Komitmen tersebut disampaikan Menaker, saat menghadiri perayaan HUT ke-108 Republik Azerbaijan di Jakarta, Kamis (21/5).

Dalam kesempatan tersebut, Menaker Yassierli menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah dan rakyat Azerbaijan sekaligus mengapresiasi hubungan bilateral kedua negara yang terus berkembang sejak terjalin pada 1992.

“Selama lebih dari tiga dekade, hubungan Indonesia dan Azerbaijan terus tumbuh positif di berbagai sektor strategis, didorong semangat kerja sama untuk pembangunan dan kemakmuran bersama,” ujar Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli menilai, bahwa penguatan hubungan kedua negara perlu terus diarahkan pada kerja sama yang lebih konkret dan berorientasi pada peningkatan kualitas SDM, seiring dinamika ekonomi global dan perubahan kebutuhan dunia kerja yang berlangsung cepat.

Dalam konteks tersebut, implementasi Nota Kesepahaman (MoU) ketenagakerjaan antara Indonesia dan Azerbaijan dinilai penting untuk terus diperkuat melalui kolaborasi di bidang pengembangan keterampilan kerja, pendidikan dan pelatihan vokasi, pengembangan talenta muda, hingga penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Indonesia menyambut baik peluang kolaborasi yang lebih erat dengan Azerbaijan, khususnya dalam pengembangan keterampilan kerja, pelatihan vokasi, dan perluasan kesempatan kerja bagi generasi muda,” kata Yassierli.

Selain kerja sama bilateral, Yassierli juga menyoroti pentingnya kolaborasi kedua negara di berbagai forum internasional, termasuk Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok.

Sejalan dengan itu, lanjutnya, Indonesia juga berkomitmen memperkuat kerja sama ekonomi inklusif bersama Azerbaijan melalui forum Developing Eight (D-8) yang saat ini dipimpin Indonesia.

“Kami berharap hubungan persahabatan ini terus diperkuat melalui kerja sama nyata, pertukaran keahlian, dan kolaborasi antarlembaga yang memberikan manfaat langsung bagi kedua negara,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menurut Yassierli, dunia kerja saat ini menuntut lebih dari sekadar pengetahuan akademik, tetapi juga pengalaman kerja, pemahaman budaya kerja, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan profesional.

“Persaingan dunia kerja ke depan akan semakin penuh tantangan. Karena itu, Program Magang Nasional menjadi wadah untuk terus meningkatkan kemampuan dan kesiapan diri,” ujar Yassierli, saat pelepasan 1.105 peserta Magang Nasional Batch II di Lingkungan Kemnaker, Kamis (21/5).

Ia menjelaskan, Program Magang Nasional tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga pembelajaran mengenai tata kelola, produktivitas, dan budaya kerja di lingkungan profesional. Peserta didorong aktif menggali pengalaman selama mengikuti program.

Selain itu, peserta memperoleh peningkatan kompetensi teknis maupun nonteknis, termasuk komunikasi, disiplin, dan profesionalisme yang dibutuhkan di dunia kerja.

Kemnaker juga menyediakan fasilitas sertifikasi kompetensi bagi peserta magang sebagai nilai tambah saat memasuki pasar kerja.

Dalam program ini tersedia sekitar 15 hingga 30 workshop sertifikasi yang dapat dipilih sesuai bidang masing-masing peserta.

“Silakan dimanfaatkan sertifikasi kompetensi sebagai bonus di akhir program. Pilih yang paling relevan dengan bidang yang dikerjakan selama magang,” kata Yassierli.

Yassierli menegaskan, Kemnaker akan terus mengevaluasi dan menyempurnakan Program Magang Nasional agar semakin relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengatakan, program pemagangan merupakan langkah strategis pemerintah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan siap kerja.

Ia menambahkan, program ini juga mendorong pengembangan kemampuan nonteknis seperti komunikasi, disiplin, dan profesionalisme sebagai bekal menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif.

Sebagai informasi, pelepasan peserta Magang Nasional Batch II secara nasional rencananya dilaksanakan 26 Mei 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menaker Yassierli menilai, upaya pencegahan perlu diperkuat agar perlindungan pekerja berjalan efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data tahun 2025, tercatat sebanyak 319.224 klaim kecelakaan kerja di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9.834 kasus berujung kematian dan 4.133 kasus menyebabkan cacat fungsi maupun cacat total.

“Pendekatan yang selama ini cenderung reaktif, yaitu hanya berfokus pada pemenuhan kompensasi, tidak akan berkelanjutan secara aktuarial. Investasi di hulu melalui program promotif dan preventif akan menghasilkan penghematan yang jauh lebih besar di hilir,” ujar Yassierli, saat menjadi pemateri dalam acara bertema Menguatkan Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Mengurangi Kecelakaan Kerja di Industri di Jakarta, Kamis (21/5).

Menaker juga menyoroti data Penyakit Akibat Kerja (PAK), yang tercatat sebanyak 158 kasus. Angka tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan karena masih terdapat tantangan dalam pelaporan kasus.

Selain itu, data global Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menunjukkan, bahwa sebagian besar kematian pekerja berkaitan dengan penyakit akibat kerja yang dipengaruhi lingkungan kerja.

“Pendekatan proaktif melalui program promotif dan preventif menjadi penting untuk memperkuat upaya pencegahan, sekaligus mendorong implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang saat ini baru diterapkan sekitar 18 ribu dari 450 ribu perusahaan,” kata Menaker.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kemnaker menetapkan tiga Pekerjaan Rumah (PR) besar untuk segera dieksekusi bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Pertama, Memperkuat sistem K3 nasional melalui optimalisasi layanan dan tata kelola klaim.

Kedua, meningkatkan efektivitas program promotif dan preventif lewat pelatihan berbasis wilayah dan ketiga, memastikan penerapan SMK3 di perusahaan berjalan secara nyata dan terukur.

Merespons arahan tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyatakan kesiapannya, menyusun pembahasan teknis mendalam. Langkah cepat yang akan diambil meliputi mekanisme integrasi data, penyempurnaan alur klaim, pemetaan wilayah prioritas, hingga desain program pencegahan yang lebih efektif.

“Kegiatan pembekalan ini diharapkan menjadi titik awal sinergi yang lebih erat antara Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan budaya K3 yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan di seluruh lapisan industri Indonesia,” ujar Saiful. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Pelantikan ini menjadi awal pengabdian baru bagi para ASN, menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin cepat, dinamis, serta ditandai transformasi digital di sektor ketenagakerjaan.

“Saya, Menteri Ketenagakerjaan, secara resmi melantik saudara – saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Saya percaya saudara – saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan,” katanya.

Dari total 976 ASN yang dilantik, sebanyak 954 orang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan 560 orang di antaranya langsung menempati jabatan fungsional pada pengangkatan pertama.

Selain itu, terdapat 21 orang yang melakukan alih jabatan ke jabatan fungsional, serta 1 orang pejabat struktural (JPT Pratama) yang beralih menjadi Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Madya.

Dalam arahannya, Menaker Yassierli mengingatkan, bahwa struktur karier ASN berbentuk piramida. Hal ini membuat persaingan di level atas semakin ketat.

Karena itu, Ia menekankan pentingnya setiap ASN memiliki keunggulan kompetitif agar mampu bersaing dalam sistem promosi yang semakin transparan.

“Sistem seleksi dan penentuan siapa yang layak akan semakin kompetitif dan transparan seiring dengan penguatan sistem merit ke depan,” ujar Yassierli.

Menaker juga menyampaikan tiga pesan utama yang harus dipegang teguh seluruh ASN Kemnaker.

Pertama, menjaga integritas dengan menjauhkan diri dari gratifikasi, nepotisme, dan konflik kepentingan demi menjaga reputasi institusi.

“Integritas itu sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi dalam pelaksanaannya tidak mudah karena banyak godaannya,” katanya.

Kedua, ASN diharapkan memiliki growth mindset atau semangat belajar dan bertumbuh dalam membangun kompetensi dengan terus mempelajari hal-hal baru.

“Orang yang memiliki growth mindset adalah orang-orang yang sukses. Banyak hal yang harus kita pelajari, mulai dari TI, AI, database, komunikasi, public relations, hingga administrasi,” ujar Yassierli.

Ketiga, ASN diminta menjaga kekompakan dan memperkuat kerja sama tim sebagai satu kesatuan Kemnaker.

“Saya berusaha menghilangkan sekat-sekat: ini Lavotas, ini Binapenta, ini Balai X, dan seterusnya. Semua kita adalah satu Kemnaker,” katanya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Capaian tahun 2026 ini juga menunjukkan peningkatan kinerja dibanding tahun sebelumnya, di mana Kemnaker meraih nilai 95,51.

Dengan demikian, terdapat peningkatan sebesar 1,67 poin yang mencerminkan konsistensi perbaikan tata kelola kearsipan di lingkungan Kemnaker.

Penghargaan tersebut diterima langsung Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, pada Rabu (20/5) di Kantor ANRI, Jakarta.

Cris Kuntadi menyampaikan, bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran dalam memperkuat sistem kearsipan yang semakin tertib, modern, dan terintegrasi.

“Capaian ini menunjukkan konsistensi perbaikan tata kelola kearsipan di Kemnaker. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh unit dalam membangun sistem kearsipan yang tertib, akuntabel, dan mendukung transformasi digital birokrasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan kearsipan menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi, khususnya mendukung percepatan layanan publik berbasis digital serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Selain penghargaan tersebut, Kemnaker juga ditetapkan sebagai Simpul Jaringan Terbaik Nasional (SJTN) 2026, sebagai bentuk pengakuan atas keaktifan dan konsistensi dalam pengelolaan serta pengunggahan arsip terbuka yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional. (KemenakerRI-RIW/EPS)

“Produktivitas kita mungkin sudah baik, tetapi filosofi seorang pekerja yang inovatif adalah selalu ada ruang untuk melakukan perbaikan dan inovasi,” kata Yassierli, saat menghadiri apel pegawai PT Panasonic Gobel Indonesia di Jakarta, Selasa (19/5).

Ia mengatakan, perkembangan teknologi seperti komputer, kecerdasan buatan (AI), hingga sensor digital harus dipandang sebagai alat pendukung untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja.

“Saya belajar cukup lama di bidang teknik industri dan banyak belajar dari budaya kerja Jepang tentang continuous improvement (perbaikan secara berkelanjutan). Selalu ada pertanyaan, bulan depan apa cara yang lebih baik yang bisa dilakukan agar pekerjaan menjadi lebih produktif dan berkualitas,” ujarnya.

Yassierli meyakini semangat inovasi di lingkungan Panasonic telah tumbuh dengan baik dan perlu diperkuat secara lebih masif dengan melibatkan seluruh unsur perusahaan, termasuk serikat pekerja.

“Ada budaya dan semangat untuk tumbuh bersama menuju tujuan bersama. Kombinasi disiplin ala Jepang dan kekeluargaan ala Indonesia ini sangat bagus dan melahirkan berbagai inovasi secara kultural,” ucapnya.

Selain inovasi, Yassierli juga menegaskan pentingnya pekerja tetap relevan di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat.

“Inovasi dan produktivitas membutuhkan kompetensi baru. Karena itu, semangat untuk terus belajar harus selalu dijaga,” katanya.

Ia menambahkan bahwa di tengah perubahan global, prinsip no one left behind harus menjadi perhatian. Semua pekerja harus antusias dan aktif dalam menyongsong berbagai perubahan.

“Jangan sampai ada satu pun karyawan yang tertinggal. Semua berhak mendapatkan upskilling dan reskilling,” ucapnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Komitmen ini disampaikan langsung Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, usai menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XI antara manajemen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dengan Serikat Karyawan (Sekar) Telkom di Jakarta, Senin (18/5).

Dalam sambutannya, Menaker Yassierli menekankan pentingnya sinergi antara pelaku usaha dan pekerja. Menurutnya, keberhasilan sebuah industri harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan sumber daya manusianya.

“Kami pemerintah selalu punya prinsip bahwa industrinya harus maju dan pekerjanya sehati dengan industri. Industri harus maju dan pekerjanya harus sejahtera. Menemukan rumusan itu tentu tidak mudah, tetapi itu yang terus kami upayakan,” ujar Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah memikul tanggung jawab konstitusional, untuk memastikan seluruh pekerja di Indonesia memperoleh hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Karena itu, regulasi ketenagakerjaan terus disempurnakan agar mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi tenaga kerja.

Menaker Yassierli juga mendorong agar peran serikat pekerja dapat bertransformasi menjadi lebih strategis. Hubungan antara manajemen dan pekerja harus bergeser dari pola konfrontatif menjadi kolaboratif guna melahirkan berbagai inovasi di tempat kerja.

“PKB bukan tujuan akhir, tetapi awal perjalanan untuk membangun hubungan industrial yang lebih transformatif,” tambahnya.

Melalui momen penandatanganan PKB XI ini, Menaker berharap nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah dapat menjadi fondasi hubungan industrial yang modern.

“Kolaborasi solid di PT Telkom Indonesia ini diharapkan mampu menjadi benchmark atau contoh nyata bagi perusahaan-perusahaan lain di Indonesia dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif.

Sementara Dirut Telkom Dian Siswarini mengatakan PKB XI Telkom merupakan momentum untuk menata kembali Governance (Tata Kelola) dan Compliance (Kepatuhan), proses untuk memastikan keselarasan dengan regulasi dan memperjelas batas kewenangan masing – masing pihak.

Yakni dari sisi manajemen, serikat karyawan maupun karyawan serta mendorong penerapan merit system yang lebih kuat.

“Semoga PKB Telkom XI ini semakin memperkuat fondasi hubungan industrial yang harmonis, adaptif dan berkelanjutan serta serta sejalan dengan perlindungan hak-hak karyawan, sesuai regulasi yang berlaku, ” ujarnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Komitmen tersebut disampaikan saat Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke PT Adaro Indonesia di Jakarta, baru-baru tadi.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Mustaqimah menuturkan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap aktivitas pertambangan, khususnya terkait keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan implementasi hilirisasi batubara di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar yang beroperasi di Kalsel, PT Adaro Indonesia mampu memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat, tidak hanya melalui aktivitas pertambangan, tetapi juga pengembangan industri turunan yang mampu menciptakan efek ekonomi jangka panjang.

“Komisi III ingin memastikan proses hilirisasi benar-benar berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Jangan sampai daerah hanya menjadi lokasi pengambilan sumber daya, tetapi manfaat tambahannya justru tidak dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Selain membahas hilirisasi, Komisi III DPRD Kalsel juga menyoroti pentingnya penguatan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dewan menilai, dampak aktivitas pertambangan tidak hanya dirasakan masyarakat di sekitar area operasional atau ring satu dan dua, namun juga berdampak lebih luas terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Karena itu, DPRD Kalsel berharap program TJSL PT Adaro Indonesia, dilaksanakan merata dan berkeadilan, sehingga manfaat kehadiran perusahaan dapat dirasakan masyarakat Banua secara keseluruhan.

“Kita berharap program CSR tidak hanya terfokus di wilayah tertentu saja. Dampak lingkungan akibat pertambangan dirasakan secara luas, sehingga masyarakat Kalimantan Selatan juga berhak mendapatkan manfaat pembangunan dari keberadaan perusahaan,” ungkapnya.

Sementara itu, Head External Relations PT Adaro Indonesia, Muhammad Antonio Kurniawan menyampaikan apresiasi, atas kunjungan Komisi III DPRD Kalsel beserta rombongan.

Ia menilai pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara perusahaan dengan pemerintah daerah.

Antonio menegaskan, PT Adaro Indonesia berkomitmen mendukung pembangunan daerah melalui pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan, termasuk pelaksanaan reklamasi, pengelolaan pasca tambang, hilirisasi batubara serta pemerataan program TJSL.

“Kehadiran Adaro diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Kalimantan Selatan, baik bagi masyarakat sekitar operasional maupun pemerintah daerah secara keseluruhan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Kunjungan dilakukan sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan masyarakat terdampak bencana.

Rombongan Komisi IV DPRD Kalsel diterima langsung Kepala Pokja PKBA Kemensos RI, Muhammad Delmi. Dalam pertemuan tersebut dibahas mekanisme penetapan status tanggap darurat hingga prosedur pengajuan bantuan logistik dan dapur umum bagi daerah terdampak bencana.

Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Bambang Yanto Permono menyampaikan, kunjungan ini menjadi upaya DPRD Kalsel memperkuat pemahaman terkait prosedur penanganan bencana, khususnya mekanisme pengajuan bantuan dapur umum kepada pemerintah pusat.

Menurut Bambang, daerah terdampak bencana dapat mengajukan permohonan SK Tanggap Darurat melalui kepala daerah kepada Kementerian Sosial RI sebagai dasar permintaan bantuan dapur umum dan logistik.

“SK tanggap darurat tersebut dikeluarkan oleh kepala daerah dan diajukan ke Kementerian Sosial RI,” katanya.

Bambang menjelaskan, pemahaman terhadap mekanisme tersebut sangat penting agar penanganan bencana di daerah dapat dilakukan cepat, tepat, dan sesuai prosedur, terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak bencana.

Melalui konsultasi tersebut, Komisi IV DPRD Kalsel berharap koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana dapat semakin kuat.

“Kami ingin pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih optimal,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Pokja PKBA Kemensos RI, Muhammad Delmi, mengatakan, SK Tanggap Darurat merupakan dokumen hukum resmi yang dikeluarkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota, sebagai dasar bagi Kementerian Sosial RI untuk bergerak cepat memberikan bantuan logistik dan perlindungan sosial kepada masyarakat terdampak bencana.

“SK Tanggap Darurat menjadi payung hukum penting dalam pengerahan personel Taruna Siaga Bencana atau Tagana, pengaktifan lumbung sosial, hingga pendirian dapur umum di lokasi bencana,” ungkapnya.

Ia menambahkan, selama masa tanggap darurat fokus utama Kementerian Sosial adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi, terutama kebutuhan konsumsi melalui dapur umum serta bantuan logistik lainnya.

Status tanggap darurat diterbitkan ketika ancaman bencana telah nyata mengganggu kehidupan masyarakat dan membutuhkan penanganan cepat dari pemerintah.

“Koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat penting agar penanganan bencana dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.
(ADV-NHF/RIW/EPS)

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Darmawansyah mengatakan, program ini diprioritaskan untuk lulusan SMA/SMK sederajat dan terbuka bagi masyarakat berusia minimal 17 tahun serta telah memiliki akun pada platform SIAPkerja.

Seluruh rangkaian pelatihan vokasi disediakan gratis oleh pemerintah. Program tersebut disusun untuk mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja agar peserta siap bekerja maupun berwirausaha.

“Kami mengajak masyarakat, khususnya angkatan kerja muda, untuk memanfaatkan Program Pelatihan Vokasi ini. Program ini penting untuk meningkatkan kompetensi, daya saing, dan kesiapan kerja agar bisa langsung terserap di dunia kerja atau berwirausaha,” ujar Darmawansyah dalam siaran pers Biro Humas, Minggu (17/5).

Adapun tahapan pelaksanaan program dimulai dengan pendaftaran pada 19 Mei–9 Juni 2026 melalui laman skillhub.kemnaker.go.id dan platform SIAPkerja.

Selanjutnya, proses seleksi dan wawancara dilaksanakan pada 10–17 Juni 2026. Hasil seleksi diumumkan pada 18 Juni 2026, sedangkan kick off dan orientasi program dilaksanakan pada 22 Juni 2026.

Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 dilaksanakan secara serentak di 21 Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (UPT BPVP) serta 13 Satuan Pelayanan (Satpel) dan Unit Pelatihan Teknis Daerah (UPTD) Kemnaker di seluruh Indonesia.

Peserta akan memperoleh berbagai fasilitas, antara lain pelatihan dan makan siang gratis, bantuan uang transportasi, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan dari BPVP, serta Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Fasilitas asrama juga tersedia sesuai kriteria dan ketersediaan. (KemenakerRI-RIW/EPS)