Penyesuaian tersebut mencakup pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya (outsourcing), dan ekonomi digital berbasis platform (gig economy) dengan tetap menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dunia usaha dan pelindungan pekerja.

Arah kebijakan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, saat menjadi pembicara dalam Digital Transformation Indonesia Human Resources Conference & Expo (DTI-HR) di Jakarta, Kamis (6/8).

Menurutnya, perubahan model bisnis dan pola kerja menuntut regulasi yang adaptif tanpa mengabaikan kepastian hukum bagi pekerja maupun pelaku usaha.

“Regulasi ketenagakerjaan harus mampu mengikuti dinamika dunia kerja. Di satu sisi dunia usaha memerlukan fleksibilitas, tetapi di sisi lain hak-hak pekerja tetap harus terlindungi,” kata Cris.

Dalam paparannya, Cris menjelaskan bahwa PKWT tetap menjadi bagian dari sistem hubungan kerja yang diakui dalam peraturan perundang-undangan.

Namun, penerapannya harus disesuaikan dengan sifat, jenis, dan jangka waktu pekerjaan agar tetap memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja.

“PKWT bukan sarana efisiensi biaya semata. Penggunaannya harus disesuaikan dengan sifat, jenis, dan jangka waktu pekerjaan serta tetap memenuhi hak-hak pekerja,” ujarnya.

Selain PKWT, Kemnaker juga terus menyempurnakan pengaturan mengenai alih daya melalui regulasi yang memberikan kepastian mengenai ruang lingkup pekerjaan, persyaratan penyedia jasa, serta standar pelindungan bagi pekerja.

Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan hubungan industrial yang lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Cris mengatakan, keberhasilan implementasi pengaturan alih daya sangat bergantung pada kepatuhan perusahaan pengguna maupun penyedia jasa terhadap ketentuan yang berlaku.

Tata kelola yang baik menjadi landasan penting untuk meminimalkan potensi perselisihan hubungan industrial sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat.

Perkembangan ekonomi digital, lanjut Cris, juga menghadirkan bentuk hubungan kerja baru melalui gig economy. Model kerja berbasis platform membuka peluang ekonomi yang semakin luas, tetapi pada saat yang sama memerlukan pendekatan regulasi yang mampu mengakomodasi karakter hubungan kerja yang terus berkembang tanpa mengurangi pelindungan terhadap pekerja.

“Kita ingin inovasi terus berkembang, tetapi pekerja juga harus memperoleh pelindungan atas hak-haknya. Karena i tu, kebijakan ketenagakerjaan harus mampu mengikuti perubahan dunia kerja,” kata Cris.

Menurut Cris, perubahan tersebut turut mengubah peran praktisi human resources (HR) yang tidak lagi hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi menjadi mitra strategis perusahaan dalam memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan diterapkan sesuai regulasi sejak tahap perencanaan, mulai dari penyusunan skema PKWT, pengelolaan alih daya, hingga tata kelola pekerja berbasis platform.

Ia menambahkan, kepatuhan terhadap regulasi kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pengelolaan sumber daya manusia.

Perusahaan yang mampu menyesuaikan praktik HR dengan perkembangan regulasi akan lebih siap menghadapi dinamika dunia kerja, mengurangi risiko hukum, serta membangun hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan. (KemenakerRI-RIW/APR)

Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan, termasuk melalui pendekatan Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), perlu terus diperkuat agar lulusan memiliki kompetensi yang semakin relevan dengan kebutuhan industri.

Hal tersebut disampaikan Menaker Yassierli saat menghadiri pembukaan Rapat Tahunan Asosiasi MIPA LPTK Indonesia (AMLI) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (6/8).

Menaker mengatakan, Presiden Prabowo Subi anto juga menekankan pentingnya memperkuat pendidikan STEM sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia yang mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus menjawab kebutuhan industri.

“Masih terdapat mismatch antara kompetensi lulusan dengan tuntutan dunia kerja, termasuk skill gap antara kemampuan yang dimiliki pencari kerja dan kebutuhan industri. Karena itu, berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan perlu terus diperkuat agar kesenjangan tersebut dapat diatasi,” ujar Menaker.

Menaker mengapresiasi komitmen para dekan yang terus membangun koordinasi dan sinergi dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan langkah positif untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

“Ini merupakan langkah yang sangat positif dan patut didukung. Kolaborasi perguruan tinggi dalam mempersiapkan lulusan yang berkualitas akan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Menaker menilai lulusan MIPA memiliki peluang yang luas di berbagai sektor karena penguasaan sains merupakan fondasi penting dalam pengembangan STEM.

Oleh karena itu, kurikulum perlu terus dievaluasi agar mampu membekali mahasiswa dengan kemampuan analitis, kemampuan memecahkan masalah, serta kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

“Kompetensi dasar yang kuat merupakan modal penting bagi tenaga kerja Indonesia untuk beradaptasi dengan perubahan dunia kerja sekaligus meningkatkan daya saing bangsa,” ujarnya. (KemenakerRI-RIW/APR)

Salah satunya dengan melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (6/8), untuk mempelajari berbagai inovasi dan praktik terbaik dalam penyelenggaraan program kesejahteraan masyarakat.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, dan diterima Tenaga Ahli DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Arif Fadillah.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif dengan membahas berbagai kebijakan yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam pemaparannya, Ahmad Arif Fadillah menjelaskan sejumlah program kesejahteraan rakyat yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pembahasan meliputi mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan setiap program berjalan secara efektif, tepat sasaran, serta berkelanjutan. Koordinasi yang baik menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan berbagai program pelayanan publik,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mengatakan, kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya memperkaya referensi dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, khususnya pada sektor kesejahteraan rakyat yang menjadi ruang lingkup kerja Komisi IV. Setiap daerah memiliki kebijakan dan inovasi yang berbeda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin mempelajari berbagai praktik baik yang telah diterapkan di DKI Jakarta agar dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan di Kalimantan Selatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah,” katanya.

Gusti Iskandar menyampaikan, kesejahteraan rakyat merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang harus terus didorong melalui kebijakan yang terukur, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Karena itu, berbagai masukan yang diperoleh selama kunjungan kerja diharapkan mampu memperkuat peran Komisi IV dalam memberikan rekomendasi sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.

“Selain membahas kebijakan yang telah berjalan, kedua belah pihak juga saling bertukar pengalaman mengenai tantangan dalam implementasi program kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah. Diskusi berlangsung interaktif dengan mengulas berbagai strategi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta memperkuat kolaborasi antara lembaga legislatif daerah,” pungkasnya.

Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi dalam penyusunan kebijakan yang lebih inovatif, adaptif, dan berpihak kepada masyarakat.

Dengan demikian, pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat di Kalimantan Selatan diharapkan semakin berkualitas dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat. (ADV-NHF/RIW/APR)

Program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan melalui pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Direktur Jenderal Pemb inaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengatakan, perkembangan dunia kerja yang semakin dinamis menuntut tenaga kerja untuk terus meningkatkan kompetensinya.

Oleh karena itu, Kemnaker terus menghadirkan berbagai program vokasi agar semakin banyak masyarakat memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

“Melalui Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4, kami ingin memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Bekal keterampilan yang dimiliki diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang, baik untuk bekerja maupun berwirausaha,” ujar Darmawansyah, melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (3/8).

Menurutnya, seluruh program pelatihan dirancang dengan pendekatan berbasis kompetensi sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang dapat diterapkan di dunia kerja.

Ia mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan memilih program pelatihan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan pengembangan kompetensinya.

Sejalan dengan dibukanya PVN Batch 4, Kemnaker telah menetapkan tahapan pelaksanaan program. Pendaftaran berlangsung hingga 12 Agustus 2026, dilanjutkan seleksi peserta pada 13–19 Agustus 2026, pengumuman hasil seleksi pada 20 Agustus 2026, dan pelatihan dimulai pada 26 Agustus 2026.

“Jangan lewatkan kesempatan ini. Manfaatkan Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 untuk meningkatkan keterampilan dan memperkuat kesiapan menghadapi dunia kerja yang terus berkembang,” kata Darmawansyah. (KemenakerRI-RIW/APR)

Menurutnya, semakin besar kesempatan kerja yang tercipta bagi masyarakat sekitar, semakin besar pula dampak positif industri terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Wamenaker Afriansyah saat mengunjungi PT Sheonary Javanesia INC di Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (29/7).

Dalam kunjungan itu, Wamenaker berdialog dengan manajemen perusahaan bersama Pemerintah Kabupaten Temanggung mengenai penguatan hubungan industrial, penyerapan tenaga kerja lokal, serta pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung kebutuhan industri.

Usai berdialog, Wamenaker meninjau area produksi dan berbincang langsung dengan para pekerja, termasuk penyandang disabilitas.

Ia mengapresiasi komitmen perusahaan yang memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sebagai wujud penerapan dunia kerja yang inklusif.

“Saya melihat hubungan industrial antara manajemen dan pekerja di perusahaan ini berjalan baik. Perusahaannya juga rapi dan tertata dengan baik. Industri yang dikelola dengan baik seperti ini harus kita jaga dan kita bangun bersama agar terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Afriansyah.

Untuk mendukung penyerapan tenaga kerja lokal, Kemnaker siap memberikan pelatihan vokasi bagi masyarakat sekitar agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Dengan begitu, perusahaan lebih mudah memperoleh tenaga kerja yang kompeten, sementara masyarakat memiliki peluang kerja yang lebih besar.

“Perusahaan kami harapkan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Jangan sampai warga sekitar malah enggak kerja. Kemnaker siap memberikan pelatihan agar masyarakat memiliki kompetensi yang dibutuhkan industri,” ujarnya.

Selain memperluas kesempatan kerja, Afriansyah menekankan pentingnya perusahaan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberikan upah sesuai ketentuan yang berlaku, serta memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan berkelanjutan.

Afriansyah juga mengajak Pemerintah Kabupaten Temanggung memperkuat sinergi dengan dunia usaha agar iklim industri tetap kondusif dan investasi terus berkembang.

Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah, dunia usaha, dan Kemnaker menjadi kunci untuk memperluas kesempatan kerja, memperkuat daya saing industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (KemenakerRI-RIW/APR)

Hal tersebut disampaikan Yassierli saat menyaksikan penyerahan Surat Keputusan (SK) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Pegadaian (Persero) di Jakarta, Rabu (29/7).

Menurut Yassierli, PKB merupakan instrumen penting membangun hubungan industrial yang sehat karena menjadi wadah kesepakatan antara manajemen dan serikat pekerja dalam mengatur hubungan kerja.

“PKB bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi fondasi dalam membangun hubungan industrial yang sehat. Di dalamnya terdapat komitmen bersama antara perusahaan dan pekerja untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis,” ujar Yassierli.

Ia mengatakan, hubungan industrial yang berkualitas menjadi fondasi terciptanya iklim ketenagakerjaan yang stabil, harmonis, dan berdaya saing melalui dialog sosial, keterbukaan komunikasi, serta kolaborasi berkelanjutan antara perusahaan dan pekerja.

“Dunia kerja terus mengalami perubahan yang sangat cepat. Karena itu, hubungan industrial juga harus mampu beradaptasi dengan berbagai dinamika yang terjadi,” katanya.

Yassierli menjelaskan perkembangan teknologi, otomatisasi, dan digitalisasi telah mengubah pola kerja sekaligus meningkatkan kebutuhan terhadap kompetensi baru.

Karena itu, perusahaan dan pekerja perlu memiliki kemampuan adaptasi agar tetap mampu menghadapi tantangan industri yang terus berkembang.

Menurutnya, keberhasilan menghadapi perubahan dunia kerja tidak hanya ditentukan dari peningkatan keterampilan tenaga kerja, tetapi juga kualitas hubungan antara manajemen dan pekerja.

Hubungan industrial yang matang akan membuka ruang kolaborasi, mendorong inovasi, serta memperkuat daya saing perusahaan.

Ia menambahkan peningkatan kompetensi tenaga kerja perlu berjalan seiring dengan pembangunan hubungan industrial yang kondusif.

Perusahaan perlu memberikan kesempatan kepada pekerja untuk mengembangkan kemampuan melalui pelatihan dan pembaruan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.

Dalam upaya membangun hubungan industrial yang lebih berkualitas, Kemnaker terus mendorong penerapan kerangka maturitas hubungan industrial sebagai panduan bagi perusahaan.

Kerangka tersebut menggambarkan tahapan perkembangan hubungan industrial, mulai dari pemenuhan aspek kepatuhan hingga mencapai tahap transformatif yang ditandai dengan kolaborasi, inovasi, dan kemitraan yang kuat antara perusahaan dan pekerja.

Pada tahap trans formatif, perusahaan tidak lagi memandang pemenuhan hak pekerja sebagai kewajiban semata, melainkan sebagai investasi bagi keberlanjutan usaha.

Di sisi lain, serikat pekerja berperan sebagai mitra strategis dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis sekaligus mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

Yassierli berharap manajemen dan serikat pekerja terus menjaga hubungan industrial yang kondusif melalui kemitraan yang saling mendukung sehingga praktik tersebut dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam membangun hubungan industrial yang adaptif dan inklusif.

“Hubungan industrial yang ideal bukan hanya hubungan yang minim konflik, tetapi hubungan yang mampu melahirkan kolaborasi, inovasi, dan nilai tambah bagi perusahaan maupun pekerja,” tutup Yassierli. (KemenakerRI-RIW/APR)

Dalam pertemuan tersebut, rombongan Pemerintah Kota Banjarmasin didampingi General Manager PT PLN UID Kalselteng, Iwan Soelistijono, dan diterima Vice President Executive Operasi Distribusi Sumatera Kalimantan PT PLN (Persero), Saleh Siswanto.

Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda mengatakan, kedatangan Pemerintah Kota Banjarmasin merupakan bentuk komitmen untuk mengawal aspirasi masyarakat yang terdampak pemadaman listrik.

“Atas instruksi Bapak Wali Kota, kami datang langsung ke PLN Pusat untuk menyampaikan seluruh keluhan masyarakat, mulai dari dampak terhadap UMKM, rumah tangga, sektor usaha, hingga layanan publik. Kami juga meminta penjelasan mengenai penyebab pemadaman, langkah penanganan, serta bentuk kompensasi yang menjadi hak masyarakat,” ujarnya.

Menurut Ananda, pemadaman listrik yang terjadi saat ini tidak hanya memutus pasokan listrik, tetapi juga berdampak terhadap jaringan telekomunikasi akibat Base Transceiver Station (BTS) ikut kehilangan pasokan listrik.

“Dulu ketika listrik padam, sinyal masih bisa digunakan. Sekarang listrik padam, sinyal juga ikut hilang. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat, komunikasi, hingga pelayanan menjadi semakin terganggu,” katanya.

Selain itu, Pemerintah Kota Banjarmasin juga menyampaikan berbagai dampak nyata yang dirasakan masyarakat, seperti kerugian pelaku UMKM, rusaknya peralatan elektronik, matinya ribuan ternak, hingga rusaknya Air Susu Ibu (ASI) yang disimpan dalam lemari pendingin sehingga tidak lagi layak dikonsumsi.

Dalam pertemuan tersebut, pihak PLN turut memaparkan kondisi sistem kelistrikan melalui pusat pengendalian operasional (war room).

Berdasarkan penjelasan PLN, gangguan pasokan listrik disebabkan kerusakan pada tiga pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yakni PLTU Asam-Asam, PLTU Stagen, dan PLTU Tabalong, yang mengakibatkan defisit daya sekitar 250 megawatt (MW) pada sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hasil pembahasan, PLN menyampaikan bahwa mulai 29 Juli 2026, durasi pemadaman bergilir akan dikurangi menjadi sekitar tiga jam.

Selanjutnya, proses perbaikan di tiga PLTU ditargetkan selesai pada 3 Agustus 2026, sehingga sistem kelistrikan diharapkan kembali normal mulai 4 Agustus 2026 tanpa pemadaman bergilir.

“Alhamdulillah, kami memperoleh kepastian bahwa durasi pemadaman mulai dikurangi sejak hari ini. Insyaallah, apabila proses perbaikan berjalan sesuai rencana, pada 4 Agustus kondisi kelistrikan akan kembali normal. Tentu kami akan terus mengawal komitmen ini agar benar – benar terealisasi,” tegas Ananda.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Banjarmasin akan terus berkoordinasi dengan PLN serta mengawal seluruh aspirasi masyarakat hingga kondisi kelistrikan kembali pulih sepenuhnya.

“Kami memahami betapa besar dampak yang dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh aspirasi telah kami sampaikan secara langsung kepada PLN Pusat. Pemerintah Kota Banjarmasin akan terus mengawal penyelesaian persoalan ini sampai masyarakat kembali mendapatkan pelayanan kelistrikan yang normal dan andal,” pungkasnya. (PEMKOBJM-SRI/RIW/APR)

Melalui pendekatan tersebut, pengawasan diharapkan semakin efektif dalam melindungi pekerja sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan.

Hal itu disampaikan Menaker Yassierli pada peluncuran dan sosialisasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Pengawasan Ketenagakerjaan Indonesia di Jakarta, Senin (27/7).

Menaker mengatakan, pengawasan ketenagakerjaan ke depan tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga memperkuat pencegahan melalui pemanfaatan data, teknologi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Transformasi tersebut diawali dengan memperluas jangkauan pengawasan sekaligus memperkuat kapasitasnya. Upaya itu dilakukan dengan mengoptimalkan peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai mitra dalam deteksi dini dan pencegahan potensi persoalan ketenagakerjaan.

Selain itu, Kemnaker juga memanfaatkan digitalisasi, surveillance, dan mekanisme self-assessment perusahaan sebagai instrumen pendukung pengawasan.

“Pencegahan harus menjadi bagian utama dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan. Karena itu, kita perlu memperkuat instrumen pengawasan yang mampu membaca potensi risiko sejak awal,” kata Menaker.

Menurut Menaker, pendekatan berbasis risiko menjadi kunci menentukan prioritas pengawasan.

“Ini kata kuncinya adalah berbasis risiko. Kesadaran ini sudah menjadi bagian penting dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan pengawasan ketenagakerjaan,” ujarnya.

Untuk mendukung pendekatan tersebut, Kemnaker mengintegrasikan data keselamatan dan kesehatan kerja (K3), norma kerja, pengaduan, serta data BPJS Ketenagakerjaan untuk memetakan risiko berdasarkan sektor dan wilayah.

“Kita integrasikan data K3, norma kerja, pengaduan, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memetakan risiko. Kita juga akan mendorong Balai K3 di dinas provinsi menjadi garda terdepan promotif dan preventif,” ujar Menaker.

Ia menjelaskan, Balai K3 akan diperkuat agar mampu memetakan risiko di wilayahnya, termasuk isu norma kerja dan norma K3.

Pemetaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas pengawasan sekaligus mengarahkan intervensi pada sektor dan wilayah yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi.

Menaker menambahkan, pengawasan berbasis risiko juga akan diperkuat melalui kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan Balai K3 dalam memberikan edukasi serta pendampingan kepada perusahaan.

“Balai K3 harus menjadi ujung tombak Kemnaker dalam promotif dan preventif K3,” tegas Menaker.

Lebih lanjut, Menaker menyampaikan penguatan pengawasan ketenagakerjaan juga membutuhkan sumber daya manusia pengawasan yang profesional dan berintegritas.

“Regulasi sudah kita siapkan. Kita ingin pengawasan ketenagakerjaan semakin profesional, memiliki integritas, dan mampu memberikan dampak bagi terciptanya tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif,” ujarnya. (KemenakerRI-RIW/APR)

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat membuka Pekan Olahraga dalam rangka HUT ke-79 Kemnaker di Jakarta, Senin (27/7).

Menurut Menaker, penguatan vokasi terus dilakukan melalui berbagai program strategis yang dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri.

Salah satunya melalui Program Magang Nasional (MagangHub) yang pada 2026 ditargetkan menjangkau 150 ribu peserta.

“Program ini dirancang untuk mendekatkan pencari kerja dengan industri sehingga dapat meminimalkan ketidaksesuaian kompetensi (mismatch). Peserta tidak hanya memperoleh pengalaman kerja dan sertifikat kompetensi, tetapi juga mendapatkan uang saku selama mengikuti program,” ujar Menaker.

Ia mengatakan, MagangHub telah memperoleh perhatian dari berbagai mitra internasional sebagai salah satu praktik baik dalam pengembangan sumber daya manusia yang menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia kerja.

Selain memperluas akses pemagangan, Kemnaker juga menargetkan 270 ribu peserta mengikuti Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) sepanjang 2026.

Pelaksanaannya dilakukan secara transparan, inklusif, serta memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Seiring penguatan vokasi, Kemnaker juga terus mendorong transformasi birokrasi melalui penerapan Gr een Office. Langkah ini dilakukan melalui pengelolaan lingkungan kantor secara mandiri, termasuk efisiensi energi dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

Selain itu, Kemnaker secara bertahap melakukan transisi menuju pemanfaatan energi terbarukan melalui pemasangan panel surya di lingkungan Kemnaker.

Penerapan standar Green Office juga didukung penyusunan Sustainability Report sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang akuntabel.

“Transformasi ketenagakerjaan harus berjalan seiring dengan transformasi birokrasi. Karena itu, kami ingin membangun ekosistem kerja yang tidak hanya produktif dan adaptif terhadap perubahan, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan,” kata Menaker.

Menaker berharap momentum HUT ke-79 Kemnaker semakin memperkuat semangat seluruh insan Kemnaker untuk terus menghadirkan kebijakan dan pelayanan ketenagakerjaan yang berdampak nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih maju, produktif, dan berkelanjutan. (KemenakerRI-RIW/APR)

Menurutnya, perubahan pasar kerja yang berlangsung semakin cepat menuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang relevan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan industri.

Penegasan tersebut disampaikan Afriansyah saat membuka Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 3 Tahun 2026 di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Sumatera Barat, Jumat (24/7).

Pelaksanaan program tersebut diikuti 982 peserta yang tersebar di BPVP Padang, Satuan Pelayanan (Satpel) Jambi dan Sawahlunto, serta sejumlah UPTD binaan di wilayah Sumatera Barat dan Jambi.

“Pelatihan vokasi bukan sekadar memberikan keterampilan, tetapi menjadi investasi untuk menyiapkan SDM yang siap bekerja, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri,” ujar Afriansyah.

Ia menjelaskan, pada 2026 Kemnaker menargetkan 300.000 peserta mengikuti berbagai program Pelatihan Vokasi Nasional di seluruh Indonesia.

Target tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan berbasis kompetensi sekaligus meningkatkan kesiapan tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Selain memperluas akses pelatihan, Kemnaker juga memberikan perhatian kepada pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta masyarakat yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Melalui program resk illing dan upskilling, peserta dibekali keterampilan baru agar memiliki peluang lebih besar untuk kembali bekerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

“Kami ingin memastikan masyarakat yang terdampak perubahan ekonomi tetap memiliki kesempatan meningkatkan kompetensinya. Dengan keterampilan baru, mereka memiliki peluang untuk kembali bekerja atau membangun usaha sendiri,” kata Afriansyah.

Afriansyah menambahkan, penyelenggaraan pelatihan vokasi perlu disesuaikan dengan potensi unggulan setiap daerah agar kompetensi yang diperoleh peserta benar-benar selaras dengan kebutuhan pasar kerja.

Di Sumatera Barat, pengembangan kompetensi diarahkan pada sektor jasa, perdagangan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi salah satu penopang perekonomian daerah.

Untuk mendukung upaya tersebut, BPVP perlu terus mengoptimalkan jejaring kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, dan UMKM untuk meningkatkan penyerapan lulusan pelatihan sekaligus produktivitasnya.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan penyerapan lulusan pelatihan di dunia kerja sekaligus membuka peluang lahirnya wirausaha baru yang dapat menggerakkan perekonomian daerah.

Di BPVP Padang, sebanyak 85 peserta mengikuti pelatihan pada enam program, yakni barista, pengolahan makanan komersial, housekeeping, penggambaran modern 3D CAD, pengelasan Fillet Welder FCAW (Flux-Cored Arc Welding), dan tata rias pengantin.

Selanjutnya, pada 27 Juli 2026 akan dimulai lima program pelatihan lainnya, yaitu pembuatan pakaian, petugas K3 konstruksi 1, petugas K3 konstruksi 2, perawatan dan perbaikan AC rumah tangga, serta juru ukur.

Menutup sambutannya, Afriansyah mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap dunia kerja. Menurutnya, peluang berkarier tidak hanya terbatas menjadi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga terbuka luas di sektor swasta maupun melalui kewirausahaan.

“Jangan terpaku hanya pada satu pilihan karier. Yang terpenting adalah memiliki keterampilan sehingga peluang bekerja maupun berwirausaha semakin terbuka,” tuturnya. (KemenakerRI-RIW/APR)