BANJARMASIN – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan, optimis dapat mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.
“Alhamdulillah di tahun 2025 ini, kami ditargetkan untuk PAD sebesar 1 miliar 586 ribu, kemudian pada APBD perubahan ditingkatkan sekitar 25 juta, sehingga total target sebesar 1 miliar 25 juta 427 ribu,” ungkap Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Ahmad Jaki, pada Kamis (4/12).
Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Ahmad Jaki
Dikatakan Jaki, pihaknya optimis dapat mencapai target tersebut.
“Sampai bulan November 2025, PAD tersebut sudah mencapai 84 persen,” ucapnya .
Dan, pihaknya berkeyakinan pada Desember 2025 ini, target PAD tersebut telah tercapai seluruhnya.
“Kami meminta dukungan serta doa kepada seluruh rekan dan mintra Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, untuk dapat mencapai target tersebut,” ucap Jaki.
Dikatakan Jaki, sumber PAD di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin ini, berasal dari berbagai sektor terkait kegiatan perikanan. Terutama dari biaya jasa dan retribusi yang berkaitan dengan operasional pelabuhan, seperti biaya aktivitas kapal, penggunaan fasilitas, dan layanan lainnya di area Pelabuhan Perikanan Banjarmasin.
“Kedepannya kami berupaya untuk menggali potensi-potensi yang dapat meningkatkan PAD tersebut,” ucap Jaki.
Tidak menutup kemungkinan, lanjutnya, kedepan akan ada peningkatan tarif retribusi di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin. (SRI/RIW/RH)
TANAH BUMBU — Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, memonitor pengembangan 300 hektar kelapa genjah sebagai salah satu komoditas unggulan, untuk mengoptimalkan perkebunan daerah, melalui kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Bumbu, baru-baru tadi.
Sumber Humas DPRD Kalsel
Hal itu disampaikan, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas, baru-baru tadi.
Suripno menjelaskan, pihaknya membahas berbagai aspek pengembangan kelapa genjah, mulai dari strategi peningkatan produktivitas, tantangan teknis yang dihadapi petani, hingga langkah-langkah solusi yang dapat dilakukan.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas
“Pengembangan komoditas ini dapat mendukung peningkatan produksi pangan dan memperkuat upaya percepatan swasembada di Kalimantan Selatan,” ucapnya
Suripno mengatakan, dengan monitoring ini, produktivitas kelapa genjah meningkat dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah, sekaligus menjadikan Tanah Bumbu sebagai salah satu kabupaten penyangga dalam pertumbuhan sektor perkebunan.
“Komisi II DPRD Kalsel berkomitmen, akan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani serta mendorong keberhasilan program pengembangan kelapa genjah,” ujarnya
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu yang diwakili Kepala Bidang Perkebunan, Agus DW menyampaikan, kelancaran pelaksanaan program pengembangan kelapa genjah, menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan sektor perkebunan dan perekonomian masyarakat.
“Kami berharap produktivitas kelapa genjah meningkat dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah, sekaligus menjadikan Tanah Bumbu sebagai salah satu kabupaten penyangga dalam pertumbuhan sektor perkebunan,” harapnya
Lebih lanjut Agus DW menambahkan, pengadaan bibit dalam bentuk biji merupakan metode yang lebih aman dan berkualitas untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal.
Pemerintah daerah telah menyiapkan 300 hektar lahan khusus di wilayah Satui sebagai lokasi pengembangan kelapa genjah, seiring dengan upaya mengubah pola pikir masyarakat, untuk lebih fokus pada komoditas bernilai ekonomi tinggi.
“Kami menyiapkan lahan seluas 300 hektar. Pada tahun pertama, petani kelapa genjah akan menerima bantuan sekitar Rp80 juta,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)
TAPIN – Dalam rangka melindungi kelompok rentan sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar sosialisasi peraturan daerah (sosper) di Kabupaten Tapin.
Hal itu disampaikan, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari, baru-baru tadi.
Desy mengatakan, aturan daerah tidak hanya menjadi panduan hukum, tetapi juga sarana mencegah kekerasan dan menjaga nilai-nilai kearifan lokal, agar terus hidup di tengah masyarakat.
Dalam sosialisasi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, pihaknya menekankan bahwa regulasi ini memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan. Ia menyebutkan bahwa pelaku kekerasan sering berasal dari lingkungan terdekat korban, sehingga keberadaan payung hukum menjadi sangat krusial.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari
“Perda ini sangat penting sekali, karena ini untuk mencegah dan mengatasi kekerasan, apalagi kekerasan ini ditimbulkan dari orang-orang sekitar kita, bukan dari orang jauh,” katanya
Disampaikan Desy, pihaknya juga menyoroti, bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalsel masih menjadi perhatian serius. Karena itu, iia mendorong masyarakat untuk berani melapor ketika melihat atau mengalami kekerasan.
“Harapan ke depannya masyarakat lebih terbuka dan bisa melaporkan apabila terjadi kekerasan, tidak takut, karena identitas pelapor dirahasiakan,” pintanya.
Lebih lanjut Desy menambahkan, dalam sosialisasi Perda Kearifan Lokal, sangat penting menjaga tradisi dan nilai budaya daerah sebagai modal sosial masyarakat.
Pelestarian kearifan lokal, menurutnya, tidak hanya sebagai identitas, tetapi juga dapat memperkuat solidaritas dan keharmonisan di tengah masyarakat yang semakin beragam.
“Kami mengajak warga Tapin untuk terus melestarikan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan tradisi turun-temurun agar tidak hilang di tengah perkembangan zaman,” pungkasnya
Melalui dua agenda sosper ini, Desy berharap masyarakat Tapin semakin memahami manfaat perda-perda tersebut, baik dalam melindungi perempuan dan anak maupun menjaga warisan budaya daerah, sehingga dapat membangun lingkungan yang aman, kuat, dan berkarakter.
Sosialisasi pertama digelar di Gedung TP PKK Kabupaten Tapin, membahas Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian dilanjutkan Sosper Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearifan Lokal di Kelurahan Rangda Malingkung, Kabupaten Tapin. (ADV-NHF/RIW/RH)
BARITO KUALA – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Administrasi Terpadu Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, baru-baru tadi.
Dalam kunjungan yang dipimpin Rais Ruhayat, selaku Ketua Komisi I, menyampaikan, monitoring bertujuan secara langsung untuk mengetahui kualitas pelayanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat. Dimana, ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Kalsel dalam memastikan pelayanan publik berjalan efektif, transparan, dan memenuhi hak masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat
“Pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan adalah garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ucapnya
Disampaikan Rais, pihaknya meninjau ruang layanan, sistem antrean, fasilitas ruang tunggu, sarana pendukung, hingga berdialog langsung dengan para petugas untuk mengetahui kendala yang dihadapi serta langkah perbaikan yang dibutuhkan.
”Kami ingin memastikan bahwa standar pelayanan terpenuhi, fasilitas memadai, dan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik, cepat, serta tanpa hambatan,” ujarnya
Rais Ruhayat, menegaskan, komitmen DPRD Kalsel untuk terus melakukan pengawasan ke berbagai instansi pelayanan publik sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. ”Kita berikan masukan terkait pentingnya peningkatan kualitas SDM dan inovasi pelayanan berbasis digital,” jelasnya
Sementara itu, Camat Alalak, Muhammad Didik Kaharudin, menyampaikan gambaran umum mengenai pelayanan administrasi yang dijalankan, jumlah masyarakat yang dilayani, serta berbagai inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan kecepatan layanan. ”Kami sangat berterima kasih atas kedatangan Komisi I. Dukungan dan masukan ini sangat berarti bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Alalak,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalsel, secara resmi menutup Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan VII Tahun 2025. Upacara penutupan digelar di Aula Kampus I BPSDMD Provinsi Kalsel, Rabu (3/12).
peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan VII Tahun 2025
Penutupan pelatihan dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso.
Adi menegaskan, betapa pentingnya PKP sebagai sarana pembentukan karakter, peningkatan kompetensi, serta penguatan peran ASN dalam pelayanan publik.
“Pada dasarnya, semua pelatihan itu sangat berguna untuk pengembangan potensi diri dan meningkatkan pelayanan publik. Apa pun jenis pelatihannya, kesemuanya diarahkan untuk membenahi kinerja organisasi agar mampu bekerja lebih cepat dan mampu beradaptasi dengan setiap perubahan yang terjadi,” ucap Adi.
Peserta PKP Angkatan VII telah dibekali berbagai materi yang relevan dengan kebutuhan penguatan sektor pelayanan publik, dan diwajibkan menyusun aksi perubahan yang dapat diterapkan di unit kerja masing-masing.
“Aksi perubahan dari peserta PKP Angkatan VII ini benar-benar dikelola secara berkelanjutan. Jangan sampai aksi perubahan hanya memenuhi syarat pelatihan saja, tetapi harus memberikan terobosan yang bermanfaat bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan berintegritas,” lanjut Adi.
Lebih jauh, Ia berharap para peserta kembali ke instansi masing-masing sebagai pemimpin yang lebih matang, dan siap berkontribusi dalam mendorong Kalsel menuju posisi strategis sebagai Gerbang Logistik Kalimantan.
“Setelah pelatihan ini, Bapak/Ibu semua sudah berubah menjadi seorang pimpinan yang keren, baik secara gagasan, kedisiplinan maupun terobosan. Saya optimis kematangan kepemimpinan itu telah terbentuk dalam jiwa seluruh peserta PKP Angkatan VII,” tutup Adi.
Di tempat yang sama, Kepala BPSDMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan ini dan menekankan pentingnya peningkatan kompetensi ASN, untuk mendukung visi-misi Provinsi Kalsel.
“Kita bersyukur ASN kita telah melaksanakan PKP dengan baik, dengan harapan semakin menyiapkan kompetensi mereka sehingga siap mendukung visi dan misi Gubernur Kalsel, yakni Kalsel Bekerja, Berkelanjutan, Berbudaya, Religi dan Sejahtera menuju Gerbang Logistik Kalimantan,” ucap Faried.
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan VII Tahun 2025 ini diikuti 40 ASN, terdiri dari 28 ASN Pemerintah Provinsi Kalsel dan 12 ASN Pemerintah Kabupaten Tapin. Pelatihan berlangsung sejak 28 Juli hingga 3 Desember 2025.
Dengan berakhirnya pelatihan ini, diharapkan para pejabat pengawas yang telah dibina selama beberapa bulan terakhir mampu membawa perubahan nyata dan mendorong peningkatan kualitas kinerja organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. (MRF/RIW/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan, secara resmi menutup Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan II Angkatan I–II dan Golongan III Angkatan I–VII tahun 2025. Upacara penutupan digelar di Lapangan Kantor UPTD Sertifikasi Kompetensi SDM BPSDMD Provinsi Kalsel, Rabu (3/12).
Pelatihan yang berlangsung sejak 21 April hingga 5 November 2025 ini diikuti sebanyak 360 peserta ASN dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi Kalsel.
Para peserta mengikuti rangkaian pembelajaran mulai dari tahapan pembelajaran mandiri melalui MOOC LAN RI, distance learning, hingga tahap klasikal.
Penutupan pelatihan dilakukan secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin melalui Asisten Bidang Administrasi Umum, Dinansyah.
Dalam sambutannya, Ia menegaskan bahwa Pelatihan Dasar CPNS bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi penting bagi pembentukan karakter ASN profesional.
Asisten Bidang Administrasi dan Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah
“Pelatihan Dasar CPNS bukan sekadar formalitas. Latsar adalah fondasi penting dalam membentuk karakter ASN yang berintegritas, profesional, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” ucap Dinansyah.
Ia menjelaskan bahwa selama mengikuti pelatihan, para peserta telah dibekali berbagai kompetensi fundamental, mulai dari nilai-nilai dasar ASN, disiplin dan etika profesi, wawasan kebangsaan, kompetensi teknis sesuai bidang, kemampuan adaptasi di era digital, hingga penguatan manajemen kinerja.
Bekal tersebut, menurutnya, menjadi langkah awal perjalanan panjang para ASN sebagai pelayan masyarakat.
“ASN bukan sekadar pekerjaan, tetapi amanah. Masyarakat membutuhkan aparatur yang cepat tanggap, jujur, inovatif, dan siap bekerja melampaui rutinitas,” lanjut Dinansyah.
Dinansyah juga menekankan empat hal yang harus dipegang teguh ASN dalam menjalankan tugas: menjaga integritas sebagai modal terbesar, meningkatkan kompetensi melalui budaya belajar, memberikan pelayanan humanis, serta menjadi inovator di lingkungan kerja.
“Saya berharap energi positif, kekompakan, kedisiplinan, dan semangat selama mengikuti Latsar dapat diteruskan dalam melaksanakan tugas di unit kerja masing – masing,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala UPTD Sertifikasi Kompetensi SDM, BPSDMD Provinsi Kalsel, Abdul Haris menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan. Ia menjelaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan dirancang untuk menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values ASN BerAKHLAK serta mendukung employer branding ASN “Bangga Melayani Bangsa”.
“Melalui kurikulum pembentukan karakter PNS dan kurikulum PKTBT, output yang ingin dicapai adalah pegawai negeri sipil profesional yang berkarakter, berlandaskan pada core values ASN BerAKHLAK dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa,” ucap Abdul Haris.
Penutupan Latsar CPNS 2025 ini diharapkan menjadi momentum bagi para peserta untuk mengaplikasikan ilmu, nilai-nilai, dan sikap yang diperoleh selama pelatihan.
Pemerintah Provinsi Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur sebagai pilar utama pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (MRF/RIW/RH)
BANJAR – Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Akhmad Wiyagus, didampingi Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman, meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 1 Gambut, Kabupaten Banjar, Rabu (3/12). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan dengan baik sekaligus tepat sasaran bagi peserta didik.
Wamendagri bersama Wagub Kalsel melakukan peninjauan program MBG di SMAN 1 Gambut
Setibanya di sekolah, Wamendagri disambut hangat para siswa dan tenaga pendidik. Ia kemudian mengamati proses distribusi makanan bergizi yang diberikan kepada ratusan pelajar pada jam istirahat.
Dalam keterangannya, Akhmad Wiyagus mengatakan, bahwa pemerintah pusat terus memantau implementasi MBG di seluruh daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
“Seperti kita lihat sendiri anak-anak kita mendapat asupan gizi seimbang untuk mendukung tumbuh kembang dan prestasinya,” jelasnya.
Wamendagri juga mengapresiasi menu MBG yang menurutnya sudah memenuhi standar pemenuhan gizi siswa.
“Menunya sangat bagus, saya lihat tadi sudah lengkap semua ada sayur, buah dan daging juga,” ungkapnya.
Kunjungan kerja tersebut turut didampingi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Banjar. Pihak sekolah menyampaikan apresiasi karena program MBG dirasakan membantu meringankan beban orang tua siswa serta meningkatkan antusiasme belajar.
Program Makan Bergizi Gratis di Kalsel sendiri telah berjalan secara bertahap sejak awal tahun ajaran 2025, dengan sasaran siswa sekolah negeri dan swasta di tingkat SD hingga SMA sederajat.(SYA/RIW/RH)
BANJARBARU – Pelatihan Bela Negara dan Pendidikan Dasar (Diksar) Resimen Mahasiswa (Menwa) Suryanata Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, resmi ditutup dalam upacara yang berlangsung di Rindam XXII Tambun Bungai, Banjarbaru, pada Rabu (3/12).
Danrindam XXII Tambun Bungai, Brigjen TNI Ali Akhwan saat memberikan arahan kepada anggota Menwa Kalsel
Komandan Rindam XXII Tambun Bungai, Brigjen TNI Ali Akhwan, memberikan apresiasi atas kedisiplinan dan ketekunan peserta selama mengikuti kegiatan. Ia menilai seluruh rangkaian pelatihan mampu membentuk karakter dan mental para peserta.
“Para peserta menunjukkan sikap disiplin dan semangat yang tinggi. Ini menjadi modal penting dalam menanamkan nilai-nilai bela negara serta jiwa kepemimpinan,” ujarnya.
Ia berharap melalui pelatihan bela negara dan pendidikan dasar yang telah dijalani, para peserta dapat kembali ke kampus masing-masing sebagai pribadi yang lebih matang, bertanggung jawab, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan akademik maupun masyarakat.
“Resimen Mahasiswa merupakan komponen cadangan yang sewaktu-waktu dapat diberdayakan apabila negara membutuhkan. Karena itu, para mahasiswa Menwa dibina dan dilatih agar siap menjalankan peran tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Muhidin diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, menilai pelatihan ini sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi muda yang berkarakter kuat.
“Kami berharap hasil pelatihan ini memperkuat ketahanan ideologi mahasiswa agar tidak mudah terpengaruh paham-paham negatif,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Komandan Menwa Suryanata Provinsi Kalsel, Supiyannor, menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini melalui Kesbangpol Kalsel.
“Dukungan Pemerintah Provinsi sangat membantu terlaksananya pelatihan ini. Kami berharap peserta dapat menerapkan nilai-nilai yang didapat saat kembali ke kampus,” katanya.
Supiyannor juga mengingatkan peserta untuk tetap menempatkan peran utama mereka sebagai mahasiswa dan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan kampus maupun masyarakat.
“Mereka adalah mahasiswa terpilih yang menjalani pelatihan di Rindam selama 14 Hari dengan materi kemenwaan dan bela negara, yang kami harapkan bisa memberi dampak positif di lingkungan kampus dan masyarakat,” tutupnya.
Pada penutupan Diksar tersebut, sebanyak 100 anggota Menwa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Selatan yang telah menjalani pelatihan selama 14 hari menampilkan beragam parade, mulai dari atraksi bela diri hingga demonstrasi keterampilan lainnya. (BDR/RIW/RH)
JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan yang dapat diakses seluruh nasabah termasuk penyandang disabilitas. Bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas International 2025, pada Rabu (3/12), BSI menunjukkan layanan di cabang yang ramah disabilitas dengan tersedia kursi roda, jalur landai ATM yang telah dilengkapi huruf Braille, toilet ramah penyandang disabilitas, layanan e-channel dan BSI Call 14040 yang responsif, serta mesin ATM yang telah dilengkapi huruf Braille.
Bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas International, Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo didampingi Direktur Retail Banking BSI, Kemas Erwan Husainy dan SEVP Operations BSI, Ana Nurul Khayati berkesempatan menyapa nasabah penyandang disabilitas di Kantor Pusat BSI di Jakarta Selatan.
Sementara Wakil Direktur Utama Bob Tyasika Ananta dan SEVP Funding and Transaction BSI Ida Triana Widowati menyapa nasabah di kantor BSI Tower, Medan Merdeka Selatan Jakarta.
Selain di Jakarta, peringatan hari disabilitas juga dilakukan seluruh kantor BSI, salah satunya dihadiri Direktur Sales and Distribution BSI, Anton Sukarna, yang menyapa nasabah di kantor layanan di Bandung. Selain menyapa, BSI memberikan apresiasi dalam bentuk tabungan dan souvenir hasil karya disabilitas kepada nasabah yang datang.
Direksi juga menyapa pegawai disabilitas yang bekerja di BSI. Komitmen ini juga sejalan dengan upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 10 yaitu berkurangnya kesenjangan.
Anggoro Eko Cahyo mengungkap, bahwa saat ini 100% outlet BSI atau sekitar 1.032 cabang ramah bagi penyandang disabilitas. Terdapat lantai landai untuk akses kursi roda serta toilet yang ramah disabilitas.
Sementara 75% layanan ATM/CRM atau 4.500 mesin dilengkapi huruf Braille yang memudahkan nasabah penyandang tunanetra melakukan transaksi. BSI juga menyediakan e-channel BSI di antaranya BSI Call 14040, BYOND by BSI, BSI Net Banking maupun BSI Agen yang jumlahnya lebih dari 100 ribu agen di seluruh Indonesia yang mudah diakses nasabah.
“Kami mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional bagi teman-teman disabilitas semoga tetap berdaya, berkarya, dan mandiri. BSI sebagai bank syariah yang inklusif bertekad untuk mendorong terus akselerasi layanan yang bisa diakses seluruh elemen nasabah termasuk teman-teman disabilitas,’’ kata Anggoro.
Anggoro menambahkan, saat ini BSI memberi kesempatan atau ruang berdaya bagi disabilitas untuk bekerja sesuai bidangnya. Saat ini sedikitnya 13 orang pegawai BSI tergolong penyandang disabilitas.
‘’Kami juga punya UMKM disabilitas binaan bekerjasama dengan BSI Maslahat dan ekosistem BSI Agen. Harapan kami, BSI bisa menjadi sahabat finansial, sosial dan spiritual untuk menjadi mitra bagi seluruh stakeholders dengan layanan inklusif,” tambahnya.
BSI juga memiliki perhatian kepada penyandang disabilitas dengan setiap tahun menyediakan fasilitas mudik gratis bertepatan menyambut Idul Fitri. Akses kendaraan khusus ini mempermudah para penyandang disabilitas merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman dengan kendaraan khusus. (RIW/RH)
BANJARMASIN – Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Akhmad Wiyagus, resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia di Banjarmasin, Rabu (3/12). Kegiatan yang digelar pada 2-4 Desember 2025 ini, diikuti lebih dari 550 peserta perencana pembangunan dari berbagai provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Suasana Rakor Bappeda se Indonesia tahun 2025 di Banjarmasin
Dalam sambutannya, Wamendagri menegaskan, bahwa rakor ini merupakan forum strategis untuk memperkuat konsolidasi pembangunan nasional menjelang masa transisi pemerintahan.
Wamendagri Akhmad Wiyagus, saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka Rakor Bappeda se Indonesia
“Ini bukan sekadar pertemuan rutin, tetapi momentum penting untuk melakukan penajaman, penyelarasan, dan sinkronisasi target pembangunan pusat dan daerah,” tegasnya.
Melalui tema “Sinergitas Perencanaan Daerah Melalui Program Strategis Nasional dalam Mendukung Asta Cita”, Wamendagri menekankan pentingnya Bappeda dalam menjaga kesinambungan perencanaan, mulai dari RPJPD, RPJMD hingga Renstra perangkat daerah.
Rakor ini juga diarahkan untuk memperkuat peran Bappeda sebagai koordinator pelaksanaan pencapaian Program Strategis Nasional (Pro-SN) 2026, serta memastikan kebijakan pembangunan tetap adaptif terhadap perubahan global.
“Kita adalah dapur perencanaan. Bappeda harus memastikan seluruh dokumen pembangunan daerah benar-benar selaras dengan prioritas nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan terima kasih, atas kepercayaan menjadikan Kalsel sebagai tuan rumah Rakor 2025. Ia berharap forum ini menghasilkan solusi konkret bagi percepatan pembangunan daerah.
“Kami berharap Rakor Bappeda ini dapat melahirkan langkah strategis untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Ia juga mendorong penguatan jejaring kerja antarlembaga perencana, sebagai kunci harmonisasi pembangunan pusat dan daerah.
“Pemprov Kalsel akan selalu mendukung agenda pembangunan nasional. Sinergi ini harus terus diperkuat melalui kolaborasi lintas daerah,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Wagub Kalsel turut menyampaikan dukacita mendalam atas bencana banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Semoga para korban mendapat tempat terbaik di sisi-Nya, dan para penyintas diberikan kekuatan dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara,” ucapnya.
Sebagai bagian dari rangkaian pembukaan, Wamendagri mengukuhkan Dewan Pengurus Forum Bappeda Se-Indonesia. Kepala Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, Dikky Anugerah, dikukuhkan sebagai Ketua Forum untuk periode 2025-2027.
“Mudah-mudahan pengukuhan ini menjadi penguat koordinasi teknis antar Bappeda di seluruh Tanah Air dalam memastikan arah pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan,” jelas Dikky. (SYA/RIW/RH)
