Banjarmasin — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan, meraih penghargaan Wajib Pajak Daerah Terbaik I dalam ajang Sosialisasi Pajak Daerah, Penganugerahan Wajib Pajak Daerah Terbaik, dan Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Banjarmasin Tahun 2025, yang diselenggarakan Pemerintah Kota Banjarmasin belum lama tadi.
Penghargaan bergengsi ini diberikan kepada instansi dan pelaku usaha yang dinilai berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kepatuhan administrasi, ketertiban pembayaran, serta pelaporan pajak daerah yang transparan.
Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan diwakili Al-Muhid Ahya, Manager Regional Keuangan Sub Regional Kalimantan, yang menerima penghargaan secara langsung dari Pemerintah Kota Banjarmasin.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami di Pelindo untuk terus meningkatkan kepatuhan dan tata kelola perpajakan daerah. Kami percaya bahwa kontribusi pajak adalah bagian penting dalam mendukung pembangunan Kota Banjarmasin,” ujar Ahya seusai menerima penghargaan.
Pemerintah Kota Banjarmasin menyampaikan, bahwa Pelindo dinilai konsisten dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah, sekaligus memberikan kontribusi signifikan pada peningkatan PAD dari tahun ke tahun.
“Kami akan terus menjaga komitmen ini serta memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Banjarmasin. Pelindo siap mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui layanan kepelabuhanan yang modern, akuntabel, dan berkelanjutan”, tutupnya.
Dengan diraihnya penghargaan ini, Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan menegaskan perannya sebagai instansi yang tidak hanya berfokus pada layanan logistik dan kepelabuhanan, tetapi juga berkontribusi aktif terhadap pembangunan daerah melalui ketaatan perpajakan dan tata kelola perusahaan yang baik. (Pelindo-RIW/APR)
Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru, menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Banjarbaru Tahun 2025, di salah satu hotel berbintang di Banjarbaru, Rabu (19/11).
Kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengakselerasi penurunan angka stunting ini, dibuka Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, diwakili Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, Kemas Akhmad Rudi Indrawijaya.
Dalam sambutannya, Ia menegaskan, bahwa rapat ini merupakan momentum penting untuk memperkuat langkah-langkah yang telah berjalan, sekaligus mengidentifikasi strategi yang lebih efektif dalam mempercepat penurunan stunting di Banjarbaru.
Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, Kemas Akhmad Rudi Indrawijaya, saat membuka kegiatan
“Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk menilai kembali upaya yang sudah dilakukan serta merumuskan strategi yang lebih tepat agar penurunan stunting dapat dicapai secara maksimal,” ujar Kemas.
Ia menyampaikan, bahwa stunting merupakan persoalan serius yang berdampak pada kesehatan, perkembangan kognitif, produktivitas, hingga kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Pemerintah telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2026 dengan target penurunan menjadi 14,2 persen pada tahun 2029.
Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan kerja bersama yang lebih kuat, terarah, dan berkelanjutan dari seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, akademisi hingga dunia usaha.
“Dalam mendukung target tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat berbagai program seperti makan bergizi gratis, Gerakan Orang Tua Asuh Jika Stunting (GENTING), Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), serta berbagai intervensi spesifik dan sensitif lainnya,” katanya.
Seluruh program ini, lanjut Kemas, memerlukan sinergi lintas sektor agar dapat memberikan dampak nyata bagi keluarga berisiko stunting.
“Melalui rapat koordinasi ini, pemkot berharap seluruh peserta dapat memberikan evaluasi objektif terhadap pelaksanaan program, sekaligus merumuskan langkah perbaikan untuk memastikan efektivitas intervensi di lapangan,” ujarnya.
Suasana Rakor dan Evaluasi TPPS Kota Banjarbaru Tahun 2025
Ia juga menegaskan pentingnya penguatan pendampingan keluarga berisiko secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas kader, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang sesuai standar melalui pemanfaatan anggaran yang efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, peningkatan kualitas manajemen data dan pemetaan sasaran juga menjadi fokus agar setiap program dapat berjalan lebih tepat arah.
“Komitmen bersama harus terus dibangun agar program percepatan penurunan stunting dapat dilaksanakan secara holistik, tematik, spasial, dan terintegrasi sehingga visi Banjarbaru Zero Stunting benar-benar dapat diwujudkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Banjarbaru, Erma Epiyana Hartati menegaskan, bahwa percepatan penurunan stunting hanya dapat dicapai melalui kerja sama lintas sektor yang konsisten dan terarah.
“Stunting tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan sinergi dari semua pihak agar intervensi kepada keluarga berisiko dapat berjalan optimal,” ungkapnya.
Erma menambahkan, pihaknya terus melakukan pemantauan berkala, pendampingan keluarga, serta edukasi masyarakat sebagai langkah strategis dalam pencegahan stunting. Ia berharap rakor ini dapat menghasilkan rekomendasi yang kuat serta dapat langsung diterapkan di lapangan.
“Semoga melalui rapat ini kita dapat menyusun langkah-langkah yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kota Banjarbaru,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)
Banjarmasin – UPPD Samsat Banjarmasin 2, melakukan sosialisasi Layanan Perpanjangan STNK 5 Tahun dan Pembayaran Pajak, melalui mobil keliling, di halaman Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah, Rabu (19/11).
Kepala UPPD Samsat Banjarmasin 2, Akhmad Naparin menjelaskan, kegiatan ini merupakan uji coba untuk pembayaran pajak 5 tahunan. Masa uji coba ini, disambut antusias masyarakat wajib pajak.
“Saat ini kami melaksanakan uji coba untuk pembayaran pajak kendaraan 5 tahunan,” ungkapnya.
Kegiatan ini, lanjut Naparin, merupakan kolaborasi antara Bapenda Kalsel, dengan mitra kerja, serta kepolisian.
“Tujuan dari layanan ini, untuk memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat,” ucapnya.
Kepala UPPD Samsat Banjarmasin 2 Akhmad Naparin
Namun, tambah Naparin, untuk saat ini layanan pajak kendaraan bermotor 5 tahunan keliling, masih diperuntukkan untuk kendaraan roda dua saja.
“Untuk tahap awal pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor 5 tahunan ini, hanya kendaraan roda dua,” ujarnya.
Akan tetapi, tambahnya, tidak menutup kemungkinan, untuk kendaraan roda empat dapat dilakukan melalui Samsat Mobil Keliling.
Sementara itu, terpantau masyarakat menyambut antusias pelaksanaan uji coba pembayaran pajak kendaraan bermotor atau perpanjangan STNK 5 Tahunan keliling tersebut.
Seperti yang disampaikan salah satu warga wajib pajak di Kota Banjarmasin, Rahmani.
Ia mengucapkan terimakasih, kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui layanan Samsat-nya, karena telah memberi kemudahan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor 5 tahunan ini.
“Terimakasih kepada Samsat yang telah memberikan layanan ini, sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak 5 tahunan,” ungkapnya.
Mengingat, selama ini untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor 5 tahunan, hanya dapat dilakukan di kantor pelayanan Samsat saja.
“Dengan adanya layanan Samsat Keliling untuk pembayaran pajak lima tahunan ini, sangat membantu masyarakat,” ucapnya.
Rahmani berharap, layanan Samsat Keliling untuk pajak 5 tahunan ini, dapat dilaksanakan secara rutin serta terus menerus.
“Kami berharap layanan ini terus berjalan, karena manfaat yang diberikan,” ujarnya.
Rahmani juga mendoakan, dengan kemudahan yang diberikan tersebut, maka kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor semakin meningkat.
“Dengan begitu maka PAD Kalsel akan meningkat,” ucapnya. (SRI/RIW/APR)
Jakarta – Momen Bazar Amal Tahunan Women’s International Club (WIC), adalah waktu yang tepat mengenalkan budaya, kuliner serta pariwisata unggulan yang ada di Kalsel, agar go international.
Hal itu disampaikan, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, usai hadiri pembukaan Bazar Amal Tahunan ke-56 WIC tahun 2025, yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), pada Rabu (19/11).
Ketua DPRD Kalsel didampingi istri
Supian HK mengatakan, kegiatan WIC kali ini mampu meningkatkan kerjasama dan pertukaran pengalaman antar perempuan daerah, ibukota hingga mancanegara, yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan.
“Ayo dukung Budaya Kalsel Go Internasional,” ucapnya
Supian HK mengatakan, acara kali ini adalah momen yang sangat bagus, untuk mengenalkan Budaya Kalsel kepada dunia internasional, agar semakin dikenal dan tidak tergilas zaman.
“Peran perempuan sangat diuntungkan dengan adanya acara ini, diharapkan kedepannya dapat meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan nasional”, jelasnya.
Supian HK menambahkan, dengan mengusung tema ”Kalimantan Selatan: The Soul of Borneo”, WIC kali ini juga menghadirkan komunitas seni dan pelaku UMKM dari Kalsel. Hal itu dikarenakan WIC mengundang dan mengikutsertakan 45 kedutaan besar dari berbagai negara di seluruh dunia, yang digelar 2 hari, 19 dan 20 November 2025.
“Gelaran ini diharapkan mampu mendongkrak popularitas kebudayaan Kalsel, dan meningkatkan solidaritas dan menyatukan keberagaman dalam semangat kemanusiaan,” tutupnya
Acara yang dibuka istri Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Selvi Gibran Rakabuming ini, merupakan acara tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan internasional, serta meningkatkan pertumbuhan UMKM. Dimana pelaksanaan tahun ini, Provinsi Kalsel ditunjuk sebagai promotor utama. (ADV-NHF/RIW/APR)
Banjarbaru – Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, menjadi daerah pertama di Indonesia, yang memiliki Laboratorium Kesehatan dan Keamanan Pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kehadiran laboratorium ini menjadi tonggak penting, dalam memastikan pangan yang diberikan kepada peserta didik benar – benar aman, bergizi, dan sesuai standar kesehatan.
Peresmian tersebut diumumkan dalam Forum Diskusi Sinergitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang diselenggarakan Balai Besar POM Banjarbaru di Aula Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel, baru – baru ini.
Peresmian tersebut dihadiri langsung Kepala Badan POM RI, Taruna Ikrar, didampingi Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Adi Santoso, para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan, serta lintas instansi terkait baik dari pusat maupun daerah.
Kepala Badan POM RI, Taruna Ikrar menyampaikan, bahwa keberadaan Laboratorium MBG di Tabalong menjadi langkah penting, untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan yang diberikan kepada masyarakat. Khususnya melalui program makan bergizi gratis (MBG).
Kepala Badan POM RI, Taruna Ikrar
“Ini menjadi percontohan nasional, karena Laboratorium MBG di Tabalong adalah yang pertama di Indonesia. Dan kami memulai safari pengawasan pangan nasional dari Kalimantan Selatan,” ucap Taruna Ikrar.
Keberadaan laboratorium ini sangat penting untuk memastikan, bahwa pangan yang diberikan melalui Program Prioritas Presiden RI, yaitu Makan Bergizi Gratis, memenuhi kriteria aman dan layak konsumsi.
“Laboratorium tersebut akan melakukan pengujian pangan secara berkala untuk mencegah terjadinya kasus keracunan atau gangguan kesehatan pada peserta didik akibat makanan yang tidak memenuhi standar,” sahut Taruna.
Taruna menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong, yang telah menyediakan hibah tanah sebagai lokasi pembangunan laboratorium MBG, dan fasilitas SPPG (Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga).
Dukungan tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen nyata dalam memperkuat ekosistem keamanan pangan di Kalimantan Selatan.
“Ini bentuk dukungan yang luar biasa dari Tabalong. Langkah ini adalah bagian penting untuk memastikan pengawasan ketat demi keselamatan anak-anak kita,” sahut Taruna.
Selain pengawasan pangan sekolah, Badan POM RI juga menekankan pentingnya penguatan pendampingan bagi pelaku UMKM sektor pangan, obat tradisional, dan kosmetik. Dari total sekitar 1,7 juta pelaku usaha, baru 400 ribu yang telah terpenuhi kebutuhan perizinan dan sertifikasinya.
“Angka ini menunjukkan masih besarnya ruang peningkatan dalam mendukung legalitas dan keamanan produk UMKM nasional,” tutup Taruna.
Untuk diketahui, hingga saat ini, Kalimantan Selatan memiliki tiga UPT Badan POM, yaitu di Tabalong, Tanah Bumbu, dan Banjarbaru. Untuk memperluas jangkauan pengawasan, Badan POM menargetkan penambahan satu hingga dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru pada tahun mendatang, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Dengan hadirnya Laboratorium Kesehatan dan Keamanan Pangan MBG yang pertama di Indonesia, Kabupaten Tabalong menempatkan Kalimantan Selatan sebagai daerah pelopor dalam penguatan sistem pengawasan pangan sekolah.
Laboratorium ini diharapkan dapat mempercepat layanan pengujian pangan, meningkatkan kapasitas edukasi, serta memastikan seluruh peserta didik menerima makanan yang benar-benar aman dan berkualitas. (MRF/RIW/APR)
Banjarbaru – Produksi hortikultura di Kota Banjarbaru mengalami penurunan signifikan, akibat cuaca yang tidak menentu serta curah hujan tinggi sejak awal November. Kondisi ini memicu kekhawatiran para petani, terutama karena meningkatnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), pada masa tanam yang bertepatan dengan puncak musim hujan.
Melihat kondisi tersebut, Balai Pengendalian dan Pengawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Kalimantan Selatan, bergerak cepat dengan menyalurkan bantuan pestisida ramah lingkungan dan agen hayati, untuk membantu petani mengantisipasi potensi kerusakan tanaman. Upaya ini menjadi salah satu langkah strategis BPTPH Kalsel, dalam menjaga ketahanan produksi pertanian di tengah ancaman perubahan iklim.
Kepala BPTPH Kalsel, Lestari Fatria Wahyuni
Kepala BPTPH Kalsel, Lestari Fatria Wahyuni menjelaskan, bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah program penguatan perlindungan tanaman, mengingat perubahan pola cuaca berdampak langsung pada sektor pertanian, khususnya hortikultura yang menjadi komoditas dominan di wilayah Banjarbaru.
“Memasuki musim hujan ini, kami sudah melakukan sosialisasi dan penyebaran peringatan dini terkait kewaspadaan cuaca. Kami juga baru melaksanakan Sekolah Lapang Iklim bekerja sama dengan BMKG Kalsel untuk membekali petugas POPT di lima kabupaten tentang pengaruh iklim terhadap usaha pertanian,” ucap Lestari, saat ditemui dikantornya pada Rabu (19/11).
Dirinya menambahkan, curah hujan tinggi menyebabkan kelembaban udara meningkat, sehingga memudahkan berkembangnya hama dan penyakit tanaman. Beberapa jenis OPT bahkan muncul lebih cepat dari siklus biasanya, sehingga petani harus meningkatkan kewaspadaan dan pemantauan kondisi lahan.
“Intensitas hujan yang tinggi membuat tanaman hortikultura lebih rentan terserang OPT. Karena itu, selain memberikan penyuluhan, kami juga menyalurkan pestisida ramah lingkungan dan agen hayati untuk membantu petani mengurangi risiko kerusakan tanaman. Kami ingin memastikan perlindungan tanaman tetap optimal meski kondisi cuaca tidak bersahabat,” lanjut Lestari.
Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap, melalui Brigade Perlindungan Tanaman di Laboratorium Sungai Tabuk yang membawahi wilayah Barito Kuala, Tanah Laut, Banjar, Banjarbaru, dan Banjarmasin. Mekanisme pengajuan bantuan dapat dilakukan melalui Penyuluh Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) di masing – masing wilayah.
“POPT di Banjarbaru bisa mengajukan bantuan melalui Brigade Sungai Tabuk maupun langsung ke BPTPH Provinsi Kalsel, sesuai kebutuhan dan tingkat kerawanan OPT di lapangan,” ungkap Lestari.
Selain bantuan fisik, BPTPH juga memperkuat layanan informasi dengan memperbarui data perkembangan OPT secara berkala. Informasi tersebut menjadi panduan bagi petani untuk mengenali potensi serangan hama lebih dini dan melakukan tindakan preventif sebelum kerusakan meluas.
Dengan rangkaian langkah cepat ini, BPTPH Kalsel menginginkan produksi hortikultura di Banjarbaru tetap stabil meski berada di bawah tekanan cuaca ekstrem.
“Upaya mitigasi dan pendampingan diharapkan mampu membantu petani tetap bertahan dan menjaga kualitas hasil pertanian selama musim hujan,” tutup Lestari. (MRF/RIW/APR)
Banjarmasin — Sebagai bentuk kontribusi dalam menjaga kualitas layanan kas dan pengelolaan rupiah di Kalimantan Selatan, Bank Indonesia menetapkan Bank Kalsel sebagai Juara 1 Kategori Apresiasi Sinergi CBP Rupiah Perbankan, pada ajang Festival Antasari 2025.
Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan pada Sabtu (15/11) di Aula Bank Indonesia, Banjarmasin ini, dihadiri perbankan, pelaku UMKM, komunitas ekonomi kreatif, serta berbagai pemangku kepentingan daerah.
Penghargaan yang diterima, diserahkan langsung Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, A. Donanto H. W, kepada Direktur Bisnis Bank Kalsel, Akhmad Fauzi Noor.
Dalam hal ini, Bank Indonesia menilai Bank Kalsel sebagai perbankan dengan kontribusi paling konsisten dan signifikan, dalam mendukung pelaksanaan Cash Banking Provision (CBP) Rupiah. Termasuk penguatan layanan kas, edukasi ciri keaslian uang kepada masyarakat, serta pemenuhan uang layak edar di wilayah Kalimantan Selatan.
Selain itu, Bank Kalsel dinilai aktif dalam penyetoran, penarikan, pengolahan, dan distribusi uang rupiah serta menjalankan berbagai program literasi rupiah dan kemitraan daerah.
Dalam sambutannya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, A. Donanto H. W menyatakan, bahwa penghargaan yang diserahkan, merupakan bentuk apresiasi terhadap mitra yang berperan dalam menjaga kualitas rupiah, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait keaslian uang.
“Festival Antasari 2025 dan Malam Apresiasi ini kami selenggarakan untuk memberikan penghargaan kepada para mitra yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kualitas rupiah, memperkuat layanan kas, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ciri keaslian uang. Kami mengapresiasi Bank Kalsel yang pada tahun ini berhasil meraih Juara 1 atas konsistensi, dedikasi, dan sinergi aktif dalam mendukung operasional CBP Rupiah di Kalimantan Selatan,” ucap Donanto.
Sementara itu, Direktur Bisnis Bank Kalsel, Akhmad Fauzi Noor, mengucapkan berterima kasih kepada Bank Indonesia atas sinergi yang selama ini terbangun untuk terus memperkuat kolaborasi dalam memastikan ketersediaan uang layak edar, edukasi ciri keaslian uang, serta layanan kas yang aman, cepat, dan nyaman bagi masyarakat di Kalimantan Selatan.
“Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan, khususnya dalam pengelolaan dan distribusi uang rupiah. Bank Kalsel akan terus memperkuat kerja sama dengan Bank Indonesia melalui literasi rupiah, digitalisasi layanan, serta penguatan ekosistem ekonomi daerah,” tutur Fauzi.
Sebagai Informasi, penghargaan ini menambah deretan capaian Bank Kalsel dalam mendukung stabilitas dan kelancaran sistem pembayaran, sekaligus mempertegas komitmen Bank Kalsel dalam menyediakan layanan kas yang aman, cepat, dan nyaman bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/APR)
Banjarbaru – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Temu Usaha Kelompok Tani Hutan (KTH) pada 17–18 November 2025 di Banjarbaru. Kegiatan ini diikuti 30 peserta, terdiri atas pengelola KTH kopi dan mete, penyuluh kehutanan, serta pelaksana RHL BPDAS Barito dari wilayah KPH Tabalong, KPH Hulu Sungai, KPH Tanah Laut, dan Tahura Sultan Adam.
Peserta juga berasal dari berbagai kelompok tani, di antaranya KTH Gunung Batuah, KTH Baru Muncul, KTH Harapan Bersama, KTH Hitam Manis, KTH Bukit Melati, KTH Tunas Muda, dan kelompok lainnya sesuai daftar resmi.
Rangkaian kegiatan dimulai pada hari pertama, dengan kunjungan lapangan ke dua lokasi. Peserta melakukan peninjauan ke Desa Bunglai untuk melihat pengelolaan tanaman mete, serta ke Desa Mandiangin Timur, untuk mempelajari pengembangan tanaman kopi yang dikelola KTH Hitam Manis.
Kunjungan tersebut memberikan gambaran nyata mengenai praktik budidaya, perawatan, dan kondisi tanaman di lapangan. Hari pertama kemudian ditutup dengan wisata edukasi di kawasan Tahura Sultan Adam, seperti Bukit Batu dan Mandiangin.
Temu usaha ini merupakan tindak lanjut dari hasil penanaman RHL, rehabilitasi DAS, dan penghijauan dengan jenis tanaman mete dan kopi di kawasan hutan, yang saat ini telah menghasilkan buah.
Karena keterbatasan pengetahuan dalam pemanenan, pengolahan, dan pengembangan produk, Dinas Kehutanan mengundang narasumber yang kompeten di bidang budidaya kopi dan mete. Yaitu Sugiharto, sebagai praktisi pengolahan kopi, dan Teguh sebagai praktisi budidaya serta pengolahan mete.
Selain itu, PT Herbo Mandiri Group turut memberikan materi mengenai peluang pemasaran kopi di Kalimantan Selatan.
Suasana praktik lapangan
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra menegaskan, bahwa peningkatan nilai ekonomi hutan merupakan indikator penting, dalam pembangunan kehutanan.
Fathimatuzzahra menyampaikan, bahwa berdasarkan data KLHK tahun 2022, Kalimantan Selatan masih memiliki 487.457 hektare lahan kritis. Sejak 2016, upaya rehabilitasi telah dilakukan melalui penanaman seluas 168.086 hektare, dan sebagian kawasan tersebut kini menghasilkan komoditas unggulan seperti kopi dan mete.
“Oleh karena itu, peningkatan kapasitas KTH sangat penting agar hasil tanaman tersebut benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan”, jelasnya.
Sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas tersebut, Fathimatuzzahra menyampaikan apresiasi kepada BPDAS Barito, yang telah memfasilitasi pelaksanaan Temu Usaha KTH Tahun 2025, dengan menghadirkan narasumber berpengalaman, untuk menambah wawasan dan keterampilan peserta.
“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan KTH dalam mengelola komoditas kopi dan mete secara lebih profesional serta mendorong penerapan ilmu yang diperoleh di lapangan masing – masing,” tutupnya.
Selain materi dan diskusi, kegiatan Temu Usaha ini juga menjadi momentum penting dengan dilaksanakannya penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dan Koperasi Merah Putih Desa Jatisari, Kabupaten Wonogiri.
MoU ini mencakup kerja sama pengembangan tanaman mete mulai dari rantai nilai hasil hutan bukan kayu (HHBK), pertukaran informasi teknis, pelatihan dan pendampingan, hingga peluang pemasaran dan inovasi produk turunan.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap tercipta penguatan kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, dan mitra usaha dalam pengembangan kopi dan mete di Kalimantan Selatan.
Temu Usaha KTH 2025 menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas petani, membuka peluang kemitraan, dan memperkuat ekonomi hasil hutan rakyat secara berkelanjutan. (DishutKalsel-RIW/APR)
Batulicin – Musim barat di perairan Kalimantan Selatan, berdampak pada berkurangnya pasokan ikan di Pelabuhan Perikanan Batulicin Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono, diwakili Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Akhmad Syarwani menyampaikan, meski mengalami penurunan pendaratan, namun pasokan ikan tetap masuk setiap harinya.
“Memang sekarang sedang memasuki musim barat, dimana angin cukup kencang, sehingga berpengaruh pada jumlah ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Batulicin,” ungkap Syarwani, di Banjarmasin, Senin (17/11).
Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin Akhmad Syarwani
Namun, lanjutnya, meski sedang musim barat di laut, akan tetapi di Pelabuhan Perikanan Batulicin untuk transaksi jual beli masih berlangsung seperti biasanya.
“Kami telah melakukan rehabilitasi pusat pemasaran distribusi ikan, selain tempat Pemasaran TPI,” jelasnya.
Sehingga, tambah Syarwani, pasokan ikan yang datang tidak hanya dari nelayan lokal, tetapi juga dari nelayan dari Sulawesi.
“Alhamdulillah stok ikan di Pelabuhan Perikanan Batulicin ini, tidak pernah kosong,” ungkapnya lagi.
Bahkan, tuturnya, beberapa pekan lalu pasokan ikan di tempat mereka melimpah.
“Dua pekan lalu terjadi lonjakan ikan jenis tongkol serta lajang,” ucapnya.
Ikan ikan tersebut dikirim ke daerah Pontianak, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, serta ke Banua Anam.
Selain itu, lanjutnya, pada musim barat ini, di Pelabuhan Perikanan Batulicin juga tersedia pasokan ikan air tawar, seperti ikan patin, nila, bandeng, serta udang, sebagai alternatif selain ikan laut.
“Pada musim barat ini di Pelabuhan Perikanan Batulicin juga berlangsung transaksi untuk ikan air tawar, tidak hanya ikan laut,” ujarnya.
Syarwani mengakui, musim barat atau angin kencang serta gelombang tinggi di perairan Kalimantan Selatan saat ini, berdampak pada naiknya harga ikan laut tersebut.
“Kenaikan harga ikan laut terjadi, akibat berkurangnya tangkapan ikan nelayan, selama musim barat berlangsung,” ungkapnya.
Kenaikan harga, terutama terlihat pada sejumlah jenis ikan, Salah satunya ikan kembung atau peda, yang sebelumnya dijual dikisaran harga 25 sampai 30 ribu rupiah perkilonya, naik hingga dikisaran 40 ribu rupiah perkilonya.
Begitu juga, untuk ikan tongkol, yang biasanya dijual dengan harga 15 ribu rupiah perkilonya, kini naik dikisaran harga 25 sampai 30 ribu rupiah perkilonya. (SRI/RIW/APR)
Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Pendampingan Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Tahun 2025, bertempat di salah satu hotel di Banjarbaru, Selasa (18/11).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya dalam memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta mendorong integrasi layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas.
Kegiatan dibuka Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, dan diikuti para pengelola serta admin aplikasi pelayanan publik dari seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel.
Dalam sambutannya, Muhamad Muslim menegaskan, bahwa efisiensi pertukaran data menjadi kebutuhan utama di era SPBE. Kehadiran SPLP menjadi solusi strategis untuk mengatasi persoalan aplikasi atau aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri dan menyebabkan duplikasi data antar-unit kerja.
“SPLP bukan sekadar alat bantu teknologi informasi, tetapi merupakan infrastruktur dasar yang wajib kita miliki untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi dan sistem elektronik yang saat ini telah berjalan di lingkungan Pemerintah Provinsi,” tegas Muslim.
Ia berharap, melalui pendampingan teknis ini, para pengelola aplikasi dapat memahami cara kerja SPLP secara komprehensif, serta mengetahui aspek apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan pada aplikasi yang mereka kelola.
“Kita ingin mereka benar-benar memahami SOP SPLP sehingga pelayanan publik berbasis digital yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal,” tambahnya.
Suasana pembukaan pendamping teknis SPLP 2025
Sementara itu, Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Diskominfo Kalsel, Hasnan Ash Shiddieqy mengungkapkan, bahwa sejauh ini sudah ada beberapa aplikasi pelayanan publik yang berhasil terhubung dengan SPLP.
Menurutnya, integrasi ini akan terus ditingkatkan, sehingga ke depan hanya akan ada dua kelompok besar layanan, yaitu aplikasi yang berorientasi pada layanan publik dan aplikasi yang berorientasi pada pelayanan kepegawaian.
“Integrasi akan terus kita perluas. Targetnya, layanan pemerintah tidak lagi terpecah-pecah, tetapi berada dalam dua kamar besar yang lebih sederhana dan mudah diakses,” jelas Hasnan.
Ia menambahkan, SPLP saat ini masih berada pada tahap uji coba dan pelatihan SDM pengelola. Proses integrasi, menurutnya, bukan hanya terkait kesiapan infrastruktur dan anggaran, tetapi juga dinamika sumber daya manusia.
“Saat ini kita masih pada tahap uji coba dan pelatihan. Tantangannya bukan hanya teknis, tetapi juga menyangkut SDM seperti mutasi pengelola hingga minimnya regenerasi,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)
