Banjarbaru – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kualitas pengelolaan data membuahkan hasil positif.
Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kalsel mengalami peningkatan dari 2,25 menjadi 3,13.
Capaian tersebut menempatkan Kalimantan Selatan pada predikat baik sekaligus menjadi yang tertinggi di kawasan regional Kalimantan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, melalui Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah, mengatakan peningkatan IPS tersebut tidak hanya menunjukkan perbaikan dari sisi angka, tetapi juga mencerminkan semakin baiknya tata kelola statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, perbaikan tersebut terlihat dari semakin tertatanya dokumen administrasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi lokus penilaian EPSS.
Dokumen yang dihasilkan kini lebih terstandar, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.
“Peningkatan IPS ini bukan sekadar kenaikan angka indeks, tetapi juga menunjukkan adanya perbaikan tata kelola statistik sektoral di Kalimantan Selatan.
OPD yang menjadi lokus penilaian kini semakin baik dalam menyiapkan dokumen administrasi yang terstandar, akuntabel, dan dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan ke depan,” ujar Hidayatullah, Jumat (20/11).
Ia menjelaskan, peningkatan tersebut turut menunjukkan semakin kuatnya penerapan tata kelola pemerintahan berbasis data di Kalimantan Selatan.
Untuk mendukung capaian tersebut, Diskominfo Kalsel menjalankan lima strategi utama dalam penguatan penyelenggaraan statistik sektoral.
Strategi tersebut meliputi penguatan pengelolaan Satu Data Indonesia, peningkatan kualitas data statistik sektoral melalui pembinaan dan pendampingan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappeda, serta penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas pihak, termasuk produsen data dan walidata pendukung.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dilakukan melalui workshop, pelatihan internal, hingga pendampingan secara daring melalui grup WhatsApp.
Upaya lainnya yakni memperkuat pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Portal Data Kalimantan Selatan.
Dalam evaluasi EPSS, terdapat lima domain yang menjadi indikator penilaian, yaitu prinsip Satu Data Indonesia, kualitas data, kelembagaan, proses bisnis statistik, dan statistik nasional.
Dari kelima domain tersebut, Hidayatullah menyebut kualitas data menjadi aspek yang memberikan kontribusi paling besar terhadap peningkatan nilai IPS Kalsel pada 2026.
“Dari lima domain yang dinilai, peningkatan paling signifikan terjadi pada domain kualitas data. Perbaikan pada aspek ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan nilai IPS Kalimantan Selatan tahun ini,” jelasnya.
Ke depan, Diskominfo Kalsel berharap perbaikan dalam siklus pengumpulan dan pengelolaan data dapat semakin mendukung proses pengambilan keputusan pimpinan secara tepat dan berbasis data.
Dengan ketersediaan data yang berkualitas, perencanaan pembangunan daerah diharapkan menjadi lebih efektif, penggunaan anggaran semakin efisien, serta pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat dapat berjalan optimal.
Selain itu, kesamaan data juga dapat meminimalkan potensi tumpang tindih program maupun kegiatan antar-OPD.
“Harapannya, setiap kegiatan dapat dilaksanakan oleh OPD yang memang memiliki tugas dan kewenangan, sementara data yang dihasilkan bisa dimanfaatkan oleh OPD lainnya. Dengan begitu, tidak terjadi pengulangan pekerjaan, sehingga pelaksanaan program menjadi lebih efisien, terukur, dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Diskominfo Kalsel juga terus mendorong standardisasi data, mulai dari keseragaman satuan hingga ukuran yang digunakan.
Langkah ini penting agar data antarperangkat daerah memiliki standar yang sama, sehingga lebih akurat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Melalui peningkatan IPS tersebut, diharapkan semakin memperkuat ekosistem statistik sektoral sebagai fondasi penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang terarah, terukur, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

