Ia terpilih secara aklamasi dalam forum yang berlangsung di Banjarbaru, Sabtu (13/6) malam.

Terpilih sebagai nahkoda baru organisasi basket Banua, Bang Dhin langsung menegaskan komitmennya memperkuat fondasi organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan atlet di seluruh daerah.

Menurutnya, agenda awal yang akan dilakukan adalah menenata internal organisasi, termasuk menyusun struktur kepengurusan yang efektif dan memastikan program kerja dapat berjalan optimal setelah pelantikan resmi dari PB Perbasi.

Selain itu, Perbasi Kalsel akan mendata seluruh atlet, pelatih, wasit, hingga kondisi sarana dan prasarana basket di kabupaten kota.

Pendataan tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan program pembinaan yang lebih terukur.

“Setelah kepengurusan terbentuk, kami akan memetakan seluruh potensi yang ada, baik atlet maupun fasilitas olahraga. Dengan data yang lengkap, program pembinaan bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Bang Dhin juga menempatkan pembinaan usia dini sebagai prioritas utama selama masa kepemimpinannya. Ia menilai investasi pada atlet muda menjadi kunci untuk melahirkan generasi basket Kalimantan Selatan yang mampu bersaing di tingkat nasional.

“Meski hasilnya tidak dapat dirasakan dalam waktu singkat, saya optimis program pembinaan berkelanjutan akan mulai menunjukkan hasil dalam beberapa tahun ke depan dengan munculnya atlet-atlet potensial dari berbagai daerah,” ungkapnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Perbasi Kalsel mendorong pemerintah kabupaten kota, agar memberikan lebih banyak kesempatan kepada atlet lokal tampil dalam berbagai kejuaraan dan ajang multi-event daerah.

Langkah itu dianggap penting untuk memperbanyak jam terbang sekaligus memperkuat sistem pembinaan berjenjang.

Di bidang manajemen olahraga, kepengurusan baru juga akan membangun sistem database terintegrasi yang memuat informasi atlet, pelatih, wasit, serta fasilitas olahraga basket di Kalimantan Selatan.

“Basis data tersebut nantinya menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dan pengembangan prestasi,” katanya

Menghadapi tantangan pembiayaan olahraga, terutama menjelang babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON), Bang Dhin menilai organisasi olahraga harus mulai mengembangkan sumber pendanaan alternatif.

Karena itu, Perbasi Kalsel akan menjajaki kerja sama dengan dunia usaha melalui program sponsor ship maupun tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan.

Lebih jauh, Ia telah menyiapkan konsep pengembangan basket berbasis industri olahraga. Gagasan tersebut diarahkan untuk menciptakan ekosistem basket yang mandiri dan berkelanjutan, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan anggaran pemerintah.

“Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk para tokoh basket yang telah berpengalaman di tingkat nasional dan internasional, Perbasi Kalsel berharap mampu membangun prestasi sekaligus menghadirkan masa depan olahraga basket yang lebih kuat di Banua,” tutupnya. (PERBASIKALSEL-SRI/RIW/EPS)

Rika menjelaskan, pelatihan kepemimpinan organisasi pemuda ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mempersiapkan generasi muda yang memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas, serta kemampuan manajerial organisasi.

“Pemuda memiliki peran penting sebagai agen perubahan, kontrol sosial, dan penerus estafet kepemimpinan bangsa di masa depan,” ungkap Rika.

Sehingga, lanjutnya, melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang kepemimpinan dan organisasi, tetapi juga mampu mengembangkan sikap disiplin, kemampuan komunikasi, kerjasama tim, pengambilan keputusan, serta tanggung jawab moral, sosial, menjalankan roda organisasi kepemudaan.

“Kami menyadari bahwa organisasi kepemudaan merupakan wadah strategis dalam membentuk karakter, memperkuat jiwa kepemimpinan, serta menumbuhkan semangat kebangsaan di kalangan pemuda,” ujarnya.

Oleh karena itu, tambah Rika, pelatihan ini diharapkan dapat melahirkan kader-kader pemimpin muda yang visioner, beretika, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah maupun nasional.

“Dispora Kalsel mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan ini, sehingga diharapkan peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian dengan sungguh – sungguh,” ucap Rika.

Rika berharap, kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pemuda di tiga kabupaten pesisir, dan kedepannya dapat lahir pemimpin dari daerah tersebut. (DISPORAKALSEL-SRI/RIW/EPS)

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menegaskan, bahwa JKP dirancang untuk memperkuat pelindungan sosial, sekaligus meningkatkan kesiapan pekerja menghadapi dinamika dunia kerja.

“JKP menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pelindungan sosial sekaligus mendukung peningkatan kompetensi dan kesiapan kerja pekerja,” ujar Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (14/6).

Adapun manfaat JKP meliputi uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama maksimal enam bulan sesuai ketentuan yang berlaku, akses informasi pasar kerja, pelatihan kerja, serta bimbingan jabatan melalui konseling karier.

Salah satu fokus layanan JKP adalah bimbingan jabatan melalui konseling karier. Layanan ini membantu peserta memahami potensi, minat, dan kompetensi kerja yang dimiliki, menyusun rencana karier baru pasca PHK, serta memperoleh arahan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta.

Selain itu, konseling karier juga berperan dalam mengurangi stres dan kebingungan akibat kehilangan pekerjaan, meningkatkan kesiapan untuk kembali memasuki dunia kerja, serta memberikan rekomendasi pelatihan atau program peningkatan keterampilan (reskilling) guna memperbesar peluang memperoleh pekerjaan baru.

Adapun layanan bimbingan jabatan dan konseling karier diberikan aparatur ketenagakerjaan atau pengantar kerja pada instansi yang membidangi ketenagakerjaan, sesuai tugas pelayanan penempatan tenaga kerja.

Indah berharap, pekerja memahami syarat kepesertaan Program JKP dan memastikan diri memenuhi ketentuan agar dapat menjadi peserta serta memanfaatkan layanan yang tersedia.

Persyaratan tersebut antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), pekerja penerima upah, belum berusia 54 tahun saat terdaftar, serta terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Selain itu, pekerja pada usaha mikro dan kecil harus terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Sementara pekerja pada perusahaan menengah dan besar harus terdaftar dalam program JKK, JKM, JHT, serta Jaminan Pensiun (JP).

“Kami mengajak pekerja untuk memahami syarat kepesertaan dan manfaat Program JKP agar dapat memanfaatkan seluruh layanan yang telah disiapkan pemerintah secara optimal,” ujar Indah. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Program PVN Batch 2 sebelumnya telah membuka pendaftaran pada 19 Mei–9 Juni 2026, dilanjutkan dengan proses seleksi dan wawancara pada 10–17 Juni 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengimbau peserta untuk secara berkala memantau akun Skillhub masing-masing, untuk mengetahui hasil seleksi serta informasi lanjutan terkait pelaksanaan pelatihan.

“Pengumuman hasil seleksi pada 18 Juni 2026 menjadi tahap penting bagi peserta yang telah mengikuti seluruh proses. Kami mengimbau peserta untuk memantau akun Skillhub secara berkala dan memastikan kelengkapan data agar dapat mengikuti tahapan berikutnya,” ujar Darmawansyah, melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (14/6).

Ia menjelaskan bahwa PVN merupakan upaya strategis pemerintah meningkatkan kompetensi dan daya saing angkatan kerja Indonesia melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri.

“PVN dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Peserta yang lolos diharapkan dapat mengikuti pelatihan dengan sungguh – sungguh agar kompetensi yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk bekerja maupun berwirausaha,” ujarnya.

PVN Batch 2 Tahun 2026 menyediakan kuota sebanyak 30.000 peserta yang akan mengikuti pelatihan di berbagai Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Satuan Pelayanan (Satpel), serta Unit Pelatihan Teknis Daerah (UPTD) Kemnaker di seluruh Indonesia.

Peserta yang lolos seleksi akan mengikuti kegiatan kick off dan orientasi program pada 22 Juni 2026.

Selain pelatihan gratis, peserta juga memperoleh fasilitas pendukung, antara lain makan siang, bantuan transportasi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan dari BPVP, serta sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). (KemenakerRI-RIW/EPS)

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kompetensi dan kesiapan masyarakat Indonesia untuk mengisi peluang kerja di Jepang.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengatakan, bahwa kedua program tersebut dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan teknis, kemampuan berbahasa Jepang, serta etos kerja yang sesuai dengan standar internasional.

“Kesempatan kerja global harus diimbangi den gan kesiapan kompetensi yang memadai. Karena itu, Kemnaker terus memperkuat pelatihan vokasi dan pemagangan agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dan beradaptasi di lingkungan kerja internasional, termasuk di Jepang,” kata Darmawansyah, dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (13/6).

Melalui Program Pemagangan Jepang, peserta akan mengikuti pelatihan pra keberangkatan, pembelajaran bahasa Jepang, serta peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan industri.

Setelah itu, mereka berkesempatan memperoleh pengalaman kerja secara langsung di berbagai perusahaan di Jepang.

Rekrutmen Program Pemagangan Jepang dilaksanakan secara bertahap di berbagai daerah melalui dinas ketenagakerjaan provinsi, kabupaten/kota, serta Balai Besar Pelatihan Vokasi Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pelatihan Vokasi Produktifitas (BPVP) di seluruh Indonesia.

Selain skema pemagangan, Kemnaker juga menyediakan Pelatihan Kaigo bagi pencari kerja yang berminat berkarier di bidang perawatan lansia. Selama enam bulan, peserta akan mendapatkan pelatihan bahasa Jepang dan pembekalan kompetensi sebagai caregiver sesuai standar layanan kesehatan di Jepang.

“Bidang Kaigo menawarkan prospek yang menjanjikan seiring meningkatnya kebutuhan tenaga perawatan lansia di Jepang. Kami ingin menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing pada sektor tersebut,” ujar Darmawansyah.

Darmawansyah mengimbau masyarakat agar hanya memperoleh informasi dari kanal resmi pemerintah dan tidak mudah tergiur tawaran keberangkatan kerja ke luar negeri secara instan.

“Seluruh tahapan rekrutmen dan seleksi dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditetapkan,”ucapnya.

Informasi mengenai persyaratan, jadwal seleksi, serta tata cara pendaftaran Program Pemagangan Jepang dapat diakses melalui laman jepang.magangln.id. Adapun dokumen persyaratan administrasi tersedia melalui tautan bit.ly/FormulirPersyaratanPemaganganJapan.

Sementara informasi terkait Pelatihan Kaigo dapat diperoleh melalui platform SIAPkerja, Skillhub Kemnaker, dan laman msha.ke/hinodeindonesia. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah akan kembali menggulirkan program MagangHub (Pemagangan Nasional) yang ditujukan bagi lulusan diploma dan sarjana atau fresh graduate.

Program ini didukung anggaran sebesar Rp4,14 triliun dan dirancang memperkuat kompetensi sekaligus mempercepat transisi lulusan perguruan tinggi ke dunia kerja.

Hal tersebut disampaikan Afriansyah Noor, saat memberikan Kuliah Umum pada acara Wisuda Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Indonesia (UM Indonesia) Tahun Akademik 2025–2026 di Bekasi, Sabtu (13/6).

“Saat ini kita berada di era transformasi ketenagakerjaan yang bergerak sangat cepat. Dunia industri tidak lagi hanya mencari individu yang memegang selembar ijazah, melainkan mencari sarjana yang cakap dan memiliki kompetensi nyata,” ujar Afriansyah.

Menurutnya, MagangHub hadir sebagai solusi untuk menjembatani kesenjangan keterampilan (skill gap) dan ketidaksesuaian (mismatch) antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Melalui program tersebut, peserta akan memperoleh berbagai manfaat, mulai dari uang saku, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pendampingan mentor profesional, hingga kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional.

Afriansyah menjelaskan bahwa sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.

“Ijazah tidak lagi cukup karena industri tidak lagi bertanya apa ijazah kamu, melainkan apa kompetensimu. Sertifikat kompetensi inilah yang menjadi bukti bahwa tenaga kerja kita memiliki standar kemampuan yang dibutuhkan industri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Afriansyah mengungkapkan bahwa kondisi ketenagakerjaan nasional menunjukkan tren yang semakin baik. Per Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,68 persen.

Namun demikian, tantangan berupa disrupsi teknologi, otomatisasi, dan munculnya kebutuhan kompetensi baru tetap memerlukan penguatan ekosistem pelatihan dan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan industri.

Dalam kesempatan tersebut, Afriansyah juga mendorong UM Indonesia memperkuat kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan dunia industri, mengingat posisi kampus yang berada di kawasan industri strategis Bekasi.

“Kampus, pemerintah, dan industri harus bergerak bersama menyiapkan SDM yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini maupun masa depan,” ujarnya.

Di hadapan sekitar 370 wisudawan, Afriansyah berpesan agar para lulusan tidak hanya mengandalkan gelar akademik, tetapi terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

“Investasi terbaik sebuah bangsa bukan pada sumber daya alamnya, melainkan pada kualitas sumber daya manusianya. Jadilah motor penggerak kemajuan ekonomi nasional,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Adopsi tersebut berlangsung dalam Sidang Pleno Penutupan Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC).

Menaker mengatakan, adopsi standar tersebut menjadi kabar baik bagi pemerintah, pekerja, dan pelaku usaha dalam ekosistem ekonomi platform.

Menurutnya, perkembangan ekonomi platform telah mengubah cara masyarakat bekerja, mencari penghasilan, dan mengakses peluang ekonomi, sehingga pelindungan pekerja perlu berjalan seiring dengan ruang inovasi dan pertumbuhan bisnis digital.

“Pemerintah menyambut baik lahirnya standar internasional mengenai kerja layak dalam ekonomi platform. Bagi Indonesia, pelindungan pekerja dan inovasi digital harus berjalan bersama, sehingga transformasi ekonomi digital benar-benar memberi manfaat bagi pekerja, dunia usaha, dan masyarakat,” kata Menaker Yassierli, Jenewa, Jumat (12/6).

Menaker menyampaikan, Konvensi mengenai Kerja Layak dalam Ekonomi Platform menjadi kerangka penting bagi negara anggota ILO.

Indonesia menilai konvensi tersebut menjaga keseimbangan antara penguatan pelindungan pekerja platform digital dan fleksibilitas bagi setiap negara untuk menerapkannya sesuai hukum serta praktik nasional masing – masing.

Menurut Menaker, sejumlah prinsip penting dalam standar tersebut perlu menjadi perhatian bersama, antara lain keselamatan dan kesehatan kerja, remunerasi yang adil, pelindungan sosial, transparansi dalam penggunaan sistem otomatis, pelindungan data pribadi, proses yang adil, serta pendekatan regulasi berbasis fakta.

Bagi masyarakat, isu ini penting karena kerja berbasis platform digital semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ojek online, kurir online, serta pekerja yang menggunakan aplikasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan membutuhkan kepastian pelindungan, transparansi sistem, keselamatan dan kesehatan kerja, serta keadilan memperoleh pendapatan.

Menaker menegaskan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital yang cepat dan memiliki jutaan pekerja platform digital.

Karena itu, standar internasional ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola ekonomi platform, melindungi pekerja, memastikan pekerja memahami hak dan kewajibannya, serta menjaga agar bisnis platform tetap tumbuh secara berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri menjelaskan, bahwa adopsi standar ILO tersebut tidak serta merta berarti seluruh substansinya berlaku langsung dan seragam di Indonesia.

Setiap ketentuan akan melalui proses penyesuaian dengan kerangka hukum dan kebijakan ketenagakerjaan nasional.

Pemerintah akan mengikuti secara aktif proses lanjutan di ILO, termasuk pembahasan dalam pertemuan Governing Body ILO pada November tahun ini serta rumusan Rekomendasi teknis yang mengatur substansi secara lebih rinci.

“Ini kabar baik dan menjadi momentum penting bagi tripartit Indonesia. Namun, Indonesia tetap perlu menempuh mekanisme yang tepat, mencermati proses lanjutan di ILO, serta menilai kesiapan nasional sebelum mengambil keputusan mengenai ratifikasi,” ujar Indah.

Indonesia menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dalam pembahasan kerja layak di ekonomi platform.

Dengan standar internasional ini, transformasi digital diharapkan tidak hanya memperluas peluang ekonomi, tetapi juga menghadirkan pekerjaan yan g lebih aman, adil, transparan, dan bermartabat bagi pekerja platform digital. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Rapat koordinasi diikuti Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, bersama jajaran perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap pekan ini, bertujuan memantau perkembangan inflasi di daerah, mengevaluasi berbagai langkah pengendalian inflasi yang telah dilakukan pemerintah daerah, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat.

Usai mengikuti rakor, Rusma mengatakan bahwa kondisi inflasi di Kalimantan Selatan pekan ini relatif masih terkendali dan tidak mengalami perubahan signifikan dibanding awal Juni lalu.

“Untuk kondisi inflasi minggu ini kurang lebih masih sama seperti inflasi pada awal bulan tadi. Artinya, berbagai langkah pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah masih berjalan dengan baik sehingga stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga,” ujarnya.

Menurut Rusma, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memantau perkembangan harga sejumlah komoditas strategis yang berpotensi memengaruhi inflasi daerah.

Koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait juga terus diperkuat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kenaikan harga di pasaran.

Ia menjelaskan, dalam rakor tersebut Kementerian Dalam Negeri juga memberikan sejumlah arahan terkait upaya pengendalian inflasi, termasuk pentingnya menjaga kelancaran distribusi pangan, memastikan ketersediaan stok bahan pokok, serta melaksanakan berbagai program intervensi seperti gerakan pangan murah dan operasi pasar.

Selain membahas perkembangan inflasi, Kemendagri juga menyoroti pelaksanaan sensus ekonomi yang akan dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia.

Menurut Rusma, sensus ekonomi menjadi instrumen penting untuk memperoleh data akurat mengenai kondisi perekonomian daerah.

“Dalam rakor tadi juga disampaikan arahan terkait pelaksanaan sensus ekonomi yang nantinya akan dilaksanakan di setiap daerah. Data yang dihasilkan dari sensus ekonomi ini sangat penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengambilan keputusan yang berbasis data,” katanya.

Rusma menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung pelaksanaan sensus ekonomi dengan berkoordinasi bersama instansi terkait agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang valid serta berkualitas.

“Ketersediaan data ekonomi yang akurat akan membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Rusma. (MRF/RIW/EPS)

Musda yang dihadiri pengurus kabupaten/kota, insan olahraga, serta perwakilan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Selatan itu, menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penyusunan arah pengembangan olahraga jujitsu di
Kalsel untuk empat tahun ke depan.

Sekretaris KONI Kalimantan Selatan, Enly Hadiyannor mengatakan, Musda merupakan agenda penting untuk memilih kepemimpinan baru yang diharapkan mampu membawa organisasi semakin solid dan berprestasi.

Menurutnya, keberhasilan sebuah cabang olahraga tidak hanya diukur dari kekuatan organisasi, tetapi juga dari peningkatan prestasi atlet yang dihasilkan secara berkelanjutan.

“Jujitsu harus terus eksis sebagai organisasi olahraga dan mampu meningkatkan prestasi. Apa yang sudah dilakukan pengurus sebelumnya perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Organisasi harus semakin terkonsolidasi sehingga mampu mengikuti berbagai kejuaraan, baik tingkat lokal, regional, nasional hingga internasional,” ujar Enly.

Ia menambahkan, prestasi olahraga memang membutuhkan proses panjang yang didukung dedikasi dan keseriusan seluruh pengurus.

“Sebagai cabang olahraga prestasi, salah satu indikator keberhasilan pengurus adalah meningkatnya prestasi atlet. Karena itu semangat, komitmen, dan kerja keras harus terus dijaga agar prestasi dapat mengikuti,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PBJI Kalimantan Selatan periode 2022-2026, Yeni Widodo, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan organisasi selama masa kepengurusannya.

Ia mengucapkan terima kasih kepada KONI Kalimantan Selatan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, para atlet, pelatih, serta masyarakat yang selama ini turut berkontribusi terhadap perkembangan jujitsu di daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada KONI, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta seluruh masyarakat yang telah mendukung PBJI Kalimantan Selatan. Musda ini bukanlah akhir dari sebuah kepengurusan, melainkan kelanjutan estafet organisasi menuju arah yang lebih baik,” katanya.

Yeni berharap kepengurusan baru dapat melanjutkan berbagai program yang telah berjalan sekaligus meningkatkan capaian prestasi atlet di berbagai level kompetisi.

“Prestasi harus lebih baik dari sebelumnya. Semangat kebersamaan dan kolaborasi harus terus dijaga agar kepentingan organisasi dan pembinaan atlet dapat berjalan seiring,” ujarnya.

Usai terpilih, Ketua Umum PBJI Kalimantan Selatan periode 2026-2030, Muhammad Luthfi Rahman, menegaskan komitmennya segera mempercepat program kerja dan pembinaan atlet.

Menurutnya, langkah awal yang akan dilakukan adalah menggelar rapat kerja untuk menyusun strategi pengembangan organisasi dan target prestasi yang akan dicapai dalam beberapa tahun ke depan.

“Kami akan segera melaksanakan rapat kerja untuk menyusun program pengembangan organisasi. Tujuan utama kami adalah membawa PBJI Kalimantan Selatan meraih prestasi-prestasi yang lebih baik pada berbagai kejuaraan yang akan datang,” ungkap Luthfi.

Ia juga menekankan pentingnya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat pembinaan atlet usia dini dan memperluas pencarian bibit-bibit potensial di Kalimantan Selatan.

“Kami ingin menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencari dan membina bibit-bibit muda yang nantinya bisa menjadi atlet kebanggaan Kalimantan Selatan. Pembinaan atlet harus dilakukan secara berkelanjutan agar prestasi dapat terus meningkat,” katanya.

Lebih lanjut, Luthfi menyebut, dalam waktu dekat terdapat sejumlah agenda dan kejuaraan nasional yang menjadi fokus PBJI Kalsel.

Karena itu, pihaknya akan mengakselerasi pembinaan, agar atlet-atlet Banua mampu bersaing di tingkat nasional.

“Kami ingin membawa nama Kalimantan Selatan di berbagai ajang nasional. Tantangan ini tentu tidak mudah, namun kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pembinaan dan prestasi cabang olahraga jujitsu,” tegasnya.

Melalui kepemimpinan baru ini, PBJI Kalimantan Selatan diharapkan mampu memperkuat tata kelola organisasi, memperluas pembinaan atlet di daerah, serta melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Banua di tingkat nasional maupun internasional. (BDR/RIW/EPS)

Menindaklanjuti berbagai keluhan warga, Komisi III menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait, mencari solusi terbaik yang tetap mengedepankan keselamatan pengguna jalan tanpa mengabaikan kemudahan akses masyarakat, baru-baru tadi.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Mustaqimah mengatakan, pihaknya menerima aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya solusi atas persoalan tersebut.

Berdasarkan hasil pembahasan sementara, salah satu alternatif yang mengemuka adalah pemindahan lokasi putar balik dari titik semula.

“Memang keinginan warga ingin U-Turn itu segera dipindahkan,” katanya.

Disampaikan Mustaqimah, warga mengusulkan agar lokasi putar balik direlokasi sekitar 50 hingga 100 meter dari posisi sebelumnya.

Usulan tersebut dinilai perlu dikaji secara teknis oleh instansi berwenang agar tetap memenuhi aspek keselamatan lalu lintas. Komisi III DPRD Kalsel pun berkomitmen mengawal proses tersebut dengan terus berkoordinasi bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan dan pihak terkait lainnya.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan BPJN Kalsel, apakah ini bisa segera dieksekusi karena sangat membahayakan bagi masyarakat,” tegasnya.

Mustaqimah menambahkan, melalui rapat koordinasi tersebut, dapat tercipta solusi yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan.

Sinergi antara pemerintah, instansi teknis, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan penataan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

“Kami apresiasi rapat turut dihadiri perwakilan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, Lurah Manarap Lama Kecamatan Kertak Hanyar, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kertak Hanyar,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, U-Turn Kilometer 8 ditutup sejak 23 November 2023 melalui kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjar bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) XV Kalimantan Selatan. Penutupan dilakukan karena lokasi tersebut dinilai memiliki tingkat risiko kecelakaan yang cukup tinggi dan sering menimbulkan kepadatan arus lalu lintas.

Meski demikian, kebijakan tersebut juga menimbulkan dampak bagi warga sekitar. Mereka mengaku kesulitan mengakses sejumlah kawasan, karena harus memutar lebih jauh untuk mencapai tujuan. (ADV-NHF/RIW/EPS)