News – Laman 72 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Hidupkan Literasi Banjar, Museum Lambung Mangkurat Kembali Belajar Bersama

BANJARBARU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, melalui UPTD Museum Lambung Mangkurat kembali menghadirkan kegiatan edukatif, bertajuk Belajar Bersama ke-4 Tahun 2025, dengan judul Belajar Membaca Huruf Arab Melayu dan Interpretasi Koleksi Naskah Kuno Ken Tambuhan.

Kegiatan yang berlangsung di Museum Lambung Mangkurat, Banjarbaru, pada Rabu (5/11) ini, diikuti mahasiswa dan dosen pendamping dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), dan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, melalui Kepala Bidang Kebudayaan, Raudati Hildayati menjelaskan, kegiatan Belajar Bersama merupakan perwujudan komitmen museum sebagai pusat edukasi publik dan pelestarian kebudayaan daerah.

“Ini memang fungsi wajib dari Museum Lambung Mangkurat, yaitu menyediakan ruang edukasi bagi masyarakat untuk mengenal jati diri dan wawasan warisan budaya kita,” ujar Hilda.

Perempuan yang sekaligus menjabat sebagai Plt Kepala Museum Lambung Mangkurat tersebut, juga mengajak generasi muda untuk menjadikan museum sebagai ruang belajar yang menyenangkan, sekaligus memperkuat rasa cinta terhadap budaya Banua.

“Ini momentum yang tepat bagi kita semua untuk menggali, merawat, dan membanggakan budaya Kalimantan Selatan. Kemajuan tidak boleh membuat kita melupakan akar budaya. Warisan budaya bukanlah masa lalu, melainkan aset berharga yang harus terus dijaga,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Raudati berharap generasi muda semakin dekat dengan literasi budaya dan sejarah lokal, serta mampu menjadi penerus pelestarian nilai-nilai luhur masyarakat Banjar di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi informasi.

Kegiatan Belajar Bersama kali ini menghadirkan narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dede Hidayatullah, seorang peneliti yang dikenal melalui kajian-kajiannya tentang mantra dan naskah kuno masyarakat Banjar.

Dalam sesi pembelajarannya, peserta diajak untuk mengenal aksara Arab Melayu, memahami konteks sejarah, serta menafsirkan isi naskah kuno Ken Tambuhan, sebagai bagian dari khazanah sastra klasik Kalimantan Selatan. (SYA/RIW/EYN)

Kesejahteraan Petani Kalsel Naik, Tiga Subsektor Pertanian Kalsel Catat Kenaikan NTP

BANJARBARU – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan merilis data terbaru mengenai perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Kalimantan Selatan.

Pada Oktober 2025, Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat sebesar 117,06 atau turun 0,05 persen dibanding September 2025. Penurunan ini disebabkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang lebih besar dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It).

Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Mukhamad Mukhanif menjelaskan, bahwa Ib mengalami kenaikan sebesar 0,08 persen, sementara It hanya naik sebesar 0,04 persen.

“Penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) pada Oktober 2025 dipengaruhi turunnya NTP di subsektor Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura. Sementara tiga subsektor lainnya mengalami kenaikan. Penurunan terdalam terjadi pada subsektor tanaman hortikultura, yaitu sebesar 8,92 persen,” ujar Mukhanif.

Meski mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya, NTP Kalimantan Selatan pada Oktober 2025 masih lebih tinggi 3,40 persen dibanding periode yang sama tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan, bahwa secara umum kesejahteraan petani mengalami peningkatan, karena harga produksi yang diterima petani lebih tinggi dibanding dengan kenaikan harga konsumsi, dan biaya produksinya.

Suasana penyampaian statistik BPS Kalsel.

Terdapat tiga subsektor yang mengalami kenaikan nilai NTP pada periode ini, dengan subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat mencatat kenaikan tertinggi sebesar 7,22 persen. Sebaliknya, subsektor Tanaman Hortikultura mengalami penurunan terdalam, yaitu 6,17 persen.

Adapun NTP tertinggi pada Oktober 2025 terjadi pada Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat dengan nilai 149,07, sedangkan NTP terendah tercatat pada Subsektor Hortikultura dengan nilai 87,40.

Selain NTP, BPS juga merilis data Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) yang menunjukkan perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), dimana komponen Ib hanya mencakup Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM).

“Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) merupakan rasio antara Indeks Harga yang Diterima Petani dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani. Indikator ini penting untuk melihat kemampuan petani dalam membiayai kegiatan usahanya dari hasil produksi,” tutupnya. (BDR/RIW/EYN)

Angkat Besi, Jadi Cabor Ketiga Penyumbang Medali Emas POPNAS 2025

JAKARTA – Cabang olahraga angkat besi, berhasil menambah pundi pundi medali emas untuk Provinsi Kalimantan Selatan, pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Tahun 2025 di Jakarta.

Pelatih angkat besi Kalsel Suyati mengatakan, atlet cabor angkat besi Muhammad Rafiq Al Bukhory, berhasil meraih medali emas pada kelas 65 kilogram putra angkatan snatch 116 kilogram, serta medali perak pada angkatan clean and jerk 135 kilogram.

“Keberhasilan ini diluar prediksi kami, karena pada POPNAS ini kami hanya meminta agar seluruh atlet angkat besi, memberikan angkatan terbaiknya,” ungkap Suyati, kepada sejumlah wartawan, Rabu (5/11).

Pengalungan medali emas kepada M Rafiq Al Bukhory.

Namun, lanjutnya, apabila para atlet berhasil mendapatkan medali, maka itu merupakan bonus, dari latihan keras yang dilakukan selama in.

“Fokus utama kami bukan pada tekanan meraih medali, melainkan proses pembinaan dan capaian terbaik setiap atlet pada saat pertandingan,” ujarnya.

Menurut Suyati, tekanan berlebihan justru berdampak negatif bagi mental atlet. Untuk itu pembinaan yang baik, disiplin latihan, serta motivasi yang kuat adalah kunci keberhasilan.

“Hasil tidak mendustai usaha, Alhamdulillah satu emas serta satu petak ini, seperti mencabut sesuban yang artinya beban kami sudah lepas,” ucapnya.

Pada pelaksanaan POPNAS Tahun 2025 di Jakarta ini, cabor angkat besi Kalsel mengirimkan 9 atlet, terdiri dari 5 atlet putra serta 4 atlet putri.

Sementara itu, atlet cabor angkat besi, peraih emas POPNAS untuk Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Rafiq Al Bukhory, ternyata bercita cita menjadi polisi.

“Saya mengucapkan rasa syukur atas raihan medali emas dan perak POPNAS Kalsel. Keberhasilan ini merupakan kerja keras yang dilakukan, serta bimbingan yang diterima dari para pelatih angkat besi Kalsel,” ungkapnya.

Pelajar kelas 3 SMA Negeri 2 Banjarmasin ini berharap, keberhasilan yang Ia raih ini dapat membawanya mencapai cita cita menjadi polisi melalui jalur prestasi.

“Saya memiliki cita cita menjadi polisi,” ucapnya.

Karena itu, Ia berharap pemerintah serta pihaknya lainnya, dapat memberikan dukungan tersebut.

“Saya berharap pemerintah dapat mendukung cita cita saya tersebut,” ujar Rafiq. (SRI/RIW/EYN)

Studi Banding ke Jakarta, Bapemperda Kalsel Perdalam Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah

JAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan studi banding ke Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Bapemperda Kalsel diterima langsung oleh Afifi, Ketua Sub Kelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Senin (3/11)

Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menyampaikan, kunjungan ini bertujuan memperdalam pemahaman mengenai mekanisme, serta tata cara penyusunan produk hukum daerah. Baik yang berasal dari usulan inisiatif DPRD, maupun pemerintah daerah. Hasilnya, banyak masukan berharga dari konsultasi tersebut.

“Kami mengonsultasikan tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah, baik yang bersifat usul inisiatif DPRD maupun pemerintah daerah,” ujarnya

Gusti Iskandar menambahkan, salah satu hal penting yang dibahas adalah mengenai batas waktu penyusunan rencana raperda, sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri. Dimana, jika raperda tidak terselesaikan dalam satu tahun anggaran, ternyata dapat diusulkan kembali di tahun berikutnya.

“Ini tanpa perlu menyusun naskah akademik baru, asalkan sesuai dengan rekomendasi Bapemperda,” jelasnya.

Anggota Bapemperda DPRD Kalsel, Dirham Zain menyampaikan, kunjungan ini memberikan banyak tambahan pengetahuan dan pengalaman. Misalnya, terkait raperda tentang barang milik daerah yang tidak tertib, tidak sesuai dengan aturan atau menimbulkan kerugian untuk daerah.

“DKI mencantumkan sanksi administratif tetapi tidak pidana, dan tetap dikonsultasikan dengan pihak eksekutif,” terang Dirham.

Sementara itu, Afifi menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Bapemperda DPRD Kalsel. Ini merupakan bentuk silaturahmi dan kerja sama antardaerah, sekaligus menjadi sarana transfer knowledge dalam proses penyusunan raperda, agar dapat meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum daerah dan meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah.

“Saya senang Bapak dan Ibu anggota DPRD Provinsi Kalsel berkunjung ke Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

Dorong Iklim Usaha Berdaya Saing Global,Disdag Kalsel Sosialisasikan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan RI dan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan menggelar Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, bertempat di salah satu hotel berbintang Banjarmasin, Selasa (4/11).

suasana Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Disdag Kalsel

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Bagiawan mengatakan, kegiatan ini penting dilaksanakan, sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah, menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing global. Para pelaku usaha perlu arahan, supaya mengetahui bagaimana berusaha dengan nyaman dan tidak terhalang persoalan administratif.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Bagiawan, saat diwancarai

“Kegiatan ini diikuti pelaku usaha ekspor impor, asosiasi dagang, dan instansi teknis terkait,” ungkapnya

Disampaikan Bagiawan, sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha, mengenai kebijakan terbaru perdagangan luar negeri, sekaligus menjadi ruang diskusi langsung antara pelaku usaha dengan instansi pembina dan pengawas ekspor-impor.

Karena dinamika global, termasuk perang dagang antara Amerika Serikat dan China, telah memberikan dampak tersendiri bagi perekonomian daerah.

“Situasi ini justru membuka peluang baru bagi Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan, untuk menarik investasi dan memperluas pasar ekspor,” jelas Gia (sapaan akrabnya).

Bagiawan menambahkan, saat ini potensi besar sektor ekspor Kalimantan Selatan, masih didominasi batubara, karet, rotan, dan kayu lapis. Berdasarkan data Dinas Perdagangan, nilai ekspor daerah mengalami peningkatan signifikan pada Agustus 2025, dengan kenaikan mencapai 119 persen dibanding bulan sebelumnya.

“Alhamdulillah, nilai ekspor Kalimantan Selatan terus tumbuh. Komoditas utama, batubara, masih menjadi andalan, karet dan rotanpun juga sangat menjanjikan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Gia menambahkan, rute penerbangan langsung Banjarmasin – Malaysia yang dibuka pada 20 Oktober 2025 lalu, telah memberikan perkembangan positif dalam konektivitas perdagangan. Yaitu biaya ekspor dapat ditekan. Pelaku usaha yang sebelumnya harus mengirim lewat Surabaya atau Jakarta, kini dapat mengirim langsung dari Banjarmasin.

“Mari bersama-sama mendorong kemajuan perdagangan Kalimantan Selatan. Pemerintah hadir untuk mendampingi dan memastikan usaha dapat berjalan lancar, berdaya saing, dan membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,” tutupnya. (NHF/RIW/RH)

Menembak dan Gulat, Sumbang Emas POPNAS untuk Kalsel

JAKARTA – Cabang olahraga (Cabor) menembak, mempersembahkan medali emas perdana, untuk Kontingen Provinsi Kalimantan Selatan, disusul gulat dengan masing – masing satu medali emas dan perunggu, pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Tahun 2025 di Jakarta, Senin (3/11).

Pelatih menembak Kalsel Sudirno, mengucapkan rasa syukur atas raihan medali emas tersebut.

“Medali emas berhasil diraih pada nomor tim air pistol putra, yang diperkuat Muhammad Ilham Zada Putra, Muhammad Khadaffi Ma’rifatullah, serta Muhammad Robby Mood Khaliz,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Sudirno mengaku, hasil ini diluar ekspektasi, karena sebelumnya tidak menargetkan emas pada nomor ini.

“Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras para atlet muda, yang sebagian besar baru pertama kali mengikuti pertandingan di ajang nasional,” ucapnya.

Dikatakan Sudirno, Kalsel juga menempatkan dua atlet di babak final perorangan, namun hanya berhasil di posisi keenam serta kedelapan.

Dalam kesempatan tersebut, Sudirno optimis Kalsel masih berpeluang, menambah medali pada nomor lainnya. Seperti Air Rifle Putri, Air Pistol Mix, serta Air Rifle Mix.

“Kami akan berusaha tampil maksimal lagi pada nomor nomor berikutnya, mudah mudahan bisa menambah medali emas lagi untuk Kalsel,” ujarnya.

Salah satu atlet peraih emas, Muhammad Robby Noor Khaliz mengaku bersyukur, bersama timnya dapat meraih medali emas.

“Kami bersyukur berhasil memberikan medali emas untuk Kalsel, meski lawan yang dihadapi cukup berat,” ungkapnya.

Rasa syukur yang sama juga diungkapkan, pelatih gulat Kalsel, Zulkhaidir, atas keberhasilan meraih medali emas serta perunggu di ajang POPNAS.

“Kami bersyukur telah berhasil meraih medali emas pada kelas 55 kilogram putra, serta medali perunggu pada kelas 48 kilogram putri,” ungkap Zulkhaidir.

Atlet Gulat Kalsel kelas 55 kg berhasil meraih medali emas

Perolehan medali di hari pertama ini, lanjutnya, akan menjadi penyemangat bagi atlet gulat lainnya, yang bertanding di hari berikutnya.

“Kami berharap kepada seluruh masyarakat Banua turut mendoakan, untuk keberhasilan atlet gulat POPNAS Kalsel yang bertanding di Jakarta, membawa nama harum Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Zulkhaidir.

Pada ajang POPNAS Tahun 2025 di Jakarta, gulat Kalsel mengikuti 10 nomor yang dipertandingkan. (SRI/RIW/RH)

Akhiri Triwulan III 2025, Perdagangan Luar Negeri Kalsel Masih Dikuasai Ekspor Batubara

BANJARBARU – Aktivitas perdagangan luar negeri di Kalimantan Selatan pada September 2025 mengalami dinamika yang cukup signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat, nilai ekspor mengalami penurunan, sementara impor justru menunjukkan peningkatan tajam dibanding bulan sebelumnya.

Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Mukhamad Mukhanif, mengungkapkan nilai ekspor barang asal Kalimantan Selatan pada September 2025 mencapai US$782,15 juta atau turun 18,24 persen dibandingkan Agustus 2025 yang mencapai US$956,69 juta. Jika dibandingkan dengan September 2024 yang mencapai US$1,045,94 juta, nilai ekspor tahun ini turun sebesar 25,22 persen.

Kepala BPS Kalsel, Mukhamad Mukhanif saat menyampaikan pemaparan statistik

“Ekspor terbesar Kalimantan Selatan September 2025 berdasarkan kode Harmonized System (HS) 2 digit disumbangkan oleh kelompok bahan bakar mineral (HS 27) dengan nilai US$694,11 juta. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 6,58 persen dibandingkan ekspor Agustus 2025 yang sebesar US$742,99 juta,” ujar Mukhanif saat menyampaikan rilis statistik di Banjarbaru, Senin (3/11).

Ia menjelaskan, kelompok ekspor terbesar berikutnya adalah lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) dengan nilai US$44,07 juta, turun 74,14 persen dibandingkan Agustus 2025 yang mencapai US$170,46 juta. Sedangkan kelompok kayu dan barang dari kayu (HS 44) menempati posisi ketiga dengan nilai US$16,30 juta, naik 11,25 persen dibandingkan Agustus 2025 sebesar US$14,65 juta.

Berdasarkan kontribusinya terhadap total ekspor September 2025, kelompok bahan bakar mineral (HS 27) menyumbang 88,74 persen, diikuti oleh lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) sebesar 5,63 persen, dan kayu serta barang dari kayu (HS 44) sebesar 2,08 persen.

Sementara dari sisi impor, BPS Kalsel mencatat adanya kenaikan signifikan. Nilai impor Kalimantan Selatan pada September 2025 mencapai US$158,34 juta, naik 38,66 persen dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar US$114,19 juta. Jika dibandingkan dengan September 2024 yang sebesar US$102,83 juta, nilai impor September 2025 naik 53,97 persen.

Menurut Mukhanif, lima kelompok barang dengan nilai impor tertinggi pada September 2025 yakni bahan bakar mineral (HS 27) senilai US$86,32 juta (54,51 persen), kapal, perahu, dan struktur terapung senilai US$35,86 juta (22,65 persen), mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS 84) senilai US$28,52 juta (18,01 persen), mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) senilai US$1,58 juta (1,00 persen), dan barang dari besi dan baja (HS 73) senilai US$1,37 juta (0,86 persen).

“Nilai total kelima komoditas terbesar tersebut mencapai US$153,64 juta atau berkontribusi 97,03 persen terhadap total impor September 2025. Angka ini naik 40,85 persen dibandingkan total kelimanya pada Agustus 2025 yang sebesar US$109,08 juta,” jelasnya.

Dari sisi negara asal, impor tertinggi Kalimantan Selatan pada September 2025 berasal dari Tiongkok dengan nilai US$63,18 juta, naik 70,83 persen dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar US$36,99 juta.

Disusul impor dari Singapura senilai US$57,19 juta, India senilai US$26,51 juta, Malaysia sebesar US$9,30 juta, dan Jerman sebesar US$0,67 juta.

“Data ini menunjukkan bahwa nilai ekspor menurun, dan aktivitas impor di Kalimantan Selatan justru meningkat, menggambarkan adanya dinamika perdagangan luar negeri yang terus berkembang di provinsi Kalimantan Selatan,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

Wali Kota Banjarbaru, Lantik Sekda dan 11 Pejabat Pimpinan Pratama

BANJARBARU – Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, secara resmi melantik dan mengambil sumpah/janji Jabatan Sekretaris Daerah serta Pejabat Pimpinan Pratama Kota Banjarbaru, dalam upacara yang digelar di Aula Gawi Sabarataan, Senin (3/11).

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby saat melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kota Banjarbaru, dalam melakukan penyegaran dan penguatan struktur organisasi guna meningkatkan kinerja aparatur serta kualitas pelayanan publik, sejalan dengan visi Banjarbaru Emas (Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera).

Sekda Kota Banjarbaru, Sirajoni saat mengambil sumpah janji jabatan

Dalam sambutannya, Wali Kota Erna Lisa menyampaikan ucapan selamat, kepada para pejabat yang baru dilantik, termasuk Sekretaris Daerah dan para kepala dinas. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi tinggi.

“Tugas yang diemban tentu bukanlah hal yang ringan. Namun ulun yakin, dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki, kita semua dapat membawa Pemerintah Kota Banjarbaru menuju arah yang lebih baik lagi sesuai dengan visi dan misi Banjarbaru Emas,” ujar Erna Lisa.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah agar program-program strategis pemerintah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya yakin dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, kita mampu mewujudkan pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” pungkasnya.

Adapun pejabat yang dilantik pada kesempatan tersebut, yaitu Sirajoni sebagai Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Rahmat Taufik sebagai Kepala BPKAD, Gustafa Yandi sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Keuangan, Abdul Basid sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Kanafi sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Selamet Riyadi sebagai Kepala BKPSDM, Rahmah Khairita sebagai Kepala Bapperida, Dedy Sutoyo sebagai Kepala Satpol PP dan Damkar, Kemas Rudi Akhmad Indrajaya sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, Rizana Mirza sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Hidayaturrahman sebagai Kepala Badan Kesbangpol, serta Asep Saputra sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kota Banjarbaru. (BDR/RIW/RH)

Dorong Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, BPKP Gelar Workshop Untuk Kabupaten Banjar

BANJARBARU – Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di salah satu hotel kota Banjarbaru, Senin (3/11).

Kegiatan ini mengusung tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan menghadirkan peserta dari para kepala desa, perangkat daerah, serta instansi terkait, se Kabupaten Banjar.

Tujuannya adalah untuk memperkuat pemahaman dan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan desa.

Pemaparan dari narasumber terkait pengelolaan keuangan desa

Workshop dibuka secara resmi Bupati Banjar yang diwakili Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Ikhwansyah.

Dalam sambutannya, Ia menekankan pentingnya implementasi kebijakan pengelolaan dana desa yang konsisten dan bertanggung jawab, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

“Setiap rupiah dari dana desa harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pengelolaan yang baik bukan hanya soal administrasi, tapi juga soal kepercayaan publik,” ujarnya.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari berbagai instansi strategis. Diantaranya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto; Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Catur Ariyanto Widodo; Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Kalsel dan Tengah, Tetik Fajar Ruwandari; serta Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Musafir Menca.

Dalam pemaparannya, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Ayi Riyanto menegaskan, bahwa peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa merupakan faktor kunci bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

“Masih ada tantangan dalam perencanaan dan kapasitas pengelolaan pemerintah desa, termasuk BUMDes. Tingkat penyerapan anggaran desa juga belum optimal, sehingga perlu perbaikan sistem dan kompetensi agar dana desa benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, mengungkapkan, bahwa hingga 31 Oktober 2025, realisasi dana desa di Kalimantan Selatan telah mencapai Rp1,31 triliun atau 88,17 persen dari total pagu Rp1,49 triliun.

“Kalimantan Selatan termasuk provinsi dengan penyaluran dana desa tercepat di Indonesia. Penyaluran tahap pertama sudah dimulai sejak 13 Januari 2025,” ujarnya.

Ia menambahkan, dana desa tahun 2025 difokuskan untuk program strategis nasional, antara lain penanggulangan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, ketahanan pangan, peningkatan layanan kesehatan desa, serta percepatan digitalisasi desa.

Dari sisi pengelolaan aset, Kepala Kanwil DJKN Kalsel dan Tengah, Tetik Fajar Ruwandari menjelaskan, bahwa mekanisme lelang aset desa menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas tata kelola aset.

“Pendampingan kami dalam pelaksanaan lelang aset desa pada 10 Oktober 2025 berhasil menjual delapan lot aset dengan nilai pokok lelang Rp20,16 juta, meningkat 174 persen dari nilai limit awal Rp11,57 juta. Hasil lelang langsung masuk ke Rekening Kas Desa untuk peningkatan pelayanan publik,” terangnya.

Penyerahaan penghargaan kepada desa berprestasi di Kabupaten Banjar

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Musafir Menca, menekankan pentingnya tertib hukum dalam pengelolaan dana desa, termasuk pemanfaatan anggaran sesuai ketentuan.

“Maksimal 15 persen untuk BLT Desa, 20 persen untuk ketahanan pangan, dan batas 3 persen untuk operasional desa. Penggunaan dana di luar ketentuan, seperti untuk honor atau perjalanan dinas luar wilayah, jelas tidak diperbolehkan,” tegasnya.

Acara berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber, membahas tantangan pengelolaan keuangan desa di lapangan serta strategi peningkatan akuntabilitas.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada desa berprestasi di Kabupaten Banjar, mencakup kategori Desa Terinovatif dan Desa dengan Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Tertinggi Tahun 2025. (SYA/RIW/RH)

Deklarasikan Desa Bersinar di Kalsel, Mendes PDTT Minta Setiap Desa Bentuk Satgas Anti Narkoba

BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi mendeklarasikan Desa Indrasari, Kabupaten Banjar, sebagai Desa Bersinar (Bersih Narkoba). Deklarasi yang berlangsung pada Senin (3/11) ini, menjadi salah satu langkah nyata dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa.

Kegiatan deklarasi berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan, dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Yandri Susanto. Turut hadir pula unsur Forkopimda, jajaran pemerintah kabupaten, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin menegaskan, bahwa deklarasi Desa Bersinar merupakan wujud nyata komitmen bersama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba.

“Pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Semua pihak harus terlibat, mulai dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga keluarga. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan terkecil,” ujar Muhidin.

Ia menjelaskan, bahwa Desa Bersinar menjadi simbol kesadaran kolektif masyarakat terhadap bahaya narkoba. Program ini juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan sosial masyarakat desa dengan mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

“Dengan adanya Desa Bersinar, kita ingin membangun desa yang kuat, mandiri, dan sehat — bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga dari sisi moral dan sosial,” sahut Muhidin.

Muhidin juga mengapresiasi sinergi antara Badan Narkotika Nasional, pemerintah daerah, serta lembaga desa yang telah bersama-sama menginisiasi program ini.

Ia berharap, melalui langkah ini, Kalimantan Selatan dapat menjadi provinsi yang lebih tangguh dalam menghadapi ancaman narkoba di masa mendatang.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) RI, Yandri Susanto, dalam kesempatan yang sama menyampaikan, bahwa pihaknya mendorong seluruh desa di Indonesia untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba.

“Satgas Anti Narkoba di tingkat desa adalah garda terdepan dalam menjaga masyarakat dari ancaman narkoba. Mereka akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk melakukan sosialisasi, pendampingan, dan deteksi dini di lapangan,” sahut Yandri.

Menurutnya, pembentukan Satgas ini penting agar upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif. Satgas akan bekerja sama dengan aparat desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta tokoh masyarakat dalam menjalankan program-program edukatif dan pendampingan bagi warga yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.

“Kami ingin setiap desa memiliki sistem pertahanan sosial terhadap bahaya narkoba. Pencegahan yang efektif dimulai dari masyarakat sendiri dari lingkungan tempat kita tinggal,” lanjut Yandri.

Selain deklarasi, kegiatan juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama dan pemasangan plakat Desa Bersinar di Desa Indrasari.

Acara tersebut disambut antusias warga setempat yang berkomitmen mendukung upaya pemerintah, dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas narkoba.

Baik Gubernur Muhidin maupun Menteri Yandri menegaskan, bahwa keberhasilan program Desa Bersinar tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat.

Pemerintah pusat dan daerah akan terus memberikan dukungan dalam bentuk pembinaan, pendampingan, serta fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. (MRF/RIW/RH)