Pada kunjungan tersebut tim Ombudsman Kalsel diterima dan didampingi langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Khairani beserta para kabid dan staf.

Keduanya berdialog langsung dengan para jemaah untuk memastikan seluruh layanan yang diberikan di Asrama Haji benar – benar dirasakan manfaatnya, oleh para tamu Allah SWT, khususnya jemaah lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas.

Dalam peninjauan tersebut, Hadi Rahman memberikan apresiasi atas berbagai upaya peningkatan layanan yang semakin humanis dan ramah bagi jemaah prioritas.

Menurutnya, keberadaan gedung baru yang dilengkapi dengan sarana prasarana dan pelayanan khusus menjadi langkah nyata, meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan embarkasi.

Selain itu, Hadi memberikan beberapa masukan terkait pemenuhan Standar Pelayanan Ibadah Haji di Asrama Haji. Antara lain, publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan, penguatan pengelolaan pengaduan, dan penyediaan tombol darurat (panic button) di toilet-toilet jemaah, khususnya toilet bagi kelompok rentan.

Hadi mengatakan, gedung baru ini sangat membantu para jemaah mengakses berbagai layanan di Asrama Haji. Mulai dari akses kamar, layanan kesehatan, konsumsi hingga pendampingan petugas semuanya terlihat lebih tertata dan memudahkan para jemaah.

“Kami melihat kamar – kamar yang disiapkan cukup representatif, aksesnya mudah, kebersihannya terjaga dan fasilitas pendukung juga tersedia dengan baik. Ini tentu menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah haji,” ujar Hadi.

Sementara itu, Eddy Khairani menyampaikan, bahwa pihaknya menyambut baik kedatangan tim Ombudsman Kalsel dan menyampaikan terima kasih atas perhatian dan apresiasi yang diberikan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan terhadap penyelenggaraan layanan di Embarkasi Banjarmasin.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman sebagai lembaga negara independen yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia,” ujarnya.

Kehadiran dan masukan yang diberikan Ombudsman, menjadi penyemangat untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan layanan.

Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan semakin baik, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah, khususnya dalam pelayanan ibadah haji. (OmbudsmanKalsel-RIW/EPS)

Sebagai institusi pelestarian sejarah dan budaya, Museum Lambung Mangkurat dinilai tidak hanya berfungsi menyimpan koleksi bersejarah, tetapi juga memiliki tanggung jawab memperluas akses edukasi budaya kepada masyarakat secara inklusif, termasuk penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara.

Kepala UPTD Museum Lambung Mangkurat, Ady Surya mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah awal menghadirkan museum yang lebih terbuka dan berpihak pada seluruh komunitas budaya maupun kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.

“Banyak kegiatan yang mengacu kepada kegiatan inklusif. Ini sangat bagus dan mudah-mudahan bisa tercapai bagaimana Museum Lambung Mangkurat ini ke depan menjadi ruang bersama bagi masyarakat,” ujarnya.

Ady yang baru dilantik sebagai Kepala UPTD Museum Lambung Mangkurat pada 8 Mei lalu itu berharap, museum dapat menjadi pusat aktivitas kebudayaan di Banjarbaru, sekaligus ruang kolaborasi bagi para pegiat seni dan budaya.

Menurutnya, Museum Lambung Mangkurat ingin menghadirkan konsep museum yang tidak hanya berorientasi pada koleksi, tetapi juga menjadi ruang interaksi, edukasi, dan kreativitas masyarakat.

“Kami ingin Museum Lambung Mangkurat ini menjadi basecamp bagi para pegiat kebudayaan, termasuk untuk kegiatan – kegiatan inklusif seperti ini,” katanya.

Ia juga menegaskan kegiatan tersebut sejalan dengan semangat pembangunan daerah yang mengusung slogan “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”.

Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Edy Suwarto menilai, museum saat ini harus mampu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman.

Menurutnya, museum modern tidak lagi sekadar tempat penyimpanan benda bersejarah, melainkan juga pusat edukasi dan penguatan karakter generasi muda.

“Museum ke depan harus lebih kolaboratif dan inklusif, menjadi ruang edukasi yang mampu menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya dan warisan sejarah,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, Kalimantan Selatan saat ini mengalami penurunan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), khususnya pada aspek ekspresi budaya dan pendidikan. Karena itu, kegiatan berbasis edukasi budaya dinilai penting untuk memperkuat pembangunan kebudayaan daerah.

Edy juga mendorong Museum Lambung Mangkurat menghadirkan inovasi baru dan tidak terjebak pada pola kegiatan yang monoton.

Ia optimis, dengan semangat baru yang dimiliki pengelola, Museum Lambung Mangkurat dapat berkembang menjadi museum yang lebih modern, inovatif, dan mampu memperluas jejaring pendanaan maupun kolaborasi hingga tingkat nasional.

“Jangan business as usual. Museum harus out of the box, menghadirkan inovasi, kreativitas, dan kegiatan yang lebih berpihak kepada inklusivitas masyarakat,” tegasnya. (SYA/RIW/EPS)

Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Kalimantan Selatan, Muhammad Amin, usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bersama jajaran Diskominfo Kalsel di Banjarbaru, Selasa (12/5).

Dalam forum tersebut, berbagai persoalan strategis dibahas, mulai dari penguatan jaringan komunikasi hingga percepatan pelayanan informasi publik di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Menurut Amin, salah satu perhatian utama saat ini adalah masih adanya wilayah blank spot atau daerah yang belum terjangkau akses internet secara optimal.

Karena itu, penguatan infrastruktur komunikasi dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan digital pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Ia menyebut, salah satu solusi yang sedang dibahas, yakni pemanfaatan teknologi Starlink untuk membantu memperluas akses internet di wilayah terpencil maupun daerah dengan keterbatasan jaringan.

“Kita bisa banyak memperbaiki tentang blank spot. Ada opsi menyewa Starlink dengan biaya tertentu untuk mengatasi kendala sinyal,” ujar Amin.

Selain persoalan infrastruktur, Amin juga menyoroti pentingnya sinkronisasi regulasi antarinstansi agar pelaksanaan program kerja Diskominfo berjalan lebih cepat dan efektif.

Menurutnya, sejumlah program strategis masih menghadapi hambatan regulasi yang berdampak pada lambatnya proses pelaksanaan di lapangan.

Untuk itu, pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan SKPD maupun biro terkait, untuk mencari solusi berbagai kendala yang dihadapi.

Di sisi lain, Amin menegaskan penguatan Diskominfo juga merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, agar Diskominfo mampu menjadi corong utama pemerintah menyampaikan informasi pembangunan maupun isu-isu aktual kepada masyarakat.

“Gubernur ingin Diskominfo menjadi SKPD yang menjadi corong untuk menyampaikan hal-hal terkait pembangunan maupun isu-isu aktual yang ada di Kalimantan Selatan,” katanya.

Melalui penguatan infrastruktur digital dan pembenahan regulasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap pelayanan informasi publik dapat semakin optimal, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses internet. (BDR/RIW/EPS)

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Wahyu Widyo Nugroho mengatakan, penyelesaian batas desa masih menjadi fokus pemerintah daerah, khususnya pada triwulan kedua tahun 2026.

Menurut Wahyu, proses penetapan dan penegasan batas desa memiliki tiga tahapan utama, yakni kesepakatan teknis, verifikasi teknis, dan penetapan dalam bentuk peraturan bupati.

“Untuk tahap pertama, yakni kesepakatan teknis, Alhamdulillah seluruh desa di Kalimantan Selatan sudah mencapai kesepakatan teknis 100 persen,” ujar Wahyu, Selasa (12/5).

Ia menjelaskan, capaian tersebut menjadi langkah penting, untuk mempercepat legalitas batas wilayah desa di Kalsel. Setelah seluruh desa menyelesaikan kesepakatan teknis, tahapan selanjutnya adalah verifikasi teknis yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

Verifikasi tersebut diperlukan, karena seluruh produk hukum terkait batas wilayah, baik batas desa maupun batas daerah, wajib memperoleh validasi teknis dari BIG sebelum ditetapkan secara resmi.

Namun demikian, Wahyu mengakui proses verifikasi teknis memerlukan waktu cukup panjang, karena banyaknya daerah di Indonesia yang juga mengajukan proses serupa ke BIG.

“Kita tahu semua desa di Indonesia juga melakukan permohonan verifikasi ke BIG, sehingga harus antre. Karena itu kita akan mencoba memfasilitasi teman-teman di kabupaten agar prosesnya bisa lebih cepat,” katanya.

Sebagai langkah percepatan, PMD Kalsel berencana mendatangkan tim BIG langsung ke Kalimantan Selatan untuk memudahkan proses verifikasi teknis batas desa yang diajukan pemerintah kabupaten.

“Nanti akan kita upayakan menghadirkan tim BIG ke Kalimantan Selatan sehingga diharapkan proses verifikasi teknis dapat berjalan lebih cepat dan efisien,” ungkapnya.

Setelah proses verifikasi selesai, tahapan terakhir adalah penetapan dan penegasan batas desa melalui peraturan bupati. Tahapan ini juga membutuhkan proses evaluasi dan harmonisasi bersama Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan.

Wahyu menyebutkan, proses tersebut cukup besar karena Kalimantan Selatan memiliki sebanyak 1.871 desa yang seluruhnya memerlukan produk hukum terkait batas wilayah.

“Kita terus berkoordinasi dengan Biro Hukum provinsi maupun pemerintah kabupaten, karena untuk menjadi produk hukum berupa peraturan bupati tentu harus melalui proses harmonisasi terlebih dahulu,” jelasnya.

Ia berharap seluruh tahapan penetapan dan penegasan batas desa dapat berjalan lancar sehingga memberikan kepastian administrasi wilayah bagi pemerintah desa maupun masyarakat.

“Ini akan terus kita dorong dalam waktu dekat agar penyelesaian batas desa di Kalimantan Selatan bisa segera tuntas,” tutup Wahyu. (MRF/RIW/EPS)

Harapan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Diauddin, saat mewakili Gubernur Muhidin, membuka Forum Konsultasi Publik yang digelar di Aula Trias Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Rabu (13/5).

Dalam sambutannya, Diauddin menjelaskan, bahwa peran rumah sakit saat ini tidak hanya sebatas pelayanan medis dan pengobatan pasien, namun juga tanggung jawab sosial meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kesehatan mental.

Menurutnya, edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran terkait kesehatan jiwa, sekaligus mengurangi stigma terhadap orang dengan gangguan kejiwaan.

“Rumah sakit saat ini harus mampu menjadi pusat edukasi dan literasi kesehatan. Tidak hanya melayani pengobatan, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental,” ujarnya.

Ia menilai, peningkatan literasi kesehatan jiwa sangat diperlukan agar masyarakat lebih terbuka memahami persoalan kesehatan mental, serta tidak lagi memandang negatif individu yang mengalami gangguan kejiwaan.

“Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih humanis, edukatif, dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat,” lanjutnya.

Menurut Diauddin, pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya diukur dari aspek medis, tetapi juga dari kemampuan fasilitas kesehatan membangun komunikasi, edukasi, dan pendekatan sosial kepada masyarakat.

Karena itu, RSJ Sambang Lihum diharapkan mampu menghadirkan berbagai program edukasi, sosialisasi, hingga konsultasi publik yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan mental dan pentingnya menjaga keseimbangan psikologis.

“RSJ Sambang Lihum diharapkan menjadi pusat informasi dan pembelajaran bagi masyarakat terkait kesehatan jiwa. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih memahami pentingnya kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.

Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan tersebut juga menjadi wadah bagi masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan, memberikan masukan terhadap peningkatan kualitas pelayanan di RSJ Sambang Lihum.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap pelayanan kesehatan jiwa di Kalimantan Selatan dapat berkembang menjadi lebih profesional, terbuka, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Dengan penguatan fungsi edukasi dan literasi tersebut, RSJ Sambang Lihum diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya sebagai tempat pengobatan, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran kesehatan mental bagi masyarakat di Banua,” tutup Diauddin. (MRF/RIW/EPS)

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Kalsel yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra, bersama unsur perguruan tinggi, akademisi, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Pada kesempatan itu, Galuh Tantri menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Kementerian Hukum, yang mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Ia mengungkapkan, salah satu gagasan yang tengah didorong Pemerintah Provinsi Kalsel bersama Kemenkum, adalah penempatan mahasiswa magang di pos bantuan hukum desa.

“Pak Gubernur punya ide kerja sama antara Kemenkum dengan perguruan tinggi dan Pemprov Kalsel, salah satunya menempatkan mahasiswa magang di pos bantuan hukum desa. Menurut saya ini luar biasa,” ujarnya.

Selain itu, kerja sama juga diarahkan pada pengembangan kekayaan intelektual di Kalimantan Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah aset budaya Banua turut menerima pengakuan kekayaan intelektual, di antaranya Kuriding, Kintung, Panting, dan Gamelan Banjar.

Galuh Tantri berharap, berbagai potensi budaya dan kreativitas daerah dapat terus didaftarkan serta memperoleh kepastian hukum sebagai kekayaan intelektual milik Kalimantan Selatan.

“Mudah-mudahan semua potensi yang ada di Kalimantan Selatan memiliki kepastian hukum dan tercatat sebagai kekayaan intelektual daerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem mengatakan, kerja sama dengan perguruan tinggi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, khususnya di bidang bantuan hukum dan pengembangan kekayaan intelektual.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis melalui Tri Dharma, yakni pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

“Mahasiswa dan sivitas akademika diharapkan mampu melahirkan inovasi dan kreativitas yang nantinya dapat menjadi kekayaan intelektual dan bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Alex menambahkan, pihaknya juga mendorong pembentukan sentra – sentra kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi agar hasil penelitian dan inovasi dapat dikembangkan secara lebih optimal.

“Kita berharap dari Kalimantan Selatan lahir inovasi-inovasi baru dan pengembangan teknologi baru yang memiliki nilai manfaat dan perlindungan hukum,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Kepala BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat, baru – baru ini menyampaikan, bahwa penguatan riset dan inovasi menjadi salah satu fondasi penting menghadapi tantangan pembangunan yang terus berkembang di era modern saat ini.

Menurut Thaufik, inovasi tidak hanya berperan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas berbagai sektor unggulan serta memperkuat efektivitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, penerapan inovasi berbasis riset dan teknologi akan membantu pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, objektif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat maupun perkembangan global.

“Riset dan inovasi harus menjadi bagian penting dalam proses pembangunan daerah. Dengan dukungan data, kajian, dan teknologi yang tepat, kebijakan yang dihasilkan akan lebih terukur dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara efektif,” ujarnya.

Thaufik menambahkan, tantangan pembangunan yang semakin kompleks saat ini membutuhkan dukungan riset yang kuat dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, BRIDA Kalsel terus mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, hingga dunia usaha untuk menghasilkan inovasi yang aplikatif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi salah satu kunci dalam menciptakan ekosistem inovasi yang mampu mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan daya saing Kalimantan Selatan di tingkat nasional,” lanjutnya.

Selain itu, BRIDA Kalsel juga terus mendorong perangkat daerah untuk lebih aktif menghadirkan berbagai inovasi pelayanan publik yang mampu memberikan kemudahan, efisiensi, dan dampak positif bagi masyarakat luas.

Tidak hanya fokus pada sektor pemerintahan, inovasi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi, pertanian, lingkungan, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat desa.

“Budaya riset dan inovasi harus dibangun secara berkelanjutan agar mampu menciptakan pola kerja yang kreatif, responsif, dan berbasis solusi dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan daerah,” tutup Thaufik. (MRF/RIW/EPS)

Ceramah agama kali ini mengangkat tema “Tiga Macam Ilmu Yang Wajib Dituntut Oleh Semua Orang Islam” yang disampaikan Tenaga Ahli Gubernur Bidang Keagamaan, Ahmad Tarhib.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim beserta jajaran pegawai di lingkungan Diskominfo Kalsel.

Muhamad Muslim mengatakan, kegiatan pembinaan mental spiritual rutin dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas keimanan dan moral ASN di lingkungan kerja.

Menurutnya, penguatan spiritual penting dilakukan agar ASN tidak hanya memiliki kemampuan dan profesionalisme dalam bekerja, namun juga memiliki akhlak serta etika yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan seperti ini diharapkan pegawai dapat memperoleh siraman rohani yang memberikan motivasi serta penguatan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari – hari maupun saat menjalankan tugas,” ujarnya.

Sementara itu, Ahmad Tarhib dalam ceramahnya, menyampaikan pentingnya menuntut ilmu agama sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim.

Ia menjelaskan terdapat tiga macam ilmu yang wajib dipelajari agar seseorang memiliki pemahaman agama yang baik dan mampu menerapkannya dalam kehidupan.

“Ilmu agama tidak hanya menjadi bekal dalam kehidupan pribadi, tetapi juga menjadi landasan moral dalam bekerja dan bermasyarakat. ASN diharapkan mampu menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab pekerjaan,” tutupnya.

Kegiatan pembinaan mental spiritual tersebut berlangsung dengan khidmat dan mendapat antusias dari para pegawai yang mengikuti ceramah agama hingga selesai. (BDR/RIW/EPS)

Dorongan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, saat membuka kegiatan Pembinaan Lembaga Budaya Sosialisasi Dana Indonesiana di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (11/5).

Kegiatan ini diikuti 52 organisasi dan lembaga kebudayaan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan, serta turut dihadiri Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Kalsel dan Direktur Investasi LPDP Kementerian Keuangan RI.

Dalam sambutannya, Syarifuddin menjelaskan Dana Indonesiana merupakan dana abadi kebudayaan yang dikelola melalui investasi, sehingga hasil pengembangannya dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pendidikan dan kebudayaan.

“Sejumlah aset atau investasi disisihkan dan dikelola agar pokoknya terus tumbuh, sedangkan hasilnya dimanfaatkan untuk pengembangan program pendidikan dan budaya,” ujarnya.

Ia mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan memperkuat pemahaman para pelaku budaya terkait mekanisme pendanaan, tata cara pelaksanaan program, hingga prosedur pengajuan bantuan.

Menurutnya, selama periode 2022 hingga 2025, jumlah penerima manfaat Dana Indonesiana di Kalimantan Selatan masih tergolong minim dibanding daerah lain di Indonesia.

“Dari total 3.757 penerima manfaat dalam empat tahun terakhir, Kalimantan Selatan hanya 21 penerima manfaat. Ini sangat sedikit,” katanya.

Ia menyebut penerima manfaat di Kalsel masih didominasi wilayah perkotaan seperti Banjarmasin dan Banjarbaru. Sementara sejumlah daerah lain seperti Balangan, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Tapin belum memiliki perwakilan penerima manfaat sama sekali.

Karena itu, Pemprov Kalsel berharap sosialisasi tersebut mampu memperluas akses informasi sekaligus meningkatkan partisipasi pegiat budaya dari seluruh kabupaten/kota di Banua.

Syarifuddin menilai Kalimantan Selatan memiliki kekayaan budaya dan potensi kreatif yang besar untuk dikembangkan, terlebih setelah Geopark Meratus ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark.

“Kita punya kekayaan warisan budaya yang luar biasa. Banyak pegiat budaya yang kreatif dan potensial untuk mengembangkan karya serta aktivitas budaya melalui dukungan pendanaan ini,” ungkapnya.

Ia pun mengimbau seluruh organisasi dan komunitas budaya agar memanfaatkan peluang tersebut secara maksimal.

Pemprov Kalsel, lanjutnya, siap memberikan pendampingan bagi calon penerima manfaat dalam memenuhi prosedur dan persyaratan program.

“Tentunya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap memberikan pendampingan kepada calon penerima manfaat agar bisa mengikuti tata cara dan prosedur yang berlaku,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Melalui program tersebut, petani yang mengalami gagal panen memperoleh bantuan ganti rugi hingga sekitar Rp6 juta per hektare. Sementara premi asuransi yang dibayarkan pemerintah sebesar kurang lebih Rp180 ribu per hektare.

Kepala Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pupuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Indah Puteri Suciati mengatakan, program asuransi ini menjadi bentuk perlindungan pemerintah terhadap petani, agar tetap memiliki kepastian usaha di tengah berbagai risiko pertanian.

“Bantuan bagi petani padi yang gagal panen berupa asuransi sekitar 180 ribu rupiah per hektare. Jadi apabila terjadi serangan hama, banjir, atau kekeringan, nantinya petani bisa mendapatkan ganti rugi sekitar 6 juta rupiah per hektare,” ujarnya, baru – baru ini.

Tahun 2026 ini, 7 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan telah menganggarkan program Asuransi Usaha Tani Padi. Jika digabungkan dengan dukungan dari pemerintah provinsi, maka total target lahan pertanian yang didaftarkan mencapai sekitar 7.140 hektare.

Menurut Indah, dari jumlah tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengalokasikan dukungan asuransi untuk sekitar 681 hektare lahan pertanian. Sementara sisanya berasal dari dukungan pemerintah kabupaten kota yang turut berkolaborasi memberikan perlindungan kepada petani.

“Jadi memang tahun 2026 ini masing-masing kabupaten dan kota diminta menganggarkan asuransi usaha tani padi. Ada tujuh kabupaten kota yang sudah menganggarkan dengan total kurang lebih enam ribu hektare, sedangkan provinsi sekitar 681 hektare,” jelasnya.

Ia menambahkan, program asuransi ini bertujuan memberikan rasa aman kepada petani dalam menjalankan usaha pertanian, terutama ketika menghadapi kondisi yang tidak dapat diprediksi, seperti cuaca ekstrem maupun serangan organisme pengganggu tanaman.

Selain itu, keberadaan AUTP juga diharapkan mampu menjaga keberlangsungan produksi pangan di Kalimantan Selatan, sehingga petani tidak mengalami kerugian besar ketika gagal panen terjadi.

Untuk mendapatkan perlindungan asuransi tersebut, petani diwajibkan terdaftar dalam aplikasi SIAP yang menjadi basis data penerima program. Dengan sistem tersebut, proses pendataan dan penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih tepat sasaran.

“Petani harus terdaftar di aplikasi SIAP agar bisa mendapatkan bantuan asuransi. Jadi pendataan menjadi sangat penting supaya program ini benar-benar diterima oleh petani yang membutuhkan,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap, melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, cakupan perlindungan asuransi pertanian dapat terus diperluas sehingga semakin banyak petani yang terlindungi dari risiko gagal panen.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin dinamis. (MRF/RIW/EPS)