Fasilitas yang tersedia diharapkan dapat menjadi wadah membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memasarkan produk lokal mereka.

Rampungnya penataan tersebut menjadi salah satu upaya mendukung pengembangan UMKM di Kota Banjarmasin, khususnya memperkenalkan produk kerajinan dan berbagai hasil usaha lokal kepada masyarakat yang lebih luas.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Banjarmasin, Ahmad Zazuli, mengatakan fasilitas di ruang Dekranasda kini telah tercukupi sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas promosi produk UMKM.

“Ruang dekranasda itu sudah tercukupi fasilitasnya. Semoga dengan fasilitas yang tersedia di sana dapat membantu UMKM Banjarmasin memasarkan produk lokalnya,” ucapnya.

Keberadaan ruang Dekranasda, diharapkan tidak hanya menjadi tempat menampilkan produk lokal, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM memperluas jangkauan pemasaran.

Dengan dukungan fasilitas memadai, produk-produk unggulan daerah diharapkan semakin dikenal masyarakat, bahkan berpeluang menembus pasar nasional hingga internasional.

“Mudah-mudahan dengan langkah ini produk yang dihasilkan UMKM di Banjarmasin dapat dikenal nasional bahkan hingga dunia,” terangnya.

Zazuli menambahkan, upaya penataan dan pemenuhan fasilitas tersebut tidak terlepas dari arahan Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, serta Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin, Nelly Listriani.

“Keberadaan ruang Dekranasda yang telah dilengkapi fasilitas ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai salah satu sarana promosi produk unggulan daerah,” jelasnya.

“Dengan demikian, pelaku UMKM Banjarmasin memiliki kesempatan lebih besar memperkenalkan hasil usahanya sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal,” pungkasnya. (PEMKOBJMUMUM-SRI/RIW/EPS)

Paparan kabut asap dan terbatasnya akses air bersih menjadi faktor lingkungan yang perlu diwaspadai, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan lainnya.

Direktur RSUD H. Moch. Ansari Saleh Provinsi Kalsel, dr. Tabiun Huda, mengungkapkan peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan pneumonia mulai terlihat sejak September 2026.

Berdasarkan tren pelayanan rawat jalan dan rawat inap, peningkatan kasus diperkirakan mencapai 40 hingga 50 persen.

“Mulai September kemarin kasus terus meningkat. Kalau melihat tren penyakit yang datang, baik rawat jalan maupun rawat inap, peningkatannya mencapai sekitar 40 hingga 50 persen,” ujar Tabiun.

Berdasarkan data RSUD H. Moch. Ansari Saleh, selama periode Januari hingga 13 Oktober 2026 tercatat 401 kasus ISPA dan 427 kasus pneumonia.

Dari total kasus pneumonia tersebut, sebanyak 192 pasien harus menjalani rawat inap, terdiri atas 123 anak-anak dan 69 orang dewasa.

Kelompok anak menjadi salah satu yang paling rentan terhadap gangguan pernapasan akibat paparan asap karhutla.

Pada September 2026, tercatat 77 kasus ISPA, dengan 70 pasien di antaranya merupakan anak-anak berusia di bawah 18 tahun.

Selain penyakit pernapasan, dampak kekeringan juga perlu diwaspadai melalui peningkatan kasus diare. Keterbatasan air bersih berpotensi mengganggu pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi, sehingga risiko penyakit yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan perlu mendapat perhatian serius.

Berdasarkan pembaruan data yang disampaikan pada 18 Oktober 2026, jumlah kasus diare di RSUD Ansari Saleh mencapai 478 kasus. Angka tersebut terdiri atas 130 pasien rawat jalan dan 348 pasien rawat inap.

Jumlah itu meningkat dibandingkan data periode Januari hingga 13 Oktober 2026 yang mencatat 467 kasus diare, dengan 341 pasien menjalani rawat inap.

Tabiun menjelaskan, peningkatan penyakit pernapasan dan diare perlu diantisipasi secara bersamaan karena keduanya berkaitan dengan kondisi lingkungan yang memengaruhi kesehatan masyarakat.

“Paparan asap dapat memperburuk gangguan pernapasan, sedangkan keterbatasan air bersih berpotensi menghambat pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak,” ungkapnya.

Menghadapi kondisi tersebut, manajemen RSUD Ansari Saleh memastikan kesiapan pelayanan bagi masyarakat yang terdampak karhutla dan kekeringan.

Sebagai rumah sakit pemerintah provinsi yang memberikan pelayanan rujukan, pihaknya telah menyiapkan fasilitas, dokter, tenaga medis, serta tenaga kesehatan lainnya untuk menangani pasien dengan ISPA, pneumonia, dan penyakit terkait lainnya.

“Kami sebagai fasilitas kesehatan milik provinsi siap menangani dampak karhutla. Tenaga medis dan fasilitas pendukung sudah kami persiapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Di samping kesiapan pelayanan medis, Tabiun mengimbau masyarakat agar melakukan langkah pencegahan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan selama kondisi kabut asap dan kekeringan.

Masyarakat disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kabut asap menebal, menggunakan masker yang sesuai saat harus beraktivitas di luar rumah, serta menjaga kualitas udara di dalam ruangan.

“Anak-anak, lanjut usia, dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan perlu mendapat perhatian lebih karena berisiko mengalami dampak yang lebih berat,” tambahnya.

Sementara itu, untuk mencegah diare, masyarakat diminta memastikan air minum telah dimasak hingga mendidih, menyimpan makanan dan air dalam wadah tertutup, serta membiasakan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.

Ketersediaan air bersih dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menjadi langkah penting untuk menekan risiko penyakit di tengah musim kemarau.

Masyarakat juga diimbau segera mencari pertolongan medis apabila mengalami sesak napas, napas cepat, demam tinggi, diare terus-menerus, muntah berulang, atau tanda dehidrasi seperti lemas berat dan mata cekung, terutama pada bayi dan anak-anak.

Peningkatan kasus tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla dan kekeringan tidak hanya berfokus pada pengendalian api dan pemulihan lingkungan, tetapi juga harus diiringi perlindungan kesehatan masyarakat.

Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, upaya pencegahan, serta pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi bagian penting untuk menekan risiko penyakit di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/EPS)

Ajakan tersebut disampaikan Supian HK, saat menerima aspirasi massa dari Rakyat Kalsel Melawan dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan di depan Gedung DPRD Kalsel, Kamis (22/10) sore.

Supian HK menegaskan, persoalan antrean panjang di sejumlah SPBU harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat tidak terus dirugikan.

Pihaknya mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurutnya, berbagai masukan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dan pengawasan bersama agar menghasilkan solusi nyata.

Saat ini DPRD Kalsel melalui Panitia Khusus (Pansus) BBM telah turun langsung untuk mendalami persoalan distribusi, sekaligus menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Satuan Tugas (Satgas) BBM agar ditindaklanjuti.

“Kita lihat nanti sejauh mana kerja Satgas. Kalau tidak ada kemajuan, tentu akan kita evaluasi apa penyebabnya dan bagaimana tindak lanjutnya,” ucapnya.

Disampaikan Supian HK, evaluasi diperlukan untuk memastikan langkah penanganan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak terhadap perbaikan distribusi BBM di lapangan.

Apalagi, antrean kendaraan yang mengular pada pagi hari, termasuk di kawasan Pal 5 hingga sekitar pukul 08.00 Wita, telah mengganggu aktivitas masyarakat dan para sopir angkutan.

“Persoalan ini tidak cukup hanya ditangani melalui penambahan pasokan, tetapi juga membutuhkan pengawasan distribusi dan koordinasi yang efektif antara seluruh pihak terkait,” ucap Supian HK.

Supian HK menyebut, pemerintah, Pertamina, aparat kepolisian, Satgas BBM, serta unsur terkait lainnya perlu terus bersinergi untuk memastikan distribusi berjalan lebih tertib dan tepat sasaran.

Karena itu, Supian HK mengajak mahasiswa dan insan pers ikut mengawal perkembangan penanganan persoalan tersebut, termasuk memberikan masukan berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan.

DPRD Kalsel, akan terus memantau tindak lanjut rekomendasi Pansus BBM dan mengevaluasi langkah yang telah dilakukan apabila belum menunjukkan kemajuan berarti.

“Melalui pengawasan bersama dan evaluasi berkelanjutan, berharap persoalan antrean panjang dapat segera diatasi sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh BBM dan aktivitas ekonomi di Banua tidak terus terganggu,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

FGD dibuka Wali Kota, Muhammad Yamin, diwakili Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar. Turut hadir Sekretaris Disperdagin, Umar Rahmani, narasumber dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Selatan serta Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, dan peserta dari unsur perangkat daerah, akademisi, serta pelaku industri di sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Dalam arahannya, Ichrom Muftezar menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin berencana memfokuskan pengembangan kegiatan industri di kawasan Mantuil dan sekitarnya melalui pengembangan kawasan industri terpadu.

“Memang kita memiliki kawasan industri terpadu Mantuil. Kita berencana memfokuskan kegiatan industri di Mantuil dan sekitarnya. Sudah cukup banyak tahapan yang kita tempuh, meskipun tantangan untuk mewujudkan kawasan industri terpadu tersebut juga tidak sedikit,” ujarnya.

Ia menjelaskan, FGD ini menjadi wadah untuk menghimpun masukan dan rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah kota menentukan arah pengembangan perwilayahan industri di Banjarmasin.

Tezar berharap, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk KADIN dan Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, dapat memperkaya hasil diskusi sehingga rekomendasi yang dihasilkan lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Harapannya, melalui kegiatan ini akan ada rekomendasi-rekomendasi yang dapat disampaikan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin terkait perwilayahan industri. Kami juga berharap narasumber dapat memberikan saran dan masukan untuk memperkuat rekomendasi yang dihasilkan dari FGD ini,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Disperdagin Kota Banjarmasin, Umar Rahmani, menjelaskan bahwa FGD bertujuan menghimpun masukan, data, gagasan sekaligus menyamakan persepsi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, serta para pemangku kepentingan terkait.

Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi landasan menyusun strategi penguatan perwilayahan industri sekaligus mengoptimalkan pengembangan delapan sentra IKM di Kota Banjarmasin.

“Melalui FGD ini, kami ingin menghimpun berbagai masukan dan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun strategi penguatan perwilayahan industri serta optimalisasi delapan sentra IKM secara terpadu, sinkron, dan berkelanjutan,” jelas Umar.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap tercipta arah pengembangan industri yang lebih terencana dan terintegrasi, sehingga mampu memperkuat daya saing IKM, mendorong pertumbuhan sektor industri, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Kegiatan yang menjual berbagai kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau ini digelar di halaman Polresta Banjarmasin, Rabu (21/10).

GPM dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalsel berkolaborasi dengan Dinas Pertanian Kota Banjarmasin dan Polresta Banjarmasin.

Gerakan serupa juga dilaksanakan serentak di 13 kabupaten/kota se-Kalsel untuk memperluas akses masyarakat terhadap pangan dengan harga terjangkau.

Kepala DPKP Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman mengatakan, GPM merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat dan Gubernur, Muhidin, untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas.

“Melalui Gerakan Pangan Murah ini, kita ingin membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Apalagi ketika harga barang mengalami kenaikan, pemerintah harus hadir untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi,” ujarnya.

Syamsir menjelaskan, GPM di Banjarmasin berlangsung selama dua hari, yakni Rabu dan Kamis, 21-22 Oktober 2026.

Berbagai komoditas disediakan, mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, telur, bawang merah, bawang putih, hingga daging ayam.

“Kegiatan ini juga melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendukung pemasaran produk lokal,” lanjutnya.

Berbagai komoditas dijual dengan harga khusus melalui potongan harga. Salah satunya paket beras dan gula yang disediakan Pemerintah Kota Banjarmasin seharga Rp42.000.

Sementara itu, daging ayam yang semula dijual Rp45.000 mendapat potongan hingga Rp35.000, bahkan dapat dibeli seharga Rp30.000 sesuai penawaran yang diberikan kepada masyarakat.

“Diskon yang diberikan cukup besar. Ini menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tutup Syamsir. (MRF/RIW/EPS)

Usai membuka sosialisasi, didampingi Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin Edi Wibowo, dan Kepala UPPD Samsat Banjarmasin 1 Mirza Lutfillah, Sekdako Banjarmasin Ichroom Muftezar menyampaikan, sosialisasi bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Banjarmasin, saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi – tingginya kepada jajaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin yang telah melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan,” ungkap Tezar.

Pajak, lanjutnya, adalah sumber pendapatan daerah yang penting
untuk mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Oleh karena itu, kepatuhan membayar pajak merupakan wujud partisipasi dan tanggung jawab bersama,
membangun Kota Banjarmasin

“Terkait PKB dan BBNKB, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak kendaraan sesuai ketentuan, menjaga keakuratan data kendaraan, serta melaksanakan proses balik nama apabila terjadi peralihan kepemilikan,” tutur Tezar lebih lanjut.

Sekdako Banjarmasin ini juga mengharapkan dukungan penuh dari camat, lurah, dan ketua RT/RW, membantu pemutakhiran data
agar administrasi perpajakan semakin tertib.

Sementara itu, PBB-P2 merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang strategis bagi pembangunan
Kota Banjarmasin.

“Untuk itu, saya menghimbau kepada seluruh jajaran perangkat daerah dan aparatur kewilayahan untuk memastikan distribusi surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) berjalan tertib dan tepat waktu,” ucap Tezar.

Masyarakat juga diharapkan segera memeriksa kesesuaian data objek pajak dan identitas wajib pajak, serta membayar PBB-P2 tepat waktu.

“Khusus di tahun 2026 ini, saya juga mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan program stimulus PPB-P2 yang dilaksanakan Pemerintah Kota Banjarmasin bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pada periode 1 September sampai dengan 30 November 2026, sesuai ketentuan
berlaku,” ujar Tezar.

Optimalisasi penerimaan pajak memerlukan sinergi dan koordinasi yang kuat antara Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, beserta seluruh
instansi terkait.

Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa PKB dan BBNKB merupakan pajak provinsi, dengan Pemerintah Kota Banjarmasin yang memperoleh penerimaan melalui mekanisme opsen.

Sedangkan PBB-P2 merupakan pajak yang dikelola Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Diharapkan, sinergi ini dapat terus diperkuat, baik itu melalui pertukaran dan pemutakhiran data, peningkatan
kualitas pelayanan,serta penyampaian informasi perpajakan yang jelas dan mudah diakses masyarakat,” ujar Tezar.

Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak terus meningkat dan potensi pendapatan daerah juga dikelola optimal, transparan, dan akuntabel.

“Semoga kegiatan ini berjalan lancar, serta memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesadaran perpajakan dan mendukung pembangunan Kota Banjarmasin yang maju dan sejahtera,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Banjarmasin 1 Mirza Lutfillah mengatakan, pada sosialisasi ini, Samsat Banjarmasin 1 menyampaikan materi diskon pajak daerah yang berlaku Agustus hingga 30 November 2026, serta Gebyar Panutan Pajak untuk wajib pajak yang taat membayar kewajiban.

“Dengan adanya keringanan yang diberikan pemerintah, maka pendapatan pajak kendaraan bermotor semakin meningkat,” ucap Mirza. (SRI/RIW/EPS)

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rais Ruhayat, mendorong optimalisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta penguatan pendataan penduduk nonpermanen di Kalimantan Selatan.

Melalui penguatan kedua aspek tersebut, Kalimantan Selatan, mampu membangun administrasi kependudukan yang tidak hanya semakin digital, tetapi semakin akurat dan bermanfaat bagi perencanaan pembangunan daerah.

Langkah ini dinilai penting untuk membangun tata kelola administrasi kependudukan yang lebih modern, tertib, dan responsif terhadap dinamika perpindahan penduduk.

IKD merupakan identitas kependudukan dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui perangkat elektronik.

“Kehadirannya menjadi bagian dari upaya pemerintah mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi, sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik,” katanya.

Rais menyebut, optimalisasi IKD perlu diiringi dengan sosialisasi yang berkelanjutan. Masyarakat harus mendapatkan pemahaman mengenai manfaat, tata cara aktivasi, serta keamanan penggunaan identitas digital agar semakin banyak warga yang dapat memanfaatkannya secara tepat.

Di sisi lain, pendataan penduduk nonpermanen juga perlu mendapat perhatian serius. Mobilitas masyarakat untuk bekerja, menempuh pendidikan, maupun menjalankan aktivitas ekonomi di luar domisili dapat memengaruhi kebutuhan pelayanan di suatu wilayah.

Karena itu, pendataan yang akurat dibutuhkan agar pemerintah memiliki gambaran lebih jelas mengenai persebaran dan pergerakan penduduk.

“Data tersebut dapat menjadi salah satu dasar dalam menyusun kebijakan pelayanan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelas Rais.

Rais menambahkan, dengan penguatan administrasi kependudukan memerlukan sinergi antarlembaga, terutama perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan, pemerintah kabupaten dan kota, hingga pemerintah di tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan.

Melalui koordinasi yang baik, pembaruan data diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus meminimalkan ketidaksesuaian informasi kependudukan yang berpotensi menghambat pelayanan.

Ke depan, optimalisasi IKD dan pendataan penduduk nonpermanen perlu diarahkan pada sistem pelayanan yang semakin terintegrasi, mudah dijangkau, dan inklusif.

“Pendampingan bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital juga penting agar transformasi layanan tidak meninggalkan kelompok tertentu,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Kegiatan dibuka Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin diwakili Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Banjarmasin, Ichrom Muftezar. Turut hadir Kepala DPMPTSP Kota Banjarmasin, Ari Yani, narasumber, serta jajaran terkait lainnya.

Usai membuka kegiatan, Ichrom Muftezar menyampaikan apresiasi kepada DPMPTSP yang telah menginisiasi kegiatan tersebut, dan berharap kegiatan ini memberi pemahaman menyeluruh kepada pelaku usaha mengenai ketentuan dan mekanisme perizinan, sesuai tingkat risiko kegiatan usaha masing-masing.

“Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada DPMPTSP yang telah menginisiasi kegiatan ini. Kami berharap sosialisasi ini bisa memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada para pelaku usaha, sehingga mereka mengetahui tingkat risiko usahanya, apakah rendah, menengah rendah, menengah tinggi, atau tinggi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, peserta sosialisasi berasal dari berbagai sektor usaha, di antaranya bidang perumahan dan kesehatan.

Pemahaman mengenai perizinan berbasis risiko penting, agar pelaku usaha memenuhi persyaratan perizinan sesuai ketentuan, sekaligus memperoleh kepastian menjalankan dan mengembangkan usaha.

Menurutnya, sosialisasi juga menjadi sarana penyampaian informasi mengenai aturan baru maupun penyesuaian kebijakan perizinan yang perlu diketahui pelaku usaha.

“Kami berharap seluruh narasumber dapat menyampaikan materi dengan jelas agar sekitar 100 pelaku usaha yang hadir hari ini benar-benar memahami mekanisme perizinan yang harus dipenuhi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Tezar menegaskan bahwa Pemko Banjarmasin terus mendorong kemudahan pelayanan perizinan bagi masyarakat dan dunia usaha.

Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) terkait percepatan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Ia menyebutkan, Wali Kota Banjarmasin menginginkan adanya penyederhanaan alur pelayanan agar proses pengurusan perizinan dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.

“Pak Wali Kota menginginkan adanya shortcut atau pemangkasan alur pelayanan untuk pengurusan izin agar tidak terlalu lama. Tujuan utamanya adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, percepatan ini juga diharapkan dapat mendorong produktivitas usaha dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin,” jelasnya lagi.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Banjarmasin, Ari Yani, menjelaskan bahwa sosialisasi PBBR bertujuan memberikan informasi dan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai kebijakan, tata cara, serta mekanisme penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Ia memaparkan, kegiatan tersebut memiliki beberapa tujuan, yakni meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan PBBR, mendorong pemenuhan persyaratan dan kewajiban perizinan sesuai tingkat risiko kegiatan usaha, serta mendukung pelaksanaan perizinan yang kondusif dan peningkatan realisasi investasi di daerah.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan para pelaku usaha memahami ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan tingkat risiko usahanya,” ungkap Ari Yani.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan proses perizinan yang berkaitan dengan persyaratan teknis, termasuk PBG dan ketentuan pendukung lainnya.

Menurutnya, penyederhanaan proses pada perangkat daerah teknis akan membantu mempercepat pelayanan perizinan yang diproses melalui DPMPTSP.

“Kami berharap proses perizinan yang berkaitan dengan persyaratan teknis dapat dipercepat. Jika proses di perangkat daerah teknis berjalan lebih cepat, pelayanan perizinan di DPMPTSP juga akan semakin efektif. Hal ini diharapkan turut mendukung peningkatan PAD Kota Banjarmasin,” jelasnya.

Melalui sosialisasi ini, Pemko Banjarmasin berharap pelaku usaha semakin memahami prosedur perizinan, memenuhi kewajiban sesuai ketentuan, serta memperoleh kepastian dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan perizinan mudah, transparan, dan efisien guna mendukung iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin. (PEMKO BJM-SRI/RIW/EPS)

Kali ini Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, didampingi Dandim 1007/Banjarmasin, Dirut Bangun Banua, dan Kasiter Kasrem 101/Antasari, terjun langsung mendistribusikan air bersih kepada warga di Jl. Mantuil RT. 03, RT.16, dan RT. 17 Banjarmasin, Selasa (20/10).

Sejak pagi, masyarakat antusias antre dengan membawa jeriken, galon, ember, bahkan tandon untuk menampung air bersih yang didistribusikan.

Selain Kelurahan Mantuil, pendistribusian air bersih juga dilaksanakan di Kelurahan Basirih, Pelambuan, dan Basirih Selatan.

Kegiatan ini juga dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota se-Kalsel melalui Kodim-Kodim jajaran Korem 101/Antasari.

Bantuan ini sangat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti keperluan memasak, mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya ditengah kurangnya pasokan air bersih.

Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham, Yunus menegaskan komitmen TNI untuk selalu hadir membantu mengatasi kesulitan masyarakat, terutama memenuhi kebutuhan air bersih di tengah kondisi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.

“TNI harus hadir untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Karena itu, kami akan terus berupaya membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk melalui distribusi air bersih agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi,” tegasnya.

Danrem juga menyampaikan, bahwa berdasarkan informasi prakiraan cuaca BMKG, hujan diperkirakan mulai turun pada pekan pertama atau kedua November 2026.

Namun, hingga saat ini, kondisi kekeringan masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah, sementara kebakaran hutan dan lahan juga masih terjadi.

“Berdasarkan kondisi di lapangan, masih ada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, oleh karena itu ketersediaan air bersih harus menjadi perhatian bersama agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, hari ini kami mendistribusikan 21.000 liter air bersih” ungkap Danrem.

Sementara itu, Muhammad Ramli, warga Mantuil menyampaikan apresiasi kepada Korem 101/Antasari atas kepedulian terhadap masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih.

“Kami mewakili warga mengucapkan terima kasih kepada Korem 101/Antasari, atas bantuan air bersih yang diberikan kepada kami, bantuan ini sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena untuk di desa kami ini PDAM belum masuk, harapannya kedepan PDAM dapat segera masuk sehingga memudahkan mendapatkan air bersih,” harapnya.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, Korem 101/Antasari bersama jajaran akan terus mendistribusikan air bersih, terutama untuk memenuhi kebutuhan mandi, cuci, kakus (MCK) dan kebutuhan dasar rumah tangga lainnya. (PENREM-RIW/EPS)

Bersama sejumlah mitra, termasuk PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk melalui BSI Regional IX Kalimantan dan BSI Maslahat, sebanyak 1.350 galon air siap minum disalurkan kepada masyarakat di tiga wilayah Kalimantan Selatan.

Gerakan sosial ini berangkat dari gagasan Penasehat Nur Sulaiman Community (NSC), drg. Ellyana Trisya Hasnuryadi, yang kemudian mendapat dukungan sejumlah mitra.

PT Bandangan Tirta Agung menyediakan AMDK galon, BSI Regional IX Kalimantan melalui BSI Maslahat mendukung program sosial kemanusiaan tersebut, sementara UPZ Bakti Bersama Hasnur Group turut membantu berbagai kebutuhan teknis pelaksanaan di lapangan.

Distribusi dilakukan pada tiga titik yang masyarakatnya terdampak kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih. Di Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sebanyak 450 galon disalurkan kepada 450 kepala keluarga.

Jumlah yang sama diberikan kepada 450 KK di Desa Sungai Lumbah, Kabupaten Barito Kuala, serta 450 KK di Desa Simpang Empat, Kabupaten Banjar.

Berbeda dengan bantuan air bersih yang umumnya digunakan untuk kebutuhan mandi, cuci dan kakus (MCK), bantuan kali ini berupa air minum dalam kemasan yang dapat langsung dikonsumsi.

Kehadiran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi salah satu kebutuhan paling mendasar warga selama menghadapi kondisi kekeringan.

RCEO BSI Regional IX Kalimantan, Sefudin Suria Hidayat mengatakan, keterlibatan BSI melalui BSI Maslahat merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus hadir ketika masyarakat menghadapi kondisi yang membutuhkan perhatian bersama.

“Air merupakan kebutuhan mendasar. Ketika ada saudara – saudara kita yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat kekeringan, tentu dibutuhkan kepedulian dan gerakan bersama. Melalui BSI Maslahat, kami ingin ikut mengambil bagian agar bantuan yang diberikan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Sefudin.

Menurutnya, kolaborasi menjadi kekuatan utama dalam kegiatan tersebut. Ide yang berangkat dari kepedulian sosial kemudian dipertemukan dengan dukungan dunia usaha, lembaga sosial dan komunitas sehingga mampu menjangkau masyarakat di tiga kabupaten/kota sekaligus.

“Alhamdulillah, melalui sinergi ini sebanyak 1.350 keluarga dapat menerima air siap minum. Mungkin ini merupakan langkah kecil dibandingkan kebutuhan yang ada, tetapi kami berharap kehadiran bantuan ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat sekaligus menginspirasi lebih banyak pihak untuk ikut bergerak,” tambahnya.

Sefudin menegaskan BSI ingin terus menjaga perannya sebagai sahabat finansial, sosial dan spiritual, sehingga keberadaan perseroan tidak semata-mata dirasakan melalui layanan perbankan, tetapi juga melalui kontribusi sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Kami meyakini masalah sosial akan lebih ringan apabila dihadapi bersama. Karena itu BSI selalu terbuka untuk bergandengan tangan dengan pemerintah, komunitas, dunia usaha maupun lembaga sosial untuk menghadirkan program yang memberikan maslahat,” katanya.

Gagasan pembagian AMDK tersebut juga membawa pesan lebih luas. Selain membantu masyarakat yang sedang kesulitan air, gerakan NSC Peduli diharapkan mampu mendorong munculnya kegiatan serupa, baik secara swadaya maupun melalui kolaborasi berbagai. (ADV-RIW/EPS)