Dukungan tersebut tidak hanya diarahkan untuk kegiatan produksi dan panen, tetapi juga mencakup penguatan sektor pascapanen.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Iwan Ristianto mengatakan, bantuan sarana dan prasarana diberikan kepada BUMDesa yang dinilai mampu mengelola usaha sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Menurut Iwan, kemampuan BUMDesa mengembangkan usaha berbasis potensi lokal menjadi salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pengelolaan badan usaha milik desa.

“Dukungan pemerintah diberikan untuk membantu BUMDesa meningkatkan produktivitas sekaligus mengembangkan usaha secara berkelanjutan,” ungkapnya, baru – baru ini.

Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah pertanian, mengingat sektor tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan di tingkat desa.

Iwan menjelaskan, penguatan sektor pertanian tidak cukup hanya dilakukan pada tahap produksi hingga panen. Penanganan pascapanen juga menjadi bagian penting agar hasil pertanian memiliki kualitas yang baik dan dapat memberikan nilai tambah bagi BUMDesa maupun masyarakat.

“Penguatan sektor pascapanen penting dilakukan, karena hasil pertanian tidak hanya membutuhkan proses produksi dan panen, tetapi juga penanganan yang baik sebelum dipasarkan,” ujar Iwan.

Salah satu bentuk dukungan pemerintah diberikan kepada BUMDesa di Kabupaten Tapin. BUMDesa tersebut mendapatkan peralatan yang digunakan untuk menunjang proses pengeringan dan pengemasan hasil pertanian.

“Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu BUMDesa meningkatkan kualitas hasil produksi sebelum dipasarkan kepada konsumen,” lanjut Iwan.

Dengan adanya fasilitas pengeringan, hasil pertanian dapat ditangani secara lebih baik setelah proses panen. Sementara dukungan peralatan pengemasan diharapkan dapat membuat produk lebih siap dipasarkan dan memiliki nilai tambah.

“Pengembangan usaha BUMDesa harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan potensi desa, proses produksi, panen, hingga pascapanen dan pemasaran,” tutup Iwan. (MRF/RIW/APR)

Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan, Muhammad Yasin Toyib mengatakan, terbitnya izin tersebut menjadi tahap penting setelah fasilitas produksi dan berbagai kebutuhan pendukung disiapkan.

“Alhamdulillah per tanggal 31 Agustus sudah keluar surat izin edar dari BPOM, sehingga otomatis Bakula Water sudah bisa diedarkan untuk masyarakat umum,” ujar Yasin di BPAM Banjarbakula, Kamis (3/9).

Menurutnya, investasi untuk pengembangan Bakula Water mencapai sekitar Rp5,6 miliar, mencakup mesin pengolahan, bangunan hingga sarana pendukung distribusi.

Dengan mulai beroperasinya AMDK tersebut, BPAM Banjarbakula diharapkan memiliki tambahan sumber pendapatan bagi daerah.

Terlebih, kinerja pendapatan BPAM tahun ini telah melampaui target, yakni dari target Rp25 miliar menjadi sekitar Rp30 miliar hingga awal September.

“Saya mengucapkan apresiasi setinggi – tingginya kepada teman-teman BPAM Banjarbakula atas kerja keras mereka selama ini, termasuk dalam menjaga mutu dan pengelolaan layanan,” katanya.

Kepala BPAM Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas, memastikan kesiapan produksi tidak terkendala dari sisi sumber air baku. Saat ini pihaknya tinggal menuntaskan kebutuhan kemasan dan label sebelum pemasaran dimulai.

“Secara produksi kami tidak ada masalah untuk sumber air baku. Tinggal menunggu form dan labelnya. Insyaallah dalam waktu dekat siap untuk dipasarkan,” ujar Wahyu.

Fasilitas Bakula Water memiliki kapasitas produksi sekitar 4.000 botol per jam. Produk disiapkan dalam beberapa ukuran, yakni 220 mililiter, 330 mililiter, 600 mililiter, 1.200 mililiter, serta galon.

Pada tahap awal, pemasaran akan diarahkan ke lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel sebelum diperluas secara bertahap kepada masyarakat umum.

“Sebarannya sementara ini untuk kalangan Pemprov dulu, nanti akan disebarluaskan ke masyarakat umum secara bertahap,” jelasnya.

Untuk harga, kemasan 330 mililiter dipatok Rp31.500 per pak, sedangkan galon Rp50.500, sesuai tarif yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

BPAM Banjarbakula juga menyiapkan rencana pengembangan varian baru dengan tingkat pH lebih tinggi. Namun, langkah tersebut akan dilakukan setelah melihat respons pasar terhadap produk Bakula Water yang lebih dahulu dipasarkan.

“Ke depan kemungkinan kami akan menambah varian jenis baru untuk pH yang lebih tinggi. Tetapi bertahap, kita lihat dulu respons pasar untuk versi biasa ini,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Banjarbaru – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru, Zaini Syahranie mengatakan, berkurangnya titik api menjadi indikasi positif dalam penanganan karhutla. Namun, kondisi tersebut belum dapat menjadi tanda bahwa karhutla telah berakhir.

Menurutnya, masih ditemukan sejumlah hotspot baru, khususnya di Kecamatan Cempaka.

“Yang jelas (titik api) pasti berkurang. Tetapi ada lagi hotspot (titik panas) baru yang timbul di daerah Kecamatan Cempaka,” ujar Zaini, Rabu (2/9).

Berdasarkan data BPBD Kota Banjarbaru, saat ini terdapat dua hotspot kategori tinggi di Kecamatan Cempaka. Sementara hotspot kategori sedang masih terpantau di Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang.

Untuk memperkuat penanganan karhutla, BPBD Kota Banjarbaru juga telah membentuk tiga posko. Satu posko berada di Jalan Tambak Buluh, sementara dua posko lainnya berada di kawasan Jalan A Yani Kilometer 21, Kecamatan Liang Anggang.

Zaini menjelaskan, dua posko di kawasan Kilometer 21 dikelola oleh komunitas di Kecamatan Liang Anggang. Tim di masing-masing posko melakukan penanganan sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan.

“Dua (posko) di Pal 21 yang dikelola oleh kawan-kawan komunitas Liang Anggang. Nah, di sana dia bekerja sesuai dengan wilayahnya masing-masing,” jelasnya.

Selain ancaman kebakaran, dampak asap karhutla juga masih dirasakan masyarakat. Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah Kota Banjarbaru pada Rabu pagi.

BPBD mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap paparan asap, terutama saat beraktivitas pada pagi hari. Sosialisasi mengenai dampak asap karhutla dan penggunaan masker terus dilakukan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap.

“Kami sudah menyosialisasikan pada warga untuk menggunakan masker di waktu-waktu atau jam-jam tertentu, seperti kegiatan aktivitas pagi,” katanya.

Zaini menegaskan, berkurangnya titik api belum berarti ancaman karhutla telah berakhir. Dengan luas lahan terdampak yang telah mencapai lebih dari 1.200 hektare, masyarakat diminta tetap waspada dan turut mencegah munculnya titik api baru.

Upaya pencegahan di tingkat masyarakat dinilai penting agar kebakaran tidak kembali meluas dan menambah luasan lahan yang terdampak karhutla di Kota Banjarbaru. (BDR/RIW/EPS)

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN RI, Ossy Dermawan dalam kunjungan spesifik Komisi II DPR RI di Provinsi Kalimantan Selatan, yang berlangsung di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Rabu (2/9).

Pada kegiatan tersebut, turut dilakukan penyerahan sertifikat tanah aset Barang Milik Daerah (BMD) dan aset BUMD sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengamanan serta tertib administrasi aset daerah.

Ossy mengatakan, sertifikasi tanah aset pemerintah daerah dan BUMD memiliki peran penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengamanan aset.

Menurutnya, aset pemerintah yang telah memiliki sertifikat mempunyai status kepemilikan yang lebih jelas sehingga dapat dikelola secara tertib dan optimal.

“Dengan sertifikasi, aset pemerintah memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Ini juga menjadi bagian dari upaya pengamanan aset negara dan daerah,” ujar Ossy.

Ia menambahkan, Kementerian ATR/BPN terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong semakin banyak aset BMD maupun BUMD memiliki legalitas yang jelas.

“Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kalsel telah mencapai 17.346 bidang atau sekitar 79 persen dari target yang ditetapkan,” lanjut Ossy.

Sementara itu, pendaftaran tanah melalui mekanisme non-sistematis telah mencapai sekitar 91 persen.

Ossy menyebut capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pendaftaran dan sertifikasi tanah masyarakat di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, PTSL menjadi salah satu instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah masyarakat sekaligus mendorong tertib administrasi pertanahan.

“Capaian ini terus kita dorong agar pendaftaran tanah dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” kata Ossy.

Ia berharap capaian PTSL maupun pendaftaran tanah non-sistematis dapat terus meningkat. Dengan demikian, semakin banyak bidang tanah di Kalimantan Selatan yang memiliki legalitas dan terdata secara jelas.

“Penguatan sertifikasi aset pemerintah maupun percepatan pendaftaran tanah masyarakat membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” tutup Ossy. (MRF/RIW/EPS)

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN RI, Ossy Dermawan dalam kunjungan spesifik Komisi II DPR RI di Provinsi Kalimantan Selatan, yang berlangsung di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Rabu (2/9).

Pada kegiatan tersebut, turut dilakukan penyerahan sertifikat tanah aset Barang Milik Daerah (BMD) dan aset BUMD sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengamanan serta tertib administrasi aset daerah.

Ossy mengatakan, sertifikasi tanah aset pemerintah daerah dan BUMD memiliki peran penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengamanan aset.

Menurutnya, aset pemerintah yang telah memiliki sertifikat mempunyai status kepemilikan yang lebih jelas sehingga dapat dikelola secara tertib dan optimal.

“Dengan sertifikasi, aset pemerintah memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Ini juga menjadi bagian dari upaya pengamanan aset negara dan daerah,” ujar Ossy.

Ia menambahkan, Kementerian ATR/BPN terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong semakin banyak aset BMD maupun BUMD memiliki legalitas yang jelas.

“Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kalsel telah mencapai 17.346 bidang atau sekitar 79 persen dari target yang ditetapkan,” lanjut Ossy.

Sementara itu, pendaftaran tanah melalui mekanisme non-sistematis telah mencapai sekitar 91 persen.

Ossy menyebut capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pendaftaran dan sertifikasi tanah masyarakat di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, PTSL menjadi salah satu instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah masyarakat sekaligus mendorong tertib administrasi pertanahan.

“Capaian ini terus kita dorong agar pendaftaran tanah dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” kata Ossy.

Ia berharap capaian PTSL maupun pendaftaran tanah non-sistematis dapat terus meningkat. Dengan demikian, semakin banyak bidang tanah di Kalimantan Selatan yang memiliki legalitas dan terdata secara jelas.

“Penguatan sertifikasi aset pemerintah maupun percepatan pendaftaran tanah masyarakat membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” tutup Ossy. (MRF/RIW/EPS)

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jahrian, saat menghadiri Penyerahan Sertifikat Tanah Aset BMD dan Aset BUMD serta Program Local Service Delivery Project (LSDP) di Gedung Auditorium K.H. Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (2/9).

Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda, dan turut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN H. Ossy Dermawan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta sejumlah kepala daerah dan pemangku kepentingan.

Pada kegiatan itu, sertifikat aset BMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diserahkan kepada Gubernur Kalsel. Sertifikat aset juga diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Sementara untuk aset BUMD, sertifikat diserahkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) dan PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda).

Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Jahrian mengatakan, pensertifikatan aset tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan memperkuat pengamanan aset daerah.

Ia menilai, setelah legalitas aset diperkuat, langkah berikutnya adalah memastikan aset tersebut dikelola secara profesional sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi daerah.

“Kami menyambut baik dukungan pemerintah pusat, termasuk penyerahan sertifikat aset BUMD dan pemerintah daerah serta bantuan untuk mendukung pengelolaan sampah dan pembangunan di Kalimantan Selatan,” katanya.

Jahrian menjelaskan, selain penyerahan sertifikat aset, kegiatan tersebut juga menjadi momentum penyerahan Program Local Service Delivery Project atau LSDP kepada sejumlah daerah.

Di Kalimantan Selatan,program tersebut diberikan kepada Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Kotabaru.

“Program serupa juga diberikan kepada Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur serta Kabupaten Kapuas di Kalimantan Tengah,” jelasnya

Jahrian berharap dukungan pemerintah pusat melalui program tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran, khususnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pengelolaan lingkungan.

Ia menekankan pentingnya pengelolaan bantuan dan aset secara akuntabel. Menurutnya, setiap aset maupun program yang diterima daerah harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan masyarakat.

“Bantuan tersebut dimanfaatkan secara maksimal, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan produktivitas BUMD sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Pemerintah Kota Banjarbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota, Erna Lisa Halaby memberikan perhatian khusus kepada para pengabdi tersebut melalui program pemberian insentif bagi penjaga dan penggali Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU).

Pada 2026, sebanyak 464 orang tercatat sebagai penerima manfaat. Masing – masing mendapatkan insentif sebesar Rp150 ribu setiap tiga bulan.

Kepala Bidang Sarana Utilitas Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Banjarbaru, Yusuf Khoiruddin mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap para penjaga dan penggali TPBU yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Penjaga dan penggali TPBU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pelayanan pemakaman karena melaksanakan tugas operasional di lapangan, antara lain menjaga dan memelihara lingkungan TPBU serta membantu pelaksanaan proses pemakaman masyarakat,” ujarnya, Rabu (2/9)

Ia menjelaskan, pemberian insentif tersebut merupakan kebijakan berkelanjutan Pemko Banjarbaru untuk mendukung keberlangsungan pelayanan pemakaman sekaligus meningkatkan motivasi dan tanggung jawab para penjaga serta penggali makam.

“Program ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan tanggung jawab penjaga serta penggali TPBU, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan pemakaman yang tertib, layak, responsif, dan berkelanjutan,” katanya.

Bagi penerima, bantuan tersebut bukan sekadar angka yang diterima setiap tiga bulan. Ada kebutuhan keluarga yang dapat terbantu dan ada penghargaan terhadap pekerjaan yang selama ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Penggali kubur asal Jalan Kuranji, Abdul Muis, menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian yang diberikan Pemerintah Kota Banjarbaru.

“Syukur Alhamdulillah ada tambahan dari Pemerintah Kota Banjarbaru, Ibu Wali Kota. Kami banyak – banyak terima kasih atas nama warga Kuranji yang telah menerima insentif untuk menyambung hidup,” ucapnya.

Program ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian kepemimpinan Wali Kota Lisa yang menyentuh langsung kelompok masyarakat yang selama ini bekerja di balik layar pelayanan publik.

Bagi Wali Kota, Erna Lisa Halaby, setiap pekerjaan yang memberi manfaat bagi masyarakat patut dihargai. Komitmen untuk memperjuangkan, memuliakan, dan meringankan beban warga pun terus diwujudkan melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

Di tengah berbagai tantangan, Pemko Banjarbaru memastikan mereka yang mengabdi dalam senyap tidak luput dari perhatian. Sebab, pelayanan kepada masyarakat tidak berhenti ketika kehidupan berakhir, dan mereka yang berada di garis terakhir pelayanan pun layak mendapatkan penghargaan. (MedCenBJB-RIW/EPS)

Sebagai upaya untuk menghadirkan rangkaian perjalanan yang seamless mulai dari pintu gerbang hingga lepas landas, Bandara Internasional Syamsudin Noor menerapkan pembayaran parkir non-tunai dengan menggunakan kartu elektronik di seluruh gerbang masuk dan keluar kendaraan.

“Kita sudah mulai pembayaran non-tunai di Bandara Internasional Syamsudin Noor sejak November 2023 dengan menggunakan kartu elektronik. Selama penerapannya, kami melihat ada kebutuhan para pengguna jasa yang urgent ketika saldo pembayaran kurang atau bahkan kartu hilang, untuk itu kami hadirkan layanan untuk solusi atas kondisi tersebut,” terang General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, Stephanus Millyas Wardana.

Bekerja sama dengan Bima Trans, layanan yang dapat diakomodir adalah pembelian kartu baru seharga Rp 60.000,00 (termasuk saldo senilai Rp 20.000,00), penyewaan kartu elektronik dengan biaya Rp 20.000,00 (belum termasuk saldo untuk pembayaran tarif parkir), dan top-up dengan biaya Rp 5.000,00/transaksi.

Saat ini jenis kartu elektronik yang tersedia adalah e-Money Mandiri, Flazz BCA, Brizzi BRI, dan BNI TapCash.

Seluruh layanan tersebut berlokasi di dua titik, yaitu Toll Gate Utama dan Toll Gate Area Perkantoran untuk kendaraan roda dua maupun roda empat selama 24 jam setiap hari.

“Untuk menggunakan layanan ini, para pengguna jasa cukup menyampaikan kebutuhannya ke petugas yang standby di toll gate. Kami harap dengan hadirnya layanan ini akan semakin memudahkan dan mempercepat proses tap in dan tap out pembayaran parkir kendaraan di Bandara Internasional Syamsudin Noor serta sejalan dengan kebijakan cashless government yang diterapkan oleh pemerintah,” tutup Millyas. (AP-RIW/EPS)

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam bidang pertanahan, pengelolaan aset daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan pada Rabu (2/9) dan dirangkai dengan penyerahan sertifikat tanah aset Barang Milik Daerah (BMD) dan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penyerahan program Local Service Delivery Project (LSDP).

Penyerahan berlangsung di Gedung Idham Chalid, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Gubernur Kalsel Muhidin menilai kehadiran Komisi II DPR RI di daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi sekaligus menyerap berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.

Menurut Muhidin, sektor pertanahan memiliki keterkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan, terutama dalam memastikan aset milik pemerintah memiliki kepastian hukum dan administrasi yang jelas.

“Penyerahan sertifikat tanah untuk aset BMD dan BUMD menjadi langkah strategis dalam mengamankan aset pemerintah daerah,” ungkap Muhidin.

Dengan legalitas yang jelas, status kepemilikan aset dapat dipastikan dan potensi persoalan hukum maupun sengketa pertanahan dapat diminimalkan.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ossy Dermawan mengatakan, sertifikasi aset pemerintah merupakan bagian penting dari upaya memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang dikuasai atau dimiliki pemerintah.

Menurut Ossy, aset BMD maupun BUMD yang telah memiliki sertifikat akan lebih mudah diamankan dan ditata dalam administrasi pertanahan.

“Dengan sertifikasi, aset pemerintah memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Ini juga menjadi bagian dari upaya pengamanan aset negara dan daerah,” ujar Ossy.

Ia menambahkan, BPN akan terus mendorong percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah yang hingga kini masih belum memiliki dokumen hak atas tanah.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan jajaran pertanahan, menurut Ossy, diperlukan agar proses inventarisasi, pengukuran, hingga penerbitan sertifikat dapat berjalan lebih efektif.

“Dengan semakin banyaknya aset pemerintah yang tersertifikasi, pengelolaan aset diharapkan menjadi lebih tertib dan transparan serta memberikan manfaat bagi pembangunan daerah,” sahut Ossy.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Selatan merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintah.

Ia menegaskan, Komisi II DPR RI memberikan perhatian terhadap persoalan pertanahan, termasuk sertifikasi aset pemerintah daerah.

Menurut Rifqinizamy, kepastian hukum terhadap aset BMD dan BUMD sangat penting karena aset tersebut merupakan bagian dari kekayaan daerah yang harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab.

“Komisi II ingin memastikan program – program pertanahan berjalan dengan baik dan memberikan kepastian hukum, termasuk terhadap aset pemerintah daerah,” kata Rifqinizamy.

Ia berharap proses sertifikasi aset daerah dapat terus dipercepat sehingga seluruh aset pemerintah memiliki legalitas yang jelas.

Selain sertifikasi aset BMD dan BUMD, kunjungan Komisi II DPR RI di Kalsel juga dirangkai dengan penyerahan program Local Service Delivery Project (LSDP).

Program tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik. (MRF/RIW/EPS)

Kegiatan yang berlangsung di Aula DPMPTSP Kalsel tersebut dibuka Kepala DPMPTSP Kalsel, Endri, dan diikuti perwakilan DPMPTSP kabupaten/kota se-Kalsel, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Kalsel, serta Dinas PUPR Kalsel.

Endri mengatakan, lisensi diperlukan untuk memastikan arsitek yang terlibat dalam berbagai pekerjaan konstruksi telah memenuhi standar kompetensi dan ketentuan yang berlaku.

Saat ini terdapat sekitar 450 anggota IAI di Kalimantan Selatan, namun baru 40 arsitek yang resmi memiliki izin lisensi.

“Harapan kita mudah – mudahan ke depan lebih banyak lagi anggota arsitek yang mendapatkan lisensi,” ujar Endri.

Menurutnya, penerapan lisensi juga berkaitan dengan pelaksanaan regulasi pemerintah, terutama dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta pelaksanaan proyek-proyek pemerintah.

“Untuk penerbitan PBG dan juga pelaksanaan proyek pemerintah, tetap harus membawa arsitek yang memang sudah mempunyai izin,” jelasnya.

Lisensi tersebut sekaligus memberikan kepastian kepada pengguna jasa bahwa arsitek yang digunakan telah memiliki kompetensi dan izin resmi.

Endri menambahkan, proses memperoleh lisensi tidak dilakukan secara instan. Arsitek harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari pembekalan hingga uji kompetensi.

“Sehingga arsitek yang kita keluarkan lisensinya merupakan arsitek yang memang mempunyai kompetensi dan layak untuk dipakai, baik di proyek pemerintah, proyek swasta maupun proyek pribadi,” katanya. (SYA/RIW/EPS)