Upaya tersebut dibahas Wali Kota Banjarmasin, M. Yamin HR dalam audiensi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (2/9).

Pertemuan tersebut diterima Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, didampingi Sekretaris Kementerian UMKM RI, Loto Srinaita Ginting serta jajaran deputi Kementerian UMKM RI.

Dalam audiensi tersebut, Yamin mendorong penguatan UMKM Banjarmasin melalui hilirisasi produk unggulan daerah, peningkatan kualitas produksi, standardisasi, legalitas usaha, akses pembiayaan, hingga perluasan pasar.

Menurut Yamin, pengembangan UMKM tidak cukup hanya melalui akses permodalan. Pelaku usaha juga membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk agar mampu memenuhi standar pasar yang lebih luas.

Karena itu, Pemko Banjarmasin mengusulkan dukungan Kementerian UMKM berupa fasilitasi peralatan dan mesin produksi serta sarana usaha yang dapat meningkatkan kapasitas, efisiensi, mutu, dan daya saing produk lokal.

“UMKM tidak cukup hanya diberikan modal. Mereka juga perlu didukung dari sisi kualitas produk, peralatan produksi, legalitas, standardisasi, sampai akses pasar. Dengan begitu, usaha yang dibangun bisa benar-benar naik kelas,” kata Yamin.

Dorongan tersebut sejalan dengan arah kebijakan Kementerian UMKM yang menempatkan peningkatan kualitas dan daya saing produk, sertifikasi dan standardisasi, perluasan akses pembiayaan, kemitraan, rantai pasok, serta pemasaran sebagai bagian penting dalam penguatan UMKM.

Dalam pertemuan itu juga dibahas pemanfaatan SAPA UMKM, platform yang dikembangkan Kementerian UMKM untuk mengintegrasikan informasi dan layanan pemberdayaan UMKM.

Platform tersebut diarahkan untuk membantu pelaku usaha memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah, mulai dari pelatihan, sertifikasi, pembiayaan, investasi, hingga perluasan pasar.

Pemko Banjarmasin mengusulkan agar pemanfaatan SAPA UMKM dapat dioptimalkan untuk mempercepat intervensi kepada pelaku usaha berdasarkan kebutuhan dan kesiapan masing-masing.

Sejumlah dukungan yang diusulkan meliputi fasilitasi sertifikasi halal melalui skema self declare, dukungan pendaftaran dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), optimalisasi akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan literasi keuangan, perluasan akses pasar, serta dukungan peralatan dan mesin produksi.

Langkah tersebut diarahkan untuk menjawab sejumlah persoalan yang masih dihadapi UMKM, mulai dari legalitas, sertifikasi, pemasaran, akses digital, hingga pembiayaan.

Dalam konteks program nasional, Kementerian UMKM juga mendorong Prokesra Produktif yang menargetkan 10 juta masyarakat berusaha dan bekerja pada periode 2026–2029.

Program tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai intervensi pemberdayaan, termasuk pelatihan, pendampingan, legalitas, sertifikasi, pemasaran, akses digital, dan pembiayaan.

Bagi Banjarmasin, penguatan hilirisasi menjadi penting agar produk unggulan daerah tidak berhenti pada produksi skala lokal, tetapi memiliki nilai tambah dan peluang masuk ke rantai pasok serta pasar yang lebih luas.

Sebagai tindak lanjut, Pemko Banjarmasin merencanakan pelaksanaan Kumitra (Kemudahan Usaha Mikro untuk Bermitra) yang akan disinergikan dengan momentum penutupan Bakul Fest.

Program Kumitra merupakan agenda Kementerian UMKM yang dirancang untuk mendekatkan pelaku usaha mikro dan kecil dengan mitra strategis.

Kegiatan tersebut juga akan dirangkaikan dengan Kopdar bersama Dewi Harlas untuk mempertemukan dan memperkuat jejaring pelaku UMKM yang memiliki potensi menembus pasar ekspor.

Dari rangkaian kolaborasi tersebut, Pemko Banjarmasin membidik target konkret berupa 500 sertifikat halal dan 500 pembiayaan KUR, disertai kemudahan perizinan serta sertifikasi lainnya bagi pelaku UMKM.

Target tersebut tidak semata mengejar jumlah sertifikat maupun pembiayaan, tetapi diarahkan sebagai pintu masuk bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki standar mutu, memperluas pasar, dan membangun usaha yang berkelanjutan.

Melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, Pemko Banjarmasin menargetkan ekosistem UMKM yang semakin mudah mengakses program pemberdayaan, lebih siap masuk ke rantai pasok nasional, dan memiliki peluang untuk berkembang hingga pasar ekspor. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Gagasan ini menjadi salah satu hasil kunjungan kerja Komisi III DPRD Kalsel ke Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, untuk mempelajari pengelolaan pendapatan non-farebox yang telah diterapkan pada layanan TransJakarta, baru-baru tadi.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah mengatakan, pembelajaran dari Jakarta penting untuk melihat peluang yang dapat diterapkan di Banua, khususnya memperkuat pembiayaan transportasi publik tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan tarif.

Trans Banjarbakula perlu memiliki terobosan dalam mengoptimalkan aset dan potensi ekonomi yang ada di sekitar layanan transportasi publik.

“Konsep pendapatan non-tiket dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendukung peningkatan kualitas dan jangkauan layanan Trans Banjarbakula,” katanya.

Ia menjelaskan, pihaknya ingin mempelajari secara langsung bagaimana mekanisme yang diterapkan TransJakarta dalam mengelola berbagai sumber pendapatan di luar tiket.

Dari hasil pembelajaran tersebut, konsep yang sesuai akan dikaji untuk kemudian dikembangkan di Kalimantan Selatan.

Salah satu yang menarik perhatian adalah bagaimana TransJakarta memanfaatkan aset transportasi sebagai bagian dari sumber pendapatan baru.

“Tidak hanya mengandalkan penjualan tiket, pengembangan bisnis dilakukan melalui berbagai skema, seperti naming rights, branding pada halte dan bus, pemanfaatan ruang komersial, hingga kerja sama dengan berbagai mitra,” jelas Mustaqimah.

Bagi Mustaqimah, pola seperti ini menjadi peluang yang patut dipertimbangkan untuk Trans Banjarbakula. Aset yang selama ini hanya berfungsi sebagai fasilitas pelayanan publik, menurutnya, dapat dikembangkan secara produktif selama tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

Konsepnya bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi menciptakan sumber pembiayaan tambahan agar pelayanan transportasi publik dapat terus berkembang.

TransJakarta sendiri telah berkembang pesat. Pada 2025, layanan ini memiliki 232 rute dengan 5.227 unit bus dan mampu menjangkau sekitar 91,8 persen populasi Jakarta dalam radius 500 meter.

Meski demikian, transportasi publik tetap memiliki fungsi sosial sehingga tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pendapatan penumpang. Karena itu, strategi pendapatan non-farebox menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan layanan.

“Komisi III DPRD Kalsel bersama Pemerintah Provinsi Kalsel akan melihat berbagai kemungkinan pengembangan sumber pendapatan non-tiket yang realistis diterapkan di Trans Banjarbakula.

Ke depan, peluang tersebut dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan dunia usaha, pemanfaatan ruang komersial, promosi, branding, maupun bentuk kemitraan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Investasi strategis tersebut mulai menunjukkan hasil nyata melalui peningkatan jumlah nasabah ke level tertinggi sepanjang sejarah BSI (all-time high), yang menjadi modal penting dalam memperluas peluang bisnis dan memperkuat pertumbuhan berkelanjutan.

Hingga Juni 2026, jumlah nasabah BSI mencapai 24,3 juta, tertinggi sejak BSI berdiri. Tren pertumbuhan nasabah terlihat sejak Januari 2026. Memasuki Mei 2026, selesai transformasi teknologi, jumlah nasabah bertumbuh di atas 200 ribu per bulan.

Pertumbuhan tersebut menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan BSI, sekaligus memperbesar potensi pengembangan bisnis melalui peningkatan dana murah, pembiayaan, transaksi digital, wealth management, bisnis emas, hingga layanan haji dan umrah.

Hal ini diperkuat dengan kombinasi dual licence sebagai bank syariah dan bank emas (bulion) yang mendorong pertumbuhan nasabah yang mengaksesnya melalui layanan digital.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, investasi besar yang dilakukan Perseroan dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sistem teknologi informasi, tetapi juga membangun pengalaman transaksi yang lebih cepat, aman, dan andal bagi jutaan nasabah.

“Teknologi bukan lagi sekadar fungsi pendukung operasional. Bagi BSI, teknologi telah menjadi mesin pertumbuhan bisnis. Semakin baik pengalaman nasabah, semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin besar akuisisi nasabah, dan semakin luas peluang untuk mengembangkan seluruh ekosistem layanan keuangan syariah,” ujar Anggoro.

Menurutnya, penguatan kapabilitas teknologi telah meningkatkan kapasitas sistem BSI secara signifikan sehingga mampu mengakomodasi pertumbuhan volume transaksi dan jumlah pengguna digital yang terus meningkat.

Fondasi teknologi yang semakin kuat tersebut menjadi landasan bagi BSI untuk terus mengembangkan layanan digital melalui BYOND by BSI, yang kini menjadi kanal utama transaksi nasabah dengan berbagai layanan perbankan syariah. Hal ini didukung interaksi nasabah yang tercermin dari 1 miliar akses login selama 2026.

Melalui BYOND by BSI, nasabah memperoleh pengalaman layanan yang semakin terintegrasi, mulai dari transaksi harian, investasi, pembiayaan, pengelolaan emas, pengelolaan haji, hingga layanan keuangan lainnya dalam satu platform digital.

BSI juga terus memperluas solusi digital melalui Hasanah KKI Card Digital, sebagai kartu KKI syariah pertama di Indonesia yang sekaligus salah satu strategi memperkuat penetrasi pembiayaan ritel.

Melalui Hasanah Digital, kartu pembiayaan virtual tanpa kartu fisik, nasabah dapat mengakses pembiayaan secara lebih mudah, fleksibel, dan real time melalui aplikasi BYOND by BSI.

Nasabah dapat mengakses limit pembiayaan mulai dari Rp4 juta hingga Rp100 juta dengan berbagai fitur, antara lain cicilan 0%, sumber dana pembayaran QRIS, pemantauan limit, tagihan, riwayat transaksi, hingga notifikasi transaksi secara real time. Inovasi ini diharapkan memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan aktivitas transaksi digital nasabah.

Selain itu, BYOND by BSI juga semakin lengkap dengan adanya berbagai fitur unggulan lainnya, mulai dari Nabung Rutin Haji, Gadai dari Cicil Emas yang akan lunas, hingga pembukaan rekening tabungan yang terintegrasi dengan tabungan emas dan tabungan haji.

BYOND by BSI juga menghadirkan fitur BYOND affiliate, mekanisme referral baru yang mempermudah nasabah merekomendasikan BYOND sekaligus mendapatkan reward menarik sebagai affiliator.

Penguatan digital tersebut turut memperbesar ekosistem bisnis BSI. Hingga Juni 2026, Perseroan melayani 7,69 juta nasabah haji, 1,22 juta nasabah emas, 594,6 ribu nasabah cicil emas, 209,7 ribu nasabah gadai emas, serta lebih dari 585 ribu merchant QRIS.

Ekosistem yang terus berkembang ini semakin memperkuat posisi BSI sebagai pemimpin bank syariah nasional dengan layanan yang lengkap, modern, dan relevan bagi seluruh segmen masyarakat.

Penguatan fondasi teknologi berjalan seiring dengan pertumbuhan kinerja keuangan yang sehat. Hingga Juni 2026, BSI membukukan laba bersih Rp4,16 triliun, meningkat 11%(YOY).

Pertumbuhan laba didukung ekspansi bisnis berkualitas, peningkatan kontribusi bisnis emas, serta penghimpunan dana yang semakin kuat.

Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 22% menjadi Rp393 triliun, didorong peningkatan dana murah (CASA) menjadi Rp238 triliun. Pertumbuhan CASA berasal dari tabungan yang mencapai Rp173 triliun dan giro sebesar Rp65,5 triliun, sehingga semakin memperkuat struktur pendanaan Perseroan.

Komposisi pendanaan yang semakin efisien berhasil menurunkan Cost of Fund (CoF) menjadi 2,19% memberikan ruang yang lebih besar bagi Perseroan untuk meningkatkan daya saing sekaligus menjaga profitabilitas.

Di sisi intermediasi, pembiayaan BSI tumbuh merata di seluruh segmen bisnis. Pembiayaan wholesale mencapai Rp95 triliun, pembiayaan ritel dan UMKM sebesar Rp55,83 triliun, sedangkan pembiayaan konsumer meningkat menjadi Rp189,25 triliun.

Pertumbuhan tersebut tetap diiringi dengan kualitas aset yang terjaga, tercermin dari NPF Gross sebesar 1,80% dan NPF Net sebesar 0,33%.

Diversifikasi sumber pendapatan juga semakin kuat. Fee Based Income meningkat 38,15% menjadi Rp4,1 triliun, didorong makin melesatnya ekonsistem bisnis BSI termasuk bisnis emas serta transaksi digital.

Secara keseluruhan, total aset BSI mencapai Rp464,5 triliun, tumbuh 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Anggoro menegaskan bahwa peningkatan jumlah nasabah bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari peluang pertumbuhan bisnis yang lebih besar.

“Dengan fondasi teknologi yang semakin kuat, kapasitas sistem yang semakin andal, dan basis nasabah yang terus bertambah, kami memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan pendalaman hubungan dengan nasabah melalui berbagai solusi keuangan syariah. Ke depan, fokus kami bukan hanya menambah jumlah nasabah, tetapi meningkatkan nilai yang dapat kami berikan kepada setiap nasabah melalui layanan digital yang semakin relevan, mudah, dan terintegrasi,” pungkasnya. (RIW/EPS)

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi digital Kemnaker dalam menjawab tantangan perkembangan artificial intelligence (AI), otomatisasi, dan era Society 5.0 yang mengubah lanskap dunia kerja.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan, perubahan yang berlangsung sangat cepat menuntut birokrasi mampu beradaptasi agar pelayanan publik tetap relevan dengan keb utuhan masyarakat dan dunia usaha.

“Perubahan dunia kerja berlangsung sangat cepat. Karena itu, birokrasi juga harus bergerak lebih adaptif, inovatif, dan responsif dalam memberikan pelayanan,” ujar Anwar pada siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (9/8).

Menurut Anwar, upaya tersebut selaras dengan arah kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui konsep Life Journey 2025–2029.

Konsep ini mengintegrasikan layanan pemerintah berdasarkan siklus kehidupan masyarakat, termasuk pada fase memasuki dunia kerja, sehingga layanan publik dapat diberikan secara lebih terpadu dan berkelanjutan.

Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Kemnaker mengembangkan Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja) sebagai ekosistem digital yang menghubungkan pencari kerja, pemberi kerja, serta berbagai layanan ketenagakerjaan dalam satu platform yang terintegrasi.

Anwar menjelaskan, SIAPkerja tidak hanya b erfungsi sebagai aplikasi layanan, tetapi juga menjadi ekosistem digital yang menghimpun talent profile angkatan kerja dan company profile pemberi kerja.

Integrasi tersebut membuat proses pelayanan menjadi lebih efisien sekaligus menghasilkan data ketenagakerjaan yang semakin komprehensif.

“SIAPkerja bukan sekadar aplikasi tunggal, tetapi ekosistem digital yang menghimpun profil angkatan kerja dan pemberi kerja secara menyeluruh. Kekuatan utamanya terletak pada integrasi data yang terus diperluas,” katanya.

Untuk memperkuat ekosistem tersebut, SIAPkerja telah terhubung dengan berbagai instansi, antara lain Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, BKPM, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Komunikasi dan Digital, serta dinas ketenagakerjaan di berbagai daerah.

Integrasi l intas instansi tersebut menjadi fondasi pembentukan Big Data Pasar Kerja yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas job matching, menyediakan informasi pasar kerja yang lebih akurat, serta mendukung penyusunan kebijakan ketenagakerjaan berbasis data (evidence-based policy). Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan semakin tepat sasaran dan sesuai dengan dinamika pasar kerja.

Sejalan dengan penguatan sistem informasi tersebut, Kemnaker juga menjalin kerja sama dengan World Bank melalui proyek Labour Market Information and Skills System Transformation for Labour Market Flexibility.

Kolaborasi ini difokuskan pada penguatan sistem informasi pasar kerja, peningkatan fleksibilitas tenaga kerja, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia agar lebih siap menghadapi perubahan dunia kerja.

Anwar menambahkan, transformasi digital di lingkungan Kemnaker bertumpu pada lima prinsip utama, yakni membangun digital mindset, memperkuat budaya kerja berbasis data, meng integrasikan layanan lintas unit, menghadirkan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat, serta mendorong inovasi secara berkelanjutan.

“Implementasi kelima prinsip tersebut diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pemerintah Digital (IPD) sebagai indikator kematangan transformasi digital di lingkungan Kemnaker sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan,” tutupnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Gagasan tersebut menjadi perhatian Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, usai melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan retribusi daerah di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta, akhir pekan tadi.

Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD Kalsel bersama Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, menggali berbagai peluang agar aset daerah yang berada di luar Kalimantan Selatan tersebut dapat dioptimalkan sebagai salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Badan Penghubung Kalsel di Jakarta dinilai memiliki potensi yang cukup besar. Tidak hanya melalui pemanfaatan kamar atau mess, tetapi juga aula dan berbagai fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan.

Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo mengatakan, hasil pendalaman menunjukkan masih terdapat ruang yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Menurutnya, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah membangun koordinasi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi Kalsel dengan pemerintah kabupaten kota.

Dengan jumlah pemerintah daerah di Kalsel yang cukup banyak dan tingginya kebutuhan kegiatan kedinasan di Jakarta, fasilitas Badan Penghubung dinilai dapat menjadi pilihan utama untuk rapat, pertemuan, koordinasi maupun kegiatan pemerintahan lainnya.

“Kita melaksanakan pendalaman pendapatan di Badan Penghubung Kalsel. Alhamdulillah sudah terlihat bahwa pendapatan di Badan Penghubung masih dapat ditingkatkan,” ujar Kartoyo.

Kartoyo menyampaikan, apabila pemerintah kabupaten kota di Kalsel dapat lebih sering memanfaatkan fasilitas milik daerah tersebut ketika melaksanakan kegiatan di Jakarta, maka manfaatnya akan berlipat.

Bukan hanya aula yang menjadi sumber penerimaan. Kegiatan di aula juga berpotensi meningkatkan tingkat hunian kamar atau mess karena peserta kegiatan membutuhkan tempat menginap.

“Ke depan kami akan mendorong koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, agar setiap kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta dapat memanfaatkan fasilitas Badan Penghubung. Dengan demikian, secara tidak langsung pendapatan daerah juga akan meningkat,” jelasnya.

Lebih lanjut Kartoyo menambahkan, optimalisasi satu fasilitas dapat memberikan dampak terhadap fasilitas lainnya. Ketika aula digunakan untuk rapat atau kegiatan pemerintahan, peserta maupun panitia kegiatan berpotensi menggunakan kamar atau mess Badan Penghubung. Dengan demikian, satu kegiatan dapat menghasilkan lebih dari satu sumber penerimaan.

“Apabila aula dimanfaatkan untuk kegiatan, maka panitia maupun peserta juga dapat menginap di mess Badan Penghubung yang kondisinya cukup baik. Insyaallah hal itu akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Penyesuaian tersebut mencakup pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya (outsourcing), dan ekonomi digital berbasis platform (gig economy) dengan tetap menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dunia usaha dan pelindungan pekerja.

Arah kebijakan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, saat menjadi pembicara dalam Digital Transformation Indonesia Human Resources Conference & Expo (DTI-HR) di Jakarta, Kamis (6/8).

Menurutnya, perubahan model bisnis dan pola kerja menuntut regulasi yang adaptif tanpa mengabaikan kepastian hukum bagi pekerja maupun pelaku usaha.

“Regulasi ketenagakerjaan harus mampu mengikuti dinamika dunia kerja. Di satu sisi dunia usaha memerlukan fleksibilitas, tetapi di sisi lain hak-hak pekerja tetap harus terlindungi,” kata Cris.

Dalam paparannya, Cris menjelaskan bahwa PKWT tetap menjadi bagian dari sistem hubungan kerja yang diakui dalam peraturan perundang-undangan.

Namun, penerapannya harus disesuaikan dengan sifat, jenis, dan jangka waktu pekerjaan agar tetap memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja.

“PKWT bukan sarana efisiensi biaya semata. Penggunaannya harus disesuaikan dengan sifat, jenis, dan jangka waktu pekerjaan serta tetap memenuhi hak-hak pekerja,” ujarnya.

Selain PKWT, Kemnaker juga terus menyempurnakan pengaturan mengenai alih daya melalui regulasi yang memberikan kepastian mengenai ruang lingkup pekerjaan, persyaratan penyedia jasa, serta standar pelindungan bagi pekerja.

Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan hubungan industrial yang lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Cris mengatakan, keberhasilan implementasi pengaturan alih daya sangat bergantung pada kepatuhan perusahaan pengguna maupun penyedia jasa terhadap ketentuan yang berlaku.

Tata kelola yang baik menjadi landasan penting untuk meminimalkan potensi perselisihan hubungan industrial sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat.

Perkembangan ekonomi digital, lanjut Cris, juga menghadirkan bentuk hubungan kerja baru melalui gig economy. Model kerja berbasis platform membuka peluang ekonomi yang semakin luas, tetapi pada saat yang sama memerlukan pendekatan regulasi yang mampu mengakomodasi karakter hubungan kerja yang terus berkembang tanpa mengurangi pelindungan terhadap pekerja.

“Kita ingin inovasi terus berkembang, tetapi pekerja juga harus memperoleh pelindungan atas hak-haknya. Karena i tu, kebijakan ketenagakerjaan harus mampu mengikuti perubahan dunia kerja,” kata Cris.

Menurut Cris, perubahan tersebut turut mengubah peran praktisi human resources (HR) yang tidak lagi hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi menjadi mitra strategis perusahaan dalam memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan diterapkan sesuai regulasi sejak tahap perencanaan, mulai dari penyusunan skema PKWT, pengelolaan alih daya, hingga tata kelola pekerja berbasis platform.

Ia menambahkan, kepatuhan terhadap regulasi kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pengelolaan sumber daya manusia.

Perusahaan yang mampu menyesuaikan praktik HR dengan perkembangan regulasi akan lebih siap menghadapi dinamika dunia kerja, mengurangi risiko hukum, serta membangun hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan. (KemenakerRI-RIW/APR)

Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan, termasuk melalui pendekatan Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), perlu terus diperkuat agar lulusan memiliki kompetensi yang semakin relevan dengan kebutuhan industri.

Hal tersebut disampaikan Menaker Yassierli saat menghadiri pembukaan Rapat Tahunan Asosiasi MIPA LPTK Indonesia (AMLI) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (6/8).

Menaker mengatakan, Presiden Prabowo Subi anto juga menekankan pentingnya memperkuat pendidikan STEM sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia yang mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus menjawab kebutuhan industri.

“Masih terdapat mismatch antara kompetensi lulusan dengan tuntutan dunia kerja, termasuk skill gap antara kemampuan yang dimiliki pencari kerja dan kebutuhan industri. Karena itu, berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan perlu terus diperkuat agar kesenjangan tersebut dapat diatasi,” ujar Menaker.

Menaker mengapresiasi komitmen para dekan yang terus membangun koordinasi dan sinergi dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan langkah positif untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

“Ini merupakan langkah yang sangat positif dan patut didukung. Kolaborasi perguruan tinggi dalam mempersiapkan lulusan yang berkualitas akan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Menaker menilai lulusan MIPA memiliki peluang yang luas di berbagai sektor karena penguasaan sains merupakan fondasi penting dalam pengembangan STEM.

Oleh karena itu, kurikulum perlu terus dievaluasi agar mampu membekali mahasiswa dengan kemampuan analitis, kemampuan memecahkan masalah, serta kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

“Kompetensi dasar yang kuat merupakan modal penting bagi tenaga kerja Indonesia untuk beradaptasi dengan perubahan dunia kerja sekaligus meningkatkan daya saing bangsa,” ujarnya. (KemenakerRI-RIW/APR)

Salah satunya dengan melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (6/8), untuk mempelajari berbagai inovasi dan praktik terbaik dalam penyelenggaraan program kesejahteraan masyarakat.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, dan diterima Tenaga Ahli DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Arif Fadillah.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif dengan membahas berbagai kebijakan yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam pemaparannya, Ahmad Arif Fadillah menjelaskan sejumlah program kesejahteraan rakyat yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pembahasan meliputi mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan setiap program berjalan secara efektif, tepat sasaran, serta berkelanjutan. Koordinasi yang baik menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan berbagai program pelayanan publik,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mengatakan, kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya memperkaya referensi dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, khususnya pada sektor kesejahteraan rakyat yang menjadi ruang lingkup kerja Komisi IV. Setiap daerah memiliki kebijakan dan inovasi yang berbeda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin mempelajari berbagai praktik baik yang telah diterapkan di DKI Jakarta agar dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan di Kalimantan Selatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah,” katanya.

Gusti Iskandar menyampaikan, kesejahteraan rakyat merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang harus terus didorong melalui kebijakan yang terukur, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Karena itu, berbagai masukan yang diperoleh selama kunjungan kerja diharapkan mampu memperkuat peran Komisi IV dalam memberikan rekomendasi sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.

“Selain membahas kebijakan yang telah berjalan, kedua belah pihak juga saling bertukar pengalaman mengenai tantangan dalam implementasi program kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah. Diskusi berlangsung interaktif dengan mengulas berbagai strategi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta memperkuat kolaborasi antara lembaga legislatif daerah,” pungkasnya.

Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi dalam penyusunan kebijakan yang lebih inovatif, adaptif, dan berpihak kepada masyarakat.

Dengan demikian, pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat di Kalimantan Selatan diharapkan semakin berkualitas dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat. (ADV-NHF/RIW/APR)

Program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan melalui pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Direktur Jenderal Pemb inaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengatakan, perkembangan dunia kerja yang semakin dinamis menuntut tenaga kerja untuk terus meningkatkan kompetensinya.

Oleh karena itu, Kemnaker terus menghadirkan berbagai program vokasi agar semakin banyak masyarakat memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

“Melalui Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4, kami ingin memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Bekal keterampilan yang dimiliki diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang, baik untuk bekerja maupun berwirausaha,” ujar Darmawansyah, melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (3/8).

Menurutnya, seluruh program pelatihan dirancang dengan pendekatan berbasis kompetensi sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang dapat diterapkan di dunia kerja.

Ia mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan memilih program pelatihan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan pengembangan kompetensinya.

Sejalan dengan dibukanya PVN Batch 4, Kemnaker telah menetapkan tahapan pelaksanaan program. Pendaftaran berlangsung hingga 12 Agustus 2026, dilanjutkan seleksi peserta pada 13–19 Agustus 2026, pengumuman hasil seleksi pada 20 Agustus 2026, dan pelatihan dimulai pada 26 Agustus 2026.

“Jangan lewatkan kesempatan ini. Manfaatkan Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 untuk meningkatkan keterampilan dan memperkuat kesiapan menghadapi dunia kerja yang terus berkembang,” kata Darmawansyah. (KemenakerRI-RIW/APR)

Hal tersebut disampaikan Yassierli saat menyaksikan penyerahan Surat Keputusan (SK) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Pegadaian (Persero) di Jakarta, Rabu (29/7).

Menurut Yassierli, PKB merupakan instrumen penting membangun hubungan industrial yang sehat karena menjadi wadah kesepakatan antara manajemen dan serikat pekerja dalam mengatur hubungan kerja.

“PKB bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi fondasi dalam membangun hubungan industrial yang sehat. Di dalamnya terdapat komitmen bersama antara perusahaan dan pekerja untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis,” ujar Yassierli.

Ia mengatakan, hubungan industrial yang berkualitas menjadi fondasi terciptanya iklim ketenagakerjaan yang stabil, harmonis, dan berdaya saing melalui dialog sosial, keterbukaan komunikasi, serta kolaborasi berkelanjutan antara perusahaan dan pekerja.

“Dunia kerja terus mengalami perubahan yang sangat cepat. Karena itu, hubungan industrial juga harus mampu beradaptasi dengan berbagai dinamika yang terjadi,” katanya.

Yassierli menjelaskan perkembangan teknologi, otomatisasi, dan digitalisasi telah mengubah pola kerja sekaligus meningkatkan kebutuhan terhadap kompetensi baru.

Karena itu, perusahaan dan pekerja perlu memiliki kemampuan adaptasi agar tetap mampu menghadapi tantangan industri yang terus berkembang.

Menurutnya, keberhasilan menghadapi perubahan dunia kerja tidak hanya ditentukan dari peningkatan keterampilan tenaga kerja, tetapi juga kualitas hubungan antara manajemen dan pekerja.

Hubungan industrial yang matang akan membuka ruang kolaborasi, mendorong inovasi, serta memperkuat daya saing perusahaan.

Ia menambahkan peningkatan kompetensi tenaga kerja perlu berjalan seiring dengan pembangunan hubungan industrial yang kondusif.

Perusahaan perlu memberikan kesempatan kepada pekerja untuk mengembangkan kemampuan melalui pelatihan dan pembaruan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.

Dalam upaya membangun hubungan industrial yang lebih berkualitas, Kemnaker terus mendorong penerapan kerangka maturitas hubungan industrial sebagai panduan bagi perusahaan.

Kerangka tersebut menggambarkan tahapan perkembangan hubungan industrial, mulai dari pemenuhan aspek kepatuhan hingga mencapai tahap transformatif yang ditandai dengan kolaborasi, inovasi, dan kemitraan yang kuat antara perusahaan dan pekerja.

Pada tahap trans formatif, perusahaan tidak lagi memandang pemenuhan hak pekerja sebagai kewajiban semata, melainkan sebagai investasi bagi keberlanjutan usaha.

Di sisi lain, serikat pekerja berperan sebagai mitra strategis dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis sekaligus mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

Yassierli berharap manajemen dan serikat pekerja terus menjaga hubungan industrial yang kondusif melalui kemitraan yang saling mendukung sehingga praktik tersebut dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam membangun hubungan industrial yang adaptif dan inklusif.

“Hubungan industrial yang ideal bukan hanya hubungan yang minim konflik, tetapi hubungan yang mampu melahirkan kolaborasi, inovasi, dan nilai tambah bagi perusahaan maupun pekerja,” tutup Yassierli. (KemenakerRI-RIW/APR)