BK DPRD Kalsel Perkuat Pengawasan Kinerja Dewan, Pengawalan Aspirasi Rakyat Jadi Perhatian

Jakarta – Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mengoptimalkan pengawasan kinerja anggota dewan sekaligus memastikan aspirasi masyarakat mendapat perhatian dan pengawalan secara berkelanjutan.

Upaya tersebut dilakukan melalui studi komparasi ke Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu (18/11). Kegiatan ini menjadi momentum bagi BK DPRD Kalsel menyelaraskan program kerja, memperkuat strategi pengawasan, serta melakukan evaluasi pelaksanaan agenda kelembagaan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.

Rombongan dipimpin Ketua Badan Kehormatan DPRD Kalsel, M. Rosehan NB, yang menjelaskan, tingginya dinamika dan mobilitas kegiatan kedewanan menjelang akhir tahun menuntut adanya penguatan pengawasan, baik terhadap kinerja internal anggota dewan maupun pelaksanaan tugas kedewanan di tengah masyarakat.

Ketua Bk DPRD Kalsel, M Rosehan Noor Bahri

Menurut Rosehan, sejumlah agenda penting menjadi perhatian BK, mulai dari evaluasi anggaran, penyusunan laporan hasil kegiatan, hingga penyelesaian program kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026.

Selain itu, aspek akuntabilitas kinerja anggota dewan juga menjadi perhatian penting.

“BK melalui pimpinan DPRD nantinya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja anggota dewan kepada publik,” ucapnya.

Disampaikan Rosehan, laporan tersebut mencakup efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi anggota dewan dalam berbagai kegiatan kelembagaan, baik melalui rapat komisi, Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Bamus), maupun dalam merespons aspirasi dan masukan masyarakat.

Sumber humas DPRD Kalsel

Tidak hanya pengawasan internal, BK DPRD Kalsel juga mengevaluasi kegiatan kedewanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satunya melalui reses di daerah pemilihan.

“Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana aspirasi masyarakat dapat diserap dengan baik, mulai dari proses pelaksanaan, permasalahan yang disampaikan warga, hingga perkembangan tindak lanjut dan realisasi aspirasi tersebut,” jelas Rosehan.

Di samping itu, BK turut memastikan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) konsisten terlaksana tiga kali dalam sebulan.

Sementara kegiatan wawasan kebangsaan juga menjadi bagian dari agenda rutin yang dikawal, dengan pelaksanaan dua kali setiap bulan, baik di dalam maupun di luar daerah pemilihan.

Ia berharap, penguatan fungsi pengawasan tersebut dapat mendorong peningkatan disiplin, tanggung jawab, dan profesionalitas anggota dewan dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.

“Sinergi yang baik antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran tugas kelembagaan, termasuk dalam memperjuangkan dan mengawal aspirasi masyarakat,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Exit mobile version