Kegiatan ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Geopark Meratus, BP Geopark Meratus, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, masyarakat setempat, serta Putra Putri Pariwisata Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady mengatakan, Aksi Sapta Pesona bukan sekadar kegiatan bersih-bersih, tetapi juga menjadi sarana mengajak generasi muda terlibat menjaga dan mengelola destinasi wisata.

Menurut Iwan, generasi muda memiliki peran penting dalam keberlanjutan pembangunan kepariwisataan. Karena itu, keterlibatan mereka perlu dibangun melalui kegiatan nyata di lapangan.

“Semangat ini diarahkan untuk menjaga situs-situs Geopark Meratus yang telah mendapat pengakuan internasional sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark,” katanya.

Iwan menjelaskan, ada dua hal penting dalam pengembangan Geopark Meratus. Pertama, menjaga dan melestarikan warisan bumi. Kedua, memastikan keberadaan situs geopark memberi manfaat bagi masyarakat lokal, terutama dalam meningkatkan perekonomian.

Karena itu, pengembangan pariwisata tidak boleh hanya mengejar jumlah kunjungan, tetapi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

“Kawasan wisata yang bersih, nyaman, dan terjaga diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan. Peningkatan kunjungan ini dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Lebih lanjut Iwan menambahkan, kegiatan serupa tidak berhenti di satu lokasi, tetapi berlanjut di berbagai kawasan pariwisata dan situs Geopark Meratus di Kalimantan Selatan.

Namun, manfaat ekonomi tersebut harus tetap diiringi tanggung jawab menjaga alam.

Masyarakat dapat memperoleh manfaat dari aktivitas pariwisata, tetapi kelestarian lingkungan dan warisan bumi tetap menjadi prioritas.

Keterlibatan Putra Putri Pariwisata Kalimantan Selatan juga diharapkan menanamkan kepedulian terhadap destinasi wisata sejak dini.

“Dengan keterlibatan generasi muda, semangat ini menjadi modal penting untuk melanjutkan pemajuan kepariwisataan Kalimantan Selatan. Sehingga, kegiatan serupa tidak berhenti di satu lokasi, tetapi berlanjut di berbagai kawasan pariwisata dan situs Geopark Meratus di Kalimantan Selatan,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)

Gagasan pelayanan yang lebih aktif dan adaptif ini menjadi perhatian Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, saat melakukan kunjungan kerja dan monitoring ke Samsat Pembantu Handil Bakti UPPD Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, baru-baru tadi.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan, optimalisasi pelayanan Samsat perlu dibarengi dengan inovasi, khususnya melalui pola pelayanan jemput bola.

Menurutnya, kondisi geografis sejumlah wilayah di Barito Kuala membuat sebagian masyarakat harus menempuh jarak dan waktu yang cukup panjang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan.

Karena itu, Samsat Pembantu Handil Bakti diharapkan tidak hanya menjadi tempat pelayanan administratif, tetapi juga mampu menjadi pusat pelayanan yang aktif menjangkau masyarakat.

“Kalau masyarakat sulit datang ke Samsat, maka Samsat yang harus mendatangi masyarakat,” ucapnya.

Yani Helmi menilai, konsep jemput bola dapat dikembangkan dengan memanfaatkan kendaraan operasional khusus. Bahkan, melihat karakteristik wilayah Barito Kuala yang memiliki banyak kawasan perairan, pelayanan dapat dipertimbangkan menggunakan moda transportasi air seperti kelotok.

Inovasi tersebut dinilai bukan sekadar mempermudah masyarakat membayar pajak, tetapi juga menjadi strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

“Selain pelayanan, Komisi II menyoroti kondisi sarana dan prasarana di Samsat Pembantu Handil Bakti. Fasilitas ruang tunggu dinilai masih perlu ditingkatkan, agar masyarakat yang datang membayar pajak mendapatkan pelayanan yang nyaman dan representatif,” ungkapnya.

Lebih lanjut Yani Helmi, menambahkan, masyarakat yang telah meluangkan waktu untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sudah selayaknya mendapatkan fasilitas pelayanan yang layak.

Terlebih, masyarakat harus terlindungi dari kondisi panas maupun cuaca yang kurang bersahabat ketika menunggu proses pelayanan.

“Komisi II mendorong Pemerintah Provinsi Kalsel bersama pemerintah daerah setempat untuk memberikan perhatian terhadap pengembangan gedung dan pemenuhan sarana operasional Samsat Pembantu Handil Bakti,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Infrastruktur strategis tersebut diproyeksikan mulai beroperasi pada 2027 dan akan melayani sekitar 4.000 sambungan rumah (SR) di tiga kecamatan, yakni Tamban, Mekarsari, dan Tabunganen.

Komisi III melakukan monitoring lapangan pada Jumat (17/7) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Achmad Maulana.

Rombongan diterima Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, Ryan Tirta Nugraha, bersama Kepala Balai Pengelolaan Air Minum (BPAM) Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas, beserta jajaran.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Achmad Maulana menjelaskan, pembangunan IPA Mekarsari merupakan bagian dari penyelesaian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Banjarbakula yang terwujud melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Menurutnya, keberadaan fasilitas ini menjadi solusi jangka panjang memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, sekaligus memperkuat layanan dasar di kawasan Banjarbakula yang terus berkembang.

“Pembangunan ini merupakan hasil kerja sama penyelesaian SPAM Banjarbakula dengan Kabupaten Barito Kuala. Persoalan air bersih menjadi kebutuhan utama masyarakat, sehingga proyek ini memiliki nilai strategis bagi peningkatan kualitas hidup warga,” ujarnya.

Maulana menerangkan, pembangunan dimulai pada 2024, dilanjutkan penyelesaian konstruksi utama pada 2025, sementara pada 2026 dilakukan penyempurnaan fasilitas pendukung berupa pekerjaan paving di kawasan instalasi.

Pembangunan tahap awal dibiayai melalui APBN, sedangkan penyelesaian fasilitas pendukung memperoleh dukungan APBD Provinsi Kalimantan Selatan.

Meski optimis terhadap target operasional pada 2027, Komisi III mengingatkan agar kesiapan instalasi harus diiringi dengan kesiapan jaringan distribusi menuju rumah-rumah warga.

“Dalam kunjungan tersebut, rombongan tidak hanya meninjau progres pembangunan fisik, tetapi juga memastikan kesiapan operasional instalasi agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat,” kata Maulana.

Achmad Maulana menegaskan koordinasi antara BPAM Banjarbakula dan PDAM Kabupaten Barito Kuala harus terus diperkuat agar distribusi air dapat berjalan optimal sejak hari pertama operasional.

Di akhir kegiatan, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi progres pembangunan IPA Mekarsari yang dinilai berjalan sesuai tahapan.

Mereka berharap seluruh proses penyelesaian dapat rampung tepat waktu sehingga pada 2027 masyarakat Kecamatan Tamban, Mekarsari, dan Tabunganen dapat menikmati layanan air bersih yang lebih andal, sekaligus memperkuat sistem penyediaan air minum regional Banjarbakula.

“Jangan sampai instalasinya sudah siap, tetapi jaringan perpipaannya belum tersedia. Yang terpenting bukan hanya membangun instalasi, tetapi memastikan air benar-benar mengalir ke rumah masyarakat,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Ilham Nor, saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2019, tentang Kepemudaan di kawasan Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala, akhir pekan tadi.

Ilham menjelaskan, setiap pemuda harus memiliki visi yang jelas serta perencanaan yang matang, menghadapi berbagai tantangan zaman yang terus berkembang.

“Pemuda wajib menyusun rencana strategis untuk menyiapkan masa depannya sendiri. Jangan sampai hanya mengikuti arus tanpa tujuan yang jelas,” katanya.

Disampaikan Ilham, keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda yang memiliki kreativitas, inovasi, dan semangat perubahan.

Ia pun mengajak para peserta meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan, organisasi, kewirausahaan, maupun berbagai kegiatan sosial yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

“Kalian tidak boleh hanya menjadi penonton. Pemuda harus menjadi bagian positif dan aktif dalam roda pembangunan Banua yang kita cintai ini,” tegasnya.

Sosialisasi Perda Kepemudaan ini mendapat sambutan antusias dari peserta yang berasal dari berbagai kalangan. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kalimantan Selatan, Siti Nortita Ayu Febria Roosani, serta sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banjarmasin di bawah pimpinan Noorhani.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kalimantan Selatan berharap Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepemudaan, semakin dipahami masyarakat, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang aktif, kritis, berdaya saing, dan siap menjadi penggerak pembangunan daerah di masa depan. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menggelar Sekolah Lapang Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), yang berfokus pada pelatihan penggunaan drone pertanian di lahan BP Jaya Bersama, Desa Danda Jaya, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, Kamis (4/6).

Sekolah lapang diikuti brigade pangan, penyuluh pertanian, serta petugas Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Rantau Badauh. Sekolah ini menjadi wadah bagi para pelaku pertanian meningkatkan kapasitas dan keterampilan memanfaatkan teknologi modern, untuk mendukung produktivitas usaha tani.

Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Hotni Elfrida Silalahi mengatakan, pemanfaatan alat dan mesin pertanian menjadi salah satu solusi penting, untuk menjawab berbagai tantangan sektor pertanian saat ini.

“Penggunaan teknologi modern mampu meningkatkan efisiensi kerja, menekan biaya produksi, mengurangi kehilangan hasil panen, serta mendukung peningkatan produktivitas pertanian secara keseluruhan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, perkembangan teknologi pertanian harus diikuti sumber daya manusia di sektor pertanian, agar mampu bersaing dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman.

Karena itu, sekolah lapang menjadi sarana efektif memberikan pemahaman sekaligus keterampilan praktis kepada petani dan penyuluh.

“Melalui sekolah lapang ini, diharapkan sumber daya manusia pertanian di Kalimantan Selatan semakin siap memanfaatkan teknologi modern untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPSPTPH Provinsi Kalimantan Selatan, Wahdah mengatakan, pelatihan penggunaan drone Aerotron dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan permintaan petani, yang ingin meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan usaha tani.

Menurutnya, drone pertanian memiliki berbagai fungsi strategis yang dapat membantu petani menjalankan usaha taninya secara lebih efektif dan efisien.

“Teknologi ini dapat digunakan untuk pemetaan lahan, pemantauan kondisi tanaman, aplikasi pupuk cair secara presisi, identifikasi serangan hama dan penyakit, hingga penebaran benih tanaman,” ucapnya.

Wahdah menjelaskan, kegiatan di Kabupaten Barito Kuala ini menjadi sekolah lapang pertama di Kalimantan Selatan yang secara khusus menghadirkan materi penggunaan drone pertanian.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta, pihaknya juga menghadirkan narasumber langsung dari perusahaan penyedia drone.

“Peserta tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga praktik langsung mengenai cara pengoperasian, pemeliharaan, hingga perawatan alat agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Selain materi penggunaan drone, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai manajemen usaha alsintan.

Materi tersebut meliputi pengelolaan operasional alat, penjadwalan penggunaan, pencatatan biaya operasional, hingga perawatan alat secara berkala.

“Pengelolaan alsintan yang baik, dapat berkembang menjadi unit usaha jasa alsintan yang memberikan nilai ekonomi tambahan bagi kelompok tani maupun brigade pangan,” tutup Wahdah. (MRF/RIW/EPS)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, diwakili Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Disdikbud Kalsel, Arry Risfansyah, mengatakan, kegiatan ini tidak hanya menghadirkan materi sejarah dari narasumber berkompeten, tetapi juga memberikan pengalaman belajar di lapangan.

Para peserta diajak mengunjungi sejumlah cagar budaya dan lokasi bersejarah yang memiliki nilai penting bagi perkembangan masyarakat Kalimantan Selatan. Dimana,
Jelajah Cagar Budaya merupakan program tahunan yang bertujuan meningkatkan pemahaman sejarah, sekaligus menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap pelestarian warisan budaya.

“Pembelajaran sejarah akan lebih efektif apabila peserta didik dapat melihat langsung peninggalan yang menjadi saksi perjalanan masa lalu,” ucapnya.

Arry menjelaskan, pada kegiatan tersebut, peserta mengunjungi kompleks makam Datu Abdussamad, salah satu tokoh penyebar Islam di Kalimantan Selatan, keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Selain itu, mereka juga mengunjungi Tiang Bendera 5 Desember, monumen bersejarah yang menjadi simbol perjuangan rakyat Barito Kuala pada 5 Desember 1945.

“Para pelajar tidak hanya memahami sejarah melalui buku pelajaran, tetapi juga memperoleh pengalaman nyata yang dapat memperkuat pemahaman mereka terhadap identitas daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Marabahan, Hormuzi, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, Jelajah Cagar Budaya menjadi sarana pembelajaran yang efektif karena menghubungkan teori sejarah dengan kondisi nyata di lapangan.

Ia menilai kegiatan tersebut mampu membangun karakter kebangsaan sekaligus memperkuat jiwa nasionalisme para pelajar. Melalui kunjungan langsung ke situs bersejarah, siswa siswi dapat memahami perjuangan para pendahulu yang berkontribusi membangun daerah dan bangsa.

“Selain memperkuat pemahaman sejarah, kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi pembangunan kebudayaan yang terus didorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)

Kegiatan ini menjadi pelaksanaan keempat dari rangkaian Museum Keliling tahun 2025, dengan diikuti sebanyak 110 siswa.

Mengusung tema “Ragam Koleksi Museum”, kegiatan dibuka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, yang diwakili Kasubbag Tata Usaha Museum Lambung Mangkurat, Agus Antasari.

Dalam sambutannya, Agus menyampaikan, Museum Lambung Mangkurat sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Disdikbud Kalsel, memiliki peran penting dalam pelestarian benda budaya dan sejarah Banua.

“Museum memiliki tugas tidak hanya mengumpulkan koleksi budaya, tetapi juga merawat dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah melalui kegiatan Museum Keliling seperti hari ini,” ujarnya.

Agus menjelaskan, Museum Lambung Mangkurat berkomitmen menghadirkan museum yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya pelajar. Program Museum Keliling, lanjut Agus, menjadi sarana edukatif agar generasi muda memahami makna penting benda budaya serta nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya.

“Museum adalah harta karun tak ternilai. Didalamnya tersimpan benda-benda bersejarah yang menjadi saksi perjalanan bangsa kita. Dengan mengenal museum, kita belajar menghargai akar budaya dan menumbuhkan rasa cinta terhadap Indonesia,” tuturnya.

Selain mengenalkan koleksi museum, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi interaktif dan permainan tradisional seperti bagasing dan balogo. Melalui aktivitas tersebut, siswa diajak untuk mengenal dan melestarikan permainan rakyat khas Kalimantan Selatan yang mulai jarang dimainkan di era digital.

“SMA Negeri 1 Alalak menjadi satu-satunya sekolah di Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Museum Keliling tahun ini,” ungkapnya.

Program tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman pelajar mengenai sejarah dan budaya daerah sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan lokal.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut di sekolah-sekolah lain. Karena museum bukan hanya tempat benda kuno disimpan, tetapi sumber ilmu yang hidup dan menginspirasi,” harapnya.

Sebagai penutup, pihak Museum Lambung Mangkurat mengajak para siswa untuk berkunjung langsung ke Museum Lambung Mangkurat di Banjarbaru.

“Selain melihat langsung berbagai koleksi peninggalan sejarah dan budaya Kalimantan Selatan, pengunjung juga dapat mengikuti kegiatan edukatif lainnya seperti workshop, tur tematik, dan pameran temporer,” imbuhnya.

Kepala Sekolah SMAN 1 Alalak, Rasyidi, menyampaikan apresiasinya, atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai program Museum Keliling sangat bermanfaat bagi pelajar karena memberikan pengalaman belajar yang berbeda dari biasanya.

Selain itu, menurutnya, kegiatan seperti ini juga membantu sekolah dalam mendukung proyek penguatan profil pelajar Pancasila, khususnya pada aspek gotong royong, kebhinekaan global, dan pelestarian budaya daerah.

“Kami sangat berterima kasih kepada Museum Lambung Mangkurat yang telah membawa kegiatan ini ke sekolah kami. Siswa dapat belajar langsung tentang benda budaya dan sejarah daerahnya, bukan hanya dari buku, tetapi dari pengalaman nyata. Ini penting untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal,” ujarnya.(MuslamKalsel-SYA/RIW/APR)

Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Iwan Fitriady, melalui rilis yang disampaikan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata, Dispar Kalsel, Musrefinah Ledya menjelaskan, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan masyarakat sekitar, menjadi garda terdepan dalam Pengembangan Geopark Meratus. Karena itu pihaknya untuk terus konsisten, memberikan program melakukan peningkatan kapasitas pengelola destinasi wisata, khususnya terkait pengembangan Geopark Meratus.

“Bimtek ini sangat penting untuk mendorong potensi wisata daerah,” ucapnya

Disampaikan Lediya, terdapat 195 desa di Kabupaten Barito Kuala , dan Desa Anjir Serapat Muara menjadi salah satu desa wisata yang potensial dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Pemerintah daerah meyakini, dengan pengelolaan yang baik, kegiatan wisata di desa ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

“Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan masyarakat dalam mengembangkan destinasi wisata yang berkelanjutan di wilayah Barito Kuala,” jelasnya

Sementara itu, narasumber dari Geopark Meratus Kalimantan Selatan, Ramadhan Jayusman menambahkan, keberhasilan pengembangan pariwisata tidak hanya ditentukan keindahan alam atau popularitas destinasi, tetapi juga kemampuan masyarakat mengelola dan menghadirkan pengalaman berkesan bagi wisatawan.

“Saat ini pariwisata telah menjadi salah satu sektor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah,” ungkapnya

Ramadhan menilai, melalui pengelolaan yang baik, destinasi wisata tidak hanya menjadi tempat kunjungan, tetapi juga menghadirkan nilai budaya, sejarah, dan kearifan lokal yang mampu menciptakan ikatan emosional antara wisatawan dan masyarakat setempat.

“Cerita yang disampaikan dengan baik mampu menghidupkan kembali nilai-nilai lokal, meningkatkan daya tarik wisata, dan memperkuat identitas daerah,” tambahnya.

Bimbingan Teknis Pengelolaan Destinasi Pariwisata Geopark Meratus 2025, di Kabupaten Barito Kuala, menghadirkan narasumber dari Geopark Meratus, Ramadhan Jayusman, Sahabat Bekantan Indonesia, Amelia Rizki, Kepala Desa Anjir Serapat Muara Kecamatan Anjir Muara, para analis, pelaksana bidang pariwisata Disporbudpar Batola, serta peserta bimtek dari berbagai unsur masyarakat. (DISPAR.KALSEL-NHF/RIW/APR)

Dalam sosialisasi tersebut, Rais Ruhayat, yang juga merupakan politikus muda dari Partai Amanat Nasional (PAN), menegaskan pentingnya langkah bersama untuk mengatasi masalah narkotika yang masih menjadi ancaman serius di Kalsel.

“Kami ingin masyarakat semakin sadar akan bahaya narkoba, karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengguna, tetapi juga oleh keluarga dan lingkungan sekitar,” jelasnya.

Rais juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan wilayah yang bebas dari peredaran narkoba.

Menurutnya, kolaborasi yang kuat sangat dibutuhkan untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika.

“Fokus utama kami adalah pencegahan dan langkah antisipasi dini. Salah satunya adalah melalui penyuluhan atau sosialisasi seperti yang sedang kami lakukan ini,” tambahnya.

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen DPRD Kalsel dalam mendukung upaya penanggulangan narkotika, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat. (NRH/RIW/EYN)

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Kalsel yang diwakili
oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Faried Fakhmansyah, dalam sambutannya Faried mengatakan, amanah ini merupakan bentuk kepercayaan dari kepala desa beserta perangkat desa se-Kalimantan Selatan dan juga pemerintah desa

“Saya berpesan agar saudara cepat beradaptasi dalam kepengurusan yang baru serta menjalankan fungsi dan tugas dengan sebaik-baiknya, seperti kita ketahui bersama APDESI memiliki peran vital yaitu mendampingi pemerintah desa dalam melaksanakan program-program pembangunan agar berjalan sesuai rencana sehingga terwujud kemakmuran desa,” ucap faried.

Faried menambahkan APDESI bertanggung jawab dalam menjembatani komunikasi dan koordinasi yang baik antara kepala desa serta pengawal penyelenggaraan pemerintah desa yang akuntabel, transparansi dan tepat sasaran

“Untuk itu APDESI diharapkan dapat memberikan edukasi kepada seluruh aparatur desa agar pemanfaatan dana desa berjalan secara optimal dan tepat sasaran, ruang untuk korupsi harus diminimalisir dengan cara memperkuat mekanisme pengawasan,” ungkapnya.

Faried menghimbau agar APDESI Kalsel dapat melibatkan masyarakat desa untuk ikut mengawasi penggunaan dana dan kemajuan pembangunan desa

“Saya berharap, APDESI dapat memahami Prioritas pembangunan desa dan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mendukung kesuksesannya, dikesempatan ini saya mengajak APDESI Kalsel untuk kuatkan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan juga seluruh perangkat desa terkait untuk mewujudkan kesejahteraan di bidang ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Umum APDESI Pusat, Surtawijaya dalam sambutannya juga mengatakan, APDESI merupakan wadah bagi pimpinan desa maupun perangkat desa untuk memperjuangkan hak desa agar pembangun desa dapat lebih maju dan lebih berkembang

“Dengan adanya APDESI disetiap Provinsi, hal ini dapat mendampingi pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan sehingga membuat desa dapat lebih berkembang dan berdampak baik bagi masyarakat,” ujarnya.

Untuk diketahui, Kepengurusan tersebut dilantik oleh Ketua Umum APDESI Pusat, Surtawijaya dan kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Pj. Bupati Batola, Mujiyat, Perwakilan Forkompimda dan ratusan Kepala Desa di 7 Kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan serta tamu undangan lainnya. (BDR/RDM/APR)