Kategori: News

HULU SUNGAI SELATAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo menggelar kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila di Desa Pakan Dalam, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jumat (25/4).

Kegiatan yang bertujuan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila tersebut disambut antusias oleh masyarakat. Dalam sesi interaktif, Kartoyo mengadakan kuis untuk menguji pemahaman warga terhadap Pancasila, yang ternyata masih dihafal dan dipahami dengan baik oleh peserta.

“Sore ini masyarakat antusias kita menanamkan nilai-nilai Pancasila. Tadi bahkan sampai kita adakan kuis, mereka sampai berani mengemukakan, ternyata Pancasila mereka masih hafal,” ujarnya.

Selain menyampaikan materi, Kartoyo juga mencermati kondisi sosial masyarakat. Ia menyoroti keberadaan sebuah keluarga di desa tersebut yang memeluk tiga agama berbeda namun hidup rukun, sebagai contoh konkret implementasi sila pertama Pancasila.

“Ternyata hari ini kita ketemu dalam satu keluarga ada tiga agama: Islam, Hindu, Kristen. Dan Alhamdulillah mereka sudah memiliki toleransi, adem-ayem, masing-masing melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya,” ungkapnya.

Kartoyo berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai gotong royong dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari.

“Harapan kita, kalau melihat antusias masyarakat hari ini, memang untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur nenek moyang kita. Yaitu yang paling mendasar adalah gotong royong,” pungkasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mendalami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, termasuk di bidang kesehatan.

Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, mengatakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Kalsel, pihaknya menyoroti angka kematian ibu hamil yang masih tinggi serta lamanya waktu tunggu pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit.

“Waiting list yang panjang juga menjadi fokus kami. Hal ini menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan hak dasar mereka dalam bidang kesehatan,” tambahnya, Kamis (24/4).

Jihan menegaskan pentingnya menyesuaikan rasio tempat tidur rumah sakit dengan kebutuhan terkini masyarakat. Ia meminta Dinas Kesehatan melakukan langkah konkret untuk meningkatkan ketersediaan layanan dan fasilitas kesehatan.

“Kita harapkan Dinas Kesehatan bisa membaca kebutuhan hari ini, agar waiting list pasien tidak lagi terlalu panjang,” pungkasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerima secara resmi Dokumen Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026, yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Kamis (24/4).

Penyerahan dilakukan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo didampingi kepada Gubernur Kalsel, Muhidin, disaksikan seluruh jajaran pejabat pemerintahan, Forkopimda, dan perwakilan masyarakat.

Dokumen Pokir DPRD tahun ini memuat total 2.084 usulan, yang dihimpun dari berbagai kegiatan reses dan dialog langsung antara anggota dewan dan masyarakat. Usulan-usulan ini mencakup kebutuhan mendasar seperti pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan petani, nelayan, dan perempuan.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, menegaskan bahwa penyusunan pokir bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan bentuk nyata keberpihakan DPRD terhadap kebutuhan rakyat.

“Setiap poin dalam pokir ini adalah hasil dari suara rakyat yang kami serap langsung di lapangan. Ada kebutuhan mendesak soal akses jalan pertanian, permintaan pupuk bersubsidi, hingga aspirasi dari kaum perempuan yang ingin lebih diberdayakan,” tegasnya.

Kartoyo juga mendorong agar pemerintah provinsi tidak menjadikan dokumen pokir sebagai pelengkap seremonial semata, namun sungguh-sungguh memasukkannya dalam prioritas pembangunan daerah tahun mendatang.

“Kami ingin Pokir DPRD tidak hanya berhenti sebagai dokumen administratif di e-Pokir, tetapi benar-benar diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung,” lanjutnya.

Menurut Kartoyo, masukan dari masyarakat terkait pembangunan jalan, sarana pendidikan, hingga pemberdayaan perempuan dan UMKM menunjukkan bahwa masyarakat Kalsel semakin kritis dan peduli terhadap arah pembangunan.

Musrenbang RKPD 2026 sendiri mengusung tema “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah Mendukung Pusat Distribusi Regional”, yang sejalan dengan visi Kalsel Bekerja 2025–2029. Dengan semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, DPRD berharap agar setiap aspirasi rakyat benar-benar menjadi fondasi dalam menyusun arah pembangunan Kalimantan Selatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalsel, Muhidin menerima Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalsel, pada Jumat (25/4) siang, di rumah dinasnya Jalan Suprapto, Antasan Besar Kota Banjarmasin.

Dokumen Laporan Evaluasi ini diserahkan langsung Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalsel, Ayi Riyanto kepada Gubernur yang didampingi Kepala Kementerian Agama Provinsi Kalsel, Muhammad Tambrin.

Pejabat BPKP Perwakilan Kalsel yang turut menyampaikan dokumen sekaligus beraudiensi ini, Roki’in (Kepala Bagain Umum), Sukari (Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP), dan Kurnia Sucita Sakti (Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntan Negara).

Diketahui, BPKP memiliki peran penting dalam pengawasan keuangan daerah, khususnya terkait APBD. Tugas BPKP meliputi pelaksanaan audit, review, evaluasi, dan pemantauan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD.

BPKP juga berperan dalam memberikan konsultansi terkait manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola APBD.

Pertemuan rombongan Kepala BPKP Provinsi Kalsel bersama Gubernur, Muhidin, berlangsung singkat karena ada agenda kegiatan yang segera dihadiri kedua pihak yakni pengukuhan Ketua dan pengurus Dekranasda Provinsi Kalsel di Mahligai Pancasila Banjarmasin. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, digelar di Kota Banjarmasin, Sabtu (25/4).

Pada sambutan secara daring Gubernur Kalsel, Muhidin menyampaikan, saat bertanding, seluruh pihak yang terlibat hendaknya dapat bersikap jujur. Raih kemenangan dengan kejujuran.

“Kami berpesan untuk menjunjung tinggi sportifitas, semangat bertanding dan kebersamaan mari bekerja bersama merangkul semua bersatu membangun Banua,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Banjarmasin Ananda menyampaikan, pada PORDA PERPAMSI Kalsel, sebagai tuan rumah Perusahaan Air Minum Bandarmasih.

“Pada PORDA PERPAMSI di Kota Banjarmasin ini diikuti sebanyak 1100 peserta, dari seluruh Perusahaan Air Minum yang ada di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Ananda.

Pemerintah Kota Banjarmasin tentunya berpesan kepada seluruh peserta, untuk dapat menjaga kebersihan selama berada di Kota Banjarmasin.

Sedangkan Direktur Perusahaan Air Minum Bandarmasih Muhammad Ahdiat mengatakan, pada PORDA PERPAMSI di Kota Banjarmasin ini, pihaknya menargetkan dapat menjadi juara umum.

Dengan cabang olahraga yang diunggulkan dapat meraih medali yaitu, futsal, tenis meja, serta cabor lainnya.

“Bagi atlet PAM Bandarmasih yang mendapatkan medali tentu akan diberikan bonus,” ucap Ahdiat.

Pada PORDA PERPAMSI Kalsel Tahun 2025 di Kota Banjarmasin ini, mempertandingkan 7 cabang olahraga yaitu, futsal, tenis lapangan, tenis meja, bulu tangkis, catur, voli, serta lomba vokal. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Dalam rangka memberikan apresiasi dan mendorong pemanfaatan ruang terbuka hijau, UPTD Kebun Raya Banua menghadirkan program akses masuk gratis khusus bagi pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Program ini berlaku setiap Jumat, mulai pukul 08.00 hingga 10.00 WITA.

Plt. Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Firmansyah, mengatakan, kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi pegawai Pemprov Kalsel dalam menikmati fasilitas yang ada di kawasan konservasi dan edukasi tersebut.

“Kami ingin memberikan ruang bagi para pegawai Pemprov Kalsel untuk bisa menikmati keindahan dan manfaat dari Kebun Raya Banua, tanpa harus mengeluarkan biaya. Cukup menunjukkan kartu identitas pegawai, mereka bisa masuk secara gratis setiap Jumat pagi,” ujar Firmansyah, Kamis (24/4).

Lebih lanjut, Firmansyah mengatakan bahwa melalui program ini pihaknya juga ingin mendorong gaya hidup sehat dan meningkatkan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan di kalangan ASN.

Ia juga berharap, dengan adanya program ini, semakin banyak ASN yang tertarik mengunjungi Kebun Raya Banua dan turut mendukung pelestarian lingkungan melalui kegiatan-kegiatan positif di kawasan tersebut.

“Kebun Raya Banua tidak hanya menjadi tempat wisata edukatif, tetapi juga ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan untuk berolahraga ringan, refreshing dan menambah wawasan terkait keanekaragaman hayati,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Bertempat di area kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah provinsi menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), yang diperuntukkan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Banjarbaru yang berdekatan dengan area diadakannya GPM ini.

GPM yang dilaksanakan pada Jum’at (25/4) ini, berhasil menarik minat masyarakat kota Banjarbaru yang sangat antusias berbelanja.

Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman menjelaskan, GPM ini dilaksanakan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi kondisi sulit saat ini.

“Sesuai arahan Gubernur Kalsel, Haji Muhidin, kami menyediakan sembilan bahan pokok pangan dengan harga di bawah harga pasar,” ucap Syamsir

Dalam kegiatan ini, kata Syamsir, harga bawang yang dijual seharga Rp33.000 per kilogram dan mendapatkan tambahan diskon menjadi Rp30.000 per kilogram.

“Jadi kita berikan diskon sebesar 3.000 Rupiah. Tidak hanya itu, semua produk yang dijual dalam GPM juga mendapatkan diskon yang sama, sementara sayuran diberikan secara gratis,” lanjut Syamsir.

GPM ini akan dilaksanakan secara berkala. Adapun produk yang dijual yaitu sayuran cabe, terong, ayam, beras, minyak goreng, gula, dan olahan dari daging ayam berupa nugget dari UMKM setempat, semuanya dengan harga yang terjangkau. Ke depan, GPM ini direncanakan akan diadakan di lokasi-lokasi lain untuk semakin memperluas jangkauan bantuan.

“Alhamdulillah, kami telah melaporkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur bahwa kegiatan ini berjalan sukses dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya membantu masyarakat dalam mendapatkan pangan murah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan rakyat Kalimantan Selatan,” tutup Syamsir. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman ikuti Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 Tahun 2025 secara daring/virtual pada Jum’at (25/4) pagi.

Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXIX tahun 2025 mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045” ini dilaksanakan di Kota Balikpapan, dan dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto sebagai Inspektur Upacara.

Dalam kesempatan ini, Wamendagri Bima Arya menyampaikan arahan tertulis dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, bahwa Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-29 ini menjadi momentum untuk sinkronisasi dan evaluasi APBD daerah di Indonesia.

“Kita boleh optimis dan bangga banyak daerah dengan angka yang impresif dan inspiratif, kapasitas fiskal menguat, kepemimpinan yang hebat. Tapi tidak sedikit angka yang menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang APBD nya jauh dari kuat dan alokasi APBD nya belum sepenuhnya berpihak pada rakyat. Tahun ke 29 ini adalah saat yang tepat untuk kita evaluasi tentang otonomi daerah,” sampainya.

Evaluasi ini, menurut Wamendagri Bima Arya harus dilaksanakan di dua sisi, yakni pada sisi Pemerintah Daerah dan juga sisi Pemerintahan Pusat melalui Kemendagri.

“Di satu sisi kepala daerah harus terus beradaptasi, tapi Kemendagri dan Pemerintah Pusat juga tidak boleh berhenti untuk sinkronisasi dan evaluasi,” ujarnya.

Wamendagri Bima Arya menyampaikan bahwa kepemimpinan kepala daerah harus mengusung cara pandang yang jauh lebih inovatif, lebih kolaboratif untuk menuju kesuksesan fiskal daerah.

“Cara pandang yang jauh lebih inovatif, kolaboratif dan membangun kerjasama dengan semua stakeholders, bermitra dengan swasta, menguatkan penta helix, berpikir kreatif untuk membangun ekosistem bagi pengembangan ekonomi kreatif atau ‘New Engine of Growth’ menjadi kunci kesuksesan fiskal daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut Wamendagri Bima Arya juga menyampaikan Otonomi daerah juga berbeda dengan sistem federal.

“Otda berbeda dengan sistem federal dimana sistem kita adalah kesatuan. Pemerintah pusat melalui Kemendagri melakukan pembinaan, pendampingan, pengawasan dan supervisi untuk memastikan Pemda berjalan maksimal untuk memenuhi pelayanan publik yang baik,” ujarnya.

Melalui peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-29 ini, Wamendagri Bima Arya berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.

Selain sebagai inspektur upacara, Wamendagri Bima Arya Sugiarto juga menyerahkan piagam penghargaan kepada kepala daerah yang berprestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Turut berhadir secara daring mendampingi Wagub Hasnuryadi Sulaiman, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov, Taufik Hidayat.

Ditemui usai rangkaian upacara selesai, Taufik menyampaikan bahwa Wamendagri Bima Arya menyampaikan harapan agar Pemda berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 29 ini, beliau ingin Pemda se-Indonesia tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Karena memang semangat otda adalah memberikan keleluasaan kepada Pemda untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” sampainya.

Untuk Pemprov Kalsel sendiri ujar Taufik, sudah turut melaksanakan rangkaian Peringatan Hari Otonomi Daerah dalam beberapa bulan terakhir, termasuk melaksanakan penilaian terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan hari ini sudah diumumkan hasilnya.

“Untuk Pemprov Kalsel kita terus tingkatkan kinerja kita terkait penyelenggaraan otda, mudah-mudahan ke depan bisa masuk 10 besar. Untuk kabupaten Alhamdulillah ada Kabupaten Banjar dan Kabupaten HSS yang masuk di 10 besar untuk Penyelenggaraan Otda. Mudah-mudahan ke depan kita terus meningkatkan kinerja kita, prinsipnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga otomatis nilai untuk indeks LPPD juga akan meningkat,” harapnya. (Biroadpim-RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan melakukan evaluasi kondisi atlet pelajar selama Ramadhan lalu bersama dengan Tim Ahli.

Kasi Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga Dispora Kalsel Asfia Urrahman menjelaskan, pihaknya telah menerima data data hasil latihan para atlet pelajar, yang tergabung dalam Sistem Pembinaan Olahraga Berjenjang Nasional (SPOBNAS) dan SPOBDA Kalimantan Selatan selama menjalani latihan di bulan Ramadhan.

“Kami bersama Tim Ahli melakukan evaluasi tersebut,” ungkap Asfia, kepada sejumlah wartawan, Jumat (25/4).

Hasil evaluasi, lanjutnya, saat ini masih dalam proses penilaian dari tim ahli, untuk memastikan kondisi atlet tersebut dalam keadaan bugar atau tidak.

“Kami pada akhir April nanti, akan mengunjungi pusat latihan pelajar di Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Tengah serta Tapin, untuk menyampaikan hasil dari kondisi atlet binaan masing masing daerah,” ucapnya.

Selain itu, tambah Asia, atlet pelajar ini siap meramaikan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tahun 2025 di Kota Banjarmasin.

“Beberapa cabang olahraga yang menjadi pembinaan dalam Sistem Pembinaan Olahraga Berjenjang Nasional (SPOBNAS) dan SPOBDA, dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi mendatang,” jelasnya.

Terdapat atlet atlet pelajar binaan mereka yang akan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar tersebut.

“Untuk itu kami bersama tim ahli menyusun program latihan para atlet tersebut, dalam persiapan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah di Kota Banjarmasin mendatang,” ujar Asfia. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan menilai sektor jasa keuangan di Provinsi Kalimantan Selatan tetap terjaga stabil, di tengah meningkatnya dinamika perekonomian global.

Kepala OJK Kalsel Agus Maiyo, dalam rilisnya pada Jumat (24/4) sore mengatakan, saat ini perekonomian Kalimantan Selatan masih terus tumbuh sebesar 5,05 persen secara cumulative tocumulative di tengah tantangan global maupun domestik, dengan nominal PDRB Rp.1.081,8 triliun, sedikit lebih tinggi dari nasional sebesar 5,03 persen dengan nominal PDB sebesar Rp. 3.296,7 triliun.

“Ekonomi Kalimantan Selatan masih ditopang oleh tiga sektor utama, yaitu industri pertambangan, pengolahan, dan pertanian,” ucapnya

Agus menyampaikan, untuk perkembangan industri perbankan, masih terjaga stabil dengan kinerja intermediasi yang kontributif. Kondisi tersebut didukung likuiditas yang memadai, dan tingkat permodalan yang kuat di tengah peningkatan risiko ketidakpastian.

Kredit perbankan posisi Februari 2025 tetap melanjutkan double digit growth sebesar 18,59 persen (yoy) (Januari 2025: 18,16 persen) dengan outstanding Rp77,45 triliun. Angka tersebut sedikit meningkat dibandingkan dengan posisi outstanding Januari 2025 sebesar Rp77,10 triliun.

“Komposisi kredit utamanya ditopang kredit modal kerja sebesar 23,98 persen dan kredit investasi sebesar 22,94%. Kedua kredit tersebut adalah bersifat produktif yang diharapkan dapat mendorong peningkatan penghasilan dan kapasitas usaha di Kalimantan Selatan,” jelasnya

Lebih lanjut Agus menambahkan, dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat sebesar 13,01 persen menjadi Rp94,03 triliun (Januari 2025: 11, 59 persen). Pertumbuhan DPK yang tinggi ditopang oleh deposito yang tumbuh sebesar 32,47 persen yoy, diikuti oleh giro sebesar 10,16%, dan tabungan sebesar 6,09 persen.

Kinerja sektor perbankan tersebut diikuti dengan Loan-to-Deposit (LDR) sebanyak 82,37 persen dan kualitas kredit yang baik, tecermin dari Non-Performing Loan (NPL) yang terjaga pada level 1,14 persen.
Dari sisi perbankan syariah, pertumbuhan positif terlihat dari peningkatan aset, DPK, dan kredit posisi Februari 2025 secara berurutan sebesar 24,92 persen, 21,81 persen dan 13,37 persen yoy.

“Intermediasi perbankan syariah cukup baik dengan LDR sebesar 83,74 persen serta profil risiko yang terjaga dengan rasio NPF sebesar 0,97 persen,” tutup Agus.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Selatan menggelar Kegiatan Media Update bersama Forum Wartawan Ekonomi Kalimantan Selatan. Dipimpin Kepala OJK Kalsel Agus Maiyo, didampingi jajaran Direksi OJK Provinsi Kalsel, dihadiri Media Massa baik Cetak Elektronik dan Online, bertempat di salah satu Cafe kawasan Banua Anyar Banjarmasin. (NHF/RIW/RH)