Fasilitas ini disiapkan sebagai area bagi jemaah untuk bertemu dan berpamitan dengan keluarga maupun para pengantar sebelum melanjutkan proses keberangkatan.

Selain itu, jemaah dapat menunggu dengan lebih nyaman selama proses check-in yang dilakukan pihak travel agent.

Holding Area juga dapat dimanfaatkan pihak travel agent untuk melaksanakan berbagai persiapan keberangkatan, seperti briefing, pembagian boarding pass, serta pembagian ID Card jemaah umrah sebelum jemaah melanjutkan ke tahapan berikutnya.

Tidak hanya sebagai area tunggu, Holding Area juga dilengkapi dengan backdrop yang dapat dimanfaatkan sebagai spot foto bagi jemaah.

Fasilitas tersebut memberikan kesempatan bagi jemaah untuk mengabadikan momen bersama keluarga maupun sesama jemaah sebelum memulai perjalanan ibadah.

Selain itu, alur baru ini diterapkan untuk mendukung kelancaran operasional, baik bagi pengguna jasa umum maupun jemaah umrah, sehingga proses keberangkatan dapat berlangsung lebih tertib dan terarah.

“Fasilitas terbaru dari Bandara Internasional Syamsudin Noor sejalan dengan penerapan alur baru khusus untuk jemaah umrah. Kami mohon kepada seluruh jemaah umrah maupun para pengantar mengikuti tanda dan arahan petugas di area Lobby Keberangkatan agar lebih nyaman dalam persiapan menjelang ibadah,” ungkap Stephanus Millyas Wardana, General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Hadirnya Holding Area dan alur baru untuk jemaah umrah di Bandara Syamsudin Noor, menjadi langkah nyata upaya peningkatan pelayanan, khususnya dalam mendukung kelancaran dan kenyamanan proses keberangkatan jemaah umrah.

Selepas dari Holding Room, para jemaah umrah akan mengikuti arahan petugas melanjutkan proses keberangkatan (boarding) melalui Pintu Kedatangan Domestik menuju Security Check Point.

“Agar perjalanan umrah dapat berkesan dan bermakna, maka dari itu kami ingin membantu para jemaah memulai perjalanan menuju tanah suci dengan nyaman. Semoga pembaruan ini dapat memberikan pengalaman keberangkatan yang lebih baik bagi seluruh jemaah umrah yang menggunakan Bandara Internasional Syamsudin Noor,” tutup Stephanus Millyas Wardana. (AP-RIW/EPS)

Peluncuran aplikasi tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Koordinasi Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! Tahun 2026, Kamis (24/9).

Kepala Biro Kesra Setdaprov Kalsel, Fahrurazi mengatakan, kehadiran SINAR merupakan bagian dari upaya Biro Kesra menghadirkan inovasi berbasis teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Fahrurazi, SINAR tidak hanya dirancang untuk mengelola proposal, tetapi juga dikembangkan untuk mengintegrasikan data di lingkungan Biro Kesra dengan sejumlah pihak terkait.

“Pemanfaatan teknologi melalui SINAR diharapkan dapat mempermudah pengelolaan informasi dan pelayanan, sekaligus mendukung koordinasi antarperangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalsel,” ungkapnya.

Secara internal, sistem dalam SINAR akan menghubungkan tiga bagian di lingkungan Biro Kesra, yakni Bagian Bina Mental Spiritual, Bagian Kesra Pelayanan Dasar, serta Bagian Kesra Non-Pelayanan Dasar.

“Integrasi tersebut diharapkan membuat pengelolaan data dari masing-masing bagian menjadi lebih terkoordinasi dalam satu sistem. Dengan demikian, proses koordinasi dan penyampaian informasi dapat dilakukan secara lebih efektif,” lanjutnya.

Fahrurazi menyampaikan, peluncuran SINAR yang bertepatan dengan Rakor Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! Tahun 2026 menjadi momentum memperkuat pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan.

“Inovasi ini diharapkan dapat terus dikembangkan sehingga memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin efektif dan responsif,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Kegiatan berlangsung di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Kamis (24/9), hasil kerja sama antara Biro Kesejahteraan Rakyat dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pengelolaan pengaduan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, SP4N-LAPOR! menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah untuk mengetahui berbagai persoalan, aspirasi, serta kebutuhan masyarakat terkait pelayanan publik.

“Pengaduan masyarakat merupakan bagian penting dalam memberikan gambaran kepada pemerintah mengenai pelayanan yang dirasakan masyarakat,” ujar Syarifuddin.

Ia menegaskan, setiap pengaduan yang disampaikan masyarakat harus dikelola secara baik dan sistematis. Proses tersebut mencakup penerimaan laporan, verifikasi, tindak lanjut hingga penyelesaian pengaduan.

“Karena itu, koordinasi antarperangkat daerah menjadi hal penting agar setiap laporan masyarakat dapat ditangani secara tepat dan sesuai dengan kewenangan masing – masing,” lanjutnya.

Syarifuddin berharap pengelolaan SP4N-LAPOR! di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus diperkuat, sehingga laporan masyarakat tidak hanya diterima, tetapi juga mendapatkan tindak lanjut yang jelas.

“Pengelolaan pengaduan yang baik diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki berbagai aspek pelayanan publik serta meningkatkan respons terhadap kebutuhan masyarakat,” tutup Syarifuddin. (MRF/RIW/EPS)

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Tata Cara Bantuan Keuangan Partai Politik yang digelar Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Provinsi Kalsel di salah satu hotel di Banjarbaru, Kamis (24/9).

Mengusung tema Transparansi, Akuntabilitas dan Kepatuhan terhadap Regulasi, kegiatan ini diikuti para pimpinan dan pengurus partai politik tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari pihak terkait untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme pengajuan, pencairan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik.

Kepala Kesbangpol Provinsi Kalsel, Ferdi Yospi Libia Erwinda mengatakan, partai politik memiliki peran penting dalam sistem demokrasi. Selain menjadi sarana rekrutmen politik dan artikulasi kepentingan masyarakat, partai politik juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik secara berkelanjutan.

Menurutnya, untuk mendukung fungsi tersebut, pemerintah mengalokasikan bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Kalsel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Kalsel tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat kelembagaan demokrasi di daerah.

Karena itu, Ferdi menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap tahapan pengelolaan bantuan keuangan partai politik.

Mulai dari proses pengajuan dan verifikasi administrasi pencairan, penggunaan dana, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban, seluruhnya harus dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan.

Melalui sosialisasi tersebut, Kesbangpol Kalsel juga memberikan pemahaman kepada pengurus partai politik mengenai batasan dan proporsi penggunaan bantuan keuangan, termasuk pemanfaatannya untuk kegiatan pendidikan politik.

Selain itu, peserta diarahkan agar mampu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara rapi dan akurat, sehingga dapat memenuhi ketentuan pemeriksaan dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami berharap, melalui paparan materi dari para narasumber yang kompeten hari ini, kita dapat meminimalisir kendala – kendala administratif serta menghindari potensi temuan pemeriksaan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK di masa yang akan datang,” ujar Ferdi.

Ia juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai ruang diskusi dan konsultasi, terutama untuk membahas berbagai kendala teknis yang dihadapi dalam proses pengelolaan bantuan keuangan partai politik.

Ferdi berharap kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman pengurus partai politik terhadap tata kelola bantuan keuangan, tetapi juga mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan partai politik yang tertib dan akuntabel serta memperkuat kualitas demokrasi di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/EPS)

Sejumlah titik api masih ditemukan, namun petugas terus melakukan penanganan untuk mencegah meluasnya kebakaran dan dampak asap.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin mengatakan, kondisi karhutla di wilayah Kalsel masih dapat dikendalikan. Hal itu disampaikannya saat ditemui di VIP Bandara Internasional Syamsudin Noor, Banjarbaru, Senin (21/9), bertepatan dengan kedatangan Kepala BNPB dan Menteri Kehutanan.

Menurutnya, rombongan pemerintah pusat semula dijadwalkan menuju Kalimantan Tengah. Namun, kondisi kabut asap menyebabkan bandara di wilayah tersebut tidak dapat digunakan sehingga perjalanan dialihkan melalui Kalsel.

“Memang sementara ini kasus cukup terkendali. Ada beberapa titik, tetapi yang jelas masih bisa kita kendalikan,” ujar Muhammad Syarifuddin.

Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Kalsel, Ronny Eka Saputra menyebut, kondisi Bandara Internasional Syamsudin Noor relatif aman dibandingkan sejumlah bandara lain di wilayah Kalimantan yang terdampak kabut asap.

Ronny mengatakan, sempat terjadi keterlambatan penerbangan pada Senin (21/9) pagi. Namun, kondisi tersebut tidak berlangsung setiap hari sehingga secara umum aktivitas penerbangan dari dan menuju Kalsel masih berjalan normal.

“Secara umum masih bisa kami kendalikan. Semua titik api masih tertangani dengan baik, walaupun tidak sepenuhnya langsung padam karena kondisi lahan gambut,” jelasnya.

Menurut Ronny, beberapa titik api yang masih aktif memang menghasilkan asap. Namun, seluruhnya masih dalam penanganan petugas di lapangan dengan mengoptimalkan upaya pembasahan dan pengairan.

Penanganan pada lahan gambut menjadi perhatian karena api dapat bertahan di bawah permukaan dan tidak selalu langsung terlihat.

Karena itu, proses pemadaman dilakukan secara bertahap dengan memastikan area yang terbakar benar-benar basah untuk mencegah api kembali muncul.

Selain penanganan di lapangan, BPBD Kalsel juga terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau peluang pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Namun, pelaksanaan OMC hingga saat ini belum dapat dilakukan karena kondisi atmosfer belum mendukung.

Koordinasi dengan BMKG tetap dilakukan untuk menentukan waktu yang memungkinkan apabila kondisi cuaca memenuhi persyaratan.

Di sisi lain, penanganan karhutla juga mulai diperkuat melalui koordinasi lintas wilayah.

Pemerintah pusat berencana meminta dukungan Kalsel untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, khususnya wilayah Pulang Pisau yang masih terdampak kabut asap.

Ronny menyampaikan, helikopter water bombing direncanakan dikerahkan ke Pulang Pisau dengan home base di Kalimantan Selatan.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan karhutla di wilayah Kalimantan secara terpadu.

“Dengan dukungan lintas daerah, penanganan diharapkan dapat dilakukan lebih cepat, sekaligus mengurangi risiko meluasnya kebakaran dan dampak kabut asap terhadap masyarakat serta aktivitas transportasi udara,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Setelah sebelumnya dilaksanakan di Barito Kuala, kegiatan menyasar Kampung Purun dengan melibatkan generasi muda, di antaranya Youth Geopark Meratus dan Putra – Putri Pariwisata, bersama unsur pemerintah serta masyarakat setempat.

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady mengatakan aksi tersebut difokuskan pada unsur kebersihan sebagai bagian dari Sapta Pesona sekaligus membangun kepedulian terhadap geosite Meratus.

“Kenapa aksinya mengambil Sapta Pesona yang ketiga, bersih-bersih? Karena destinasi wisata kita, titik-titik yang 54 itu memang perlu peran semua, terutama generasi muda,” ujar Iwan.

UGG Meratus memiliki 54 situs yang tersebar di enam kabupaten/kota, yakni Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, Barito Kuala, Banjar, Tapin dan Hulu Sungai Selatan.

Aksi Sapta Pesona belum dapat menjangkau seluruh situs tersebut. Dispar Kalsel memilih sejumlah lokasi secara bertahap dan menargetkan kegiatan serupa dapat berlanjut ke titik lainnya.

“Mudah-mudahan ke depannya titik-titik yang lain juga akan kita laksanakan,” katanya.

Iwan menegaskan kegiatan tersebut tidak diharapkan berhenti sebagai aksi seremonial. Generasi muda dilibatkan sebagai penggerak agar kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian geosite dapat ditularkan kepada masyarakat sekitar.

“Harapannya generasi muda bisa menjadi percontohan untuk yang lain, bisa ditularkan ke masyarakat sekitar,” ujarnya.

Menurut Iwan, gerakan tersebut juga menjadi bagian dari tanggung jawab menjaga warisan bumi Meratus yang telah memperoleh pengakuan internasional dari UNESCO.

Selain pelestarian, keberadaan geosite juga diharapkan memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat lokal.

“Kita bersama-sama memelihara dan menjaga warisan bumi tersebut. Yang kedua, harapannya situs di mana lokasi itu berada bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Rusma Khazairin mengatakan, kenaikan harga beras menjadi salah satu komoditas yang terus dipantau pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Rusma usai menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi di Command Center Setdaprov Kalsel, Senin (21/9).

Menurut Rusma, musim kemarau turut memengaruhi aktivitas pertanian yang kemudian dapat berdampak terhadap produksi, ketersediaan, hingga harga sejumlah komoditas pangan.

“Kondisi ini terutama menjadi perhatian di wilayah Banua Enam,” ungkapnya.

Meski demikian, Rusma memastikan pasokan komoditas pangan secara umum di Kalimantan Selatan masih terpantau aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Pasokan pangan kita masih aman,” kata Rusma.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan berbagai komoditas pangan di sejumlah wilayah.

Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi komoditas yang produksinya berpotensi terdampak kondisi cuaca dan musim kemarau.

“Kelancaran distribusi pangan juga diperhatikan agar pasokan tetap dapat menjangkau masyarakat di berbagai daerah,” lanjutnya.

Rusma menambahkan, kondisi harga beras dan komoditas pangan lainnya akan terus dipantau sebagai bagian dari langkah pengendalian inflasi.

“Apabila terjadi gangguan pasokan maupun perubahan harga yang signifikan, pemerintah dapat segera mengambil langkah penanganan,” tutupnya. (MRF/RIW/APR)

Hal itu menjadi perhatian Wali Kota Banjarbaru sekaligus Bunda PAUD, Erna Lisa Halaby, saat melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pendidikan Kelompok Belajar (KB) Cita Anak Bangsa, Kecamatan Cempaka, Jumat (18/9).

Dalam kunjungan tersebut, Bunda Lisa turut meninjau kegiatan pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar kepala anak. Data hasil pengukuran menjadi bagian penting untuk memantau perkembangan anak secara berkala, sekaligus mendeteksi lebih awal apabila terdapat kondisi yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut.

Menurut Bunda Lisa, upaya memastikan tumbuh kembang anak secara optimal merupakan tanggung jawab bersama. Anak-anak di Kota Banjarbaru diharapkan tidak hanya tumbuh sehat, tetapi juga berkembang menjadi pribadi yang cerdas, bahagia dan memiliki ruang cukup untuk mengekspresikan dirinya.

“Ulun berharap di jenjang tingkat pendidikan TK ini tidak ada lagi pemberian pelajaran langsung diberikan, tetapi ini adalah tahap untuk memberikan anak bebas untuk berekspresi dulu. Buat mereka happy tapi tetap diawasi, dikontrol, dipantau,” ujarnya.

Bunda Lisa juga menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak sekaligus memperhatikan para guru yang menjadi bagian penting dalam proses pendidikan usia dini.

Ia meminta apabila terdapat bangunan PAUD maupun TK yang membutuhkan perbaikan atau renovasi agar segera didata dan dicatat, sehingga dapat menjadi perhatian untuk penanganan lebih lanjut.

Pada kesempatan tersebut, Bunda Lisa memberikan apresiasi kepada para guru PAUD yang dinilainya telah menunjukkan kesabaran dan ketabahan dalam mendampingi anak-anak pada masa tumbuh kembang mereka.

“Ulun sangat mengapresiasi kepada guru-guru PAUD yang sudah bersabar dan sudah sabar menghadapi anak-anak kita, untuk sudah tabah menghadapi dan memberikan pelajaran buat anak-anak,” ucapnya.

Kunjungan kerja Bunda PAUD kemudian berlanjut ke TK Negeri Pembina Cempaka, Kompleks Cempaka Sari, Kecamatan Cempaka.

Di lokasi tersebut, Bunda Lisa meninjau pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Peninjauan dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada anak memenuhi aspek kebersihan, kualitas gizi dan higienitas.

Bunda Lisa juga mengimbau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar senantiasa memberikan makanan dengan kualitas terbaik bagi anak-anak.

Menurutnya, makanan yang disajikan harus benar-benar memperhatikan kualitas bahan, kebersihan, kandungan gizi serta keamanan pangan, karena menjadi bagian penting dalam mendukung tumbuh kembang anak.

Dalam kunjungan tersebut, Bunda Lisa juga turut mencicipi dan makan bersama anak-anak, sekaligus melihat secara langsung makanan yang disajikan melalui program MBG.

Bunda Lisa menekankan, program MBG merupakan bagian dari upaya tambahan dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak. Namun, pemenuhan gizi utama tetap dimulai dari lingkungan keluarga melalui pola makan yang sehat dan seimbang.

“Selain pemenuhan gizi utama tetap dimulai dari lingkungan keluarga, ulun menekankan MBG ini juga merupakan program untuk menambahan pemenuhan gizi kepada anak-anak agar terhindar dari stunting,” katanya.

Kepada anak-anak, Bunda Lisa juga mengingatkan pentingnya mengonsumsi buah dan sayur sebagai bagian dari pola makan sehari-hari.

“Jangan lupa anak-anak harus rajin makan sayur dan buah ya, supaya tumbuh sehat, kuat dan makin pintar. Dan lebih penting agar anak-anak terhindar dari stunting,” ungkapnya.

Kunjungan Bunda PAUD menegaskan bahwa masa depan anak Banjarbaru dimulai dari perhatian sejak dini, tumbuh kembang terpantau, gizi terpenuhi, dan anak diberi ruang untuk tumbuh sehat, cerdas serta bahagia. (MedCenBJB-RIW/APR)

Upaya tersebut dilakukan seiring penguatan koordinasi lintas sektor yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalsel, menghadapi karhutla di sejumlah wilayah.

Koordinasi kembali dibahas dalam rapat yang dipimpin langsung Gubernur Kalsel, Muhidin di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (17/9).

Rapat melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, ASN, serta perangkat daerah terkait

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, rapat tersebut membahas penguatan penanganan karhutla secara terpadu, termasuk pengerahan seluruh unsur untuk mendukung upaya di lapangan.

“Rapat secara langsung dipimpin Pak Gubernur secara teknis dan beliau mengarahkan sampai ke TNI. Jadi mulai dari TNI, kepolisian sampai ASN dikerahkan,” ujar Muslim.

Menurutnya, penanganan difokuskan pada sejumlah lokasi yang menjadi prioritas. Meski demikian, pengawasan tetap dilakukan di wilayah lainnya untuk mengantisipasi munculnya titik api baru.

“Fokus-fokus titik yang prioritas itu diharap menjadi fokus, tetapi tetap di wilayah – wilayah yang lain tetap menjaga,” katanya.

Muslim menjelaskan, Diskominfo Kalsel turut berperan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai langkah pemerintah dalam menangani karhutla.

Informasi yang disampaikan kepada publik, menurutnya, harus berdasarkan fakta dan kondisi penanganan di lapangan. Hal ini penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai upaya pemerintah dalam menghadapi karhutla.

“Kita mendukung dengan menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat bagaimana upaya – upaya yang sudah dilakukan. Jadi ini adalah fakta yang memang sebagai informasi kepada masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, penyampaian informasi tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kondisi karhutla dan langkah-langkah penanganan yang terus dilakukan hingga situasi dapat dikendalikan.

“Jadi fakta-fakta itu yang kita sampaikan, bagaimana kondisi di lapangan, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah bersama seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla. Informasi itu yang kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui bahwa penanganan terus dilakukan dan semua unsur bergerak sesuai dengan tugasnya masing-masing,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

Pembagian tugas tersebut disepakati dalam rapat koordinasi Satgas Karhutla dan Kekeringan di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (17/9).

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin mengatakan, kondisi itu salah satunya ditemukan di kawasan Guntung Damar. Asap masih muncul meski secara kasatmata tidak ditemukan api di permukaan.

“Di daerah Guntung Damar itu masih ada asap. Padahal apinya sudah tidak ada, tapi asap ada. Setelah diuji oleh kepolisian, ternyata api tersebut masih ada. Apinya di bawah, karena kita ini gambut,” ujar Muhidin.

Untuk memastikan bara benar-benar padam, penanganan akan dilakukan bersama dengan membagi kawasan menjadi beberapa blok yang ditangani unsur Polri, TNI, BPBD dan instansi terkait.

“Jadi kita bagi tugas supaya menangani api yang ada di dalam gambut ini benar-benar mati,” katanya.

Penanganan akan menggunakan metode penyuntikan ke lapisan gambut. Tim juga akan menguji penggunaan cairan surfaktan yang sebelumnya telah dicoba dalam skala terbatas.

Menurut Muhidin, pengujian tidak hanya untuk melihat kemampuan cairan tersebut memadamkan bara, tetapi juga mengetahui berapa lama kondisi gambut dapat bertahan setelah penanganan.

“Ini akan kita coba kembali untuk mematikan api yang ada di dalam gambut,” ujarnya.

Meski penanganan diperkuat, Muhidin memastikan status karhutla Kalsel belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat dan tetap berada pada Siaga Darurat.

Menurutnya, perkembangan kebakaran di sejumlah wilayah mulai menunjukkan penurunan sehingga peningkatan status harus mempertimbangkan kondisi keseluruhan daerah.

“Status tetap kita Siaga. Kalau Tanggap Darurat berarti statusnya lebih tinggi. Jadi ini harus kita sesuaikan,” jelasnya.

Selain karhutla, pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap ketersediaan air selama kemarau. Muhidin berencana meninjau Riam Kanan menyusul laporan penurunan debit air.

Peninjauan diperlukan untuk memastikan kemampuan sumber air tersebut tetap menopang kebutuhan selama kemarau.

“Kita harus memastikan sampai kapan bisa bertahan saluran yang ada di Riam Kanan mengalirkan air. Mudah – mudahan dalam waktu dekat ini ada hujan,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menjelaskan, cairan surfaktan tersebut dikembangkan melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Kalsel untuk meningkatkan efisiensi pemadaman.

Penggunaannya diarahkan untuk menghemat air, mempercepat waktu penanganan serta mengurangi kebutuhan tenaga ketika menghadapi kebakaran gambut.

“Kami melalui Biddokkes mengembangkan cairan surfaktan. Tujuannya supaya efisiensi pemadaman, baik efisiensi air, waktu, termasuk tenaga,” jelasnya.

Menurut Kapolda, tim gabungan telah berjibaku menangani karhutla selama sekitar dua bulan. Dengan periode kemarau yang masih berlangsung, inovasi penanganan diperlukan untuk membantu mengendalikan api dan asap.

Cairan surfaktan tersebut kini telah dapat diproduksi dalam jumlah lebih banyak dan akan dibagikan kepada instansi yang terlibat dalam operasi karhutla di Kalsel.

“Alhamdulillah hari ini cairan surfaktan tersebut sudah bisa kita perbanyak dan akan kita bagikan kepada semua instansi yang terlibat dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan,” katanya. (SYA/RIW/EPS)