Mewakili manajemen perusahaan, Sub Regional Head Kalimantan, Sugiono, menyerahkan santunan dan bantuan TJSL yang mencakup bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan penyandang disabilitas, sarana ibadah, serta pengelolaan sampah terpadu.

Program ini merupakan bagian dari komitmen Pelindo menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Dalam sambutannya, Sugiono menyampaikan bahwa keberhasilan Pelindo tidak hanya diukur dari kinerja operasional, tetapi juga dari kontribusi nyata yang diberikan kepada masyarakat.

Melalui Program TJSL, Pelindo terus memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Kegiatan ini ditutup dengan doa bersama sebagai ikhtiar memohon keselamatan, kelancaran operasional pelabuhan, serta keberkahan bagi seluruh insan Pelindo dan masyarakat.

Ke depan, Pelindo Regional 3 Subregional Kalimantan berkomitmen terus menghadirkan program – program TJSL tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. (Pelindo-RIW/APR)

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kalsel, diantaranya bersama Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan, yang membahas rencana kerja perangkat daerah tahun 2027, Rabu (15/7).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas mengungkapkan, bahwa seluruh SKPD yang telah memaparkan rencana kerjanya menyampaikan persoalan serupa, yakni keterbatasan anggaran yang belum sebanding dengan kebutuhan program yang telah disusun. Meski demikian, Suripno menegaskan peluang penambahan anggaran masih terbuka.

Menurutnya, pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 belum memasuki tahap final sehingga setiap SKPD masih dapat mengusulkan tambahan anggaran, khususnya untuk mendukung program-program yang bersifat prioritas.

“Dari paparan yang mereka sampaikan, dari tiga SKPD yang telah kami lakukan dengar pendapat ini, semuanya mengeluh disebabkan anggaran yang diploting untuk mereka itu sangat jauh dari persiapan perencanaan pekerjaan mereka,” katanya.

Suripno menjelaskan, Komisi II DPRD Kalsel sebelumnya juga telah meminta pemerintah daerah merevisi proyeksi pendapatan daerah karena dinilai masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.

Pihaknya menegaskan komitmennya untuk mengawal penyusunan APBD 2027, agar sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah, termasuk dengan mendorong optimalisasi PAD sebagai sumber pembiayaan utama bagi pelaksanaan program – program prioritas pemerintah daerah.

“Kemarin belum final bahwa di 2027 ini anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diusulkan oleh Dinas Pendapatan Daerah itu kami anggap belum maksimal. Oleh karena itu, dalam rapat Badan Anggaran sebelumnya kita meminta Dinas Pendapatan untuk merevisi usulan pendapatan yang direncanakan di tahun 2027,” ucapnya.

Suripno menilai salah satu potensi peningkatan PAD berasal dari optimalisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Berdasarkan hasil evaluasi DPRD, sektor tersebut masih memiliki potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.

Peningkatan PAD akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas sehingga usulan program dari berbagai SKPD dapat diakomodasi secara lebih optimal dalam APBD 2027.

“Kalau pungutan itu bisa maksimal, maka kami yakin PAD 2027 itu paling tidak bisa sama dengan PAD di tahun 2024 atau mungkin lebih,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Ketua YKI Kota Banjarmasin, Siti Wasilah mengatakan kepengurusan yang baru berkomitmen menjalankan amanat YKI Pusat dan YKI Provinsi Kalimantan Selatan, memperkuat upaya pencegahan, edukasi, serta pendampingan bagi para penyintas dan penderita kanker di Kota Banjarmasin.

“Kami ingin memastikan upaya pencegahan dan advokasi kepada para penderita kanker di Kota Banjarmasin berjalan lebih optimal. Seluruh pengurus akan bekerja lebih baik dan terus bersinergi dengan YKI Provinsi,” ujar Siti Wasilah.

Menurut Siti Wasilah, perhatian utama masih tertuju pada kanker serviks dan kanker payudara yang hingga kini menjadi jenis kanker dengan jumlah kasus terbanyak di Kota Banjarmasin.

Sementara pada laki-laki, kanker paru menjadi salah satu jenis kanker yang perlu mendapat perhatian serius.

Selain itu, kata Wasilah YKI juga menyoroti meningkatnya kewaspadaan terhadap kanker kolorektal atau kanker usus besar.

Mengingat kondisi geografis Banjarmasin yang didominasi kawasan rawa dan sungai, ditambah pola konsumsi masyarakat, dinilai menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian lebih.

“Masyarakat kita sudah terbiasa dengan pola makan dan minum tertentu. Ketika mengalami gangguan pencernaan ringan sering kali dianggap hal biasa, padahal itu bisa menjadi faktor risiko kanker usus besar. Karena itu jangan menunda pemeriksaan jika ada keluhan yang berulang,” paparnya.

Wasilah membeberkan, bahwa berdasarkan data tahun 2025, kasus kanker payudara menjadi yang tertinggi di Kota Banjarmasin dengan 42 kasus, disusul kanker leher rahim sebanyak 24 kasus dan kanker kolorektal sebanyak empat kasus. Setelah itu terdapat kasus kanker hati, kanker paru, dan kanker darah.

Ia berharap masyarakat memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis yang telah disediakan pemerintah sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit, termasuk kanker.

“Kalau kanker bisa ditemukan sejak stadium awal, peluang pengobatannya jauh lebih besar. Khusus kanker leher rahim, apabila terdeteksi lebih dini, peluang untuk ditangani juga semakin baik. Yang berbahaya justru ketika pasien baru mengetahui saat sudah memasuki stadium lanjut,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Neli Lestriani, mengajak seluruh pengurus YKI untuk tidak hanya fokus pada edukasi, tetapi juga memberikan dukungan moral kepada para penderita kanker.

“Orang yang sedang berjuang melawan kanker tidak hanya membutuhkan pengobatan, tetapi juga dukungan dan semangat dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Itu sangat berarti bagi proses pemulihan mereka,” ujar Neli.

Ia juga menambahkan selain memberikan edukasi mengenai pentingnya pencegahan dan deteksi dini, YKI Kota Banjarmasin juga akan memperkuat kegiatan sosial, termasuk penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat yang sedang menjalani pengobatan kanker sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kemanusiaan.

Selain pengukuhan, kegiatan tersebut juga diisi dengan seminar awam mengenai kanker, serta pemberian bantuan kepada penyintas kanker, dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Hadir pada kegiatan tersebut Sekda Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, Ketua Darma Wanita Kota Banjarmasin, Farida Rachmawati, serta para penyintas kanker. (YKIBJM-SRI/RIW/APR)

Nonton bareng ini dihadiri Kadishub Kalsel Fitri Hernadi diwakili Sekretaris Dishub Kalsel Mugeni, didampingi Kepala UPTD Tipe B Dishub Kalsel Ikhwanul Muslimin.

Mugeni mengatakan, kegiatan ini merupakan arahan pimpinan, agar setiap SKPD lingkup Pemprov Kalsel menggelar nonton bareng Piala Dunia Tahun 2026.

“Kami melaksanakan arahan pimpinan untuk menggelar nobar ini,” ungkapnya.

Momen ini, lanjut Mugeni, diharapkan mampu menciptakan keakraban sesama pegawai, serta menghidupkan UMKM di sekitar Terminal Kilometer 6 Banjarmasin.

“Tujuan dilaksanakan nobar ini, agar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu Kepala UPTD Terminal Tipe B Dishub Kalsel Ichwanul Muslimin mengatakan, pihaknya bersyukur masyarakat menyambut antusias nonton bareng ini.

“Dishub Kalsel membagikan 400 lebih kupon door prize dengan berbagai hadiah menarik,” ucapnya.

Ichwanul berharap, nonton bareng piala dunia dengan melibatkan pelaku UMKM Terminal Kilometer 6 ini, dapat meningkatkan perekonomian di kawasan tersebut.

“Dengan melibatkan pelaku UMKM, maka dapat membantu mereka,” ujar Ichwanul.

Sehingga, momentum pertandingan sepakbola piala Dunia ini, benar benar dapat bermanfaat bagi masyarakat. (SRI/RIW/APR)

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha mengatakan, dalam rapat tersebut terungkap, pagu indikatif Disdikbud Kalsel turun cukup signifikan dari hampir Rp1,9 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun.

Meski masih bersifat sementara, Komisi IV menegaskan penurunan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas layanan pendidikan di Kalimantan Selatan.

“Kami menekankan, alokasi anggaran yang tersedia harus difokuskan pada program-program prioritas, seperti peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pelayanan kepada peserta didik, hingga pemenuhan sarana dan prasarana sekolah,” ucapnya.

Disampaikan Jihan, selain persoalan anggaran, rapat membahas tantangan kekurangan tenaga pendidik akibat banyaknya guru yang memasuki masa pensiun.

DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan segera menyusun Peraturan Gubernur mengenai ketenagaan pendidikan sebagai dasar perencanaan kebutuhan guru di masa mendatang.

Regulasi tersebut dinilai penting mengatur pemenuhan kebutuhan guru, termasuk membuka ruang penataan tenaga honorer sesuai ketentuan yang berlaku agar proses belajar mengajar di sekolah tetap berjalan optimal.

“Komisi IV menyoroti persoalan legalitas aset sekolah yang masih menjadi pekerjaan rumah. Dari 218 SMA di Kalimantan Selatan, baru 118 sekolah atau sekitar 51 persen yang telah memiliki sertifikat aset,” jelasnya.

Jihan menilai, kondisi itu berpotensi menghambat pembangunan maupun revitalisasi sekolah. Bahkan, persoalan status lahan dapat memicu sengketa yang berdampak pada kelancaran penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana pernah terjadi di salah satu SMA di Kecamatan Halong, Balangan.

Karena itu, DPRD meminta percepatan sertifikasi aset sekolah melalui koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah agar seluruh aset pendidikan memiliki kepastian hukum.

Tak hanya sektor pendidikan, Komisi IV juga memberikan perhatian terhadap pengembangan kebudayaan. DPRD menilai alokasi anggaran bagi pengelolaan Taman Budaya masih belum memadai, padahal kawasan tersebut memiliki potensi besar sebagai pusat pelestarian seni, budaya.

Selanjutnya, Museum Lambung Mangkurat memerlukan modernisasi fasilitas, termasuk digitalisasi sebagai destinasi wisata edukasi, untuk meningkatkan daya tarik masyarakat dan wisatawan serta membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Komisi IV DPRD Kalsel pun berkomitmen memperjuangkan kebutuhan anggaran tersebut dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD, agar pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan tetap menjadi prioritas meski menghadapi keterbatasan fiskal,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Ketua KKSH Shokaido Kalsel Sayyid M Yusfiansyah Al Azhmatkhan menyampaikan, pihaknya berhasil meraih 17 medali, dengan rincian 5 medali emas, 2 perak, serta 10 perunggu.

“Alhamdulillah, Shukaido Kalsel telah berhasil meraih prestasi,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Sebagai perguruan karate baru di Kalsel, Shukaido siap meningkatkan prestasi mengharumkan nama Provinsi Kalimantan Selatan.

“Perguruan Karate Shukaido Kalsel baru pertama kali mengikuti kejuaraan, setelah resmi bergabung di FORKI,” ucapnya.

Pada kejuaraan tersebut, Shokaido Kalsel berada di posisi ke empat. Dengan 5 emas, 2 perak, serta 10 perunggu.

“Kami menilai keberhasilan tersebut merupakan capaian yang sudah luar biasa,” ujarnya lagi.

Pada Kejuaraan tersebut Perguruan Karate Shokaido Kalsel menurunkan 70 atlet terbaiknya.

Yusfi menegaskan, Perguruan Karate Shokaido akan fokus meningkatkan pembinaan atlet di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Meskipun cabang olahraga ini tidak masuk dalam pembinaan Sentra Pembinaan Olahraga Berprestasi Daerah (SPOBDA) atau Desain Besar Olahraga Nasional (DBON),” tuturnya.

Begitu juga untuk O2SN, cabang olahraga Karate juga telah dihapus. Sehingga pihaknya khawatir perkembangan olahraga karate mengalami hambatan.

“Selain itu, saat ini cabang olahraga beladiri lainnya semakin banyak berkembang. Namun, kami tetap terus melakukan peningkatan pembinaan,” ujar Yusfi.

Namun Yusfi optimis, cabor karate akan tetap bertahan, mengingat penggemarnya sudah mendunia. (SRI/RIW/EYN)

Massa diterima Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Habib Hasyim bin Alwi Al bin Yahya, didampingi Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Jaini. Dalam aksi tersebut, demonstran menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya terkait penanganan perkara yang menyeret konten kreator Muhammad Ali Ridho atau Babeh Aldo, pemadaman listrik, hingga isu pembangunan di Kalimantan Selatan.

Menanggapi persoalan kelistrikan, Habib Hasyim menyampaikan informasi yang diterimanya, bahwa saat ini tidak lagi terjadi pemadaman bergilir di wilayah Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah.

DPRD juga mencatat aspirasi masyarakat terkait dugaan penyebab terjadinya gangguan listrik yang disampaikan dalam aksi tersebut.

Habib Hasyim juga memberikan tanggapan mengenai adanya dugaan korupsi yang disebut sebagian peserta aksi sebagai penyebab pemadaman listrik, yang dinilai berbeda dengan penjelasan sebelumnya dari pihak PLN mengenai pekerjaan perbaikan jaringan.

“Kami akan meminta penjelasan mengenai substansi persoalan tersebut kepada instansi yang memiliki kewenangan dan data teknis,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini menambahkan, kedepan akan dijadwalkan rapat kembali bersama pihak PLN Kalselteng untuk meminta penjelasan lebih rinci.

Terkait tuntutan demonstran mengenai perkara yang menyeret Babeh Aldo, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan persoalan tersebut, bukan merupakan ranah maupun kewenangan lembaga legislatif daerah.

“Aspirasi yang menjadi kewenangan DPRD akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, sedangkan hal-hal di luar kewenangan legislatif akan diteruskan kepada instansi yang berwenang,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Kalsel, drg Mashuda mengatakan, kolaborasi antara para dokter gigi, Fakultas Kedokteran Gigi (FKG), dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM), menghadirkan bakti sosial, yang membuat masyarakat berkesempatan memperoleh pelayanan kesehatan gigi secara gratis sekaligus edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut.

Dalam kegiatan bakti sosial tersebut disampaikan bahwa lebih dari 60 persen wilayah Kalimantan Selatan, merupakan kawasan rawa dengan karakteristik air yang memiliki tingkat keasaman cukup tinggi.

Kondisi ini berkontribusi terhadap tingginya angka gigi berlubang di masyarakat, sehingga Kalsel masih berada di jajaran provinsi dengan prevalensi karies gigi yang tinggi di Indonesia.

“Selain memeriksa dan konsultasi gratis, masyarakat mendapatkan edukasi mengenai cara menjaga kesehatan gigi, pentingnya menyikat gigi dengan benar, serta melakukan pemeriksaan rutin ke dokter gigi,” katanya.

drg Mashuda menyampaikan, kegiatan ini juga menjadi ajang memperkenalkan keberadaan Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) sebagai fasilitas pelayanan kesehatan gigi yang dapat dimanfaatkan masyarakat, baik untuk pelayanan maupun pendidikan.

Sinergi antara organisasi profesi dokter gigi, institusi pendidikan, dan rumah sakit ini, dapat terus berlanjut agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut semakin meningkat, sekaligus menekan angka kasus gigi berlubang di Kalimantan Selatan.

“Kolaborasi antara PDGI, RSGM Gusti Hasan Aman, dan FKG ULM disebut telah terjalin secara berkesinambungan melalui berbagai kegiatan bersama,” ucapnya.

Hal senada diungkapkan, Dekan FKG ULM drg. Maharani Laillyza Apriasari. Menurutnya, sinergi antara Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Wilayah Kalimantan Selatan, Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman, serta Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) terus diperkuat melalui pelaksanaan kegiatan Fun Walk dan bakti sosial yang digelar untuk masyarakat.

“Kegiatan ini tidak hanya melibatkan para dokter gigi, tetapi juga mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (koas) FKG ULM yang turut memberikan pelayanan kepada masyarakat di bawah bimbingan para dosen dan dokter gigi,”  jelasnya.

Maharani menambahkan, dengan keterlibatan mahasiswa koas, menjadi bagian dari proses pendidikan profesi. Bakti sosial membuat mahasiswa memenuhi kebutuhan pembelajaran sekaligus memperoleh pengalaman langsung memberikan pelayanan kesehatan gigi kepada masyarakat.

Hubungan antara FKG, RSGM, dan PDGI merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mahasiswa FKG menjalani pendidikan profesi atau koas di RSGM sebagai wahana pembelajaran klinis.

Setelah menyelesaikan pendidikan dan resmi menjadi dokter gigi, mereka akan bergabung sebagai anggota PDGI untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat.

“Ke depan akan lahir dokter-dokter gigi yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik dan klinis, tetapi juga memiliki kepedulian sosial serta semangat mengabdi kepada masyarakat,” pungkasnya. (NHF/RIW/EYN)

Dengan selesainya pembahasan tersebut, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan melanjutkan agenda pembahasan perubahan anggaran tahun 2026.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, didampingi Wakil Ketua DPRD Kartoyo serta Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini.

Turut hadir Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta para anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, menyampaikan rasa syukur karena seluruh tahapan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan sesuai agenda yang telah ditetapkan.

Menurutnya, persetujuan bersama yang telah dicapai menjadi penanda bahwa seluruh proses pembahasan anggaran tahun 2025 telah selesai dilaksanakan.

Ia menjelaskan, setelah penyelesaian pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD tersebut, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan segera memfokuskan pembahasan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan kebutuhan yang berkembang.

“Alhamdulillah seluruh agenda pembahasan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 telah selesai dan memperoleh persetujuan bersama. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan perubahan anggaran agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal demi kepentingan masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atas sinergi dan kerja sama yang terjalin selama pembahasan berbagai agenda pemerintahan, termasuk dalam pengambilan keputusan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dengan hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ia berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus dipertahankan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atas kerja sama yang baik selama ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bentuk pengabdian dan kecintaan kita kepada Banua, serta membawa manfaat bagi kemajuan Kalimantan Selatan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Hasnur.

Dengan disepakatinya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kini bersiap memasuki tahapan pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. (ADV-NHF/RIW/APR)

Adapun pemenangnya untuk jenjang SMA di raih Rizqi Annisa, sedangkan jenjang SMK diraih Redha Rizky Firdaus.

Usai menutup lomba, Kamis (9/7) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Abdul Rahim, mengatakan, transformasi pendidikan di era digital menuntut guru tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga menjadi inovator yang mampu menghadirkan pengalaman belajar yang kreatif, interaktif, dan relevan dengan perkembangan teknologi.

Namun, keberadaan teknologi modern tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa kreativitas para guru dalam mengembangkan konten pembelajaran yang menarik dan bermakna.

“Lomba ini bukan sekadar mencari pemenang, tetapi menjadi wadah berbagi praktik baik, saling menginspirasi, serta membangun budaya inovasi di kalangan guru,” katanya.

Abdul Rahim berharap, karya-karya terbaik dapat menjadi rujukan pengembangan konten digital pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Selain itu, ajang tersebut mampu melahirkan bank konten digital yang dapat dimanfaatkan secara luas menjadi gerakan bersama di lingkungan pendidikan.

“Kepada para pemenang, saya mengajak agar penghargaan yang diraih dijadikan motivasi untuk terus berinovasi. Sementara bagi peserta yang belum berhasil, saya minta agar tetap semangat karena setiap karya merupakan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan di Banua,” harapnya.

Sementara itu, Guru SMA Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, Rizqi Annisa, meraih juara pertama setelah menampilkan karya berjudul “AvaTune: The Legend of Harmony’s Savior”, sebuah media pembelajaran seni musik, mengenalkan jenis-jenis alat musik berdasarkan fungsinya secara interaktif dan inovatif.

Ia berharap metode pembelajaran ini mendorong pembelajaran lebih inovatif, kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik.

“Alhamdulillah, saya sungguh tidak menyangka bisa sampai di titik ini. Lomba ini memberikan kesan saling berbagi pengalaman, ide, dan melihat karya-karya inovasi yang luar biasa,” tutupnya. (NHF/RIW/APR)