Untuk mewujudkan hal tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong pengalokasian anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) agar lebih proporsional dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha mengatakan, pembangunan kesejahteraan tidak cukup hanya berorientasi pada besarnya anggaran, tetapi harus memperhatikan ketepatan sasaran serta manfaat yang dirasakan langsung masyarakat.

Komisi IV DPRD Kalsel memberikan perhatian terhadap dukungan anggaran bagi fasilitas keagamaan dan pendidikan.

“Kedua sektor tersebut memiliki peran strategis membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, memperkuat nilai-nilai sosial, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh pelosok,” katanya usai rapat dengan Biro Kesra Provinsi pembahasan RAPBD 2027, belum lama tadi.

Jihan menekankan, pengalokasian anggaran yang proporsional diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih adil, termasuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Selain pemerataan, perencanaan anggaran juga perlu mempertimbangkan skala prioritas, urgensi kebutuhan, serta dampak program terhadap masyarakat.

Dengan demikian, setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan hasil yang optimal dan tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif.

“Sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk memastikan program kesejahteraan rakyat berjalan efektif,” harapnya.

Jihan mengharapkan, pembahasan anggaran perlu dilakukan secara cermat agar program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat memperoleh perhatian yang layak.

Di sektor pendidikan, dukungan anggaran yang tepat diharapkan dapat memperkuat akses dan kualitas layanan.

Sementara di bidang keagamaan, pemerataan fasilitas menjadi salah satu upaya untuk mendukung aktivitas masyarakat serta kehidupan sosial yang harmonis.

Ke depan, pengalokasian anggaran Biro Kesra diharapkan semakin terarah, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Evaluasi terhadap kebutuhan serta pelaksanaan program juga penting agar kebijakan yang disusun dapat terus disempurnakan.

“Komisi IV DPRD Kalsel berharap anggaran kesejahteraan rakyat benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang menjangkau masyarakat secara lebih merata, sekaligus memperkuat kualitas pendidikan dan kehidupan keagamaan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rais Ruhayat, mendalami Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Sementara pihak Kesbangpol diwakili Ferdy Yopi Libia Erlinda.

Dalam pembahasan tersebut, Komisi I memberikan perhatian serius terhadap SILPA yang masih menjadi catatan dari tahun – tahun anggaran sebelumnya.

Tingginya SILPA menjadi bahan evaluasi agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan lebih optimal.

“‎Selain itu, komposisi belanja pegawai turut menjadi sorotan. Komisi I berharap perencanaan anggaran Kesbangpol tahun 2027 dapat lebih diarahkan pada program-program prioritas yang produktif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya‎.

‎Rais menjelaskan, Komisi I menekankan pentingnya mengevaluasi kembali perencanaan anggaran agar tidak terjadi penumpukan sisa anggaran yang berulang setiap tahun.

Dengan perencanaan yang lebih matang, anggaran daerah diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kesbangpol.

‎Sebagai tindak lanjut, Komisi I meminta Kesbangpol menyusun matriks atau uraian program kerja secara terperinci, termasuk rincian SILPA yang menjadi bahan evaluasi.

Dokumen tersebut diperlukan sebagai acuan untuk mempertajam perencanaan program dan penyusunan anggaran tahun 2027.‎

‎”Melalui matriks tersebut, setiap program diharapkan memiliki sasaran, kebutuhan anggaran, serta indikator yang jelas sehingga pembahasan anggaran dapat dilakukan secara lebih terarah dan terukur,” ungkapnya.

Lebih lanjut Rais menambahkan, Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap evaluasi ini menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, APBD Tahun Anggaran 2027 tidak hanya tersusun secara administratif, tetapi juga mampu mendorong pelaksanaan program Kesbangpol yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

”Rapat kerja ini merupakan bagian dari komitmen Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan, sekaligus memastikan setiap alokasi dana daerah benar-benar mendukung prioritas pembangunan dan kepentingan masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Selain mengoptimalkan penyiraman, pengelola juga meningkatkan pemeliharaan tanaman dan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Rahmat Maidiyanto mengatakan, kondisi kekeringan tahun ini tergolong ekstrem, bahkan lebih kering. Situasi tersebut berdampak pada sejumlah tanaman yang mengalami kekeringan berat meskipun penyiraman terus dilakukan.

“Kondisi saat ini di Kebun Raya cukup kering, bahkan hampir extreme, tetapi kami tetap mengupayakan optimalisasi, agar tanaman dan tumbuhan di Kebun Raya bisa terjaga” ujarnya, Rabu (14/10).

Untuk memenuhi kebutuhan air tanaman, pengelola mengandalkan Embung Kebun Raya sebagai sumber air utama. Ketersediaan air dari embung hingga kini relatif mencukupi untuk menyuplai kawasan, dengan distribusi melalui jaringan penyiraman dan truk tangki.

Namun, tantangan tidak hanya terletak pada ketersediaan air, tetapi juga efektivitas penyalurannya ke setiap area. Karena itu, pengelola memperbaiki jaringan penyiraman yang rusak serta melakukan pembokoran atau pelubangan tanah di sekitar tanaman agar air lebih mudah meresap hingga ke bagian perakaran.

“Untuk sumber air, Alhamdulillah kita memiliki Embung Kebun Raya yang merupakan sumber air terbesar. Selama ini sumber air cukup untuk menyuplai seluruh area Kebun Raya,” jelas Rahmat.

Meski demikian, cuaca panas dan kondisi tanah yang sangat kering membuat beberapa tanaman mengalami kerusakan parah hingga sulit dipertahankan hidup.

Kondisi ini mendorong petugas untuk lebih intensif memantau perkembangan tanaman di setiap zona agar penanganan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing koleksi.

Di sisi lain, ancaman karhutla juga menjadi perhatian serius. Pada Juli lalu, Kebun Raya Banua sempat terdampak kebakaran yang berasal dari kawasan di luar area pengelolaan, tepatnya wilayah yang berbatasan langsung dengan hutan. Beruntung, api tidak merembet terlalu luas ke dalam kawasan konservasi.

“Terakhir terjadi di bulan Juli yang sebenarnya bukan puncaknya kemarau, tetapi kita mendapat kiriman dari area yang berbatasan langsung dengan hutan,” ungkapnya.

Pengalaman tersebut menjadi pengingat pentingnya meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau, terutama terhadap potensi kebakaran dari area sekitar yang dapat mengancam koleksi tumbuhan.

Rahmat menegaskan, upaya menjaga kelestarian Kebun Raya Banua membutuhkan keterlibatan seluruh petugas, baik dalam merawat tanaman maupun memantau kondisi lingkungan. Pengawasan di setiap zona akan terus diperkuat, disertai optimalisasi penyiraman dan pemeliharaan fasilitas pendukung.

“Strategi ke depan tetap mengoptimalkan penyiraman, kemudian memberikan semangat juga kepada kawan – kawan supaya lebih ekstra lagi memelihara dan memperhatikan tanaman di zona atau tanaman masing – masing, karena yang memperhatikan ini tentunya kalau bukan kita, siapa lagi,” tuturnya.

Melalui langkah tersebut, Kebun Raya Banua berupaya meminimalkan dampak kemarau ekstrem sekaligus mengantisipasi risiko karhutla. Perlindungan kawasan dan perawatan berkelanjutan diharapkan dapat menjaga keberlangsungan koleksi tumbuhan yang menjadi bagian penting dari fungsi konservasi Kebun Raya Banua. (BDR/RIW/EPS)

Kepala BPAM Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas, mengatakan Intake Mandikapau kini kembali beroperasi dengan debit sekitar 280 liter per detik (L/s).

Pasokan juga didukung Intake PTAM Intan Banjar sebesar 120 L/s, sehingga total suplai air baku mencapai sekitar 400 L/s.

“Penyambungan menggunakan Ripper Clamp telah selesai dilaksanakan. Saat ini, Intake Mandikapau sudah dapat kembali dioperasikan dengan debit sekitar 280 liter per detik, ditambah pasokan dari Intake PTAM Intan Banjar sekitar 120 liter per detik,” jelas Wahyu, Rabu (14/10).

Setelah pengoperasian awal, BPAM Banjarbakula melakukan pemantauan terhadap sambungan baru pada bagian pipa yang sebelumnya mengalami kerusakan.

Hasil pemantauan selama 1 x 24 jam menunjukkan belum ditemukan rembesan maupun kebocoran pada sambungan tersebut.

Kondisi ini menjadi indikasi awal bahwa sambungan Ripper Clamp berfungsi dengan baik. Meski demikian, pemantauan tetap dilanjutkan untuk memastikan sambungan dapat beroperasi secara andal.

Tahapan berikutnya adalah pengecoran pada bagian sambungan untuk memperkuat konstruksi dan meningkatkan keandalan pipa. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah kebocoran kembali.

Siddiq menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan pelayanan yang terjadi akibat kebocoran pipa transmisi air baku tersebut. BPAM Banjarbakula terus mengupayakan agar seluruh tahapan perbaikan berjalan lancar sehingga suplai air baku dapat kembali normal.

“Kami memohon doa dan dukungan masyarakat agar proses pengecoran serta tahapan perbaikan selanjutnya berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih atas pengertian, kesabaran, dan dukungan masyarakat selama proses perbaikan berlangsung,” tutupnya.

Dengan suplai yang saat ini mencapai sekitar 70 persen dari kapasitas normal, BPAM Banjarbakula masih melanjutkan tahapan perbaikan dan pemantauan sebelum sistem kembali beroperasi secara normal. (SYA/RIW/EPS)

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Banjarmasin, saya ingin mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi – tingginya kepada Disperdagin yang telah menyelenggarakan kegiatan ini,” ungkap Tezar, saat memberikan sambutan.

Mengingat, lanjutnya, kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemilik dan pengelola SPPG tentang pentingnya penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan (UTTP) secara akurat serta memenuhi ketentuan, demi menjamin ketepatan takaran, kualitas pelayanan, dan perlindungan masyarakat.

“Kemetrologian, khususnya Metrologi Legal, memiliki peran penting menjamin kebenaran hasil pengukuran, penakaran, dan penimbangan yang digunakan dalam berbagai aktivitas pelayanan dan perdagangan,” ucap Tezar.

Sehingga, melalui pelayanan Tera dan Tera Ulang serta pengawasan alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, Disperdagin berupaya memastikan bahwa alat ukur yang digunakan memenuhi ketentuan dan memberikan hasil akurat.

“Hal ini juga sangat relevan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang memiliki tanggungjawab menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah, serta posyandu,” tutur Tezar.

Ketepatan penggunaan alat ukur dan alat timbang menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan kesesuaian porsi, ketepatan takaran bahan pangan, serta mendukung kualitas pelayanan pemenuhan gizi.

“Karena itu, diharapkan para pemilik dan pengelola SPPG dapat memahami pentingnya penggunaan alat UTTP yang memenuhi ketentuan, melakukan Tera atau Tera Ulang sesuai aturan, serta memastikan alat yang digunakan senantiasa dalam kondisi baik dan layak pakai,” ucap Tezar.

Dalam kesempatan tersebut, Tezar juga mengajak, seluruh pihak terkait untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan, agar penerapan ketentuan kemetrologian berjalan optimal.

“Jangan sampai aspek ketepatan pengukuran dianggap sepele, karena hal tersebut berkaitan dengan kualitas pelayanan, perlindungan konsumen, dan kepercayaan masyarakat,” ujar Tezar.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, ditingkatkan pengetahuan dan kesadaran bersama, bahwa pengelola alat ukur yang tertib dan akurat merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab bagi masyarakat. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Keterlibatan personel gabungan dan koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan pencegahan serta penanganan kebakaran.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, saat mendampingi Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, meninjau kawasan hutan lindung bekas terbakar di Kecamatan Liang Anggang, Senin (12/10).

Lisa menjelaskan, penanganan karhutla di Kota Banjarbaru melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri hingga relawan. Sinergi seluruh pihak diperlukan agar upaya pencegahan dan pemadaman dapat berjalan efektif, sekaligus mencegah kebakaran meluas ke kawasan lainnya.

Menurutnya, kesiapsiagaan dan kewaspadaan personel harus terus dipertahankan mengingat potensi kebakaran masih mengancam sejumlah kawasan hutan dan lahan di Banjarbaru.

Lisa juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan yang diberikan dalam penanganan karhutla. Ia menegaskan, bantuan tersebut akan dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan di lapangan.

“Pemerintah Kota Banjarbaru mengucapkan terima kasih atas bantuan dari pemerintah pusat untuk penanganan karhutla di Kota Banjarbaru. Bantuan tersebut akan kita maksimalkan agar penggunaannya tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) masih berlangsung di wilayah utara Kalimantan Selatan, khususnya kawasan Banua Enam. Namun, Kota Banjarbaru belum termasuk dalam wilayah pelaksanaan operasi tersebut.

Kondisi ini membuat kesiapan personel gabungan, optimalisasi upaya pemadaman, serta koordinasi antarlembaga tetap menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi kebakaran di Banjarbaru.

Pemko Banjarbaru juga mendorong seluruh unsur yang terlibat untuk memaksimalkan sumber daya dan dukungan yang tersedia.

Langkah tersebut diharapkan dapat menekan risiko kebakaran berulang, melindungi kelestarian kawasan hutan lindung, serta meminimalkan dampak karhutla terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga pada upaya pencegahan, perlindungan lingkungan, dan keselamatan masyarakat di wilayah rawan kebakaran. (MedCenBJB-BDR/RIW/EPS)

Langkah ini dilakukan di tengah ketersediaan sejumlah komoditas pangan yang masih mencukupi, bahkan surplus dibandingkan kebutuhan bulanan.

Komitmen tersebut terlihat saat Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kios Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarbaru, Selasa (13/10).

Dalam peninjauan tersebut, Lisa mengecek langsung ketersediaan stok dan harga sejumlah kebutuhan pokok, mulai dari beras, gula konsumsi, minyak goreng, hingga telur ayam. Ia juga meninjau penjualan beras lokal hasil pertanian Kecamatan Cempaka.

Lisa menegaskan, ketersediaan stok pangan harus diimbangi dengan harga yang terjangkau dan distribusi yang berjalan baik. Dengan demikian, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terbebani kenaikan harga.

“Ketahanan pangan bukan hanya tentang memastikan stok tersedia, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kita ingin memastikan piring makan masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.

Berdasarkan data stok dan pasokan September 2026, persediaan beras di Kota Banjarbaru mencapai 1.829 ton atau surplus 422,44 ton dibandingkan kebutuhan bulanan.

Surplus juga tercatat pada sejumlah komoditas lainnya. Gula konsumsi mengalami kelebihan pasokan sebesar 201,61 ton, minyak goreng 109,45 ton, dan telur ayam 87,02 ton.

Kondisi tersebut menunjukkan pasokan sejumlah bahan pokok di Banjarbaru relatif memadai. Meski demikian, pemantauan tetap diperlukan untuk mengantisipasi perubahan harga dan kendala distribusi yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat.

Selain menjaga ketersediaan bahan pokok, Pemko Banjarbaru juga mendorong Kios Pangan DKP3 menjadi sarana pemasaran hasil pertanian lokal.

Upaya ini diharapkan memperluas akses pasar bagi petani sekaligus meningkatkan pemanfaatan produk pangan daerah.

Dalam sidak tersebut, beras lokal asal Kecamatan Cempaka tersedia sebanyak 100 kilogram dengan harga Rp23.000 per kilogram.

Lisa menilai, keberadaan produk lokal di Kios Pangan DKP3 perlu dikembangkan agar hasil panen petani Banjarbaru memiliki peluang pemasaran lebih luas.

“Saya ingin Kios Pangan DKP3 tidak hanya menjadi tempat penjualan bahan pokok, tetapi juga menjadi ruang bagi petani lokal untuk memasarkan hasil pertaniannya. Kita harus mendukung produk lokal agar petani memiliki akses pasar yang lebih baik dan ketahanan pangan daerah semakin kuat,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, DKP3 Kota Banjarbaru merencanakan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Bersubsidi untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

DKP3 juga akan memantau harga secara berkala serta menyusun kesepakatan bersama gabungan kelompok tani (Gapoktan) se-Kota Banjarbaru terkait pasokan produk pertanian ke kios pangan.

Melalui langkah tersebut, Pemko Banjarbaru berharap stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok dapat terus terjaga. Pada saat yang sama, keterlibatan petani lokal dalam rantai pasok pangan diharapkan semakin meningkat sehingga memberikan manfaat bagi petani sebagai produsen maupun masyarakat sebagai konsumen. (MedCenBJB-BDR/RIW/EPS)

“Masih banyak masyarakat Kalsel yang mengalami penipuan atau scam,” ungkap Dinansyah.

Karena itu, lanjutnya, pemerintah provinsi menerbitkan surat edaran Gubernur Kalsel tanggal 26 Agustus 2026, mendukung penggunaan portal layanan pelaporan penipuan keuangan Indonesia Anti-Scam Centre IASC.

“Termasuk mendukung program Banua Waspada Scam, dengan melatih petugas kecamatan, membimbing masyarakat melaporkan scam melalui IASC,” ujar Dinansyah.

Surat edaran ini juga menjadi pedoman pemerintah kabupaten kota, membantu masyarakat yang mengalami penipuan di daerah masing masing.

Pada kesempatan tersebut, Dinansyah juga mengungkapkan, pemerintah provinsi prihatin dengan masih banyaknya masyarakat Kalimantan Selatan, mengalami penipuan atau scam.

“OJK mencatat 3.314 laporan masuk melalui portal IASC, dengan nilai kerugian hingga 111 miliar lebih,” jelasnya.

Laporan yang berasal dari 13 kabupaten kota ini, menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Penipuan atau scam perlu dicegah bersama sama, dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya scam. Termasuk sosialisasi melaporkan tindakan penipuan melalui IASC,” ucap Dinansyah.

Selain itu, pentingnya memperluas edukasi dan akses pelaporan bagu masyarakat, yang menjadi korban scam.

Dinansyah juga menyampaikan beberapa hal penting mengenai surat edaran Gubernur Kalsel, agar para bupati dan wali kota segera menunjuk petugas helpdesk IASC di setiap kecamatan.

“Helpdesk IASC ini tidak memerlukan struktur organisasi baru, sehingga dapat mengoptimalkan pegawai, sarana, dan layanan yang sudah ada di kecamatan masing masing,” jelas Dinansyah.

Disampaikan Dinansyah, Gubernur berharap, para camat dan petugas helpdesk, menjadi titik awal informasi dan pendampingan untuk para korban scam tersebut.

Sementara itu, Kepala OJK Kalsel, Agus Maiyo, mengajak masyarakat selalu berhati hati terhadap scam.

“Bahkan para penipu berani mengaku sebagai petugas, diantaranya petugas pajak, aparat, melalui aplikasi undangan yang mereka kirim kepada para korban,” ungkapnya.

OJK berharap, dengan adanya helpdesk IASC di setiap kecamatan, maka akan semakin banyak masyarakat yang terhindar dari penipuan siber.

“Bagi masyarakat yang ingin mengetahui modus penipuan yang dilancarkan, bisa mendatangi helpdesk IASC di kecamatan tempat tinggal masing masing,” ucap Agus. (SRI/RIW/EPS)

Digelar di RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, sosialisasi dihadiri Ketua DWP Provinsi Kalsel, Masrupah Syarifuddin, Ketua DWP RSGM Gusti Hasan Aman, Kumala Dian Mashuda, dan para ketua serta anggota DWP SKPD lingkup Pemprov Kalsel, dan instansi vertikal.

Hadir sebagai narasumber, Kabid Persandian dan Keamanan Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar, serta Pranata Komputer Ahli Muda Diskominfo, Abdul Hafizh. Keduanya memaparkan dengan rinci, apa saja yang harus dilakukan untuk melindungi data diri dari aksi kejahatan dan scam siber.

“Ulun mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan jajaran RSGM Gusti Hasan Aman yang berkenan jadi tuan rumah, serta kepada dua narasumber yang bersedia berbagi ilmu”, ujar Ketua DPW Provinsi Kalsel, Masrupah Syarifuddin, kepada wartawan usai acara.

Pertemuan kali ini, menurut Masrupah, sengaja digelar dalam bentuk seminar, untuk mensosialisasikan pentingnya keamanan digital.

“Tema ini dekat dengan keseharian kita, telepon genggam yang ada di tangan kita, dipakai berbelanja, mengirim uang, mengurus keperluan sekolah anak, dan berkomunikasi ke banyak grup. Jika kita lengah, dari pintu yang sama itu pula penipuan digital masuk ke rumah kita,” ujarnya.

Oleh karena itu, Masrupah berharap, melalui sosialisasi Perlindungan Data Diri ini, anggota DWP Provinsi Kalsel yang seluruhnya adalah wanita ini, dapat meningkatkan kewaspadaan diri dan keluarganya.

“Kita perlu menjaga data diri, NIK, nomor rekening, nama ibu kandung, foto kartu keluarga hingga foto tiket perjalanan. Sebaiknya ini tidak dibagikan di media sosial maupun di percakapan grup,” tegasnya.

Selain identitas pribadi, kehati-hatian juga berlaku terhadap kiriman berkas dan link atau tautan undangan, resi, paket atau pemberitahuan tilang yang datang dalam bentuk aplikasi.

“Jangan langsung diunduh, pastikan dulu sumbernya, dan terapkan verifikasi dua langkah pada telepon genggam. Tidak cukup dengan kata sandi, tetapi tambahkan kode konfirmasi contohnya sidik jari,” ucap Sucilianita Akbar, saat memaparkan materi.

Tidak kalah penting, menurut Suci (sapaan akrabnya), adalah menjaga sikap di ruang digital.

“Sebagai bagian dari keluarga besar ASN, apa yang kita bagikan ikut menentukan nama baik keluarga dan organisasi. Mari saring dulu sebelum sharing”, tutup Suci. (RIW/EPS)

Berlangsung di kawasan Car Free Day Masjid Sabilal Muhtadin, Banjarmasin, kegiatan ini juga diisi dengan jalan santai dan senam bersama yang terbuka bagi masyarakat umum.

Kegiatan dilaksanakan dengan menggandeng Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Kalimantan Selatan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin, Program Studi Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat, serta Bank Rakyat Indonesia.

Selain pegawai, Dharma Wanita Persatuan, dan keluarga, kegiatan ini juga diikuti mitra UMKM, komunitas reptil, serta masyarakat.

Kepala Karantina Kalimantan Selatan, Erwin A. M. Dabukke, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran Karantina yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, peran Karantina tidak hanya berkaitan dengan pengawasan lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan, tetapi juga mencakup edukasi serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan hewan dan melindungi kesehatan manusia.

“Melalui rangkaian Road to Quarantine Day ini, kami ingin menunjukkan bahwa Karantina tidak hanya bertugas melakukan pengawasan lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan, tetapi juga hadir memberikan edukasi dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi rabies menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan hewan sekaligus melindungi kesehatan manusia.

Ia menambahkan, upaya pencegahan penyakit hewan memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemilik hewan peliharaan. Pemeriksaan kesehatan secara berkala dan vaksinasi sesuai jadwal menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan hewan sekaligus meminimalkan risiko penularan penyakit, termasuk rabies yang dapat menular dari hewan ke manusia.

Kegiatan ini juga mengangkat pendekatan One Health, yaitu konsep yang menekankan keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.

Melalui kolaborasi lintas sektor, Karantina Kalimantan Selatan berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan penyakit hewan dan perlindungan kesehatan bersama semakin meningkat.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung peringatan World Rabies Day yang diperingati setiap 28 September, serta mendorong terwujudnya Indonesia bebas rabies.

“Momentum Hari Karantina ke-149 ini kami jadikan sebagai kesempatan untuk memperkuat kolaborasi dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Kami berharap masyarakat semakin mengenal peran Karantina dan ikut berpartisipasi dalam menjaga kesehatan hewan serta melindungi sumber daya hayati Indonesia,” tambah Erwin.

Melalui rangkaian kegiatan ini, Karantina Kalimantan Selatan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang informatif, edukatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Semangat hidup sehat, kepedulian terhadap kesejahteraan hewan, serta perlindungan lingkungan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian dari kebiasaan dan tanggung jawab bersama. (BalaiKatantinaKalsel-RIW/EPS)