Provinsi Kalsel – Laman 18 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Sektor Informal Masih Mendominasi, Wamenaker: Pemuda Perlu Ciptakan Lapangan Kerja Baru

Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan, generasi muda perlu mengambil peran aktif dalam menciptakan lapangan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan nasional, terutama tingginya peran sektor informal serta kebutuhan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Ia menyampaikan, bahwa struktur ketenagakerjaan Indonesia saat ini masih didominasi sektor informal, dengan lebih dari 155 juta angkatan kerja berada di sektor tersebut, sementara jutaan lainnya belum terserap di pasar kerja.

Kondisi ini mendorong perlunya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, khususnya di kalangan pemuda.

“Generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari angka statistik, tetapi mampu menunjukkan kemampuan melalui tindakan nyata,” ujar Afriansyah saat memberikan sambutan pada pelantikan Biru Muda Project bertajuk “UNWRAP: From Potential to Impact Conference 2026” di Jakarta, Sabtu (2/5).

Menurutnya, kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri masih menjadi tantangan utama yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja.

Oleh karena itu, diperlukan transformasi menyeluruh dalam pembangunan sumber daya manusia agar lebih adaptif terhadap perubahan.

Dalam konteks tersebut, generasi muda didorong untuk tidak hanya berorientasi sebagai pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang melalui inovasi, kewirausahaan, dan pemanfaatan teknologi.

“Generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi melalui penciptaan peluang kerja baru, terutama di era digital,” katanya.

Afriansyah menambahkan, bahwa penguatan ekosistem ketenagakerjaan terus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, serta media.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Ketenagakerjaan pada 2026 menetapkan empat pilar strategis, yaitu penguatan pelatihan vokasi melalui skilling dan reskilling, pengembangan Talent and Innovation Hub (TIH), perluasan akses pelatihan termasuk bagi penyandang disabilitas, serta peningkatan produktivitas melalui Labor Productivity Clinics.

Selain itu, pengembangan talenta juga dilakukan melalui pendekatan inkubasi untuk mendorong lahirnya wirausaha digital baru.

Upaya ini diharapkan dapat menciptakan pelaku ekonomi mandiri yang inovatif, termasuk di sektor ekonomi kreatif dan industri hijau.

“Seluruh program tersebut merupakan bagian dari strategi terintegrasi untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing global,” ucap Afriansyah. (KemenakerRI-RIW/EPS)

May Day 2026: Komitmen Negara Melindungi Pekerja Hingga ke Tengah Lautan

Jakarta – Pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Pemerintah Indonesia secara resmi mengundangkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 untuk meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188, tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.

Langkah strategis ini diambil untuk memastikan bahwa setiap awak kapal perikanan memiliki hak atas kondisi kerja yang layak, setara dengan standar internasional.

“Melalui ratifikasi ini, negara memastikan kehadirannya tidak hanya di darat, tetapi hingga ke tengah lautan luas untuk melindungi seluruh awak kapal, termasuk mereka yang bekerja di kapal-kapal berukuran kecil,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (2/5).

Menaker mengatakan, pemerintah menyadari bahwa sektor penangkapan ikan merupakan salah satu jenis pekerjaan yang memiliki risiko tinggi. Selain itu, isu ini juga bersinggungan langsung dengan hukum yang berlaku di berbagai negara. Oleh karenanya, diperlukan standar hukum yang kuat untuk melindungi para awak kapal.

“Dengan ratifikasi ini, Indonesia kini berdiri sejajar dengan negara-negara maritim maju lainnya dalam menegakkan standar hak asasi manusia di laut lepas,” ujarnya.

Menaker menjelaskan, melalui ratifikasi Konvensi ILO No.188, pelindungan yang diberikan mencakup aspek-aspek mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap pihak.

Pertama, persyaratan usia minimum. Pemilik kapal atau pengusaha perikanan harus memastikan standar usia dan kesehatan awak kapal sebelum mulai bekerja.

Kedua, adanya Perjanjian Kerja yang mewajibkan adanya kontrak tertulis yang transparan agar hak-hak pekerja memiliki kepastian hukum.

Ketiga, Kesejahteraan di Kapal. Awak kapal harus mendapat jaminan ketersediaan akomodasi dan makanan yang layak selama awak kapal bertugas di laut.

Keempat, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Pihak kapal harus memberikan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja serta akses perawatan medis yang memadai di atas kapal.

“Tak hanya itu, melalui ratifikasi ini kita ingin memastikan awak kapal mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang adil dan memadai,” jelasnya.

Menaker menambahkan, ratifikasi ini juga menjadi instrumen penting bagi Indonesia dalam memerangi praktik kerja paksa serta bentuk – bentuk pekerjaan terburuk bagi anak di sektor perikanan.

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip hak dasar di tempat kerja, Indonesia berkomitmen menciptakan ekosistem industri perikanan yang bersih dari eksploitasi.

“Ini adalah sejarah baru. Melalui ratifikasi ini, kita ingin memastikan bahwa saudara-saudara kita yang bekerja di laut tidak lagi merasa bekerja sendirian. Negara hadir untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan martabat mereka sebagai pekerja,” tegasnya.

Konvensi ini diadopsi pada 14 Juni 2007 di Jenewa dan merupakan revisi dari berbagai konvensi lama untuk memperluas jangkauan perlindungan bagi jutaan awak kapal perikanan di seluruh dunia.

Ratifikasi konvensi ini menjadi kado dari Presiden Prabowo Subianto pada peringatan May Day 2026, sebagai komitmen negara untuk melindungi seluruh pekerja/buruh di mana pun mereka bekerja.

“Selanjutnya, dengan penguatan dari regulasi nasional yang sudah ada, kita akan mengawal bersama implementasi dari Konvensi ILO 188 ini,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

GenRe 2026 Banjarbaru, Wujudkan Generasi Unggul dan Berprestasi

Banjarbaru – Energi muda, semangat kolaborasi, dan keberanian untuk membawa dampak positif mewarnai pelaksanaan Grand Final Apresiasi Duta Generasi Berencana (GenRe) Kota Banjarbaru Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan, Senin (27/4).

Kegiatan yang diselenggarakan DP3APMP2KB Kota Banjarbaru ini menjadi wadah bagi generasi muda Banjarbaru untuk menunjukkan potensi terbaik mereka sebagai pelopor, pendidik sebaya, sekaligus agen perubahan di tengah masyarakat.

Mengangkat tema “Rise with Passion, Inspire with Vision: Banjarbaru Emas in Action”, ajang ini hadir sebagai ruang pembentukan karakter, kepemimpinan, dan kepedulian sosial bagi remaja.

Sebanyak 10 finalis terbaik berhasil melaju ke babak grand final setelah melewati berbagai tahapan seleksi dari total 43 peserta.

Dalam prosesnya, para finalis tidak hanya dinilai dari kemampuan akademik, tetapi juga kemampuan komunikasi, kepemimpinan, wawasan, hingga kepedulian terhadap isu-isu remaja dan sosial.

Kepala DP3APMP2KB Kota Banjarbaru, Erma Epiyana Hartati menyampaikan, bahwa para finalis yang berhasil berdiri di panggung grand final merupakan representasi generasi muda pilihan yang diharapkan mampu membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya.

“Kalian adalah yang terbaik dari yang terbaik. Selempang yang akan dikenakan bukan sekadar simbol, tetapi tanggung jawab besar sebagai agen perubahan,” ujarnya.

Erma juga menekankan pentingnya kehadiran generasi muda yang mampu menjadi teladan, menyampaikan edukasi positif kepada teman sebaya, serta aktif mengambil peran dalam menghadapi berbagai tantangan remaja di era digital saat ini.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarbaru, Rizana Mirza, yang hadir mewakili Wali Kota Banjarbaru, mengajak para finalis untuk memanfaatkan pengaruh dan platform yang dimiliki secara bijak, untuk menyebarkan nilai-nilai positif kepada masyarakat.

“Gunakan platform yang kalian miliki baik di dunia nyata maupun di media sosial untuk menyebarkan virus-virus kebaikan. Jadilah pilar pendidik sebaya dan konselor sebaya yang tangguh,” pesannya.

Melalui ajang ini, diharapkan lahir generasi muda Banjarbaru yang tidak hanya unggul dalam prestasi, tetapi juga memiliki karakter, integritas, dan kepedulian sosial yang mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat dan masa depan Kota Banjarbaru. (DP3APMP2KBJB-RIW/EPS)

Kalsel Dukung Kebangkitan Sepak Bola Putri

Banjar – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi pelaksanaan MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Banjarmasin Seri 2 2025 – 2026 yang diselenggarakan Bayan Peduli di Green Yakin Soccer Field, Banjar, pada 30 April hingga 3 Mei, yang telah menemukan juara.

Pada KU 10, SDN Pagatan Besar sukses menjadi juara, usai menang 1-0 atas SDN Sungai Andai 4. Sementara pada KU 12, SDN Sungai Lulut 1 berhasil menaiki podium tertinggi setelah menundukkan SDN Telaga Biru 1 dengan skor 1-0.

Ket foto : Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman

MilkLife Soccer Challenge Banjarmasin Seri 2, 2025 – 2026 diikuti 661 peserta pelajar putri dari 49 Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar (SD) yang berasal dari Banjarmasin dan sekitarnya.

Mereka tergabung dalam 62 tim yang terdiri dari atas 30 tim KU 10 dan 32 tim KU 12.

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang juga menjabat sebagai Ketua Asprov PSSI Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, yang menyaksikan secara langsung partai final pada Minggu (3/5), menyambut gembira terselenggaranya MilkLife Soccer Challenge di Banjarmasin.

Menurutnya, turnamen ini menjadi jawaban putri Banjarmasin yang memiliki minat tinggi di bidang sepak bola, tapi masih minim turnamen.

“Kita mencari bibit-bibit terbaik supaya sepak bola putri mampu menorehkan prestasi membanggakan di masa depan. Perlu diingat tugas utama adik-adik adalah belajar, tapi salah satu modalnya adalah hidup sehat ditopang dengan berolahraga dan gizi cukup,” ucap Hasnuryadi.

Wagub Hasnuryadi juga mengajak orang tua dan guru, untuk tidak hanya fokus pada prestasi instan, namun menyiapkan putrinya menjadi sumber daya manusia unggul menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung kesuksesan turnamen ini,” ucap Hasnuryadi.

Sementara itu, Direktur PT Bayan Resources Tbk, Merlin, mengaku terkesan dengan antusiasme peserta maupun dukungan dari berbagai stakeholder terhadap MilkLife Soccer Challenge, yang baru pertama kalinya hadir di Banjarmasin.

Merlin menegaskan, pihaknya bersama Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife yang menggagas turnamen ini, memiliki komitmen kuat untuk menumbuhkan kecintaan terhadap sepak bola sedari dini yang dinilai mampu membangun karakter, sportivitas, serta memperkuat kerja sama tim dan disiplin.

“Gelaran perdana MilkLife Soccer Challenge di Banjarmasin, mendapat sambutan positif dari banyak pihak. Hal itu terlihat dari jumlah peserta yang terlibat mencapai 661 siswi. MLSC adalah salah satu program yang sangat tepat untuk mencetak atlet sepak bola putri masa depan. Mudah – mudahan ini menjadi titik awal pembinaan yang lebih terukur, berkelanjutan, dan lebih terarah. Sesuai dengan visi Bayan Peduli ‘Berkarya Nyata, Bangun Bangsa’ kami harap semakin banyak srikandi sepak bola masa depan yang kelak membanggakan Tanah Air,” ujar Merlin.

Sedangkan, Head Coach MilkLife Soccer Challenge, Jacksen F Tiago menilai, bahwa upaya pengembangan sepak bola putri di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan, membutuhkan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, khususnya terkait penyediaan wadah pembinaan maupun kompetisi usia dini.

Melanjutkan semangat yang telah ditunjukkan pada gelaran sebelumnya di Samarinda, MilkLife Soccer Challenge tidak hanya hadir sebagai kompetisi, tetapi juga bagian dari proses pembinaan berjenjang yang membuka peluang bagi talenta-talenta putri untuk berkembang dan terpantau.

“Seperti yang kita lihat pekan lalu di Samarinda, antusiasme dan potensi pemain putri di Kalimantan sangat besar. Ini harus terus dijaga dengan menyediakan lebih banyak ruang latihan dan kompetisi yang konsisten. Tujuan MilkLife Soccer Challenge hadir di sini adalah untuk pemassalan sepak bola putri di Banjarmasin. Kami mengimbau agar dalam waktu dekat lebih banyak SSB yang fokus kepada pembinaan pemain putri,” ujar Jacksen.

Seperti diketahui, Banjarmasin juga dipastikan akan ambil bagian di ajang MilkLife Soccer Challenge All-Stars 2026 – 2026 yang dijadwalkan berlangsung 24 hingga 28 Juni 2026 di Kudus, Jawa Tengah, menghadapi perwakilan dari 11 kota lainnya. (HumasBayan-SRI/RIW/EPS)

Peringati May Day 2026, Ini Harapan Gubernur Muhidin

Banjarmasin – Pemprov Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menjamin upah yang layak. Selain itu, Pemprov juga terus berusaha menjaga komunikasi dan kolaborasi, sehingga hubungan pekerja dengan pengusaha terjalin dengan baik, tidak ada tindakan sewenang-wenang.

“Jadi kalau ada investor yang ingin masuk ke Kalimantan Selatan, dia harus berjanji untuk mensejahterakan pekerja di Kalimantan Selatan,” ujar Gubernur Kalsel, Muhidin di hadapan ribuan buruh saat memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2026, Minggu (3/5) di kawasan Kilometer 0 atau depan Kantor Gubernur Kalsel di Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin.

Ket foto : Gubernur Kalsel Muhidin saat menyerahkan potongan pertama nasi tumpeng kepada salah satu ketua Serikat Buruh di Kalsel

Gubernur bersyukur, selama ini hubungan tripartit (pekerja -pengusaha – pemerintah) terjalin dengan baik dan selalu dikomunikasikan jika ada sesuatu yang menjadi masalah.

Gubernur juga memberikan ruang untuk para investor yang berniat melakukan kegiatan usaha.

“Semoga perusahaan di Kalsel ini tidak kekurangan bahan baku, sehingga usahanya tetap lancar,” ujar gubernur lagi.

Lanjut dikatakan gubernur, peringatan May Day yang dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, mulai senam bersama dan pembagian doorprize, pasar murah, hingga layanan kesehatan gratis ini, memang dirancang untuk menghadirkan kebersamaan sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Di momentum peringatan May Day ini, dilibatkan tiga pihak yakni pekerja, pengusaha/badan usaha dan pemerintah yang sudah seharusnya membangun kerjasama dan kebersamaan.

Sementara itu, Ketua panitia penyelanggara May Day 2026 sekaligus Ketua DPD Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalsel, Misdi melaporkan, peringatan May Day tahun ini diawali dengan senam bersama para buruh dan masyarakat sekitar 2.000 orang, dan pembagian doorprize dari sejumlah donatur, antara lain KADIN, Bank Kalsel, APINDO, PT Bangun Banua, dan PT Ambapers.

Kegiatan juga diisi dengan pasar murah yang melibatkan sejumlah SKPD lingkup Pemprov Kalsel yakni Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Bulog, KADIN, dan pelaku usaha lain dengan total 20 stan.

“Kegiatan peringatan May Day ini diharapkan menciptakan semangat kebersamaan dan solidaritas di kalangan buruh dan pihak terkait,” ucap Misdi.

Selanjutnya, Misdi selaku Ketua KSBSI bersama Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel Zulfikar, dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel, Sadin Sasau, menyampaikan pernyataan sikap buruh/pekerja.

“Pernyataan sikap ini sebagai bentuk aspirasi dan kepedulian terhadap nasib kita, buruh di Kalsel,” tegas Sadin Sasau.

Poin pernyataan sikap dimaksud adalah, memperjuangkan upah yang layak, perlindungan hak pekerja seperti jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, menolak kerja tak layak seperti kontrak dan outsourcing yang tidak ada kejelasan bagi pekerja, dan mendorong penegakan hukum aparat atas pelanggaran kepada pekerja. (Biroadpim-SRI/RIW/EPS)

Pastikan Program Tepat Sasaran, Diskominfo Siapkan Integrasi Data Berbasis NIK

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), terus mempercepat penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai langkah strategis, mewujudkan integrasi data antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selama ini masih berjalan sendiri-sendiri.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi DTSEN yang digelar Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Rabu (29/4).

Kegiatan ini diikuti berbagai perangkat daerah terkait, untuk memperkuat sinergi dan pemahaman dalam pengelolaan data.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim melalui Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah menyampaikan, bahwa proses awal penguatan DTSEN telah dilakukan melalui pendaftaran dan aktivasi akun yang melibatkan Bappeda dan Diskominfo Kalsel.

*Kasi Statistik Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhammad Hidayatullah*

“Alhamdulillah, pendaftaran akun DTSEN yang melibatkan Bappeda dan Diskominfo Kalsel sudah selesai dilakukan. Akun tersebut juga telah diaktivasi, dan selanjutnya akan kami tindak lanjuti melalui pengisian data yang diperlukan,” ujarnya.

Menurutnya, aktivasi akun tersebut menjadi langkah awal penting dalam memperbaiki tata kelola data di Kalimantan Selatan, sekaligus menjawab tantangan belum terintegrasinya data sektoral di sejumlah SKPD.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih banyak data antar perangkat daerah yang belum saling terkoneksi.

Oleh karena itu, kehadiran Portal Data Kalimantan Selatan diharapkan mampu menjadi penghubung kebutuhan data lintas sektor, termasuk dalam mendukung implementasi DTSEN.

“Perkembangan saat ini menunjukkan masih banyak data di beberapa SKPD yang belum saling terintegrasi. Kami berharap kehadiran Portal Data Kalimantan Selatan dapat menjembatani kebutuhan data antar-SKPD, khususnya dalam mendukung DTSEN,” tambahnya.

Selain persoalan integrasi, Ia juga menyoroti masih adanya keterbatasan pemahaman teknis di tingkat pelaksana.

Kondisi ini dinilai menjadi salah satu kendala optimalisasi sistem, sehingga kegiatan sosialisasi dan koordinasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman serta menyamakan persepsi antarinstansi.

Ke depan, Pemprov Kalsel menargetkan integrasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga seluruh kebutuhan data lintas sektor dapat terhubung dalam satu sistem yang terpadu.

“Kami berharap DTSEN dapat mengoneksikan kebutuhan data lintas sektor, termasuk sektor kesehatan, berbasis NIK penduduk. Dengan demikian, data pada KTP dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, cukup menggunakan NIK seperti halnya sistem pada sektor perpajakan,” pungkasnya.

Melalui integrasi data yang semakin kuat, pemerintah optimis berbagai intervensi program, khususnya di bidang sosial dan kesehatan, dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/APR)

Soroti Keamanan Program MBG, DPRD Minta Pengawasan Diperketat

Banjarmasin – DPRD Kalimantan Selatan menyoroti pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul temuan makanan yang dinilai tidak layak konsumsi belum lama ini.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Kamis (30/4) mengatakan, aspek kualitas dan keamanan makanan harus menjadi prioritas utama dalam program tersebut.

Menurutnya, temuan di lapangan menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengelolaan program, meskipun pihak terkait telah mengakui kekurangan tersebut dan berkomitmen melakukan evaluasi.

“Program ini sangat baik untuk mendukung gizi anak dan meringankan beban orang tua. Namun, pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan dan kesehatan,” ucapnya kepada wartawan.

Supian HK menilai, pengawasan perlu diperkuat secara menyeluruh, baik dari sisi pengelola, pengawas internal, maupun instansi terkait lainnya. Hal ini penting agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Selain itu, DPRD juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan. Peran aktif publik dinilai mampu menjadi kontrol tambahan untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan tetap terjaga.

“Kalau ada temuan di lapangan, harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai program yang tujuannya baik justru menimbulkan dampak negatif,” jelasnya.

*Siswa siswi mengkonsumsi MBG sumber foto google*

Lebih lanjut Supian HK menambahkan, program MBG sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi anak, sekaligus membantu mengurangi beban ekonomi keluarga.

Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sistem pengelolaan yang baik dan pengawasan yang konsisten.

DPRD Kalsel berharap, ke depan pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih optimal dengan perbaikan sistem, peningkatan kualitas distribusi, serta pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi.

“Dengan demikian, manfaat program benar – benar dirasakan masyarakat, tanpa menimbulkan risiko kesehatan bagi para penerima manfaat,” pungkasnya. (NHF/RIW/APR)

El Nino Ancam Perpanjang Kemarau, BPBD Kalsel Tekankan Langkah Mitigasi

Banjarbaru – Fenomena El Nino diperkirakan akan memperpanjang musim kemarau di Kalimantan Selatan, dan berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat ancaman bencana tidak hanya terbatas pada karhutla, tetapi juga banjir.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, baru-baru ini menjelaskan, bahwa perubahan pola cuaca yang tidak menentu menuntut adanya kesiapsiagaan berkelanjutan dari seluruh pihak.

Menurut Ronny, dua potensi bencana utama yang harus diantisipasi bersama adalah banjir dan kebakaran hutan serta lahan.

Ia mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana sewaktu-waktu.

“Risiko bencana di daerah kita merupakan ancaman nyata yang harus dihadapi bersama. Kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk meminimalisir dampaknya,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, lanjutnya, terus meningkatkan berbagai upaya pencegahan, mulai dari pemantauan wilayah rawan hingga penguatan koordinasi lintas sektor.

“Sinergi antara pemerintah, aparat, relawan, dan masyarakat dinilai sangat penting untuk memastikan penanganan bencana dapat berjalan secara efektif,” sahut Ronny.

Di sisi lain, BPBD Kalsel juga menekankan pentingnya perubahan cara pandang terhadap penanggulangan bencana.

Selama ini, kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan masih sering dianggap sebagai beban biaya. Padahal, menurut Ronny, mitigasi justru merupakan investasi jangka panjang yang memberikan manfaat besar.

Ia menjelaskan, secara global setiap satu rupiah yang diinvestasikan dalam mitigasi bencana dapat menghemat hingga empat sampai tujuh rupiah dalam biaya penanganan darurat dan pemulihan.

“Hal ini menunjukkan bahwa langkah pencegahan jauh lebih efisien dibandingkan penanganan saat bencana sudah terjadi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, BPBD Kalsel terus mendorong penguatan kapasitas relawan serta pengembangan sistem peringatan dini sebagai bagian dari strategi mitigasi.

Selain itu, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.

Ronny menegaskan bahwa upaya penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan pemerintah semata, melainkan membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

“Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan dampak bencana di Kalimantan Selatan dapat diminimalisir, sekaligus meningkatkan keselamatan masyarakat dan ketahanan daerah dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin dinamis,” tutup Ronny. (MRF/RIW/APR)

Hadiri Peringatan Hari Buruh Internasional, Ini Pesan Gubernur Muhidin

Banjarmasin – Gubernur, Muhidin bersama Forkopimda Kalsel, mengikuti kegiatan Cooling System dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional atau Mayday 2026 yang diinisiasi Polda Kalsel, Rabu (29/04) di halaman Polresta Banjarmasin.

Panitia penyelanggara peringatan May Day 2026, juga menyediakan layanan kesehatan gratis, mulai cek gula darah, kolesterol, dan asam urat, hingga aksi sosial donor darah para buruh/pekerja dan tukang ojek online (ojol).

Kemudian, seluruh peserta yang hadir juga mendapatkan bingkisan paket sembako. Penyerahan secara simbolis diberikan kepada lima perwakilan unsur pekerja, termasuk para driver ojol.

Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei.

Kapolda berharap momentum May Day dapat dirayakan secara damai dan membawa semangat kebersamaan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah.

“Melalui bakti sosial ini, kami ingin membantu meringankan beban ekonomi para buruh dan masyarakat di tengah tantangan yang ada, sekaligus menciptakan suasana peringatan Hari Buruh yang aman dan kondusif,” ujarnya kepada wartawan.

Sementara itu, Gubernur Muhidin mengapresiasi prakarsa jajaran Polda Kalsel, melaksanakan kegiatan yang dihadiri sekitar 1.500 buruh atau pekerja di Kalsel.

Gubernur berharap, kesejahteraan para buruh terus meningkat dan upah dapat selalu disesuaikan dengan UMP, melalui diskusi bersama unsur tripartit yakni pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

Menandai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan pemotongan nasi tumpeng oleh Gubernur Kalsel, Muhidin, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK yang diserahkan kepada masing-masing ketua persatuan pekerja/buruh. yakni KSPSI, KSBSI, dan FSPMI.

Pada kesempatan itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Kalsel, Sadin Sasau, atas nama seluruh pekerja, menyampaikan aspirasi buruh terkait sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja.

Pihaknya meminta agar sistem outsourcing dapat dihapuskan, karena berdampak pada ketidakpastian kerja, upah yang rendah, minimnya jaminan sosial, serta buruh rentan mengalami PHK tanpa pesangon.

Terkait kegiatan, Ia dan seluruh unsur serikat pekerja, menyambut baik kegiatan yang menurutnya tidak hanya menjadi ajang berbagi, tetapi juga wadah penyampaian aspirasi buruh untuk memperjuangkan kesejahteraan di momentum May Day tahun ini. (Biroadpim-SRI/RIW/EPS)

TingKatkan Mutu Layanan Geriatri,Kemenkes RI Gelar Bimtek di RSUD Ulin Banjarmasin

Banjarmasin – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (Lansia) dan Geriatri di Aula 1 Lantai 7,Gedung Ulin Tower RSUD Ulin Banjarmasin, Rabu (29/4). Kegiatan dibuka Pimpinan Layanan Klinis Kemenkes RI Nurhefi, didampingi Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Ulin Banjarmasin Agung Wibowo, serta Perwakilan Dinkes Kalsel Sri Wahyuni.

Nurhefi menjelaskan, kegiatan ini merupakan pembinaan dari Kemenkes RI terhadap layanan lansia dan geriatri di rumah sakit di Kalimantan Selatan, salah satunya RSUD Ulin Banjarmasin.

Ket foto : Pimpinan Layanan Klinis Kemenkes RI Nurhefi

“Kemenkes bertugas memberikan pembinaan kepada rumah sakit daerah, untuk peningkatan layanan geriatri,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Selain itu, lanjutnya, Kemenkes RI juga melakukan revisi pedoman pelayanan geriatri. Dimana diharapkan, revisi ini akan menjadi SOP di RSUD Ulin Banjarmasin.

“Kemenkes RI terus melakukan perbaikan aturan yang dapat menjadi prosedur pelaksanaan,” ucapnya.

Nurhefi berharap, Bimtek Geriatri ini dapat terus dilaksanakan, sehingga layanan kesehatan untuk lanjut usia terus mengalami peningkatan kedepannya.

“Kemenkes RI berharap, Bimtek layanan geriatri ini dapat terus dilaksanakan di daerah daerah lainnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nurhefi menyampaikan, pemerintah memberikan layanan tersebut secara gratis melalui BPJS.

“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini,” ucap Nurhefi.

Sementara itu, Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Ulin Banjarmasin, Agung Wibowo mengatakan, saat ini RSUD Ulin Banjarmasin, sudah memiliki layanan Geriatri. Namun fasilitas ini tetap memerlukan peningkatan pelayanan untuk pasien lanjut usia.

“Di RSUD Ulin sudah memiliki layanan tersebut, tinggal ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Jika selama ini Geriatri menuju layanan khusus, namun saat ini layanan khusus yang menuju Geriatri. Dengan artian pasien Geriatri diam di tempat para dokter yang akan menghampiri mereka.

“Seperti layanan satu pintu juga akan dilakukan, seperti layanan ambil darah cukup dilakukan di tempat,” ujarnya.

Dengan adanya peningkatan tersebut, maka pelayanan Geriatri di RSUD Ulin Banjarmasin semakin diminati pasien lansia di Kalsel.

“RSUD Ulin Banjarmasin juga akan menjadi rumah sakit pengampuan atau contoh layanan geriatri bagi rumah sakit lainnya di Kalsel,” ucap Agung. (SRI/RIW/EPS)