Hingga pukul 12.00 Wita, sebanyak 160 korban telah ditemukan. Dari jumlah tersebut, 108 orang ditemukan selamat dan 52 orang meninggal dunia,

Dalam perkembangan operasi, Tim Penyelam Gabungan Basarnas berhasil mengevakuasi 5 korban. Seluruh korban kemudian dievakuasi ke KN SAR Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai dan dievakuasi melalui udara menggunakan Helly HR-3601 ke Lanud Syamsudin Nooer

Selain itu, Tim SAR Gabungan juga menemukan 3 korban di sekitar Sungai Cabang PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamara, dan 2 korban lainnya ditemukan di Sandurian Kabupaten Seruyan. Korban selanjutnya dievakuasi menuju RSUD Sukamara dan akan dibawa ke RS Bhayangkara Banjarmasin untuk penanganan lebih lanjut.

Pencarian masih terus dilakukan melalui penyelaman, penyisiran permukaan, serta dukungan udara dengan mengerahkan seluruh sumber daya SAR yang tersedia.

Kepala Basarnas, Mohammad Syafii menyampaikan, bahwa seluruh unsur SAR akan terus mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.

“Kami terus mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Setiap informasi dan temuan di lapangan akan segera ditindaklanjuti. Fokus utama kami adalah menemukan korban yang masih dalam pencarian serta memberikan kepastian kepada keluarga,” ujar Kepala Basarnas. (Basarnas-RIW/EPS)

Langkah historis ini merupakan wujud nyata komitmen BSI dalam “Melayani Sepenuh Hati”, sekaligus menjadi katalisator kuat yang mendukung transformasi strategis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia, menciptakan institusi keuangan nasional yang berdaya saing global.

Sertifikasi ini berfokus pada dua pilar layanan utama yang menjadi ujung tombak interaksi nasabah, yakni super app BYOND by BSI dan layanan Customer Care.

Dengan lebih dari 24 juta nasabah dan mencatatkan lebih dari 400 juta transaksi BYOND hingga Juni 2026.

Wakil Direktur Utama BSI, Bob T Ananta menegaskan, tata kelola privasi data nasabah berjalan dengan standar keamanan tinggi yang terukur dan berkelanjutan.

Pencapaian ini bukan sekadar pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi, melainkan sebuah amanah fundamental untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

“Menjadi bank pertama yang meraih sertifikasi ISO/IEC 27701:2025 adalah pencapaian penting sekaligus amanah bagi BSI. Bagi kami, pelindungan data pribadi adalah cerminan langsung dari implementasi nilai-nilai syariah dalam menjaga kepercayaan nasabah. Layanan yang unggul harus dibangun di atas fondasi keamanan, transparansi, dan penghormatan absolut terhadap privasi nasabah,” ujar Bob.

Lebih lanjut, Bob menjelaskan bahwa keamanan data nasabah adalah esensi dari budaya kerja perusahaan, yakni EMAS (Empati Melayani Antusias Sepenuh Hati).

Komitmen “Melayani Sepenuh Hati” diimplementasikan beberapa aspek yang tidak hanya melalui keramahan, empati, dan kecepatan di kantor cabang, tetapi juga lewat pelindungan digital yang ketat di ruang siber.

Secara teknis, penerapan ISO/IEC 27701:2025 pada layanan BYOND by BSI memastikan bahwa seluruh pengelolaan data dilakukan menggunakan pendekatan privacy-by-design.

Sistem dirancang dengan pengendalian akses yang sangat ketat, mitigasi risiko privasi, serta pemantauan berkelanjutan.

Sementara di sektor Customer Care, verifikasi identitas dan pemenuhan hak subjek data nasabah kini beroperasi mengikuti praktik internasional.

Dampak positif dari inovasi layanan dan keamanan ini langsung tecermin dari pengakuan pasar. BSI baru saja berhasil meraih peringkat kedua Bank CX Tracker 2026, yang membuktikan bahwa keamanan data berbanding lurus dengan peningkatan kepuasan dan loyalitas nasabah.

Sementara itu, Direktur Compliance and Human Capital BSI, Arief Adhi Sanjaya, menuturkan bahwa raihan sertifikasi ini adalah awal eskalasi pelindungan data yang lebih masif di BSI.

“Sertifikasi ISO/IEC 27701:2025 ini bukanlah garis akhir, melainkan langkah strategis kami untuk terus memperkuat tata kelola privasi dan keamanan informasi di seluruh ekosistem layanan BSI. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kapabilitas SDM dan memperluas budaya pelindungan data di seluruh lini organisasi,” ungkap Arief.

Melalui sinergi antara transformasi digital, komitmen melayani sepenuh hati, dan kesiapan mendukung transformasi ekonomi Danantara, BSI semakin mantap melangkah mewujudkan visinya sebagai Top 5 Global Islamic Bank. (RIW/EPS)

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Alpiya Rakhman, selaku pimpinan rapat menegaskan, bahwa APBD bukan sekadar dokumen angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan. APBD harus menjadi instrumen kebijakan publik yang benar – benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“APBD merupakan instrumen kebijakan publik yang menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam program dan kegiatan pemerintah daerah, yang pada akhirnya harus memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Alpiya menekankan bahwa kualitas APBD tidak hanya ditentukan besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga bagaimana pendapatan direncanakan, belanja diprioritaskan, pembiayaan dikelola, serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Pihaknya
juga meminta masukan dalam memasuki pembahasan 2027, sebagaimana nanti penyusunannya di APBD. Karena ada informasi beredar terkait perubahan Permendagri, soal acuan penyusunan APBD.

“Bagi kami, keberhasilan APBD tidak semestinya hanya dilihat dari seberapa tinggi tingkat penyerapan anggaran. Namun yang jauh lebih penting adalah, Apa yang dihasilkan dari anggaran tersebut dan apa manfaatnya bagi masyarakat”, tegasnya.

DPRD Kalsel ingin memperoleh perspektif dari Kemendagri terkait keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dengan kebutuhan pembangunan.

Banggar DPRD Kalsel menyoroti pentingnya strategi pembiayaan yang sehat dan pengelolaan SiLPA serta sumber pembiayaan lainnya secara hati-hati agar keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga.

Terkait evaluasi Perubahan APBD 2026, Anggota Banggar menyampaikan bahwa pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap kualitas belanja daerah dan efektivitasnya.

Ia berharap diskusi ini menghasilkan masukan aplikatif, tidak hanya normatif, yang dapat diterapkan dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 maupun penyusunan APBD 2027.

“Apa yang kita lakukan bersama bermuara pada satu tujuan, yaitu bagaimana setiap rupiah uang daerah dapat dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkas Alpiya. (ADV- NHF/RIW/EPS)

Penutupan dilakukan di Bandara Soekarno Hatta, Halim Perdanakusuma Jakarta, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Husein Sastranegara Bandung, Bandara Budiarto Curug Tangerang, Bandara Pondok Cabe Tangerang Selatan, Bandara Taufik Kiemas di Pesisir Barat Lampung, serta Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam Sumsel.

“Keselamatan menjadi prioritas kita. Kami melihat situasi terakhir berdasarkan informasi yang diberikan BMKG. Jadi kami belum bisa memastikan kapan akan berakhir karena cuaca terlalu dinamis. Tadi disampaikan BMKG bahwa setiap layer ketinggian arah anginnya cepat berubah, sehingga ini yang harus kita pastikan,” ujar Menhub Dudy, di Jakarta, Minggu (6/9) malam.

Hingga saat ini, Kementerian Perhubungan terus memantau perkembangan aktivitas dan penyebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Salah satu upayanya adalah melakukan paper test setiap 30 menit sekali di seluruh bandara, untuk mengetahui apakah penyebaran abu semakin melebar atau berkurang.

Jika kondisi sudah kembali normal dan bandara dapat kembali beroperasi, Menhub Dudy menegaskan, akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada pesawat yang akan digunakan.

“Biasanya semua airlines sudah menyiapkan. Kalau ada apa-apa, jika harus menginap, mereka akan tutup mesinnya. Itu pun nanti kalau misalnya (bandara) sudah buka, mereka harus melakukan pemeriksaan dulu sebelum beroperasi untuk memastikan tidak ada debu di mesin. Kita pastikan harus dicek dulu sebelum beroperasi untuk keselamatan penerbangan,” ujar Menhub Dudy. (Kememhub-RIW/EPS)

Kehadiran para direksi menjadi bentuk apresiasi sekaligus komitmen BSI untuk terus menghadirkan layanan sepenuh hati yang mengutamakan kebutuhan nasabah.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo secara langsung menyambut nasabah yang datang ke Kantor Cabang The Tower. Dengan senyum hangat, Ia turut mendampingi petugas frontliner melayani kebutuhan nasabah.

Pada kesempatan tersebut, Anggoro yang didampingi SEVP Operations, Ana Nurul Khayati, juga berdialog dengan nasabah untuk mendengarkan harapan serta masukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan, sembari menyerahkan bingkisan apresiasi.

Wakil Direktur Utama BSI, Bob T. Ananta menyambut nasabah di BSI Tower. Dalam kesempatan tersebut, Ia menjelaskan transformasi teknologi informasi yang telah dilakukan pada Mei 2026 sehingga layanan BSI kini semakin cepat, aman, dan andal.

Sementara itu, SEVP Funding & Transaction Ida Triana Widowati menyambut nasabah di Kantor Cabang BSI Jakarta Barat.

‘’Selamat datang dan terima kasih telah menjadi nasabah BSI,’’ sapa Dirut kepada setiap pengunjung cabang BSI The Tower yang datang.

Ia menyapa setiap pengunjung dan turut mendampingi petugas customer service maupun teller memberikan pelayanan. Di antara tamu yang hadir adalah Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widiasanti.

Anggoro mengatakan segenap jajaran direksi BSI mengucapkan terima kasih kepada nasabah setia yang telah bertumbuh bersama BSI.

Mengusung tema “Terima Kasih Telah Tumbuh Bersama Kami: Kesetiaan Anda, Amanah yang Kami Jaga Sepenuh Hati”, Harpelnas tahun ini menjadi momentum bagi BSI menyampaikan apresiasi kepada lebih dari 24 juta nasabah yang telah tumbuh bersama perusahaan.

Kepercayaan nasabah merupakan motivasi utama bagi BSI untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan di seluruh kanal.

BSI berkomitmen menghadirkan pengalaman perbankan syariah yang aman, nyaman, mudah, dan andal bagi seluruh nasabah.

Dalam rangkaian Harpelnas 2026, BSI juga meluncurkan film pendek “Antara Ibu, Kopi, dan Mimpi” yang mengangkat kisah seorang pemuda yang berjuang melanjutkan pendidikan sambil merintis usaha kedai kopi.

“Harpelnas menjadi momentum bagi kami untuk menyapa kembali nasabah setia sekaligus menghadirkan berbagai promo dan program spesial sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan kepada BSI,” ujar Anggoro.

Saat ini seluruh kanal layanan BSI telah terintegrasi sehingga menghadirkan pengalaman transaksi yang semakin seamless bagi nasabah.

Untuk layanan tatap muka, BSI didukung oleh 1.030 kantor cabang di seluruh Indonesia. Sementara bagi nasabah yang mengutamakan kemudahan digital, tersedia aplikasi BYOND by BSI, internet banking, 5.999 ATM/CRM (Cash Recycling Machine), layanan BSI Call 14040, serta portal resmi BSI www.bankbsi.co.id.

Anggoro menambahkan, pertumbuhan jumlah nasabah yang konsisten setiap tahun tidak terlepas dari transformasi menyeluruh yang terus dijalankan BSI.

Upaya tersebut semakin diperkuat melalui dukungan strategis dari Danantara Indonesia. Hasil transformasi tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah nasabah BSI yang kini mencapai 24,3 juta, dengan pengguna aplikasi BYOND by BSI yang telah menembus 7,2 juta pengguna.

Komitmen BSI untuk “Melayani Sepenuh Hati” juga diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Mulai dari partisipasi aktif dalam Program Magang Nasional, penyelenggaraan BSI Scholarship, pengembangan Desa BSI, hingga penyaluran bantuan sosial kemanusiaan dan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, BSI berharap dapat terus tumbuh bersama masyarakat serta memberikan manfaat yang semakin luas bagi negeri. (RIW/EPS)

Upaya tersebut dibahas Wali Kota Banjarmasin, M. Yamin HR dalam audiensi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (2/9).

Pertemuan tersebut diterima Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, didampingi Sekretaris Kementerian UMKM RI, Loto Srinaita Ginting serta jajaran deputi Kementerian UMKM RI.

Dalam audiensi tersebut, Yamin mendorong penguatan UMKM Banjarmasin melalui hilirisasi produk unggulan daerah, peningkatan kualitas produksi, standardisasi, legalitas usaha, akses pembiayaan, hingga perluasan pasar.

Menurut Yamin, pengembangan UMKM tidak cukup hanya melalui akses permodalan. Pelaku usaha juga membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk agar mampu memenuhi standar pasar yang lebih luas.

Karena itu, Pemko Banjarmasin mengusulkan dukungan Kementerian UMKM berupa fasilitasi peralatan dan mesin produksi serta sarana usaha yang dapat meningkatkan kapasitas, efisiensi, mutu, dan daya saing produk lokal.

“UMKM tidak cukup hanya diberikan modal. Mereka juga perlu didukung dari sisi kualitas produk, peralatan produksi, legalitas, standardisasi, sampai akses pasar. Dengan begitu, usaha yang dibangun bisa benar-benar naik kelas,” kata Yamin.

Dorongan tersebut sejalan dengan arah kebijakan Kementerian UMKM yang menempatkan peningkatan kualitas dan daya saing produk, sertifikasi dan standardisasi, perluasan akses pembiayaan, kemitraan, rantai pasok, serta pemasaran sebagai bagian penting dalam penguatan UMKM.

Dalam pertemuan itu juga dibahas pemanfaatan SAPA UMKM, platform yang dikembangkan Kementerian UMKM untuk mengintegrasikan informasi dan layanan pemberdayaan UMKM.

Platform tersebut diarahkan untuk membantu pelaku usaha memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah, mulai dari pelatihan, sertifikasi, pembiayaan, investasi, hingga perluasan pasar.

Pemko Banjarmasin mengusulkan agar pemanfaatan SAPA UMKM dapat dioptimalkan untuk mempercepat intervensi kepada pelaku usaha berdasarkan kebutuhan dan kesiapan masing-masing.

Sejumlah dukungan yang diusulkan meliputi fasilitasi sertifikasi halal melalui skema self declare, dukungan pendaftaran dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), optimalisasi akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan literasi keuangan, perluasan akses pasar, serta dukungan peralatan dan mesin produksi.

Langkah tersebut diarahkan untuk menjawab sejumlah persoalan yang masih dihadapi UMKM, mulai dari legalitas, sertifikasi, pemasaran, akses digital, hingga pembiayaan.

Dalam konteks program nasional, Kementerian UMKM juga mendorong Prokesra Produktif yang menargetkan 10 juta masyarakat berusaha dan bekerja pada periode 2026–2029.

Program tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai intervensi pemberdayaan, termasuk pelatihan, pendampingan, legalitas, sertifikasi, pemasaran, akses digital, dan pembiayaan.

Bagi Banjarmasin, penguatan hilirisasi menjadi penting agar produk unggulan daerah tidak berhenti pada produksi skala lokal, tetapi memiliki nilai tambah dan peluang masuk ke rantai pasok serta pasar yang lebih luas.

Sebagai tindak lanjut, Pemko Banjarmasin merencanakan pelaksanaan Kumitra (Kemudahan Usaha Mikro untuk Bermitra) yang akan disinergikan dengan momentum penutupan Bakul Fest.

Program Kumitra merupakan agenda Kementerian UMKM yang dirancang untuk mendekatkan pelaku usaha mikro dan kecil dengan mitra strategis.

Kegiatan tersebut juga akan dirangkaikan dengan Kopdar bersama Dewi Harlas untuk mempertemukan dan memperkuat jejaring pelaku UMKM yang memiliki potensi menembus pasar ekspor.

Dari rangkaian kolaborasi tersebut, Pemko Banjarmasin membidik target konkret berupa 500 sertifikat halal dan 500 pembiayaan KUR, disertai kemudahan perizinan serta sertifikasi lainnya bagi pelaku UMKM.

Target tersebut tidak semata mengejar jumlah sertifikat maupun pembiayaan, tetapi diarahkan sebagai pintu masuk bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki standar mutu, memperluas pasar, dan membangun usaha yang berkelanjutan.

Melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, Pemko Banjarmasin menargetkan ekosistem UMKM yang semakin mudah mengakses program pemberdayaan, lebih siap masuk ke rantai pasok nasional, dan memiliki peluang untuk berkembang hingga pasar ekspor. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Gagasan ini menjadi salah satu hasil kunjungan kerja Komisi III DPRD Kalsel ke Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, untuk mempelajari pengelolaan pendapatan non-farebox yang telah diterapkan pada layanan TransJakarta, baru-baru tadi.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah mengatakan, pembelajaran dari Jakarta penting untuk melihat peluang yang dapat diterapkan di Banua, khususnya memperkuat pembiayaan transportasi publik tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan tarif.

Trans Banjarbakula perlu memiliki terobosan dalam mengoptimalkan aset dan potensi ekonomi yang ada di sekitar layanan transportasi publik.

“Konsep pendapatan non-tiket dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendukung peningkatan kualitas dan jangkauan layanan Trans Banjarbakula,” katanya.

Ia menjelaskan, pihaknya ingin mempelajari secara langsung bagaimana mekanisme yang diterapkan TransJakarta dalam mengelola berbagai sumber pendapatan di luar tiket.

Dari hasil pembelajaran tersebut, konsep yang sesuai akan dikaji untuk kemudian dikembangkan di Kalimantan Selatan.

Salah satu yang menarik perhatian adalah bagaimana TransJakarta memanfaatkan aset transportasi sebagai bagian dari sumber pendapatan baru.

“Tidak hanya mengandalkan penjualan tiket, pengembangan bisnis dilakukan melalui berbagai skema, seperti naming rights, branding pada halte dan bus, pemanfaatan ruang komersial, hingga kerja sama dengan berbagai mitra,” jelas Mustaqimah.

Bagi Mustaqimah, pola seperti ini menjadi peluang yang patut dipertimbangkan untuk Trans Banjarbakula. Aset yang selama ini hanya berfungsi sebagai fasilitas pelayanan publik, menurutnya, dapat dikembangkan secara produktif selama tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

Konsepnya bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi menciptakan sumber pembiayaan tambahan agar pelayanan transportasi publik dapat terus berkembang.

TransJakarta sendiri telah berkembang pesat. Pada 2025, layanan ini memiliki 232 rute dengan 5.227 unit bus dan mampu menjangkau sekitar 91,8 persen populasi Jakarta dalam radius 500 meter.

Meski demikian, transportasi publik tetap memiliki fungsi sosial sehingga tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pendapatan penumpang. Karena itu, strategi pendapatan non-farebox menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan layanan.

“Komisi III DPRD Kalsel bersama Pemerintah Provinsi Kalsel akan melihat berbagai kemungkinan pengembangan sumber pendapatan non-tiket yang realistis diterapkan di Trans Banjarbakula.

Ke depan, peluang tersebut dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan dunia usaha, pemanfaatan ruang komersial, promosi, branding, maupun bentuk kemitraan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Investasi strategis tersebut mulai menunjukkan hasil nyata melalui peningkatan jumlah nasabah ke level tertinggi sepanjang sejarah BSI (all-time high), yang menjadi modal penting dalam memperluas peluang bisnis dan memperkuat pertumbuhan berkelanjutan.

Hingga Juni 2026, jumlah nasabah BSI mencapai 24,3 juta, tertinggi sejak BSI berdiri. Tren pertumbuhan nasabah terlihat sejak Januari 2026. Memasuki Mei 2026, selesai transformasi teknologi, jumlah nasabah bertumbuh di atas 200 ribu per bulan.

Pertumbuhan tersebut menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan BSI, sekaligus memperbesar potensi pengembangan bisnis melalui peningkatan dana murah, pembiayaan, transaksi digital, wealth management, bisnis emas, hingga layanan haji dan umrah.

Hal ini diperkuat dengan kombinasi dual licence sebagai bank syariah dan bank emas (bulion) yang mendorong pertumbuhan nasabah yang mengaksesnya melalui layanan digital.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, investasi besar yang dilakukan Perseroan dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sistem teknologi informasi, tetapi juga membangun pengalaman transaksi yang lebih cepat, aman, dan andal bagi jutaan nasabah.

“Teknologi bukan lagi sekadar fungsi pendukung operasional. Bagi BSI, teknologi telah menjadi mesin pertumbuhan bisnis. Semakin baik pengalaman nasabah, semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin besar akuisisi nasabah, dan semakin luas peluang untuk mengembangkan seluruh ekosistem layanan keuangan syariah,” ujar Anggoro.

Menurutnya, penguatan kapabilitas teknologi telah meningkatkan kapasitas sistem BSI secara signifikan sehingga mampu mengakomodasi pertumbuhan volume transaksi dan jumlah pengguna digital yang terus meningkat.

Fondasi teknologi yang semakin kuat tersebut menjadi landasan bagi BSI untuk terus mengembangkan layanan digital melalui BYOND by BSI, yang kini menjadi kanal utama transaksi nasabah dengan berbagai layanan perbankan syariah. Hal ini didukung interaksi nasabah yang tercermin dari 1 miliar akses login selama 2026.

Melalui BYOND by BSI, nasabah memperoleh pengalaman layanan yang semakin terintegrasi, mulai dari transaksi harian, investasi, pembiayaan, pengelolaan emas, pengelolaan haji, hingga layanan keuangan lainnya dalam satu platform digital.

BSI juga terus memperluas solusi digital melalui Hasanah KKI Card Digital, sebagai kartu KKI syariah pertama di Indonesia yang sekaligus salah satu strategi memperkuat penetrasi pembiayaan ritel.

Melalui Hasanah Digital, kartu pembiayaan virtual tanpa kartu fisik, nasabah dapat mengakses pembiayaan secara lebih mudah, fleksibel, dan real time melalui aplikasi BYOND by BSI.

Nasabah dapat mengakses limit pembiayaan mulai dari Rp4 juta hingga Rp100 juta dengan berbagai fitur, antara lain cicilan 0%, sumber dana pembayaran QRIS, pemantauan limit, tagihan, riwayat transaksi, hingga notifikasi transaksi secara real time. Inovasi ini diharapkan memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan aktivitas transaksi digital nasabah.

Selain itu, BYOND by BSI juga semakin lengkap dengan adanya berbagai fitur unggulan lainnya, mulai dari Nabung Rutin Haji, Gadai dari Cicil Emas yang akan lunas, hingga pembukaan rekening tabungan yang terintegrasi dengan tabungan emas dan tabungan haji.

BYOND by BSI juga menghadirkan fitur BYOND affiliate, mekanisme referral baru yang mempermudah nasabah merekomendasikan BYOND sekaligus mendapatkan reward menarik sebagai affiliator.

Penguatan digital tersebut turut memperbesar ekosistem bisnis BSI. Hingga Juni 2026, Perseroan melayani 7,69 juta nasabah haji, 1,22 juta nasabah emas, 594,6 ribu nasabah cicil emas, 209,7 ribu nasabah gadai emas, serta lebih dari 585 ribu merchant QRIS.

Ekosistem yang terus berkembang ini semakin memperkuat posisi BSI sebagai pemimpin bank syariah nasional dengan layanan yang lengkap, modern, dan relevan bagi seluruh segmen masyarakat.

Penguatan fondasi teknologi berjalan seiring dengan pertumbuhan kinerja keuangan yang sehat. Hingga Juni 2026, BSI membukukan laba bersih Rp4,16 triliun, meningkat 11%(YOY).

Pertumbuhan laba didukung ekspansi bisnis berkualitas, peningkatan kontribusi bisnis emas, serta penghimpunan dana yang semakin kuat.

Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 22% menjadi Rp393 triliun, didorong peningkatan dana murah (CASA) menjadi Rp238 triliun. Pertumbuhan CASA berasal dari tabungan yang mencapai Rp173 triliun dan giro sebesar Rp65,5 triliun, sehingga semakin memperkuat struktur pendanaan Perseroan.

Komposisi pendanaan yang semakin efisien berhasil menurunkan Cost of Fund (CoF) menjadi 2,19% memberikan ruang yang lebih besar bagi Perseroan untuk meningkatkan daya saing sekaligus menjaga profitabilitas.

Di sisi intermediasi, pembiayaan BSI tumbuh merata di seluruh segmen bisnis. Pembiayaan wholesale mencapai Rp95 triliun, pembiayaan ritel dan UMKM sebesar Rp55,83 triliun, sedangkan pembiayaan konsumer meningkat menjadi Rp189,25 triliun.

Pertumbuhan tersebut tetap diiringi dengan kualitas aset yang terjaga, tercermin dari NPF Gross sebesar 1,80% dan NPF Net sebesar 0,33%.

Diversifikasi sumber pendapatan juga semakin kuat. Fee Based Income meningkat 38,15% menjadi Rp4,1 triliun, didorong makin melesatnya ekonsistem bisnis BSI termasuk bisnis emas serta transaksi digital.

Secara keseluruhan, total aset BSI mencapai Rp464,5 triliun, tumbuh 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Anggoro menegaskan bahwa peningkatan jumlah nasabah bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari peluang pertumbuhan bisnis yang lebih besar.

“Dengan fondasi teknologi yang semakin kuat, kapasitas sistem yang semakin andal, dan basis nasabah yang terus bertambah, kami memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan pendalaman hubungan dengan nasabah melalui berbagai solusi keuangan syariah. Ke depan, fokus kami bukan hanya menambah jumlah nasabah, tetapi meningkatkan nilai yang dapat kami berikan kepada setiap nasabah melalui layanan digital yang semakin relevan, mudah, dan terintegrasi,” pungkasnya. (RIW/EPS)

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi digital Kemnaker dalam menjawab tantangan perkembangan artificial intelligence (AI), otomatisasi, dan era Society 5.0 yang mengubah lanskap dunia kerja.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan, perubahan yang berlangsung sangat cepat menuntut birokrasi mampu beradaptasi agar pelayanan publik tetap relevan dengan keb utuhan masyarakat dan dunia usaha.

“Perubahan dunia kerja berlangsung sangat cepat. Karena itu, birokrasi juga harus bergerak lebih adaptif, inovatif, dan responsif dalam memberikan pelayanan,” ujar Anwar pada siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (9/8).

Menurut Anwar, upaya tersebut selaras dengan arah kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui konsep Life Journey 2025–2029.

Konsep ini mengintegrasikan layanan pemerintah berdasarkan siklus kehidupan masyarakat, termasuk pada fase memasuki dunia kerja, sehingga layanan publik dapat diberikan secara lebih terpadu dan berkelanjutan.

Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Kemnaker mengembangkan Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja) sebagai ekosistem digital yang menghubungkan pencari kerja, pemberi kerja, serta berbagai layanan ketenagakerjaan dalam satu platform yang terintegrasi.

Anwar menjelaskan, SIAPkerja tidak hanya b erfungsi sebagai aplikasi layanan, tetapi juga menjadi ekosistem digital yang menghimpun talent profile angkatan kerja dan company profile pemberi kerja.

Integrasi tersebut membuat proses pelayanan menjadi lebih efisien sekaligus menghasilkan data ketenagakerjaan yang semakin komprehensif.

“SIAPkerja bukan sekadar aplikasi tunggal, tetapi ekosistem digital yang menghimpun profil angkatan kerja dan pemberi kerja secara menyeluruh. Kekuatan utamanya terletak pada integrasi data yang terus diperluas,” katanya.

Untuk memperkuat ekosistem tersebut, SIAPkerja telah terhubung dengan berbagai instansi, antara lain Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, BKPM, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Komunikasi dan Digital, serta dinas ketenagakerjaan di berbagai daerah.

Integrasi l intas instansi tersebut menjadi fondasi pembentukan Big Data Pasar Kerja yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas job matching, menyediakan informasi pasar kerja yang lebih akurat, serta mendukung penyusunan kebijakan ketenagakerjaan berbasis data (evidence-based policy). Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan semakin tepat sasaran dan sesuai dengan dinamika pasar kerja.

Sejalan dengan penguatan sistem informasi tersebut, Kemnaker juga menjalin kerja sama dengan World Bank melalui proyek Labour Market Information and Skills System Transformation for Labour Market Flexibility.

Kolaborasi ini difokuskan pada penguatan sistem informasi pasar kerja, peningkatan fleksibilitas tenaga kerja, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia agar lebih siap menghadapi perubahan dunia kerja.

Anwar menambahkan, transformasi digital di lingkungan Kemnaker bertumpu pada lima prinsip utama, yakni membangun digital mindset, memperkuat budaya kerja berbasis data, meng integrasikan layanan lintas unit, menghadirkan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat, serta mendorong inovasi secara berkelanjutan.

“Implementasi kelima prinsip tersebut diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pemerintah Digital (IPD) sebagai indikator kematangan transformasi digital di lingkungan Kemnaker sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan,” tutupnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Gagasan tersebut menjadi perhatian Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, usai melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan retribusi daerah di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta, akhir pekan tadi.

Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD Kalsel bersama Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, menggali berbagai peluang agar aset daerah yang berada di luar Kalimantan Selatan tersebut dapat dioptimalkan sebagai salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Badan Penghubung Kalsel di Jakarta dinilai memiliki potensi yang cukup besar. Tidak hanya melalui pemanfaatan kamar atau mess, tetapi juga aula dan berbagai fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan.

Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo mengatakan, hasil pendalaman menunjukkan masih terdapat ruang yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Menurutnya, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah membangun koordinasi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi Kalsel dengan pemerintah kabupaten kota.

Dengan jumlah pemerintah daerah di Kalsel yang cukup banyak dan tingginya kebutuhan kegiatan kedinasan di Jakarta, fasilitas Badan Penghubung dinilai dapat menjadi pilihan utama untuk rapat, pertemuan, koordinasi maupun kegiatan pemerintahan lainnya.

“Kita melaksanakan pendalaman pendapatan di Badan Penghubung Kalsel. Alhamdulillah sudah terlihat bahwa pendapatan di Badan Penghubung masih dapat ditingkatkan,” ujar Kartoyo.

Kartoyo menyampaikan, apabila pemerintah kabupaten kota di Kalsel dapat lebih sering memanfaatkan fasilitas milik daerah tersebut ketika melaksanakan kegiatan di Jakarta, maka manfaatnya akan berlipat.

Bukan hanya aula yang menjadi sumber penerimaan. Kegiatan di aula juga berpotensi meningkatkan tingkat hunian kamar atau mess karena peserta kegiatan membutuhkan tempat menginap.

“Ke depan kami akan mendorong koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, agar setiap kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta dapat memanfaatkan fasilitas Badan Penghubung. Dengan demikian, secara tidak langsung pendapatan daerah juga akan meningkat,” jelasnya.

Lebih lanjut Kartoyo menambahkan, optimalisasi satu fasilitas dapat memberikan dampak terhadap fasilitas lainnya. Ketika aula digunakan untuk rapat atau kegiatan pemerintahan, peserta maupun panitia kegiatan berpotensi menggunakan kamar atau mess Badan Penghubung. Dengan demikian, satu kegiatan dapat menghasilkan lebih dari satu sumber penerimaan.

“Apabila aula dimanfaatkan untuk kegiatan, maka panitia maupun peserta juga dapat menginap di mess Badan Penghubung yang kondisinya cukup baik. Insyaallah hal itu akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)