News – Laman 6 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Kemnaker Permudah Pengajuan Job Fair Lewat SIAPkerja

Jakarta – Pengajuan penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (job fair) kini semakin mudah setelah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), memperkuat fitur layanan pada platform SIAPkerja.

Pembaruan ini dihadirkan untuk menyederhanakan proses pengajuan hingga penerbitan persetujuan dalam satu sistem digital yang terintegrasi.

Melalui laman jobfair.kemnaker.go.id, seluruh proses mulai dari pengajuan, verifikasi dokumen, hingga penerbitan surat rekomendasi atau persetujuan kini dapat dilakukan secara digital.

Sistem ini dirancang agar proses berjalan lebih cepat, praktis, serta dapat dipantau secara real time.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Estiarty Haryani mengatakan, digitalisasi ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang lebih modern, transparan, dan efisien.

“Pengembangan ini membuat proses pengajuan job fair menjadi lebih terintegrasi, cepat, dan transparan,” ujar Estiarty dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (9/6).

Ia menjelaskan, layanan ini dapat dimanfaatkan instansi pemerintah maupun penyelenggara swasta. Kemnaker juga mengimbau agar setiap penyelenggara mengajukan permohonan melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten/kota melalui platform SIAPkerja pada fitur job fair.

Selain itu, penyelenggara diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan fitur SIAPkerja dalam pelaksanaan job fair, baik secara daring maupun hibrid.

Kemnaker menegaskan, penguatan layanan digital ini diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan job fair sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi kesempatan kerja di berbagai daerah.

“Mari manfaatkan layanan job fair untuk mendukung penyelenggaraan bursa kerja yang lebih efektif, transparan, dan modern,” ajaknya. (KemenakerRI-RIW/EYN)

Gandeng TP PKK, DPKP Kalsel Kembali Gelar Gerakan Pangan Murah

Banjarbaru – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi, bekerja sama dengan Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), di area perkantoran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, mulai Rabu (10/6) hingga Kamis (11/6).

GPM bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.

Gerakan Pangan Murah ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sejak pagi hari, warga tampak antusias mendatangi lokasi kegiatan, untuk membeli berbagai kebutuhan pokok yang dijual dengan harga di bawah pasar.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman mengatakan, GPM merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, dalam upaya menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Menurutnya, Gerakan Pangan Murah tidak hanya bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi salah satu langkah strategis, menjaga stabilitas pasokan pangan di tengah dinamika harga komoditas di pasaran.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan TP PKK ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat agar tetap dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan pangan di Kalimantan Selatan,” ujar Syamsir.

Ia menjelaskan, berbagai komoditas pangan strategis disediakan dalam kegiatan tersebut, di antaranya beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, serta sejumlah kebutuhan pokok lainnya yang banyak dibutuhkan masyarakat.

Syamsir menilai, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah juga berperan penting mendukung pengendalian inflasi daerah. Penyediaan bahan pangan dengan harga murah, menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menekan potensi kenaikan harga bahan pokok.

“Intervensi pasar melalui Gerakan Pangan Murah sangat penting, terutama pada komoditas yang memberikan kontribusi terhadap inflasi. Dengan harga yang lebih terjangkau, masyarakat dapat terbantu, sementara stabilitas harga tetap terjaga,” katanya.

Lebih lanjut, Syamsir menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk distributor, pelaku usaha pangan, serta instansi terkait, untuk memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan pangan di daerah.

“Langkah ini penting untuk mengantisipasi gejolak harga, terutama menjelang periode meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok,” sahutnya.

Selain menjaga stabilitas harga, Gerakan Pangan Murah juga diharapkan dapat menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan pangan secara bijak dan mendukung konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih stabil, sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi guna menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (MRF/RIW//EYN)

Komisi III Dorong Transformasi Transportasi Hijau, Bus Listrik Jadi Arah Baru Layanan Publik di Kalsel

Jawa Timur – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong penguatan layanan transportasi publik yang modern, ramah lingkungan, dan terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi perhatian adalah pengembangan armada angkutan umum bertenaga listrik, untuk mendukung mobilitas masyarakat yang lebih efisien sekaligus mengurangi emisi kendaraan.

Komitmen tersebut mengemuka saat Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel melakukan kunjungan kerja ke PT Bagong Dekaka Mandiri di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (8/6).

Suasana pertemuan ke PT Bagong Dekaka Mandiri di Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Kunjungan ini bertujuan melihat secara langsung proses perakitan armada bus yang selama ini melayani masyarakat Kalimantan Selatan, sekaligus menjajaki peluang pengembangan transportasi umum berbasis energi bersih di masa mendatang.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah mengatakan, bahwa kebutuhan transportasi publik yang nyaman, aman, dan terjangkau harus diimbangi dengan inovasi teknologi yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Menurutnya, penggunaan bus listrik dapat menjadi solusi jangka panjang, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus menjawab tantangan ketersediaan BBM jenis solar, yang masih menjadi kendala di beberapa wilayah Kalimantan Selatan.

“Kami berharap ke depan PT Bagong Dekaka dapat mengembangkan armada bus listrik untuk mendukung transportasi publik yang lebih ramah lingkungan, mengurangi emisi, serta memberikan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat,” katanya.

Selain membahas pengembangan armada masa depan, Komisi III juga memberikan apresiasi terhadap kualitas layanan transportasi publik yang selama ini dioperasikan PT Bagong Dekaka Mandiri, khususnya layanan Bus Trans Banjarbakula, yang melayani kawasan Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah

Kehadiran layanan tersebut dinilai telah memberikan dampak positif, mendukung mobilitas masyarakat serta mendorong penggunaan angkutan umum sebagai pilihan utama transportasi sehari-hari.

“Pengembangan bus listrik diharapkan menjadi langkah awal menuju ekosistem transportasi hijau yang mampu meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperkuat daya saing daerah di masa depan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bagong Dekaka Mandiri, Budi Susilo, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan DPRD Kalsel terhadap pengembangan transportasi publik.

Ia menegaskan pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menjaga keberlanjutan operasional angkutan umum di Kalimantan Selatan.

“Kami berharap layanan yang telah berjalan di Kalimantan Selatan dapat terus berlanjut dan berkembang. Angkutan umum ini telah menjadi kebutuhan dan andalan masyarakat, sehingga keberlanjutannya sangat penting,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, M. Fitri Hernadi mengungkapkan, bahwa tingkat keterisian penumpang (loading factor) Trans Banjarbakula hingga Mei 2026 telah mencapai 87,77 persen.

Angka tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan transportasi publik yang tersedia saat ini.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi dasar kuat untuk menambah armada serta perluasan koridor layanan agar semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati akses transportasi aman, nyaman, dan terjangkau.

“Transportasi publik yang terintegrasi akan semakin memudahkan masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi maupun kegiatan sehari-hari. Dengan dukungan layanan BTS beserta jaringan feeder yang terus dikembangkan, kami optimis kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum akan semakin meningkat,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Belajar dari DKI Jakarta, Komisi II Siap Dorong Ekosistem Industri Hijau di Kalsel

Jakarta – Komitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan terus diperkuat Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), melalui kunjungan kerja ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, Senin (8/6).

Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan, kunjungan ini bertujuan menggali berbagai strategi pengelolaan limbah yang mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan, dengan fokus mempelajari tata kelola minyak jelantah sebagai limbah rumah tangga dan industri kecil.

Suasana pertemuan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta.

“Hasil diskusi berkembang lebih luas hingga membahas keberhasilan DKI Jakarta membangun ekosistem industri hijau yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” ucapnya.

Disampaikan Firman, pendekatan yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bagaimana limbah tidak lagi dipandang sebagai persoalan semata, melainkan dapat menjadi sumber daya yang bernilai dan membuka peluang usaha baru.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi kuat antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan masyarakat.

Kolaborasi tersebut mampu menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuhnya berbagai inovasi berbasis ekonomi hijau.

“Kami pelajari bukan hanya soal pengelolaan minyak jelantah, tetapi bagaimana DKI Jakarta berhasil membangun industri hijau melalui kolaborasi yang nyata. Ini menjadi pelajaran berharga bagi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan program serupa,” ungkapnya.

Firman menilai, konsep industri hijau sangat relevan dengan arah pembangunan Kalimantan Selatan yang tengah mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, peluang pengembangan usaha berbasis pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular di Banua dinilai sangat terbuka.

“Dengan semangat Kalimantan Selatan Bekerja, kita dapat membangun platform kolaborasi yang mampu melahirkan berbagai inovasi dan industri ramah lingkungan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Industri Kreatif dan Digital Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Nuzula Dhina, menyambut baik kunjungan Komisi II DPRD Kalsel.

Penyerahan cendramata sumber Humas DPRD Kalsel.

Ia menilai pertemuan tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus memperkuat sinergi antardaerah dalam mengembangkan sektor industri yang berkelanjutan.

Menurut Nuzula, selain menyampaikan berbagai program dan kebijakan yang telah diterapkan di DKI Jakarta, pihaknya juga memperoleh perspektif baru mengenai potensi pengembangan industri di Kalimantan Selatan yang memiliki karakteristik dan sumber daya berbeda.

“Kami mengapresiasi kunjungan Komisi II DPRD Kalimantan Selatan. Diskusi ini memberikan banyak wawasan baru dan semoga berbagai gagasan positif yang muncul dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan serta potensi daerah masing – masing,” tutupnya.

Melalui kunjungan ini, Komisi II DPRD Kalsel berharap dapat membawa berbagai inspirasi dan praktik terbaik yang nantinya dapat diadaptasi untuk memperkuat pengelolaan limbah, mendorong ekonomi sirkular, serta mempercepat lahirnya industri hijau yang mampu menciptakan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Resmi Dimulai, Disdik Banjarmasin Monitoring PPDB Tingkat SMP

BANJARMASIN – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Menengah Pertama (SMP) resmi dimulai, Senin (9/6).

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin pada hari pertama pelaksanaan PPDB langsung memonitoring dua SMP Negeri yaitu , SMP Negeri 31 dan SMPN 13. Pemantauan dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan, Ryan Utama.

Ket foto : Kadisdik Banjarmasin Ryan Utama

“Tahapan PPDB tingkat SMP resmi dimulai Selasa 9 Juni 2026. Dimana gelombang pertama PPDB tingkat SMP ini, dibuka untuk jalur prestasi akademik dan non akademik, serta afirmasi,” ungkap Ryan, kepada sejumlah wartawan.

Di hari pertama, lanjutnya, monitoring PPDB di SMP Negeri 31 dan SMPN 13 Banjarmasin, terpantau berjalan lancar.

“Kami mencoba melakukan monitoring bagaimana pelaksanaan PPDB di SMP Negeri 31 serta 13 ini,” ucap Ryan.

Pada saat pelaksanaan, pihaknya melihat relatif lanjar, tetapi karakteristik masyarakat di lingkungan kedua SMP tersebut, lebih banyak harus dibantu tenaga pelayanan penerimaan di SMP.

“Sehingga, banyak orangtua siswa datang langsung ke sekolah, untuk proses PPDB tersebut,” ucap Ryan lagi.

Untungnya, beberapa sekolah masih menyediakan operator pendaftaran untuk membantu orangtua yang kesulitan, saat mendaftarkan anaknya secara online.

“Salah satu kesulitan yang banyak dihadapi para orangtua saat pendaftaran online, adalah penginputan data, yang masih mendapat bantuan dari pihak sekolah,” jelas Ryan.

Bantuan yang diberikan, berupa pemeriksaan kelengkapan berkas siswa, serta pengecekan pada saat penginputan yang dilakukan secara online oleh orangtua siswa.

“Para orangtua yang datang langsung ke sekolah tetap mendapatkan pelayanan, sehingga apa yang menjadi kesulitan orangtua siswa pada saat mendaftar online dapat diketahui,” ucap Ryan. (SRI/RIW/EPS)

Dasar Pengembangan Karier dan Penempatan Jabatan, Pemkab Banjar Petakan Kompetensi ASN

Banjarbaru – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat kualitas aparatur sipil negara (ASN) melalui penilaian kompetensi yang digelar di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VIII Banjarmasin, Selasa (9/6).

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea mengatakan, tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks. Karena itu, pemerintah membutuhkan ASN yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga integritas, kemampuan beradaptasi, dan kecakapan dalam menghadapi dinamika masyarakat yang beragam.

Foto bersama kegiatan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN Kabupaten Banjar.(foto : MC Kab Banjar)

“Untuk menghadapi berbagai permasalahan, tantangan, dan dinamika globalisasi, diperlukan ASN yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi dalam menjalankan perannya,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Menurutnya, tuntutan terhadap pelayanan publik yang semakin baik mengharuskan setiap ASN terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri.

Penilaian kompetensi menjadi salah satu instrumen penting untuk mengetahui sejauh mana potensi dan kemampuan yang dimiliki pegawai.

Ia menegaskan, kegiatan tersebut tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengembangan sumber daya manusia.

“Penilaian kompetensi ini menjadi sarana untuk memetakan potensi, kemampuan, dan kapasitas ASN sebagai dasar pengembangan karier serta peningkatan kualitas SDM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar,” katanya.

Hasil penilaian nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan karier, peningkatan kompetensi, hingga penempatan pegawai pada jabatan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan organisasi.

Sementara itu, Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Banjar, Nor Azizah menjelaskan, sebanyak 90 ASN dijadwalkan mengikuti penilaian kompetensi. Namun, dua peserta berhalangan hadir karena alasan cuti dan sakit.

“Dari 90 peserta yang diundang, sebanyak 88 orang hadir mengikuti kegiatan,” ujarnya.

Peserta berasal dari berbagai jenjang jabatan, mulai dari pelaksana yang diproyeksikan menjadi pejabat pengawas, pejabat pengawas menuju pejabat administrator, hingga pejabat fungsional ahli muda dan ahli madya.

Menurut Azizah, sebagian besar peserta merupakan ASN yang baru mendapatkan promosi jabatan atau mengalami perpindahan jenjang karier sehingga perlu dilakukan pemetaan kompetensi secara lebih mendalam.

Ia menambahkan, penilaian kompetensi merupakan bagian dari penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, yakni sistem yang menempatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai dasar utama dalam pengelolaan kepegawaian.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat terwujud ASN yang profesional, adaptif, dan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Banjar serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Lepas 51 Lulusan, SLB-C Negeri Pembina Kalsel Dorong Siswa Kembangkan Potensi

Banjarbaru – Sekolah Luar Biasa (SLB)-C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan menggelar acara perpisahan siswa tahun ajaran 2025/2026, bertempat di Aula SLB-C Negeri Pembina, Banjarbaru, Selasa (9/6).

Sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, meluluskan sebanyak 51 siswa dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA.

Ket : Suasana perpisahan siswa di SLB C Negeri Pembina Kalsel

Kepala SLB-C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan, Salmah mengatakan, kelulusan para siswa merupakan hasil dari proses pembelajaran, pembinaan, serta dukungan orang tua selama menempuh pendidikan di sekolah.

“Keberhasilan anak-anak menyelesaikan pendidikan merupakan pencapaian yang sangat membanggakan dan patut diapresiasi. Kami berharap para lulusan terus mengembangkan potensi yang dimiliki serta melanjutkan pendidikan maupun keterampilan sesuai kemampuan masing – masing,” ujarnya.

Salmah menjelaskan, dari total 51 lulusan tersebut terdiri dari 16 siswa tingkat TK, 13 siswa tingkat SD, 18 siswa tingkat SMP, dan 4 siswa tingkat SMA.

Menurutnya, bagi siswa yang masih memiliki jenjang pendidikan lanjutan diharapkan dapat terus melanjutkan sekolah, sementara lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan menerapkan keterampilan yang telah diperoleh selama bersekolah.

“Bagi anak-anak yang masih memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan, kami harapkan terus belajar. Sedangkan yang sudah lulus, semoga dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan masyarakat dan menjadi lebih mandiri,” katanya.

Pada kegiatan tersebut, para siswa turut menampilkan berbagai pertunjukan hasil pembinaan sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler, seperti pencak silat, pembacaan puisi, serta berbagai keterampilan lainnya.

Salmah menuturkan, penampilan tersebut menjadi wadah siswa menunjukkan kemampuan dan bakat yang selama ini dikembangkan di sekolah.

“Melalui kegiatan ini kami ingin menunjukkan bahwa setiap anak memiliki potensi. Tidak ada anak yang gagal, karena di balik setiap keterbatasan pasti ada kelebihan yang bisa dikembangkan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sekolah terus berupaya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang siswa melalui berbagai program pembelajaran dan pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

“Kami akan terus mendukung potensi siswa-siswi agar mereka memiliki rasa percaya diri, keterampilan, dan kemandirian untuk menghadapi kehidupan di masa depan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Awal Juni 2026, Inflasi Kalsel Masih Terkendali

Banjarbaru – Memasuki awal Juni 2026, kondisi inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan masih dalam kondisi terkendali.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pun terus memperkuat berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, termasuk memantau penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di daerah-daerah yang mengalami kenaikan inflasi.

Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Elminsyah Jaya mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan terkini, Kalimantan Selatan berada pada urutan keenam inflasi di tingkat nasional.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berjalan efektif.

“Posisi ini menunjukkan bahwa langkah-langkah pengendalian inflasi yang selama ini dilakukan mampu menjaga stabilitas harga di daerah. Namun demikian, kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan agar inflasi tetap terkendali,” ujarnya, usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara daring yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Ruang Rapat Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (8/6).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, serta distributor pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok di masyarakat tetap aman.

“Berbagai program pengendalian inflasi juga terus digencarkan, seperti pelaksanaan gerakan pangan murah, pemantauan harga secara rutin di pasar tradisional maupun modern, serta penguatan distribusi pangan guna menekan potensi kenaikan harga komoditas strategis,” lanjutnya.

Selain itu, Pemprov Kalsel juga akan memberikan perhatian khusus terhadap penyaluran beras SPHP di wilayah yang mengalami peningkatan inflasi maupun kenaikan harga beras.

Eddy menuturkan, pemantauan penyaluran beras SPHP dilakukan untuk memastikan bantuan intervensi pasar tersebut tepat sasaran dan benar-benar dapat membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.

“Intervensi melalui beras SPHP menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Karena itu, penyalurannya akan terus dipantau agar tepat sasaran dan efektif menekan gejolak harga,” katanya.

Menurut Eddy, pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan Perum Bulog dan instansi terkait untuk memastikan stok beras SPHP serta kelancaran distribusinya, terutama di daerah yang menjadi penyumbang inflasi.

Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keterjangkauan harga beras di masyarakat sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi yang terjadi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen terus mengoptimalkan berbagai strategi pengendalian inflasi melalui sinergi lintas sektor, sehingga stabilitas harga dapat terjaga dan pertumbuhan ekonomi daerah tetap berjalan dengan baik.

“Dengan pengendalian inflasi yang efektif, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang stabil, sementara kondisi perekonomian daerah tetap kondusif dan berdaya tahan menghadapi berbagai tantangan,” tutup Eddy. (MRF/RIW/EPS)

Gandeng Tiga Kampus di Bandung, Kemnaker Upayakan Pengembangan SDM, Riset, dan Pengabdian Masyarakat

Bandung — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama dengan tiga perguruan tinggi di Bandung, yakni Universitas Teknologi Bandung (UTB), Universitas Pasundan (Unpas), dan Universitas Langlangbuana (UNLA), dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM), riset, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepahaman Bersama di Bandung, Jawa Barat, Senin (8/6), oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Cris Kuntadi bersama para rektor dari ketiga perguruan tinggi tersebut.

Cris Kuntadi mengatakan, kolaborasi ini bertujuan memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional serta memperkecil kesenjangan (gap) antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.

Ia berpendapat perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai pusat inovasi dan riset. Di sisi lain, Kemnaker memegang mandat untuk menyiapkan tenaga kerja kompeten dan memperluas kesempatan kerja.

“Kesepahaman bersama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi kelembagaan dalam mendukung pembangunan ketenagakerjaan nasional. Sinergi ini menjadi kunci dalam menghasilkan SDM unggul yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan nasional,” ujar Cris Kuntadi.

Cris menambahkan kerja sama ini diharapkan memicu program konkret yang meningkatkan kualitas lulusan lewat pengembangan hard skills maupun soft skills.

Lulusan perguruan tinggi nantinya akan mendapatkan akses lebih luas terhadap program pelatihan, sertifikasi, magang, serta penempatan kerja.

Bagi Kemnaker, kolaborasi ini memperkuat penyusunan kebijakan berbasis riset, sementara bagi kamp us akan meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja global.

“Saya berharap penandatanganan hari ini tak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi menjadi titik awal dari implementasi program – program kolaboratif yang nyata, terukur, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Secara rinci, ruang lingkup kerja sama antara Kemnaker dan mitra perguruan tinggi ini mencakup tiga poin utama.

Pertama, Pengembangan Kapasitas SDM, dengan meningkatkan mutu dan kompetensi sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja modern.

Kedua, Pengkajian Kebijakan yakni melakukan riset mendalam untuk mendukung perumusan kebijakan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Ketiga, Pengabdian kepada Masyarakat dengan menyelenggarakan program-program aplikatif yang mendukung penguatan ekosistem kerja di lingkungan masyarakat.

“Melalui kolaborasi akademis dan pemerintah ini, Kemnaker berharap lahir inovasi-inovasi baru yang mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan global sekaligus mempercepat pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi di Indonesia,” kata Cris. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Wamenaker: Mahasiswa Harus Perkuat Kompetensi dan Sertifikasi untuk Hadapi Dunia Kerja

Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor menegaskan, pentingnya penguatan pendidikan, kompetensi, dan sertifikasi sebagai tiga pilar utama yang harus dimiliki mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja yang semakin dinamis.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Mercubuana Competency Network (MBCN) 2026 bertema “Urgensi Sertifikasi Kompetensi bagi Mahasiswa dalam Menghadapi Dunia Kerja” di Jakarta, Senin (8/6).

Afriansyah menjelaskan, pendidikan menjadi fondasi utama membangun pengetahuan, pola pikir, dan karakter mahasiswa.

Namun demikian, bekal akademik saja belum cukup untuk menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

Ia menekankan, kompetensi dan sertifikasi menjadi elemen penting yang melengkapi pendidikan formal. Sertifikasi kompetensi, kata dia, menjadi bentuk pengakuan atas kemampuan seseorang sesuai standar yang ditetapkan, sekaligus meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap kualitas calon tenaga kerja.

“Di tengah perubahan yang begitu cepat, mahasiswa tidak cukup hanya mengandalkan ijazah, tetapi juga perlu memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan memperkuatnya melalui sertifikasi agar lebih siap bersaing di dunia kerja,” ujar Afriansyah.

Lebih lanjut, Ia mendorong mahasiswa memanfaatkan masa perkuliahan sebagai ruang pengembangan diri melalui berbagai program peningkatan keterampilan, seperti pelatihan, pemagangan, dan uji kompetensi.

“Jadikan masa kuliah sebagai kesempatan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan. Ikuti pelatihan, magang, serta uji kompetensi, karena pengalaman dan pengakuan atas kompetensi akan menjadi nilai tambah ketika memasuki pasar kerja,” katanya.

Afriansyah juga menekankan, bahwa penguatan SDM tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan industri agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja.

Menurutnya, pendidikan, kompetensi, dan sertifikasi harus berjalan beriringan untuk menghasilkan tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing.

“Pendidikan memberikan dasar yang kuat, kompetensi menunjukkan kemampuan untuk bekerja, sedangkan sertifikasi menjadi bukti bahwa kemampuan tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan. Ketiga aspek ini harus berjalan beriringan untuk melahirkan SDM Indonesia yang unggul,” tutur Afriansyah.

Ia menambahkan, penguatan tiga aspek tersebut diharapkan mampu melahirkan tenaga kerja yang adaptif, produktif, dan siap menghadapi perubahan, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. (KemenakerRI-RIW/EPS)