Langkah strategis tersebut dibahas dalam rapat tindak lanjut, yang berlangsung di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalsel, Kamis (16/4).

Mewakili Kepala Diskominfo Kalsel Muhammad Muslim, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar, hadir langsung untuk membahas langkah penanganan terhadap entitas yang terindikasi melanggar aturan.

Rapat penting ini juga melibatkan beberapa instansi yang tergabung dalam Tim Satgas Penanganan Entitas, antara lain Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah (Polda) dan Badan Intelijen Daerah (BINDA) Kalimantan Selatan.

Kehadiran tim khusus ini, bertujuan mempercepat proses identifikasi dan eksekusi lapangan terhadap praktik keuangan ilegal di wilayah Kalsel.

“Kegiatan ini merupakan rapat lanjutan untuk melakukan pendalaman sekaligus pembahasan langkah-langkah konkret dalam menangani entitas yang terindikasi melakukan aktivitas keuangan ilegal,” jelas Sucilianita.

Fokus utama pertemuan ini adalah memetakan modus operandi entitas “nakal” dan menyusun skema pencegahan agar masyarakat lebih waspada dan tidak tergiur janji keuntungan yang tidak masuk akal.

“Diskominfo sendiri berperan memberikan dukungan dari sisi keamanan informasi, guna memastikan ruang digital di Kalimantan Selatan tetap aman dari gangguan penipuan keuangan berbasis teknologi,” tambahnya.

Dengan sinergi antara Pemprov Kalsel, OJK, dan Tim Satgas, diharapkan masyarakat semakin terlindungi dan ekosistem keuangan di Kalimantan Selatan tetap sehat serta kondusif. (BDR/RIW/EPS)

Kegiatan ini menjadi ajang mempererat sinergi, sekaligus membuka ruang publikasi terhadap berbagai program pembinaan yang dijalankan di dalam lapas.

Kepala Lapas Narkotika Karang Intan, Yugo Indra Wicaksi mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan berbagai aktivitas positif warga binaan kepada masyarakat luas.

“Tujuannya untuk mempublikasikan kegiatan positif yang ada di Lapas Narkotika Karang Intan, sekaligus kami memohon dukungan dari rekan – rekan media dalam membantu pembinaan warga binaan,” ujarnya.

Menurut Yugo, peran media sangat penting dalam membangun citra positif serta memberikan motivasi bagi warga binaan agar terus berkembang selama menjalani masa pembinaan.

Ia menambahkan, kegiatan serupa direncanakan menjadi agenda rutin, baik setiap bulan maupun dua bulan sekali, sebagai bentuk penguatan hubungan antara lapas dan media.

Melalui kegiatan ini, Yugo berharap sinergi antara Lapas Narkotika Karang Intan dan media dapat terus terjalin, sekaligus mendorong transparansi serta penyebarluasan informasi positif kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, hubungan kekeluargaan dengan teman-teman media di Kalimantan Selatan sangat luar biasa,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Pertemuan tersebut membahas laporan kesiapan jemaah, sekaligus memastikan seluruh tahapan keberangkatan berjalan optimal.

Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Banjar, Erfan Maulana mengungkapkan, jumlah jemaah haji tahun ini mencapai 671 orang yang tersebar di seluruh kecamatan. Ia menegaskan seluruh proses persiapan terus dimatangkan, baik dari sisi administrasi, kesehatan, hingga kesiapan petugas.

“Seluruh tahapan persiapan terus kami optimalkan, mulai dari administrasi, kesehatan, hingga kesiapan petugas kloter,” ujarnya.

Secara teknis, jemaah Kabupaten Banjar akan diberangkatkan dalam lima kelompok terbang (kloter) secara bertahap, mulai akhir April hingga pertengahan Mei 2026.

Untuk mendukung kelancaran ibadah, telah ditetapkan petugas kloter, termasuk ketua kloter dan pembimbing ibadah, serta tim medis yang akan mendampingi jemaah selama di Tanah Suci.

Dari sisi kesehatan, mayoritas jemaah dinyatakan memenuhi syarat istitha’ah. Tercatat 205 orang dalam kondisi sehat, sementara 457 orang memerlukan pendampingan, dan hanya satu orang yang belum memenuhi syarat kesehatan. Adapun jemaah cadangan, 11 orang dinyatakan sehat dan 63 orang memerlukan pendampingan.

Erfan juga menyoroti tantangan utama tahun ini, yakni dominasi jemaah berusia 41 hingga 70 tahun. Untuk itu, pihaknya menyiapkan langkah antisipatif melalui pemantauan kesehatan mandiri, pendampingan jemaah risiko tinggi, serta penguatan koordinasi antarpetugas.

Di sisi administrasi, seluruh dokumen jemaah telah dinyatakan lengkap. Pengumpulan paspor mencapai 100 persen, proses bio-visa telah rampung, serta kepesertaan BPJS kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi aktif.

Audiensi ini juga mencatat adanya peningkatan signifikan jumlah jemaah dibanding tahun sebelumnya, dari 462 orang pada 2025 menjadi 671 orang di 2026 atau meningkat sekitar 45 persen.

Sementara itu, jumlah pendaftar haji di Kabupaten Banjar mencapai 18.017 orang dengan estimasi masa tunggu sekitar 30 tahun.

Bupati Banjar mengapresiasi kesiapan yang telah dilakukan jajaran Kemenhaj dan seluruh pihak terkait. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan maksimal.

“Dengan jumlah jemaah yang meningkat, pelayanan juga harus semakin optimal. Saya berharap seluruh petugas menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi,” ujarnya. (MC Banjar-SYA/RIW/EPS)

Kepala UPPD Samsat Martapura, Pengayom Bayu Aji, mengatakan pihaknya bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar, telah melakukan rekonsiliasi dan pencocokan data guna memastikan kejelasan status kendaraan tersebut.

“Dari data awal sekitar 1.700-an kendaraan yang menunggak, saat ini sudah terdata 1.212 unit yang diakui sebagai milik Pemerintah Kabupaten Banjar. Ini akan kita pilah lagi berdasarkan kondisi, mana yang masih bisa digunakan dan mana yang rusak,” ujarnya, belum lama tadi.

Menurut Bayu, proses lanjutan akan dimulai dari tingkat kecamatan sebelum ditarik ke masing-masing SKPD. Hal ini karena sebagian besar kendaraan berada di wilayah desa yang tersebar di berbagai kecamatan.

Pihaknya menargetkan pengumpulan data dari kecamatan rampung pada 24 April 2026. Setelah itu, akan dilakukan pemetaan kondisi kendaraan sebagai dasar langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan penghapusan aset bagi kendaraan yang rusak berat.

“Setelah data terkumpul, kita akan tahu mana kendaraan yang masih operasional dan mana yang sudah rusak berat. Untuk yang tidak bisa digunakan lagi, akan kita usulkan untuk penghapusan,” jelasnya.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Pengelolaan BPKAD Kabupaten Banjar, Sukamto mengungkapkan, bahwa dari total 1.780 data tunggakan, sebanyak 568 unit ternyata bukan milik Pemkab Banjar, melainkan milik instansi kementerian.

“Dari hasil padu padan data, 1.212 kendaraan memang terindikasi milik Pemkab Banjar, sementara sisanya merupakan milik kementerian. Namun, data ini masih perlu divalidasi lebih lanjut, terutama yang berada di desa,” katanya.

Ia menjelaskan, kendala utama dalam proses pendataan adalah banyaknya data lama yang sulit ditelusuri. Beberapa kendaraan bahkan tercatat sejak tahun 2000-an, dengan kondisi administrasi yang sudah mengalami banyak perubahan.

“Data lama ini cukup sulit ditelusuri karena kepemilikan dan pengelolaannya sudah beberapa kali berpindah, baik di tingkat SKPD maupun desa. Ini yang membuat proses tracing memerlukan waktu,” ungkapnya.

Berdasarkan data sementara, sebagian besar kendaraan yang menunggak tersebut dalam kondisi rusak berat. Namun demikian, penghapusan aset tidak bisa dilakukan tanpa proses verifikasi lapangan yang sah.

“Untuk menyatakan kendaraan itu rusak berat, harus ada validasi di lapangan dan berita acara resmi. Tidak bisa hanya berdasarkan klaim,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Direktur RSJ Sambang Lihum, dr. Yuddy Riswandhy Noora melalui Kepala Seksi Humas dan Informasi, Budi Harmanto menyampaikan, bahwa berbagai langkah strategis telah disiapkan untuk mewujudkan target tersebut.

Menurut Budi, salah satu fokus utama pada tahun 2026 adalah mendorong peningkatan kualitas tata kelola birokrasi, sebagai tindak lanjut dari predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang sebelumnya telah diraih.

“Program prioritas kami di tahun 2026 adalah mendorong pencapaian WBBM. Ini merupakan kelanjutan dari capaian WBK, dan kami menargetkan bisa terealisasi secara maksimal pada tahun 2027,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Rabu (1/4).

Ia menegaskan, peran pimpinan menjadi faktor kunci, untuk mendorong keberhasilan program tersebut. Direktur RSJ Sambang Lihum secara aktif terlibat dalam memberikan pemahaman serta sosialisasi kepada seluruh jajaran pegawai terkait pentingnya mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.

“Komitmen pimpinan sangat kuat. Pak Direktur turun langsung menyosialisasikan pentingnya WBBM kepada seluruh pegawai, sehingga semangat reformasi birokrasi dapat terbangun secara menyeluruh,” jelasnya.

Di sisi lain, RSJ Sambang Lihum juga menunjukkan kinerja yang positif dalam aspek keterbukaan informasi publik.

Pada tahun 2024, instansi ini berhasil meraih peringkat pertama dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP), dan pada tahun 2025 tetap mampu bertahan di posisi empat besar.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat,” tambah Budi.

Untuk memperkuat keterbukaan informasi publik, RSJ Sambang Lihum juga akan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dijadwalkan pada 23 April 2026. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang dialog antara penyelenggara layanan dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Pihaknya berharap, kegiatan tersebut dapat dihadiri pimpinan daerah, seperti Gubernur, Wakil Gubernur, maupun Sekretaris Daerah, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

“Forum ini penting sebagai sarana sinergi antara pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Selain itu, RSJ Sambang Lihum juga berhasil meraih peringkat kedua dalam kategori keterbukaan informasi publik tingkat SKPD se-Kalimantan Selatan.

Prestasi tersebut menjadi dorongan untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan informasi yang cepat, terbuka, dan terpercaya.

Sejalan dengan visi Gubernur, Muhidin dan Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik, RSJ Sambang Lihum menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

Dengan berbagai upaya tersebut, RSJ Sambang Lihum optimis, mampu mempertahankan prestasi yang telah diraih sekaligus mencapai target predikat WBBM pada 2027 sebagai wujud nyata reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (MRF/RIW/EPS)

Sebanyak 20 warga menerima bantuan yang merupakan perwakilan dari masing-masing RT. Penyaluran dilakukan di dua lokasi, yakni secara terpusat di Balai Desa Tanjung Rema, serta dilanjutkan dengan penyerahan langsung ke rumah dua warga lanjut usia (lansia) yang tidak memungkinkan hadir.

Langkah mendatangi langsung rumah lansia ini menjadi bentuk kepedulian, agar bantuan benar-benar diterima mereka yang paling membutuhkan, tanpa terkendala kondisi fisik.

Direktur LPPL Abdi Persada FM, Syarifah Norhani, menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang kembali diberikan BAZNAS Kalsel kepada pihaknya sebagai penyalur bantuan.

“Melihat langsung kebahagiaan warga saat menerima bantuan itu sangat menyentuh. Ini yang membuat kami merasa apa yang dilakukan benar-benar berarti,” ujarnya.

Ia menegaskan, Abdi Persada FM siap terus berperan aktif dalam kegiatan sosial serupa, khususnya dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah.

“Kalau kembali diberi amanah, kami siap turun lagi ke lapangan. Masih banyak masyarakat yang layak menerima bantuan seperti ini,” tambahnya.

Kepala Desa Tanjung Rema, Madraji, turut mengapresiasi bantuan yang diberikan. Ia menilai kegiatan tersebut sangat membantu warganya, terutama bagi kelompok rentan.

“Alhamdulillah bantuan ini sangat bermanfaat. Apalagi tadi ada perhatian khusus untuk warga lansia yang didatangi langsung ke rumah,” katanya.

Ia berharap program serupa dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga di masa mendatang.

Sementara itu, salah satu penerima bantuan, Siti Masfiah, mengaku terharu atas perhatian yang diberikan. Ia menyebut bantuan tersebut sangat membantu kebutuhan keluarganya sehari-hari.

“Alhamdulillah sangat membantu kami. Semoga yang memberi bantuan selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berkah,” tuturnya. (SYA/RIW/APR)

Hasnuryadi mengatakan, Kalimantan Selatan merupakan daerah yang dianugerahi banyak alim ulama dan habaib yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam, baik di dalam negeri maupun hingga ke mancanegara.

“Kita dianugerahi banyak alim ulama dan habaib di Kalimantan Selatan yang lahir di sini dan menyebarkan agama Islam hingga ke seluruh penjuru dunia. Dan pemimpin dari itu semua adalah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari,” ujarnya.

Ia menuturkan, sosok Syekh Arsyad Al-Banjari memiliki kontribusi besar dalam perkembangan keilmuan Islam, salah satunya melalui karya monumental Kitab Sabilal Muhtadin yang hingga kini masih menjadi rujukan umat Islam, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara.

“Karya beliau Sabilal Muhtadin sangat dihormati dan menjadi rujukan Islam di mancanegara,” katanya.

Menurut Hasnuryadi, momentum haul ini tidak hanya menjadi ajang mengenang, tetapi juga sebagai pengingat untuk mengamalkan ajaran para ulama dalam kehidupan sehari-hari.

“Ini adalah anugerah luar biasa yang harus kita syukuri bersama. Mudah – mudahan kita tidak hanya bersyukur, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menjalankan ibadah dan kehidupan dengan baik,” ucapnya.

Dalam peringatan yang bertepatan dengan bulan Syawal tersebut, Hasnuryadi juga menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kalimantan Selatan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin,” tuturnya.

Ia berharap nilai-nilai ibadah yang dijalankan selama Ramadan, dapat terus dipertahankan dalam kehidupan sehari – hari.

“Mudah-mudahan apa yang kita jalani selama Ramadan tidak hanya dilakukan saat Ramadan saja, tetapi bisa kita jalankan secara istiqamah sepanjang hidup kita,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Program yang digagas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar ini, ditutup Wakil Bupati Banjar, Said Idrus Al Habsy.

Said Idrus Al Habsyi mengatakan, pasar murah merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah untuk merespon kenaikan harga bahan pokok yang biasanya terjadi menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

“Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam merespon kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan menjelang Ramadan. Pemerintah hadir dengan memberikan subsidi agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, program pasar murah tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas harga, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat dengan melibatkan berbagai pelaku usaha lokal.

“Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga membuka ruang perputaran ekonomi bagi pelaku UMKM, distributor hingga agen lokal, sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” jelasnya.

Sepanjang Ramadan, pasar murah telah digelar di 19 kecamatan dengan total 3.800 paket sembako yang telah disalurkan kepada masyarakat.

Pada kegiatan puncak di Martapura, pemerintah daerah kembali menyediakan 1.000 paket sembako tambahan.

Plt Kepala DKUMPP Kabupaten Banjar, Linda Yuniati menjelaskan, bahwa pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp20.000 untuk setiap paket sembako yang dijual kepada masyarakat.

Paket tersebut berisi minyak goreng, tepung terigu, gula pasir, dan susu, yang dijual dengan harga Rp38.000 per paket, sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan menjelang hari raya.

Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar juga menyediakan beras lokal bersubsidi, serta menjual ikan patin seharga Rp22 ribu per kilogram dan ikan nila Rp32 ribu per kilogram.

Kegiatan pasar murah ini juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari tenant UMKM, pelaku usaha, distributor, hingga agen, sehingga mampu mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi lokal di daerah. (SYA/RIW/APR)

Grand final secara resmi dibuka Wakil Bupati Banjar, Said Idrus Al Habsyi. Ia berharap festival ini terus berkembang dan mampu menjangkau skala yang lebih luas.

“Mudah-mudahan siapa yang menang itulah yang terbaik. Ke depan semoga bisa ditingkatkan lagi skalanya sampai tingkat provinsi,” ujarnya.

Menurutnya, festival ini juga menjadi momentum penting untuk mengenalkan kembali tradisi Bacatuk Dauh kepada generasi muda, agar tidak tergerus perkembangan zaman.

“Mudah-mudahan dengan adanya festival ini, generasi muda lebih tahu lagi apa itu Bacatuk Dauh. Jangan sampai ditinggalkan, karena ini budaya kita dulu,” tambahnya.

Sebelumnya, sebanyak 21 grup mengikuti babak penyisihan yang digelar pada 10 hingga 12 Februari 2026.

Dari jumlah tersebut, sembilan grup terbaik berhasil melaju ke babak grand final untuk memperebutkan Piala Bergilir Bupati Banjar, piagam penghargaan, serta uang pembinaan.

Kepala Disbudporapar Kabupaten Banjar, Irwan Jaya menyebut, kualitas peserta tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

“Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, Alhamdulillah poin – poinnya meningkat. Banyak peningkatan dari segi penampilan, kostum, sampai kekompakan. Penilaian dewan juri benar-benar objektif,” katanya.

Ia juga menilai munculnya grup generasi muda dalam festival tahun ini menjadi hal positif, bagi keberlanjutan tradisi Bacatuk Dauh.

“Alhamdulillah tahun ini ada generasi muda yang menjadi pelestari. Itu menjadi nilai lebih dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya.

Ke depan, pihaknya juga membuka peluang perluasan cakupan peserta agar gaung Festival Bacatuk Dauh semakin besar.

“Insya Allah nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan, mudah – mudahan lingkupnya bisa diperluas. Minimal Banjarbakula, seperti Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar sendiri,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu juri yang juga Kepala Bidang Kebudayaan Disbudporapar Kabupaten Banjar, Muhammad Syahid mengatakan, persaingan pada babak final berlangsung sangat ketat.

“Empat grup sebetulnya hanya berselisih satu poin. Itu menunjukkan persaingan yang sangat ketat karena mereka sama-sama berlatih keras,” jelasnya.

Setelah melalui penilaian dewan juri, Grup Tarbiatul Aulad berhasil keluar sebagai juara Festival Bacatuk Dauh 2026, unggul tipis dari Grup Al Munir yang merupakan juara tahun sebelumnya.

Koordinator Grup Tarbiatul Aulad, Raden, mengaku kemenangan tersebut menjadi hasil dari perjuangan panjang timnya.

“Perjuangan bertahun – tahun. Sekitar lima tahun mengikuti tapi tidak masuk final. Akhirnya tahun ini masuk final dan langsung juara satu,” ujarnya.

Ia menambahkan, kemenangan ini menjadi kebanggaan bagi kampung mereka.

“Pastinya senang. Marwah kampung juga naik, khususnya Desa Mekar,” katanya. (SYA/RIW/EPS)

“Untuk piutang atau penunggakan kendaraan dinas di Kabupaten Banjar ini hampir 1.000 lebih. Itu tersebar di seluruh SKPD, termasuk kecamatan, kelurahan, hingga desa karena di desa juga ada aset seperti mobil ambulans,” ujarnya, saat ditemui di ruang kerjanya baru – baru tadi.

Data tersebut, lanjutnya, ditarik langsung dari server Bapenda melalui UPT Martapura. Mayoritas kendaraan yang menunggak merupakan roda dua (R2) dan roda empat (R4). Sementara untuk roda tiga (R3), tunggakan cukup banyak terdapat di SKPD tertentu seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kebersihan.

“Ini tunggakan yang sudah beberapa tahun belum dibayar, lebih dari tiga tahun,” tegasnya.

Bayu berharap, Pemerintah Kabupaten Banjar dapat segera mengambil langkah konkret, agar tunggakan ini bisa diselesaikan pada 2026.

Menurutnya, penyelesaian pajak kendaraan dinas bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga berdampak langsung pada pendapatan daerah.

“Kalau ini selesai, uang yang dibayarkan SKPD akan kembali juga ke kabupaten melalui skema opsen. Artinya, ini akan menambah pendapatan Kabupaten Banjar sendiri untuk pembangunan,” jelasnya.

Samsat Martapura mengaku telah melakukan sosialisasi ke seluruh SKPD pada akhir tahun lalu. Sejumlah instansi seperti BPBD, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan disebut sudah merespons dan menjalin komunikasi untuk penyelesaian tunggakan. Namun, masih ada SKPD lain yang diharapkan lebih proaktif.

*Kami harapkan SKPD-SKPD lain juga lebih aktif berkomunikasi dalam penyelesaian aset kendaraan dinas ini,” pintanya.

Untuk mempercepat penyelesaian, pihaknya berencana kembali melakukan sosialisasi langsung ke SKPD setelah Lebaran dengan sistem jemput bola.

“Nanti setelah lebaran kita akan sosialisasikan langsung lagi ke SKPD – SKPD untuk penagihan piutang kendaraan dinas ini,* ujarnya.

Terkait kendaraan yang rusak atau hilang, Samsat Martapura membuka ruang penyelesaian administratif. SKPD diminta melaporkan secara resmi dengan melampirkan surat pernyataan pimpinan, dokumentasi foto untuk kendaraan rusak, serta laporan kepolisian jika kendaraan hilang.

“Kalau rusak atau hilang, ada mekanismenya. Kami sudah berikan form dan siap jemput bola. Silakan hubungi kami supaya jelas berapa kendaraan yang masih beroperasi,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)