Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin, diwakili Sekretaris Daerah Prov. Kalsel Roy Rizali Anwar, menghadiri acara Dies Natalis ke-65 Universitas Lambung Mangkurat di Auditorium ULM, Banjarbaru, pada Kamis (21/9) pagi.

Dihadiri ribuan mahasiswa dari berbagai fakultas, acara Dies Natalis ke-65 ULM dengan tema “Bersinergi dan Kolaborasi untuk ULM yang Bermartabat” itu, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan mars Unlam, mars Bergerak dan mengheningkan cipta bagi para pahlawan dan para pendiri Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam sambutan tertulisnya, Paman Birin mengungkapkan, di usia ke-65 tahun Universitas Lambung Mangkurat, telah banyak memberikan sumbangsih besar terhadap kemajuan Kalimantan Selatan selama ini.

“Saya atas nama pribadi dan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat ulang tahun ke-65 untuk ULM, dan mengucapkan terima kasih atas sumbangsih besarnya terhadap pembangunan dan kemajuan Kalimantan Selatan hingga bisa seperti sekarang,” ujarnya

Paman Birin juga menyampaikan, bahwa Kalimantan Selatan saat ini memiliki posisi strategis sebagai Gerbang Ibukota Nusantara.

Secara geografis, Kalsel terletak di tengah kedua kawasan, yaitu Kalimantan Timur yang ditetapkan sebagai IKN, dan Kalimantan Tengah yang ditetapkan menjadi food estate.

Untuk itu, Paman Birin berharap kepada generasi muda Banua, khususnya mahasiswa ULM untuk mengambil kesempatan dalam mendorong dan mempertegas posisi Kalimantan Selatan sebagai gerbang IKN, melalui kontribusinya terhadap bidang-bidang pembangunan. Baik itu di sektor pertanian, pendidikan, ekonomi, dan keahlian masing-masing.

Dirinya juga mempertegas, bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada tahun-tahun mendatang, sehingga pemerintah mencanangkan cita-cita Indonesia emas 2045.

“Tahun 2045 juga merupakan tahun di mana IKN ditargetkan menjadi 10 besar liveable city / kota layak huni. Maka dari itu, sudah menjadi tugas pengajar ULM untuk menyiapkan mahasiswa – mahasiswinya, agar mampu beradaptasi, memiliki mental tangguh dan berdaya saing tinggi, di era yang serba dinamis dan tidak dapat diprediksi ini,” tambahnya lagi.

Sementara itu, Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Ahmad Alim Bachri, saat menyampaikan paparannya mengatakan, hingga saat ini ULM setidaknya sudah memiliki 114 Program Studi, 11 Fakultas, 1 Program Pascasarjana, 37 ribu mahasiswa, 1.400 dosen dan 1.000 karyawan.

“Alhamdulillah, pada usia 65 tahun ini, Civitas Akademika Universitas Lambung Mangkurat secara terus menerus melakukan pembenahan diri dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara, khususnya bagi Banua Kalimantan Selatan yang kita cintai ini,” paparnya.

Menurut Ahmad, saat ini ULM tengah mempersiapkan untuk memiliki pusat penelitian lahan basah dan mangrove yang luasnya 629 hektar di Kabupaten Kotabaru. Diharapkan dengan adanya pusat penelitian ini, nantinya ULM akan mewujudkan dirinya sebagai perguruan tinggi satu-satunya di dunia, yang memiliki pusat penelitian lahan basah dan mangrove terbesar di dunia.

Pada acara tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menyerahkan hibah kepada Universitas Lambung Mangkurat sebesar Rp3.344.000.000.

Pada acara tersebut juga hadir Keluarga pendiri ULM, Dewan Pengawas BLU ULM, Ketua Alumni ULM, Kapolda, Danrem 101/Antasari dan tokoh-tokoh agama. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)

BATOLA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Sosial bersinergi dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel melakukan penyerahan secara simbolis Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Program ini dilaksanakan di Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala (Batola), pada Rabu (20/9) tersebut sebagai salah satu upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Provinsi Kalsel.

Penyerahan dilakukan langsung Ketua TP PKK Kalsel, Raudatul Jannah Sahbirin Noor didampingi Pj Bupati Batola, Mujiyat beserta Pj Ketua TP PKK Batola, Suharyanti dan turut hadir Sandi Fitrian Noor, putra Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

Ketua TP PKK Kalsel, Raudatul Jannah atau biasa disapa Acil Odah dalam sambutannya mengatakan program bantuan RS-RTLH ini merupakan keberhasilan dari sinergitas antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta seluruh elemen pendukung termasuk TP PKK dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

“Alhamdulillah, terimakasih kepada semua pihak yang bersinergi, usaha kita selama ini membuahkan hasil dan di Sungai Lumbah ini bisa dibangun 8 unit, Masya Allah. Tidak hanya rumah, isi dan perabotnya juga ada bahkan sembakonya, ulun sungguh sangat bersyukur, mudah-mudahan berkah dan semoga tidak 8 KPM ini saja, harus ada lagi KPM di Desa Sungai Lumbah ini kedepannya, Aamiin,” katanya.

Acil Odah menambahkan, dengan adanya bantuan RS-RTLH ini diharapkan dapat meningkatkan seluruh aspek dalam kehidupan keluarga KPM.

“Tentu saja harapannya kualitas kehidupan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan bisa meningkat, intinya seluruh aspek dikehidupan dari KPM bisa meningkat,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Prov Kalsel Muhammadun, melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kalsel, Gusnanda Effendi mengatakan dibawah kepemimpinan Gubernur Kalsel Paman Birin, Kalsel berhasil menurunkan angka kemiskinan paling signifikan, menduduki nomor 2 paling rendah angka kemiskinannya se Indonesia, setelah Provinsi Bali. Kemudian, di tahun 2023 ini pihaknya memberikan fokus khusus untuk Kabupaten Barito Kuala dengan memberikan tambahan bantuan rumah.

“Disamping yang kita kerjakan di seluruh Kabupaten/Kota, kita juga menambahkan bantuan RS-RTLH di Kab Batola sebanyak 8 buah rumah karena tingkat kemiskinan ekstrim lumayan tinggi,” terangnya.

Gusnanda mengungkapkan bantuan tambahan 8 rumah tersebut juga termasuk dengan peralatan rumah tangga seperti karpet plastik, kasur, rak piring, gorden, sprei, bantal, guling, sapu, serok, bak sampah, ember dan gayung. Sehingga masyarakat yang menempati rumah tersebut sudah benar-benar siap huni.

“Selain pemberian bantuan rumah yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni, kita juga diberikan bantuan sembako kepada 22 keluarga di Kab Batola selama satu tahun serta kita berikan Usaha Ekonomi Produktif Perorangan (UEP-P) kepada 10 orang,” tambahnya.

Lanjutnya, Kabupaten lainnya pun sebenarnya turut masuk dalam angka kemiskinan ekstrem seperti Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), akan tetapi karena kemampuan anggaran yang terbatas, sehingga Pemprov Kalsel melihat angka yang paling tinggi yaitu Batola.

“Dari hasil rilis kemarin oleh BKKBN, Provinsi Kalsel menempai nomor dua paling rendah tingkat kemiskinan ekstrem setelah Provinsi Bali, akan tetapi kita tidak boleh terlena dan tetap harus memberikan bantuan dalam rangka untuk menambah pendapatan keluarga dan mengurangi pengeluaran,” terangnya.

Sementara itu, Istiyana perwakilan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengaku senang dan bersyukur keluarganya mendapatkan bantuan dari Pemprov dan TP PKK Kalsel.

“Alhamdulillah, rumah kami sekarang menjadi layak huni, bahkan perabotan rumah tangga hingga sembako kami dibantu, terimakasih Paman Birin, Acil Odah, Dinas Sosial bahkan Bapak Bupati, keluarga kami sangat bersyukur,” tuturnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2023, Provinsi Kalimantan Selatan dari hasil rilis yang disampaikan oleh BKKBN merupakan salah satu Provinsi yang termasuk kemiskinan ekstrimnya masih ada, terutama di Kabupaten Batola. Oleh karenanya, Pemprov Kalsel fokus untuk menurunkan angka kemiskinan dengan berbagai macam pemberian bantuan kepada masyarakat. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka membangun sinergisitas program kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bidang Kebudayaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Koordinasi Kebudayaan Tahun 2023.

Kepada wartawan, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Hadeli Rosyaidi, setelah membuka kegiatan, mengatakan, Rapat Koordinasi Kebudayaan, sangatlah tepat dilaksanakan, guna menyamakan persepsi mengenai Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Hasil ini nanti, dapat memberikan keterpaduan dalam upaya melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

“Rakor digelar selama dua hari pada tanggal 20-21 September 2023,” ucapnya

Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel, Raudati Hildayati, menjelaskan, Rapat Koordinasi Kebudayaan Tahun 2023 ini bertujuan untuk mendukung program Pemerintah, terkait konsep dan gagasan pokok-pokok pikiran kebudayaan dengan mengidentifikasi permasalahan terkini dari perkembangan kebudayaan baik di tingkat Kabupaten dan Kota. Ia berharap, Kebudayaan ini dapat terus maju dan berkembang di Banua.

“Budaya merupakan proses suatu cara hidup berkembang yang diwariskan dari generasi ke generasi,” jelasnya

Disampaikan Raudati, Rakor Kebudayaan ini, ada beberapa materi yang dibahas yaitu tentang kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, dilanjutkan penjelasan terkait Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTb), kemudian Cagar Budaya, dan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

“Kami diskusi Sinkronisasi Program dan Pemajuan Kebudayaan,” tutupnya

Rapat Koordinasi Kebudayaan Tahun 2023 ini, dibuka secara resmi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammaddun, yang diwakili Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Hadeli Rosyaidi, didampingi Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel, Raudati Hildayati, Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman Disdikbud Kalsel, Arry Risfansyah, Kasi Kesenian Disdikbud Kalsel, Sunjaya Adhiarso, bertempat di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Rabu (20/9) siang.

Untuk diketahui, Rakor Kebudayaan Tahun 2023 telah dihadiri dari, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XII KaltengSel, Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan Lutfi Syaifuddin, perwakilan Dinas Kebudayaan dari 13 belas Kabupaten/Kota, dan komunitas Seniman serta Budayawan. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – BUMDes Expo 2023 se Kalsel kembali digelar. Lapangan Dr Murjani Banjarbaru menjadi lokasi penyelenggaraan selama lima hari, dimulai pada 13 – 17 Oktober.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, Faried Fakhmansyah, melalui Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady, menuturkan, untuk kesiapannya tinggal menunggu hari pelaksanaan. Terlebih, pihaknya sudah menunjuk tim acara yang dipercayakan sepenuhnya ke Event Organizer (EO).

“Sebelumnya kan acaranya itu di Banjarmasin. Nah, supaya ini mampu menampung banyak orang kita pilih di ruang terbuka. Karena pangsa pasarnya BUMDes ini desa dan aksesnya bisa lebih mudah,” ujarnya, Rabu (20/9).

Kegiatan BUMDes Expo 2023 se Kalsel mengusung tema ‘Dari Desa Untuk Kalsel Maju’ itu bakal menampilkan sejumlah pertunjukkan tarian khas dan hiburan musik.

“Lima hari itu akan ada penampilan musisi lokal banua dan pertunjukan tarian khas tradisional dari sejumlah desa sebagai bentuk hiburan bagi masyarakat yang datang,” ungkapnya.

Meski demikian, dirinya membeberkan, kegiatan tersebut tak hanya soal musik dan kreativitas dalam menari. Melainkan juga akan memperkenalkan produk olahan dan kerajinan khas masing-masing daerah.

“Nanti juga ada puluhan stand yang disiapkan untuk menunjang kegiatan ini termasuk ada Food Festival, Bazzar dan Talkshow seputar apa itu BUMDes,” beber Agus.

Tujuan dilaksanakannya itu, ia mengungkapkan, ingin mendongkrak perekonomian mereka melalui penyelenggaraan BUMDes Expo. Di hari terakhir acara, nantinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel bakal mengumumkan BUMDes terbaik untuk tahun 2023.

“Hari puncaknya nanti kita akan memberikan anugerah atau penghargaan untuk BUMDes terbaik tahun ini,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Dalam rangka Penyusunan Instrumen Digital Leadership di Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalsel belum lama ini menerima kunjungan dari Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas). Kunjungan tersebut diterima Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar bersama sejumlah Kepala SKPD terkait seperti Diskominfo Kalsel, Bappeda Provinsi Kalsel Inspektorat Provinsi Kalsel, dan SKPD terkait lainnya.

Sekda Provinsi Kalsel, diwakili Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, M Muslim mengatakan, pada kunjungan tersebut Pemerintah Provinsi Kalsel bersama Wantiknas melaksanakan rapat kordinasi terkait dengan komitmen percepatan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Dalam upaya untuk percepatan penerimaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dibahas pada pertemuan tersebut salah satunya perlu dibentuk Dewan TIK daerah yang melibatkan beberapa stakeholder yang nantinya dapat memberikan masukan terkait dengan transformasi SPBE ini,” ucap Muslim melalui sambungan telpon, Rabu (20/9).

Muslim menambahkan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel telah membentuk Dewan TIK daerah sejak beberapa tahun yang lalu.

“Untuk Dewan TIK Daerah kita sudah bentuk, namun ke depan akan kita lakukan sejumlah revisi sesuai dengan masukan dari Wantiknas agar perena mereka bisa lebih optimal,” lanjut Muslim.

Tranformasi pemerintahan berbasis digital sendiri memiliki dampak positif khususnya terhadap pelayanan publik di berbagai bidang bagi masyarakat Banua. Dengan adanya digital ini akan memberikan dampak kepada pelayan yang lebih cepat, transparan dan lebih mudah bagi masyarakat Kalsel. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalsel resmi melantik tiga Penjabat (Pj) Bupati di gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel pada Rabu (20/9). Adapun tuga Pj Bupati yang dilantik tersebut, yakni Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel Syamsir Rahman menjadi Pj Bupati Tanah Laut, Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Kalsel Hermansyah menjadi Pj Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel Syarifuddin menjadi Pj Bupati Tapin.

Dalam sambutannya Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengucapkan selamat atas pelantikan tiga Penjabat Bupati. Jabatan tersebut merupakan suatu amanah yang yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya.

“Penjabat Bupati yang diangkat berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini mencerminkan komitmen kita untuk memilih individu yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan integritas yang sesuai untuk mengemban tugas ini, ” ungkap Sahbirin Noor.

Pj Bupati yang baru saja dilantik diharapkan, agar segera bergerak, bekerja pada amanah barunya untuk menyejahterakan masyarakat.

“Kita doakan bersama penjabat yang baru dilantik selalu diberikan Allah kemudahan dan sukses hingga akhir jabatan,” tutup Sahbirin Noor.

Sementara itu, usai Pelantikan Pj Bupati, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin selaku Pj Bupati Kabupaten Tapin mengatakan, sesuai dengan arahan Gubernur Provinsi Kalsel selama menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Tapin, dirinya akan fokus pada penurunan angka stunting, kemiskinan, pengangguran, karhutla, dan lainnya.

“Sesuai dengan arahan Gubernur setelah kita turun ke daerah kita akan menyesuaikan dengan tugas yang diberikan kepada kita,” ucap Syarifuddin.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kalsel Syamsir Rahman selaku Pj Bupati Kabupaten Tala, yang menyebutkan bahwa dirinya sudah Bergerak sesuai dengan arahan Gubernur Kalsel, bahkan sebelumnya pihaknya telah menyalurkan air bersih ke beberapa titik untuk menanggulangi dampak dari musim kemarau.

“Menghadapi kekeringan akibat kemarau ini kami telah mendistribusikan air bersih. Dan agar kekeringan ini tidak terulang, di tahun depan kita akan memprioritaskan ketersediaan air bersih utamanya di daerah Takisung, Panyipatan, dan Kurau” Sahut Syamsir Rahman.

Syamsir juga mengaku telah memetakan apa saja yang perlu di lakukan selama menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Tala, untuk itu dalam waktu dekat ini dirinya akan melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda Kabupaten Tala.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalsel Hermansyah selaku Pj Bupati Kabupaten HSS mengungkapkan, pihaknya siap melaksanakan amanah yang diberikan dengan sebaik mungkin. Dia menjelaskan bahwa dirinya akan fokus untuk melaksanakan program pengentasan stunting, pengendalian inflasi, pembangunan infrastruktur, dan pencegahan karhutla di Kabupaten HSS.

“Kita akan sinergikan visi misi Gubernur Kalsel dengan pemerintah pusat khususnya berkaitan dengan program yang menjadi fokus kita. Besok saya akan laksanakan Rapat Koordinasi dengan Kepala SKPD dan Forkompimda setempat terkait dengan program kerja ke depan, semoga apa yang kita lakukan bisa menjadi yang terbaik bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” tutup Hermansyah. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan apresiasi terhadap penjelasan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Hal itu sebagaimana yang disampaikan salah satu fraksi DPRD Kalsel, yaitu Fraksi Golkar dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Muhammad Yani Helmi, pada rapat paripurna DPRD Kalsel, Rabu (20/9).

Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini mengharapkan kepada Pemprov dan DPRD Kalsel bersama-sama terus berjuang di pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan terhadap pelaksanaan program yang dapat dibiayai pemerintah pusat sehingga meringankan beban yang bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Lebih-lebih Provinsi Kalsel sebagai pintu gerbang Ibukota Nusantara sehingga mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat, khususnga mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan perbaikan sumber daya manusia serta seluruh urusan wajib yang menjadi tanggungjawab penyelenggaraan pemerintah di daerah,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Fraksi PKS DPRD Kalsel dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Gusti Rosyadi Elmi, yang mana Fraksi PKS mengapresiasi atas struktur/postur Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD Kalsel 2024, yang disampaikan oleh Gubernur Kalsel sebesar Rp10,048 trilyun rupiah. Sedangkan Belanja Daerah pada Rancangan APBD 2024 yang dianggarkan sebesar Rp10,3 trilyun. Pada posisi penerimaan pembiayaan, yaitu pada jenis pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dianggarkan sebesar Rp108,7 milyar dan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp57,4 milyar.

“Semoga apa yang dianggarkan semuanya menjadi sarana fokus untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat banua,” harapnya.

Setelah pembacaan pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kalsel, rapat dilanjutkan dengan agenda tanggapan/jawaban Gubernur Kalsel yang dibacakan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Suparmi.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalsel menyampaikan bahwa saran dan masukan dari Fraksi-fraksi DPRD Kalsel akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam penyusunan Rancangan APBD 2024 yang berorientasi untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Untuk diketahui, rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripudin didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Mariana serta dihadiri anggota DPRD Kalsel, pejabat SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan Forkopimda. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Setelah sebulan vakum, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menggelar Operasi Pasar Murah pada September 2023 ini. Kota Banjarmasin menjadi lokasi kedua pelaksanaan Operasi Pasar, Rabu (20/9) di Siring 0 Kilometer Banjarmasin.

Hari pertama Operasi Pasar Murah ini, langsung disambut antusias warga kota Banjarmasin, yang sudah mengantre sejak pukul 07.00 WITA. Tidak hanya di satu stand saja, antrean panjang terjadi pada semua stand SKPD lingkup pemerintah provinsi, yang mengikuti kegiatan ini. Antrean paling panjang, adalah untuk pembelian beras Bulog.

Dari sekian banyak produk pangan yang dijual pada Operasi Pasar Murah kali ini, daging sapi segar menjadi primadona pembeli. Terbukti, hanya dalam waktu kurang lebih 1 jam saja, daging segar langsung habis terjual.

“Ulun (saya) datang sekitar jam setengah 7 tadi, tidak lama sudah habis saja 100 kilogram,” papar Fitriani, pedagang daging Sentra Antasari Banjarmasin, yang diminta berdagang selama 3 hari di Operasi Pasar Murah TPID Provinsi.

Kepada Abdi Persada FM Fitriani menuturkan, daging sapi yang Ia bawa, dijual dengan harga 110 ribu rupiah per kilogram, atau 40 ribu rupiah lebih murah dibanding pasar.

“Dapat subsidi 40 ribu dari Dinas Perkebunan dan Peternakan,” ujarnya lagi.

Karena tidak ada pembatasan pembelian, Fitriani mengaku menjual daging sesuai permintaan pembeli. Termasuk mereka yang memborong hingga 20 kilogram.

Selain daging sapi, komoditas telur ayam juga menjadi favorit pembeli di stand Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel. Harga yang ditawarkan, adalah 40 ribu rupiah per rak atau sebanyak 30 butir telur. Dalam sekejap, produk pangan inipun langsung habis terjual.

Sementara itu, di stand Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, produk ikan segar menjadi incaran para pembeli. Hal itu karena subsidi yang diberikan terbilang besar, sehingga harganya jauh lebih murah dibanding pasar.

“Subsidi paling besar 25 ribu rupiah untuk ikan Haruan. Di pasar harganya sudah 40 ribu, di sini kami jual seharga 15 ribu rupiah per kilogram,” ujar plt Kasi P2HP Dislutkan Provinsi Kalsel, Arif Indrajaya.

Untuk memudahkan pembeli ikan segar, pada Operasi Pasar Murah kali ini, Dislutkan Provinsi menyiapkan 2 orang yang bertugas membersihkan ikan. Mereka berdua sudah dibayar 100 ribu rupiah per orang per hari.

“Kalau ada yang mau memberi lagi, silahkan saja, seikhlasnya,” tambah Arif.

Antrean panjang juga terlihat di stand Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi serta Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel. Keduanya menjual paket sembako, dengan harga subsidi.

Contohnya paket sembako yang dijual Dinas Perdagangan, dibanderol dengan harga 66 ribu rupiah. Dengan harga itu, pembeli sudah mendapatkan 2 liter minyak goreng, dan masing – masing 2 kilogram gula pasir dan tepung terigu. (RIW/RDM/RH)

HULU SUNGAI SELATAN – Dalam mewujudkan peningkatan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), khususnya pengembangan pada Usaha Mikro, Bank Kalsel lakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten HSS meluncurkan Program Bunga Numasera pada Senin (18/9) di Pendopo, Hulu Sungai Selatan. 

Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Program Bunga Numasera oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, Siti Erma dengan Kepala Cabang Kandangan, M. Louthfi Rahmany, yang disaksikan Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin dengan Bupati HSS, H. Achmad Fikry.

Bupati Hulu Sungai Selatan, H. Achmad Fikry mengucapan terima kasih atas dukungan Bank Kalsel terhadap Pemkab HSS dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui para pelaku usaha kecil dan menengah.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Bank Kalsel atas dukungan untuk para pelaku UMKM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengembangkan usahanya. Dan kabar gembira untuk Masyarakat yang berdomisili di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada hari ini telah diluncurkan Program Bunga Numasera atau pinjaman tanpa bunga. Berharap dengan adanya program ini benar-benar bisa dimanfaatkan, sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat akan meningkat” ungkap Fikry.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengatakan, pada hari ini telah dilaksanakan penandatanganan Kerjasama Program Bunga Numasera dengan Pemkab, dalam rangka penguatan modal usaha mikro dan usaha kecildi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

“Alhamdulillah dengan adanya Program Bunga Numasera ini, diharapkan para pelaku usaha di Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar memanfaatkan program ini dan segera datang langsung ke kantor Bank Kalsel terdekat untuk permohonan pinjamannya, ”ucap Fachrudin. (ADV-RIW/RDN/RH)