Penjajakan kerja sama tersebut dibahas dalam audiensi dan silaturahmi UBL bersama jajaran Diskominfo Kalsel yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Jumat (7/8).

Sejumlah peluang kolaborasi dibahas dalam pertemuan tersebut, di antaranya peningkatan kualifikasi pendidikan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga pendukung yang belum menempuh pendidikan Strata 1 (S-1).

Selain itu, turut dibahas program penerimaan mahasiswa baru melalui kelas karyawan berbasis daring serta pertukaran pengetahuan terkait pengelolaan kehumasan antara perguruan tinggi dan pemerintah.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, didampingi Kepala Bidang Komunikasi Publik dan para kepala seksi, menyambut baik inisiatif kerja sama yang ditawarkan UBL.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas SDM sekaligus memperkuat penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

“Kami menyambut baik dan sangat terbuka atas inisiatif kolaborasi ini. Pendidikan merupakan fondasi penting, dan kami siap mendukung publikasi program – program pendidikan agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas,” ujar Muhamad Muslim.

Ia menjelaskan, Diskominfo Kalsel juga siap mendukung strategi komunikasi publik melalui agenda setting yang diselaraskan dengan berbagai program edukatif.

Dukungan tersebut termasuk membantu menyebarluaskan informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru dan program kelas karyawan berbasis daring kepada aparatur pemerintah yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S-1.

Muhamad Muslim menambahkan, hasil penjajakan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis agar bentuk kerja sama yang disepakati dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

“Saya berharap langkah ini dapat melahirkan kolaborasi berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan kapasitas SDM aparatur pemerintah, tetapi juga memperkuat strategi komunikasi publik di bidang pendidikan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.

Melalui sinergi tersebut, Diskominfo Kalsel dan UBL diharapkan dapat membangun kemitraan yang berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kualitas SDM serta memperkuat penyampaian informasi pendidikan kepada masyarakat di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/EPS)

Kegiatan yang berlangsung di Halaman Gedung Manajemen RSJ Sambang Lihum, Jumat (7/8), ini diikuti perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), instansi, serta masyarakat, dan turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhidin.

Direktur RSJ Sambang Lihum, Yuddy Riswandhy Noora mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi rangkaian peringatan hari jadi, tetapi juga menjadi media kampanye pentingnya menjaga kesehatan jiwa melalui aktivitas yang sehat, menyenangkan, dan melibatkan masyarakat secara luas.

Menurutnya, kesehatan jiwa tidak hanya berkaitan dengan pelayanan medis di rumah sakit, tetapi juga perlu dibangun melalui lingkungan yang positif, kebersamaan, aktivitas fisik, serta interaksi sosial yang baik.

Karena itu, RSJ Sambang Lihum berupaya menghadirkan kegiatan yang mampu mengedukasi masyarakat bahwa menjaga kesehatan mental dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas sederhana yang menyenangkan.

“Kami ingin mengubah cara pandang masyarakat terhadap kesehatan jiwa. Rumah sakit jiwa bukan hanya tempat pelayanan bagi pasien, tetapi juga menjadi pusat edukasi dan promosi kesehatan jiwa bagi seluruh masyarakat,” ujar Yuddy.

Ia menambahkan, konsep Senam Bekajutan yang mengandalkan gerakan spontan dipilih agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan santai tanpa harus menghafalkan rangkaian gerakan terlebih dahulu.

“Dengan konsep tersebut, seluruh peserta diharapkan lebih menikmati kegiatan sekaligus mempererat kebersamaan antarinstansi,” sahutnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhidin, mengapresiasi inisiatif RSJ Sambang Lihum yang menghadirkan kegiatan kreatif dalam mengampanyekan pentingnya kesehatan jiwa kepada masyarakat.

Menurutnya, kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan secara menyeluruh sehingga perlu menjadi perhatian bersama, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

“Kegiatan seperti ini sangat positif karena mengajak masyarakat bergerak bersama, membangun kebersamaan, sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan jiwa,” ungkap Fathul Jannah.

Ia berharap kegiatan seperti ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

“Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, saling peduli, dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis,” tutupnya.

Selain memperingati hari jadi RSJ Sambang Lihum dan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan, kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi, serta masyarakat dalam mendukung upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan jiwa.

Melalui kegiatan ini, RSJ Sambang Lihum berharap stigma terhadap isu kesehatan mental semakin berkurang serta kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan jiwa terus meningkat. (MRF/RIW/APR)

Kepala Balai Pengelola Air Minum (BPAM) Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas mengatakan, seluruh proses pembangunan sarana produksi telah selesai 100 persen. Saat ini, pihaknya tengah melengkapi persyaratan administrasi untuk memperoleh izin edar dari BPOM.

“Bakula Water merupakan salah satu inovasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Tahap yang sedang kami selesaikan sekarang adalah proses izin edar dari BPOM. Untuk bangunan dan fasilitas produksinya sudah selesai 100 persen, tinggal melengkapi persyaratan administrasi karena alat yang dibutuhkan baru datang,” ujarnya.

Wahyu optimis izin edar dapat diterbitkan pada akhir Agustus 2026 sehingga produk tersebut segera dipasarkan secara resmi kepada masyarakat.

“Insyaallah sampai akhir Agustus izin edarnya sudah terbit. Setelah itu baru Bakula Water bisa dipasarkan secara bebas kepada masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, harga jual Bakula Water telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda), sehingga tidak akan ada perubahan saat produk mulai dipasarkan.

Untuk kemasan botol berukuran 330 mililiter, harga ditetapkan sebesar Rp31.500 per pak, sedangkan untuk kemasan galon dibanderol sekitar Rp51 ribu per galon.

“Harga sudah diatur dalam Perda. Jadi setelah izin edar keluar, produk bisa langsung kami distribusikan sesuai tarif yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Pada tahap awal, distribusi Bakula Water akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai arahan Gubernur Kalimantan Selatan.

Menurut Wahyu, pihaknya telah melakukan pendataan kebutuhan air minum di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dasar penyusunan distribusi awal.

“Kami sudah melakukan survei ke seluruh SKPD untuk mengetahui kebutuhan mereka setiap bulan. Prioritas pertama adalah memenuhi kebutuhan di lingkungan Pemerintah Provinsi terlebih dahulu. Setelah itu terpenuhi, distribusi akan dilakukan secara bertahap kepada masyarakat,” ungkapnya.

Wahyu berharap, Bakula Water menjadi salah satu produk unggulan daerah yang tidak hanya memenuhi kebutuhan air minum berkualitas bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan usaha yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (SYA/RIW/APR)

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna, yang digelar di Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Kamis (6/8).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Muhammad Syahrial tersebut, juga disampaikan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026. Hadir mewakili Wali Kota Banjarbaru, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni.

Sirajoni menjelaskan, penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 mengacu pada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung target pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

“Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 mengacu pada kebijakan fiskal nasional agar terjadi sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ujar Sirajoni.

Melalui pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD, disepakati proyeksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,207 triliun, sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,377 triliun. Defisit anggaran yang timbul akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah.

Selain membahas KUA-PPAS 2027, rapat paripurna juga menyampaikan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.

Dokumen tersebut disusun berdasarkan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi bagian dari proses penyusunan Perubahan APBD 2026 sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sirajoni mengatakan, perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan asumsi kebijakan umum APBD, kebutuhan pergeseran anggaran, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta kondisi tertentu yang diatur dalam regulasi.

“Perubahan APBD menjadi langkah penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pembangunan daerah, termasuk optimalisasi pendapatan daerah, penyesuaian dana transfer pemerintah pusat, serta pemenuhan belanja yang menjadi prioritas masyarakat,” katanya.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari Rp1,146 triliun menjadi Rp1,163 triliun.

Sementara belanja daerah naik dari Rp1,311 triliun menjadi Rp1,653 triliun, dengan defisit anggaran yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Windi Novianto menilai, kesepakatan KUA-PPAS merupakan tahapan penting penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 karena menjadi dasar penyusunan program prioritas dan alokasi anggaran pemerintah daerah.

“Pendapatan daerah yang kita sepakati dalam KUA-PPAS Tahun 2027 sebesar Rp1,207 triliun, sedangkan belanja daerah sekitar Rp1,377 triliun. Terdapat defisit anggaran sekitar Rp170 miliar yang rencananya akan ditutup melalui SiLPA tahun sebelumnya,” jelas Windi.

Ia menambahkan, besaran pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih bersifat proyeksi karena pemerintah daerah masih menunggu penetapan resmi dari Kementerian Keuangan.

“Untuk Tahun 2027 kami masih menunggu penetapan resmi dari Menteri Keuangan terkait pendapatan transfer daerah. Dalam KUA saat ini, proyeksi transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp616 miliar. Kami berharap nilainya dapat meningkat pada tahun depan,” ungkapnya.

Windi menegaskan DPRD akan terus mengawal seluruh tahapan pembahasan APBD agar anggaran yang disusun benar – benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan Kota Banjarbaru.

“DPRD akan memastikan setiap program yang direncanakan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan Kota Banjarbaru secara berkelanjutan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di sejumlah masjid di wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru tersebut, menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan.

Salah satu lokasi pelaksanaan aksi bersih-bersih berlangsung di Masjid Agung Al Munawwarah, Banjarbaru. Para peserta bergotong royong membersihkan area dalam masjid, halaman, tempat wudu, hingga lingkungan sekitar agar rumah ibadah menjadi lebih bersih dan nyaman digunakan masyarakat.

Kepala Biro Kesra Kalsel, Fahrurazi, melalui Koordinator Kegiatan, Richo mengatakan, aksi bersih-bersih masjid dilaksanakan di beberapa titik yang telah dibagi kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menyambut Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi juga menjadi wujud kepedulian aparatur pemerintah terhadap kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Kami melibatkan seluruh SKPD untuk bergotong royong membersihkan masjid di sejumlah lokasi di Banjarmasin dan Banjarbaru,” ujarnya.

Richo menambahkan, melalui kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan sekaligus memperkuat budaya gotong royong di lingkungan aparatur pemerintah.

Ia menegaskan, pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya menjalankan tugas sebagai pelayan publik, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama tempat-tempat ibadah yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

“Aksi bersih-bersih masjid ini menjadi wujud kepedulian ASN terhadap lingkungan. Kami ingin menunjukkan bahwa sebagai pelayan masyarakat, kami juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat ibadah,” katanya. (SYA/RIW/EPS)

“Gowes digelar dalam rangka perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia serta Harjad ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Pebriadin.

Kegiatan ini juga, lanjutnya, berdasarkan arahan Gubernur Muhidin, untuk menyehatkan masyarakat Banua.

Selain itu, dalam rangka merayakan Harjad Provinsi Kalsel tahun ini, Dispora melaksanakan berbagai kegiatan. Diantaranya lomba gerak jalan, jalan santai, serta duatlon.

“Pada lomba gerak jalan nanti akan dipertandingkan beberapa kategori,” ucapnya.

Dispora Kalsel bersyukur, pelaksanaan Gowes SKPD tahun ini, diikuti peserta dengan antusias.

“Kami berharap para ASN yang mengikuti Gowes SKPD dapat terus bugar, sehat, meski saat ini sedang musim kemarau,” ucap Pebriadin.

Dengan semangat Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan, meski cuaca panas, kegiatan olahraga terus berlangsung, untuk turut serta menyehatkan masyarakat dengan olahraga.

Gowes diikuti lebih dari 500 ASN perwakilan SKPD lingkup Pemprov Kalsel. Panitia menyediakan hadiah doorprize kepada peserta yang beruntung. (SRI/RIW/EPS)

Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan itu dipusatkan di tiga desa, yakni Sungai Rangas Ulu, Sungai Rangas Tengah, dan Sungai Rangas Hambuku, Kecamatan Martapura Barat.

Sejumlah kegiatan telah disiapkan, mulai dari penanaman pohon, aksi bersih-bersih lingkungan, hingga edukasi pengelolaan sampah melalui program penukaran sampah dengan sembako.

Pada kegiatan tersebut, panitia menyiapkan 600 bibit pohon berbunga, yang terdiri atas tabebuya, spathodea, serta sejumlah jenis pohon berbuah.

Pohon-pohon tersebut dipilih karena selain berfungsi menambah ruang terbuka hijau, juga diharapkan mempercantik kawasan dengan bunga yang mekar saat memasuki musim berbunga.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo, mengatakan penanaman pohon berbunga merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih hijau sekaligus memiliki nilai estetika.

“Jenis pohon yang dipilih didominasi pohon berbunga. Harapannya, ketika tumbuh besar nanti dapat memberikan keteduhan sekaligus memperindah kawasan yang dilalui masyarakat,” ujarnya, Rabu (5/8).

Selain penanaman pohon, Green Action 2026 juga mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pengelolaan sampah melalui program penukaran sampah dengan sembako.

“Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran bahwa sampah yang dipilah memiliki nilai ekonomi dan dapat mengurangi timbunan sampah di lingkungan,” tutupnya.

Koordinator Green Action 2026, Sutrisno mengatakan, keberhasilan menjaga lingkungan memerlukan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, komunitas, media, hingga masyarakat.

Menurutnya, Green Action 2026 menjadi momentum untuk membangun kepedulian bersama terhadap penghijauan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti pada seremoni penanaman pohon, tetapi juga mendorong masyarakat ikut merawat pohon yang ditanam serta membiasakan pengelolaan sampah yang lebih baik,” katanya.

Pelaksanaan Green Action 2026 mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan di Kalimantan Selatan, di antaranya PT Toudano Mandiri Abadi (TMA), PT Antang Gunung Meratus (AGM), PT Arutmin Indonesia, Pertamina, PT Borneo Indobara (BIB), PT Adaro Indonesia, PT Tunas Inti Abadi (TIA), PT Sinar Bintang Albar (SBA), PT Guthrie International Pulau Laut Refinery, dan PT Borneo Energi Nusantara. (MRF/RIW/EPS)

Sebanyak 91 pejabat yang dilantik terdiri atas 7 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 17 pejabat administrator, dan 67 pejabat pengawas. Prosesi pelantikan turut dihadiri jajaran Forkopimda Kota Banjarbaru serta kepala perangkat daerah.

Wali Kota, Erna Lisa Halaby menegaskan, bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar mengisi jabatan yang kosong, melainkan bagian dari langkah strategis memperkuat kinerja organisasi pemerintahan.

“Pelantikan yang kita laksanakan hari ini bukanlah sekadar untuk mengisi jabatan yang kosong, melainkan langkah strategis untuk memastikan roda organisasi berjalan secara optimal melalui penempatan aparatur yang tepat pada posisi yang tepat,” ujarnya.

Menurutnya, seluruh proses pengisian jabatan telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, profesionalisme, serta mengacu pada rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui penerapan merit system dan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ia menjelaskan, penerapan sistem tersebut bertujuan menciptakan birokrasi yang adaptif, profesional, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.

“Langkah ini penting agar sistem yang telah dibangun benar-benar mampu menciptakan birokrasi yang adaptif, profesional, dan siap menghadapi tantangan pembangunan daerah. Saudara-saudara merupakan bagian dari talenta terbaik yang telah melalui proses sesuai mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu, kepercayaan ini hendaknya dijawab dengan dedikasi, integritas, kompetensi, serta kinerja terbaik,” lanjutnya.

Di akhir arahannya, Wali Kota mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan kerja masing-masing.

Ia menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang produktif, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Erna Lisa berharap amanah jabatan yang diemban dapat dimaknai sebagai kesempatan untuk berkarya, menghadirkan solusi atas berbagai persoalan, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Banjarbaru.

Adapun 7 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik, yakni Sri Lailana sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Marhain Rahman sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kemas Akhmad Rudi Indrajaya sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Politik, dan Abdussamad sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.

Selanjutnya Muhammad Mirhansyah sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Keuangan, Kanafi sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Bambang Supriyatno sebagai Asisten Administrasi Umum Kota Banjarbaru. (BDR/RIW/APR)

Sosialisasi dilaksanakan di Ruang Rapat H. Maksid, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pada Selasa (4/8) dan diikuti perwakilan perangkat daerah, organisasi masyarakat, serta relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan, Husnul Hatimah mengatakan pengembangan Ruang Bersama Indonesia menjadi salah satu langkah strategis, menghadirkan ruang yang aman, inklusif, dan ramah bagi perempuan serta anak di berbagai wilayah.

Menurutnya, keberadaan Relawan SAPA juga memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah mengedukasi, pendampingan, serta memperkuat upaya pencegahan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh peserta dapat memahami konsep pengembangan Ruang Bersama Indonesia sekaligus meningkatkan kapasitas para relawan SAPA agar mampu menjalankan perannya secara optimal di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Selain memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung pemenuhan hak-hak perempuan serta anak di Kalimantan Selatan.

“Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan tidak dapat tercapai tanpa memperhatikan peran serta perempuan dan perlindungan terhadap anak,” lanjutnya.

Desa/Kelurahan sebagai unit pemerintahan paling dekat dengan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi perempuan dan anak.

Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA) merupakan sebuah pendekatan pembangunan berbasis gender dan hak anak yang bertujuan menciptakan ruang hidup setara, bebas dari kekerasan, serta mendukung tumbuh kembang dan partisipasi anak dan perempuan secara optimal.

“Adapun pihak-pihak yang terlibat tidak hanya pemerintah tetapi juga tenaga pendidik dan Kesehatan, dunia usaha, forum anak, pendamping dan relawan SAPA, Lembaga swadaya Masyarakat, organisasi Perempuan, tokoh agama, adat dan Masyarakat desa serta media,” tutupnya. (MRF/RIW/APR)

Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral sekaligus mendukung implementasi Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Workshop yang dilaksanakan selama 2 hari ini diikuti perwakilan SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel. Kegiatan dibuka Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, diwakili Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik, Efrin Riyadi, didampingi Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah.

Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik Diskominfo Kalsel, Muhammad Hidayatullah mengatakan, workshop diselenggarakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di seluruh perangkat daerah.

“Melalui workshop ini kami ingin membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya penyusunan metadata yang lengkap dan benar, serta pentingnya memperoleh Rekomendasi Statistik dari Badan Pusat Statistik sebelum melaksanakan kegiatan statistik sektoral. Dengan demikian, data yang dihasilkan akan lebih berkualitas, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penyusunan metadata yang baik tidak hanya mendukung dokumentasi data, tetapi juga mampu mencegah terjadinya duplikasi pengumpulan data antarperangkat daerah.

Selain itu, metadata menjadi elemen penting dalam menghasilkan statistik yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah dibagipakaikan sesuai amanat Satu Data Indonesia.

Menurutnya, workshop ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah menerapkan proses bisnis statistik sesuai standar nasional, memperkuat koordinasi antara Produsen Data, Walidata, dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Pembina Data Statistik, serta mendorong peningkatan tata kelola data di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Harapannya, kegiatan ini mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas data pembangunan daerah, mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy, meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, sekaligus memperkuat implementasi Satu Data Indonesia sebagai fondasi pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Fungsional Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Diyang Gita Cendekia menegaskan, bahwa metadata dan rekomendasi statistik merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola data yang berkualitas.

“Metadata bukan sekadar pelengkap, melainkan identitas dari sebuah data. Melalui metadata yang baik, pengguna dapat metode, hingga kualitas data yang digunakan. Sementara Rekomendasi Statistik menjadi instrumen penting untuk memastikan kegiatan statistik sektoral berjalan sesuai standar dan tidak terjadi duplikasi antarinstansi,” jelasnya.

Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat menerapkan materi yang diperoleh selama workshop dalam setiap penyelenggaraan statistik sektoral sehingga kualitas data pemerintah daerah semakin meningkat.

“Kami berharap sinergi antara BPS, Diskominfo sebagai Walidata, dan seluruh perangkat daerah terus diperkuat agar data yang dihasilkan semakin berkualitas, terintegrasi, dan mampu menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)