Kategori: Provinsi Kaltim

Perlindungan Anak Tak Lagi Dipandang Sepele, Temukan Kekerasan Laporkan

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menggelar kegiatan Edukasi Pencegahan dan Penanganan Perlindungan Khusus Anak di Aula Kayuh Baimbai, Rabu (30/9).

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 70 peserta yang berasal dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kelurahan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), pengelola daycare, serta pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP).

Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin

Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak, memberikan perlindungan kepada anak.

“Upaya pencegahan kekerasan kepada anak ini kan tidak mungkin dilakukan pemerintah saja, tetapi membutuhkan kepedulian dan keberanian masyarakat untuk ikut mengawasi lingkungan sekitar”, ujar Yamin.

Yamin juga mengingatkan agar setiap persoalan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak tidak ditutup – tutupi.

“Apabila ditemukan adanya dugaan kekerasan, masyarakat segera menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang agar dapat ditangani dengan cepat,” lanjutnya.

Hal tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin, untuk memastikan anak mendapatkan lingkungan yang aman dan terlindungi.

Penanganan yang cepat juga dinilai penting untuk mencegah kekerasan berulang serta membantu proses pemulihan korban.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Banjarmasin, M Ramadhan mengatakan, edukasi tersebut diikuti 70 peserta yang terdiri dari LPM, unsur kelurahan, LKSA, pengelola daycare, dan sebagian pengurus DWP.

Menurutnya, kegiatan itu tersebut menjadi bagian dari langkah promotif dan preventif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak.

“Harapannya masyarakat bisa menjadi pelopor terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak dan menjadi pelapor apabila terjadi kekerasan terhadap anak,” ujarnya.

Ramadhan menyebut, meningkatnya angka kasus dalam tiga tahun terakhir salah satunya dipengaruhi semakin tingginya keberanian masyarakat untuk melapor dan kepercayaan terhadap UPTD PPA. Ia menegaskan, laporan yang masuk akan ditangani secara maksimal.

“Kalau memang ada permasalahan, segera informasikan, sehingga semakin mengurangi kekerasan yang berulang dan semakin cepat tertangani korban sehingga mental health-nya semakin recovery kembali,” tutupnya. (PEMKOBJM-SRI/RIWEPS)

KPP Pratama Palangkaraya Perkuat Pemahaman Perpajakan Koperasi Desa Merah Putih

Palangkaraya – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palangkaraya bersinergi dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya l, memberikan edukasi kewajiban perpajakan kepada Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di wilayah Kota Palangka Raya.

Kegiatan yang diikuti 42 unit Kopdes Merah Putih tersebut dilaksanakan di Aula KPP Pratama Palangkaraya, Rabu (23/9).

Edukasi perpajakan diberikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman pengelola Kopdes Merah Putih mengenai aspek perpajakan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Selain materi mengenai kewajiban perpajakan, peserta juga diperkenalkan dengan Coretax sebagai platform utama yang digunakan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kegiatan tersebut diikuti perwakilan 42 Kopdes Merah Putih bersama perwakilan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.

Dari KPP Pratama Palangkaraya, kegiatan disampaikan Kepala Seksi Pelayanan Andrie Lesmana bersama tim penyuluh.

Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya, Yunita Andrie menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan edukasi perpajakan bagi Kopdes Merah Putih.

Sinergi antara pemerintah daerah dan KPP Pratama Palangkaraya tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman yang memadai kepada pengelola koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kopdes Merah Putih merupakan salah satu program pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi.

Dalam pelaksanaannya, pengelola Kopdes perlu memahami aspek perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha serta tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan.

Melalui kegiatan ini, KPP Pratama Palangkaraya tidak hanya memberikan pemahaman mengenai ketentuan perpajakan, tetapi juga mengenalkan penggunaan Coretax kepada pengelola Kopdes.

Pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu Kopdes Merah Putih menjalankan administrasi perpajakan secara lebih baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KPP Pratama Palangkaraya berkomitmen untuk terus memperkuat edukasi dan asistensi perpajakan kepada masyarakat dan pelaku usaha di wilayah kerjanya.

Sinergi dengan instansi pemerintah daerah juga akan terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kesadaran dan kepatuhan perpajakan, termasuk bagi Kopdes Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat. (DJPKalselteng-RIW/EPS)

Hari ke-13, Tim SAR Gabungan Evakuasi 10 Korban KM Virgo Transport 8

Jakarta – Tim SAR Gabungan terus mengintensifkan Operasi SAR Virgo Transport-8 di wilayah Laut Jawa, Jumat (25/9).

Hingga pukul 12.00 Wita, sebanyak 160 korban telah ditemukan. Dari jumlah tersebut, 108 orang ditemukan selamat dan 52 orang meninggal dunia,

Dalam perkembangan operasi, Tim Penyelam Gabungan Basarnas berhasil mengevakuasi 5 korban. Seluruh korban kemudian dievakuasi ke KN SAR Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai dan dievakuasi melalui udara menggunakan Helly HR-3601 ke Lanud Syamsudin Nooer

Selain itu, Tim SAR Gabungan juga menemukan 3 korban di sekitar Sungai Cabang PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamara, dan 2 korban lainnya ditemukan di Sandurian Kabupaten Seruyan. Korban selanjutnya dievakuasi menuju RSUD Sukamara dan akan dibawa ke RS Bhayangkara Banjarmasin untuk penanganan lebih lanjut.

Pencarian masih terus dilakukan melalui penyelaman, penyisiran permukaan, serta dukungan udara dengan mengerahkan seluruh sumber daya SAR yang tersedia.

Kepala Basarnas, Mohammad Syafii menyampaikan, bahwa seluruh unsur SAR akan terus mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.

“Kami terus mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Setiap informasi dan temuan di lapangan akan segera ditindaklanjuti. Fokus utama kami adalah menemukan korban yang masih dalam pencarian serta memberikan kepastian kepada keluarga,” ujar Kepala Basarnas. (Basarnas-RIW/EPS)

Jaga Status UNESCO Hingga 2028, Pengelolaan 54 Situs Meratus Diperkuat

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai mempersiapkan pengelolaan Meratus menghadapi revalidasi UNESCO. Program konkret di setiap situs menjadi perhatian agar status Meratus UNESCO Global Geopark (UGG) dapat dipertahankan setelah 2028.

Persiapan tersebut dibahas melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pengelola Situs Meratus UNESCO Global Geopark Tahun 2026 yang berlangsung 22–24 September, di Banjarbaru.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Ariadi Noor, mewakili Gubernur Kalsel Muhidin, mengatakan rakornis diarahkan untuk menyusun program pembangunan dan pengembangan geopark secara terintegrasi.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ariadi Noor

“Kita harus mempersiapkan sedini mungkin sebelum dilakukan revalidasi, reevaluasi oleh UNESCO. Kita tidak ingin status UNESCO Global Geopark itu berakhir di 2028,” ujar Ariadi, Selasa (22/9).

Pengelolaan melibatkan enam kabupaten/kota yang menjadi bagian dari kawasan Meratus UGG, yakni Banjarmasin, Banjarbaru, Barito Kuala, Banjar, Hulu Sungai Selatan dan Tapin.

Menurut Ariadi, mempertahankan status UNESCO tidak cukup hanya dengan menjaga keberadaan situs. Program nyata harus menyentuh tiga kekayaan utama Meratus, yakni biodiversity atau keanekaragaman hayati, geodiversity atau keragaman geologi, serta cultural diversity atau keragaman budaya.

Manfaat geopark juga harus dirasakan masyarakat, termasuk komunitas Dayak Meratus. Pengembangan UMKM, homestay hingga pemandu wisata menjadi bagian yang perlu diperkuat seiring pengelolaan kawasan.

“Di situ ada teman – teman Dayak Meratus. Harus ada kemanfaatan yang mereka rasakan dengan keberadaan UNESCO Global Geopark ini. UMKM berkembang, homestay juga harus berkembang, pemandu wisatanya juga harus dikembangkan,” jelasnya.

Ariadi menekankan pengembangan Meratus membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah kabupaten/kota, SKPD, swasta hingga asosiasi terkait.

Program pembangunan infrastruktur, telekomunikasi dan pelestarian lingkungan di kawasan Meratus diminta tidak berjalan sendiri-sendiri.

Kominfo, misalnya, memiliki peran menangani kawasan blank spot, sementara PUPR dibutuhkan untuk meningkatkan akses menuju kawasan terpencil.

Program Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan juga perlu diselaraskan dengan kebutuhan pengelolaan geopark.

“Semuanya punya program kerja di sekitar Pegunungan Meratus. Seyogianya harus disinergikan program kegiatan mereka,” katanya.

Selain menjaga status UNESCO, Pemprov Kalsel ingin pengembangan Meratus semakin diarahkan ke pasar internasional.

Ariadi menilai karakter Meratus berbeda dengan destinasi wisata massal. Kekayaan alam yang masih terjaga, keragaman hayati serta potensi penelitian dan pendidikan dinilai memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara, termasuk kalangan peneliti.

“Perlu ada promosi yang mengglobal. Tidak domestik lagi yang menjadi target kita, tetapi wisatawan mancanegara,” ujarnya.

Potensi riset, edukasi dan kekayaan plasma nutfah di Pegunungan Meratus, lanjut Ariadi, perlu semakin diperkenalkan secara internasional sehingga pengakuan UNESCO tidak hanya dipertahankan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. (SYA/RIW/EYN)

BWS Hidupkan Kembali Sungai Pekapuran

Banjarmasin – Setelah sekitar dua dekade tidak tersentuh pengerukan, Sungai Pekapuran, yang dikenal masyarakat sebagai Sungai Guring, di Kota Banjarmasin kini kembali ditangani.

Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III memperkuat penanganan sungai tersebut sebagai upaya mengembalikan fungsi aliran, memperkuat sistem tata air, serta mendukung pengendalian banjir di Kota Banjarmasin.

Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin saat melakukan peninjauan

Sejak Agustus 2026, BWS Kalimantan III bersama Pemerintah Kota Banjarmasin kembali melakukan pengerukan di kawasan Pekapuran Raya hingga Sungai Baru.

Pekerjaan dilakukan menggunakan excavator amphibi, yang memungkinkan penanganan endapan pada bagian alur sungai yang sulit dijangkau dengan peralatan konvensional.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengembalikan kapasitas aliran Sungai Pekapuran yang selama bertahun-tahun mengalami pendangkalan dan penyempitan.

Kepala BWS Kalimantan III Banjarmasin, Sandi Erryanto, bersama jajaran teknis secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang membutuhkan tindak lanjut.

Monitoring mencakup perkembangan pekerjaan, kondisi fisik di lapangan, kualitas pekerjaan, aspek keselamatan kerja, hingga berbagai kendala teknis selama pelaksanaan.

Penanganan Sungai Pekapuran menjadi penting karena merupakan salah satu bagian dari sistem tata air di kawasan Banjarmasin.

Pendangkalan dan penyempitan alur yang berlangsung dalam waktu panjang turut mengurangi kapasitas sungai mengalirkan air.

Sebelum penanganan diperkuat melalui dukungan BWS Kalimantan III, Pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan sejumlah langkah awal.

Di antaranya pembersihan sungai, pembongkaran bangunan yang berada di atas badan sungai, serta pengerukan pada sejumlah bagian alur yang terhubung dengan sistem Sungai Pekapuran.

Kini, langkah tersebut diperkuat melalui penanganan yang lebih terintegrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Setelah sekitar 20 tahun, pengerukan kembali dilakukan. Endapan yang selama bertahun-tahun memenuhi alur sungai mulai ditangani, membuka kembali ruang aliran Sungai Pekapuran agar fungsi tata airnya dapat dipulihkan secara bertahap.

Sandi Erryanto mengatakan, monitoring dan evaluasi lapangan dilakukan untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan perencanaan serta setiap persoalan dapat segera ditindaklanjuti.

“Monitoring dan evaluasi ini kami lakukan untuk melihat langsung perkembangan pekerjaan di lapangan, termasuk kondisi fisik, kualitas pekerjaan, serta kendala yang perlu segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Menurutnya, pengendalian banjir tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur. Keberlanjutan fungsi sungai juga membutuhkan pemeliharaan secara berkelanjutan serta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR menegaskan, bahwa penanganan sungai membutuhkan kolaborasi lintas kewenangan.

“Penanganan sungai tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Pemerintah kota melakukan apa yang menjadi kewenangannya, sementara dukungan pemerintah pusat melalui BWS Kalimantan III sangat penting untuk memastikan penanganan sungai berjalan secara lebih terintegrasi,” kata Yamin.

Penanganan Sungai Pekapuran juga tidak berhenti pada pengerukan. Upaya tersebut diarahkan untuk mengembalikan kapasitas aliran sungai dan menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir yang lebih luas, termasuk pengelolaan muka air serta dukungan infrastruktur pengendalian banjir.

Bagi Banjarmasin, sungai bukan sekadar bagian dari lanskap kota. Sungai merupakan bagian penting dari sistem tata air sekaligus ruang hidup masyarakat.

Karena itu, kembalinya pengerukan Sungai Pekapuran setelah sekitar dua dekade menjadi momentum penting. Bukan sekadar mengangkat endapan dari dasar sungai, tetapi juga membuka kembali ruang bagi sungai untuk menjalankan fungsinya.

Setelah 20 tahun, Sungai Pekapuran kembali ditata. Sungai yang lama mengalami pendangkalan kini perlahan kembali mendapatkan ruang untuk mengalir dan menjadi bagian dari upaya Banjarmasin memperkuat sistem tata air dan pengendalian banjir. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Resmi Digelar, 62 Tim Ramaikan Turnamen Mini Soccer Gubernur Cup 2026

Banjarmasin – Gubernur Muhidin diwakili Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin, membuka Open Turnamen Mini Soccer Gubernur Cup 2026, di lapangan Mini Soccer SKB Mulawarman Banjarmasin, Kamis (27/8).

Dalam sambutannya yang dibacakan Sekdaprov, Syarifuddin, Gubernur, Muhidin mengatakan, turnamen ini digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.

Ket foto : Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin

Festival mini soccer ini, juga menjadi ruang untuk mengembangkan bakat, keberanian, disiplin, dan semangat berkompetisi secara sehat.

Menurutnya, dalam olahraga, kemenangan memang menjadi salah satu tujuan. Namun, ada yang jauh lebih penting untuk ditanamkan, yaitu sportivitas, kerja sama, disiplin, tanggung jawab, dan sikap pantang menyerah.

“Sepak bola mengajarkan bahwa tidak ada seorang pemain yang dapat memenangkan pertandingan seorang diri. Setiap orang memiliki posisi dan peran masing-masing,” ucapnya.

Ketika semua mampu bekerja sama, saling percaya, dan bergerak menuju tujuan yang sama, maka sebuah tim akan menjadi kuat. Nilai nilai tersebut juga sangat relevan dalam kehidupan sehari hari.

“Membangun Kalimantan Selatan pun membutuhkan kerja bersama. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Kita membutuhkan dukungan masyarakat, dunia usaha, komunitas, organisasi olahraga, dan seluruh elemen banua,” jelas Gubernur.

Gubernur berpesan kepada para pelatih dan official, untuk bertugas membangun karakter, sportivitas, dan mental yang kuat bagi rekan rekan timnya.

“Kepada seluruh peserta, bermainlah dengan penuh semangat, tunjukkan kemampuan terbaik, hormati lawan, patuhi keputusan wasit, dan yang paling penting, nikmati prosesnya,” ucapnya.

Melalui kesempatan yang baik ini, lanjutnya, dengan berolahraga masyarakat Kalsel semakin sehat, aktif, produktif, dan memiliki generasi muda yang tangguh serta berprestasi.

“Semoga Festival Mini Soccer Open Turnamen Gubernur Cup ini tidak hanya menghasilkan juara, tetapi juga melahirkan persahabatan, pengalaman, serta kekompakan bagi seluruh peserta,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua KSMI Kalsel, Rahman mengatakan, Turnamen Mini Soccer Gubernur Cup tahun ini diikuti 29 tim SKPD serta 23 tim umum.

“Kami mengapresiasi keikutsertaan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Dari puluhan tim mini soccer SKPD yang mengikuti turnamen, salah satunya adalah Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu.

Kadis PMTSP Kalsel, Endri mengatakan, pihaknya berterimakasih kepada Gubernur Kalsel Muhidin yang telah memfasilitasi turnamen ini.

Dimana turnamen ini, mampu meningkatkan kekompakan serta jiwa sportivitas SKPD pemerintah provinsi.

“Dalam turnamen ini kami tidak mencari kemenangan, namun kebersamaan dan menjaga kebugaran tubuh dengan semangat olahraga,” ucapnya.

Hadir pada pembukaan turnamen, Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz, serta Kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (SRI/RIW/EPS)

BSI Perkuat Kolaborasi Layanan Syariah Bersama Pengadilan Tinggi di Kalimantan

Balikpapan – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah dengan menggandeng kerjasama dengan Pengadilan Tinggi di wilayah Kalimantan.

Komitmen ini ditandai dengan penandatangan perjanjian Kerjasama antara BSI dengan lima Lembaga negara yakni Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

“Kolaborasi ini menjadi keseriusan Perseroan mendorong penetrasi layanan syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi termasuk didalamnya digitalisasi sistem pembayaran transaksi yang mendorong pengelolaan keuangan lebih transparan dan realtime,” ujar Direktur Retail Banking BSI, Kemas Erwan Husainy.

Erwan menambahkan saat ini BSI telah dipercaya 24,3 juta nasabah. Harapannya kerjasama ini memberikan kemudahan bagi seluruh civitas di lingkungan Pengadilan Tinggi agar dapat menggunakan layanan syariah BSI dengan aman, mudah dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun.

Menurutnya, integrasi layanan keuangan syariah yang modern dengan lembaga peradilan dapat mendukung tata kelola yang semakin baik, mempermudah proses layanan dan pada akhirnya memperkuat kepercayaan masyarakat.

RCEO BSI Regional IX Kalimantan, Sefudin Suria Hidayat mengatakan, penandatanganan PKS dengan lima PTA menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem layanan syariah di Kalimantan.

“Lima Pengadilan Tinggi Agama di wilayah Kalimantan kini berada dalam satu semangat kolaborasi bersama BSI. Ini bukan hanya tentang layanan perbankan, tetapi bagaimana BSI bisa hadir memberikan solusi yang terintegrasi dan memberikan manfaat nyata bagi lembaga peradilan maupun masyarakat yang dilayaninya,” ujar Sefudin.

Menurut Sefudin, ruang kolaborasi yang dibangun juga menunjukkan bahwa layanan perbankan syariah mengambil peran dalam berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk ketika bersentuhan dengan proses hukum dan pemenuhan hak berdasarkan putusan pengadilan.

“Harapannya, kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan. Implementasinya harus semakin memudahkan, semakin aman dan memberikan kepastian bagi para pihak. BSI siap mendukung melalui layanan dan jaringan yang kami miliki dengan tetap berpegang pada prinsip syariah,” tambahnya.

Dalam forum yang sama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Muchlis menekankan, bahwa implementasi regulasi tersebut bukan hanya perubahan prosedural, tetapi menjadi bagian dari penguatan akses keadilan bagi konsumen jasa keuangan, termasuk dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.

Hadir dalam kegiatan ini diantaranya Ketua Muda Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Kepala Kantor Perwakilan OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, jajaran pimpinan lima Pengadilan Tinggi Agama. (RIW/EPS)

Antisipasi Tekanan APBD 2027, Pemprov Kalsel Dorong Relaksasi Aturan Belanja Pegawai,

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong pemerintah pusat mengevaluasi sejumlah kebijakan fiskal yang dinilai berdampak terhadap kemampuan daerah dalam mengelola anggaran, terutama terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum, bersama Komisi II DPR RI yang diikuti secara virtual oleh pemerintah daerah se-Indonesia, termasuk Pemprov Kalsel, dari Command Center Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Senin (8/6).

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra mengatakan, forum tersebut menjadi wadah bagi daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan yang muncul akibat kebijakan fiskal nasional, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Menurutnya, salah satu isu yang banyak disoroti daerah adalah ketentuan belanja pegawai yang dibatasi maksimal 30 persen dari APBD. Sementara pada saat yang sama sejumlah daerah mengalami penurunan pendapatan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

“Ada banyak daerah yang dalam rapat tadi menyampaikan belanja pegawainya sudah mencapai lebih dari 50 persen. Padahal ketentuannya maksimal 30 persen dan itu tentu menjadi perhatian karena harus dievaluasi,” katanya.

Ia menyebut beberapa kepala daerah bahkan menyampaikan kekhawatiran terhadap kemungkinan pengurangan tenaga kerja, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu maupun tenaga non-ASN, jika kondisi fiskal terus mengalami tekanan.

Meski demikian, Tantri memastikan kondisi tersebut belum terjadi di Kalimantan Selatan. Saat ini, porsi belanja pegawai Pemprov Kalsel masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan pemerintah.

Namun, Ia mengingatkan bahwa risiko serupa tetap perlu diantisipasi, terutama jika pendapatan daerah kembali mengalami penurunan pada tahun anggaran 2027.

“Posisi Kalimantan Selatan masih di bawah 30 persen. Tetapi kalau tidak dijaga dan pendapatan daerah turun sementara jumlah pegawai terus bertambah, ada kemungkinan belanja pegawai ikut meningkat melewati batas yang ditentukan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, sejumlah rekomendasi turut disampaikan kepada Komisi II DPR RI. Salah satunya adalah meminta sinkronisasi yang lebih kuat antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk percepatan penyaluran dana transfer yang menjadi hak daerah.

Menurut Tantri, stabilitas APBD sangat bergantung pada kepastian pendapatan daerah, sehingga keterlambatan atau penurunan dana transfer akan berdampak langsung terhadap ruang fiskal pemerintah daerah.

Selain itu, Pemprov Kalsel juga mendorong adanya relaksasi terhadap kebijakan batas belanja pegawai agar daerah memiliki ruang yang lebih fleksibel dalam menghadapi kondisi fiskal yang berbeda – beda.

“Kami berharap ada diskresi atau kebijakan yang dapat mengakomodasi kondisi daerah. Tujuannya agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja dan pelaksanaan pembangunan tetap berjalan dengan baik,” katanya.

Di tingkat daerah, Pemprov Kalsel berencana melakukan evaluasi terhadap program, kegiatan, serta struktur belanja penyusunan APBD 2027.

Langkah tersebut diambil, untuk memastikan anggaran benar-benar difokuskan pada program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Tantri menambahkan, pemerintah daerah juga akan menelaah kembali kebutuhan sumber daya manusia dan efektivitas belanja pegawai agar tetap sejalan dengan target pembangunan daerah.

“Ke depan kami akan menghitung secara cermat apa saja yang menjadi prioritas utama pembangunan. Dengan kondisi pendapatan yang diproyeksikan menurun hampir di seluruh daerah, pengelolaan anggaran harus semakin terukur dan tepat sasaran,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Tabungan dan DPK Tumbuh Positif, BSI Balikpapan Perkuat Kepercayaan Nasabah

Balikpapan – PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI Area Balikpapan, mencatat penguatan kinerja positif hingga akhir Mei 2026. Pertumbuhan tersebut tercermin dari meningkatnya dana pihak ketiga atau DPK, pertumbuhan tabungan, serta kinerja pawning atau gadai emas yang berhasil melampaui target posisi Mei 2026.

Hingga posisi 31 Mei 2026, total DPK BSI Area Balikpapan mencapai Rp9,11 triliun, tumbuh Rp148,65 miliar secara year to date dibanding posisi akhir Desember 2025.

Dari jumlah tersebut, tabungan menjadi salah satu produk utama yang menunjukkan pertumbuhan positif, yakni mencapai Rp5,43 triliun atau tumbuh Rp97,57 miliar secara year to date.

Pertumbuhan tabungan tersebut menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap BSI sebagai mitra transaksi dan penyimpanan dana.

Hal ini juga menjadi indikator bahwa layanan perbankan syariah semakin diterima masyarakat, baik untuk kebutuhan harian, pengelolaan keuangan keluarga, maupun aktivitas usaha.

Di sisi pembiayaan, BSI Area Balikpapan juga mencatat kinerja menonjol pada segmen pawning atau gadai emas. Hingga 31 Mei 2026, outstanding pawning BSI Area Balikpapan mencapai Rp1,03 triliun, tumbuh Rp217,10 miliar secara year to date.

Capaian ini telah melampaui target posisi Mei 2026 sebesar Rp962,53 miliar, dengan pencapaian 107,15 persen.

Secara total, pembiayaan BSI Area Balikpapan per 31 Mei 2026 mencapai Rp6,01 triliun, atau 97,12 persen dari target posisi Mei 2026 sebesar Rp6,19 triliun.

Total pembiayaan tersebut tumbuh Rp273,75 miliar secara year to date.

Regional CEO BSI RO IX Kalimantan, Sefudin Suria Hidayat mengatakan, pertumbuhan DPK, tabungan, dan pawning menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BSI terus menguat.

“Pertumbuhan tabungan dan DPK menunjukkan bahwa masyarakat semakin menjadikan BSI sebagai mitra utama dalam mengelola keuangan. Di saat yang sama, kinerja pawning yang melampaui target juga menunjukkan bahwa layanan gadai emas BSI semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Sefudin.

Menurutnya, BSI tidak hanya hadir sebagai lembaga keuangan untuk menyimpan dana, tetapi juga sebagai mitra yang menyediakan solusi keuangan syariah secara menyeluruh.

Mulai dari layanan transaksi, tabungan, pembiayaan, hingga solusi berbasis emas yang dapat digunakan untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif.

“Gadai emas BSI menjadi salah satu layanan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Produk ini dapat menjadi solusi likuiditas yang cepat, aman, dan sesuai prinsip syariah, baik untuk kebutuhan usaha, pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan keluarga,” jelasnya.

Sefudin menambahkan, pertumbuhan kinerja tersebut akan terus didukung melalui penguatan layanan, literasi keuangan syariah, dan perluasan akses kepada masyarakat.

BSI juga terus mendorong agar produk-produk syariah semakin mudah dipahami dan dimanfaatkan masyarakat luas.

“Kami ingin masyarakat melihat BSI sebagai mitra keuangan yang lengkap. Tidak hanya untuk menabung, tetapi juga untuk bertransaksi, merencanakan keuangan, mengembangkan usaha, hingga memanfaatkan emas sebagai instrumen keuangan yang produktif dan aman,” tambah Sefudin.

Dengan capaian tersebut, BSI Area Balikpapan optimistis dapat terus menjaga momentum pertumbuhan hingga periode berikutnya. Pertumbuhan tabungan, DPK, dan pawning menjadi modal penting untuk memperkuat peran BSI dalam mendukung kebutuhan keuangan masyarakat di wilayah Kalimantan Timur. (BSI-RIW/EPS)

Lampaui Target Mei 2026, Pawning BSI Balikpapan Tembus Rp1,04 Triliun

Balikpapan – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Area Balikpapan, mencatat kinerja positif pada segmen pawning atau gadai emas. Hingga Rabu (20/5) outstanding pawning BSI Area Balikpapan mencapai Rp1,04 triliun, melampaui target posisi Mei 2026 dengan pencapaian 108,37 persen.

Capaian tersebut menjadi salah satu penopang utama kinerja pembiayaan BSI Area Balikpapan. Secara year to date tumbuh Rp228,88 miliar. Dengan target posisi Mei sebesar Rp962,53 miliar, segmen pawning mencatat selisih positif sekitar Rp80,57 miliar.

Secara total, pembiayaan BSI Area Balikpapan per 20 Mei 2026 mencapai Rp6,02 triliun, atau 97,26 persen dari target posisi Mei 2026 sebesar Rp6,19 triliun. Total pembiayaan ini tumbuh Rp14,72 miliar secara MtD dan Rp282,25 miliar secara YtD.

Selain pawning, pembiayaan BSI Area Balikpapan juga ditopang segmen consumer sebesar Rp2,83 triliun, SME sebesar Rp1,68 triliun, dan mikro sebesar Rp461,81 miliar.

Namun, dari sisi pencapaian target, pawning menjadi segmen paling menonjol karena telah melampaui target bulanan.

Regional CEO BSI RO IX Kalimantan, Sefudin Suria Hidayat, mengatakan pertumbuhan pawning menunjukkan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap solusi keuangan syariah yang mudah, cepat, dan tetap aman.

“Pertumbuhan pawning di Area Balikpapan menjadi sinyal positif bahwa masyarakat semakin percaya terhadap layanan gadai emas BSI. Produk ini tidak hanya menjadi solusi likuiditas jangka pendek, tetapi juga bagian dari ekosistem emas syariah yang semakin relevan bagi kebutuhan masyarakat modern,” ujar Sefudin.

Menurutnya, gadai emas memiliki karakter yang dekat dengan kebutuhan masyarakat karena dapat digunakan untuk berbagai keperluan produktif maupun konsumtif, mulai dari kebutuhan usaha, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan keluarga.

Dengan prinsip syariah, layanan ini juga memberikan rasa aman bagi nasabah.

Kinerja pawning Balikpapan sejalan dengan penguatan bisnis emas BSI secara nasional. BSI sebelumnya mencatat total emas kelolaan mencapai 22,5 ton dalam satu tahun sejak layanan bullion bank diluncurkan.

BSI juga mengembangkan ekosistem emas yang terintegrasi, mulai dari perdagangan emas, simpanan emas, cicil emas, gadai emas, hingga BSI Gold.

Sefudin menambahkan, BSI RO IX Kalimantan akan terus memperkuat literasi kepada masyarakat agar produk emas syariah tidak hanya dipahami sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai bagian dari perencanaan keuangan.

“Kami ingin masyarakat melihat emas bukan hanya sebagai aset simpanan, tetapi juga sebagai instrumen keuangan yang dapat dikelola secara produktif, aman, dan sesuai prinsip syariah. Karena itu, BSI akan terus memperkuat layanan, edukasi, dan akses bagi masyarakat,” tambahnya.

Dengan capaian tersebut, BSI Area Balikpapan diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan pembiayaan hingga akhir bulan, sekaligus memperkuat posisi pawning sebagai salah satu motor utama kinerja bisnis di wilayah Kalimantan Timur. (RIW/EPS)

Exit mobile version