Pengamanan ini untuk memastikan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-76 Kabupaten Banjar berlangsung aman, tertib, dan kondusif, mengingat kegiatan diperkirakan dihadiri ribuan jemaah dari berbagai wilayah.

Personel Satpol PP ditempatkan di sejumlah titik strategis di sekitar lokasi kegiatan. Pengamanan difokuskan pada pengaturan akses keluar-masuk jemaah, sterilisasi kawasan, pengamanan area VIP dan panggung utama, hingga penataan pedagang kaki lima (PKL).

Kasatpol PP Kabupaten Banjar, Yuana Karta Abidin mengatakan, pengerahan personel dilakukan secara bertahap sejak siang hari.

“Sebanyak 31 personel lainnya sudah kita turunkan sejak siang untuk sterilisasi Jalan Kenanga, khususnya untuk akses VIP dan penataan PKL di sekitarnya,” ujarnya.

Sementara pada malam hari, sebanyak 30 personel disiagakan mulai pukul 18.00 WITA hingga kegiatan selesai. Ditambah 10 personel yang secara khusus ditempatkan di area panggung utama dan VIP.

Dengan demikian, total 71 personel Satpol PP Banjar dilibatkan dalam pengamanan kegiatan tersebut.

Yuana menegaskan, pengamanan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Koordinasi dengan unsur TNI/Polri serta relawan juga terus dilakukan untuk mengantisipasi berbagai situasi selama kegiatan berlangsung.

“Kita mengedepankan pendekatan persuasif. Niat kita sama untuk membaca selawat. Dengan niat yang baik, insyaallah jalannya juga baik. Mari semua pihak sama-sama menjaganya,” katanya.

Selain aspek keamanan, Satpol PP Banjar turut memberikan perhatian terhadap kebersihan kawasan. Hal ini mengingat banyaknya jemaah yang hadir dan berpotensi menghasilkan sampah selama kegiatan berlangsung.

Yuana mengimbau masyarakat menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Ia berharap seluruh rangkaian Banjar Berselawat berlangsung tertib hingga selesai, tanpa mengurangi kekhidmatan masyarakat dalam mengikuti kegiatan keagamaan tersebut.

“Semoga bisa datang barasih, bulik barasih,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Kegiatan yang diinisiasi Banua Pers Community (BPC) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan tersebut mengajak masyarakat terlibat langsung dalam menjaga kebersihan, mengelola sampah, sekaligus memperluas penghijauan.

Kegiatan yang digelar Minggu (9/8) ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan dan dipusatkan di tiga desa di Kecamatan Martapura Barat, yakni Desa Sungai Rangas Ulu, Desa Sungai Rangas Tengah, dan Desa Sungai Rangas Hambuku.

Green Action 2026 diisi dengan sejumlah kegiatan utama, mulai dari kerja bakti membersihkan lingkungan, penukaran sampah dengan sembako, hingga penanaman sebanyak 600 bibit pohon.

Berbagai jenis pohon ditanam dalam kegiatan tersebut, di antaranya tabebuya, tanjung, kamboja, spathodea, serta sejumlah jenis tanaman buah.

Selain berfungsi sebagai penghijauan, pemilihan jenis pohon berbunga juga diharapkan dapat menambah nilai estetika kawasan ketika tanaman tumbuh dan berkembang.

Kepala DLH Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo mengatakan, penanaman pohon merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih hijau, teduh, dan nyaman bagi masyarakat.

Menurutnya, pohon yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang, terutama menciptakan ruang terbuka hijau sekaligus memperindah kawasan yang menjadi aktivitas masyarakat.

“Harapannya, ketika tumbuh besar nanti dapat memberikan keteduhan sekaligus memperindah kawasan yang dilalui masyarakat,” ujarnya.

Selain penghijauan, Green Action 2026 juga memberikan perhatian terhadap persoalan sampah.

Masyarakat diajak memilah dan mengumpulkan sampah untuk kemudian ditukarkan dengan sembako.

Program tersebut menjadi salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat bahwa sampah yang telah dipilah masih memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, sekaligus membantu mengurangi jumlah sampah yang berakhir di lingkungan maupun tempat pemrosesan akhir.

Rahmat menyebut, dari kegiatan penukaran sampah tersebut berhasil dikumpulkan sekitar dua ton sampah.

“Dari hasil laporan teman-teman, terkumpul kurang lebih dua ton sampah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian yang cukup tinggi terhadap kebersihan dan lingkungan,” katanya.

Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah.

“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya kesadaran masyarakat untuk mengurangi, memilah, dan mengelola sampah sejak dari sumbernya,” lanjutnya.

Sementara itu, Koordinator Green Action 2026, Hasan mengatakan, kegiatan tersebut dirancang tidak sekadar memberikan manfaat secara langsung bagi lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kebersamaan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan dampak jangka panjang, baik melalui penghijauan maupun perubahan kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan lingkungan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, menjaga kelestarian alam, memperbaiki kualitas udara, serta menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan nyaman bagi generasi mendatang,” katanya.

Untuk memperluas pesan kepedulian lingkungan, panitia juga menggelar lomba konten kreatif dan infografis dengan tema penghijauan serta pengelolaan sampah. Kegiatan tersebut menyasar partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda.

Lomba tersebut menyediakan hadiah uang tunai dan diharapkan dapat menjadi sarana bagi generasi muda untuk menyampaikan pesan – pesan lingkungan melalui kreativitas dan media yang dekat dengan kehidupan mereka.

Hasan menegaskan, Green Action 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat atau seremonial.

Lebih dari itu, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun kebiasaan baru di tengah masyarakat, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi produksi sampah, memilah sampah, hingga merawat pohon yang telah ditanam.

“Lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau tidak dapat diwujudkan oleh satu atau dua orang saja. Dibutuhkan partisipasi dan kesadaran kita semua untuk menjaga serta merawatnya,” pungkasnya.

Pelaksanaan Green Action 2026 juga mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Selatan.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong kegiatan pelestarian lingkungan di daerah.

Sejumlah perusahaan yang turut memberikan dukungan di antaranya PT Anugerah Energi Kalimantan, PT Toudano Mandiri Abadi (TMA), PT Antang Gunung Meratus (AGM), PT Arutmin Indonesia, PT Pertamina Patra Niaga Sales Area Kalimantan Selatan, PT Borneo Indobara (BIB), PT Adaro Indonesia, PT Tunas Inti Abadi (TIA), PT Sinar Bintang Albar (SBA), PT Guthrie International Pulau Laut Refinery, dan PT Borneo Energi Nusantara.

Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, masyarakat, dan dunia usaha tersebut diharapkan dapat memperkuat gerakan pelestarian lingkungan di Kalimantan Selatan.

Melalui Green Action 2026, kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya diwujudkan melalui penanaman pohon dan pembersihan kawasan, tetapi juga melalui upaya membangun kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. (MRF/RIW/EPS)

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Banjar Agus Maulana dan dihadiri Bupati Banjar Saidi Mansyur beserta jajaran pemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2026 oleh pimpinan DPRD bersama Bupati Banjar sebagai bentuk komitmen terhadap penyusunan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam pidatonya, Bupati Saidi Mansyur menjelaskan, bahwa penyusunan KUPA-PPAS merupakan tahapan strategis dalam proses penyusunan Perubahan APBD yang bertujuan memastikan pembangunan daerah tetap berjalan sesuai visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar.

Menurutnya, dokumen tersebut juga disusun sebagai tindak lanjut terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat, termasuk penyesuaian dan efisiensi belanja daerah.

“KUPA merupakan perubahan kebijakan di bidang keuangan yang disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD. Kebijakan ini menjadi kerangka manajemen keuangan serta acuan dalam pelaksanaan urusan prioritas pemerintah daerah,” ujar Saidi.

Dalam rancangan yang disampaikan, target pendapatan daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp2.299.193.310.744.

Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp340.113.566.978, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.919.113.576.916, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp39.966.166.850.

Saidi mengatakan, proyeksi pendapatan tersebut telah memperhitungkan berbagai penyesuaian, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai kebijakan pemerintah.

Di sisi belanja, Pemerintah Kabupaten Banjar merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp3.146.383.763.443,17, yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp2.110.721.643.673,17, Belanja Modal Rp634.183.995.815, Belanja Tidak Terduga Rp17 miliar, serta Belanja Transfer Rp384.478.123.955.

“Belanja juga telah disesuaikan dengan sumber pendanaan dari DAU, DAK, Dana Bagi Hasil (DBH), PAD, serta penyesuaian gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN,” jelasnya.

Berdasarkan rancangan tersebut, APBD Perubahan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp847.190.452.699,17.

Namun, defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dengan nilai yang sama, sehingga pembiayaan netto tetap seimbang.

Dengan skema tersebut, total Perubahan APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2026 direncanakan mencapai Rp3,146 triliun.

Lebih lanjut, Saidi menjelaskan bahwa penyusunan rancangan KUPA-PPAS tidak hanya memuat perubahan kebijakan anggaran, tetapi juga mengakomodasi berbagai indikator kinerja mulai dari tingkat subkegiatan, kegiatan, program hingga Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing perangkat daerah.

Selain itu, penyesuaian pagu anggaran juga telah memerhatikan usulan hibah, bantuan sosial, hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026, serta aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui hasil reses dan pokok – pokok pikiran DPRD.

“Penyusunan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup aspek pendapatan, belanja, dan pembiayaan,” kata Saidi.

Selanjutnya, rancangan KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2026 akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Banjar sebelum disepakati menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2026.

Pembahasan tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih efektif, tepat sasaran, serta mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar. (SYA/RIW/EPS)

Kegiatan ini menjadi upaya pemerintah daerah mencetak generasi muda berintegritas, visioner, dan siap menjadi motor penggerak pembangunan daerah.

Pelatihan yang berlangsung selama dua hari tersebut diikuti 50 peserta dari berbagai organisasi kepemudaan di Kabupaten Banjar.

Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai kepemimpinan, public speaking, manajemen organisasi, wawasan kebangsaan, hingga penguatan karakter sebagai calon pemimpin masa depan.

Kepala Disbudporapar Kabupaten Banjar, Irwan Jaya mengatakan, pemuda memiliki peran strategis sebagai aset pembangunan daerah.

Karena itu, mereka perlu dibekali kemampuan kepemimpinan, pengetahuan, serta motivasi agar mampu menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.

“Pemuda adalah aset vital pembangunan Kabupaten Banjar. Oleh karena itu, kita perlu membekali mereka dengan keterampilan, pengetahuan, dan motivasi yang memadai untuk menjadi pemimpin yang efektif dan berpengaruh,” ujarnya.

Menurut Irwan, pengkaderan organisasi kepemudaan tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan berorganisasi, tetapi juga membentuk karakter pemimpin yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal.

Ia berharap para peserta mampu menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat sekaligus menjaga identitas budaya Kabupaten Banjar di tengah arus modernisasi.

“Pengkaderan ini harus melahirkan pemimpin yang visioner, berintegritas, serta mampu menjaga kelestarian budaya lokal di tengah modernisasi. Mereka diharapkan menjadi agen perubahan yang positif dan membawa dampak signifikan bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kepemudaan Disbudporapar Kabupaten Banjar, Muhari menjelaskan, pelatihan dirancang untuk memperkuat kapasitas anggota organisasi kepemudaan agar memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam memimpin organisasi maupun berkontribusi di tengah masyarakat.

Selain meningkatkan kemampuan komunikasi dan kepemimpinan, peserta juga dibekali keterampilan membangun organisasi yang sehat, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan generasi muda.

“Semoga para peserta menjadi pemuda yang visioner, berintegritas, mampu memajukan Kabupaten Banjar, serta siap melanjutkan estafet kepemimpinan di masa depan,” harap Muhari.

Dalam pelaksanaannya, pelatihan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi. Kepala Disbudporapar Kabupaten Banjar, Irwan Jaya, menyampaikan materi mengenai arah kebijakan kepemudaan, sementara Normalina dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan memberikan materi tentang public speaking, komunikasi kepemimpinan, dan personal branding. (SYA/RIW/APR)

Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemungutan suara berjalan tertib, aman, dan lancar. Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi jajaran Pemerintah Kabupaten Banjar serta instansi terkait.

Saidi Mansyur mengatakan, Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Banjar diikuti sekitar 60 calon kepala desa yang bersaing di sejumlah desa.

Ia berharap seluruh proses, mulai dari pemungutan hingga penghitungan suara, dapat berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.

“Semoga pelaksanaan pemilihan kepala desa ini bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Kami juga menitipkan kepada seluruh penyelenggara agar melaksanakan tugas dengan sebaik – baiknya,” ujarnya.

Menurut Saidi, Pilkades merupakan pesta demokrasi di tingkat desa yang menjadi momentum penting untuk melahirkan pemimpin yang mampu membawa kemajuan bagi masyarakat.

“Setiap desa nantinya diharapkan memiliki pemimpin yang mampu membawa kemajuan dan menjawab harapan masyarakat,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan hak pilihnya agar tingkat partisipasi dalam Pilkades terus meningkat hingga berakhirnya waktu pemungutan suara.

“Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pesta demokrasi ini. Mudah-mudahan hingga batas waktu pemungutan suara, masyarakat yang sebelumnya masih bekerja dapat datang menggunakan hak pilihnya,” ungkapnya.

Saidi berharap kepala desa yang terpilih nantinya dapat membangun sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Banjar, mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan terpilihnya kepala desa yang amanah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di setiap desa dapat berjalan lebih baik dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar, Muhammad Hafizh Anshari menyampaikan pelaksanaan Pilkades di sejumlah desa berlangsung lancar dengan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi.

Berdasarkan hasil pemantauan pada pagi hari, tingkat kehadiran pemilih di Desa Tunggul Irang telah mendekati 50 persen, sedangkan di Desa Melayu Tengah mencapai hampir 40 persen saat pemungutan suara masih berlangsung sekitar pukul 09.00 Wita.

“Partisipasi masyarakat sejauh ini cukup baik. Kami berharap tingkat kehadiran pemilih terus meningkat hingga penutupan pemungutan suara. Siapa pun yang nantinya terpilih adalah pilihan terbaik bagi masyarakat desanya,” kata Hafizh. (SYA/RIW/APR)

Apel tersebut menjadi penanda kesiapan aparat keamanan dalam mengawal seluruh tahapan Pilkades agar berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Apel dipimpin Kapolres Banjar AKBP Fadli dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Hafidz Anshari, unsur Forkopimda, serta jajaran personel pengamanan.

Dalam amanatnya, Kapolres Banjar AKBP Fadli mengatakan, apel pergeseran pasukan merupakan langkah strategis untuk memastikan kesiapan personel sekaligus menyamakan persepsi seluruh petugas sebelum diterjunkan ke lapangan.

“Apel ini bertujuan mewujudkan sinergitas dan kesiapan seluruh personel, khususnya petugas pengamanan TPS sebagai ujung tombak dalam menjaga keamanan selama pelaksanaan Pilkades. Kami berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai rencana sehingga pengamanan Pilkades Serentak Tahun 2026 di Kabupaten Banjar berlangsung aman, tertib, dan sukses,” ujarnya.

Kapolres menjelaskan, pengamanan difokuskan pada 32 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 17 desa pada sembilan kecamatan.

Sebanyak 75 personel Polres Banjar diterjunkan, didukung sembilan perwira pengendali, 32 personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) Polda Kalimantan Selatan, serta 64 personel Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Selain memastikan kesiapan personel, AKBP Fadli juga menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik dan mental selama bertugas.

Seluruh anggota diminta menjunjung tinggi disiplin, profesionalisme, serta menjaga netralitas dengan tidak terlibat dalam politik praktis.

Ia juga mengingatkan setiap personel untuk menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP), memberikan arahan yang jelas kepada anggota di lapangan, serta mengedepankan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Yudi Andrea, mengapresiasi kesiapan Polres Banjar bersama seluruh unsur pengamanan dalam mengawal pesta demokrasi di tingkat desa.

Menurutnya, Pilkades merupakan momentum penting untuk memilih pemimpin desa yang mampu membawa kemajuan bagi masyarakat, sehingga seluruh tahapan harus berlangsung secara aman, damai, dan demokratis.

“Pemerintah Kabupaten Banjar mengapresiasi kesiapan Polres Banjar beserta seluruh unsur pengamanan. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, penyelenggara, dan masyarakat menjadi kunci terciptanya situasi yang kondusif,” katanya.

Yudi juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih secara bijaksana, menjaga persatuan, serta bersama-sama menciptakan suasana yang sejuk selama proses Pilkades berlangsung.

“Kami berharap seluruh masyarakat menggunakan hak pilih dengan bijaksana, menjaga persatuan, serta bersama-sama menyukseskan Pilkades yang aman, damai, dan bermartabat,” tutupnya. (SYA/RIW/APR)

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Banjar memperkuat reformasi birokrasi melalui penerapan sistem merit berbasis Manajemen Talenta atau Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA) dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi.

Empat pejabat yang dilantik masing-masing Faisal sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), setelah sebelumnya menjabat Sekretaris DKISP.

Kemudian Noripansyah yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan dipercaya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.

Selanjutnya, Akhmad Jarkawi yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah dilantik sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan.

Sementara Yuana Karta Abidin yang sebelumnya menjabat Camat Sambung Makmur kini mengemban amanah sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banjar.

Bupati Banjar Saidi Mansyur mengatakan, pengisian jabatan kali ini kembali menggunakan Manajemen Talenta sebagai implementasi sistem merit dalam tata kelola kepegawaian di lingkungan Pemkab Banjar.

“Jika sebelumnya kita terbiasa dengan mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan konvensional, hari ini Pemkab Banjar kembali mengimplementasikan Manajemen Talenta dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi,” ujarnya.

Menurut Saidi, penerapan sistem tersebut merupakan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.

Melalui sistem ini, penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi, serta kinerja yang diukur secara objektif melalui data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kita ingin memastikan bahwa penempatan pejabat tidak lagi hanya berdasarkan proses administratif semata, namun benar-benar berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja yang terukur secara digital dan objektif melalui data dari BKN,” katanya.

Dalam arahannya, Saidi meminta para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab di unit kerja masing-masing.

Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Satpol PP diminta memperkuat pelayanan dasar kepada masyarakat serta menjaga ketertiban umum.

Sementara itu, Kepala DKISP didorong mempercepat implementasi digitalisasi birokrasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sedangkan Staf Ahli Bupati diharapkan mampu memberikan masukan strategis dan inovatif dalam mendukung perumusan kebijakan daerah.

“Percepat digitalisasi birokrasi melalui SPBE dan berikan masukan yang strategis serta inovatif untuk mendukung kebijakan pimpinan,” pesannya. (SYA/RIW/APR)

Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura, KH Hasanuddin Badruddin mengatakan, usia 112 tahun merupakan amanah besar yang harus terus dijaga melalui peningkatan kualitas pendidikan, pembinaan karakter, dan penguatan nilai-nilai keislaman.

“Alhamdulillah, perjalanan waktu membawa Pondok Pesantren Darussalam hingga mencapai usia 112 tahun. Mudah – mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada seluruh guru yang mengabdi serta para santri di semua jenjang pendidikan,” ujarnya.

Ia menuturkan, keberhasilan sebuah lembaga pendidikan tidak hanya diukur dari lamanya berdiri, tetapi juga dari kontribusinya melahirkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu, akhlak, dan tanggung jawab kepada agama maupun masyarakat.

Karena itu, para santri diharapkan dapat menempuh proses belajar dengan penuh kesungguhan, disiplin, dan semangat menuntut ilmu agar mampu menjadi pribadi yang berkualitas ketika kembali ke tengah masyarakat.

Menurut Hasanuddin, seluruh civitas Pondok Pesantren Darussalam memiliki harapan yang sama, yakni melahirkan lulusan yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga mampu mengamalkan serta menyebarkan ilmu yang diperoleh untuk kemaslahatan umat.

Ia juga mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan harus selalu disertai dengan petunjuk dan hidayah dari Allah SWT.

Menurutnya, hidayah menjadi fondasi penting agar ilmu yang dimiliki dapat memberikan manfaat serta menjadi bekal dalam menjalani kehidupan.

“Kami berharap para santri yang belajar dengan sungguh – sungguh di Pondok Pesantren Darussalam nantinya menjadi pribadi yang saleh dan salehah, mampu mengemban ilmu yang diperoleh, kemudian menyampaikannya kepada masyarakat,” katanya. (SYA/RIW/

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari tahapan Pilkades serentak sekaligus komitmen bersama mewujudkan pemilihan yang aman, tertib, damai, dan demokratis menjelang pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Juli 2026.

Sebanyak 62 calon pembakal dari 20 desa di 11 kecamatan mengikuti deklarasi tersebut. Mereka menyatakan kesiapan untuk menjaga keamanan, menghormati proses demokrasi, serta menerima hasil pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea mengatakan, deklarasi damai menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan Pilkades tidak hanya ditentukan penyelenggara, tetapi juga komitmen para calon pembakal beserta pendukungnya dalam menjaga situasi tetap kondusif.

“Hari ini kita melaksanakan deklarasi damai para calon pembakal dalam rangka pemilihan tahun 2026. Ada 20 desa di 11 kecamatan yang akan melaksanakan pemilihan pada 22 Juli mendatang. Tujuan kegiatan ini adalah membangun komitmen bersama agar pelaksanaan Pilkades berjalan damai dan tidak menimbulkan kisruh,” ujarnya.

Yudi juga mengingatkan seluruh calon pembakal, mengedepankan etika politik, saling menghormati, dan berkompetisi secara sehat melalui penyampaian visi, misi, serta program kerja yang berpihak pada kemajuan desa.

Ia menegaskan setiap calon memiliki tanggung jawab mengajak tim sukses maupun pendukungnya menjaga ketertiban selama proses Pilkades berlangsung.

“Calon pembakal harus bertanggung jawab terhadap seluruh pendukungnya agar bersama-sama menjaga kedamaian dan kelancaran pelaksanaan pemilihan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Banjar, Hafizh Anshari menjelaskan, deklarasi damai merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian Pilkades Serentak Tahun 2026.

Melalui deklarasi tersebut, para calon pembakal sepakat menjaga keamanan dan kondusivitas desa serta menerima hasil pemilihan secara sportif.

“Semua calon bersepakat untuk menerima hasil pemilihan, menjaga kondusivitas dan keamanan desa, baik secara pribadi maupun bersama tim sukses dan para pendukungnya. Ini merupakan bagian dari upaya menjaga agar pelaksanaan Pilkades berjalan aman dan damai,” jelasnya.

Hafizh menambahkan, setelah deklarasi damai, tahapan berikutnya adalah pencabutan nomor urut calon pembakal yang akan dilaksanakan pada hari berikutnya.

Selanjutnya, seluruh calon akan memasuki masa kampanye hingga pelaksanaan pemungutan suara pada 22 Juli 2026. (SYA/RIW/APR)

Seluruh peserta merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kini memperkuat jajaran Satpol PP Kabupaten Banjar.

Kegiatan ditutup secara resmi Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea. Menurutnya, pembaretan bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi bagian penting dalam membentuk karakter, disiplin, dan jiwa korsa setiap personel sebelum menjalankan tugas di lapangan.

Yudi menjelaskan, terdapat tiga nilai utama yang ingin ditanamkan melalui pembinaan tersebut, yakni memperkuat kekompakan, menumbuhkan rasa kebersamaan, serta membangun pendekatan yang humanis kepada masyarakat.

“Satpol PP adalah sebuah satuan, sehingga setiap anggotanya harus berjalan seirama. Kekompakan menjadi modal utama agar pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, Ia menekankan bahwa seluruh personel harus memiliki semangat saling mendukung dalam menjalankan tanggung jawab sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda).

Menurut Yudi, pembinaan yang diberikan juga bertujuan mengingatkan bahwa tugas Satpol PP pada hakikatnya adalah melayani masyarakat. Karena itu, setiap tindakan penegakan aturan harus dilakukan secara profesional, persuasif, dan tetap mengedepankan sisi kemanusiaan.

“Mereka harus sadar bahwa mereka berasal dari masyarakat dan bertugas untuk masyarakat. Harapan kami, Satpol PP Kabupaten Banjar semakin humanis, persuasif dalam mengambil tindakan, serta lebih berwibawa saat menjalankan tugas,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kabupaten Banjar, Fahrudin, mengatakan pemasangan baret merupakan simbol kehormatan sekaligus tanggung jawab yang harus dijaga setiap anggota.

Ia menegaskan, personel Satpol PP dituntut memiliki komitmen tinggi dalam menegakkan Perda, sekaligus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Dalam penegakan Perda, kami berharap mereka bisa disiplin, tegas, namun tetap sopan. Masyarakat membutuhkan kehadiran Satpol PP, baik dalam penanganan pelanggaran, keadaan darurat, maupun kegiatan penertiban,” ujarnya. (SYA/RIW/APR)