Kunjungan tersebut langsung diterima Direktur Utama Zulbadi dan jajaran manajemen PAM Bandarmasih.

Zulbadi menyampaikan terima kasih atas kunjungan Ombudsman Kalsel dan meminta masukan terhadap layanan yang diberikan PAM Bandarmasih.

Zulbadi juga menyampaikan bahwa kondisi PAM Bandarmasih saat ini sedang mengalami defisit air baku, karena adanya intrusi air laut dan berdampak pada distribusi air kepada pelanggan.

Untuk mengatasi krisis air bersih ini, PAM Bandarmasih melakukan audiensi kepada warga terdampak di Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Tengah, serta melalui media sosial.

“Dari hasil audiensi, 70% masyarakat menginginkan adanya air bersih darurat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya MCK (Mandi, Cuci, Kakus), sehingga mulai hari ini air bersih darurat tersebut mulai didistribusikan” jelas Zulbadi.

Hadi Rahman menyampaikan, bahwa pelayanan PAM Bandarmasih kepada masyarakat mencakup tiga faktor kunci yang harus terus dijaga, yaitu kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Dalam pengawasan dan laporan masyarakat yang diterima Ombudsman Kalsel, tidak pernah lepas dari tiga hal dimaksud, sehingga patut mendapat atensi serius dari jajaran manajemen PAM Bandarmasih dan bahkan harapannya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perusahaan.

“Ini misalnya terkait peningkatan cakupan pelanggan kepada warga Kota Banjarmasin, sehingga akses layanan air bersih dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat,” ujar Hadi.

Ombudsman Kalsel kemudian bersama Tim PAM Bandarmasih melakukan pemantauan lapangan untuk melihat langsung proses pengolahan air PAM Bandarmasih.

Dimulai dengan memeriksa kadar garam (klorida) pada air baku yang diolah PAM Bandarmasih di IPA (Instalasi Pengolahan Air) 1 A. Yani dengan sumber Intake Sungai Bilu.

Berdasarkan pemeriksaan, petugas PAM Bandarmasih menyampaikan bahwa kadar garam sekitar 7.300 mg/L, dan dipantau setiap jam.

“Dalam catatan kami sepanjang 24 jam terakhir kadar garam selalu di atas 1.000 mg/L”, ujarnya.

Artinya kondisi air yang seperti ini berisiko dan berbahaya untuk dikonsumsi masyarakat karena berada jauh di atas kadar yang diperbolehkan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023, yaitu 300 mg/L.

Sementara wilayah Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan tidak terdampak mengingat air baku yang diolah berasal dari sumber yang berbeda.

Untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air layak konsumsi untuk kebutuhan minum dan memasak di tiga wilayah terdampak di atas, PAM Bandarmasih mengoperasionalkan mobil tangki, menyediakan tandon serta bekerjasama dengan masjid dan musala untuk tempat penampungan air.

Salah satu wilayah yang disediakan tandon oleh PAM Bandarmasih adalah di Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat.

Menurut Gusti Akhmad Rollyan Noor, Manajer Pelayanan PAM Bandarmasih, ada 20 tandon yang ditempatkan di ujung jaringan distribusi dan penempatannya berkoordinasi dengan RW dan RT setempat.

“Tandon-tandon itu nantinya diisi setiap dua hari sekali,” jelasnya.

Ombudsman Kalsel selanjutnya mengingatkan pihak PAM Bandarmasih untuk menyampaikan informasi mengenai keberadaan air layak konsumsi melalui mobil tangki dan tandon tersebut seluas-luasnya dan sejelasnya-jelasnya dalam berbagai media komunikasi perusahaan.

Termasuk pengambilan air yang tidak dipungut biaya apapun alias gratis, titik lokasi penempatan tandon dan jalur penyaluran mobil tangki serta pengaturan di lapangan agar tetap kondusif.

“Kami sarankan jumlah tandon yang disediakan PAM Bandarmasih ditambah dan frekuensi pengisian dimungkinkan setiap hari, sehingga memudahkan masyarakat dan tidak perlu lama menunggu”, tekan Hadi.

Terakhir, Ombudsman Kalsel menilai bahwa solusi yang diupayakan PAM Bandarmasih dimaksud bersifat jangka pendek.

Dalam jangka menengah dan panjang, perlu disiapkan langkah – langkah strategis agar krisis air baku seperti ini tidak berulang.

Antara lain rencana PAM Bandarmasih untuk memasang pipa transmisi 1.200 mm dari Pematang ke IPA 2 Pramuka serta membangun embung dan bak prasedimentasi sebagai cadangan air baku.

Selain itu, rehabilitasi pipa PAM Bandarmasih yang cukup sering mengalami kebocoran dan menyebabkan layanan terhenti total kepada pelanggan.

“Hal-hal strategis seperti itu kami harapkan bisa diatensi dan didukung oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Provinsi Kalsel dan Pemerintah Kota Banjarmasin, sehingga menjadi aksi nyata yang berdampak positif pada peningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat”, pungkas Hadi. (OmbudsmanKalsel-RIW/EPS)

Rancangan regulasi tersebut disiapkan sebagai landasan hukum dalam pengelolaan data sosial agar lebih terpadu, akurat, mutakhir, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung ketepatan program pelayanan serta intervensi pemerintah bagi masyarakat.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie, mengatakan, regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian setiap tahapan pengelolaan DATU SOBAN, mulai dari pengumpulan, verifikasi dan validasi, pemutakhiran hingga pemanfaatan data.

Menurutnya, sejak diluncurkan pada November 2021, DATU SOBAN telah menjadi salah satu wadah data kesejahteraan sosial di Kalimantan Selatan yang mencakup 26 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan 12 jenis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dari 13 kabupaten/kota.

“Sejak diluncurkan, DATU SOBAN sudah banyak dimanfaatkan, tidak hanya oleh Dinas Sosial, tetapi juga oleh perangkat daerah lainnya. Karena itu, diperlukan penguatan dari sisi regulasi agar pengelolaannya lebih tertib, terpadu, dan berkelanjutan,” ujar M. Farhanie, Kamis (24/9).

Ia menjelaskan, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan, diantaranya perbedaan data antarinstansi, pembagian peran yang belum seragam, serta pemutakhiran data yang belum dilakukan secara berkala.

Menurut Farhanie, kondisi tersebut perlu dibenahi agar data yang digunakan pemerintah dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara akurat dan sesuai dengan keadaan di lapangan.

Penguatan tata kelola data daerah juga semakin penting seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menempatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan bersama dalam berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial.

“Pengelolaan data sosial di daerah tentunya harus selaras dan terhubung dengan DTSEN. DATU SOBAN kita perkuat agar mampu mendukung kebutuhan data di daerah sekaligus mengikuti kebijakan nasional,” jelasnya.

Farhanie menegaskan, data sosial tidak hanya berupa kumpulan angka dan nama, tetapi berkaitan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan intervensi pemerintah. Karena itu, akurasi, kemutakhiran, serta keamanan data menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.

Pengelolaan DATU SOBAN juga harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Hal ini penting agar pemanfaatan dan berbagi pakai data antarperangkat daerah dapat dilakukan secara bertanggung jawab serta tetap memperhatikan perlindungan data masyarakat.

Penguatan DATU SOBAN juga dinilai relevan dengan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong digitalisasi penyaluran bantuan sosial yang diawali melalui uji coba di Kota Banjarmasin.

“Ketepatan data akan sangat menentukan ketepatan sasaran program. Kalau datanya akurat dan mutakhir, maka kebijakan dan bantuan yang diberikan pemerintah juga diharapkan semakin tepat sasaran,” katanya.

Melalui sosialisasi tersebut, Dinas Sosial Kalsel turut membuka ruang bagi pemerintah kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap rancangan regulasi sebelum ditetapkan.

Farhanie meminta jajaran Dinas Sosial kabupaten/kota aktif menyampaikan berbagai kendala dan kebutuhan yang ditemui dalam pengelolaan data di lapangan.

Masukan tersebut dinilai penting untuk menyempurnakan regulasi agar dapat diterapkan sesuai kondisi di masing – masing daerah.

“Dinas Sosial kabupaten/kota adalah ujung tombak pengelolaan data di lapangan. Jangan hanya hadir secara administratif, tetapi sampaikan kendala dan usulan yang ada. Dari pengalaman nyata di daerah itulah aturan ini bisa kita sempurnakan agar benar-benar dapat dilaksanakan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Yamin mengatakan, keberadaan Poliklinik Ortopedi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang mengalami patah tulang maupun kondisi lain yang membutuhkan penanganan ortopedi.

“Adanya Poliklinik Ortopedi di RS Sultan Suriansyah ini diharapkan bisa menjadi salah satu sarana alternatif untuk membantu masyarakat kita yang mengalami patah tulang dan sebagainya,” ujar Yamin.

Ia juga berharap pelayanan ortopedi di RS Sultan Suriansyah tidak hanya sebatas pemeriksaan dan penanganan awal.

Menurutnya, pelayanan perlu dikembangkan secara komprehensif, mulai dari penanganan, pemeriksaan penunjang, terapi hingga pengobatan, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan lengkap.

“Kita harapkan ortopedi ini tidak hanya sampai di sini berhenti, tapi dari penanganan sampai laboratoriumnya, terapinya dan pengobatannya. Ini harus semuanya ada di sini, selesai. Jadi komprehensif, semuanya ada di sini,” jelasnya.

Yamin juga meminta Direktur RS Sultan Suriansyah bersama Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, untuk terus melakukan sinkronisasi dan koordinasi guna melengkapi berbagai kebutuhan pelayanan Poliklinik Ortopedi.

“Kita harapkan kepada direktur rumah sakit dan Dinas Kesehatan untuk bisa mensinkronkan, mengkoordinasikan agar hal-hal yang menjadi kekurangan untuk pelayanan di klinik masalah ortopedi ini bisa komplit, dari awal sampai penanganan – penanganan dan lainnya,” katanya.

Menurut Yamin, hadirnya Poliklinik Ortopedi menjadi salah satu kemajuan pelayanan kesehatan di Kota Banjarmasin. Ia pun mendorong pengembangan inovasi dan kreativitas agar pelayanan kesehatan yang diberikan semakin optimal bagi masyarakat.

“Kita harapkan ini menjadi satu hal yang kemajuan untuk Banjarmasin dan tentu kita inginkan inovasi, kreativitas untuk bisa memberikan pelayanan terbaik untuk dunia kesehatan di Kota Banjarmasin,” pungkasnya. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Untuk mendukung hal tersebut, terbaru, Pemko Banjarmasin bersama PAM Bandarmasih menyediakan sarana sanitasi berupa fasilitas toilet umum yang layak dan dapat dimanfaatkan warga, khususnya di kawasan Sungai Baru dan Pekapuran Laut.

Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, langsung meresmikan toilet umum yang berlokasi di Jalan Pekapuran Laut B, RT 02, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah tersebut, Kamis (24/9) petang.

Peresmian sarana sanitasi publik ini terasa istimewa karena hadir bertepatan dengan puncak peringatan Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin yang menjadikannya sebagai kado nyata infrastruktur sosial yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga.

Pembangunan fasilitas sanitasi tersebut terealisasi berkat dukungan penuh program Corporate Social Responsibility (CSR) PAM Bandarmasih. Di lokasi yang sama, juga digelar Pasar Murah dan Cek Kesehatan Gratis bagi warga yang memerlukan.

Usai meninjau, Wali Kota Yamin menyebut hadirnya toilet umum yang lebih representatif ini bukan sekadar upaya untuk menata lingkungan permukiman khususnya di bantaran sungai. Tetapi, juga sebagai upaya menghentikan kebiasaan warga buang air kecil (BAK) dan BAB sembarangan langsung ke sungai.

“Setelah sebelumnya kolaborasi dengan BWS untuk menormalisasi sungai, kami melihat kondisi pengelolaan sanitasi di sini agak kurang, sehingga kami bersama dengan PAM Bandarmasih memanfaatkan lahan milik pemko yang ada di sekitar untuk kemudian dibangun toilet,” ujar Yamin.

Dirinya mengingatkan sudah semestinya tidak ada lagi jamban yang berdiri di sepanjang bantaran sungai.

Mengingat masih adanya jamban yang terlihat, Yamin dibantu tim Dinas PUPR Banjarmasin langsung membongkar jamban terakhir yang ada di kawasan tersebut.

Ke depan, Yamin meminta unsur perangkat daerah terkait seperti Camat dan Lurah terutama yang wilayahnya berada di jalur sungai agar dapat turun melakukan pengecekan apabila masih didapati jamban-jamban liar.

“Kita tentu tidak ingin lagi ada jamban yang berada di badan sungai apalagi sampai ke tengah sungai. Ada beberapa wilayah, seperti Kelayan misalnya itu perlu jadi perhatian,” jelasnya.

Yamin menekankan, perlu adanya pendekatan persuasif dari pihak kecamatan dan kelurahan di kawasan lain, agar mensosialisasikan ke masyarakat untuk beralih dari praktik MCK tradisional (Jamban, red) ke toilet pribadi atau umum sesuai standar sanitasi.

Dengan adanya program tersebut, Ia berharap pengelolaan sanitasi termasuk air limbah di Kota Banjarmasin lebih optimal, aman dan merata.

“Tentu ini bentuk ikhtiar kita untuk mengurangi pencemaran lingkungan,” pungkas Yamin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS

Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin menyampaikan, bahwa tahun ini, peringatan Hari Jadi ke-500 dilaksanakan dengan lebih sederhana, sejalan dengan kondisi masyarakat yang tengah menghadapi berbagai musibah.

“Atas nama pribadi, saya mohon maaf apabila peringatan Hari Jadi ke-500 ini tidak seperti yang dibayangkan masyarakat. Dalam kondisi saat ini, banyak musibah yang terjadi, sehingga perayaan kita laksanakan dengan sesederhana mungkin,” ungkap Yamin.

Ia menjelaskan, sejumlah kegiatan yang bersifat hiburan dan seremonial ditiadakan dan semangat peringatan diarahkan pada kepedulian serta saling kuat menguatkan antar sesama.

Keputusan tersebut sebelumnya telah disampaikan Pemko Banjarmasin dengan mempertimbangkan kondisi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), kualitas udara, kekeringan, persoalan air bersih, serta musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8.

Menurut Yamin, usia 500 tahun bukan sekadar angka, tetapi menjadi titik awal untuk melihat kembali apa yang telah dikerjakan dan menentukan warisan apa yang akan ditinggalkan bagi anak cucu.

“Ini adalah awal titik untuk menitikberatkan ke depannya apa yang ingin kita perbuat dan apa yang ingin kita tinggalkan untuk masa depan anak cucu kita,” katanya.

Yamin menegaskan, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam membangun Kota Banjarmasin. Kolaborasi seluruh pihak diperlukan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pemerintah tentunya perlu kolaborasi. Sesuai dengan tema 500 tahun, Lima Abad Kami Kawa Gawi Sabumi, ayo kita sama-sama bekerja bersama untuk mewujudkan Banjarmasin yang lebih baik,” tuturnya.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Yamin adalah keberlanjutan lingkungan. Ia berharap generasi mendatang dapat melihat bahwa pemerintah dan masyarakat hari ini telah mengambil langkah untuk menjaga sungai, anak sungai, kanal, serta kebersihan kota.

“Kita harus mempersiapkan dari sekarang. Kita menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, menjaga sungai, menjaga jumlah anak sungai dan menjaga kanal-kanal yang ada di Banjarmasin. Ini adalah hal yang penting bagi kita semua,” tekannya lagi.

Ia menambahkan, Banjarmasin tidak hanya dikenal sebagai Kota Seribu Sungai, tetapi juga memiliki peran sebagai pusat jasa, perdagangan dan pariwisata.

Karena itu, pembangunan kota perlu dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter dan lingkungan yang menjadi bagian dari identitas Banjarmasin.

Di momentum lima abad ini, Yamin juga mengajak seluruh lapisan masyarakat agar dapat memberikan dukungan, saran, kritik dan pendapat kepada pemerintah untuk kepentingan kemajuan kota.

“Selamat Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-500 tahun, lima abad demi kawa gawi sabumi. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang saya cintai dan saya sayangi. Pemerintah perlu didukung dan pemerintah juga siap menerima saran, kritik dan pendapat demi kemajuan dan kepentingan masyarakat Kota Banjarmasin,” pungkasnya. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Memperingati Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin, DPRD menggelar Rapat Paripurna dengan suasana yang lebih sederhana dibandingkan peringatan tahun-tahun sebelumnya.

Kesederhanaan tersebut tidak mengurangi makna peringatan lima abad Banjarmasin. Justru, momentum ini menjadi ruang untuk bersyukur sekaligus melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang masih harus diselesaikan bersama.

Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri mengatakan, peringatan hari jadi tetap menjadi bentuk apresiasi kepada masyarakat yang selama ini ikut berperan dalam perjalanan dan pembangunan.

Menurutnya, memasuki usia 500 tahun harus menjadi kesempatan untuk melihat kembali berbagai capaian sekaligus mempersiapkan langkah ke depan.

“Ini bukan hanya untuk 500 tahun ini saja lebih baik, tapi kita harus menyiapkan bagaimana persoalan – persoalan yang belum selesai itu harus diselesaikan. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat, untuk berkomunikasi ke depan,” ucapnya.

Rikval menekankan, pembangunan Banjarmasin ke depan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah maupun lembaga legislatif. Diperlukan komunikasi dan kolaborasi seluruh unsur masyarakat untuk menentukan arah pembangunan kota.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus membuka ruang komunikasi, sehingga berbagai persoalan yang belum terselesaikan dapat dibahas dan dicarikan jalan keluarnya secara bersama-sama.

Dengan demikian, peringatan Hari Jadi ke-500 tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi menjadi momentum memperkuat kebersamaan untuk menjawab berbagai tantangan yang masih dihadapi Kota Banjarmasin.

Pesan serupa disampaikan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin. Menurutnya, usia lima abad harus menjadi titik awal untuk menentukan apa yang ingin dikerjakan dan apa yang nantinya akan ditinggalkan bagi generasi berikutnya.

Yamin menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang selama ini memberikan dukungan dalam pembangunan Kota Banjarmasin.

Ia menilai pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh elemen lainnya menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Di hari jadi yang ke-500 tahun ini, kita berharap ini menjadi titik awal bagaimana kita menitikberatkan ke depannya, apa yang ingin kita perbuat dan apa yang ingin kita tinggalkan untuk masa depan,” jelasnya.

Bagi Yamin, warisan pembangunan tidak hanya berbentuk infrastruktur. Lingkungan dan karakter kota juga harus dijaga agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Banjarmasin memiliki karakter yang kuat sebagai kota yang kehidupannya tidak terlepas dari sungai. Di sisi lain, kota ini juga berkembang sebagai salah satu pusat jasa dan perdagangan di Kalimantan Selatan.

Karena itu, masyarakat harus bersama-sama menjaga kebersihan, lingkungan, sungai, serta anak-anak sungai yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Banjarmasin.

“Kita menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, menjaga sungai, menjaga anak-anak sungai yang ada di Banjarmasin. Ini adalah hal yang penting bagi kita semua,” pungkasnya.

Rangkaian peringatan Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin juga diisi dengan kegiatan yang mengangkat sejarah, budaya, seni, serta tokoh-tokoh yang memiliki kontribusi bagi perjalanan kota.

Salah satunya melalui peluncuran sejumlah buku dan pemberian piagam penghargaan. Sejumlah buku diluncurkan dalam rangkaian kegiatan tersebut, di antaranya karya Windiasti Kartika, Handry Imansyah, Zulfa Jamalie, Mansyur Wajidi, Bagong Tidarta Trikadibusana dan Muhammad Ary Achdyani.

Selain itu, Dewan Kesenian Kota Banjarmasin turut mempersembahkan Buku Antologi Puisi 500 Tahun Kota Banjarmasin.

Dilanjutkan Penghargaan diberikan kepada BPK Balakar 654 Kota Banjarmasin, melalui Ketua dan Bendahara Umum, Faisal Hariyadi dan Edyansyah.

Piagam penghargaan juga diberikan kepada pegiat seni Misbach Tamrin, serta Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia, Ronny Longkutoy.

Piagam kehormatan turut diberikan kepada istri almarhum Taufik, anggota DPRD yang telah memberikan pengabdian dalam perjalanan pemerintahan dan legislatif di Kota Banjarmasin. (DPRDBANJARMASIN-NHF/RIW/EPS)

Rapat koordinasi lintas komisi ini membedah pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel.

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, dengan menghadirkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, Biro Perekonomian Setda Kalsel, Disdikbud Kalsel, para kepala SMKN BLUD se-Kalsel, serta Plt. Kepala SMAN 1 Aluh-Aluh.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menegaskan bahwa penerapan sistem BLUD di sekolah kejuruan bertujuan fundamental membekali peserta didik dengan keahlian praktis serta jiwa kewirausahaan yang matang.

Melalui unit usaha seperti perhotelan, manufaktur, industri kreatif, hingga makanan dan minuman, para siswa disiapkan menjadi pelaku usaha mandiri.

Kendati demikian, ini menggarisbawahi bahwa kegiatan usaha tidak boleh mengaburkan fungsi utama sekolah.

“BLUD diupayakan untuk mendorong dunia pendidikan kita agar para lulusan memiliki keahlian nyata. Namun, fondasi utamanya tetaplah pendidikan. Jangan sampai pihak sekolah justru terbebani urusan bisnis sehingga esensi belajarnya terganggu,” tegas Yani Helmi.

Yani Helmi menyampaikan, pembahasan ini merupakan tahap awal, kelengkapan data administratif dari pihak sekolah masih perlu disempurnakan.

Oleh sebab itu, Komisi II menjadwalkan rapat tindak lanjut pada Oktober mendatang , untuk menakar target pendapatan yang riil sesuai kapasitas masing-masing satuan pendidikan.

Terkait pembenahan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah kejuruan, koordinasi teknis diarahkan bersama Komisi IV, sedangkan tata kelola laporan keuangan diselaraskan dengan BPKAD dan Biro Perekonomian.

“Kami ingin menyiapkan payung hukum yang jelas agar kawan-kawan pengelola BLUD di sekolah memiliki perlindungan hukum dalam bekerja. Pihaknya juga berencana menginisiasi pameran atau expo khusus produk karya SMK BLUD bersama dinas terkait agar produk anak-anak sekolah lebih dikenal masyarakat, memacu semangat inovasi, dan mampu menembus pasar internasional,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin didampingi Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Neli Listriani, Wakil Wali Kota, Ananda, jajaran Forkopimda beserta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Usai ziarah, Wali Kota Yamin mengatakan, ziarah dan tabur bunga di makam Sultan Suriansyah menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin, sekaligus momentum mengenang sejarah dan meneladani nilai – nilai perjuangan para pendahulu.

“Ya, tentunya hari ini adalah hari yang penuh bersejarah bagi kota kita, khususnya lima abad Kota Banjarmasin. Hari ini merupakan rangkaian Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-500 tahun dan kita selalu melaksanakan ziarah ke makam Pangeran Sultan Suriansyah,” ujar Yamin.

Menurutnya, Sultan Suriansyah merupakan tokoh penting dalam sejarah berdirinya Kota Banjarmasin. Karena itu, nilai-nilai kebaikan dan perjuangan yang diwariskan perlu terus dijadikan teladan untuk membangun kota di masa depan.

“Beliau adalah tokoh di mana berdirinya Kota Banjarmasin. Tentunya kita harus meneladani dan memberikan apa yang menjadi sesuatu kebaikan untuk Kota Banjarmasin demi masa depan anak cucu kita,” katanya.

Pada momentum lima abad Banjarmasin, Yamin juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kota agar tetap nyaman, indah dan lestari, termasuk menjaga kebersihan sungai dan lingkungan.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Kota Banjarmasin yang saya cintai dan saya sayangi. Ke depan kita harus menjadikan Kota Banjarmasin ini benar-benar kota yang nyaman, kota yang indah, dan menjadi warisan yang harus kita jaga bersama,” tuturnya.

Ia menekankan pentingnya menjaga identitas Banjarmasin sebagai Kota Seribu Sungai, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan.

“Kota Seribu Sungai ini harus kita jaga. Kita harus menjaga kebersihan dan jangan membuang sampah sembarangan. Apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah tidak lain adalah demi masa depan anak cucu kita ke depan,” tegas Yamin.

Terkait pengembangan Kompleks Makam Sultan Suriansyah, Yamin menyebut lokasi tersebut adalah salah satu wisata religi sekaligus merupakan cagar budaya yang harus dijaga keasliannya.

“Ya, tentunya kita mengharapkan bahwa Makam Sultan Suriansyah ini menjadi salah satu wisata religi. Ini juga sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Tentunya cagar budaya ini harus dikelola dengan sebaik – baiknya,” jelasnya.

Ia menegaskan, pengembangan kawasan makam harus tetap memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bangunan maupun ornamen yang ada. Pembenahan diarahkan pada aspek kebersihan, keasrian dan kenyamanan pengunjung.

“Segala sesuatu ornamennya tidak boleh kita serta-merta merubah. Kita harus mempertahankan apa yang menjadi dari dulunya. Namun kita bisa memperbaharui dengan menjaga keasrian, kebersihan dan kenyamanan bagi para peziarah maupun pengunjung,” ungkapnya.

Yamin berharap kawasan tersebut ke depan semakin tertata dan mampu menjadi salah satu tujuan wisata religi yang menarik bagi wisatawan untuk mengenal sejarah Kesultanan Banjar dan Kota Banjarmasin.

“Kita berharap ini benar-benar bisa memberikan kenyamanan sebagai salah satu cagar budaya yang tentunya menarik perhatian para wisatawan untuk datang melihat sejarah Raja Banjar dan pendiri Kota Banjarmasin,” pungkasnya. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Sejumlah kebutuhan penunjang mulai dilengkapi, di antaranya rak pakaian atau produk, perlengkapan kasir, penambahan daya listrik serta berbagai mebel dan fasilitas pendukung lainnya.

Kasubag TU Pimpinan Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Muhtaram mengatakan, pemenuhan fasilitas tersebut dilakukan agar RSK dapat berfungsi secara optimal dan memberikan kenyamanan bagi pengelola maupun masyarakat yang berkunjung.

Kelengkapan fasilitas menjadi bagian penting untuk mendukung operasional RSK, terutama dalam menampilkan berbagai produk sasirangan secara lebih tertata dan memberikan kemudahan dalam proses pelayanan serta transaksi.

“Kita melengkapi mebel dan fasilitas yang diperlukan di Rumah Sasirangan Kreatif. Seperti rak baju, kelengkapan kasir, kemudian penambahan daya listrik dan beberapa kelengkapan lainnya,” ujar Muhtaram, baru baru tadi.

Muhtaram menambahkan, penataan fasilitas juga disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan sehingga sarana yang tersedia benar-benar dapat mendukung aktivitas RSK.

Bagian Umum Setdako Banjarmasin berupaya memastikan sarana penunjang yang menjadi tanggung jawabnya dapat tersedia sehingga kegiatan di RSK bisa berjalan lebih optimal.

Ia menyebut keberadaan RSK memiliki peran penting mendukung keberadaan produk lokal, khususnya sasirangan yang merupakan salah satu identitas budaya Kalimantan Selatan.

Karena itu, menurutnya, tempat yang menjadi pusat kegiatan dan promosi produk sasirangan perlu memiliki fasilitas yang representatif.

Kondisi tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi pengelola maupun masyarakat yang datang untuk melihat atau membeli produk.

“Kita berharap dengan dilengkapinya fasilitas ini, aktivitas di Rumah Sasirangan Kreatif bisa lebih maksimal. Pengunjung juga bisa lebih nyaman, sementara produk – produk yang ditampilkan dapat ditata dengan baik,” ucapnya.

Ia menegaskan, pemenuhan fasilitas tersebut bukan semata – mata untuk mempercantik ruangan, tetapi lebih diarahkan pada kebutuhan operasional dan fungsi RSK sebagai tempat pengembangan serta promosi produk kreatif.

Dengan adanya tambahan fasilitas tersebut, RSK diharapkan semakin mampu menjadi ruang yang mendukung pelaku usaha kreatif, khususnya dalam memperkenalkan produk sasirangan kepada masyarakat lokal maupun pengunjung dari luar daerah.

“Prinsipnya, fasilitas yang kita lengkapi harus benar-benar menunjang fungsi Rumah Sasirangan Kreatif. Jadi apa yang dibutuhkan untuk operasional dan pelayanan kita upayakan untuk dilengkapi,” ujar Muhtaram. (PEMKOBJMUMUM-SRI/RIW/EYN)

Kegiatan yang dilaksanakan Jumat (18/9) di Banjarmasin tersebut, menjadi bagian dari persiapan pengguna jasa menghadapi perubahan mekanisme penerbitan nota layanan jasa barang petikemas yang akan mulai diterapkan pada 1 Oktober 2026.

Sosialisasi dilaksanakan Pelindo Regional 3 dengan melibatkan Terminal Petikemas Banjarmasin dan para pengguna jasa.

Dalam sosialisasi tersebut, pengguna jasa mendapatkan penjelasan mengenai perubahan mekanisme penerbitan nota layanan jasa barang petikemas, termasuk tahapan proses serta hal-hal yang perlu dipersiapkan menjelang implementasi.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga menjadi ruang diskusi bagi pengguna jasa untuk mendapatkan penjelasan secara langsung terkait penerapan mekanisme baru serta menyampaikan berbagai hal yang perlu diklarifikasi sebelum pemberlakuannya.

Terminal Head TPK Banjarmasin, Sirin Purnomo mengatakan, sosialisasi tersebut penting untuk memastikan pengguna jasa memiliki pemahaman sama sebelum perubahan mekanisme mulai diterapkan.

“Sosialisasi ini menjadi kesempatan bagi kami bersama pengguna jasa untuk memahami perubahan mekanisme penerbitan nota layanan jasa barang petikemas. Dengan adanya informasi yang disampaikan lebih awal, kami berharap seluruh pihak dapat mempersiapkan diri sehingga proses implementasi pada 1 Oktober dapat berjalan dengan lancar,” ujar Sirin.

Menurutnya, kesiapan dan pemahaman pengguna jasa menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran proses transisi.

TPK Banjarmasin juga terus berkoordinasi dengan para pengguna jasa untuk memastikan proses pelayanan tetap berjalan dengan baik selama penerapan mekanisme baru.

Dari sisi pengguna jasa, Manager Operasional PPNP Cabang Banjarmasin, Yudha Hadinata, menyambut baik sosialisasi tersebut sebagai langkah untuk memberikan pemahaman lebih awal mengenai perubahan mekanisme layanan.

“Dengan adanya sosialisasi ini, kami sebagai pengguna jasa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai mekanisme yang akan diterapkan. Hal ini tentunya membantu kami untuk melakukan persiapan, terutama dari sisi administrasi dan proses layanan, sehingga pada saat implementasi nanti dapat berjalan dengan lebih lancar,” ujar Yudha.

Menurut Yudha, penyampaian informasi sebelum penerapan menjadi hal penting agar pengguna jasa dapat menyesuaikan proses internal dengan mekanisme yang akan diberlakukan.

Peralihan penerbitan nota layanan jasa barang petikemas ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan integrasi proses layanan kepelabuhanan.

Melalui sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan sebelum implementasi, pengguna jasa diharapkan dapat memahami mekanisme baru serta mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan.

Dengan demikian, penerapan Nota Jasa Kepelabuhanan mulai 1 Oktober 2026 dapat berjalan tertib dan mendukung kelancaran pelayanan kepada pengguna jasa di Terminal Petikemas Banjarmasin. (Pelindo-RIW/APR)