Jalankan Prosedur Pemeliharaan, TPK Banjarmasin Pastikan Operasional Normal

Banjarmasin – Terminal Petikemas Banjarmasin memastikan operasional pelayanan petikemas tetap berjalan normal di tengah pemeliharaan dan perbaikan sejumlah peralatan bongkar muat di lingkungan terminal.

Pemeliharaan peralatan merupakan bagian dari upaya perusahaan menjaga keandalan fasilitas dan memastikan standar keselamatan operasional tetap terpenuhi.

Pelaksanaannya dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional agar tidak mengganggu kelancaran pelayanan kepada pengguna jasa.

Di tengah kegiatan pemeliharaan tersebut, TPK Banjarmasin tetap melayani kapal setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pelayanan kapal dan bongkar muat tetap berlangsung dengan baik sesuai kebutuhan operasional terminal.

Terminal Head Terminal Petikemas Banjarmasin, Sirin Purnomo, mengatakan bahwa pemeliharaan peralatan merupakan bagian dari komitmen perusahaan menjaga keandalan fasilitas sekaligus mempertahankan kualitas pelayanan kepelabuhanan.

“Pemeliharaan dan perbaikan peralatan merupakan bagian dari upaya kami memastikan seluruh fasilitas pendukung operasional berada dalam kondisi memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan. Pelaksanaannya kami atur terencana dengan tetap memperhatikan kelancaran pelayanan,” ujar Sirin Purnomo.

Ia menambahkan, saat ini QCC 07 (01) telah kembali beroperasi sejak 30 Oktober 2026. Sementara itu, pekerjaan perbaikan QCC 03 (02) telah memasuki tahap akhir atau finishing dan dilanjutkan dengan pemeriksaan tim PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) untuk memastikan pemenuhan aspek teknis dan keselamatan sebelum peralatan kembali dioperasikan sesuai ketentuan.

TPK Banjarmasin terus berkomitmen menjaga produktivitas terminal melalui pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan, peningkatan keandalan peralatan, serta penguatan standar keselamatan kerja.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan mendukung kelancaran arus logistik dan distribusi barang, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. (Pelindo-RIW/APR)

Jelang HBKN dan 5 Rajab, Wali Kota Banjarbaru Pantau Harga dan Stok Bahan Pokok

Banjarbaru – Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, bersama jajaran Forkopimda dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional serta toko ritel modern di Kota Banjarbaru, Kamis (19/11/).

Peninjauan ini untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Tahun 2026 serta pengajian rutin 5 Rajab.

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar stok bahan pokok masih tersedia dengan harga yang relatif terjangkau.

“Dari hasil pengecekan di pasar maupun toko ritel, Alhamdulillah ketersediaan pasokan bahan pokok masih aman dan harga juga relatif terjangkau,” ujarnya.

Meski demikian, saat peninjauan di Pasar Bauntung Banjarbaru, Lisa menemukan adanya kenaikan harga pada komoditas tepung tapioka dan tepung ketan. Kedua komoditas tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp3.000.

Untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Kota Banjarbaru menyiapkan langkah intervensi melalui pasar murah bersubsidi di sejumlah wilayah.

Lisa menyampaikan, kegiatan tersebut akan dilaksanakan melalui Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru. Dukungan juga diperoleh dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau TJSL Bank Kalsel untuk menambah titik pelaksanaan pasar murah.

“Pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Melalui Dinas Perdagangan, kami akan melaksanakan pasar murah bersubsidi di beberapa titik. Selain itu, ada dukungan CSR dari Bank Kalsel untuk menambah titik pelaksanaan pasar murah di wilayah Kota Banjarbaru,” jelasnya.

Melalui langkah tersebut, Pemko Banjarbaru berharap masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan menjelang momentum HBKN dan kegiatan 5 Rajab. (BDR/RIW/EPS)

Lestarikan Warisan Seni Daerah, Museum Lambung Mangkurat Resmikan Ruang Pameran Lukisan Sholihin Sang Maestro

Banjarbaru – Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan kini memiliki ruang pameran khusus yang didedikasikan untuk mengenang dan memperkenalkan karya-karya pelukis Sholihin.

Ruang pameran bertajuk Sholihin Sang Maestro tersebut diharapkan menjadi sarana pelestarian warisan seni sekaligus ruang edukasi bagi generasi muda.

Pembukaan ruang pameran berlangsung di Museum Lambung Mangkurat, Kamis (19/11). Kehadiran ruang khusus ini menjadi salah satu upaya menjaga eksistensi karya seni daerah serta memperluas akses masyarakat dalam mengenal perjalanan dan kontribusi seniman Banua.

Peresmiang ruang pameran dilakukan langsung oleh Kepala Disdikbud Kalsel, Abdul Rahim

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, Abdul Rahim, menyampaikan apresiasi atas hadirnya ruang pameran tersebut. Menurutnya, keberadaan Gedung Lukisan Sholihin tidak sekadar menambah fasilitas pameran di museum, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan terhadap warisan seni dan budaya daerah.

“Atas nama Dinas Pendidikan, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas hadirnya gedung ini. Kehadiran Gedung Lukisan Sholihin bukan sekadar bertambahnya ruang pamer seni, melainkan merupakan wujud nyata dari upaya menjaga, menghargai, dan menghidupkan warisan seni serta budaya daerah,” ujarnya.

Abdul Rahim menilai, Sholihin merupakan sosok penting dalam perjalanan seni dan kebudayaan.

Karya-karya yang dihasilkan tidak hanya menghadirkan keindahan melalui perpaduan warna dan bentuk, tetapi juga menyimpan nilai, pemikiran, perjalanan, serta pesan kehidupan yang dapat dipelajari oleh masyarakat.

“Melalui karya-karya lukisnya, kita tidak hanya melihat keindahan warna dan bentuk, tetapi juga dapat merasakan nilai, pemikiran, perjalanan, serta pesan kehidupan yang dituangkan melalui karya seni,” katanya.

Ia berharap ruang pameran tersebut dimanfaatkan sebagai tempat pembelajaran yang mempertemukan dunia pendidikan dengan seni dan kebudayaan.

Menurutnya, proses pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam ruang kelas, tetapi juga dapat diperoleh melalui pengalaman langsung melihat, menghayati, memahami, dan menghargai karya seni.

Museum dan ruang seni, lanjutnya, memiliki peran penting dalam membentuk karakter, menumbuhkan kreativitas, memperkaya wawasan, serta membangun kecintaan generasi muda terhadap budaya dan identitas daerah.

“Gedung Lukisan Sholihin Sang Maestro dapat menjadi destinasi edukasi, ruang dialog seni, tempat tumbuhnya kreativitas, serta sumber inspirasi bagi para pelajar, pendidik, seniman, dan masyarakat luas,” harapnya.

Abdul Rahim juga mengajak masyarakat untuk tidak hanya memandang ruang pameran sebagai tempat menikmati lukisan, tetapi menjadikannya sebagai ruang untuk belajar, merenung, mengapresiasi, dan menemukan inspirasi dari setiap karya yang ditampilkan.

Menurutnya, karya seni memiliki kemampuan menyampaikan pesan kepada berbagai generasi. Karena itu, keberadaan warisan budaya perlu terus diperkenalkan, dipelajari, dan dihargai agar tetap hidup serta memiliki tempat di tengah perkembangan zaman.

“Karena sebuah karya seni dapat berbicara lintas generasi, dan sebuah warisan budaya akan tetap hidup apabila terus dikenalkan, dipelajari, serta dihargai,” tutupnya. (SYA/RIW/EPS)

Kalsel Dorong Sinkronisasi Target Administrasi Kependudukan 2027

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penyelarasan perencanaan dan penganggaran urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan target pemerintah pusat untuk tahun 2027.

Langkah ini dinilai penting agar kualitas data kependudukan semakin baik dan pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan lebih tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah, saat membuka Rapat Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan dan Pencapaian Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027, di Aula Disdukcapil Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Kamis (19/11).

Dinansyah menegaskan, data kependudukan kini memiliki peran strategis karena menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan di luar urusan administrasi kependudukan.

Foto bersama Rakor Sinkronisasi Perencanaan dan Pencapaian Target Adminduk 2027

Berdasarkan keterangan Kementerian Dalam Negeri, Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah dimanfaatkan lebih dari 7.000 lembaga, termasuk untuk layanan jaminan sosial, perpajakan, dan perizinan mengemudi.

Karena itu, ketepatan data menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Kesalahan pencatatan maupun ketidaksesuaian data berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk berpotensi menghambat akses program bantuan dan berbagai pelayanan publik lainnya.

“Mutu pekerjaan kita di bidang ini ikut menentukan ketepatan sasaran program pembangunan di Banua,” tegasnya.

Ia juga memaparkan capaian indikator administrasi kependudukan di Kalimantan Selatan hingga Oktober 2026.

Sebagian besar target telah terlampaui, di antaranya cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia nol hingga empat tahun yang mencapai 98,58 persen dari target 97 persen.

Cakupan akta kematian juga telah mencapai target, sedangkan kepemilikan akta perkawinan mencapai 67,27 persen dari target 62 persen.

Meski demikian, masih terdapat dua indikator yang perlu ditingkatkan, yakni perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Perekaman KTP-el tercatat mencapai 98,13 persen dari target 99,4 persen. Sementara aktivasi IKD baru mencapai 18,14 persen dari target 20 persen.

Menurut Dinansyah, sisa warga yang belum melakukan perekaman umumnya berasal dari kelompok yang membutuhkan pendekatan pelayanan khusus, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah terpencil, serta pemilih pemula yang baru memasuki usia wajib rekam.

Untuk itu, Ia meminta agar pelayanan jemput bola lebih diarahkan kepada kelompok tersebut melalui koordinasi bersama pemerintah kecamatan dan desa.

“Dari kegiatan ini, saya berharap layanan jemput bola diarahkan ke sana, dengan jadwal yang disusun bersama kecamatan dan desa,” ujarnya.

Memasuki 2027, Dinansyah meminta agar indikator dan target nasional bidang administrasi kependudukan dimasukkan sejak awal ke dalam rencana kerja masing-masing perangkat daerah, termasuk dukungan anggaran yang memadai.

Ia juga menekankan empat arah kebijakan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni perluasan layanan digital hingga wilayah sulit dijangkau, pemadanan data kependudukan dengan data sosial dan ekonomi, penguatan keamanan data pribadi, serta peningkatan kompetensi petugas pelayanan.

Selain itu, percepatan aktivasi IKD perlu dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah. Aktivasi tidak hanya mengandalkan petugas di loket pelayanan, tetapi juga dapat dilakukan secara bersama-sama bagi aparatur sipil negara, peserta didik yang telah memenuhi syarat, hingga masyarakat yang mengakses layanan di rumah sakit dan kantor pelayanan publik lainnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Provinsi Kalsel, Dewi Fuziarti, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan mengoptimalkan pencapaian target administrasi kependudukan sekaligus menyelaraskan perencanaan daerah dengan arah kebijakan nasional.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak hanya berkewajiban memenuhi target yang ditetapkan pemerintah provinsi, tetapi juga harus memperhatikan indikator penilaian dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

“Dengan adanya kegiatan ini, dari provinsi maupun kabupaten kota, kita sama-sama menyamakan persepsi agar target yang ditetapkan pemerintah pusat pada 2027 dapat tercapai,” kata Dewi.

Ia mengakui, salah satu persoalan yang masih perlu dibenahi adalah target pemerintah pusat yang belum sepenuhnya selaras dengan perencanaan dan penganggaran di daerah.

Karena itu, forum koordinasi ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Dukcapil, Bappeda Provinsi Kalsel, dan Biro Organisasi untuk memberikan pemahaman terkait target, perencanaan, serta indikator penilaian. (SYA/RIW/EPS)

Hebat! 380 Lansia Banjarmasin Selesaikan Pembelajaran di Sekolah Lansia

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) menggelar Wisuda Akbar Sekolah Lansia Kota Banjarmasin Tahun 2026, Rabu (18/11).

Mengusung tema “Belajar Sepanjang Hayat untuk Wujudkan Lansia SMART (Sehat, Mandiri, Aktif, Produktif dan Bermartabat)”, wisuda dipimpin Wali Kota, Muhammad Yamin diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Lukman Fadlun.

Turut hadir Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Lisna Prihantini, Kepala DPPKBPM Kota Banjarmasin, Ahmad Syauqi, serta jajaran perangkat daerah dan pihak terkait lainnya.

Sebanyak 380 peserta dari 21 Sekolah Lansia di Kota Banjarmasin mengikuti wisuda akbar. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi atas semangat dan komitmen para lansia, mengikuti proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kualitas hidup.

Saat membacakan sambutan Wali Kota, Lukman Fadlun menyebut, bahwa jumlah penduduk lanjut usia bertambah seiring meningkatnya angka harapan hidup merupakan kondisi yang perlu mendapat perhatian bersama.

Ia menilai, para lansia memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang menjadi potensi berharga bagi pembangunan.

Kendati begitu, mereka juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan kondisi fisik, kebutuhan pelayanan kesehatan, hingga keterbatasan akses terhadap perkembangan teknologi.

“Oleh karena itu, lansia harus mendapatkan perhatian, perlindungan, dan kesempatan untuk hidup sehat, mandiri, aktif, produktif, serta bermartabat di masa tua,” ujarnya.

Ia menjelaskan, salah satu upaya mewujudkan hal tersebut adalah melalui program Sekolah Lansia yang menjadi wadah pembelajaran sepanjang hayat.

Program ini memberikan kesempatan kepada para lansia untuk terus menambah pengetahuan, keterampilan, menjaga kesehatan, serta mengembangkan potensi diri.

Program Sekolah Lansia juga diarahkan untuk membentuk lansia SMART melalui tujuh dimensi lansia tangguh, yakni spiritual, fisik, emosional, intelektual, sosial kemasyarakatan, profesional vokasional, dan lingkungan.

Lukman turut menekankan pentingnya peran keluarga mendukung kesejahteraan lansia.

Menurutnya, keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan bagi orang tua.

“Jangan sampai para orang tua yang dahulu telah memberikan begitu banyak pengorbanan bagi keluarga, justru merasa kesepian atau terabaikan ketika memasuki usia lanjut. Mari kita bangun lingkungan keluarga dan masyarakat yang peduli, menghormati, serta memberikan ruang bagi para lansia untuk tetap aktif dan berdaya,” pesannya.

Lukman berharap seluruh perangkat daerah dan pihak terkait, terus mengembangkan program pemberdayaan lansia berkelanjutan, termasuk memperkuat pelayanan kesehatan ramah lansia, fasilitas publik yang mudah diakses, serta ruang aktivitas sosial.

Sementara itu, Kepala DPPKBPM Kota Banjarmasin, Ahmad Syauqi dalam laporannya menyampaikan, bahwa Sekolah Lansia merupakan wadah pembelajaran sepanjang hayat agar para lansia tetap memiliki kesempatan untuk belajar, bersosialisasi, mengembangkan potensi diri, serta meningkatkan kesehatan dan kemandirian.

Ia menjelaskan, wisuda tersebut tidak sekadar menjadi seremoni pemberian tanda kelulusan, tetapi juga bentuk penghargaan atas semangat dan perjuangan para peserta dalam mengikuti proses pembelajaran.

“Sebanyak 380 peserta yang hadir hari ini merupakan bukti nyata bahwa semangat untuk belajar tidak mengenal batas usia. Keinginan untuk terus berkembang, memperoleh pengetahuan, dan meningkatkan kualitas hidup tetap tumbuh meskipun usia terus bertambah,” ungkapnya.

Syauqi berharap program Sekolah Lansia terus dikembangkan dan dilaksanakan berkelanjutan, sekaligus memperkuat keberadaan 21 Sekolah Lansia yang telah terbentuk di lima kecamatan.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap semakin memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan Kota Banjarmasin yang ramah lansia, inklusif, dan berkeadilan, sehingga para lansia tetap memiliki kesempatan untuk berperan dan berkontribusi dalam pembangunan,” tutupnya.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Banjarmasin terus mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung para lansia agar tetap sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat, sekaligus menjadikan semangat belajar sebagai bagian dari kehidupan sepanjang hayat. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Dorong Pembinaan BUMDesa, Kalsel Targetkan Status Badan Usaha Maju dan Mandiri

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), sebagai upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas pengelolaan usaha ekonomi di tingkat desa.

Langkah ini dilakukan untuk mendorong BUMDesa di Kalimantan Selatan, mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi desa kategori maju dan mandiri, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, melalui Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari mengatakan, pembinaan BUMDesa menjadi salah satu langkah penting meningkatkan kemampuan pengelola menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha.

Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari

Menurutnya, BUMDesa tidak hanya dituntut mampu menjalankan aktivitas ekonomi, tetapi juga harus memiliki kelembagaan yang kuat serta sistem manajemen usaha yang baik.

“Penguatan pembinaan ini penting agar BUMDesa tidak hanya berjalan dari sisi kegiatan usaha, tetapi juga memiliki tata kelola kelembagaan dan manajemen yang baik. Dengan begitu, BUMDesa dapat berkembang lebih profesional dan mampu memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat desa,” ujar Indah.

Ia menjelaskan, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian pengelolaan BUMDesa adalah penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Keberadaan SOP menjadi pedoman bagi pengurus, melaksanakan kegiatan operasional, sehingga setiap pekerjaan memiliki mekanisme dan aturan yang jelas.

Penerapan SOP diperlukan untuk mempertegas pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus. Mulai dari pelaksanaan kegiatan usaha, pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan administrasi, hingga pencatatan dan pelaporan keuangan harus dijalankan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.

“BUMDesa perlu memiliki standar operasional yang jelas, sehingga pengurus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. SOP ini juga menjadi pedoman agar kegiatan usaha dapat berjalan lebih tertib, terarah, dan meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan,” jelasnya.

Selain mendukung kelancaran operasional, penguatan SOP diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDesa.

Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan usaha desa, terutama memastikan bahwa kegiatan usaha dijalankan bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Indah menambahkan, peningkatan kapasitas BUMDesa menuju kategori maju dan mandiri juga memerlukan komitmen serta keseriusan para pengelola mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing desa.

“Setiap desa memiliki karakteristik dan peluang usaha berbeda, sehingga diperlukan kemampuan untuk melihat potensi lokal yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan usaha produktif,” lanjutnya.

Pengurus BUMDesa juga perlu terus melakukan inovasi agar unit usaha yang dijalankan mampu bertahan dan berkembang.

Pengembangan produk, peningkatan kualitas pelayanan, perluasan jaringan pemasaran, serta membangun kemitraan dengan berbagai pihak menjadi sejumlah langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat keberlangsungan usaha.

Di samping itu, pengelolaan keuangan yang tertib dan transparan juga menjadi bagian penting dalam membangun BUMDesa yang sehat.

Administrasi dan laporan keuangan yang baik dapat membantu pengurus mengetahui perkembangan usaha, mengevaluasi kinerja, serta menentukan langkah pengembangan usaha ke depan.

Melalui penguatan pembinaan tersebut, Dinas PMD Kalsel berharap BUMDesa tidak hanya mampu meningkatkan kualitas kelembagaan dan profesionalisme pengelolaan, tetapi juga semakin mandiri dalam mengembangkan kegiatan ekonomi desa.

“Dengan tata kelola yang baik, penerapan SOP secara konsisten, serta kemampuan mengoptimalkan potensi lokal, BUMDesa diharapkan dapat tumbuh menjadi penggerak ekonomi masyarakat, membuka peluang usaha, menciptakan nilai tambah bagi potensi desa, serta berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes),” tutup Indah. (MRF/RIW/EPS)

Instruksi Menhub Bebani Kapal Sungai, Komisi III DPRD Kalsel Siap Bawa Aspirasi Ke Pusat

Banjarmasin – Perizinan kapal angkutan sungai dan danau di Kalimantan Selatan kembali menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Pemberlakuan Instruksi Menteri Perhubungan (IMENHUB) Nomor 3 Tahun 2025, dinilai menyulitkan para pelaku usaha transportasi air, khususnya pemilik kapal berukuran kecil yang kesulitan memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ikatan Kapal Sungai dan Danau (IKASUDA) Kalimantan Selatan–Kalimantan Tengah di Banjarmasin, Senin (16/11).

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, dengan mendengarkan langsung berbagai keluhan dan aspirasi para pelaku usaha transportasi sungai.

Persoalan utama yang disampaikan IKASUDA berkaitan dengan penerapan persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran pada transportasi sungai, danau, dan penyeberangan (TSDP).

Sejumlah ketentuan, termasuk persyaratan teknis docking kapal serta pengurusan dokumen dan perizinan berlayar, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik kapal sungai tradisional.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, menyatakan persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah. Karena itu, pihaknya berencana membawa aspirasi para pelaku usaha transportasi sungai ke kementerian terkait, agar dicarikan solusi dan kejelasan kebijakan.

“Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang menggantungkan hidup pada aktivitas transportasi sungai,” ucapnya.

Mustaqimah berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik transportasi air di daerah, sehingga penerapan aturan keselamatan pelayaran tetap berjalan tanpa mengabaikan kemampuan para pelaku usaha kecil.

Di sisi lain, aktivitas transportasi sungai saat ini juga menghadapi tantangan akibat musim kemarau yang menyebabkan debit air menyusut.

Kondisi ini membuat sebagian kapal belum beroperasi optimal. Akibatnya, sejumlah pemilik kapal mengalami kesulitan memperpanjang dokumen perizinan.

“Beberapa kapal terpaksa tidak beroperasi selama berbulan-bulan karena terkendala persyaratan yang belum dapat dipenuhi,” katanya.

Sementara itu, Ketua IKASUDA, Amir Mahmud menambahkan, pemerintah dapat mengevaluasi penerapan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2025, termasuk mempertimbangkan penyesuaian persyaratan bagi kapal sungai dan danau agar tidak disamakan sepenuhnya dengan kapal laut.

Pada RDP, Komisi III DPRD Kalsel berkomitmen memfasilitasi aspirasi IKASUDA untuk diperjuangkan ke tingkat pusat.

Harapannya, koordinasi dengan Kementerian Perhubungan menghasilkan titik terang, agar persoalan perizinan terselesaikan dan para pemilik serta awak kapal kembali menjalankan aktivitas pelayaran dengan tenang.

“Langkah ini sekaligus menjadi upaya DPRD Kalsel, menjaga keberlangsungan transportasi sungai sebagai salah satu urat nadi perekonomian masyarakat Banua,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Optimalisasi Pemerintahan Digital, Diskominfo se-Kalsel Matangkan Kolaborasi Daerah

Banjarbaru – Penguatan koordinasi dan kolaborasi antarpemerintah daerah menjadi salah satu fokus dalam hari kedua pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) se-Kalimantan Selatan, di Aula Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (18/11).

Mengusung tema “Optimalisasi Penerapan Pemerintahan Digital (PEMDI) pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan”, kegiatan ini menjadi wadah menyamakan langkah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat transformasi digital di Banua.

Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim melalui Sekretaris Diskominfo, Mashudi menyampaikan, rakerda selama dua hari berjalan lancar, baik melalui pertemuan langsung maupun daring.

Ia berharap, forum tersebut dapat membangun kolaborasi dan integrasi lebih kuat antarpemerintah daerah untuk mendukung optimalisasi penerapan pemerintahan digital.

“Alhamdulillah, kegiatan selama dua hari ini berjalan lancar dan baik, baik yang dilaksanakan secara langsung di sini maupun secara online. Tentunya, kami berharap melalui kegiatan ini terbangun kolaborasi dan integrasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung pemerintahan digital yang sedang kita dorong saat ini,” ujarnya.

Mashudi menegaskan, berbagai hasil pembahasan dan rumusan rakerda harus ditindaklanjuti melalui langkah nyata, bukan sekadar menjadi dokumen atau wacana.

Menurutnya, komitmen bersama seluruh jajaran Diskominfo, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sangat diperlukan agar penerapan pemerintahan digital berjalan optimal dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kami berharap hasil rakerda ini dapat ditindaklanjuti bersama, bukan hanya sebatas rumusan dan wacana. Seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan perlu mengambil langkah konkret agar pelayanan publik semakin baik, serta sistem pemerintahan digital dapat terintegrasi dengan lebih optimal,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mashudi berharap rakerda serupa kembali dilaksanakan tahun mendatang dengan frekuensi pertemuan yang lebih intensif.

Ia menilai, komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus mencari solusi bersama dalam penerapan pemerintahan digital di masing-masing daerah.

“Harapan kami, tahun depan kegiatan ini tetap dilaksanakan, bahkan kalau bisa frekuensinya ditambah. Semakin sering kita bertemu dan berkoordinasi, semakin banyak permasalahan yang bisa kita bahas dan selesaikan bersama-sama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tambahnya.

Pada hari kedua, rakerda juga diisi dengan sejumlah pemaparan materi strategis dari jajaran Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan.

Materi yang disampaikan mencakup bidang komunikasi publik oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik, Deddy Noraidi, pengembangan aplikasi oleh Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi, Miftah Ridha Anshari, pengelolaan data statistik oleh Pranata Komputer Seksi Pengelolaan Data Statistik, Joko Santoso, serta persandian dan keamanan informasi oleh Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar.

Rakerda Diskominfo se-Kalimantan Selatan diharapkan mampu menghasilkan kesamaan langkah dan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan transformasi digital.

Optimalisasi pemerintahan digital pun diharapkan tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan lebih efektif, terintegrasi, serta memberikan pelayanan publik semakin berkualitas bagi masyarakat. (BDR/EPS)

Resmi Digelar di Banjarmasin, Kejuaraan Karate Piala Gubernur Kalsel 2026 Diikuti Ribuan Peserta

Banjarmasin – Kejuaraan Karate Piala Gubernur Kalsel Tahun 2026 resmi digelar, setelah dibuka Plh Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, di GOR Hasanuddin HM, Rabu (18/11).

Hasnuryadi menyampaikan, apresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas terselenggaranya kejuaraan ini.

“Selama ini FORKI Kalsel telah mendukung pemerintah provinsi, dengan turut serta membina atlet atlet karate,” ucap Hasnuryadi.

Karena itu, lanjutnya, pemerintah provinsi siap bersinergi dengan FORKI Kalsel, mendukung berbagai program pembinaan dan kegiatan olahraga.

Hasnuryadi berharap, Kejuaraan Karate Gubernur Kalsel ini dapat menjadi agenda rutin sehingga mampu melahirkan atlet-atlet karate berprestasi yang bisa membawa nama harum Kalsel di tingkat nasional.

“Tujuan kita tentu PON, karena itu, Pemerintah Provinsi Kalsel siap mendukung pembinaan olahraga karate agar atlet-atlet kita semakin berprestasi dan mampu mengharumkan nama Banua,” ucap Hasnuryadi.

Sementara itu, Ketua Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Kalsel, Sahbirin Noor menyampaikan, terimakasih kepada Gubernur Kalsel atas dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kejuaraan tersebut.

“Melalui kompetisi ini akan lahir atlet-atlet karate potensial yang mampu mengukir prestasi sekaligus membanggakan daerah,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Sahbirin, kejuaraan ini bukan hanya menjadi ajang mengukur kemampuan dan hasil latihan atlet, tetapi juga menjadi bagian penting membentuk karakter generasi muda.

“Kami berharap kegiatan ini melahirkan atlet yang dapat membanggakan Banua,” ucap Sahbirin.

Kejuaraan Karate Piala Gubernur Kalsel Tahun 2026 ini diikuti sebanyak 2.688 karateka perwakilan kabupaten/kota di Kalsel. (SRI/RIW/EPS)

Job Fair Poliran 2026,
Sediakan 5.537 Lowongan Kerja

Banjarbaru – Polda Kalimantan Selatan menggelar Job Fair Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) Tahun 2026 sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di halaman SDC Ditlantas Polda Kalsel, Kota Banjarbaru, Rabu (18/11) ini, menyediakan sebanyak 5.537 lowongan pekerjaan dari lebih 110 perusahaan.

Job fair yang dibuka langsung Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan tersebut, berlangsung selama tiga hari, mulai 18-20 November 2026.

Ket : Pembukaan Job Fair Poliran 2026

Beragam kesempatan kerja ditawarkan melalui kegiatan ini, mulai dari sektor pertambangan, industri dan manufaktur, perkebunan, otomotif, energi, hingga ketenagalistrikan.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan, Job Fair Poliran merupakan hasil kolaborasi Polda Kalsel bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel serta Balai Latihan Kerja (BLK) Kalsel.

Kegiatan ini menjadi wadah mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, sekaligus menyinkronkan data kebutuhan tenaga kerja di Kalimantan Selatan.

“Kami berupaya mengumpulkan dan menyinkronkan data para pelaku usaha dengan kebutuhan para pencari kerja di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, hari ini Job Fair dapat terlaksana melalui kerja sama dan sinergi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Yudha.

Ia menargetkan, Poliran dapat dikembangkan hingga menjangkau seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dengan melibatkan kepala daerah setempat.

Untuk memperluas jangkauan layanan, Polda Kalsel juga menyiapkan sistem pendaftaran berbasis digital melalui dashboard website Poliran.

Dengan demikian, masyarakat di wilayah pelosok tetap dapat mengakses informasi lowongan dan mendaftarkan diri tanpa harus datang langsung ke lokasi Job Fair.

“Kami sudah memiliki dashboard website Poliran yang disinergikan dengan pemerintah daerah, sejumlah instansi, serta para pelaku usaha. Nantinya, pencari kerja di daerah pelosok juga bisa melihat informasi lowongan dan melakukan pendaftaran melalui dashboard tersebut,” jelasnya.

Yudha menambahkan, pihaknya juga telah menginstruksikan para Kapolsek dan Bhabinkamtibmas membantu menjangkau masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.

Bahkan, bagi pencari kerja yang tidak memiliki telepon seluler, Bhabinkamtibmas akan membantu proses pendaftaran melalui dashboard Poliran.

Langkah tersebut diharapkan mempermudah masyarakat memperoleh akses pekerjaan sekaligus membantu pemerintah dalam memetakan kebutuhan tenaga kerja di daerah.

Selain memperluas akses informasi lowongan, Polda Kalsel juga memastikan perusahaan dan lowongan pekerjaan yang tersedia melalui program Poliran dapat dipertanggungjawabkan untuk mencegah praktik penipuan berkedok rekrutmen tenaga kerja.

“Kami bekerja sama dengan para pelaku usaha, dan berbagai pihak. Melalui kolaborasi ini, kami ingin mengeliminasi bahkan meniadakan praktik penipuan ketenagakerjaan yang dapat merugikan masyarakat,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Exit mobile version