Upaya tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas Menaker Yassierli dalam pertemuan bilateral Menteri Ketenagakerjaan dengan Republik India Mansukh Mandaviya di sela-sela BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting (LEMM) di Hyderabad, India, Rabu (15/7).

Menaker menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah India atas keberhasilan penyelenggaraan rangkaian BRICS Employment Working Group dan BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting yang membahas berbagai isu strategis ketenagakerjaan, termasuk masa depan dunia kerja, transformasi digital, perlindungan sosial, dan pengembangan keterampilan.

“Indonesia melihat India sebagai mitra penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Sebagai dua negara berkembang besar dengan perekonomian yang dinamis dan populasi usia muda yang besar, Indonesia dan India memiliki peluang untuk saling berbagi pengalaman dalam membangun tenaga kerja yang kompetitif, inklusif, dan siap menghadapi perubahan dunia kerja,” ujar Menaker Yassierli.

Dalam pertemuan tersebut, Menaker menyampaikan ketertarikannya mempelajari pengalaman India membangun ekosistem digital yang berperan dalam penciptaan lapangan kerja, pengembangan keterampilan, inovasi, dan investasi berbasis teknologi.

Menaker juga ingin mempelajari pengembangan pusat data, infrastruktur digital, serta berbagai inisiatif peningkatan keterampilan AI yang melibatkan pemerintah, organisasi pengusaha, dan industri.

“Transformasi digital harus diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia. Karena itu, pengembangan talenta AI, penguatan kompetensi digital, serta program reskilling dan upskilling menjadi penting agar pekerja mampu beradaptasi dan memanfaatkan peluang dari perubahan teknologi,” kata Menaker.

Menaker mengatakan, pertukaran pengalaman antara Indonesia dan India dapat diarahkan pada sejumlah bidang prioritas, antara lain peningkatan kapasitas instruktur pelatihan vokasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), AI, serta teknologi digital lainnya.

Selain penguatan talenta digital, Menaker juga memandang penting pemberdayaan pekerja informal melalui peningkatan keterampilan, dukungan kewirausahaan, serta jalur transisi menuju pekerjaan formal.

Pertukaran pengalaman mengenai pelindungan pekerja platform dan pekerja gig juga menjadi perhatian, khususnya terkait hak ketenagakerjaan, perlindungan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja.

Menaker menegaskan, Indonesia membuka peluang memperluas pertukaran pengetahuan dengan India melalui technical exchanges (pertukaran teknis), expert dialogues (dialog pakar), study visits (kunjungan studi), joint capacity-building programmes (program peningkatan kapasitas bersama), serta kemitraan kelembagaan antara kementerian dan institusi pelatihan kedua negara.

“Indonesia berkomitmen memperkuat kemitraan dengan India, baik secara bilateral maupun dalam kerangka BRICS, untuk mendorong pekerjaan yang layak, meningkatkan daya saing tenaga kerja, dan membangun institusi pasar kerja yang tangguh serta responsif terhadap transformasi teknologi,” ujar Menaker. (KemenakerRI-RIW/APR)

Usulan tersebut disampaikan Menaker Yassierli dalam Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS (BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting/LEMM) 2026 di Hyderabad, India, Rabu (15/7).

Dalam forum tersebut, Menaker mengusulkan agar proyeksi kebutuhan keterampilan masa depan (future skills forecasting) menjadi sal ah satu fokus kerja sama dalam BRICS CONNECT.

Menurut Menaker, langkah tersebut penting untuk membantu negara – negara BRICS mengantisipasi perubahan kebutuhan tenaga kerja akibat perkembangan teknologi, transformasi industri, perubahan demografi, dan transisi menuju ekonomi hijau.

“Dalam BRICS CONNECT, Indonesia melihat pentingnya memperkuat pemahaman bersama mengenai kebutuhan ketenagakerjaan dan keterampilan di masa depan. Karena itu, Indonesia mengusulkan agar future skills forecasting menjadi salah satu fokus kerja sama dalam BRICS CONNECT,” kata Menaker Yassierli.

Menaker menjelaskan, pemetaan keterampilan masa depan akan membantu negara – negara BRICS memahami perubahan kebutuhan pasar kerja, mengidentifikasi keterampilan yang diperlukan, serta menyelaraskan kebijakan pelatihan dengan kebutuhan dunia kerja.

Selain menyampaikan usulan tersebut, Menaker juga memaparkan pengalaman Indonesia dalam memperkuat ketahanan pasar kerja. Upaya itu dilakukan melalui perluasan akses pelatihan dan jaminan sosial bagi pekerja informal, pembentukan Satuan Tugas PHK, penguatan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta perluasan kesempatan kerja bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah terpencil.

Sebagai langkah konkret, tahun ini pemerintah membangun pusat pelatihan vokasi dan layanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Pusat tersebut dilengkapi teknologi asistif dan contoh penataan tempat kerja yang lebih inklusif.

“Indonesia memandang BRICS sebagai platform strategis untuk memperkuat south – south cooperation, saling belajar, dan menghadirkan solusi nyata yang memberikan manfaat bagi pekerja, dunia usaha, dan masyarakat. Karena itu, Indonesia hadir di BRICS untuk berbagi pengalaman sekaligus belajar dari negara – negara anggota lainnya,” ujar Menaker.

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, pemerintah Indonesia terus memperkuat transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja melalui Program Pemagangan Nasional yang menargetkan 150 ribu peserta dan Program Pelatihan Vokasi Nasional dengan target 300 ribu peserta tahun ini.

Berbagai program prioritas nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan Modern, dan hilirisasi komoditas strategis juga diposisikan sebagai penggerak penciptaan lapangan kerja.

Keberhasilan program – program tersebut ditopang keterhubungan antara pelatihan vokasi dan kebutuhan industri.

Di bidang digital, pemerintah terus memperkuat sistem informasi pasar kerja terintegrasi yang menghubungkan pencari kerja dan pemberi kerja melalui satu platform layanan ketenagakerjaan.

Sistem tersebut didukung analisis pasar kerja dan policy dashboard untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan tepat.

“Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh negara anggota BRICS untuk membangun dunia kerja yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Kami siap berbagi dan siap belajar,” tutup Menaker. (KemenakerRI-RIW/APR)

Melalui kurikulum berbasis kompetensi (competency-based training), pelatihan kini dirancang lebih adaptif, efektif, dan selaras dengan kebutuhan dunia kerja untuk menghasilkan aparatur profesional dalam memberikan layanan ketenagakerjaan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan, transformasi pola pelatihan tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan pejabat fungsional ketenagakerjaan memiliki kompetensi relevan dengan kebutuhan pelayanan publik dan perkembangan dunia kerja.

Pejabat fungsional ketenagakerjaan yang dimaksud meliputi Pengawas Ketenagakerjaan, Instruktur, Mediator Hubungan Industrial, Pengantar Kerja, dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Pejabat fungsional ketenagakerjaan merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat. Kualitas pelayanan di bidang pengawasan, mediasi hubungan industrial, penempatan kerja, pelatihan vokasi, hingga pembinaan K3 sangat ditentukan oleh kompetensi mereka,” ujar Cris saat membuka Sosialisasi Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Ketenagakerjaan secara virtual, Selasa (14/7).

Melalui pola baru ini, Kemnaker menerapkan metode Massive Open Online Course (MOOC), yaitu pembelajaran daring yang memungkinkan peserta mempelajari materi konseptual secara mandiri. Sementara itu, pembelajaran tatap muka difokuskan pada praktik, studi kasus, simulasi, dan penguatan kompetensi.

“Proses belajar juga diperkuat melalui on the job training atau pembelajaran langsung di unit kerja masing – masing agar kompetensi yang diperoleh dapat langsung diterapkan dalam pelaksanaan tugas,” kata Cris.

Cris menegaskan, perubahan durasi pelatihan tidak akan menurunkan standar kompetensi. Sebaliknya, pendekatan baru ini dirancang agar proses belajar lebih efektif dan efisien, sekaligus menghasilkan aparatur yang siap memberikan pelayanan publik.

Transformasi tersebut juga menjadi bagian dari pengembangan Kemnaker Corporate University sebagai sistem pembelajaran untuk pengembangan kompetensi pegawai.

Langkah tersebut penting untuk menjawab tingginya kebutuhan peningkatan kompetensi, yang tercermin dari sekitar 2.600 usulan calon peserta pelatihan dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Pelatihan kini bukan lagi sekadar kegiatan di ruang kelas, melainkan pembelajaran berkelanjutan yang terintegrasi dengan lingkungan kerja. Keberhasilannya bergantung pada komitmen peserta, dukungan pimpi nan, serta peran mentor dalam mendampingi peserta,” ujar Cris. (KemenakerRI-RIW/APR)

Menjelang dimulainya tahapan seleksi, Kemnaker mengingatkan mitra penyelenggara dan calon peserta memerhatikan jadwal pendaftaran sesuai lini masa yang telah ditetapkan.

Direktur Jenderal Bina Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Darmawansyah mengatakan, mitra penyelenggara yang terdiri atas perusahaan serta kementerian/lembaga (K/L) masih memiliki kesempatan menyelesaikan proses registrasi hingga 15 Juli 2026 pukul 23.59 WIB.

“Kami mengimbau mitra penyelenggara, baik perusahaan maupun kementerian/lembaga yang ingin bergabung dalam Program MagangHub, agar segera menuntaskan proses registrasi. Batas akhir registrasi ditetapkan pada 15 Juli 2026 agar proses verifikasi dan validasi dapat diselesaikan sesuai jadwal,” ujar Darmawansyah di Jakarta, Selasa (14/7).

Setelah proses registrasi dan verifikasi mitra penyelenggara selesai, Kemnaker akan membuka pendaftaran bagi calon peserta pada 16 Juli 2026 pukul 13.00 WIB.

Mulai waktu tersebut, masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dapat memilih mitra penyelenggara dan posisi magang yang telah lolos proses verifikasi.

“Bagi calon peserta yang telah melakukan pengecekan eligibilitas atau kesesuaian persyaratan, pendaftaran resmi dapat dilakukan mulai 16 Juli 2026. Peserta dapat memilih mitra penyelenggara dan posisi magang yang telah terverifikasi sesuai minat dan kualifikasi,” kata Darmawansyah.

Sebelum mendaftar, calon peserta diimbau memastikan seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi, termasuk ketentuan mengenai usia dan latar belakang pendidikan agar sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan.

Darmawansyah berharap Program MagangHub Angkatan II Tahun 2026 menjadi sarana bagi lulusan dan pencari kerja untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan instansi pemerintah.

Menurutnya, keterlibatan perusahaan maupun kementerian/lembaga, menjadi faktor penting dalam menghadirkan program pemagangan yang berkualitas karena peserta akan memperoleh pengalaman belajar secara langsung di lingkungan kerja.

“Kami mengajak perusahaan dan kementerian/lembaga, memanfaatkan sisa waktu pendaftaran ini dengan sebaik-baiknya. Bagi para talenta muda Indonesia, persiapkan diri untuk mengikuti pendaftaran yang dibuka mulai 16 Juli 2026 dan manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kompetensi,” ujar Darmawansyah.

Informasi mengenai persyaratan, tahapan pendaftaran, jadwal pelaksanaan, serta daftar mitra penyelenggara dan posisi magang dapat diakses melalui platform resmi MagangHub Kemnaker di https://maganghub.kemnaker.go.id. (KemenakerRI-RIW/APR)

Upaya tersebut menjadi penting mengingat baru sekitar 1,23 persen perusahaan di Indonesia yang menyediakan fasilitas penitipan anak (daycare).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, konsep FFW tidak berarti setiap perusahaan wajib membangun fasilitas daycare sendiri.

Penerapannya dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan masing – masing perusahaan. Seperti penyediaan daycare bersama di kawasan industri atau perkantoran, pemberian voucher atau subsidi, dan bekerjasama dengan daycare komunitas.

“Fasilitas kesejahteraan pekerja, termasuk penitipan anak, harus dipahami sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan produktivitas nasional,” ujar Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (14/7).

Berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan per 31 Mei 2026, dari lebih 262.000 perusahaan yang terdaftar, baru sekitar 3.222 perusahaan atau 1,23 persen yang menyediakan fasilitas penitipan anak.

Kondisi ini menunjukkan masih besarnya peluang pengembangan tempat kerja ramah keluarga di Indonesia.

Indah menjelaskan, penyediaan daycare tidak hanya membantu pekerja menjalankan peran sebagai orang tua, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan loyalitas pekerja, memperluas partisipasi angkatan kerja perempuan, mengurangi tingkat pergantian pekerja, serta mendukung tumbuh kembang anak sebagai investasi sumber daya manusia masa depan.

Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa pengembangan layanan pengasuhan anak dan dukungan bagi keluarga merupakan strategi pembangunan nasional yang sejalan dengan amanat Pasal 100 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, RPJPN 2025 – 2045, serta arahan Presiden Prabowo pada peringatan May Day 2026.

“Kita ingin membangun hubungan industrial yang tidak hanya berorientasi pada produktivitas ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi martabat manusia,” kata Indah.

Daycare bukan sekadar fasilitas kesejahteraan pekerja, melainkan investasi strategis bagi produktivitas, daya saing perusahaan, dan kualitas generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045. (KemenakerRI-RIW/APR)

Persyaratan tersebut menjadi bagian dari proses verifikasi untuk memastikan perusahaan mitra memiliki legalitas serta data ketenagakerjaan yang aktif dan valid.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan perusahaan juga perlu memastikan data yang tercantum dalam sistem WLKP telah diperbarui sebelum mendaftarkan diri sebagai mitra penyelenggara Program MagangHub 2026.

“Perusahaan yang ingin bergabung sebagai mitra penyelenggara perlu memastikan telah terdaftar dalam WLKP, memperbarui data perusahaan, serta memastikan seluruh informasi perusahaan aktif dan valid. Dengan demikian, proses pendaftaran dapat berjalan lebih lancar dan sesuai ketentuan,” ujar Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (10/7).

Menurut Darmawansyah, pemenuhan persyaratan tersebut merupakan bagian dari upaya Kemnaker menjaga kualitas penyelenggaraan Program MagangHub.

Melalui proses verifikasi, Kemnaker dapat memastikan perusahaan mitra memiliki identitas dan legalitas yang jelas serta siap menjadi tempat belajar yang baik bagi para peserta.

Ia menjelaskan, perusahaan dapat melakukan pengecekan sekaligus pembaruan data melalui laman wajiblapor.kemnaker.go.id sebelum mengajukan pendaftaran sebagai mitra penyelenggara.

Selain memastikan kelengkapan persyaratan, data perusahaan yang valid juga akan memudahkan proses seleksi dan administrasi, sehingga pelaksanaan Program MagangHub dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Kemnaker mengajak perusahaan dari berbagai sektor untuk berpartisipasi sebagai mitra penyelenggara Program MagangHub 2026.

Kolaborasi pemerintah dan dunia usaha diharapkan dapat memperluas kesempatan belajar di dunia kerja sekaligus mencetak talenta muda yang kompeten, adaptif, dan siap memenuhi kebutuhan industri.

“Melalui Program MagangHub, perusahaan tidak hanya berkontribusi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi juga memiliki kesempatan menjaring talenta muda yang sesuai dengan kebutuhan industrinya,” pungkas Darmawansyah. (KemenakerRI-RIW/APR)

“Pesan saya yang pertama adalah perubahan teknologi saat ini banyak mengubah hal di industri, tapi sebenarnya bukan menghilangkan profesinya, melainkan menghilangkan cara bekerjanya,” kata Yassierli ketika memberikan Kuliah Umum bertema Menyiapkan SDM Ungg ul Masa Depan, di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (8/7).

Yassierli menjelaskan tantangan ketenagakerjaan kini tidak lagi sebatas menyediakan lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus memastikan angkatan kerja memiliki kemampuan selaras dengan perkembangan teknologi sehingga mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat pelatihan vokasi melalui program upskilling dan reskilling, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan ketenagakerjaan.

“Saya bertanggung jawab mulai dari penyiapan angkatan kerja, mereka mencari kerja di industri, sampai mengantarkan mereka selesai bekerja. Itu adalah ekosistem yang harus kita bangun bersama,” ucap Yassierli.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui platform SIAPkerja yang mengintegrasikan layanan pelatihan, sertifikasi kompetensi, informasi lowongan kerja, hingga program pemagangan dalam satu ekosis tem digital.

Kemnaker juga memperluas Program Pemagangan Nasional dengan target 150 ribu peserta agar semakin banyak calon tenaga kerja memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan keterampilannya.

Langkah itu, ujar Yassierli dinilai penting karena perkembangan AI, transformasi digital, dan ekonomi hijau (green economy) terus mengubah kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor. Kondisi ini menuntut setiap pekerja untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan agar tetap mampu bersaing.

Mengutip laporan World Economic Forum yang menyebut transformasi teknologi akan membentuk struktur baru pasar kerja global. Di tengah berkurangnya sejumlah jenis pekerjaan, berbagai profesi baru akan terus bermunculan sehingga tenaga kerja dituntut memiliki keterampilan yang relevan dan mampu beradaptasi dengan cepat.

Menyikapi kondisi itu, Yassierli menilai perguruan tinggi perlu lebih cepat menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan industri.

Lulusan tidak cukup hanya dibekali pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Ia juga menyoroti bergesernya pola rekrutmen di berbagai sektor. Dunia usaha kini semakin mengutamakan keterampilan yang dapat dibuktikan dibandingkan sekadar latar belakang pendidikan formal.

“Saat ini industri semakin mengutamakan keterampilan. Yang dinilai bukan hanya ijazah, tetapi apa yang benar-benar mampu dikerjakan oleh seseorang,” katanya.

Karena itu, Yassierli mengajak generasi muda, mulai mempersiapkan karier sejak masih menempuh pendidikan.

Pengalaman magang, pelatihan, sertifikasi kompetensi, kegiatan organisasi, hingga portofolio dinilai menjadi bekal penting untuk meningkatkan daya saing saat memasuki dunia kerja.

“CV itu bukan dibuat ketika akan melamar pekerjaan, tetapi direncanakan sejak awal. Bangun pengalaman dan kumpulkan kompetensi, Itulah yang akan membuat seseorang siap bersaing di pasar kerja,” pungkas Yassierli. (KemenakerRI-RIW/APR)

Untuk memperkuat rekomendasi yang tengah disusun, Pansus melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta, Selasa (7/7).

Kunjungan dipimpin Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo, bersama anggota pansus lainnya.

Rombongan diterima langsung Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho, beserta jajaran Direktorat BBM dan tim kehumasan BPH Migas.

Syaripuddin mengatakan, pada pertemuan itu, pansus menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat terkait distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan.

Selain mendalami mekanisme pengawasan, pansus melakukan komparasi data kuota tahunan BBM bersubsidi yang dialokasikan bagi Kalsel, untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan riil masyarakat dengan kuota pemerintah.

“Kunjungan ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan rekomendasi pansus agar didukung data yang valid serta memiliki dasar regulasi yang kuat,” ucapnya.

Syaripuddin menjelaskan, BPH Migas secara terbuka memberikan penjelasan komprehensif mengenai mekanisme distribusi, memaparkan data yang diperlukan, serta memberikan berbagai alternatif solusi terhadap persoalan yang ditemukan di lapangan.

Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan dipadukan dengan hasil pendalaman pansus sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga mampu memperbaiki sistem distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan secara berkelanjutan.

“Pansus ke BPH Migas ini untuk memperkuat rekomendasi yang akan dibuat. Kami menyampaikan berbagai persoalan yang ada di Kalsel terkait BBM bersubsidi yang disalurkan melalui SPBU, sekaligus mengkomparasi data kuota tahunan yang diberikan kepada daerah,” ungkapnya.

Syaripuddin menegaskan, sebagai tindak lanjut, Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, telah menyusun agenda pemanggilan sejumlah pemangku kepentingan.

Tidak hanya instansi teknis, pansus akan meminta masukan dari aparat penegak hukum, termasuk unsur kepolisian dan kejaksaan, untuk memperkuat substansi rekomendasi yang akan disampaikan.

Dimana, pembentukan pansus bukan sekadar menginventarisasi persoalan, melainkan mencari akar penyebab berbagai kendala distribusi BBM bersubsidi yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

“Kita masih memanggil beberapa stakeholder, termasuk aparat penegak hukum, agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar kuat dan dapat dijalankan secara bersama-sama. Kemudian Pansus juga akan meningkatkan pengawasan melalui inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Hal tersebut disampaikan Yassierli pada acara Peningkatan Produktivitas dan Pelindungan Pekerja dalam Mendukung Transformasi Ketenagakerjaan Nasional di Medan, Sumatera Utara, Selasa (7/7) malam.

Menurut Yassierli, berbagai upaya tersebut merupakan bagian dari amanat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Karena itu, kebijakan ketenagakerjaan terus diarahkan untuk memastikan hak tersebut dapat diwujudkan di tengah perubahan dunia kerja yang semakin dinamis.

“Ini amanah konstitusi. Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Amanah itu yang terus kami perjuangkan,” katanya.

Ia menjelaskan perubahan ekonomi global, kemajuan teknologi, dan transformasi industri telah mengubah lanskap ketenagakerjaan.

Kondisi tersebut membuat tantangan ketenagakerjaan tidak lagi sebatas menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memastikan tenaga kerja memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri serta memperoleh pelindungan yang memadai.

“Tantangan terus berubah. Karena itu, kebijakan yang kita bangun juga harus mampu mengikuti perubahan tersebut,” ujarnya.

Yassierli mengatakan peningkatan kompetensi menjadi salah satu fokus pemerintah agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di pasar kerja yang semakin dinamis.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga terus memperkuat sistem pelindungan pekerja secara menyeluruh, mulai dari sebelum seseorang memasuki dunia kerja, selama bekerja, hingga ketika menghadapi risiko kehilangan pekerjaan.

Selain memperkuat pelindungan pekerja, Kementerian Ketenagakerjaan terus menyempurnakan berbagai instrumen ketenagakerjaan serta meningkatkan kualitas layanan bagi pekerja maupun pencari kerja sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif.

Yassierli menilai upaya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang kuat tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serikat pekerja, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menghadapi perubahan dunia kerja.

“Kita harus bergerak bersama. Tantangan ketenagakerjaan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja,” katanya.

Menurut Yassierli, hubungan industrial yang harmonis dan produktif menjadi fondasi untuk mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, serta mewujudkan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan.

“Kalau pekerja, pengusaha, dan pemerintah memiliki tujuan yang sama, kita akan lebih siap menghadapi tantangan apa pun. Dari sinilah produktivitas tumbuh dan kesejahteraan pekerja dapat terus meningkat,” tuturnya. (KemenakerRI-RIW/APR)

Penegasan tersebut disampaikan Yassierli saat memberikan arahan kepada jajaran pegawai Balai K3 Medan, Sumatera Utara, Selasa (7/7).

Menurut Yassierli, Balai K3 tidak lagi cukup hanya menjalankan layanan teknis. Balai K3 perlu berkembang menjadi pusat pengelolaan K3 yang berperan mengembangkan pengetahuan, mendukung penyusunan kebijakan, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat pengendalian risiko untuk mendukung sistem K3 yang lebih efektif.

Melalui peran tersebut, Balai K3 juga diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun budaya kerja yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan pekerja.

Yassierli mengatakan, tantangan K3 saat ini bukan lagi sekadar memastikan kepatuhan terhadap regulasi, melainkan memastikan setiap kebijakan mampu memberikan perlindungan nyata melalui langkah-langkah pencegahan efektif.

“Pendekatan preventif harus menjadi fondasi dalam setiap pelaksanaan K3 sehingga berbagai potensi bahaya dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi kecelakaan kerja,” katanya.

Pada kesempatan itu, Yassierli juga menyoroti penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di sejumlah perusahaan yang masih berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif.

Padahal, SMK3 dirancang sebagai instrumen untuk mengenali potensi bahaya, mengendalikan risiko, dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

“Penerapan SMK3 semestinya mampu membangun budaya kerja yang mengutamakan pencegahan risiko serta perlindungan bagi setiap pekerja,” ujarnya.

Yassierli menegaskan keberhasilan penerapan K3 memerlukan keterlibatan seluruh pihak. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting agar budaya K3 dapat diterapkan berkelanjutan di setiap sektor.

Ia menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan K3 juga perlu diukur dari dampak yang dirasakan secara nyata. Penilaian tidak lagi hanya bertumpu pada jumlah layanan atau sertifikasi, tetapi pada kemampuan mengurangi risiko dan menekan angka kecelakaan kerja.

“Karena itu, kita harus menggeser orientasi kinerja dari yang semula mengukur volume layanan menjadi berfokus pada dampak pencegahan serta mitigasi risiko sebelum kecelakaan terjadi,” katanya. (KemenakerRI-RIW/APR)