Bunda PAUD, Neli menyampaikan, bantuan pendidikan diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah dan Bunda PAUD Kota Banjarmasin.

“Kunjungan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap keluarga salah satu guru kita yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Kami ingin memastikan bahwa anak almarhumah tetap mendapatkan perhatian, terutama terkait keberlanjutan pendidikannya,” ujar Neli.

Selain bersilaturahmi dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga, rombongan juga memberikan perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan anak almarhumah yang saat ini berusia lima tahun dan masih menempuh pendidikan pada jenjang PAUD.

“Pemerintah sangat peduli dengan kelangsungan pendidikan Hilyah, dan berharap bantuan benar benar digunakan untuk kelanjutan pendidikan hingga Perguruan Tinggi,” ucap Neli.

Pada kesempatan tersebut, Bunda PUAD Banjarmasin yang ditemani Wali Kota Yamin dan didukung Bank Kalsel serta Dinas Pendidikan, menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah serta tabungan pendidikan sebesar Rp5 juta. Bantuan tersebut diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak almarhumah.

“Kami juga memberikan bantuan perlengkapan sekolah dan tabungan pendidikan melalui Bank Kalsel sebesar Rp5 juta. Harapannya, bantuan ini dapat bermanfaat untuk masa depan pendidikan anak almarhumah, sehingga Ia tetap bisa bersekolah dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya,” tambah Neli.

Sementara itu, keluarga guru honorer Lisna, berterima kasih atas bantuan Bunda PAUD Kota Banjarmasin. Lisna diduga meninggal dunia, setelah asmanya kambuh akibat kabut asap, dan meninggalkan anak usia 5 tahun.

“Alhamdulillah kami menerima bantuan yang diberikan Bunda PAUD Kota Banjarmasin,” ungkap Marhamah, ibu almarhumah.

Marhamah juga meminta doa, agar mampu menjalankan amanah merawat Hilyah hingga menempuh pendidikan ke perguruan tinggi.

“Terima kasih banyak kepada Pemerintah Kota Banjarmasin dan semua pihak yang sudah peduli kepada keluarga kami, khususnya kepada cucu saya. Semoga bantuan ini menjadi amal ibadah dan cucu saya bisa terus bersekolah dengan lancar,” ucap Marhamah. (SRI/RIW/EPS)

Langkah ini menjadi bagian dari upaya rumah sakit memperluas cakupan pelayanan sekaligus memperkenalkan berbagai fasilitas kesehatan yang tersedia di luar layanan kesehatan jiwa.

Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Yuddy Riswandhy Noora menjelaskan, pengembangan layanan kesehatan umum tersebut dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai keberadaan dan fungsi RSJ Sambang Lihum.

Menurutnya, selama ini masyarakat menganggap bahwa RSJ Sambang Lihum hanya melayani pasien dengan gangguan jiwa.

Padahal, rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalsel tersebut, juga terus mengembangkan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

“Jadi kami ingin mengubah stigma bahwa Sambang Lihum bukan hanya pelayanan jiwa, tetapi juga ada pelayanan lainnya,” ujar Yuddy.

Pengembangan layanan kesehatan umum tersebut juga menjadi bagian dari upaya RSJ Sambang Lihum dalam memberikan pelayanan yang lebih komprehensif.

“Dengan semakin beragamnya layanan yang tersedia, rumah sakit diharapkan dapat menjangkau kebutuhan kesehatan masyarakat secara lebih luas,” ungkapnya.

Yuddy mengatakan, penguatan layanan tidak hanya dilakukan melalui penambahan jenis pelayanan, tetapi juga dengan meningkatkan kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Hal ini dinilai penting agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhannya tanpa harus memiliki kekhawatiran atau stigma ketika datang ke RSJ Sambang Lihum.

“Pengembangan layanan umum juga diharapkan dapat memperkuat peran RSJ Sambang Lihum sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan yang mampu memberikan pelayanan secara lebih menyeluruh,” sahutnya.

Yuddy berharap, semakin dikenalnya berbagai layanan kesehatan yang tersedia di RSJ Sambang Lihum dapat membuat masyarakat tidak lagi ragu untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada.

“Dengan semakin dikenalnya berbagai layanan tersebut, masyarakat diharapkan memahami bahwa Sambang Lihum tidak hanya fokus pada pelayanan kesehatan jiwa, tetapi juga terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, melalui Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik, Efrin Riyadi mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan kerja.

“Alhamdulillah, seluruh pegawai dapat berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong ini. Kebersihan kantor merupakan tanggung jawab kita bersama, sehingga perlu dijaga melalui kesadaran dan kepedulian setiap pegawai,” ujar Efrin.

Ia menambahkan, kegiatan gotong royong ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga mampu membangun kebiasaan positif dalam menjaga kebersihan lingkungan kantor setiap hari.

“Lingkungan kerja kita merupakan rumah kedua bagi kita. Sudah sewajarnya kita menjaga kebersihannya, mulai dari hal-hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kerapian area kerja. Jangan hanya menjaga kebersihan saat kegiatan gotong royong, tetapi jadikan sebagai kebiasaan sehari-hari,” ungkapnya.

Efrin berharap, melalui kegiatan ini, seluruh pegawai semakin meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja, sehingga tercipta suasana kantor yang sehat dan mendukung produktivitas.

Kegiatan ini diikuti seluruh pegawai Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wujud kebersamaan dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan kantor. (BDR/RIW/EPS)

Pengalokasian anggaran diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan program pemerintah, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kemudahan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, menekankan pentingnya pembahasan anggaran yang memperhatikan kebutuhan riil fasilitas kesehatan.

Mulai dari dukungan pelayanan rumah sakit, ketersediaan peralatan medis, hingga bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, seluruhnya perlu menjadi bagian dari perencanaan yang matang.

Menurut Jihan, pembahasan anggaran merupakan momentum penting untuk memastikan program yang direncanakan benar-benar menjawab persoalan pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan.

Karena itu, Komisi IV mendorong agar kebutuhan masing – masing rumah sakit dan perangkat daerah terkait dicermati secara menyeluruh.

Dengan demikian, alokasi anggaran dapat disusun berdasarkan skala prioritas dan urgensi pelayanan.
Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian salah dukungan pembiayaan bagi masyarakat yang mengalami kendala mengakses layanan kesehatan.

“Keberadaan dana pendampingan di rumah sakit pemerintah, misalnya, dapat membantu pasien yang membutuhkan penanganan medis tetapi menghadapi persoalan administrasi atau kepesertaan jaminan kesehatan,” ungkapnya.

Jihan menilai, selain dukungan pembiayaan, kesiapan sarana dan prasarana medis juga menjadi bagian penting dalam peningkatan mutu pelayanan.

Peralatan kesehatan yang memadai akan menunjang proses pemeriksaan, diagnosis, hingga penanganan pasien secara lebih optimal.

Komisi IV DPRD Kalsel sebelumnya juga menyoroti kebutuhan peremajaan peralatan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman.

Dalam rapat kerja pada Maret 2026, Jihan menilai dukungan anggaran untuk pembaruan peralatan perlu diperhatikan karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Bagi Komisi IV, penyusunan anggaran kesehatan tidak cukup hanya berorientasi pada besaran dana yang tersedia. Ketepatan sasaran, efektivitas penggunaan anggaran, serta manfaat yang dirasakan pasien juga harus menjadi perhatian dalam pembahasan bersama pemerintah daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut Jihan menambahkan, melalui pematangan anggaran tahun 2027, Komisi IV DPRD Kalsel berharap berbagai kebutuhan prioritas sektor kesehatan dapat terakomodasi secara proporsional.

Koordinasi antara DPRD, pemerintah provinsi, dinas terkait, dan pengelola rumah sakit pun perlu terus diperkuat agar perencanaan dan pelaksanaan program berjalan selaras.

“Dengan penganggaran yang terarah dan pengawasan yang berkelanjutan, peningkatan pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan diharapkan semakin dirasakan masyarakat, baik melalui fasilitas yang lebih memadai maupun akses pelayanan yang lebih mudah dan berkualitas,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Program tersebut menjadi langkah strategis mendorong pengembangan pembelajaran berbasis sains, teknologi, rekayasa, dan matematika di lingkungan pendidikan Kota Banjarbaru.

Pada kesempatan itu, Lisa Halaby menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas terpilihnya SDN 2 Landasan Ulin Barat sebagai Sekolah STEM tingkat nasional yang mewakili Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya melalui inovasi dalam proses pembelajaran.

“Saya menyampaikan rasa terima kasih sekaligus rasa bangga atas dipilihnya SDN 2 Landasan Ulin Barat sebagai Sekolah STEM tingkat nasional mewakili Provinsi Kalimantan Selatan. Kehadiran kita semua di sini tentunya memberikan motivasi untuk keberhasilan dan keberlanjutan program ini,” ujar Lisa.

Lisa menegaskan, keberhasilan penerapan program STEM tidak terlepas dari peran para pendidik. Guru dinilai memiliki posisi penting sebagai fasilitator sekaligus inspirator yang mendorong peserta didik untuk aktif berpikir, berkreasi, dan menemukan solusi atas berbagai persoalan.

Karena itu, Pemerintah Kota Banjarbaru mengajak seluruh pihak untuk menyatukan langkah dalam memberikan dukungan kepada para guru dalam mengembangkan pembelajaran STEM di sekolah.

Melalui pendekatan STEM, peserta didik tidak hanya diarahkan untuk memahami teori di dalam kelas, tetapi juga mampu mengintegrasikan pengetahuan sains, pemanfaatan teknologi, prinsip rekayasa, serta logika matematika dalam menyelesaikan berbagai persoalan nyata di kehidupan sehari-hari.

Lisa berharap, program tersebut dapat membentuk generasi muda Banjarbaru yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, serta mampu memecahkan masalah.

“Semoga program ini mampu membentuk generasi muda kita menjadi pribadi yang berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, serta menjadi inovator di masa depan. Kita harapkan program ini terus berjalan dengan baik dan memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan ide-ide baru,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

“Perempuan hendaknya melihat seluruh potensi dirinya, menghadapi kekerasan dalam rumah tangga,” ungkap Ananda.

Ananda berharap, melalui lokakarya ini para peserta mampu melihat potensi yang dimiliki.

Dalam kesempatan tersebut, Ananda juga berpesan, agar perempuan berani melaporkan kekerasan yang menimpanya, untuk mendapatkan penanganan.

“Perempuan jangan takut untuk melaporkan kasus kekerasan tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala DP3A Banjarmasin, Muhammad Ramadhan mengatakan, lokakarya ini diikuti sejumlah organisasi perempuan. Diantaranya, Dharma Wanita Persatuan, PKK, serta sejumlah organisasi perempuan Kota Banjarmasin.

“Organisasi perempuan yang mengikuti lokakarya ini berada dibawah binaan Ketua TP PKK Kota Banjarmasin,” ucap Ramadhan.

Sehingga, DP3A Kota Banjarmasin berharap, organisasi perempuan menjadi agen pelapor dan pelopor pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan keluarga.

“Lokakarya mampu memaksimalkan kualitas hidup perempuan, agar semakin berdaya melindungi dirinya dan orang disekitarnya,” ujar Ramadhan.

Dalam kesempatan tersebut, Ramadhan juga meminta para perempuan menjadi pelopor dan pelapor, apabila menemukan kekerasan rumah tangga, baik terhadap anak maupun perempuan.

“Kami berharap dengan semakin meningkatnya kesadaran terhadap kasus kekerasan ini, Kota Banjarmasin akan semakin ramah perempuan dan anak,” ucap Ramadhan. (SRI/RIW/EPS)

Penguatan tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis Peraturan Dalam Negeri terkait Penganggaran Bidang Perumahan dan Permukiman yang digelar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kalsel di Banjarbaru, Kamis (8/10).

Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin. Ia menegaskan, pemerintah daerah memiliki peran penting memastikan program perumahan berjalan terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, penetapan target hingga penentuan lokasi.

“Program 3 juta rumah yang menjadi salah satu agenda prioritas nasional memerlukan dukungan dan keterlibatan aktif pemerintah daerah,” katanya.

Menurutnya, kebutuhan perumahan di daerah masih cukup besar, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Di sisi lain, masih terdapat rumah tidak layak huni dan kawasan permukiman yang membutuhkan penanganan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, membutuhkan perencanaan dan penganggaran yang lebih terarah serta berbasis data dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Karena itu, pemahaman mengenai pembagian urusan pemerintahan, keterkaitannya dengan pelayanan dasar dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta mekanisme penyusunan anggaran bidang perumahan menjadi penting bagi pemerintah daerah.

“Pemahaman yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan, keterkaitannya dengan pelayanan dasar dan standar pelayanan minimal, serta penyusunan anggaran bidang perumahan menjadi hal yang sangat penting,” ujarnya.

Syarifuddin berharap bimtek tersebut tidak hanya memperkuat pemahaman regulasi, tetapi juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi daerah sekaligus merumuskan solusi yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. (SYA/RIW/EPS)

Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mendorong agar proses revisi Peraturan Daerah terkait pembentukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta rencana merger bank daerah segera ditindaklanjuti.

Hal tersebut disampaikan Yani Helmi usai menerima kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Tabalong dalam agenda koordinasi dan konsultasi di DPRD Kalsel, Rabu (7/10).

Menurut Yani Helmi, penyesuaian regulasi perbankan daerah menjadi bagian penting untuk memastikan kelembagaan bank daerah dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. Apalagi, waktu penyelesaian proses tersebut semakin terbatas.

“Perda ini tidak bisa masuk menjadi inisiasi kita masuk ke Prolegda. Akan tetapi, ini adalah ranahnya kawan-kawan daripada eksekutif,” ujar Yani Helmi.

Ia menjelaskan, Komisi II DPRD Kalsel telah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Biro Perekonomian, untuk membahas langkah percepatan proses tersebut.

Yani Helmi juga akan mendorong komunikasi dengan Gubernur Kalimantan Selatan serta berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kalimantan Selatan.

Menurutnya, keterlibatan OJK diperlukan karena lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam pengawasan sektor perbankan.

Koordinasi lintas lembaga dinilai penting agar proses penyesuaian regulasi maupun merger dapat berjalan sesuai ketentuan.

Selain mendorong percepatan, Komisi II DPRD Kalsel juga meminta agar bank daerah yang masih menjalani proses pemenuhan ketentuan merger diberikan ruang yang cukup untuk menyelesaikan seluruh tahapan.

“Kami meminta OJK Kalimantan Selatan menyampaikan kondisi bank-bank daerah yang masih berproses kepada OJK di tingkat pusat. Dan juga menyampaikan ke
pimpinan di Jakarta. Kalau yang berproses ini mungkin barangkali diberikan sedikit kelonggaran, relaksasi terkait waktunya,” jelasnya.

Yani Helmi berharap, relaksasi tersebut dapat menjadi ruang bagi pemerintah daerah dan pihak perbankan untuk menyelesaikan seluruh proses secara lebih optimal, tanpa mengabaikan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pembahasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga menyentuh peran lembaga perbankan daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan memperkuat akses layanan keuangan di daerah.

Bagi DPRD Kalsel, koordinasi ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan langkah antara pemerintah daerah, DPRD dan otoritas perbankan agar proses penyesuaian kelembagaan dapat berjalan sesuai ketentuan.

“Dengan batas waktu yang semakin dekat, percepatan komunikasi dan pembahasan menjadi kunci agar proses revisi regulasi maupun merger bank tidak berhenti pada tahapan koordinasi, tetapi dapat ditindaklanjuti hingga seluruh persyaratan terpenuhi,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Rapat Paripurna Internal dengan agenda Penetapan Perubahan Materi dan Jadwal Kegiatan DPRD Bulan Oktober 2026 tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (7/10).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Kalsel.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo mengatakan, perubahan jadwal diperlukan untuk memberikan fleksibilitas kepada DPRD menjalankan berbagai agenda yang telah ditetapkan.

Dalam rapat, DPRD Kalsel menyepakati perubahan materi dan jadwal kegiatan sebagai bagian dari penyesuaian agenda kelembagaan.

Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tetap berjalan efektif, sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan pembahasan berbagai program strategis daerah.

“Perubahan ini dilakukan dalam rangka memberikan fleksibilitas sekaligus menyesuaikan dengan berbagai kegiatan prioritas DPRD yang harus dilaksanakan,” katanya.

Menurut Kartoyo, dinamika agenda kedewanan membutuhkan penyesuaian agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan dengan persiapan dan pembahasan yang memadai.

Penyesuaian jadwal, bukan berarti mengurangi substansi maupun kualitas kerja DPRD. Sebaliknya, perubahan tersebut diharapkan dapat membuat pelaksanaan agenda kelembagaan lebih terarah dan menyesuaikan dengan kebutuhan daerah.

“DPRD memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan secara berkesinambungan, mulai dari pembahasan kebijakan daerah, fungsi anggaran, legislasi hingga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Kartoyo menambahkan, penyusunan jadwal kerja harus mampu mengakomodasi agenda yang berkembang, terutama kegiatan yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut dan melibatkan berbagai pihak.

Dengan adanya perubahan materi dan jadwal kegiatan, setiap alat kelengkapan DPRD diharapkan dapat menyesuaikan agenda kerja sesuai dengan prioritas yang telah disepakati.

Penyesuaian tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya DPRD Kalsel menjaga ritme kerja kelembagaan agar tetap berjalan efektif di tengah padatnya agenda pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Yang menjadi perhatian adalah bagaimana seluruh program kerja DPRD dapat terlaksana secara optimal, tanpa mengurangi kualitas pembahasan maupun pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Salah satu langkah yang disiapkan yakni mengusulkan tambahan kuota BBM bersubsidi, mengingat momentum 5 Rajab diperkirakan meningkatkan mobilitas masyarakat, khususnya menuju kawasan Sekumpul, Kabupaten Banjar.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya mengatakan, peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat pada momentum tersebut perlu diantisipasi sejak awal, termasuk dari sisi ketersediaan BBM.

Menurutnya, kebutuhan BBM berpotensi meningkat seiring bertambahnya jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan untuk menghadiri momentum 5 Rajab Guru Sekumpul.

“Karena itu, Satgas BBM Kalsel akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengusulkan tambahan kuota BBM bersubsidi,” ungkap Eddy.

Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan BBM sekaligus memastikan distribusinya tetap berjalan dengan baik di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Eddy menjelaskan, antisipasi tidak hanya dilakukan untuk menghadapi momentum 5 Rajab. Pemerintah juga harus mempersiapkan kebutuhan BBM untuk periode setelahnya, karena masyarakat akan memasuki masa Natal dan Tahun Baru atau Nataru.

“Momentum Nataru juga berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat, baik untuk perjalanan antardaerah maupun aktivitas masyarakat lainnya,” lanjutnya.

Ia menambahkan, pengajuan tambahan kuota BBM bersubsidi menjadi salah satu bentuk langkah preventif pemerintah untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi.

Pemerintah tidak ingin peningkatan mobilitas masyarakat pada momentum tertentu berdampak terhadap ketersediaan BBM di lapangan.

“Karena itu, perencanaan kebutuhan dan distribusi harus dilakukan lebih awal dengan mempertimbangkan potensi peningkatan konsumsi,” sahutnya.

Selain memastikan ketersediaan, Satgas BBM Kalsel juga akan tetap memperhatikan aspek pengawasan distribusi. Tambahan kuota yang nantinya diberikan diharapkan dapat disalurkan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

Eddy menegaskan, pengawasan tetap menjadi bagian penting agar BBM bersubsidi benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak. Koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina Patra Niaga, aparat penegak hukum, dan unsur satgas akan terus diperkuat.

“Dengan demikian, momentum 5 Rajab Guru Sekumpul dan periode Natal serta Tahun Baru dapat berlangsung dengan lancar, sementara distribusi BBM bersubsidi tetap terjaga, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutup Eddy. (MRF/RIW/EPS)