Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Gubernur, Muhidin, resmi melantik 11 Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel), Selasa (6/1), di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru.

Gubernur Muhidin mengatakan, pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan serta upaya memastikan kinerja birokrasi berjalan efektif dan profesional di tahun 2026.

Muhidin juga menegaskan jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik.

“Pejabat yang dilantik hari ini kami minta bekerja sebaik-baiknya. Jangan sampai menyalahgunakan wewenang atau jabatan. Ini menjadi perhatian serius kami,” tegasnya.

Muhidin menjelaskan, Pemprov Kalsel menerapkan sistem evaluasi kinerja secara berkala setiap enam bulan bagi seluruh pejabat struktural, mulai dari eselon IV hingga eselon II. Penilaian dilakukan berjenjang untuk memastikan kinerja organisasi berjalan selaras dan efektif.

“Setiap enam bulan kita evaluasi. Dari situ akan terlihat apakah pejabat tersebut masih cocok, perlu dibina, atau justru harus digeser,* ujarnya.

Menurutnya, kecocokan antara pimpinan dan bawahan menjadi faktor penting dalam penilaian. Kompetensi saja, lanjut Muhidin, tidak cukup jika tidak diiringi kemampuan membangun kerja sama dan kepemimpinan yang sehat.

“Walaupun pintar, kalau tidak bisa bekerja dengan bawahannya, tidak mungkin program di dinas itu berjalan maksimal. Ini yang terus kita perhatikan,” imbuhnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Noryadi, menyampaikan, bahwa dari struktur jabatan tinggi pratama, masih terdapat beberapa posisi yang belum terisi.

“Hari ini dilantik 11 Jabatan Tinggi Pratama. Sementara satu jabatan Kepala Dinas Dukcapil masih berproses di Kementerian Dalam Negeri dan menunggu keputusan Mendagri,” jelasnya.

Selain itu, terdapat sejumlah jabatan eselon II yang saat ini masih kosong, yakni Asisten I Setda Kalsel dan Kepala Dinas ESDM.

“Untuk jabatan yang masih kosong, saat ini belum berproses dan menunggu arahan Bapak Gubernur,” tambahnya.

Ia juga mengungkapkan, sepanjang tahun 2026 akan ada empat pejabat eselon II yang memasuki masa pensiun, masing-masing pada Februari, Maret, April, dan Mei, termasuk di Dinas Koperasi dan Kesbangpol.

Adapun daftar 11 Pejabat Tinggi Pratama yang Dilantik
Berikut daftar pejabat yang resmi dilantik Gubernur Kalimantan Selatan:

Noryadi – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel
Ronny Eka Saputra – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel
Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (PRPerkim) Kalsel
M. Yasin Toyib – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel
Dany Matera Saputra – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kalsel
Heru – Wakil Direktur Non Medik RSUD Ulin Banjarmasin
dr. Agung Ary Wibowo – Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Ulin Banjarmasin
Riandy Hidayat – Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalsel
Eddy Ilmansyah Jaya – Kepala Biro Perekonomian Setda Kalsel
Ma’ruf Rizani – Kepala Biro Umum Setda Kalsel
Fahrurazi – Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kalsel. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, mengunjungi Panti Sosial Bina Laras Budi Luhur Kalimantan Selatan, Selasa (6/1). Kunjungan tersebut dilakukan dalam memenuhi janji, untuk meninjau langsung kesiapan panti, mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

Dalam kunjungannya, Wakil Gubernur Hasnuryadi didampingi sejumlah pemain PS Barito Putera, sebagai bentuk kepedulian sekaligus motivasi bagi para penerima manfaat di panti sosial tersebut. Kehadiran rombongan disambut hangat pengelola panti dan para warga binaan.

Hasnuryadi Sulaiman mengatakan, kedatangannya ke Panti Sosial Bina Laras Budi Luhur, merupakan bentuk komitmen sekaligus pemenuhan janji yang pernah Ia sampaikan sebelumnya.

“Hari ini saya memenuhi janji untuk datang langsung ke sini. Saya juga sengaja mengajak beberapa pemain Barito Putera agar bisa berbagi semangat dan motivasi kepada saudara-saudara kita yang ada di panti ini,” ujar Hasnuryadi.

Dalam peninjauan tersebut, Wakil Gubernur melihat langsung kondisi sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat, hingga fasilitas pendukung kegiatan panti secara keseluruhan.

Hasnuryadi menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat memiliki peran penting dalam meningkatkan akses pendidikan, pembinaan karakter, serta kesejahteraan sosial bagi warga binaan.

Oleh karena itu, kesiapan lembaga sosial seperti panti menjadi faktor kunci keberhasilan program tersebut.

“Sekolah Rakyat ini bukan hanya soal pendidikan formal, tetapi juga pembinaan mental, karakter, dan kemandirian. Kita ingin memastikan semua berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata,” tutup Hasnuryadi.

Kunjungan ini diharapkan menjadi dorongan semangat bagi jajaran Panti Sosial Bina Laras Budi Luhur Kalimantan Selatan untuk mempersiapkan pelaksanaan Sekolah Rakyat secara maksimal, sehingga program tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. (MRF/RIW/RH)

BANJAR – Sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Provinsi Kalimantan Selatan, menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di Desa Sungai Rangas, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Minggu (4/1).

Plt Direktur RSGM Gusti Hasan Aman, drg. Mashuda menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi lintas sektor antarperangkat daerah dalam merespon kondisi darurat bencana. Menurutnya, kolaborasi ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan kondisi warga pascabanjir.

“Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako, nasi bungkus, serta obat-obatan yang ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak akibat genangan banjir yang melanda wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir,” ucapnya

Disampaikan Mashuda, penyaluran bantuan dilakukan langsung ke lokasi permukiman warga sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat. Terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan kesehatan.

“Ini bentuk komitmen pemerintah provinsi untuk hadir dan bergerak bersama dalam situasi kemanusiaan,” ujarnya

Mashuda menambahkan, keterlibatan RSGM Gusti Hasan Aman tidak hanya sebatas pelayanan kesehatan gigi dan mulut, tetapi juga berperan aktif dalam aksi sosial dan kemanusiaan, khususnya saat masyarakat menghadapi kondisi darurat seperti bencana banjir.

Sementara itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan turut mendukung kegiatan ini sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat terdampak, terutama dalam kondisi keterbatasan akses akibat banjir.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap, bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Desa Sungai Rangas serta memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial dalam menghadapi bencana alam,” tutupnya.

Untuk diketahui, sebelumnya secara tersendiri RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, memberikan bantuan paket sembako, nasi bungkus dan obat obatan, terhadap korban banjir di Desa Pemakuan Hulu RT 6 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, pada Sabtu (3/1). (RSGM.GUSTIHASANAMANKALSEL-NHF/RIW/RH)

BANJAR – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan menyeluruh bagi masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau langsung lokasi banjir dan pengungsian warga, Minggu (4/1).

Dalam kunjungannya, Mensos meninjau dapur umum, tempat pengungsian, serta berdialog langsung dengan warga terdampak. Ia menyampaikan penanganan kedaruratan dilakukan melalui kerja sama lintas sektor antara Kementerian Sosial, Pemerintah Kabupaten Banjar, TNI, dan Polri.

Mensos menjelaskan, selama masa kedaruratan, Kementerian Sosial menyalurkan berbagai bantuan logistik seperti makanan siap saji, pakaian, tenda, kasur, serta mendirikan dapur umum. Selain itu, layanan psikososial juga diberikan untuk membantu pemulihan mental dan emosional para pengungsi, khususnya kelompok rentan.

“Ini dilakukan agar kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi selama berada di pengungsian, sampai masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelasnya.

Mensos yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan, bahwa bantuan Kementerian Sosial disalurkan sesuai arahan Presiden dan memiliki skema yang jelas. Untuk korban meninggal dunia akibat bencana, pemerintah memberikan santunan sebesar Rp15 juta kepada ahli waris.

Sementara bagi korban luka berat, pemerintah menyalurkan bantuan tali asih sebesar Rp5 juta per orang.

“Ini adalah bentuk kehadiran negara kepada warga yang terdampak langsung oleh bencana,” tegasnya.

Setelah masa tanggap darurat berakhir, penanganan akan berlanjut ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Gus Ipul menjelaskan, bantuan perbaikan rumah akan diberikan berdasarkan hasil asesmen tingkat kerusakan, baik rusak berat, sedang, maupun ringan.

Penyaluran bantuan perbaikan rumah akan dilakukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Apabila rumah belum bisa langsung dibangun kembali, pemerintah akan menyiapkan Hunian Sementara (Huntara).
Sementara jika memungkinkan, warga akan diarahkan langsung ke Hunian Tetap (Huntap).

Ketika warga mulai menempati Huntara atau Huntap, Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan lanjutan berupa bantuan isian rumah sebesar Rp3 juta per keluarga, untuk mengganti perabotan rumah tangga yang rusak atau hanyut akibat banjir.

Selain itu, pemerintah memberikan jaminan hidup sebesar Rp450.000 per orang per bulan selama tiga bulan, guna membantu pemenuhan kebutuhan dasar keluarga terdampak selama masa pemulihan.

“Besaran bantuan disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. Bantuan jaminan hidup diberikan selama tiga bulan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, setelah masa awal pemulihan, Kementerian Sosial juga akan menyalurkan bantuan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga, berdasarkan hasil asesmen lanjutan. Bantuan ini bertujuan mendorong pemulihan ekonomi keluarga terdampak agar dapat kembali mandiri.

Mensos menegaskan, bantuan isian rumah dan pemberdayaan ekonomi diberikan satu kali, sementara jaminan hidup diberikan setiap bulan selama tiga bulan.

“Semua bantuan ini diberikan setelah warga masuk ke hunian sementara atau hunian tetap, dengan mekanisme yang jelas dan terukur,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Banjar, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan serta perhatian langsung Menteri Sosial kepada warga terdampak banjir.

Ia menyebutkan, di Kecamatan Sungai Tabuk terdapat sekitar 1.400 jiwa yang terdampak banjir dan telah menerima bantuan dari Kementerian Sosial.

“Semoga dengan kehadiran beliau, permasalahan warga saat ini dapat segera teratasi,” tutupnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Sepanjang tahun 2025 lalu, Pemprov Kalsel berhasil melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana perdesaan di 7 kabupaten, sekaligus memperkuat program peningkatan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi warga perdesaan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Iwan Ristianto, melalui Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama menjelaskan, perbaikan sarana dan prasarana perdesaan yang dilakukan, meliputi pembangunan dan peningkatan akses jalan desa, jembatan kecil, drainase, serta sejumlah fasilitas pendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Program ini menyasar tujuh kabupaten di Kalimantan Selatan yang membutuhkan penguatan infrastruktur dasar untuk menunjang mobilitas dan konektivitas antarwilayah.

“Pembangunan sarana prasarana perdesaan ini sangat penting untuk membuka keterisolasian wilayah, memperlancar aktivitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di desa,” jelas Andie, saat ditemui dikantornya, Senin (5/1).

Selain fokus pada infrastruktur fisik, Dinas PMD Kalsel juga secara simultan meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan dan penerapan PHBS di wilayah perdesaan. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan dan perbaikan sarana sanitasi dasar, penyediaan akses air bersih, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat desa mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan keluarga.

Menurut Andie, peningkatan kualitas sanitasi tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik semata, tetapi juga membutuhkan perubahan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong peran aktif pemerintah desa, kader kesehatan, dan masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

“Perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama. Dengan sanitasi yang baik dan kesadaran PHBS yang meningkat, kita berharap angka penyakit berbasis lingkungan di desa dapat ditekan,” lanjut Andie.

Ke depan, Pemprov Kalsel melalui Dinas PMD akan terus melanjutkan program pembangunan sarana prasarana perdesaan dan peningkatan sanitasi secara bertahap.

Program tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah, agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat desa.

“Dengan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta penguatan sanitasi dan PHBS, diharapkan desa-desa di Kalimantan Selatan semakin maju, mandiri, sehat, dan berdaya saing, sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” tutup Andie. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Menandai berakhirnya libur panjang, PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) tutup Posko Angkutan Udara Periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pada Senin (5/1).

Gelaran Apel Penutupan Posko Angkutan Udara Terpadu Nataru 2025/2026 dihadiri para peserta posko yang terdiri dari InJourney Airports dan stakeholder terkait lainnya seperti TNI, Polri, Basarnas, Imigrasi, Maskapai, dan ground handling.

Prosesi ini dipimpin langsung General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor. Berlokasi di Exhibition Hall Kedatangan Domestik Bandara Internasional Syamsudin Noor. Posko yang sudah digelar sejak 15 Desember 2025 hingga 04 Januari 2026 ini, resmi ditutup.

“Apresiasi dan terima kasih saya sampaikan mewakili manajemen InJourney Airports atas segala upaya terbaik dan dedikasi para petugas Posko, baik tim internal InJourney Airports maupun eksternal selama periode natal dan tahun baru berlangsung. Selama 21 hari digelar, dilaporkan operasional berjalan dengan lancar dan zero accident”, terang Stephanus Millyas Wardana, General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Tiga pekan digelar, sebanyak 198.699 penumpang telah dilayani di Bandara Internasional Syamsudin Noor melalui 1.667 perjalanan udara. Pada kesempatan ini, tercatat 1.569 ton kargo, telah didistribusikan melalui bandara kebanggaan Banua. Adapun destinasi favorit para pengguna jasa pada kesempatan ini adalah Jakarta (CGK).

“Secara umum, kami sangat bersyukur dapat menjadi bagian dari cerita dan perjalanan para pengguna jasa sepanjang periode libur panjang ini. Ke depannya, kami dengan sepenuh hati siap memberikan customer journey yang berkesan kepada para pengguna jasa bandara melalui fasilitas dan pelayanan petugas bandara yang profesional dan ramah”, tutup Millyas. (AngkasaPura-RIW/RH)

BANJARMASIN – Bencana banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan, akibat curah hujan tinggi yang berlangsung dalam waktu lama. Bahkan meluapnya air sungai diperparah pendangkalan serta sumbatan alur sungai, sehingga daya tampung air semakin menurun.

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, akhir pekan tadi menyampaikan, perlunya terobosan kebijakan yang berorientasi jangka panjang. Salah satu solusi yang dinilai paling rasional adalah relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai, kawasan yang selama ini menjadi titik rawan banjir.

Dalam sepekan terakhir, laporan banjir terus meningkat dari berbagai daerah, meliputi Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, hingga Kabupaten Banjar.

“Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya terkait langkah strategis agar banjir tidak terus berulang setiap tahun,” ungkapnya

Supian HK menilai, relokasi ke kawasan yang lebih aman dan memiliki elevasi lebih tinggi, tidak hanya bertujuan mengurangi dampak banjir, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pencegahan bencana secara menyeluruh.

“Ini harus dirancang secara matang dan terencana, baik dari sisi anggaran, tata ruang, maupun aspek sosial masyarakat,” jelasnya

Lebih lanjut Supian HK menambahkan, pihaknya siap mendorong pembahasan lintas sektor agar kebijakan penanganan banjir dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Relokasi tentu membutuhkan perencanaan yang serius. Ini harus dibahas bersama seluruh pihak terkait agar penanganan banjir benar-benar maksimal dan tidak terus berulang.

Selain relokasi permukiman, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta pemerintah kabupaten dan kota untuk mengalokasikan anggaran khusus normalisasi sungai.

“Normalisasi penting untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai jalur aliran air menuju laut,” tutupnya

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan penanganan banjir secara komprehensif demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Menindaklanjuti informasi yang beredar di masyarakat terkait “super flu”, maka Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan klarifikasi resmi terkait virus influenza tersebut.

Dalam keterangan persnya, Jumat (2/1), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, dr. Diauddin menegaskan, bahwa istilah super flu merupakan sebutan media untuk Influenza A (H3N2 subclade K), yang masih termasuk influenza musiman.

“Deteksi virus ini merupakan hasil surveilans rutin penyakit pernapasan yang dilakukan pemerintah,” urainya.

Hingga saat ini, menurut Diauddin, tidak ditemukan bukti ilmiah bahwa virus tersebut lebih berbahaya atau lebih mematikan dibandingkan flu biasa.

Apalagi, sebagian besar kasus menunjukkan gejala ringan hingga sedang, dan dapat sembuh dengan penanganan standar.

“Sistem kesehatan di Kalsel dan Indonesia saat ini dalam kondisi siaga dan terkendali,” tegasnya.

Meski begitu, Diauddin mengingatkan, ada kelompok yang perlu lebih waspada terhadap “super flu” ini. Yakni anak – anak, lansia, ibu hamil, dan orang dengan penyakit penyerta.

“Sekali lagi kami imbau masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan gunakan masker bila sedang flu/batuk,” tambahnya.

Selain itu, Diauddin juga mengingatkan masyarakat untuk mencuci tangan secara rutin, istirahat cukup dan menjaga daya tahan tubuh, dan segera ke fasilitas kesehatan bila gejala memberat.

*Vaksin influenza tetap dianjurkan untuk mengurangi risiko keparahan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Diauddin meminta masyarakat untuk tidak panik, namun tetap waspada, dan hanya mengikuti informasi dari sumber resmi. (DinkesKalsel-RIW/RH)

BANJAR – Harapan akhirnya datang bagi warga Desa Sungai Madang RT 08 dan RT 09 serta Desa Gudang Hirang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Masyarakat yang selama ini belum pernah menerima bantuan pemerintah, kini mendapatkan perhatian melalui penyaluran bantuan dari Gubernur Kalimantan Selatan, Jumat (2/1).

Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan melalui Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, sebagai wujud kepedulian dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memastikan pemerataan bantuan sosial, khususnya bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir.

Plt Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, drg. Mashuda, melalui rilisnya menyampaikan, bantuan yang disalurkan berupa paket sembako dan nasi bungkus, ditujukan langsung kepada warga yang selama ini luput dari pendataan bantuan.

Kehadiran bantuan ini disambut hangat masyarakat, yang mengaku baru pertama kali menerima perhatian langsung dari pemerintah provinsi.

“Kami ingin memastikan bahwa bantuan benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan, terutama warga yang selama ini belum tersentuh bantuan pemerintah. Ini adalah bentuk kepedulian sekaligus amanah yang kami jalankan dari Gubernur Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Mashuda menegaskan, RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel tidak hanya berperan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, namun juga hadir sebagai bagian dari solusi sosial di tengah masyarakat, khususnya pada saat kondisi darurat dan bencana.

“Penyaluran bantuan ini tidak hanya bersifat simbolis, namun menjadi bagian dari upaya nyata menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya

Penyaluran bantuan dari Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin ini, diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak banjir, sekaligus memperkuat kehadiran pemerintah provinsi di tengah masyarakat hingga ke wilayah – wilayah yang selama ini belum banyak tersentuh program bantuan.

Salah seorang warga, Amin, penerima bantuan,
mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mereka berharap bantuan serupa dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan, khususnya di daerah rawan banjir di Kabupaten Banjar.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel menegaskan komitmennya, untuk terus hadir, peduli, dan bergerak cepat dalam membantu masyarakat, serta memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah.
(RSGMGUSTIHASANAMANKALSEL–NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang Ketiga Tahun 2025, sekaligus Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun 2026, pada Jumat (2/1). Kegiatan dirangkai penyerahan BK Award sekaligus hasil reses masing-masing anggota dewan Kalsel, melalui perwakilan fraksi-fraksi.

Kepada sejumlah wartawan, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menyampaikan, rapat paripurna ini menjadi momentum evaluasi kinerja DPRD sepanjang tahun 2025, sekaligus menandai dimulainya kembali agenda kerja dewan pada tahun sidang 2026. Khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

“Pergantian masa sidang itu berlangsung khidmat, namun tetap sarat makna evaluasi dan harapan,” ucapnya Jumat (2/1)

Disampaikan Supian HK, pihaknya juga memberikan penghargaan berupa BK Award. Penghargaan ini menjadi simbol apresiasi terhadap anggota dewan yang dinilai konsisten menjaga integritas, etika, serta marwah lembaga perwakilan rakyat.

“BK Award ini menjadi pengingat bahwa kerja politik tidak hanya diukur dari produktivitas kebijakan, tetapi juga dari sikap dan keteladanan,” jelasnya

Supian HK berharap, dengan dibukanya Masa Sidang I Tahun 2026, DPRD Provinsi Kalsel diharapkan melangkah dengan semangat baru, lebih responsif, berintegritas, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat Banua.

“Kinerja dan kontribusi yang menonjol 2026 nantinya, harus mampu dalam menjalankan tugas, fungsi, hak, serta wewenang sebagai anggota DPRD,” tutup Supian

Adapun tujuh anggota DPRD Kalsel yang mendapatkan penghargaan BK Award yaitu, Athaillah Hasbi, Rahimullah, Firman Yusi, Ilham Noor, Habib Hamid Bahasyim, Dirham Zain, serta Halida Novia Sari. (ADV-NHF/RIW/RH)