menjawab berbagai permasalahan maupun kekurangan syarat administrasi,” ujarnya.

Adapun layanan call center Dewan Pers yang dapat dihubungi untuk konsultasi dan pendampingan verifikasi perusahaan pers adalah 0811-1220-3536. (PWIKalsel-RIW/EPS)

Kegiatan yang berlangsung di Aula DPMD Provinsi Kalimantan Selatan ini, dilaksanakan selama 2 hari, mulai Rabu (10/6) hingga Kamis (11/6).

Sebanyak 5 desa dan 5 kelurahan terbaik hasil seleksi di tingkat kabupaten kota mengikuti tahapan paparan tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto mengatakan, bahwa tahapan paparan merupakan bagian penting dalam proses penilaian lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi.

Menurutnya, setiap peserta diberikan kesempatan mempresentasikan berbagai capaian pembangunan, inovasi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta potensi unggulan yang telah dikembangkan di wilayah masing-masing.

“Paparan ini menjadi salah satu tahapan penting untuk melihat secara lebih mendalam berbagai inovasi, capaian pembangunan, serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilakukan desa maupun kelurahan peserta lomba,” ujar Iwan.

Ia menjelaskan, pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tidak hanya bertujuan mencari pemenang semata, tetapi juga menjadi sarana evaluasi sekaligus motivasi bagi pemerintah desa dan kelurahan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui ajang ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi berbagai praktik baik yang telah diterapkan di desa dan kelurahan, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan berbasis masyarakat,” lanjutnya.

Iwan menilai, inovasi pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang baik menjadi faktor penting, untuk mewujudkan desa dan kelurahan maju, mandiri, dan berdaya saing.

“Lomba ini bukan sekadar kompetisi. Lebih dari itu, ini menjadi media pembelajaran bersama agar desa dan kelurahan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, melalui paparan tersebut, tim penilai juga dapat melihat berbagai potensi unggulan yang dimiliki masing-masing peserta, baik dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan lingkungan, pelayanan administrasi, hingga pemanfaatan teknologi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil dari tahapan penilaian ini nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan desa dan kelurahan terbaik yang akan mewakili Kalimantan Selatan pada Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2026.

Iwan berharap, seluruh peserta dapat memanfaatkan momentum ini untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengoptimalkan potensi wilayah, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif, transparan, dan berkualitas.

“Harapannya, melalui lomba ini desa dan kelurahan di Kalimantan Selatan semakin terdorong untuk berbenah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta mampu menjadi contoh bagi daerah lainnya,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas PMD juga berkomitmen untuk membina desa dan kelurahan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman serta menjawab berbagai tantangan pembangunan di tingkat lokal. (MRF/RIW/APR)

Peristiwa ini merupakan tragedi kemanusiaan sekaligus pengingat serius bahwa pelayanan publik di sektor transportasi massal bukan sekadar persoalan kasuistik, melainkan persoalan sistemik dan mendasar.

Taruhannya mencakup keselamatan masyarakat, keandalan sistem, perlindungan pengguna, serta tata kelola pelayanan publik secara menyeluruh.

Hal ini disampaikan Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng yang ditemui pada Rabu (29/4) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

Sebagai lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, Robert menyampaikan bahwa Ombudsman RI memandang, bahwa insiden ini tidak dapat dilihat semata sebagai kecelakaan teknis operasional.

“Peristiwa ini harus ditempatkan dalam kerangka evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik. Transportasi publik merupakan layanan dasar yang menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang aman, layak, pasti, dan bertanggung jawab,” tegas Robert.

Keselamatan masyarakat adalah prinsip utama dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap kegagalan sistem yang berpotensi menimbulkan korban harus menjadi perhatian serius seluruh penyelenggara layanan.

Operator tidak boleh hanya berorientasi pada kelancaran operasional, tetapi wajib memastikan bahwa keselamatan pengguna menjadi prioritas utama dalam setiap aspek pelayanan.

Ombudsman RI menilai, insiden ini harus menjadi momentum evaluasi besar terhadap potensi maladministrasi dalam tata kelola pelayanan transportasi.

Hal tersebut dapat berupa kelalaian prosedural, lemahnya mitigasi risiko, tidak optimalnya koordinasi antarpenyelenggara, hingga potensi pengabaian terhadap standar keselamatan pelayanan.

Risiko yang berulang tidak boleh dibiarkan dan harus segera dikoreksi secara menyeluruh.

Ombudsman RI menegaskan akan menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap tindak lanjut penanganan insiden ini, khususnya untuk memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan publik.

Korban dan keluarga berhak memperoleh penanganan yang cepat, kompensasi yang layak, informasi yang transparan, serta akses pelayanan tanpa diskriminasi.

Masyarakat juga berhak mengetahui secara terbuka hasil evaluasi serta langkah korektif yang dilakukan oleh penyelenggara layanan.

Peristiwa ini harus mendorong pemerintah, operator perkeretaapian, dan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap standar keselamatan, sistem pengendalian operasional, manajemen risiko, serta pola respons darurat.

Pengawasan pelayanan publik tidak boleh berhenti pada penyelesaian insiden, tetapi harus diarahkan pada reformasi sistem guna mencegah kejadian serupa terulang.

Ombudsman RI berpandangan, bahwa reformasi pelayanan publik di sektor transportasi harus menempatkan pengguna sebagai pusat layanan.

Modernisasi teknologi, penguatan standar keselamatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transparansi informasi publik, serta penguatan mekanisme pengaduan masyarakat harus menjadi agenda prioritas.

Kepercayaan publik terhadap transportasi massal hanya dapat dipulihkan apabila negara hadir secara nyata melalui pengawasan yang efektif, akuntabilitas yang tegas, dan langkah korektif yang berorientasi sistemik.

Tragedi ini tidak boleh berhenti sebagai peristiwa sesaat, tetapi harus menjadi titik balik untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Ombudsman RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di sektor transportasi, demi memastikan bahwa keselamatan masyarakat benar-benar menjadi prioritas utama. (OmbudsmanRI-RIW/EPS)

Forum ini mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Investasi di Sektor Unggulan Perekonomian dengan Dukungan Infrastruktur yang Berkualitas”, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari stakeholder pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga organisasi profesi.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, dalam sambutannya menegaskan, bahwa forum konsultasi publik merupakan bagian krusial dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.

“Forum ini menjadi ruang penting untuk merumuskan arah pembangunan daerah. Partisipasi publik sangat dibutuhkan agar arah pembangunan tidak hanya disusun oleh pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan pandangan seluruh unsur, baik dari pusat hingga daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hasil FKP akan menjadi bahan perumusan RKPD yang berfungsi sebagai dokumen strategis tahunan pemerintah daerah, sekaligus menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam program dan kegiatan yang terukur serta lintas sektor.

“Melalui RKPD inilah arah pembangunan dan anggaran daerah ditetapkan setiap tahun, sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya berjalan efektif dan efisien,” tambahnya.

Sekda menegaskan, tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027 sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah serta mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

“Tema ini menegaskan komitmen kita untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, mendorong investasi produktif di sektor unggulan, serta memastikan dukungan infrastruktur yang menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ini juga bagian dari kontribusi daerah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Suprapti Tri Astuti, menjelaskan bahwa FKP merupakan rangkaian awal menuju pembahasan yang lebih teknis hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 untuk kegiatan Tahun 2027.

“Seluruh perencanaan yang kita susun harus selaras dengan RPJMN, Asta Cita, RPJMD, visi misi Gubernur, hingga 10 janji Gubernur yang nantinya diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan di masing – masing SKPD,” jelasnya.

Ia menambahkan, tantangan utama ke depan adalah bagaimana mengonsolidasikan seluruh arah kebijakan tersebut agar terintegrasi dan tepat sasaran dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Dari sisi substansi masukan publik, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kalsel, Irwan Yunizar, menyebutkan bahwa forum menghasilkan beragam aspirasi strategis dari masyarakat.

“Kami menerima banyak masukan, di antaranya terkait mitigasi banjir yang perlu disusun dalam sebuah grand design, sehingga penanganan tidak hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi, tetapi juga preventif,” ujarnya.

Selain itu, perhatian terhadap kelompok rentan juga menjadi sorotan, khususnya terkait penguatan keberpihakan terhadap penyandang disabilitas.

“Masukan dari kelompok difabel juga cukup kuat. Meski program-program inklusif sudah berjalan, baik melalui Dinas Sosial maupun Dinas Pendidikan dengan sekolah inklusi, namun ini menjadi pengingat agar keberpihakan tersebut terus diperkuat,” tambahnya. (SYA/RIW/EPS)

Kepala DPKP Kabupaten Banjar, Agus Siswanto mengatakan, sektor Mataraman telah mulai beroperasi dengan dukungan satu unit fire truck berkapasitas 4.000 liter serta sembilan personel yang dialihkan dari markas induk.

“Subsektor Mataraman sudah terbentuk dan mulai berjalan. Kami tempatkan satu unit mobil pemadam dan sembilan personel untuk mendukung pelayanan pemadaman dan penyelamatan di wilayah tersebut,” ujar Agus, Senin (2/2).

Menurutnya, pembentukan sektor ini bertujuan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri Nomor 114 Tahun 2018, yang menetapkan waktu tanggap penanganan kebakaran maksimal 15 menit.

Untuk mencapai target tersebut, DPKP memperpendek jarak layanan dengan membentuk sektor pemadam di tingkat kecamatan.

Saat ini, DPKP Kabupaten Banjar telah memiliki dua sektor pemadam, yakni di Kecamatan Gambut dan Kecamatan Mataraman. Pada tahun 2026, DPKP juga menargetkan pembentukan sektor baru di Kecamatan Simpang Empat, dengan lahan yang telah disiapkan di samping kantor kecamatan setempat.

“Ke depan, kami berharap setiap kecamatan memiliki minimal satu sektor pemadam kebakaran dan penyelamatan agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Kepada wartawan, Shinta Laksmi Dewi mengatakan, FGD digelar, salah satunya untuk menganalisa dan memproyeksikan tantangan ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2026. Terutama pada kondisi bencana banjir, yang mengawali dimulainya tahun 2026.

“Alhamdulillah kita menutup 2025 dengan pertumbuhan 5,2 persen.  Dan mudah-mudahan di 2026, walaupun kita mengawalinya dengan bencana, kita harapkan nanti ada ekonomi yang bertumbuh,” harap Shinta.

Lebih lanjut Shinta menekankan, bahwa tugas KADIN adalah untuk mengawal pertumbuhan ekonomi dapat sejalan dengan program pemerintah, terutama melalui sejumlah program pembangunan

“Dari segi infrastruktur, dulu lebih banyak berperan dalam peningkatan PAD. Tapi saat ini kami melihat, MBG cukup kuat untuk menggerakkan PAD di Kalimantan Selatan,” tambahnya

Selain membahas prospek ekonomi Kalsel di tahun 2026, FGD yang diikuti pengurus dan anggota KADIN Kalsel, asosiasi /himpunan, pelaku usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan terkait ini, juga membahas dan mengkaji dampak kebijakan ekonomi dan pembangunan, terhadap lingkungan hidup, serta merumuskan solusi ekologis dan tata ruang berkelanjutan untuk mitigasi bencana.

“Kami berharap bahwa kebencanaan yang terjadi di awal tahun ini, tidak akan berulang, sehingga kita dapat memulai kembali ekonomi tahun 2026,” harapnya.

FGD yang digelar KADIN Kalsel ini, menghadirkan narasumber dari unsur pemerintahan, akademisi, pengamat dan juga pemerhati lingkungan. Yakni Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel, Adhi Maulana, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis ULM, Dr Yunani, Direktur Eksekutif WALHI Kalsel, Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono, dan Pengamat Tata Ruang Kalsel, Akbar Rahman. (RIW/EYN)

Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan apresiasi atas pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional ini.

“Meski, saat ini masih banyak persoalan anak yang perlu penanganan lebih serius,” ungkapnya.

Yamin berharap, Pemerintah Kota Banjarmasin dapat memberikan perlindungan terhadap anak anak di kota ini.

Dalam kesempatan tersebut,  Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, memberikan dukungan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin dalam upaya penanganan kekerasan terhadap anak.

Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana DP3AKB Kalsel, Husnul Hatimah.

Husnul mengatakan, program-program perlindungan anak yang ada di pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan, tentunya mendapatkan dukungan.

Seperti, lanjutnya, program BESTY PPA atau Bersama Edukasi Siswa Tentang Bullying Perlindungan Perempuan dan Anak di Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu mendapat dukungan semua pihak.

“Program BESTY PPA ini merupakan salah satu upaya untuk pencegahan terjadinya perundungan di sekolah sekolah,” ujarnya.

Husnul berharap, tindakan perundungan di dunia pendidikan di Kalimantan Selatan, dapat dicegah secara bersama sama.

Pada kegiatan tersebut, Wali Kota Banjarmasin dikukuhkan sebagai Ayah Forum Anak Kota Banjarmasin, serta Pengukuhan Bersama Edukasi Siswa Tentang Bullying Perlindungan Perempuan dan Anak (Besty) PPA Kota Banjarmasin. (SRI/RIW/EYN)

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Plt Direktur Utama (Dirut) PAM Bandarmasih Syahrani, didampingi Direktur Operasional (Dirops) Edwarsyah, serta Sekretaris Perusahaan Zulbadi. Hadir pula Plt Dewan Komisaris PAM Bandarmasih yang diwakili Edy Wibowo dan Anni Hanisah.

Plt Direktur Utama PAM Bandarmasih Syahrani mengatakan, berdasarkan hasil penilaian Kemendagri dan PUPR, hasil kerja selama tahun 2024, PAM Bandarmasih mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya.

“Di tahun 2023, dari total penilaian Kemendagri kita mendapatkan nilai 69,70 dan di tahun 2024 meningkat menjadi 73,86,” ungkap Syahrani, kepada awak media.

Sedangkan, lanjutnya, untuk penilaian PUPR, di tahun 2023 mendapatkan nilai 3,94, dan di tahun 2024 meningkat menjadi 4,12.

“Di tahun 2024 kita juga mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan evaluasi kinerja yang baik dan sehat, dan kita juga tetap mempertahankan opini WTP ini selama 24  tahun terakhir,” ucapnya.

Selain hasil kerja yang meningkat, tren NRW PAM Bandarmasih di 2024 mengalami penurunan, berada di angka 28,4% menurun daripada tahun sebelumnya yang mencapai angka 28,7%.

Lebih lanjut, kata  Syahrani, dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan, pihaknya juga telah menganggarkan dana kurang lebih sebesar 300 miliar.

“Jadi dana tersebut untuk melakukan peremajaan pipa, pembuatan reservoir, dan keperluan yang lainnya, dan itu dianggarkan untuk keperluan hingga tahun 2028,” kata Syahrani.

Sementara itu, Plt Komisaris Utama, Edy Wibowo menjelaskan, dari peningkatan hasil tersebut, pihaknya tetap memperhatikan dan meningkatkan sistem pelayanan terhadap pelanggan.

“Saat ini untuk pembenahan dalam jaringan sudah mulai kita lakukan, dan saat ini masih terus berjalan, demi meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan,” jelas Edy.

Pemetaan jaringan pipa tua sudah dilakukan, serta koordinasi sesuai dengan komitmen kepala daerah menurunkan tingkat kebocoran. Pengembangan sistem jaringan beriringan dengan pengembangan pesat hunian penduduk hingga bisa terpenuhi hingga ke ujung jaringan.

Edy menjelaskan, pembenahan jaringan memang sudah harus dilakukan, namun dengan kemampuan yang ada dirasa cukup berat sehingga ada peluang untuk menggandeng pihak swasta.

“Karena mengharapkan modal pemerintah agak sulit juga, sehingga kita juga harus bisa mencari dana dari luar, seperti investasi dan yang lainnya,” pungkas Edy. (PAMBANDARMASIH-SRI/RIW/EYN)

Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Jaini, yang turut membuka acara secara simbolis menyampaikan, acara ini tidak hanya berfokus pada seremoni perayaan, tetapi juga menghadirkan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat dan keluarga besar DPRD.

Sejumlah layanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi dokter spesialis, serta penyuluhan pola hidup sehat, menjadi bagian penting kegiatan. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas hidup serta kinerja para pegawai Setwan DPRD Kalsel, beserta keluarganya.

“Kegiatan ini juga menjadi ruang bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal. Sejumlah stand makanan dan minuman khas Banua turut meramaikan acara, sehingga tidak hanya memberikan suasana kebersamaan tetapi juga mendukung perputaran ekonomi masyarakat,” ucap Jaini.

Disampaikan Jaini, kehadiran UMKM ini menjadi wujud nyata kepedulian panitia dalam memberikan ruang promosi dan pemasaran di tengah momentum bersejarah bangsa.

“Dengan kolaborasi beberapa UMKM yang membuka stand dan ada juga beberapa kawan – kawan yang menyumbangkan makanan-makanan untuk sama-sama kita bagikan untuk memeriahkan hari ini,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Gatriwara Kalsel, Rubiaty Herlina Kartoyo, dalam sambutannya juga memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini.

“Terima kasih kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, RS Ciputra, Klinik Kinibalu, Bank Kalsel, serta para donatur yang tidak dapat disebutkan satu per satu, dan tentu saja seluruh peserta yang dengan penuh semangat mengikuti kegiatan sejak pagi hari,” ujarnya

Melalui nuansa sederhana, penuh kebersamaan, dan manfaat nyata, kegiatan ini menjadi simbol bahwa peringatan hari besar bangsa tidak harus berlebihan.

Dengan mengedepankan nilai empati, kesehatan, dan dukungan terhadap UMKM lokal, DPRD Kalsel bersama Gatriwara menunjukkan komitmennya untuk tetap dekat dengan masyarakat dan ikut merasakan denyut kehidupan mereka. (ADV-NHF/RIW/EYN)