Sebagai wujud nyata hal tersebut, Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Jaini, melalui Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang-Undangan, Muhammad Andri Yuzhar, menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) ASDEKSI Se-Kalsel di Aula Lingganan DPRD Kota Banjarbaru, Kamis (22/10).

Dalam paparannya, Andri Yuzhar menekankan bahwa orientasi dan pendalaman tugas bagi wakil rakyat merupakan hak konstitusional yang dilindungi regulasi resmi.

“Hak anggota DPRD untuk mengikuti orientasi dan pendalaman tugas telah didasarkan secara rinci dalam Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi Pendalaman Tugas dan Anggota DPRD. Karena itu, penetapan lembaga penyelenggara wajib berdasarkan fungsi kelembagaan sesuai kompetensinya, bukan sekadar didasarkan pada eksistensi organisasi,” tegas Andri.

Lebih lanjut, Andri menggarisbawahi pentingnya komitmen bersama serta tata kelola anggaran yang tepat sasaran agar peningkatan kapasitas dewan berjalan secara efektif dan akuntabel.

“Penganggaran untuk pendalaman tugas DPRD harus betul-betul sesuai dengan pos dan fungsi yang ditetapkan dalam APBD. Harmonisasi kebijakan sangat penting untuk menjaga konsistensi peraturan, sehingga lahir komitmen bersama menuju DPRD yang berkompeten dan berkinerja optimal,” tambahnya.

Sementara itu, menanggapi penyampaian tersebut, Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru, Arnawaty Sufiatin, menyambut positif poin-poin yang dipaparkan.

Menurutnya, keselarasan antara regulasi pusat dan daerah serta ketertiban penganggaran APBD adalah fondasi utama bagi kesekretariatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pimpinan dan anggota dewan.

“Momentum Rakorda ini menjadi pijakan bersama untuk terus memperkuat sinergi dan profesionalisme kesekretariatan DPRD se-Kalsel,” pungkasnya.

Dalam kesempatan ini, turut berhadir jajaran Sekretariat DPRD dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tabalong hingga Kota Banjarmasin. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Santri diharapkan tidak hanya memiliki pemahaman agama yang kuat, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki akhlak mulia untuk menghadapi tantangan masa depan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Tambrin, menyampaikan bahwa pada 2045 Indonesia akan genap berusia 100 tahun.

“Momentum satu abad kemerdekaan tersebut menjadi cita-cita besar yang membutuhkan persiapan sumber daya manusia berkualitas sejak sekarang, termasuk melalui pendidikan pesantren,” ungkap Tambrin, usai peringatan Hari Santri Nasional 2026, bertempat di Asrama Haji di Banjarbaru Kamis (22/10).

Menurut Tambrin, santri harus mengambil peran penting mewujudkan Indonesia Emas 2045. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diimbangi dengan pembentukan karakter, moral, dan akhlak mulia agar para santri mampu menjadi generasi yang cerdas sekaligus memiliki integritas.

Ia menilai, pesantren memiliki peran strategis membentuk generasi muda yang berilmu, mandiri, disiplin, dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat.

Karena itu, peringatan Hari Santri Nasional tidak hanya menjadi ajang mengenang sejarah perjuangan santri, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya mempersiapkan santri agar mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

“Melalui momentum Hari Santri Nasional 2026, para santri diharapkan terus meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas wawasan, serta mengembangkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman,” lanjutnya.

Dengan demikian, lulusan pesantren dapat berkiprah di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, hingga teknologi dan inovasi.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi IX, Mariana menyampaikan, peringatan Hari Santri Nasional juga menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pesantren, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pembinaan keagamaan yang kuat perlu berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan akademik, keterampilan, serta pemahaman terhadap perkembangan teknologi.

“Dengan bekal tersebut, santri diharapkan mampu menjadi bagian dari generasi penerus yang menjaga nilai-nilai kebangsaan sekaligus mendorong kemajuan Indonesia,” ungkap Mariana.

Semangat Hari Santri Nasional 2026 diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Melalui penguatan peran santri, cita-cita Indonesia Emas 2045 diharapkan dapat didukung oleh generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan, hingga akhlak mulia,” tutup Mariana. (MRF/RIW/EPS)

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarbaru ini berlangsung di halaman kantor DKP3 Kota Banjarbaru, Rabu (21/10), dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia 2026.

Kegiatan dibuka Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, diwakili Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni. Agenda tersebut juga dirangkai dengan peresmian kios pangan sebagai sarana distribusi berbagai komoditas pangan bagi masyarakat.

Sekda Kota Banjarbaru, Sirajoni, mengatakan Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan lebih mudah, sekaligus menjaga kestabilan harga di pasaran.

“Program ini tentunya kita tujukan untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi kebutuhan pangan yang murah dan berkualitas bagi masyarakat Kota Banjarbaru. Dengan operasi pangan seperti ini, harga bisa stabil dan inflasi juga dapat kita tekan,” ujar Sirajoni.

Sementara itu, Plt. Kepala DKP3 Kota Banjarbaru, Wiwien Robyati menjelaskan, Gerakan Pangan Murah kali ini menawarkan potongan harga rata-rata Rp5.000 per kilogram atau per kemasan untuk berbagai komoditas kebutuhan pokok.

Salah satunya telur ayam yang dijual seharga Rp22.000 per kilogram, lebih murah dibandingkan harga normal yang mencapai Rp27.000 per kilogram.

Untuk memastikan ketersediaan barang selama kegiatan, DKP3 menyiapkan stok beras, gula pasir, dan minyak goreng masing-masing lebih dari satu ton.

Sementara itu, telur ayam tersedia sekitar 300 kilogram, sedangkan bawang merah, bawang putih, dan cabai masing – masing disiapkan sebanyak 200 kilogram.

“Kami siapkan stok beras, gula pasir, dan minyak goreng masing-masing lebih dari satu ton. Sementara itu, telur ayam disiapkan sekitar 300 kilogram, sedangkan bawang merah, bawang putih, dan cabai masing – masing sebanyak 200 kilogram,” kata Wiwien.

Ia menambahkan, Gerakan Pangan Murah akan dilaksanakan sebanyak lima kali di sejumlah lokasi berbeda di Kota Banjarbaru.

Kegiatan yang digelar pada Rabu (21/10) ini merupakan pelaksanaan perdana, sedangkan empat kegiatan berikutnya direncanakan berlangsung di titik lokasi lainnya.

Selain Gerakan Pangan Murah, pemerintah juga menghadirkan kios pangan yang diresmikan dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Kios ini menjadi sarana distribusi bahan pangan yang berasal dari petani, pelaku usaha pangan, kelompok tani, hingga gabungan kelompok tani.

Berbagai komoditas yang tersedia dalam kegiatan ini meliputi beras SPHP, beras lokal, gula pasir, minyak goreng, telur ayam, daging sapi, daging ayam, bawang merah, bawang putih, cabai, serta aneka hasil olahan perikanan. (BDR/RIW/EPS)

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman menyampaikan, bahwa evaluasi kinerja dan SAKIP merupakan bagian penting, untuk menilai capaian pelaksanaan program yang telah direncanakan.

“Melalui evaluasi ini, setiap program dan kegiatan dapat ditinjau berdasarkan target, indikator kinerja, serta hasil yang telah dicapai,” ungkapnya, usai acara.

Menurut Syamsir, evaluasi tidak hanya berfokus pada kegiatan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan aspek yang masih perlu diperbaiki.

Dengan demikian, perangkat daerah dapat menyusun langkah tindak lanjut yang lebih terarah agar pelaksanaan program pada periode berikutnya berjalan lebih efektif dan sesuai sasaran.

Penerapan SAKIP sendiri menjadi salah satu instrumen untuk memastikan bahwa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja instansi pemerintah saling berkaitan.

“Melalui sistem ini, maka setiap program diharapkan memiliki tujuan yang jelas, indikator yang terukur, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.

Bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, evaluasi ini juga penting untuk memastikan program pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan dilaksanakan secara terencana.

Capaian program perlu dilihat tidak hanya dari sisi penyerapan anggaran atau jumlah kegiatan yang terlaksana, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

Karena itu, proses evaluasi diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan program, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan prioritas perbaikan.

“Hasil evaluasi juga dapat digunakan untuk menyelaraskan kembali target kinerja dengan kebutuhan pembangunan daerah serta tantangan yang dihadapi sektor pertanian dan ketahanan pangan,” sahutnya.

Syamsir Rahman menegaskan, bahwa penguatan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Perencanaan yang baik harus diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten, pemantauan secara berkala, serta pelaporan yang sesuai dengan capaian di lapangan.

“Selain meningkatkan tata kelola pemerintahan, evaluasi kinerja dan SAKIP juga diharapkan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik,” tutup Syamsir. (MRF/RIW/EPS)

Jumlah kasus ISPA rata-rata mencapai sekitar 10.000 kasus per pekan, meningkat dibandingkan kondisi sebelumnya yang berkisar 5.000 hingga 6.000 kasus per pekan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Diauddin mengatakan, peningkatan ini menjadi perhatian karena paparan asap karhutla berpotensi mengganggu kesehatan pernapasan masyarakat, terutama ketika kualitas udara memburuk.

Menurut Diauddin, kasus ISPA terbanyak dilaporkan dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarbaru.

“Tingginya jumlah kasus di tiga wilayah tersebut berkaitan dengan kepadatan penduduk serta paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan,” ungkapnya, Selasa (20/10).

Kondisi ini menunjukkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap dampak karhutla, tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga terhadap kesehatan.

“Asap kebakaran mengandung partikel dan polutan yang dapat terhirup ketika masyarakat melakukan aktivitas di luar ruangan, terutama saat asap menyelimuti kawasan permukiman,” ungkapnya.

Paparan asap menimbulkan gangguan pada saluran pernapasan, seperti batuk, iritasi tenggorokan, hidung berair, hingga sesak napas.

Risiko gangguan kesehatan juga perlu diperhatikan pada kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan atau gangguan kesehatan tertentu.

Diauddin mengingatkan masyarakat, meningkatkan upaya perlindungan diri selama karhutla berlangsung.

“Salah satunya dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara terdampak asap, terutama apabila asap terlihat semakin pekat atau kualitas udara menurun,” lanjutnya.

Masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah juga diimbau menggunakan masker yang sesuai untuk membantu mengurangi paparan partikel asap.

“Masyarakat sebaiknya membatasi masuknya asap ke dalam rumah dengan menutup pintu dan jendela ketika udara di luar tercemar, serta menjaga kualitas udara di dalam ruangan,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Kepala BPAM Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas mengatakan, pekerjaan di lapangan telah selesai, termasuk pengurukan kembali pada bagian pipa yang diperbaiki. Ia berharap distribusi air segera kembali normal setelah proses penyesuaian suplai.

“Sudah selesai 100 persen. Sekarang sedang menormalkan suplai air bersih. Insyaallah dalam waktu dekat kembali normal seperti sediakala,” ujarnya, Selasa (20/10).

Untuk mengantisipasi gangguan serupa, BPAM Banjarbakula juga menyiapkan penguatan pasokan alternatif melalui intake darurat.

Saat terjadi kerusakan sebelumnya, BPAM mengaktifkan intake darurat berkapasitas 150 liter per detik dan mendapat tambahan pompa darurat dari PTAM Intan Banjar dengan kapasitas yang sama.

Dengan demikian, total pasokan darurat yang tersedia saat itu mencapai 300 liter per detik.

Ke depan, BPAM berencana menambah dua unit pompa sehingga kapasitas pasokan darurat ditingkatkan menjadi 420 liter per detik.

Langkah ini disiapkan untuk menjaga ketersediaan air, terutama menghadapi potensi gangguan saat kegiatan besar, termasuk Haul, perayaan Natal, dan Tahun Baru.

“Jaringan pipa galvanisnya sudah terpasang, tinggal menambah pompanya. Jadi, kalau terjadi gangguan, mudah – mudahan tidak, kita memiliki pasokan alternatif,” jelasnya.

Selain penambahan pompa, BPAM Banjarbakula mengusulkan peningkatan izin pengambilan air baku kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA).

Kapasitas izin yang saat ini sebesar 150 liter per detik diharapkan ditingkatkan menjadi 500 liter per detik. Penambahan kapasitas tersebut direncanakan untuk mendukung pengambilan air dari jaringan irigasi Riam Kanan.

Sementara untuk solusi jangka panjang, BPAM Banjarbakula telah mengusulkan revitalisasi pipa berbahan high-density polyethylene (HDPE) berdiameter 1.200 milimeter di Intake Mandikapau kepada Ditjen SDA.

“Usulan tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada 2027,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mendorong tumbuhnya inovasi, kreativitas, serta budaya penelitian dalam mendukung pembangunan Kalimantan Selatan.

Melalui ajang tersebut, berbagai gagasan dan terobosan diharapkan dapat dikembangkan menjadi solusi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Selatan, Rusma Khazairin, menjelaskan bahwa inovasi dan karya tulis ilmiah memiliki peran penting, menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.

“Gagasan yang dihasilkan melalui proses kreatif dan kajian ilmiah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan maupun meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan,” ungkapnya.

Menurutnya, penganugerahan Kalsel Innovation Award dan Lomba Karya Tulis Ilmiah juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi aparatur pemerintah, akademisi, serta masyarakat untuk terus mengembangkan ide-ide baru yang relevan dengan kebutuhan daerah.

Dengan demikian, inovasi tidak hanya berhenti pada tahap gagasan atau kompetisi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui penerapan di lapangan.

“Upaya ini diharapkan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat, menekankan pentingnya membangun ekosistem riset dan inovasi yang mampu menghasilkan solusi sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kalimantan Selatan.

Melalui kegiatan ini, BRIDA Kalsel diharapkan dapat semakin memperkuat perannya dalam mendorong pengembangan inovasi daerah, mulai dari penjaringan gagasan, pengkajian, hingga peluang penerapannya dalam program pembangunan.

“Sinergi antara pemerintah, peneliti, akademisi, dan masyarakat juga menjadi faktor penting agar hasil riset dan inovasi dapat dimanfaatkan secara lebih luas,” sahutnya.

Kalsel Innovation Award menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap upaya dan terobosan inovatif yang dikembangkan di daerah.

Adapun Lomba Karya Tulis Ilmiah menjadi wadah untuk mendorong pemikiran kritis, memperkuat tradisi penelitian, serta menghasilkan rekomendasi berbasis kajian yang dapat mendukung pengambilan keputusan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap penyelenggaraan kedua ajang tersebut dapat memperkuat budaya inovasi dan riset, sekaligus meningkatkan partisipasi berbagai pihak dalam pembangunan daerah.

“Ke depan, inovasi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mendorong peningkatan daya saing daerah, pengembangan potensi lokal, dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Penyerahan penghargaan berlangsung di Lapangan dr. Murdjani, Kota Banjarbaru, Minggu (18/10), dan dihadiri Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby.

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan dan dedikasi para atlet serta pelatih yang telah berkontribusi meraih prestasi di tingkat provinsi.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Erna Lisa Halaby menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan.

Ia menilai, keberhasilan yang diraih merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan latihan intensif, kedisiplinan, pengorbanan waktu, serta dukungan keluarga dan pelatih.

“Penghargaan ini merupakan bentuk penghormatan atas perjuangan, dedikasi, dan semangat pantang menyerah dalam membawa nama Kota Banjarbaru,” ujar Erna Lisa Halaby.

Ia berharap penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas prestasi yang telah diraih, tetapi juga menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus mengembangkan kemampuan dan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi mendatang.

Wali Kota juga mengingatkan para atlet agar senantiasa menjaga kedisiplinan, menjunjung tinggi sportivitas, serta menjadi teladan bagi masyarakat.

Sementara itu, para pelatih dan pengurus olahraga diharapkan terus memperkuat pembinaan atlet, khususnya sejak usia dini.

“Teruslah berlatih, perkuat pembinaan sejak dini, tingkatkan kualitas pelatihan, serta ciptakan lingkungan olahraga yang sehat, inklusif, dan berorientasi pada prestasi,” pesannya.

Pada Porprov XII Kalimantan Selatan Tahun 2025, Kota Banjarbaru berhasil menduduki peringkat ketiga. Sementara pada Peparprov V, Banjarbaru menempati peringkat kedua.

Sebagai apresiasi atas pencapaian tersebut, Pemko Banjarbaru memberikan penghargaan kepada atlet peraih medali emas, perak, dan perunggu, baik dari kategori perorangan, ganda, maupun beregu.

Penghargaan juga diberikan kepada para pelatih yang telah membimbing atlet hingga berhasil meraih prestasi.

Untuk atlet perorangan, penghargaan yang diberikan sebesar Rp25 juta bagi peraih medali emas, Rp13,5 juta untuk perak, dan Rp9,5 juta untuk perunggu.

Pada kategori ganda, atlet peraih emas menerima Rp14 juta, perak Rp11 juta, dan perunggu Rp8 juta.

Sementara itu, atlet beregu dengan anggota tiga hingga lima orang memperoleh penghargaan sebesar Rp11 juta untuk emas, Rp8,5 juta untuk perak, dan Rp5,5 juta untuk perunggu.

Adapun beregu dengan anggota lebih dari enam orang menerima Rp6 juta untuk emas, Rp4,5 juta untuk perak, dan Rp3,5 juta untuk perunggu.

Penghargaan juga diberikan kepada pelatih berdasarkan kategori dan jumlah atlet yang dibina. Pelatih individu atau pelatih yang membina dua hingga empat atlet memperoleh Rp12,5 juta untuk emas, Rp8,5 juta untuk perak, dan Rp5,5 juta untuk perunggu.

Sedangkan pelatih beregu yang membina lima atlet atau lebih menerima penghargaan sebesar Rp30 juta untuk emas, Rp20 juta untuk perak, dan Rp15 juta untuk perunggu.

Melalui pemberian penghargaan ini, Pemkot Banjarbaru berharap pembinaan olahraga semakin berkembang dan mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang berprestasi.

Upaya tersebut sekaligus diharapkan dapat mendorong generasi muda menjadi pribadi yang sehat, tangguh, berkarakter, dan mampu membawa nama baik Kota Banjarbaru di berbagai ajang olahraga. (BDR/RIW/EPS)

Penghargaan diserahkan dalam acara Penganugerahan Geospasial Banua Award 2026 di Kantor Bappeda Kalsel, Banjarbaru, Senin (19/10).

Ajang ini menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pengelolaan informasi geospasial untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin mengatakan, data geospasial berperan penting memastikan pembangunan tepat sasaran.

Melalui pemetaan yang akurat, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan wilayah, menentukan prioritas pembangunan, hingga mengoptimalkan penggunaan anggaran.

“Dari data spasial yang baik, keterkaitan antarsektor terlihat utuh. Di situlah lokasi dan program prioritas dapat ditentukan dengan lebih yakin, dan setiap rupiah anggaran jatuh pada tempat yang benar,” ujarnya.

Ia mencontohkan, pemanfaatan data geospasial dapat membantu pemerintah menentukan wilayah yang membutuhkan fasilitas pendidikan dan kesehatan, memetakan kawasan rawan bencana, serta mengidentifikasi potensi pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata.

Menurut Syarifuddin, pengelolaan data harus menjadi tanggung jawab pimpinan perangkat daerah. Kualitas data perlu dijaga melalui pembagian tanggung jawab yang jelas, pemeriksaan berkala, serta penguatan koordinasi dan pertukaran data antarlembaga.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten kota memperkuat kerja sama dengan pemerintah provinsi agar data pembangunan saling terhubung dan dapat dimanfaatkan optimal.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti, menyampaikan partisipasi dalam Geospasial Banua Award tahun ini menunjukkan peningkatan.

Sebanyak 10 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan mengikuti penilaian, disertai peningkatan jumlah peserta dari perangkat daerah tingkat provinsi.

“Biasanya pesertanya kurang dari delapan, sekarang sudah meningkat. Ada 10 kabupaten/kota yang ikut dari total 13. Dari SKPD juga ada peningkatan, tetapi kualitasnya masih perlu ditingkatkan,” jelasnya.

Suprapti berharap seluruh kabupaten/kota berpartisipasi pada penyelenggaraan berikutnya. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan peta dan data spasial sejak tahap perencanaan agar pembangunan sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah.

Sebagai contoh, penentuan lokasi pembangunan sekolah perlu mempertimbangkan pemetaan kebutuhan, kondisi wilayah, serta data pendukung lainnya sehingga program pembangunan dapat direncanakan secara lebih tepat.

Dari tingkat nasional, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial (BIG), Ibnu Sofian, menegaskan informasi geospasial merupakan salah satu fondasi penting perencanaan pembangunan yang akurat, terutama di tengah perubahan kondisi lingkungan dan iklim.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat ketersediaan data berkualitas, konektivitas antarsimpul jaringan perangkat daerah, serta pemanfaatan informasi geospasial hingga ke tingkat masyarakat.

“Perencanaan pembangunan daerah yang akurat, yang didukung oleh data geospasial yang presisi, menjadi salah satu kunci untuk dapat merencanakan pembangunan daerah yang baik,” katanya.

Ibnu juga mendorong pemerintah daerah menerapkan standar data yang baik dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang survei dan pemetaan.

Dengan demikian, informasi geospasial tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan.

Ia berharap penghargaan tersebut menjadi pemacu bagi para pemenang untuk mempertahankan kualitas pengelolaan informasi geospasial.

Sementara bagi peserta lainnya, hasil evaluasi dewan juri diharapkan menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi geospasial di daerah. (SYA/RIW/EPS)

Kegiatan ini dirangkai dengan technical meeting sebagai tahapan persiapan pelaksanaan lomba, di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Senin (19/10).

Kegiatan bertujuan memahamkan peserta mengenai mekanisme, ketentuan, serta berbagai persiapan yang diperlukan dalam pelaksanaan lomba.

Selain itu, sosialisasi dan technical meeting menjadi sarana koordinasi menyamakan persepsi agar lomba berjalan tertib, sesuai ketentuan, dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan, Dany Matera Saputra mengatakan, lomba Poskamling mendukung Posyandu 6 SPM merupakan salah satu upaya mendorong peningkatan peran serta masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, sekaligus mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar di tingkat desa dan kelurahan.

“Keberadaan Poskamling perlu terus diperkuat agar tidak hanya berfungsi sebagai tempat warga melaksanakan kegiatan ronda atau berjaga untuk menjaga keamanan lingkungan,” ungkapnya.

Lebih dari itu, Poskamling diharapkan menjadi sarana penggerak kepedulian sosial, kebersamaan, dan partisipasi masyarakat mendukung berbagai program pembangunan di lingkungannya.

Ia menekankan, keamanan dan ketertiban lingkungan tidak hanya mengandalkan peran aparat pemerintah.

Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting menciptakan lingkungan aman, tertib, dan kondusif.

Melalui Poskamling, warga membangun komunikasi, meningkatkan kewaspadaan, serta memperkuat kerja sama mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

“Selain menjalankan fungsi keamanan, Poskamling juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat kegiatan masyarakat,” lanjutnya.

Keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk mendorong kebersamaan, memperkuat kepedulian antarwarga, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial dan pembangunan di tingkat lingkungan.

Keterkaitan Poskamling dengan Posyandu 6 SPM juga menjadi bagian penting, mendorong partisipasi masyarakat terhadap pelayanan dasar.

“Melalui sinergi di tingkat desa dan kelurahan, masyarakat diharapkan semakin peduli terhadap berbagai kebutuhan pelayanan dasar, sekaligus berperan aktif mendukung program pemerintah sesuai kondisi dan kebutuhan lingkungan masing-masing,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)