Untuk kategori desa, terbaik pertama diraih Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong. Posisi terbaik kedua Desa Semayap, Kabupaten Kotabaru, sedangkan terbaik ketiga diraih Desa Durian Bungkuk, Kabupaten Tanah Laut.

Sementara itu, juara harapan pertama diraih Desa Baruh Panyambaran, Kabupaten Balangan, dan harapan kedua Desa Murung Asam, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pada kategori kelurahan, terbaik pertama diraih Kelurahan Alalak Selatan, Kota Banjarmasin. Terbaik kedua ditempati Kelurahan Sungai Ulin, Kota Banjarbaru, dan terbaik ketiga diraih Kelurahan Pabahanan, Kabupaten Tanah Laut.

Penghargaan diserahkan langsung Kepala Dinas PMD Kalsel, Iwan Ristianto, didampingi Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Wahyu Widyo Nugroho.

Pada kesempatan tersebut, Iwan menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap desa dan kelurahan yang telah menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan inovasi, serta pembangunan wilayah.

‘Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh desa dan kelurahan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan,” kata Iwan.

Menurutnya, lomba desa dan kelurahan merupakan agenda rutin setiap tahun yang juga menjadi bagian dari penilaian di tingkat nasional.

“Oleh karena itu, setelah pelaksanaan lomba tingkat provinsi, Dinas PMD Kalsel akan melanjutkan pembinaan terhadap desa dan kelurahan di kabupaten/kota,” ungkapnya.

Pembinaan dilakukan untuk mempersiapkan desa dan kelurahan terbaik Kalsel agar mampu bersaing dan membawa nama daerah pada penilaian tingkat nasional.

Iwan berharap prestasi yang diraih tahun ini, menjadi pemacu bagi desa dan kelurahan lainnya untuk terus berinovasi, memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat. (MRF/RIW/EPS)

Kegiatan yang juga berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan tersebut mengangkat tema “Local Choice, National Pride”.

Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya menggunakan sekaligus mempromosikan produk buatan Indonesia.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Ahmad Bagiawan melalui Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Adilla Redha Yanti, mengatakan generasi muda menjadi salah satu sasaran penting dalam gerakan Bangga Buatan Indonesia.

Hal ini karena anak muda memiliki peran strategis dalam memperkenalkan produk lokal melalui perkembangan teknologi dan pemasaran digital.

Menurutnya, kecintaan terhadap produk dalam negeri tidak cukup hanya disampaikan sebagai ajakan, tetapi perlu diwujudkan melalui kebiasaan menggunakan dan mempromosikan produk lokal.

“Anak-anak muda kita perkenalkan dengan berbagai produk lokal Kalimantan Selatan, salah satunya seperti kain sasirangan. Harapannya, mereka tidak hanya mengenal, tetapi juga bangga dan mau menggunakan produk daerah sendiri,” ujarnya.

Adilla menambahkan, keterlibatan generasi muda diharapkan dapat membantu memperluas pengenalan produk lokal sekaligus membuka peluang pasar yang lebih besar bagi para pelaku usaha daerah.

Ke depan, Dinas Perdagangan Kalsel juga berencana memperluas sosialisasi dengan menyasar generasi muda secara lebih masif, termasuk mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi secara langsung.

“Harapannya produk lokal semakin mendapat dukungan masyarakat luas, sehingga produk lokal Kalimantan Selatan semakin dikenal dan diminati, serta generasi muda juga dapat bangga menggunakan produk lokal,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Peluncuran program yang melibatkan 19 sekolah jenjang TK, SD, dan SMP tersebut dilakukan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum, Bambang Supriyanto.

Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakannya, Bambang menegaskan bahwa sekolah harus menjadi tempat yang memberikan rasa aman dan perlindungan bagi seluruh anak, termasuk dari perundungan, intoleransi, pelecehan, serta berbagai bentuk kekerasan lainnya.

“Sekolah harus kita posisikan sebagai rumah kedua yang penuh kasih sayang. Setiap anak berhak mendapatkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang mereka,” ujar Bambang.

Ia mengatakan, pelibatan sekolah dari berbagai jenjang diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun budaya aman dan nyaman secara berkelanjutan di lingkungan pendidikan.

Menurutnya, mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman membutuhkan komitmen bersama, tidak hanya dari pihak sekolah dan tenaga pendidik, tetapi juga peserta didik, orang tua hingga masyarakat.

“Budaya sekolah yang aman dan nyaman tidak bisa diwujudkan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi seluruh unsur agar nilai saling menghargai, kepedulian, dan perlindungan dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan sekolah,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Abdul Basid, menyampaikan bahwa program BSAN diharapkan dapat diterapkan secara berkelanjutan dan menjadi percontohan bagi sekolah lainnya.

Ia berharap, melalui program tersebut, seluruh satuan pendidikan semakin memperkuat upaya pencegahan berbagai bentuk kekerasan serta menciptakan suasana belajar yang positif bagi peserta didik.

“Sekolah piloting ini diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi juga dapat menjadi contoh dan menginspirasi sekolah lainnya untuk menerapkan budaya sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak,” ungkap Abdul Basid.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Banjarbaru juga menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah secara simbolis kepada 237 siswa jenjang SD, 215 siswa jenjang SMP, serta 410 warga belajar pendidikan kesetaraan.

Bantuan tersebut diberikan untuk menunjang kebutuhan belajar para penerima sekaligus mendukung pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.

Melalui peluncuran program BSAN dan penyerahan bantuan perlengkapan sekolah ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap tercipta lingkungan pendidikan yang ramah, aman, dan nyaman, sehingga setiap anak memiliki kesempatan untuk belajar, berkembang, serta meraih prestasi secara optimal. (BDR/RIW/APR)

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah provinsi memperkuat koordinasi, meningkatkan pemahaman, serta mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di Kalimantan Selatan.

Kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai Selasa hingga Kamis (10–12 November 2026) di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru.

Kegiatan diikuti perwakilan tim koordinasi dari tiga kabupaten yang masuk kawasan perdesaan prioritas tahun 2026, yakni Kabupaten Banjar, Tabalong, dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Frendy Arifin, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas bertujuan memperkuat kemampuan tim koordinasi di tingkat kabupaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya mendukung perencanaan, koordinasi, serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.

“Keberadaan tim koordinasi memiliki peran penting dalam menyinergikan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten,” ungkapnya, Rabu (11/11).

Dengan koordinasi yang baik, pembangunan kawasan perdesaan diharapkan dapat berjalan lebih terarah, terpadu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi yang dimiliki masing-masing wilayah.

Frendy menjelaskan, pelaksanaan kegiatan dibagi berdasarkan kabupaten peserta selama tiga hari.

Pada hari pertama, kegiatan diikuti peserta dari Kabupaten Banjar. Selanjutnya, pada hari kedua diikuti peserta dari Kabupaten Tabalong, sedangkan pada hari ketiga dijadwalkan untuk peserta dari Kabupaten Tanah Bumbu.

“Pembagian pelaksanaan tersebut dilakukan agar setiap kabupaten dapat mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas secara lebih terfokus, sekaligus memberikan ruang bagi peserta untuk memahami berbagai aspek koordinasi pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing,” lanjutnya.

Peningkatan kapasitas tim koordinasi juga diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai pentingnya pembangunan kawasan perdesaan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan pengembangan potensi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta keterhubungan antarwilayah perdesaan.

“Melalui penguatan koordinasi ini, diharapkan berbagai program pembangunan dapat disusun secara lebih terintegrasi, sehingga pelaksanaannya tidak berjalan sendiri-sendiri dan mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat,” lanjutnya.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, guna mendorong percepatan pembangunan, pemerataan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perdesaan prioritas tahun 2026. (MRF/RIW/APR)

Upacara dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, selaku inspektur upacara, serta dihadiri jajaran Forkopimda dan kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Muhidin membacakan amanat Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, yang mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Pahlawan sebagai momentum mengenang perjuangan para pendahulu bangsa sekaligus memperkuat tanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan.

Mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, peringatan tahun ini menekankan pentingnya menghidupkan nilai – nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa nilai keberanian, pengabdian, persatuan, dan kesediaan mendahulukan kepentingan bangsa harus terus menjadi pedoman masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Bentuk perjuangan masa kini dapat diwujudkan melalui pekerjaan yang sungguh-sungguh, pembangunan berkelanjutan, pendidikan, pelayanan kepada masyarakat, serta upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Semangat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa harus menjadi bagian dari keseharian kita, di mana pun kita berada dan apa pun profesi yang kita jalankan,” ucapnya.

Lebih lanjut, amanat tersebut juga menyoroti pentingnya pembangunan manusia melalui pendidikan dan perlindungan sosial.

Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 yang menjadi landasan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga terus mendorong pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, serta berbagai program perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain pembangunan, semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial juga menjadi perhatian dalam amanat tersebut.

Seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat luas, diharapkan mengambil peran dalam mendukung pembangunan.

Kesetiakawanan sosial dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, seperti membantu masyarakat yang membutuhkan, berbagi kemampuan, memberikan kesempatan, serta hadir memberikan dukungan ketika orang lain menghadapi kesulitan.

Melalui momentum Hari Pahlawan 2026, masyarakat juga diajak untuk tidak mudah menyerah menghadapi berbagai tantangan dan tetap memberikan kontribusi sesuai kemampuan serta tanggung jawab masing-masing.

“Para pahlawan telah menyelesaikan perjuangan pada zamannya. Kini, kita melanjutkannya dengan membangun manusia, memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan, dan menumbuhkan kesetiakawanan sosial,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyampaikan bahwa ziarah tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa.

“Kegiatan ini juga menjadi pengingat bagi generasi penerus agar tidak melupakan sejarah dan perjuangan para pendahulu,” ungkapnya.

Menurutnya, semangat perjuangan dan nilai-nilai kepahlawanan perlu terus diwarisi generasi penerus, tidak hanya melalui kegiatan penghormatan terhadap sejarah, tetapi juga dengan mengisi kemerdekaan melalui pengabdian dan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, menjadikan semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan sebagai inspirasi dalam mendukung pembangunan daerah.

Ia menegaskan, peringatan Hari Pahlawan tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang jasa para pejuang, tetapi juga mengingatkan masyarakat agar meneruskan nilai-nilai perjuangan dalam kehidupan sehari-hari.

“Perjuangan para pahlawan dapat dilanjutkan melalui semangat persatuan, gotong royong, serta kepedulian terhadap sesama,” ungkapnya.

Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan dan bidang masing-masing.

Ia berharap generasi muda dapat meneladani semangat pengorbanan para pahlawan dengan meningkatkan kualitas diri, menjaga persatuan, serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kalimantan Selatan.

“Melalui peringatan Hari Pahlawan ke-81 ini, semangat perjuangan diharapkan terus tumbuh dan menjadi landasan bagi seluruh masyarakat dalam menjaga persatuan serta melanjutkan pembangunan Banua,” tutup Supian HK. (MRF/RIW/APR)

Kegiatan ini dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, didampingi Kepala BKD Kalsel, Noryadi, serta dihadiri sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel.

Rapat koordinasi ini menjadi salah satu langkah percepatan pencapaian target IP ASN Kalsel tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 83, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan bahwa hingga 6 November 2026, IP ASN Pemprov Kalsel telah mencapai 82,77 atau 99,7 persen dari target.

Angka tersebut juga telah masuk dalam kategori tinggi dan meningkat 0,15 poin dibandingkan capaian tahun 2025 sebesar 82,62.

“Capaian kita sampai dengan 6 November 2026 tercatat 82,77. Angka ini sudah berada pada kategori tinggi, dan jaraknya tinggal 0,23 poin dari target. Pekerjaan yang tersisa sebenarnya tidak berat, tetapi menuntut penyelesaian yang cermat pada sisa waktu yang ada,” ujarnya.

Meski capaian provinsi mendekati target, hasil pengukuran terhadap 49 SKPD induk menunjukkan masih terdapat 22 SKPD atau 44,9 persen yang belum mencapai target. Sementara 27 SKPD atau 55,1 persen lainnya telah memenuhi target.

Muhammad Syarifuddin meminta seluruh perangkat daerah segera melakukan pemutakhiran data kepegawaian, mulai dari riwayat pendidikan, sertifikat pelatihan, penilaian kinerja, hingga catatan kehadiran dan disiplin pegawai.

Menurutnya, pengukuran IP ASN mencakup empat dimensi, yakni kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Dimensi kompetensi memiliki bobot penilaian terbesar sehingga pemenuhan hak pengembangan kompetensi bagi setiap pegawai harus dipastikan terlaksana dan tercatat dalam sistem.

“Pemenuhan hak pengembangan kompetensi bagi setiap pegawai perlu dipastikan terlaksana dan terekam datanya, bukan hanya terselenggara di lapangan,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa IP ASN bukan sekadar angka penilaian, melainkan menjadi instrumen untuk mengukur kualitas aparatur dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Angka ini merupakan alat kendali mutu, bukan sebagai tujuan akhir. Nilai yang baik harus berlanjut menjadi pegawai yang sesuai dengan kualifikasi jabatannya, terlatih, dan tertib dalam bekerja melayani masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BKD Kalsel, Noryadi, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan menyelaraskan persepsi, metode pengukuran, serta validitas data kepegawaian antarperangkat daerah.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target RPJMD serta indikator kinerja utama kepala daerah.

Ia menyebutkan, jumlah ASN di lingkungan Pemprov Kalsel saat ini sebanyak 20.565 orang, terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu.

Adapun pengukuran IP ASN dilakukan terhadap 14.162 pegawai, yang terdiri dari 9.356 PNS dan 4.806 PPPK.

“Rapat koordinasi ini merupakan salah satu langkah percepatan pencapaian IP ASN Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Hasil pengukuran ini juga menjadi salah satu indikator dalam penghitungan Predikat Kinerja Organisasi pada aspek penguatan internal,” jelas Noryadi.

Selain menjadi indikator kinerja organisasi, hasil pengukuran IP ASN juga digunakan sebagai data masukan dalam pelaksanaan manajemen talenta untuk mendukung peningkatan Indeks Sistem Merit di lingkungan Pemprov Kalsel.

Dalam kesempatan tersebut, BKD Kalsel turut menghadirkan Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Banjarbaru untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme pengukuran dan penghitungan IP ASN, termasuk keterkaitannya dengan capaian kinerja organisasi dan pelaksanaan manajemen talenta.

Sebagai bentuk apresiasi, BKD Kalsel juga menyiapkan penghargaan bagi perangkat daerah dengan capaian IP ASN terbaik peringkat pertama hingga ketiga.

Penghargaan diberikan berdasarkan kelompok dinas/badan, biro, UPT/UPPD, dan satuan pendidikan, bersamaan dengan pemberian penghargaan ASN terbaik lingkup Pemprov Kalsel tahun 2026.

Melalui koordinasi tersebut, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi dan komitmen dalam meningkatkan profesionalitas ASN.

Pemutakhiran data serta pemenuhan seluruh indikator penilaian ditargetkan dapat diselesaikan sebelum batas akhir pengukuran pada 31 Desember 2026. (BDR/RIW/EPS)

Keputusan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, dalam konferensi pers bersama Pangdam XXII/Tambun Bungai dan jajaran Forkopimda di Banjarbaru, Senin (9/11).

Penghentian sementara juga mempertimbangkan kondisi cuaca, menyusul hujan yang mulai turun di sejumlah wilayah.

“Pemadaman melalui water bombing saat ini kami stop untuk sementara, karena kita juga karena kondisi cuaca saat ini sudah baik dan kita evaluasi kembali,” ucap Gubernur.

Meski operasi pemadaman melalui jalur udara dihentikan sementara, Muhidin menegaskan penanganan karhutla tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.

Personel gabungan yang sebelumnya ditempatkan di sejumlah titik rawan kebakaran telah dikembalikan ke pos masing-masing untuk tetap bersiaga dan memantau perkembangan kondisi wilayah.

“Jadi kalau ada kebakaran di mana itu masing-masing pos bergerak,” ungkapnya.

Pemerintah juga menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya helikopter yang tengah menjalankan misi pemadaman tersebut.

Insiden ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan penanganan karhutla ke depan.

Sementara itu, penyebab kecelakaan helikopter jenis Eurocopter EC225LP Super Puma tersebut masih dalam penyelidikan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih menunggu hasil investigasi untuk memastikan faktor yang menyebabkan helikopter mengalami kecelakaan.

Muhidin mengatakan, proses evakuasi bangkai helikopter menjadi kewenangan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Pemerintah juga menunggu hasil pemeriksaan, termasuk rekaman black box, sebagai bagian dari proses penyelidikan.

Helikopter tersebut mengalami kecelakaan sekitar pukul 11:50 Wita, saat mengambil air di Sungai Barito untuk mendukung pemadaman karhutla di wilayah Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin.

Berdasarkan rekaman amatir yang beredar, helikopter terlihat kehilangan kendali saat bermanuver setelah mengambil air menggunakan bambi bucket.

Namun, penyebab pasti kecelakaan belum dapat dipastikan dan masih menunggu hasil investigasi pihak berwenang.

Dalam insiden tersebut, dua kru berhasil selamat, sementara satu kru lainnya meninggal dunia. Jenazah korban telah dipulangkan ke Jakarta. (SYA/RIW/EPS)

Melalui sinergi bersama TNI, program ini diarahkan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat desa, terutama infrastruktur yang belum sepenuhnya dapat dibiayai melalui anggaran desa.

Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Frendy Arifin, menyampaikan bahwa keterlibatan pemerintah provinsi dalam program TMMD merupakan bagian dari upaya mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah perdesaan.

Menurutnya, melalui bidang pengembangan kawasan perdesaan, Pemprov Kalsel terus melaksanakan pembangunan maupun peningkatan infrastruktur desa.

“Salah satunya melalui kerja sama dengan TNI dalam program TMMD ke-129 yang telah dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kotabaru, dan Barito Kuala,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaannya, sejumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas umum menjadi sasaran program tersebut.

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kegiatan meliputi rehabilitasi satu unit musala, pembangunan dua unit MCK, serta pembangunan satu unit TNI Manunggal Air Bersih (TMAB) di Desa Awang.

Sementara itu, di Kabupaten Kotabaru, dilaksanakan rehabilitasi satu unit musala dan pembangunan satu unit MCK atau WC sehat musala.

“Adapun di Kabupaten Barito Kuala, tepatnya Desa Tamban, program TMMD ke-129 mencakup rehabilitasi satu unit musala, pembangunan dua unit MCK atau WC sehat, rehabilitasi satu unit Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), serta pembangunan satu unit pos keamanan lingkungan (poskamling),” lanjutnya.

Frendy berharap, berbagai pembangunan melalui program TMMD, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar di perdesaan, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Melalui kolaborasi pemerintah daerah dan TNI, percepatan pembangunan infrastruktur desa diharapkan dapat terus berjalan, sehingga kebutuhan dasar masyarakat serta pemerataan pembangunan di Kalimantan Selatan dapat semakin terpenuhi,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim) yang digelar di Aula DLH Kalsel, Jumat (6/11).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat melaksanakan aksi nyata pengendalian perubahan iklim, baik melalui upaya adaptasi maupun mitigasi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo menyampaikan, bahwa keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting mendukung keberhasilan Program Kampung Iklim.

Menurutnya, dampak perubahan iklim perlu dihadapi bersama – sama, tidak hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga melalui perubahan perilaku dan kegiatan nyata di tingkat masyarakat.

“Melalui Proklim, masyarakat didorong mengembangkan berbagai kegiatan yang dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim sekaligus meningkatkan ketahanan lingkungan,” ucapnya.

Dalam pelaksanaannya, aksi adaptasi dilakukan melalui upaya menjaga ketersediaan air, mengantisipasi dampak cuaca ekstrem, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Sementara itu, aksi mitigasi diwujudkan melalui pengurangan sampah, pengelolaan limbah, penghijauan, penghematan energi, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak.

Rahmat berharap, melalui sosialisasi tersebut semakin banyak masyarakat yang memahami manfaat Proklim dan terdorong untuk berpartisipasi aktif.

“Dengan demikian, upaya pengendalian perubahan iklim dapat menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan,” sahutnya.

Ia juga berharap Proklim di Kalimantan Selatan tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah lokasi yang terlibat, tetapi juga kualitas dan kesinambungan kegiatan yang dilaksanakan masyarakat.

Sebanyak 114 lokasi Program Kampung Iklim (Proklim) di Provinsi Kalimantan Selatan telah terdaftar dalam Sistem Registri Nasional (SRN) pada tahun 2026.

Dari jumlah tersebut, enam lokasi diusulkan sebagai calon kategori Lestari dan 20 lokasi sebagai calon kategori Utama.

“Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas keterlibatan masyarakat untuk melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan,” lanjutnya.

Jumlah lokasi yang terdaftar menunjukkan adanya partisipasi masyarakat mendukung program pengendalian perubahan iklim di daerah.

Menurutnya, keberadaan lokasi Proklim di berbagai wilayah menjadi salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kemampuan menghadapi dampak perubahan iklim.

“Dari 114 lokasi yang terdaftar, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan program,” sahutnya.

Hal ini dilakukan melalui penguatan kegiatan adaptasi dan mitigasi yang disesuaikan dengan kondisi serta potensi lingkungan di masing-masing wilayah.

“Pengusulan enam lokasi sebagai calon kategori Lestari dan 20 lokasi sebagai calon kategori Utama diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kelompok masyarakat lainnya untuk terus mengembangkan kegiatan yang memberikan manfaat bagi lingkungan,” katanya.

Dalam pelaksanaan Proklim, masyarakat didorong melakukan berbagai aksi nyata. Di antaranya pengelolaan sampah, penghijauan, penghematan energi, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, serta upaya menjaga ketersediaan air.

Berbagai kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi dampak perubahan iklim, tetapi juga membangun kebiasaan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

“Partisipasi kelompok masyarakat, dukungan pemerintah desa dan kelurahan, serta pendampingan dari pemerintah daerah diperlukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program,” tutup Rahmat. (MRF/RIW/APR)