Kegiatan ini menghadirkan penceramah Ustadz Hanan Attaki serta lantunan ayat suci Al-Qur’an oleh Qori Syekh Asal Al-Banjari.

Acara tersebut turut dihadiri Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, bersama jamaah dari dalam maupun luar Kota Banjarbaru.

Rangkaian kegiatan diawali dengan salat Magrib berjamaah, dilanjutkan salat hajat, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, hingga salat Isya berjamaah yang diimami Syekh Asal Al-Banjari.

Lantunan ayat suci yang menggema di dalam masjid menghadirkan suasana religius sekaligus menjadi momen refleksi spiritual bagi para jamaah.

Mewakili Wali Kota Banjarbaru, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni menyampaikan, bahwa tabligh akbar dan salat hajat ini bukan sekadar rangkaian seremoni, melainkan wujud rasa syukur atas bertambahnya usia Kota Banjarbaru.

Ia menegaskan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Banjarbaru, membentuk sumber daya manusia yang beriman dan berakhlak mulia.

“Tabligh akbar dan salat hajat ini merupakan bentuk rasa syukur sekaligus ikhtiar Pemerintah Kota Banjarbaru dalam membangun masyarakat yang kuat secara spiritual, beriman, dan berakhlak mulia,” ujar Sirajoni.

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kota Banjarbaru, yakni Banjarbaru Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera (EMAS), khususnya pada aspek “maju” yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga kualitas sumber daya manusia.

“Kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas moral dan akhlak masyarakatnya,” lanjutnya.

Ia pun berharap kegiatan ini dapat memperkuat keimanan masyarakat serta menjadi momentum introspeksi diri dalam menerapkan nilai-nilai kebaikan di kehidupan sehari-hari.

“Semoga seluruh harapan dan cita-cita dalam menyongsong Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wata’ala,” tambahnya.

Sementara itu, dalam tausiah yang disampaikan, Ustadz Hanan Attaki mengajak jamaah untuk menjadi generasi Muslim yang berilmu, berakhlak, dan bijak dalam menghadapi perkembangan zaman, khususnya dalam penggunaan media sosial.

Dengan gaya penyampaian yang santai namun penuh makna, Ia menekankan bahwa kekuatan umat tidak hanya terletak pada ilmu pengetahuan, tetapi juga pada akhlak serta kemampuan menjaga diri dari pengaruh negatif di era digital.

Tabligh akbar ini pun menjadi momentum spiritual yang mempererat ukhuwah Islamiyah, sekaligus menumbuhkan semangat masyarakat Banjarbaru dalam menyongsong usia ke-27 dengan iman, harapan, dan optimisme menuju masa depan yang lebih baik. (BDR/RIW/EPS)

Sebagai garda terdepan dalam pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, serta penanganan darurat, seluruh personel tetap menjalankan tugas dari kantor dan pos masing – masing.

Kepala Satpol-PP dan Damkar, Dany Matera Saputra, melalui Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Yudhiana Khusnan Kurniawan menjelaskan, bahwa kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Nomor 100.3.4.1/00652/ORG/2026 tentang Transformasi Budaya Kerja ASN.

“Satpol PP dan Damkar termasuk unit layanan yang dikecualikan dari WFH. Kami tetap bekerja dari kantor guna memastikan target kinerja tercapai dan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” ujarnya, Jumat (17/4).

Meski tetap bekerja secara langsung, pihaknya tetap menerapkan prinsip efisiensi, terutama dalam penggunaan energi dan operasional. Selain itu, fasilitas transportasi bagi personel juga tetap disediakan dengan penyesuaian jumlah armada.

“Pengawasan dan pengendalian tetap dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan agar pelaksanaan tugas berjalan maksimal,” tambahnya.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, Maulana Fatahillah menegaskan, bahwa Damkar tetap siaga penuh mengingat tuntutan respons cepat dalam kondisi darurat.

Personel operasional tetap berjaga di pos dengan sistem shift, termasuk melakukan pemeliharaan armada dan pengecekan peralatan.

Layanan penyelamatan seperti evakuasi hewan liar, pelepasan cincin, hingga penanganan sarang tawon juga tetap berjalan normal.

“Fungsi kami menuntut kehadiran langsung di lapangan. Karena itu, seluruh personel tetap bersiaga untuk merespon setiap laporan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga memastikan seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi siap pakai, serta mengimbau masyarakat untuk tidak ragu menghubungi layanan darurat jika membutuhkan bantuan.

“Kami tetap bersiaga di kantor dan pos untuk seluruh masyarakat. Mohon doa dan kerja sama agar Banua kita tetap aman dan kondusif,” pungkasnya.

Untuk layanan darurat Damkar Provinsi Kalimantan Selatan, masyarakat dapat menghubungi call center di nomor 0811-519-113. (SYA/RIW/EPS)

Kegiatan tersebut dibuka Wakil Bupati Banjar, Said Idrus Al Habsyi, yang menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menekan angka kasus TBC.

Dalam sambutannya, Said Idrus mengungkapkan, bahwa Indonesia saat ini menempati peringkat kedua di dunia dengan estimasi 1,06 juta kasus baru TBC dan angka kematian mencapai 125 ribu jiwa.

Sementara di Kabupaten Banjar, hingga Maret 2024 tercatat 237 kasus atau sekitar 25,23 persen dari target penemuan kasus.

“Penyakit Tuberkulosis masih menjadi tantangan besar. Meski berbagai upaya telah dilakukan, angka kasus masih cukup tinggi dan masih banyak yang belum terdeteksi,” ujarnya.

Ia menegaskan, penanganan TBC tidak dapat hanya mengandalkan sektor kesehatan semata, melainkan membutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga masyarakat hingga sektor swasta.

Menurutnya, peran aktif semua pihak sangat diperlukan, terutama dalam meningkatkan penemuan kasus secara dini, mendukung skrining TBC, memperkuat peran kader, serta memastikan keberlanjutan pengobatan bagi pasien.

“Saya mengajak seluruh elemen untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pencegahan serta penanggulangan TBC. Ini adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya menghilangkan stigma terhadap penderita TBC, serta menciptakan lingkungan yang mendukung proses penyembuhan.

“Komitmen kita bersama sangat diperlukan untuk mencapai eliminasi TBC. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah nyata menuju Kabupaten Banjar yang bebas Tuberkulosis,” tutupnya. (SYA/RIW/EPS)

Kunjungan ini dipimpin langsung Ketua KIM Tangguh Mentaos, Abdul Karim bersama Lurah Mentaos, Ciptadi Sunaryo, dan disambut Kepala Studio LPPL Abdi Persada FM, Ahmad Fauzi beserta jajaran direksi.

Kunjungan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi, sekaligus memperkuat sinergi antara LPPL Abdi Persada FM dan KIM sebagai mitra strategis, dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang pembelajaran terkait manajemen penyiaran, produksi konten, hingga pengelolaan radio berbasis streaming.

Ketua KIM Tangguh Mentaos, Abdul Karim mengatakan, pihaknya saat ini sedang mengembangkan program radio streaming sehingga membutuhkan referensi dan pembelajaran, dari lembaga penyiaran yang telah berpengalaman.

“Kami ingin belajar bagaimana proses produksi konten, manajemen siaran, hingga etika penyiar. Ini menjadi tantangan bagi kami dengan keterbatasan sumber daya, namun kami ingin tetap menghasilkan yang maksimal,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, KIM memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyeimbangkan arus informasi di tengah maraknya hoaks.

“KIM hadir tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengonfirmasi kebenaran informasi yang beredar serta menjadi wadah penyalur aspirasi masyarakat yang belum tersampaikan di media arus utama,” jelasnya.

Sementara itu, Lurah Mentaos, Ciptadi Sunaryo, menegaskan dukungan penuh pihak kelurahan terhadap pengembangan KIM Tangguh Mentaos sebagai mitra informasi di tingkat lokal.

“Kami sangat mendukung pengembangan KIM Tangguh. Kehadiran mereka sangat vital dalam membantu penyebaran informasi kegiatan dan program pemerintah di tingkat kelurahan maupun Kota Banjarbaru secara umum,” katanya.

Ia juga mengapresiasi capaian KIM Tangguh Mentaos, yang telah berhasil meraih predikat KIM terinovatif tingkat nasional pada tahun 2025 lalu.

“Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mendorong KIM agar berkembang, termasuk melalui pembelajaran langsung ke lembaga penyiaran profesional seperti Abdi Persada FM,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Kepala Studio LPPL Abdi Persada FM, Ahmad Fauzi, menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi semangat KIM Tangguh, mengembangkan media informasi berbasis masyarakat.

“Kami merasa terhormat dapat menjadi rujukan studi banding. Pertemuan ini menjadi momen berbagi pengetahuan terkait program siaran dan pengelolaan informasi yang dapat dimanfaatkan ke depan,” ungkapnya.

Ia juga membuka peluang kolaborasi antara LPPL Abdi Persada FM dengan KIM Tangguh Mentaos, untuk mendukung penyebaran informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami siap berkolaborasi. Di era digital saat ini, penting untuk memastikan informasi yang disampaikan benar dan dapat dipercaya. KIM dan radio memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan informasi terbaik kepada masyarakat,” tutupnya.

Melalui kunjungan ini, diharapkan terjalin kerja sama yang lebih erat antara LPPL Abdi Persada FM dan KIM Tangguh Mentaos dalam mendukung penyebarluasan informasi yang edukatif dan akurat di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/EPS)

Kegiatan ini dibuka Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim, yang diwakili Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar.

Sosialisasi diikuti seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta Dinas Kominfo kabupaten/kota, dengan menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI.

Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar mengatakan, penguatan tata kelola keamanan informasi berbasis manajemen risiko, menjadi langkah penting dalam menghadapi berbagai potensi ancaman di era digital.

“Meskipun sistem keamanan informasi saat ini sudah cukup baik, namun identifikasi dan pengelolaan risiko tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan,” katanya.

Ia menjelaskan, melalui sosialisasi ini, setiap perangkat daerah diharapkan dapat memahami berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi, baik di tingkat SKPD maupun di lingkungan Diskominfo.

Hal tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan sistem keamanan informasi ke depannya.

“Data itu sangat penting dan memiliki nilai yang tinggi, sehingga perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Sosialisasi ini juga menjadi langkah awal sebelum implementasi kebijakan perlindungan data pribadi di lingkungan pemerintah daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sucilianita menambahkan, pendekatan manajemen risiko dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman yang dapat terjadi.

Dengan begitu, setiap instansi dapat memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko serta langkah penanganannya.

Ia berharap, melalui kegiatan ini, seluruh peserta dapat lebih memahami potensi risiko yang ada, sehingga mampu melakukan langkah – langkah pencegahan secara optimal.

“Tantangan dalam menjaga keamanan informasi memang semakin besar, namun hal ini bukan menjadi hambatan, melainkan upaya berkelanjutan yang harus terus dilakukan demi menjaga keamanan data dan informasi,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini menjadi langkah awal yang penting, untuk memastikan pelaksanaan reforma agraria di daerah berjalan secara optimal.

“Rapat ini menjadi titik awal untuk memastikan pelaksanaan reforma agraria di Kalimantan Selatan tahun ini berjalan baik, terarah, dan terukur keberhasilannya,” ujar Ariadi Noor, usai menghadiri rapat koordinasi awal gugus tugas reforma agraria tahun 2026, yang dilaksanakan di Aula BPN Provinsi Kalsel, Selasa (14/4) siang.

Ia menegaskan, reforma agraria merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional yang bertujuan menata kembali penguasaan dan pemanfaatan tanah, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks daerah, lanjutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan arah pembangunan Kalimantan Selatan, khususnya untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas lahan, serta membuka akses ekonomi bagi masyarakat.

Adapun tema yang diangkat dalam rapat koordinasi kali ini, adalah Sinkronisasi dan Integrasi Kebijakan Reforma Agraria Melalui Mekanisme Pemberian Hak Berjangka Waktu di atas Hak Pengelolaan (HPL) Atas Nama Badan Bank Tanah, Bersumber dari Pelepasan Kawasan Hutan Guna Mendukung Ketahanan Pangan.

Menurut Ariadi, tema tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor, terutama antara bidang pertanahan, kehutanan, dan sektor pertanian.

“Oleh sebab itu, pekerjaan ini menjadi tanggung jawab bersama. Diperlukan sinkronisasi kebijakan dan integrasi lintas sektor agar pemanfaatan lahan dapat berjalan optimal,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Ariadi juga menekankan beberapa hal penting kepada seluruh pihak terkait. Pertama, perlunya penyamaan persepsi dan langkah kerja antarinstansi agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

Kedua, pelaksanaan reforma agraria harus memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Ketiga, memastikan bahwa lahan yang tersedia benar-benar produktif dan mampu mendukung ketahanan pangan daerah.

Sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi, pihaknya memandang forum ini harus mampu menghasilkan arah kerja yang jelas, termasuk penetapan lokasi prioritas, pembagian peran antarinstansi, serta rencana tindak lanjut yang terukur.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga diminta untuk terus diperkuat agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

“Dengan kerja bersama dan komitmen yang kuat, kami yakin program reforma agraria ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” tutup Ariadi. (MRF/RIW/EPS)

Kepala BBTPH Kalsel, Sigid Sarsanto mengungkapkan, bahwa inovasi ini merupakan langkah perdana yang dilakukan pihaknya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pembibitan tanaman hortikultura.

“Ini merupakan inovasi perdana kami dalam pembenihan cabai rawit menggunakan sistem hidroponik. Kami mencoba varietas Vanita Rawita F1 untuk melihat potensi pertumbuhannya tanpa menggunakan media tanah,” ujar Sigid, baru baru ini.

Menurutnya, penggunaan metode hidroponik menjadi alternatif di tengah keterbatasan dan penurunan kualitas lahan tanah. Dengan sistem ini, tanaman diharapkan dapat tumbuh lebih optimal karena nutrisi yang diberikan dapat terkontrol dengan baik.

Saat ini, tanaman cabai yang dikembangkan melalui metode hidroponik tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Bahkan, dalam waktu sekitar satu bulan ke depan, diperkirakan sudah mulai memasuki fase berbunga.

“Kalau sesuai perkiraan, sebulan ke depan tanaman ini sudah mulai berbunga. Nanti akan kami evaluasi kembali untuk pengembangan tahap selanjutnya,” lanjut Sigid.

Selain cabai rawit, BBTPH Kalsel juga mulai mengembangkan pembenihan tomat dengan metode serupa. Namun, untuk tanaman tomat masih berada pada tahap persemaian sehingga belum dapat dipindahkan ke tahap berikutnya.

“Untuk tomat, saat ini masih dalam tahap persemaian. Pertumbuhannya masih awal, jadi belum bisa dipindahkan. Namun, ini menjadi bagian dari pengembangan ke depan,” tutup Sigid. (MRF/RIW/EPS)

Momentum tersebut dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menegaskan pentingnya integritas sekaligus memberikan peringatan serius terkait bahaya judi online di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin menegaskan, bahwa sumpah/janji PNS bukan sekadar seremoni, melainkan komitmen moral yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Ini bukan hanya ucapan biasa, tetapi merupakan pernyataan dan janji yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya di hadapan institusi, tetapi juga di hadapan Tuhan. Dengan berpegang teguh pada sumpah tersebut, saya yakin karier saudara akan berkembang dengan baik, serta mampu menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar aturan maupun nilai-nilai moral,” ujarnya.

Ia menambahkan, setiap PNS memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan yang berlaku serta menjaga sikap profesional dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

Menurutnya, ASN harus mampu menunjukkan kinerja terbaik dan menjadi bagian dari generasi baru birokrasi yang berintegritas.

“Tunjukkan dedikasi dan kinerja terbaik saudara sebagai abdi negara. Jadilah ASN yang mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, menjaga nama baik institusi, serta terus meningkatkan kompetensi diri dalam menghadapi tantangan ke depan,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Syarifuddin juga memberikan perhatian khusus terhadap maraknya praktik judi online yang kini mulai menyasar kalangan pegawai negeri.

Ia mengingatkan bahwa keterlibatan dalam judi online tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi, tetapi juga dapat merusak kinerja dan karier ASN.

“Saya ingatkan hindari judi online dalam bentuk apapun. Saat ini sudah banyak contoh pegawai yang terjebak, hingga akhirnya berdampak pada kinerja, keuangan, bahkan kehidupan keluarga. Jika ini sampai mengganggu tugas dan tanggung jawab sebagai ASN, tentu akan ada konsekuensi dan sanksi yang harus diterima,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa praktik tersebut juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

“Judi online bukan hanya pelanggaran disiplin, tetapi juga dapat merusak integritas pribadi dan mencoreng citra pemerintah. Oleh karena itu, saya minta seluruh ASN benar-benar menjauhi praktik ini dan fokus pada tugas utama sebagai pelayan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Provinsi Kalimantan Selatan, Indera Malik mengatakan, sebanyak 129 peserta yang mengikuti pengambilan sumpah/janji tersebut merupakan CPNS formasi tahun 2025 yang resmi diangkat dan dilantik sebagai PNS pada tahun 2026.

Ia menjelaskan bahwa proses pengambilan sumpah/janji ini merupakan tahapan penting dalam perjalanan karier ASN setelah melalui berbagai proses seleksi dan pembinaan.

“Sehingga pada tahun 2026 ini mereka resmi diangkat menjadi PNS. Ini menjadi momentum penting sebagai awal pengabdian secara penuh kepada negara dan masyarakat,” ujarnya.

Indera juga menekankan bahwa para PNS yang baru dilantik diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang optimal serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

“Kami berharap para PNS yang baru diambil sumpahnya ini dapat bekerja secara profesional, disiplin, dan berintegritas tinggi. Mereka diharapkan tidak hanya mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi, tetapi juga terus meningkatkan kompetensi serta menjunjung tinggi nilai-nilai ASN, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Keputusan tersebut menjadi indikator positif atas komitmen pemerintah daerah, meningkatkan kualitas lingkungan.

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Kementerian Lingkungan Hidup, Hanifah Dwi Nirwana, baru-baru ini, menjelaskan bahwa pencabutan sanksi diberikan setelah adanya upaya nyata dari pemerintah daerah dalam membenahi sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Menurut Hanifah, berbagai perbaikan telah dilakukan, mulai dari peningkatan tata kelola, penguatan regulasi di tingkat daerah, hingga pembenahan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah.

“Upaya tersebut dinilai mampu meningkatkan efektivitas penanganan sampah sekaligus mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan,” ungkap Hanifah.

Dengan pencabutan sanksi ini, Kabupaten Banjar diharapkan dapat terus mempertahankan komitmen dalam pengelolaan lingkungan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga menilai, keberhasilan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam melakukan pembenahan pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Di sisi lain, Hanifah menekankan bahwa upaya pengelolaan sampah tetap harus dioptimalkan, terutama selama masa pembangunan Pembangkit Listrik Sampah (PSEL) di Kalimantan Selatan yang diperkirakan memerlukan waktu hingga tiga tahun.

Menurutnya, pembangunan PSEL memang menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah berbasis energi. Namun, proses pembangunan yang memerlukan waktu cukup lama membuat pemerintah daerah tidak bisa bergantung sepenuhnya pada proyek tersebut.

“Penanganan sampah harus tetap berjalan optimal dengan berbagai metode yang ada, sehingga permasalahan sampah tetap dapat dikendalikan selama masa transisi menuju operasional PSEL,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu terus mengoptimalkan berbagai metode pengelolaan yang sudah berjalan, seperti pengurangan sampah dari sumbernya, pengelolaan berbasis masyarakat, serta peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan sampah yang ada.

Selain itu, pemerintah pusat juga akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan guna memastikan standar pengelolaan lingkungan tetap terjaga.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

“Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan pengelolaan sampah di Kalimantan Selatan semakin baik, tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga sebagai bagian dari solusi jangka panjang menuju sistem pengelolaan lingkungan yang modern dan ramah lingkungan,” tutup Hanifah. (MRF/RIW/EPS)

Dukungan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kalsel, Senin (13/4).

Kegiatan yang berlangsung di Banjarbaru ini, menjadi simbol kuat komitmen aparat penegak hukum dalam memerangi kejahatan narkotika, yang selama ini menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan stabilitas sosial masyarakat.

Dalam keterangannya, Supian HK menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti bukan sekadar prosedur hukum, melainkan wujud nyata transparansi serta akuntabilitas kepolisian kepada publik.
pemusnahan ini merupakan bentuk komitmen dan transparansi hukum dari pihak kepolisian, agar barang bukti yang telah diamankan tidak kembali disalahgunakan.

“Kami sebagai wakil rakyat tentu memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan narkoba yang dilakukan Polda Kalsel,” katanya.

Supian HK, menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran kepolisian yang dinilai berhasil menyelamatkan masyarakat Kalimantan Selatan dari ancaman bahaya narkotika yang semakin kompleks dan terorganisir.

“Pihaknya bangga dan mengapresiasi kinerja Polda Kalsel. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga tentang menyelamatkan masa depan generasi Banua dari ancaman narkoba,” katanya.

Lebih lanjut Supian HK menambahkan, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan dan langkah strategis aparat penegak hukum, termasuk melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, guna memastikan upaya pemberantasan narkoba berjalan optimal dan berkelanjutan.

“Dengan sinergi yang kuat antara legislatif, eksekutif, dan aparat penegak hukum, diharapkan Kalimantan Selatan dapat menjadi wilayah yang semakin aman, bersih dari narkoba, serta mampu melindungi generasi muda sebagai aset masa depan bangsa,” pungkasnya.
(ADV-NHF/RIW/EPS)