Revitalisasi yang didanai Kementerian Kebudayaan dengan anggaran sekitar Rp1,8 miliar itu difokuskan pada pembenahan vitrin atau tempat penyajian koleksi.

Pekerjaan diperkirakan berlangsung selama dua bulan, dengan target gedung induk kembali dibuka pada Januari 2027.

Kepala Museum Lambung Mangkurat, Ady Surya mengatakan, anggaran tersebut diperoleh setelah pihak museum melakukan koordinasi dengan Kementerian Kebudayaan. Pembenahan dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata pamer koleksi museum.

“Kalau melihat nilai Rp1,8 miliar, kami bisa yakin ini hanya untuk vitrin atau tempat tata pamer,” ujarnya, Kamis (29/10).

Selama proses revitalisasi, masyarakat tetap dapat mengunjungi museum melalui pameran temporer dan koleksi lain yang berada di luar gedung induk. Ady memastikan museum tetap memberikan layanan kepada pengunjung.

“Saya bisa meyakinkan kepada masyarakat, Museum Lambung Mangkurat akan tetap buka dan tetap memberikan koleksi – koleksi terbaik untuk masyarakat. Kami memiliki banyak sekali koleksi yang tidak kalah dengan yang dipajang atau dipamerkan di gedung induk nantinya,” katanya.

Ady menambahkan, revitalisasi kali ini belum mencakup digitalisasi koleksi. Pihak museum akan kembali mengupayakan dukungan anggaran melalui APBD 2027 agar pengembangan museum digital dapat direalisasikan.

“Untuk digitalisasi, kami usahakan lagi. Mudah-mudahan pada 2027 APBD bisa memfasilitasi, karena keinginan kami untuk menjadi museum digital sangat tinggi,” ungkapnya. (SYA/RIW/EYN)

Sarana latihan, benturan jadwal latihan dengan sekolah, dan jalur prestasi menjadi sorotan, yang akan dibawa sebagai bahan penyusunan peta jalan pembangunan olahraga daerah.

Bang Dhin mengatakan, pembinaan olahraga di Kalimantan Selatan tidak cukup hanya mengejar prestasi atlet. Ketersediaan sarana prasarana, sistem pembinaan yang berkelanjutan, serta keselarasan jadwal latihan dengan pendidikan, juga harus diperhatikan.

Diskusi yang diikuti sejumlah atlet muda Kota Banjarmasin tersebut menghadirkan Sekretaris KONI Banjarmasin Arif Rahman Hakim. Digelar bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda, forum ini dimanfaatkan untuk menyerap langsung aspirasi generasi muda yang menjadi tulang punggung regenerasi olahraga daerah.

Dalam forum itu, para atlet menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari keterbatasan fasilitas dan jadwal latihan yang berbenturan kegiatan sekolah, hingga akses jalur prestasi yang dinilai belum optimal bagi atlet berbagai cabang olahraga.

Bang Dhin mengatakan forum ini sengaja dibuka untuk mendengar kebutuhan dan kendala atlet muda secara langsung.

Menurutnya, aspirasi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar pembinaan olahraga di Kalsel lebih terarah dan memberi ruang berkembang bagi atlet.

“Ini bertepatan dengan momentum Sumpah Pemuda dan refleksi 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028. Saya ingin mendengar aspirasi teman-teman atlet muda di Kalimantan Selatan. Tadi ada beberapa hal yang menjadi perhatian, terutama sarana prasarana, jadwal latihan yang berbenturan dengan sekolah, serta jalur prestasi,” ungkapnya.

Ia menegaskan, persoalan ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk disinkronkan melalui kebijakan dan perencanaan keolahragaan.

Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kalsel yang membidangi pendidikan, kepemudaan, olahraga, dan kesehatan, Ia berencana membawa aspirasi itu kepada pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan peta jalan (roadmap) pembangunan olahraga.

Menurut Bang Dhin, pembinaan atlet dan pendidikan harus berjalan beriringan. Atlet berprestasi semestinya mendapat kesempatan pendidikan melalui jalur prestasi, sementara lembaga pendidikan perlu memahami kebutuhan dan jadwal latihan atlet agar keduanya tidak saling menghambat.

“Olahraga juga bisa menunjang pendidikan mereka melalui jalur prestasi. Karena itu, dinas terkait, baik kabupaten/kota maupun provinsi, perlu membuka ruang bagi atlet yang memiliki prestasi. Jadwal pendidikan dan latihan harus disinkronkan sehingga ada keseimbangan,” jelasnya.

Ia menambahkan, gagasan membuka ruang diskusi ini berawal dari keresahan yang ditemuinya saat berdialog dengan kalangan pemuda di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Tanah Bumbu.

Ia berharap forum serupa bisa digelar rutin dan melibatkan lebih banyak pelaku olahraga, termasuk pengurus cabang olahraga dan KONI.

Irham, atlet pickleball, menyambut positif diskusi tersebut. Menurutnya, forum terbuka seperti ini memberi kesempatan atlet menyampaikan aspirasi langsung, tidak hanya lewat pelatih atau pengurus cabang olahraga.

“Selama ini ruang kami untuk menyampaikan aspirasi cukup terbatas. Dengan adanya forum ini, atlet dari berbagai cabang olahraga bisa menyampaikan pendapat dan persoalan masing – masing. Harapannya, diskusi seperti ini bisa berjalan rutin,” ujarnya.

Irham mengungkapkan, salah satu persoalan pickleball di Banjarmasin adalah keterbatasan fasilitas. Sebagai cabang olahraga yang relatif baru berkembang di Kalsel, ketersediaan lapangan dan dukungan pembinaan masih perlu ditingkatkan.

Saat ini atlet pickleball masih mengandalkan lapangan di Universitas Lambung Mangkurat dengan mengajukan izin penggunaan fasilitas.

“Kondisi tersebut membuat ketersediaan sarana latihan menjadi salah satu kebutuhan yang perlu mendapat perhatian,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah bersama KONI dan pihak terkait memberi dukungan fasilitas, khususnya bagi cabang olahraga yang masih tahap pengembangan, agar atlet semakin termotivasi meningkatkan intensitas latihan dan mengejar prestasi.

Diskusi ini diharapkan menjadi ruang komunikasi berkelanjutan antara pemerintah, KONI, dan atlet dalam merumuskan kebutuhan pembinaan.

Penyerapan aspirasi secara langsung menjadi salah satu langkah memastikan kebijakan keolahragaan daerah tidak hanya berorientasi pada target medali, tetapi juga memperhatikan kebutuhan atlet, pemerataan fasilitas, dan keberlangsungan pendidikan generasi muda Kalsel. (Rls-SRI/RIW/

Penataan dilakukan untuk menciptakan kawasan yang lebih tertib, nyaman, dan menarik bagi pengunjung. Selain memperkuat daya tarik wisata kota, pembenahan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil mengatakan, salah satu fokus pembenahan di kawasan Siring Menara Pandang adalah penataan aktivitas pedagang kaki lima (PKL), khususnya yang menggunakan area pedestrian.

Menurutnya, keberadaan lapak pedagang di sejumlah titik sebelumnya dikeluhkan masyarakat lantaran mempersempit akses pejalan kaki dan mengurangi kenyamanan pengunjung.

Menindaklanjuti keluhan tersebut, Disbudporapar melakukan penataan dengan mengatur kembali lokasi aktivitas perdagangan agar tidak lagi memanfaatkan jalur pedestrian.

“Penataan ini kami lakukan agar fungsi pedestrian tetap terjaga dan masyarakat bisa berjalan dengan nyaman,” ujar Ibnu Sabil, Jumat (30/10) pagi.

Ke depan, pemko juga berencana membangun food court yang lebih representatif di samping Menara Pandang, lengkap dengan atap dan fasilitas pendukung lainnya.

Dengan begitu, aktivitas kuliner lebih terpusat, kawasan menjadi lebih tertata, sekaligus berpotensi menjadi salah satu sumber PAD.

Selain penataan PKL, optimalisasi fasilitas yang telah tersedia juga menjadi perhatian. Salah satunya Rumah Anno yang akan tetap dipertahankan fungsinya sebagai aula untuk berbagai kegiatan masyarakat.

Namun, pemanfaatannya akan dikembangkan dengan menyiapkan fasilitas pendukung berupa area pelayanan minuman dan kopi atau barista, sehingga menunjang berbagai kegiatan maupun acara yang diselenggarakan.

“Rumah Anno tetap kami fungsikan sebagai aula. Selama ini sudah cukup banyak kegiatan masyarakat yang dilaksanakan di sana. Kami juga akan menyiapkan fasilitas pendukung seperti pelayanan kopi dan minuman agar pemanfaatannya semakin optimal,” jelasnya.

Sabil menambahkan, revitalisasi kawasan Siring Menara Pandang akan terus dilakukan secara bertahap. Ke depan, pembenahan juga mencakup rencana pembangunan pagar dengan konsep yang lebih tertata untuk memperindah kawasan sekaligus mendukung pengelolaan ruang publik.

Tidak hanya Siring Menara Pandang, perhatian pemerintah juga diarahkan pada pengembangan Alun-Alun Taman Kamboja.

Kawasan ini diproyeksikan menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat, khususnya untuk kegiatan rekreasi, hiburan, dan olahraga.

Ia berharap, penataan dan revitalisasi kedua kawasan akan terus dilakukan berkelanjutan dengan memperhatikan fungsi ruang publik, kebutuhan masyarakat, serta potensi ekonomi yang dapat dikembangkan.

“Kami berharap Siring Menara Pandang dan Alun-Alun Taman Kamboja dapat semakin representatif sebagai destinasi wisata perkotaan sekaligus ruang publik yang nyaman bagi masyarakat,” harapnya.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat sektor pariwisata, mengembangkan potensi ekonomi kreatif, serta mewujudkan Banjarmasin sebagai kota pariwisata yang memiliki ruang publik tertata, produktif, dan berdaya saing. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EYN)

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifha, mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah provinsi memberikan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan bagi para relawan, khususnya yang terlibat penanganan banjir dan kebakaran.

Menurut Jihan, selama ini para relawan telah menunjukkan dedikasi besar membantu masyarakat ketika terjadi bencana. Mereka bahkan rela meninggalkan keluarga di rumah, berjibaku di lapangan, hingga mempertaruhkan keselamatan jiwa demi menolong sesama.

Namun, di balik pengabdian tersebut, masih terdapat persoalan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Jihan mengungkapkan, sebagian relawan mungkin telah memiliki BPJS Kesehatan, tetapi belum seluruhnya mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Padahal, kedua program tersebut memiliki manfaat berbeda. BPJS Kesehatan memberikan perlindungan pelayanan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan memiliki manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, termasuk beasiswa pendidikan bagi anak peserta yang memenuhi ketentuan.

“Sudah saatnya sekarang kita yang membantu mereka. Para relawan selama ini sudah berjibaku membantu masyarakat. Bahkan, ada yang sampai menjadi korban meninggal dunia saat menjalankan tugas kemanusiaan,” ungkap Jihan, Kamis (29/10).

Jihan menyampaikan, untuk merealisasikan usulan tersebut, Komisi IV DPRD Kalsel mendorong pemerintah provinsi melalui pembahasan anggaran untuk mengalokasikan pembiayaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para relawan pada 2027.

Rencana tersebut masih memerlukan pembahasan lintas sektor, terutama dengan melibatkan Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya.

“Langkah ini diperlukan untuk menentukan mekanisme kepesertaan, pendataan relawan, hingga kebutuhan anggaran yang harus disiapkan,” jelasnya.

Lebih lanjut Jihan menambahkan, simulasi dan koordinasi antarlembaga perlu dilakukan agar skema perlindungan yang dirancang benar-benar tepat sasaran dan dapat dilaksanakan.

Ia berharap, usulan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan anggaran tahun 2027. Sehingga, para relawan memiliki perlindungan yang lebih memadai ketika menjalankan tugas kemanusiaan.

“Dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan, pengabdian para relawan tidak hanya mendapat apresiasi, tetapi juga diiringi kepastian perlindungan bagi diri mereka dan keluarga yang menunggu di rumah,” pungkasnya,” (NHF/RIW/EYN)

Koordinator FKPP Kabupaten Tala, Sam’ani menyampaikan, Kabupaten Tala mengirimkan 4 pemuda pada pemilihan tahun ini, dan 3 berhasil juara. Yaiitu juara 1 Bidang Pangan, juara 2 Bidang Seni Budaya, serta juara 2 Bidang Pendidikan.

Sam’ani bersyukur, Dispora Kabupaten Tala mendukung penuh giat ini, dan Dispora Kalsel tetap menyelenggarakan pemilihan pemuda pelopor tahun ini.

“Alhamdulillah berkat pembinaan yang diberikan Dispora Tala, yang telah melatih dan monitoring, sehingga keberhasilan ini dapat tercapai,” ucap Sam’ani.

Pelatihan tersebut, memberikan hasil maksimal,.dimana 4 pemuda yang dikirim 3 yang berhasil meraih keberhasilan.

“Perwakilan Kabupaten Tala yang menjadi juara Bidang Pangan, Bambang Kurniawan, terpilih mewakili Provinsi Kalsel pada kongres pemuda di Jogjakarta,” ujar Sam’ani.

Dalam kesempatan tersebut Sam’ani berpesan, kepada pemuda di Kalsel agar terus semangat dalam berinovasi.

“Kepada pemuda terus berinovasi dalam kepeloporan sekali pelopor tetap pelopor,” ucap Sam’ani.

Sementara itu, pemuda asal Desa Gunung Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Bambang Kurniawan, berhasil meraih juara 1 Bidang Pangan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Tahun 2026.

Bambang menyampaikan, pada pemilihan bidang Pangan, Ia membawa inovasi pberas lokal asal tempat tinggalnya Desa Gunung Makmur, yaitu beras Siam Pandak Kembang, atau dikenal Siam Pandak Laut.

Beras yang memiliki tekstur pera serta harum ini, dikembangkan menjadi beras Harum Kembang, dengan berbagai macam kemasan.

“Kami berharap, beras Gunung Makmur semakin dikenal dan digemari masyarakat Kalimantan Selatan,” ucap Bambang. (SRI/RIW/APR)

Tidak hanya berfokus pada pemadaman api, upaya pemulihan kawasan hutan yang terdampak kebakaran juga dinilai perlu mendapat dukungan anggaran yang memadai.

Hal tersebut mengemuka dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran (RKA) perangkat daerah bersama Komisi II DPRD Kalsel, yang turut dihadiri perwakilan Dinas Kehutanan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Rabu (28/10).

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan, pembahasan anggaran dilakukan dengan menelaah program dan kegiatan masing – masing perangkat daerah.

Dari pembahasan tersebut, pihaknya menyoroti adanya penurunan anggaran yang berdampak pada sejumlah kegiatan di Dinas Kehutanan.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama karena Kalimantan Selatan menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada kawasan hutan serta perbukitan.

Kawasan Tahura Sultan Adam dan sejumlah kawasan lainnya menjadi perhatian menyusul kebakaran yang terjadi pada musim kemarau.

Meski hujan mulai membantu meredakan kebakaran, dampak yang ditinggalkan api tetap membutuhkan penanganan lanjutan.

“Penanganan pascakarhutla harus kita pikirkan bersama. Jangan hanya fokus pada kebakaran hari ini, tetapi pemulihan setelah kebakaran juga harus menjadi perhatian,” ucapnya.

Yani Helmi menilai pemulihan kawasan pascakebakaran perlu direncanakan secara terarah, termasuk melalui kegiatan rehabilitasi dan pemulihan lingkungan sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.

Penurunan anggaran Dinas Kehutanan menyebabkan sejumlah item pekerjaan belum terakomodasi dalam rencana anggaran.

Karena itu, pihaknya mendorong pembahasan lebih lanjut bersama BPKAD untuk mengkaji kemungkinan pergeseran atau penyesuaian anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kemungkinan pemanfaatan dana bagi hasil (DBH) untuk mendukung kegiatan yang relevan di sektor kehutanan.

Namun, opsi tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut agar alokasi anggaran sesuai dengan peruntukan dan kewenangan instansi pelaksana.

“Koordinasi lintas perangkat daerah diperlukan agar program pemulihan lingkungan tidak terkendala keterbatasan anggaran, sekaligus memastikan setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Lebih lanjut Yani Helmi mengingatkan, pentingnya mengantisipasi dampak lanjutan setelah karhutla, terutama ketika memasuki musim hujan.

Kawasan yang terdampak kebakaran memerlukan perhatian dalam upaya pemulihan lingkungan. Karena itu, perencanaan program tidak seharusnya berhenti ketika api berhasil dipadamkan, tetapi perlu dilanjutkan dengan langkah – langkah penanganan sesuai kondisi lapangan.

Komisi II berharap pembahasan anggaran tahun 2027 dapat mengakomodasi kebutuhan prioritas tersebut, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan hasil evaluasi program perangkat daerah.

Melalui pembahasan RKA yang lebih cermat serta koordinasi dengan pihak terkait, DPRD Kalsel mendorong agar anggaran kehutanan mampu mendukung upaya pemulihan pascakarhutla sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana pada musim hujan.

“Bagi Komisi II, penanganan karhutla bukan semata-mata persoalan memadamkan api, melainkan juga memastikan kawasan yang terdampak memperoleh perhatian dan pemulihan berkelanjutan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

500 personel yang ditetapkan terdiri atas 475 laki-laki dan 25 wanita. Mereka berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian/lembaga serta Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

Penetapan dan penyumpahan ini menjadi tahap akhir rangkaian Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Komcad Reguler Matra Darat yang berlangsung selama dua bulan, sekaligus menandai kesiapan para peserta untuk menjalankan peran sebagai bagian dari komponen pertahanan negara.

Sekretaris Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan RI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menyampaikan, bahwa Latsarmil tidak hanya membekali peserta dengan keterampilan dasar kemiliteran, tetapi juga membentuk karakter, mental, kedisiplinan, dan naluri keprajuritan.

“Di sini merupakan salah satu wujud pembentukan karakter. Mereka dididik mental dan nalurinya sebagai seorang prajurit, diajari bagaimana bertahan hidup, disiplin, memiliki militansi, serta memahami teknik – teknik dasar sebagai seorang prajurit,” ujarnya.

Menurutnya, proses pendidikan dan pelatihan tersebut menjadi bekal penting bagi para peserta untuk memiliki kesiapan fisik dan mental, serta memahami tanggung jawab sebagai anggota Komcad dalam mendukung sistem pertahanan negara.

Ia berharap, setelah ditetapkan dan disumpah, seluruh personel menjalankan perannya secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku, terutama ketika negara membutuhkan dukungan tambahan kekuatan pertahanan.

“Setelah penetapan dan penyumpahan ini, mereka diharapkan siap menjadi Komponen Cadangan, siap memperkuat dan memperbesar kekuatan pertahanan negara Republik Indonesia,” tambahnya.

Pembentukan Komcad Reguler Matra Darat TA 2026 telah melalui serangkaian tahapan seleksi dan pendidikan. Proses pendaftaran berlangsung pada 19 Januari hingga 17 Juli 2026, kemudian dilanjutkan dengan seleksi daring pada 18-27 Juli 2026.

Selanjutnya, para peserta menjalani seleksi kompetensi pada 6-28 Agustus 2026, meliputi pemeriksaan kesehatan, tes jasmani, psikologi, serta mental ideologi.

Peserta yang memenuhi seluruh persyaratan kemudian mengikuti Latsarmil pada 31 Agustus hingga 29 Oktober 2026. Selama pendidikan, mereka dibekali kemampuan dasar kemiliteran serta ditanamkan nilai-nilai kedisiplinan, ketahanan mental, dan sikap tanggung jawab.

Melalui penetapan 500 personel Komcad Matra Darat di lingkungan Rindam XXII/Tambun Bungai ini, diharapkan terbentuk sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dasar kemiliteran dan kesiapan untuk mendukung pertahanan negara. (BDR/RIW/APR)

Aruh Pemuda dibuka Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, Febriadin Hafiz. Pelaksanaan Aruh Pemuda menjadi salah satu upaya untuk mendorong keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah, sekaligus memperkuat identitas dan pelestarian kebudayaan lokal.

Febriadin mengapresiasi pelaksanaan Aruh Pemuda 2026 sebagai bentuk kolaborasi yang memberikan ruang bagi generasi muda untuk lebih berani menyuarakan persoalan di lingkungan mereka serta terlibat aktif mencari solusi.

“Kegiatan semacam ini turut mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), terutama dalam aspek partisipasi dan kemampuan pemuda menyampaikan pendapat,” katanya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, lanjutnya, terus mendorong pengembangan kapasitas generasi muda melalui berbagai program, mulai dari kewirausahaan, literasi digital, peningkatan keterampilan, hingga pembinaan pemuda pelopor dan pemuda berprestasi.

Pemerintah daerah berharap aspirasi yang dihimpun melalui kegiatan tersebut dapat berkembang menjadi gagasan dan aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Melalui Aruh Pemuda 2026, diharapkan terbangun kolaborasi berkelanjutan antara komunitas, generasi muda, dan pemerintah dalam mengawal isu-isu strategis, memperkuat pelestarian kebudayaan lokal, serta mendorong lahirnya rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi kebijakan pembangunan kepemudaan di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Basaibu Wiki Kalimantan, Hudan Nur mengatakan, Aruh Pemuda 2026 membahas sepuluh tema yang dikelompokkan ke dalam lima isu utama, yakni lingkungan, kepemudaan, kebudayaan, literasi digital, dan kesenjangan pendidikan.

“Pembahasan diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti bersama,” kata Hudan.

Menurutnya, rangkaian kegiatan tidak hanya berfokus pada diskusi, tetapi juga mencakup perumusan rekomendasi, penentuan pihak-pihak yang dapat terlibat, serta pemilihan isu yang akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya.

“Melalui mekanisme pemungutan suara, tiga isu prioritas akan dipilih untuk dikawal sepanjang 2027. Isu-isu tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui Wiki Marathon yang direncanakan berlangsung pada Februari hingga April 2027, kemudian dilanjutkan dengan proses kurasi, dialog kebijakan, penyusunan policy brief, dan upaya implementasi,” bebernya.

Hudan menjelaskan, platform digital menjadi salah satu sarana memperluas partisipasi pemuda menyampaikan pandangan terhadap persoalan yang mereka anggap penting.

Sebagai gambaran, Wiki Marathon yang membahas isu NIT di Singapura pada September 2026 memperoleh respons dari 2.093 akun.

Hal ini menunjukkan bahwa platform digital dapat dimanfaatkan sebagai ruang partisipasi memperluas keterlibatan masyarakat dalam pembahasan isu tertentu.

Melalui Aruh Pemuda 2026, diharapkan aspirasi generasi muda tidak hanya berhenti pada forum diskusi, tetapi juga dapat ditindaklanjuti melalui rekomendasi dan aksi nyata. Kolaborasi antara komunitas, pemuda, dan pemerintah diharapkan mampu mendorong lahirnya gagasan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan kepemudaan di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/APR)

Kegiatan ini berfokus pada optimalisasi pemanfaatan teknologi drone pertanian untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha tani.

Pelatihan dilaksanakan di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kamis (29/10).

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman mengatakan, pelatihan praktis alsintan merupakan salah satu upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia di sektor pertanian, khususnya dalam memanfaatkan perkembangan teknologi modern.

“Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kemajuan sektor pertanian. Karena itu, petani dan para pelaku usaha tani perlu terus didorong untuk mengenal serta menguasai penggunaan alat dan mesin pertanian yang dapat membantu pekerjaan di lapangan,” ucapnya.

Salah satu teknologi yang menjadi fokus dalam pelatihan kali ini adalah drone pertanian.

Teknologi ini berpotensi membantu sejumlah kegiatan budidaya, termasuk penyemprotan tanaman, sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara lebih praktis dan efisien.

“Melalui kegiatan sekolah lapang, peserta diharapkan memperoleh pengetahuan secara teori, dan juga memahami penerapan teknologi drone dalam kegiatan pertanian,” lanjutnya.

Dengan demikian, pemanfaatan teknologi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lahan di lapangan.

Pelatihan praktis alsintan ini merupakan kegiatan keempat yang dilaksanakan BPSPTPH Provinsi Kalimantan Selatan.

Pelaksanaannya menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia pertanian dalam menggunakan teknologi yang semakin berkembang.

“Pelatihan ini diharapkan mendorong petani dan pelaku sektor pertanian untuk semakin terbuka terhadap inovasi teknologi,” lanjutnya.

Penggunaan alsintan modern diharapkan mampu membantu mengoptimalkan pekerjaan pertanian, menghemat waktu dan tenaga, serta mendukung peningkatan produktivitas usaha tani.

“Penguasaan teknologi pertanian juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam menghadapi berbagai tantangan sektor pertanian, mulai dari kebutuhan efisiensi kerja hingga upaya meningkatkan hasil produksi,” tutup Syamsir. (MRF/RIW/APR)

Di sisi lain, wilayah Kalimantan Selatan diprediksi mulai memasuki musim hujan pada pertengahan November 2026, sehingga kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana perlu terus ditingkatkan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra mengatakan, perpanjangan status siaga darurat karhutla dilakukan atas arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, sebagai langkah antisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan.

“Berdasarkan surat keputusan sebelumnya, status siaga darurat karhutla dijadwalkan berakhir pada 30 Oktober 2026. Namun, dengan mempertimbangkan kebutuhan kesiapsiagaan, masa berlaku status tersebut diperpanjang selama satu bulan, hingga 30 November 2026,” ungkap Rony, usai mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan, Rabu (28/10) sore.

Perpanjangan status ini diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, dan kabupaten kota, serta unsur terkait, mengantisipasi dan menangani potensi karhutla.

Upaya tersebut mencakup pemantauan wilayah rawan, pencegahan kebakaran, hingga kesiapan penanganan apabila terjadi kebakaran di lapangan.

Di tengah upaya penanggulangan karhutla, perubahan kondisi cuaca juga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Kalimantan Selatan diprediksi mulai memasuki musim hujan pada pertengahan November 2026.

“Prakiraan tersebut perlu menjadi perhatian bersama untuk mempersiapkan langkah mitigasi bencana, terutama menghadapi kemungkinan meningkatnya curah hujan di sejumlah wilayah,” sahutnya.

Kesiapsiagaan perlu dilakukan sejak dini, antara lain dengan memantau perkembangan informasi cuaca, memperhatikan kondisi lingkungan, serta mengidentifikasi wilayah yang berpotensi terdampak bencana akibat hujan dengan intensitas tinggi.

Masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan saluran drainase tidak tersumbat agar aliran air tetap lancar.

Selain itu, dahan pohon yang berpotensi membahayakan perlu dipangkas untuk mengurangi risiko saat terjadi angin kencang.

“Puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari 2027. Pada periode tersebut, masyarakat perlu mewaspadai sejumlah potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor,” tutupnya.

Melalui perpanjangan status siaga darurat karhutla serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan, BPBD Kalsel mendorong seluruh pihak memperkuat koordinasi dan melakukan langkah pencegahan sesuai kondisi wilayah masing-masing. (MRF/RIW/APR)