Sebagai penanda dimulainya penilaian tersebut di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Perwakilan Ombudsman RI Kalsel melaksanakan acara Sosialisasi dan Entry Meeting secara daring, pada Jumat (7/8).

Penilaian Maladministrasi merupakan program strategis dalam konteks pencegahan maladministrasi yang dapat menggambarkan mutu penyelenggaraan pelayanan publik dan merekam tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara.

Adapun yang menjadi aspek penilaian adalah Kualitas Pelayanan yang terdiri dari 4 Dimensi (Input, Proses, Output, Pengaduan) dan Kepercayaan Masyarakat (Integritas, Kapasitas, Tata Kelola), serta Tingkat Kepatuhan terhadap produk-produk pengawasan Ombudsman RI.

Di Kalsel, penilaian menyasar pada dinas, rumah sakit, sekolah dan panti di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel, 2 Pemerintah Kota, dan 11 Pemerintah Kabupaten. Juga 13 Kantor Pertanahan, 13 Polresta/Polres, dan 3 Kantor Imigrasi se Kalsel. Total ada 85 unit layanan sebagai lokus penilaian dengan melibatkan ribuan responden dari pengguna layanan maupun masyarakat pada umumnya.

Acara Sosialisasi dan Entry Meeting dibuka secara resmi Anggota Ombudsman RI sekaligus Koordinator Wilayah Ombudsman Kalsel, Syafrida Rachmawati Rasahan.

Dalam sambutannya, Syafrida menyampaikan bahwa penilaian maladministrasi merupakan instrumen strategis yang objektif, independen dan berbasis potensi maladministrasi.

“Pelaksanaan penilaian ini harus dimaknai sebagai momentum yang tepat untuk memperkuat kepatuhan, manajemen risiko dan budaya pelayanan publik. Semua pihak wajib berkomitmen menjaga integritas dan meningkatkan kompetensi agar masyarakat puas dan percaya dengan layanan yang diberikan”, tegas Syafrida.

Hasilnya adalah ikhtiar kebermanfaatan, bahwa ada ruang-ruang perbaikan yang patut diatensi dan ditindaklanjuti, serta ada aspek-aspek positif atau kekuatan yang perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan, seperti hadirnya layanan yang lebih mudah, cepat, transparan dan berkeadilan bagi masyarakat.

Syafrida juga menyampaikan bahwa melalui kegiatan Entry Meeting ini diharapkan seluruh instansi pelayanan publik di Kalsel memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai teknis penilaian maladministrasi tahun 2026, termasuk aspek, tahapan, metode dan hasil penilaian.

Diyakini dengan Opini Ombudsman RI akan berkontribusi terhadap perbaikan sistem dan peningkatan mutu pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah Daerah maupun Instansi Vertikal kepada masyarakat luas.

Dukungan penuh terhadap Opini Ombudsman RI diutarakan pula Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Mewakili Gubernur Kalsel, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kalsel, Dinansyah, menyampaikan kata sambutan.

Bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen penuh untuk terus bersinergi dengan Ombudsman guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara prima dan berorientasi pada kepuasan masyarakat serta memberikan pelayanan yang berkualitas, profesional, dan berkeadilan bagi masyarakat.

Untuk memberikan pemahaman mendalam terkait penilaian maladministrasi tahun 2026, kegiatan sosialisasi menghadirkan Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel, yang menyampaikan gambaran umum Opini Ombudsman RI yang mencakup arah kebijakan, tujuan strategis, serta urgensi penilaian maladministrasi sebagai tolak ukur kinerja pelayanan publik Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal.

Dilanjutkan dengan paparan Maulana Achmadi selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Kalsel terkait teknis penilaian maladministrasi, antara lain unsur penilaian, bukti dukung dan peran narahubung.

Kegiatan Sosialisasi dan Entry Meeting berjalan lancar dan mendapat antusiasme yang tinggi dari para peserta yang berasal dari jajaran Pemerintah Daerah, Kantor Pertanahan, Polresta/Polres, dan Kantor Imigrasi se Kalsel.

Ini terlihat dari jumlah kehadiran peserta yang lebih dari 200 orang serta keaktifan dalam sesi diskusi yang dipenuhi pertanyaan dari peserta, bahkan hingga melewati waktu pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. (OmbudsmanKalsel-RIW/APR)

Informasi tersebut dipastikan tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum dalam ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perpajakan.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Kalselteng, Moch. Luqman Hakim, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat ketentuan yang menetapkan pengenaan pajak atas kepemilikan barang-barang pribadi sebagaimana disebutkan dalam video yang beredar.

“Informasi yang menyebutkan bahwa mulai tahun 2027 masyarakat akan dikenai pajak hanya karena memiliki sepeda, televisi, kulkas, AC, pakaian, jam tangan, maupun perhiasan adalah informasi yang tidak benar atau hoaks,” ujar Luqman.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar selalu melakukan verifikasi informasi melalui kanal resmi Direktorat Jenderal Pajak sebelum mempercayai maupun menyebarkannya

Ia menjelaskan bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut asas legalitas, yaitu setiap jenis pajak hanya dapat dipungut apabila telah diatur secara tegas dalam undang-undang.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang – undang.

Selain itu, pengaturan mengenai jenis-jenis pajak pusat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) beserta peraturan pelaksanaannya.

Tidak terdapat ketentuan yang mengatur pengenaan pajak atas kepemilikan barang-barang pribadi sebagaimana disebutkan dalam video tersebut.

Luqman menambahkan bahwa perlu dibedakan antara kepemilikan harta dengan kewajiban perpajakan.

Dalam administrasi perpajakan, harta milik Wajib Pajak memang dapat dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagai bagian dari pelaporan kondisi harta dan kewajiban. Namun, pelaporan harta bukan berarti harta tersebut dikenai pajak baru.

“Harta dilaporkan dalam SPT Tahunan sebagai bagian dari prinsip self assessment untuk menggambarkan kondisi ekonomi Wajib Pajak. Pelaporan tersebut bukan merupakan pengenaan pajak atas barang yang dimiliki. Pajak dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap objek pajak yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan,” jelasnya.

DJP juga mengingatkan bahwa dalam transaksi pembelian barang tertentu memang dapat timbul kewajiban perpajakan, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, hal tersebut berbeda dengan narasi yang menyebutkan adanya pajak baru atas kepemilikan barang pada tahun 2027, yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum.

Kanwil DJP Kalselteng mengajak masyarakat untuk menjadi pengguna media sosial yang bijak dengan tidak langsung mempercayai ataupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.

Masyarakat diharapkan memperoleh informasi perpajakan hanya melalui kanal resmi Direktorat Jenderal Pajak, seperti situs www.pajak.go.id, akun media sosial resmi DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), maupun layanan Kring Pajak 1500200.

“Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari informasi yang menyesatkan dan berpotensi menimbulkan keresahan,” tutup Luqman. (DJPKalselteng-RIW/APR)

Salah satunya dengan melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (6/8), untuk mempelajari berbagai inovasi dan praktik terbaik dalam penyelenggaraan program kesejahteraan masyarakat.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, dan diterima Tenaga Ahli DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Arif Fadillah.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif dengan membahas berbagai kebijakan yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam pemaparannya, Ahmad Arif Fadillah menjelaskan sejumlah program kesejahteraan rakyat yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pembahasan meliputi mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan setiap program berjalan secara efektif, tepat sasaran, serta berkelanjutan. Koordinasi yang baik menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan berbagai program pelayanan publik,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mengatakan, kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya memperkaya referensi dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, khususnya pada sektor kesejahteraan rakyat yang menjadi ruang lingkup kerja Komisi IV. Setiap daerah memiliki kebijakan dan inovasi yang berbeda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin mempelajari berbagai praktik baik yang telah diterapkan di DKI Jakarta agar dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan di Kalimantan Selatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah,” katanya.

Gusti Iskandar menyampaikan, kesejahteraan rakyat merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang harus terus didorong melalui kebijakan yang terukur, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Karena itu, berbagai masukan yang diperoleh selama kunjungan kerja diharapkan mampu memperkuat peran Komisi IV dalam memberikan rekomendasi sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.

“Selain membahas kebijakan yang telah berjalan, kedua belah pihak juga saling bertukar pengalaman mengenai tantangan dalam implementasi program kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah. Diskusi berlangsung interaktif dengan mengulas berbagai strategi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta memperkuat kolaborasi antara lembaga legislatif daerah,” pungkasnya.

Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi dalam penyusunan kebijakan yang lebih inovatif, adaptif, dan berpihak kepada masyarakat.

Dengan demikian, pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat di Kalimantan Selatan diharapkan semakin berkualitas dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat. (ADV-NHF/RIW/APR)

Upaya tersebut diwujudkan dengan melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, khususnya Direktorat Irigasi dan Rawa, di Jakarta, Kamis (6/8).

Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Achmad Maulana, bersama anggota Komisi III tersebut, membahas sejumlah program prioritas yang dinilai mendesak bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

Maulana mengatakan, fokus pembahasan meliputi percepatan revitalisasi sistem perpipaan Air Banjarbakula, penanganan pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala, hingga pengembangan jaringan irigasi.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi III kembali mengusulkan agar program Revitalisasi Pipa Air Banjarbakula masuk dalam prioritas penganggaran APBN Tahun 2027.

“Program strategis tersebut belum memperoleh alokasi pada Tahun Anggaran 2026, sehingga diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat pada penyusunan anggaran berikutnya,” kata Maulana.

Selain penyediaan air bersih, Komisi III juga menyoroti persoalan pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala yang selama kurang lebih enam tahun belum mendapatkan penanganan optimal.

Kondisi itu dinilai menyebabkan berkurangnya kapasitas aliran sungai dan meningkatkan potensi banjir, terutama di wilayah hilir yang menjadi muara aliran dari Kota Banjarmasin dan daerah sekitarnya.

“Pentingnya penanganan pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala. Menurutnya, kawasan tersebut merupakan wilayah strategis yang berperan sebagai jalur utama aliran air menuju muara. Apabila pendangkalan terus dibiarkan, risiko banjir di Kalimantan Selatan akan semakin meningkat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Maulana menambahkan, pihaknya mengapresiasi keterbukaan Kementerian Pekerjaan Umum dalam menerima aspirasi yang disampaikan. Hasil konsultasi dan koordinasi berjalan dengan baik serta mendapat respons positif dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Menurutnya, revitalisasi Pipa Air Banjarbakula harus kembali menjadi prioritas penganggaran pada tahun 2027 mengingat program tersebut belum terakomodasi dalam APBN Tahun 2026.

“Kami berharap tidak terjadi perubahan kebijakan anggaran sehingga proyek strategis tersebut dapat segera direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Yakni penguatan daya saing UMKM dan perluasan akses pembiayaan; peningkatan investasi sektor riil; serta perluasan akseptasi digital dan pengelolaan uang rupiah.

“Pamor Borneo 2026” menjadi wujud nyata kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, investor, pelaku usaha, akademisi, UMKM, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sejalan dengan arah transformasi ekonomi Kalimantan menuju pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan.

“Pamor Borneo 2026” mengangkat tema “Unlocking Kalimantan’s Value-Added Growth Potential for Economic Prosperity.” Tema ini menegaskan komitmen bersama, mendorong percepatan transformasi ekonomi Kalimantan dengan harapan dapat mendorong potensi nilai tambah produk yang dihasilkan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara yang maju dan berdaya saing global.

Rangkaian kegiatan “Pamor Borneo 2026” terdiri atas dua bagian. Pertama, Investment Forum yang mencakup seminar dan business matching proyek investasi.

Kedua, Trade and Financing Fair yang menghadirkan showcasing UMKM, financing corner, dan beragam kegiatan edukasi literasi ekonomi – keuangan, termasuk penguatan literasi Ekonomi Syariah, Pembayaran Digital, Pelindungan Konsumen, serta Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, menyampaikan bahwa “Pamor Borneo 2026” merupakan program kolaborasi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wujud penegasan komitmen bersama dalam memajukan Kalimantan Selatan dan wilayah Kalimantan sebagai daerah yang berdaya saing.

“Kami berharap “Pamor Borneo 2026” dapat berkontribusi nyata dalam memperluas akses pasar dan pembiayaan UMKM, meningkatkan peluang investasi pada sektor riil, serta mendorong perluasan akseptasi digital di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin menyampaikan, bahwa Pamor Borneo yang telah terselenggara sejak tahun 2020 ini merupakan langkah konkret untuk memperkenalkan potensi ekonomi Kalimantan Selatan sekaligus mendorong sektor UMKM, investasi, dan digitalisasi pembayaran di Kalimantan Selatan.

Gubernur turut menyoroti komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional 8%, yang menjadi peluang besar bagi Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, untuk berperan sebagai gerbang logistik nasional.

“Kami mengharapkan agar semangat sinergi dan kolaborasi dapat terus terjalin untuk visi Kalimantan Selatan makmur, sejahtera, dan berkelanjutan,” ujar Gubernur, Muhidin.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman dalam keynote speech, menyampaikan, bahwa dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, terdapat tantangan yang tidak mudah, sehingga diperlukan sinergi dan komitmen untuk membangun Kalimantan dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, dibutuhkan sinergi yang disertai dengan niat yang mulia serta memastikan manfaat bagi masyarakat Indonesia secara luas. Kami mengapresiasi atas sinergi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk terus bersama-sama melakukan sinergi dan berbagai inisiatif bersama Bank Indonesia untuk mendukung pencapaian tujuan kita bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Aida S. Budiman.

Pada pilar pertama yaitu pilar perdagangan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah terus memperkuat UMKM unggulan Kalimantan Selatan melalui pameran produk fesyen, kriya, dan kuliner yang disinergikan dengan business matching pembiayaan, mencakup edukasi, pendampingan, layanan SLIK bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga one-on-one meeting dengan Lembaga Jasa Keuangan.

Pada “Pamor Borneo 2026”, telah diperoleh komitmen kerja sama perdagangan antara UMKM dengan Usaha Perhotelan di Kalimantan Selatan senilai Rp100 juta dan potensi realisasi fasilitasi akses kredit/pembiayaan kepada UMKM mencapai lebih dari Rp 6,2 miliar untuk mengembangkan skala usaha dan memperluas akses pasar.

Sejalan dengan pilar kedua “Pamor Borneo 2026” yaitu pilar investasi, Investment Forum menawarkan 15 proyek investasi strategis, terdiri atas 7 proyek dari Kalimantan Selatan dan 8 proyek dari provinsi lainnya di wilayah Kalimantan.

Lebih dari 20 calon investor hadir langsung dalam rangkaian kegiatan ini, dengan capaian 12 Letter of Interest untuk 7 proyek investasi dengan total senilai Rp62,69 triliun.

Unit Hubungan Investor Wilayah Intan Kalsel terus mengakselerasi realisasi investasi daerah melalui sekaligus mencari solusi debottlenecking hambatan investasi di Kalimantan.

Pilar ketiga “Pamor Borneo 2026” berfokus pada akseptasi digital sebagai akselerator transformasi ekonomi Kalimantan, baik tunai maupun non-tunai.

Bank Indonesia terus mendorong masyarakat untuk Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah sebagai fondasi ekosistem keuangan yang sehat, inklusif, dan berdaulat.

Dari sisi pembayaran non-tunai, Bank Indonesia menghadirkan inovasi QRIS Tanpa Pindai (Tap) yang memungkinkan transaksi lebih cepat hanya dengan menempelkan ponsel pada mesin pembayaran, dan kini telah diimplementasikan pada layanan transportasi umum Trans Banjarbakula dan Trans Banjarmasin serta sejumlah sentra dagang di Kalimantan Selatan.

Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah dan seluruh mitra strategis berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem perdagangan, investasi, sistem pembayaran serta literasi ekonomi dan keuangan di Kalimantan.

Dengan sinergi yang semakin kuat, “Pamor Borneo 2026” diharapkan mampu mempercepat transformasi ekonomi Kalimantan dari berbasis sumber daya alam menuju ekonomi yang terdiversifikasi, inklusif, dan berkelanjutan, guna mewujudkan Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara yang berdaya saing global. (BIKalsel-RIW/APR)

Kegiatan yang berlangsung di Halaman Gedung Manajemen RSJ Sambang Lihum, Jumat (7/8), ini diikuti perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), instansi, serta masyarakat, dan turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhidin.

Direktur RSJ Sambang Lihum, Yuddy Riswandhy Noora mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi rangkaian peringatan hari jadi, tetapi juga menjadi media kampanye pentingnya menjaga kesehatan jiwa melalui aktivitas yang sehat, menyenangkan, dan melibatkan masyarakat secara luas.

Menurutnya, kesehatan jiwa tidak hanya berkaitan dengan pelayanan medis di rumah sakit, tetapi juga perlu dibangun melalui lingkungan yang positif, kebersamaan, aktivitas fisik, serta interaksi sosial yang baik.

Karena itu, RSJ Sambang Lihum berupaya menghadirkan kegiatan yang mampu mengedukasi masyarakat bahwa menjaga kesehatan mental dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas sederhana yang menyenangkan.

“Kami ingin mengubah cara pandang masyarakat terhadap kesehatan jiwa. Rumah sakit jiwa bukan hanya tempat pelayanan bagi pasien, tetapi juga menjadi pusat edukasi dan promosi kesehatan jiwa bagi seluruh masyarakat,” ujar Yuddy.

Ia menambahkan, konsep Senam Bekajutan yang mengandalkan gerakan spontan dipilih agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan santai tanpa harus menghafalkan rangkaian gerakan terlebih dahulu.

“Dengan konsep tersebut, seluruh peserta diharapkan lebih menikmati kegiatan sekaligus mempererat kebersamaan antarinstansi,” sahutnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhidin, mengapresiasi inisiatif RSJ Sambang Lihum yang menghadirkan kegiatan kreatif dalam mengampanyekan pentingnya kesehatan jiwa kepada masyarakat.

Menurutnya, kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan secara menyeluruh sehingga perlu menjadi perhatian bersama, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

“Kegiatan seperti ini sangat positif karena mengajak masyarakat bergerak bersama, membangun kebersamaan, sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan jiwa,” ungkap Fathul Jannah.

Ia berharap kegiatan seperti ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

“Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, saling peduli, dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis,” tutupnya.

Selain memperingati hari jadi RSJ Sambang Lihum dan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan, kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi, serta masyarakat dalam mendukung upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan jiwa.

Melalui kegiatan ini, RSJ Sambang Lihum berharap stigma terhadap isu kesehatan mental semakin berkurang serta kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan jiwa terus meningkat. (MRF/RIW/APR)

Kepala Balai Pengelola Air Minum (BPAM) Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas mengatakan, seluruh proses pembangunan sarana produksi telah selesai 100 persen. Saat ini, pihaknya tengah melengkapi persyaratan administrasi untuk memperoleh izin edar dari BPOM.

“Bakula Water merupakan salah satu inovasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Tahap yang sedang kami selesaikan sekarang adalah proses izin edar dari BPOM. Untuk bangunan dan fasilitas produksinya sudah selesai 100 persen, tinggal melengkapi persyaratan administrasi karena alat yang dibutuhkan baru datang,” ujarnya.

Wahyu optimis izin edar dapat diterbitkan pada akhir Agustus 2026 sehingga produk tersebut segera dipasarkan secara resmi kepada masyarakat.

“Insyaallah sampai akhir Agustus izin edarnya sudah terbit. Setelah itu baru Bakula Water bisa dipasarkan secara bebas kepada masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, harga jual Bakula Water telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda), sehingga tidak akan ada perubahan saat produk mulai dipasarkan.

Untuk kemasan botol berukuran 330 mililiter, harga ditetapkan sebesar Rp31.500 per pak, sedangkan untuk kemasan galon dibanderol sekitar Rp51 ribu per galon.

“Harga sudah diatur dalam Perda. Jadi setelah izin edar keluar, produk bisa langsung kami distribusikan sesuai tarif yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Pada tahap awal, distribusi Bakula Water akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai arahan Gubernur Kalimantan Selatan.

Menurut Wahyu, pihaknya telah melakukan pendataan kebutuhan air minum di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dasar penyusunan distribusi awal.

“Kami sudah melakukan survei ke seluruh SKPD untuk mengetahui kebutuhan mereka setiap bulan. Prioritas pertama adalah memenuhi kebutuhan di lingkungan Pemerintah Provinsi terlebih dahulu. Setelah itu terpenuhi, distribusi akan dilakukan secara bertahap kepada masyarakat,” ungkapnya.

Wahyu berharap, Bakula Water menjadi salah satu produk unggulan daerah yang tidak hanya memenuhi kebutuhan air minum berkualitas bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan usaha yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (SYA/RIW/APR)

“Tantangan industri modern menuntut transformasi pengelolaan K3 yang tidak lagi sekadar administratif, melainkan menyentuh esensi pelindungan nyawa pekerja,” tegas Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, saat memberikan arahan kepada pegawai Balai K3 Makassar di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/8).

Menurut Menaker, penguatan ekosistem K3 menjadi penting karena masih besarnya tantangan dalam melindungi pekerja. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, sepanjang 2025 tercatat 319.224 klaim kecelakaan kerja, 158 klaim penyakit akibat kerja (PAK), 9.834 kasus meninggal dunia, serta 4.133 kasus cacat fungsi maupun cacat total.

Selain tingginya angka kecelakaan kerja, penguatan sistem K3 juga diperlukan karena rasio pengawas ketenagakerjaan dengan jumlah perusahaan saat ini mencapai sekitar 1 banding 3.800.

Dari 1.366 pengawas aktif, hanya 268 yang merupakan spesialis K3. Di sisi lain, metode pengawasan masih didominasi pendekatan konvensional dan belum sepenuhnya berbasis risiko maupun didukung pemanfaatan teknologi digital.

Menaker juga menyoroti belum optimalnya sistem data K3 nasional. Data kecelakaan kerja masih tersebar di berbagai sistem sehingga belum tersedia satu data nasional sebagai dasar penyusunan kebijakan. Selain itu, pencatatan penyakit akibat kerja di Indonesia juga masih rendah.

“Rendahnya angka penyakit akibat kerja di Indonesia bukan karena kasusnya sedikit, melainkan karena sistem pencatatan yang belum optimal mendeteksinya,” kata Yassierli.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Kemnaker memperkuat peran Balai K3 sebagai titik intervensi melalui empat langkah utama, yaitu memperkuat pemetaan risiko industri berbasis data, memperluas edukasi penerapan Sistem Manajemen K3 kepada pekerja dan perusahaan, meningkatkan pengawasan serta standar teknis pengujian K3, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perusahaan jasa K3, kawasan industri, dan perguruan tinggi.

Melalui langkah tersebut, Balai K3 diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengujian teknis, tetapi juga menjadi pusat pengelolaan K3 yang mampu mendorong terwujudnya budaya kerja yang lebih aman, sehat, dan produktif. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Sosialisasi dilaksanakan di Ruang Rapat H. Maksid, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pada Selasa (4/8) dan diikuti perwakilan perangkat daerah, organisasi masyarakat, serta relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan, Husnul Hatimah mengatakan pengembangan Ruang Bersama Indonesia menjadi salah satu langkah strategis, menghadirkan ruang yang aman, inklusif, dan ramah bagi perempuan serta anak di berbagai wilayah.

Menurutnya, keberadaan Relawan SAPA juga memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah mengedukasi, pendampingan, serta memperkuat upaya pencegahan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh peserta dapat memahami konsep pengembangan Ruang Bersama Indonesia sekaligus meningkatkan kapasitas para relawan SAPA agar mampu menjalankan perannya secara optimal di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Selain memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung pemenuhan hak-hak perempuan serta anak di Kalimantan Selatan.

“Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan tidak dapat tercapai tanpa memperhatikan peran serta perempuan dan perlindungan terhadap anak,” lanjutnya.

Desa/Kelurahan sebagai unit pemerintahan paling dekat dengan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi perempuan dan anak.

Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA) merupakan sebuah pendekatan pembangunan berbasis gender dan hak anak yang bertujuan menciptakan ruang hidup setara, bebas dari kekerasan, serta mendukung tumbuh kembang dan partisipasi anak dan perempuan secara optimal.

“Adapun pihak-pihak yang terlibat tidak hanya pemerintah tetapi juga tenaga pendidik dan Kesehatan, dunia usaha, forum anak, pendamping dan relawan SAPA, Lembaga swadaya Masyarakat, organisasi Perempuan, tokoh agama, adat dan Masyarakat desa serta media,” tutupnya. (MRF/RIW/APR)

Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral sekaligus mendukung implementasi Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Workshop yang dilaksanakan selama 2 hari ini diikuti perwakilan SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel. Kegiatan dibuka Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, diwakili Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik, Efrin Riyadi, didampingi Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah.

Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik Diskominfo Kalsel, Muhammad Hidayatullah mengatakan, workshop diselenggarakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di seluruh perangkat daerah.

“Melalui workshop ini kami ingin membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya penyusunan metadata yang lengkap dan benar, serta pentingnya memperoleh Rekomendasi Statistik dari Badan Pusat Statistik sebelum melaksanakan kegiatan statistik sektoral. Dengan demikian, data yang dihasilkan akan lebih berkualitas, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penyusunan metadata yang baik tidak hanya mendukung dokumentasi data, tetapi juga mampu mencegah terjadinya duplikasi pengumpulan data antarperangkat daerah.

Selain itu, metadata menjadi elemen penting dalam menghasilkan statistik yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah dibagipakaikan sesuai amanat Satu Data Indonesia.

Menurutnya, workshop ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah menerapkan proses bisnis statistik sesuai standar nasional, memperkuat koordinasi antara Produsen Data, Walidata, dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Pembina Data Statistik, serta mendorong peningkatan tata kelola data di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Harapannya, kegiatan ini mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas data pembangunan daerah, mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy, meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, sekaligus memperkuat implementasi Satu Data Indonesia sebagai fondasi pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Fungsional Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Diyang Gita Cendekia menegaskan, bahwa metadata dan rekomendasi statistik merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola data yang berkualitas.

“Metadata bukan sekadar pelengkap, melainkan identitas dari sebuah data. Melalui metadata yang baik, pengguna dapat metode, hingga kualitas data yang digunakan. Sementara Rekomendasi Statistik menjadi instrumen penting untuk memastikan kegiatan statistik sektoral berjalan sesuai standar dan tidak terjadi duplikasi antarinstansi,” jelasnya.

Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat menerapkan materi yang diperoleh selama workshop dalam setiap penyelenggaraan statistik sektoral sehingga kualitas data pemerintah daerah semakin meningkat.

“Kami berharap sinergi antara BPS, Diskominfo sebagai Walidata, dan seluruh perangkat daerah terus diperkuat agar data yang dihasilkan semakin berkualitas, terintegrasi, dan mampu menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)