Program Kampung Iklim, Upaya Kalsel Tingkatkan Peran Masyarakat Hadapi Dampak Perubahan Iklim

Banjarbaru – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim) yang digelar di Aula DLH Kalsel, Jumat (6/11).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat melaksanakan aksi nyata pengendalian perubahan iklim, baik melalui upaya adaptasi maupun mitigasi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo menyampaikan, bahwa keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting mendukung keberhasilan Program Kampung Iklim.

Menurutnya, dampak perubahan iklim perlu dihadapi bersama – sama, tidak hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga melalui perubahan perilaku dan kegiatan nyata di tingkat masyarakat.

“Melalui Proklim, masyarakat didorong mengembangkan berbagai kegiatan yang dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim sekaligus meningkatkan ketahanan lingkungan,” ucapnya.

Dalam pelaksanaannya, aksi adaptasi dilakukan melalui upaya menjaga ketersediaan air, mengantisipasi dampak cuaca ekstrem, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Sementara itu, aksi mitigasi diwujudkan melalui pengurangan sampah, pengelolaan limbah, penghijauan, penghematan energi, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak.

Rahmat berharap, melalui sosialisasi tersebut semakin banyak masyarakat yang memahami manfaat Proklim dan terdorong untuk berpartisipasi aktif.

“Dengan demikian, upaya pengendalian perubahan iklim dapat menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan,” sahutnya.

Ia juga berharap Proklim di Kalimantan Selatan tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah lokasi yang terlibat, tetapi juga kualitas dan kesinambungan kegiatan yang dilaksanakan masyarakat.

Sebanyak 114 lokasi Program Kampung Iklim (Proklim) di Provinsi Kalimantan Selatan telah terdaftar dalam Sistem Registri Nasional (SRN) pada tahun 2026.

Sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim) yang digelar di Aula DLH Kalsel, Jumat (6/11/2026)

Dari jumlah tersebut, enam lokasi diusulkan sebagai calon kategori Lestari dan 20 lokasi sebagai calon kategori Utama.

“Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas keterlibatan masyarakat untuk melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan,” lanjutnya.

Jumlah lokasi yang terdaftar menunjukkan adanya partisipasi masyarakat mendukung program pengendalian perubahan iklim di daerah.

Menurutnya, keberadaan lokasi Proklim di berbagai wilayah menjadi salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kemampuan menghadapi dampak perubahan iklim.

“Dari 114 lokasi yang terdaftar, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan program,” sahutnya.

Hal ini dilakukan melalui penguatan kegiatan adaptasi dan mitigasi yang disesuaikan dengan kondisi serta potensi lingkungan di masing-masing wilayah.

“Pengusulan enam lokasi sebagai calon kategori Lestari dan 20 lokasi sebagai calon kategori Utama diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kelompok masyarakat lainnya untuk terus mengembangkan kegiatan yang memberikan manfaat bagi lingkungan,” katanya.

Dalam pelaksanaan Proklim, masyarakat didorong melakukan berbagai aksi nyata. Di antaranya pengelolaan sampah, penghijauan, penghematan energi, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, serta upaya menjaga ketersediaan air.

Berbagai kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi dampak perubahan iklim, tetapi juga membangun kebiasaan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

“Partisipasi kelompok masyarakat, dukungan pemerintah desa dan kelurahan, serta pendampingan dari pemerintah daerah diperlukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program,” tutup Rahmat. (MRF/RIW/APR)

Reses Hari Kedua, Supian HK Perjuangankan Penuntasan Titian Rintisan – Pal Batu, Warga Inginkan Akses Darat Terhubung

Hulu Sungai Utara – Konektivitas antarwilayah masih menjadi harapan besar masyarakat Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Dalam kegiatan reses hari kedua, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, menerima aspirasi warga Desa Rintisan dan Desa Pal Batu yang meminta pemerintah menuntaskan pembangunan titian jalan penghubung kedua desa.

Reses yang dilaksanakan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat, menyampaikan langsung kebutuhan pembangunan infrastruktur yang dinilai sangat penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari.

Setelah sebelumnya menyerap aspirasi warga Desa Bararawa dan Sapala pada hari pertama, Supian HK kembali menyambangi kawasan rawa Paminggir untuk mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Salah satu aspirasi utama yang disampaikan warga adalah kelanjutan pembangunan titian jalan dari Desa Rintisan menuju Pal Batu yang hingga kini belum tersambung.

Warga menyebut, masih terdapat sekitar tiga kilometer jalur yang perlu dituntaskan agar akses darat dapat terhubung secara menyeluruh.

Menurut Supian HK, aspirasi tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat karena penyambungan titian tidak hanya menghubungkan dua desa, tetapi juga membuka akses transportasi yang lebih luas bagi wilayah sekitarnya.

“Warga meminta titian yang masih terputus ini bisa dilanjutkan. Sedikit lagi, kurang lebih tiga kilometer kalau ini tersambung, dampaknya sangat besar,” ungkap Supian HK, saat menyampaikan aspirasi masyarakat, Kamis (5/11).

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK

Disampaikan Supian HK, selama ini, keterbatasan akses darat membuat mobilitas warga belum optimal. Masyarakat masih harus berganti moda transportasi untuk menjangkau sejumlah wilayah.

Dengan tersambungnya titian Rintisan–Pal Batu, akses dari Desa Danau Panggang menuju Pal Batu diharapkan dapat dilalui melalui satu jalur darat yang berkesinambungan.

Supian HK menilai, penyelesaian pembangunan tersebut merupakan langkah strategis untuk membuka keterisolasian wilayah, sekaligus meningkatkan konektivitas antardesa di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

“Ini bukan sekadar titian antar dua desa. Kalau titian Rintisan–Pal Batu ini tersambung, maka seluruh desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada akhirnya dapat dicapai melalui jalur darat. Ini adalah mimpi besar warga HSU yang harus kita wujudkan,” tegasnya.

Supian HK menambahkan, aspirasi pada hari kedua ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat Desa Bararawa dan Sapala yang sebelumnya juga mengharapkan kelanjutan pembangunan akses jalan darat.

Ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung distribusi hasil perikanan dan pertanian sebagai sumber penghidupan warga.

Supian HK pun menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi tersebut agar dapat menjadi perhatian dan masuk dalam prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami sudah mendengar langsung di hari pertama di Bararawa dan Sapala, dan hari kedua ini di Rintisan dan Pal Batu. Pesannya sama, masyarakat Paminggir ingin terkoneksi lewat darat. Kita perjuangkan ini agar masuk dalam prioritas pembangunan provinsi, karena dengan jalan darat yang tersambung, perekonomian dan PAD antardesa akan semakin meningkat,” pungkasnya.

Melalui reses ini, masyarakat berharap aspirasi pembangunan titian Rintisan–Pal Batu tidak hanya menjadi usulan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui perencanaan dan penganggaran pemerintah, sehingga konektivitas wilayah Paminggir semakin baik dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. (ADV-NHF/RIW/APR)

Diminta Tingkatkan Kinerja Penurunan Stunting, Kalsel Kuatkan Program Pencegahan di Tingkat Desa

Banjarmasin – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginginkan Provinsi Kalimantan Selatan terus meningkatkan kinerja dalam upaya menurunkan angka stunting.

Penguatan program pencegahan dan percepatan penurunan stunting, khususnya di tingkat desa, menjadi salah satu langkah penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria menyampaikan, penurunan stunting merupakan salah satu perhatian pemerintah pusat yang membutuhkan komitmen serta kerja nyata dari seluruh tingkatan pemerintahan.

“Pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program agar upaya pencegahan dan penanganan stunting dapat berjalan lebih optimal,” ungkapnya, usai menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Wilayah Kalimantan Selatan, di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (5/11).

Menurutnya, pemerintah desa memiliki peran penting mendukung percepatan penurunan stunting.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria.

Hal ini karena desa menjadi ujung tombak pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk program peningkatan kualitas kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

“Keterlibatan pemerintah desa juga diperlukan untuk memastikan program pencegahan stunting dapat menjangkau masyarakat secara langsung,” lanjutnya.

Dengan demikian, berbagai upaya yang dilaksanakan pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat di masing-masing wilayah.

Selain itu, penanganan stunting membutuhkan koordinasi dan sinergi lintas sektor. Tidak hanya melalui sektor kesehatan, tetapi juga melibatkan perangkat daerah dan pemerintah desa dalam mendukung pemenuhan gizi, peningkatan kualitas lingkungan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat.

“Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi menjadi salah satu sarana untuk melihat perkembangan pelaksanaan program pencegahan dan percepatan penurunan stunting di desa-desa wilayah Kalimantan Selatan,” sebutnya.

Kegiatan ini juga diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, hingga pemerintah desa.

Melalui evaluasi berkelanjutan, berbagai kendala pelaksanaan program di lapangan diharapkan dapat diidentifikasi sehingga menjadi bahan perbaikan menentukan langkah selanjutnya.

“Dengan penguatan komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan mampu meningkatkan kinerja penurunan stunting. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing di masa mendatang,” tutup Riza Patria. (MRF/RIW/EYN)

Pokdarwis Jadi Ujung Tombak Pariwisata Banua, Kalsel Dorong Penguatan SDM dan Kelembagaan

Banjarmasin – Pengembangan sektor pariwisata Kalimantan Selatan tidak hanya bergantung pada keindahan destinasi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan peran aktif masyarakat dalam mengelolanya.

Hal tersebut menjadi perhatian Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Daya Tarik Wisata Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, yang diselenggarakan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kamis (5/11).

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Fitriady mengatakan, Pokdarwis merupakan ujung tombak pengembangan destinasi wisata.

Sebab, kelompok inilah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan menjadi penggerak berbagai aktivitas di kawasan wisata.

Menurutnya, penguatan Pokdarwis harus dilakukan menyeluruh, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun kapasitas kelembagaan.

Ia berharap, setiap Pokdarwis tidak hanya bertumpu pada peran ketua, tetapi mampu mengoptimalkan seluruh struktur organisasi agar setiap anggota terlibat aktif dalam pengembangan destinasi.

“Penguatan kelembagaan dinilai penting agar program dan kegiatan pariwisata dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” katanya.

Iwan menyampaikan, Pokdarwis didorong membangun pendekatan dan kolaborasi dengan masyarakat sekitar destinasi.

Dengan keterlibatan masyarakat, pengembangan pariwisata diharapkan tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap potensi wisata daerah.

Narasumber Ketua Kelompok Sadar Wisata Kampoeng Heritage Kajwoetangan Malang, Jawa Timur

Untuk memperkaya wawasan peserta, kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yakni pengelola Kampung Wisata Heritage
Kajwoetangan Malang, Kota Malang, Ketua Sahabat Bekantan Indonesia, serta perwakilan Dinas Pariwisata.

“Berbagai pengalaman dan praktik pengelolaan destinasi tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi Pokdarwis di Kalimantan Selatan dalam mengembangkan potensi wisata lokal dengan mengedepankan kreativitas, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat,” harapnya.

Lebih lanjut Iwan berharap, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Pokdarwis semakin profesional, solid, dan inovatif mengelola daya tarik wisata.

Kegiatan ini melibatkan perwakilan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Forum tersebut menjadi wadah evaluasi sekaligus penguatan kapasitas para penggerak pariwisata di daerah.

“Dengan demikian, destinasi wisata Banua tidak hanya semakin dikenal, tetapi juga mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi daerah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (NHF/RIW/EYN)

DKP3 Banjarmasin Awasi Perdagangan Ikan Dilindungi

Banjarmasin – Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarmasin, bersama Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), melaksanakan pengawasan peredaran dan perdagangan jenis ikan dilindungi, serta jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan di wilayah Kota Banjarmasin.

Kabid Perikanan DKP3 Banjarmasin, Hidayatul Fikri mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian peredaran jenis ikan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan, keseimbangan ekosistem perairan, serta keanekaragaman hayati.

“Berdasarkan arahan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, dan Plt Kepala DKP3 Ignasius Rizki Perdana Salan, agar pelestarian ikan dilakukan,” ungkap Fikri.

Pelaksanaan kegiatan, lanjutnya, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan ke Dalam dan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, termasuk Kota Banjarmasin.

“Dalam Pasal 3 peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membudidayakan, memelihara, dan/atau mengedarkan jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, maupun kesehatan manusia,” jelas Fikri lebih lanjut.

Pada pelaksanaan pengawasan tersebut, tim menemukan ikan jenis Alligator Gar (ikan aligator) sebanyak 17 ekor di salah satu toko ikan hias.

“Ikan Alligator Gar termasuk jenis ikan predator yang dilarang untuk dipelihara dan diperjualbelikan karena memiliki potensi memangsa ikan spesies lain sehingga mengancam populasi ikan lokal dan merusak keseimbangan ekosistem perairan apabila terlepas ke perairan umum,” tutur Fikri.

Atas temuan tersebut, lanjutnya, dilakukan tindakan penanganan berupa pemusnahan 17 ekor ikan aligator dengan koordinasi bersama petugas PSDKP sesuai prosedur berlaku.

“Selain itu, kegiatan ini juga merupakan upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para pelaku usaha ikan hias serta masyarakat agar tidak memperjualbelikan maupun memelihara jenis ikan yang dilarang dan berbahaya,” ucap Fikri.

Melalui pengawasan terpadu dan berkelanjutan, diharapkan kelestarian sumber daya perikanan dan ekosistem perairan di Kota Banjarmasin dapat terus terjaga.

Pelanggaran Hukum
Perbuatan yang Dilanggar (Larangan) :

  • Melakukan kegiatan memasukkan, membuat, mengadakan, mengedarkan, atau menebarkan jenis ikan yang merugikan dan/atau membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI), sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagameimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Ancaman Sanksi Hukum :

  • Atas perbuatan tersebut, pelaku diancam dengan sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dengan ketentuan:
    Pidana Penjara: Paling lama 6 (enam) tahun; dan
    Denda: Paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (PEMKOBJM-SRI/RIW/EYN)

Kementerian Kebudayaan Angkat Keteladanan Syekh Yusuf Al-Makassari di Kalimantan Selatan

Banjarbaru – Kementerian Kebudayaan berupaya memperluas pengenalan nilai-nilai keteladanan Syekh Yusuf Al-Makassari kepada masyarakat melalui kegiatan Temu Narasi 400 Tahun Syekh Yusuf Al-Makassari di Museum Lambung Mangkurat, Kamis (5/11).

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan 400 tahun Syekh Yusuf Al-Makassari yang telah ditetapkan UNESCO.

Sosok pahlawan nasional tersebut dikenal tidak hanya melalui perjuangannya di Indonesia, tetapi juga kiprah dan pengaruhnya hingga ke tingkat global, termasuk di Cape Town, Afrika Selatan.

Penelaah Teknis Kebijakan Direktorat Promosi dan Pemberdayaan Kementerian Kebudayaan, Ishak Octovianus Manafe mengatakan, temu narasi bertujuan memperkenalkan sekaligus mengembangkan nilai-nilai ketokohan Syekh Yusuf agar terus dikenal dan menjadi sumber pembelajaran masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin nilai-nilai ketokohan beliau terus dikenal dan dikembangkan oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi basis informasi dan teladan dalam kehidupan, baik untuk mengawal ajaran keislaman maupun membangun kehidupan sosial,” ujarnya.

Menurut Ishak, salah satu nilai penting yang dapat diteladani dari Syekh Yusuf adalah semangat persatuan di tengah keberagaman.

Nilai tersebut relevan dalam kehidupan masyarakat, terutama untuk membangun kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Pertama, tentu kebinekaan melalui persatuan. Perjuangan apa pun, baik pada masa sebelum maupun setelah kemerdekaan, membutuhkan rasa bersatu untuk mencapai tujuan bersama,” katanya.

Selain persatuan, Ishak menyoroti pentingnya semangat membangun dan menjaga sumber daya alam.

Menurutnya, perjuangan tokoh terdahulu menghadapi kolonialisme perlu dilanjutkan generasi sekarang melalui upaya menjaga serta melestarikan kekayaan bangsa.

Ia juga menekankan pentingnya mewariskan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda agar keteladanan tokoh sejarah tidak berhenti sebagai catatan masa lalu, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemilihan Kalimantan Selatan sebagai lokasi kegiatan juga berkaitan dengan jejak penyebaran ajaran dan pengaruh Syekh Yusuf yang meluas hingga ke berbagai daerah.

Ishak menyebut hubungan tersebut turut terhubung dengan tokoh-tokoh keagamaan di Banua, termasuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Ishak menjelaskan, kegiatan temu narasi tahun ini dilaksanakan di dua daerah, yakni Jawa Timur pada September lalu dan Kalimantan Selatan sebagai lokasi kedua.

“Sebelumnya, Kementerian Kebudayaan juga melakukan survei di sejumlah wilayah di Indonesia untuk menentukan lokasi kegiatan berikutnya,” bebernya.

Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zainal Helmie, menyambut positif kegiatan tersebut. Menurutnya, temu narasi menjadi ruang penting memperkenalkan tokoh-tokoh ulama dan sejarah Islam kepada masyarakat, sekaligus memperkuat perhatian terhadap kekayaan sejarah daerah.

Ia secara khusus menyoroti sosok Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ulama besar asal Kalimantan Selatan itu dinilai memiliki kontribusi penting dalam perkembangan keislaman, salah satunya melalui karya-karya kitab yang diwariskan hingga saat ini.

Foto bersama Temu Narasi 400 Tahun Syekh Yusuf Al Makassari

Zainal berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap upaya pengusulan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai pahlawan nasional.

Ia juga menilai kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi wartawan untuk mengangkat sejarah dan kearifan lokal agar semakin dikenal masyarakat.

“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu wartawan mengangkat kekayaan sejarah dan kearifan lokal agar lebih dikenal masyarakat,” ucapnya. (SYA/RIW/EYN)

TPK Banjarmasin Operasikan TOS Nusantara,
Perkuat Digitalisasi Layanan Kepelabuhanan

Banjarmasin – PT Pelindo Terminal Petikemas (PTP) terus memperluas transformasi digital di lingkungan operasionalnya. Terbaru, Terminal Peti Kemas (TPK) Banjarmasin mulai mengoperasikan Terminal Operating System (TOS) Nusantara pada Minggu (1/11).

Penerapan sistem ini turut didukung digitalisasi tujuh layanan kepelabuhanan melalui aplikasi PARAMA untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan kepada pengguna jasa.

TOS Nusantara merupakan sistem yang mendukung pengelolaan kegiatan operasional terminal peti kemas secara terintegrasi, mulai dari perencanaan hingga pemantauan aktivitas operasional.

Penerapannya di TPK Banjarmasin diharapkan meningkatkan ketepatan informasi, memperkuat koordinasi operasional, serta mendukung kelancaran arus peti kemas.

Dari sisi pelayanan pelanggan, implementasi tersebut didukung aplikasi PARAMA yang pada tahap ini mencakup tujuh jenis layanan, yakni Receiving, Delivery, Perpanjangan Delivery, Behandle, Alih Kapal, Kurang Bayar, dan Batal Muat Delivery.

Melalui digitalisasi tersebut, proses administrasi pelayanan diharapkan menjadi lebih tertata dan mudah ditelusuri.

Pengguna jasa juga diharapkan memperoleh kejelasan proses layanan, sementara koordinasi antara pelanggan dan pengelola terminal dapat berlangsung lebih efektif.

Terminal Head TPK Banjarmasin, Sirin Purnomo mengatakan, pengoperasian TOS Nusantara menjadi bagian penting dari upaya perusahaan memperkuat keandalan operasional dan kualitas pelayanan terminal peti kemas.

Go Live TOS Nusantara menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan transformasi TPK Banjarmasin. Proses implementasinya telah dipersiapkan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan SDM, infrastruktur, serta aspek operasional.

“Kami berharap sistem ini dapat semakin mengoptimalkan proses kerja, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat kualitas pelayanan kepada pengguna jasa,” ujar Sirin.

Persiapan penerapan sistem tersebut telah berlangsung sejak Oktober 2025, meliputi pelatihan sumber daya manusia, uji coba operasional, hingga penguatan infrastruktur fisik dan jaringan.

Seluruh tahapan dilakukan untuk mendukung kesiapan terminal dalam mengoperasikan sistem digital yang terintegrasi.

Sirin menambahkan, perusahaan akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan setelah sistem dioperasikan.

Menurutnya, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kemampuan seluruh pihak untuk beradaptasi dengan proses kerja yang baru.

Langkah digitalisasi tersebut mendapat tanggapan positif dari pengguna jasa. Kepala Cabang PT Tanto Banjarmasin, Rifqi Novega Dwi Putra, menilai penerapan sistem digital menjadi langkah positif dalam mendukung peningkatan kualitas layanan terminal.

“Kami berharap sistem ini dapat mendorong proses pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi sehingga memberikan kemudahan serta kepastian layanan bagi pengguna jasa. Tentunya, sinergi dan koordinasi antara operator terminal dengan seluruh pengguna jasa sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran implementasi sistem ini,” ungkap Rifqi.

Penerapan TOS Nusantara dan PARAMA menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat standardisasi dan digitalisasi layanan terminal peti kemas.

Melalui pengelolaan operasional yang semakin terintegrasi, TPK Banjarmasin diharapkan mampu meningkatkan keandalan layanan sekaligus mendukung kelancaran aktivitas logistik dan distribusi barang di Kalimantan Selatan.
(Pelindo-RIW/EPS)

Kalsel Dorong Kabupaten/Kota Perkuat Produksi dan Serapan Anggaran Pertanian 2026

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus mendorong peningkatan kinerja pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan di daerah.

Salah satunya melalui Rapat Evaluasi Kinerja Dinas Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang digelar di Banjarbaru, Rabu (4/11).

Kegiatan yang diikuti seluruh Dinas Pertanian 13 kabupaten/kota tersebut, dibuka Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, melalui Sekretaris Dinas, Saptono.

Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Saptono

Dalam sambutannya, Saptono menyampaikan bahwa evaluasi ini menjadi langkah penting mengukur capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam pelaksanaan urusan pertanian dan pangan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan pertanian di tingkat daerah turut menentukan capaian kinerja Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan.

“Capaian kabupaten/kota turut menentukan kinerja Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan. Karena itu, peran aktif seluruh jajaran sangat diperlukan, termasuk dalam meningkatkan serapan anggaran APBN yang administrasi dan pelaksanaannya berada di kabupaten/kota,”; ujarnya.

Ia menambahkan, realisasi anggaran daerah juga menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan alokasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

Oleh karena itu, hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar perbaikan pelaksanaan program sekaligus mendorong optimalisasi penggunaan anggaran.

Saptono turut memaparkan capaian sektor pertanian Kalsel. Pada 2025, produksi padi mencapai 1.179.338 ton atau berkontribusi sebesar 45,71 persen terhadap total produksi padi regional Kalimantan.

“Capaian tersebut menempatkan Kalsel pada peringkat pertama di regional Kalimantan,” lanjutnya.

Tiga daerah dengan produksi padi terbesar pada 2025 yakni Kabupaten Barito Kuala sebesar 323.182,92 ton, Kabupaten Banjar 166.000,89 ton, dan Kabupaten Tanah Laut 113.212,30 ton.

Sementara itu, produksi jagung mencapai 159.092,75 ton yang menempatkan Kalsel pada posisi kedua di regional Kalimantan.

Namun, berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA), prediksi produksi padi Kalsel hingga November 2026 mencapai 1.168.020,98 ton.

“Penurunan produksi tersebut dipengaruhi kondisi kemarau yang berdampak terhadap luas tanam dan produktivitas padi,” sahut Saptono.

Kabupaten Barito Kuala menjadi penyumbang produksi tertinggi dengan prediksi 323.907,49 ton gabah kering giling (GKG), sedangkan produksi terendah berada di Kota Banjarbaru sebesar 3.019,48 ton GKG.

Adapun produksi sejumlah komoditas pertanian lainnya hingga September 2026 meliputi jagung 84.026,03 ton, kacang tanah 645,89 ton, cabai besar 10.963,15 ton, cabai rawit 12.545,08 ton, bawang merah 175,53 ton, serta jeruk 121.776,38 ton.

“Melalui rapat evaluasi tersebut, Saptono mengajak seluruh Dinas Pertanian kabupaten/kota untuk semakin memperkuat sinergi dan koordinasi, baik dalam meningkatkan produksi maupun memastikan program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan berjalan sesuai target,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Dinsos Matangkan Persiapan Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026

Banjarbaru – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Peringatan Hari Pahlawan Nasional Tahun 2026, di Aula Dinsos Kalsel, Banjarbaru, Rabu (4/11).

Rapat dipimpin Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie, melalui Plt. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Selamat Riadi, serta dihadiri sejumlah perwakilan instansi terkait.

Selamat Riadi mengatakan, rapat koordinasi bertujuan memastikan kesiapan seluruh instansi yang terlibat, baik dari sisi pelaksanaan kegiatan maupun dukungan teknis di lapangan.

Koordinasi ini diperlukan agar seluruh rangkaian peringatan Hari Pahlawan pada 10 November mendatang, berlangsung tertib dan lancar.

Rapat melibatkan berbagai unsur, di antaranya TNI Angkatan Laut, Kodim, Korem Antasari, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Kementerian Agama, serta sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum Setda Provinsi Kalsel.

Selamat menjelaskan, ada dua agenda utama peringatan Hari Pahlawan tahun ini, yakni upacara bendera dan Ziarah Nasional.

Upacara bendera akan dilaksanakan di lapangan upacara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilanjutkan dengan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional Bumi Kencana, Landasan Ulin.

“Kedua agenda tersebut menjadi bagian penting mengenang sekaligus menghormati jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia,” ucap nya.

Ia menambahkan, persiapan pelaksanaan kedua kegiatan telah dikoordinasikan bersama seluruh instansi terkait, terlebih kegiatan tersebut direncanakan dihadiri oleh pimpinan daerah.

Ket : Suasana Rapat Koordinasi Persiapan Hari Pahlawan Nasional 2026

Lebih lanjut, Selamat menegaskan bahwa peringatan Hari Pahlawan tidak hanya menjadi agenda rutin pemerintahan, tetapi juga momentum untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan, pengorbanan, dan nasionalisme kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

Untuk mendukung hal tersebut, Dinsos Kalsel akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, untuk melibatkan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA hingga SMK.

Pelibatan ini terutama menyasar sekolah – sekolah yang berada di sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan.

Ia berharap, keterlibatan para pelajar dalam peringatan Hari Pahlawan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air serta memperkuat semangat nasionalisme sejak dini.

“Melalui pelibatan peserta didik ini, kita berharap rasa kepahlawanan dan semangat nasionalisme semakin tumbuh dalam diri generasi muda. Perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan segalanya untuk bangsa dan negara harus terus kita hargai dan teladani,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarmasin Perkuat Koordinasi Lintas Sektor untuk Optimalisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui koordinasi lintas sektor.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Rapat Koordinasi Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kota Banjarmasin Tahun 2026, Rabu (4/11).

Kegiatan dihadiri sekaligus dibuka langsung Wali Kota, Muhammad Yamin HR, didampingi Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Neli Listriani, bersama jajaran terkait.

Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin

Dalam arahannya, Wali Kota, Muhammad Yamin menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar sektor, termasuk jajaran dinas kesehatan, dalam menangani berbagai permasalahan penyakit di Kota Banjarmasin.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin mengoordinasikan dan menjaga sinergi, terutama kepala dinas kesehatan serta lintas sektor, agar koordinasi ini bisa menyamakan, menyelaraskan, dan saling berkoordinasi dalam mewujudkan ego sektoral yang positif,” ujar Yamin.

Ia juga menyoroti pentingnya penanganan masalah kesehatan yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti tingginya angka kasus hipertensi.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama puskesmas sebagai garda terdepan harus memberikan perhatian serius melalui advokasi dan peningkatan pemahaman kepada masyarakat terkait pola hidup sehat.

“Kita harus benar-benar serius memberikan advokasi dan pemahaman kepada masyarakat dalam hal pola-pola hidup sehat dan sebagainya. Kepala puskesmas adalah salah satu garda terdepan dalam penanganan masalah kesehatan ini,” tambahnya.

Melalui Rapat Koordinasi P2P ini, Pemko Banjarmasin berharap program pencegahan dan pengendalian penyakit dapat berjalan lancar, sukses, serta mampu meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kota Banjarmasin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Exit mobile version