Indeks Pembangunan Statistik Kalsel Tertinggi di Regional Kalimantan

Banjarbaru – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kualitas pengelolaan data membuahkan hasil positif.

Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kalsel mengalami peningkatan dari 2,25 menjadi 3,13.

Capaian tersebut menempatkan Kalimantan Selatan pada predikat baik sekaligus menjadi yang tertinggi di kawasan regional Kalimantan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, melalui Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah, mengatakan peningkatan IPS tersebut tidak hanya menunjukkan perbaikan dari sisi angka, tetapi juga mencerminkan semakin baiknya tata kelola statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah.

Kasi Pengelolaan Data Statistik Diskominfo Kalsel, Muhammad Hidayatullah saat diwawancara

Menurutnya, perbaikan tersebut terlihat dari semakin tertatanya dokumen administrasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi lokus penilaian EPSS.

Dokumen yang dihasilkan kini lebih terstandar, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

“Peningkatan IPS ini bukan sekadar kenaikan angka indeks, tetapi juga menunjukkan adanya perbaikan tata kelola statistik sektoral di Kalimantan Selatan.

OPD yang menjadi lokus penilaian kini semakin baik dalam menyiapkan dokumen administrasi yang terstandar, akuntabel, dan dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan ke depan,” ujar Hidayatullah, Jumat (20/11).

Ia menjelaskan, peningkatan tersebut turut menunjukkan semakin kuatnya penerapan tata kelola pemerintahan berbasis data di Kalimantan Selatan.

Untuk mendukung capaian tersebut, Diskominfo Kalsel menjalankan lima strategi utama dalam penguatan penyelenggaraan statistik sektoral.

Strategi tersebut meliputi penguatan pengelolaan Satu Data Indonesia, peningkatan kualitas data statistik sektoral melalui pembinaan dan pendampingan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappeda, serta penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas pihak, termasuk produsen data dan walidata pendukung.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dilakukan melalui workshop, pelatihan internal, hingga pendampingan secara daring melalui grup WhatsApp.

Upaya lainnya yakni memperkuat pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Portal Data Kalimantan Selatan.

Dalam evaluasi EPSS, terdapat lima domain yang menjadi indikator penilaian, yaitu prinsip Satu Data Indonesia, kualitas data, kelembagaan, proses bisnis statistik, dan statistik nasional.

Dari kelima domain tersebut, Hidayatullah menyebut kualitas data menjadi aspek yang memberikan kontribusi paling besar terhadap peningkatan nilai IPS Kalsel pada 2026.

Koordinasi penyelenggaraan statistik

“Dari lima domain yang dinilai, peningkatan paling signifikan terjadi pada domain kualitas data. Perbaikan pada aspek ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan nilai IPS Kalimantan Selatan tahun ini,” jelasnya.

Ke depan, Diskominfo Kalsel berharap perbaikan dalam siklus pengumpulan dan pengelolaan data dapat semakin mendukung proses pengambilan keputusan pimpinan secara tepat dan berbasis data.

Dengan ketersediaan data yang berkualitas, perencanaan pembangunan daerah diharapkan menjadi lebih efektif, penggunaan anggaran semakin efisien, serta pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat dapat berjalan optimal.

Selain itu, kesamaan data juga dapat meminimalkan potensi tumpang tindih program maupun kegiatan antar-OPD.

“Harapannya, setiap kegiatan dapat dilaksanakan oleh OPD yang memang memiliki tugas dan kewenangan, sementara data yang dihasilkan bisa dimanfaatkan oleh OPD lainnya. Dengan begitu, tidak terjadi pengulangan pekerjaan, sehingga pelaksanaan program menjadi lebih efisien, terukur, dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Diskominfo Kalsel juga terus mendorong standardisasi data, mulai dari keseragaman satuan hingga ukuran yang digunakan.

Langkah ini penting agar data antarperangkat daerah memiliki standar yang sama, sehingga lebih akurat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Melalui peningkatan IPS tersebut, diharapkan semakin memperkuat ekosistem statistik sektoral sebagai fondasi penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang terarah, terukur, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Dorong Peningkatan Kualitas ASN, BKD Kalsel Matangkan Perencanaan HCDP

Banjarbaru – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan mematangkan penyusunan Human Capital Development Plan (HCDP) sebagai upaya strategis meningkatkan kompetensi dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Perencanaan ini diharapkan menjadi landasan menentukan arah pengembangan kapasitas ASN agar lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendukung pencapaian visi serta misi Gubernur Kalimantan Selatan.

Kepala BKD Kalsel, Noryadi, melalui Kepala Bidang Pengembangan Aparatur, Andi Julizar, mengatakan penyusunan HCDP telah melalui sejumlah tahapan yang melibatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Hasil penyusunan nantinya akan disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalsel untuk ditindaklanjuti menjadi program pengembangan kompetensi ASN.

Kabid Pengembangan Aparatur BKD Kalsel, Andi Julizar (kanan) saat diwawancara

Ia menjelaskan, proses penyusunan HCDP dilaksanakan melalui empat tahapan utama, mulai dari penyampaian metode penyusunan, pembentukan kelompok belajar untuk praktik penyusunan, penyepakatan hasil, hingga perumusan kesimpulan dan analisis akhir.

“Melalui HCDP ini, kita ingin menghasilkan rekomendasi pengembangan kompetensi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan ASN dan organisasi. Dengan begitu, peningkatan kompetensi tidak hanya menjadi kegiatan pelatihan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kinerja dan kualitas pelayanan publik,” ujar Andi saat ditemui usai Rapat Koordinasi HCDP di salah satu hotel di Banjarbaru, Kamis (19/11/).

Andi menyebutkan, hasil analisis HCDP akan menjadi bahan bagi BPSDMD Kalsel dalam merancang program pengembangan kompetensi melalui berbagai metode, baik pembelajaran klasikal, nonklasikal, maupun pendekatan corporate university.

Adapun rekomendasi pengembangan kompetensi tersebut mencakup tiga aspek utama yang harus dimiliki ASN, yakni kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis.

Suasana Rakor Hasis HCDP BKD Kalsel

Dalam penyusunannya, BKD Kalsel mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 6 Tahun 2023 beserta ketentuan terkait lainnya. Perencanaan ini juga diselaraskan dengan kebutuhan organisasi dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) pemerintah daerah.

Meski masih memerlukan pendalaman dalam penerapan ketentuan dan mekanisme penyusunannya, HCDP diproyeksikan menjadi pedoman pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemprov Kalsel untuk periode 2027–2030.

Selanjutnya, BPSDMD Provinsi Kalsel akan menindaklanjuti hasil perencanaan tersebut melalui program-program pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah.

Andi berharap, penyusunan HCDP dapat memastikan pengembangan kapasitas ASN berjalan lebih terarah dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan.

“Harapannya, ketika kompetensi ASN meningkat, maka kinerjanya juga semakin baik. Dengan kinerja yang baik, kualitas pelayanan kepada masyarakat akan meningkat sehingga visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan dapat tercapai,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

BK DPRD Kalsel Perkuat Pengawasan Kinerja Dewan, Pengawalan Aspirasi Rakyat Jadi Perhatian

Jakarta – Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mengoptimalkan pengawasan kinerja anggota dewan sekaligus memastikan aspirasi masyarakat mendapat perhatian dan pengawalan secara berkelanjutan.

Upaya tersebut dilakukan melalui studi komparasi ke Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu (18/11). Kegiatan ini menjadi momentum bagi BK DPRD Kalsel menyelaraskan program kerja, memperkuat strategi pengawasan, serta melakukan evaluasi pelaksanaan agenda kelembagaan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.

Rombongan dipimpin Ketua Badan Kehormatan DPRD Kalsel, M. Rosehan NB, yang menjelaskan, tingginya dinamika dan mobilitas kegiatan kedewanan menjelang akhir tahun menuntut adanya penguatan pengawasan, baik terhadap kinerja internal anggota dewan maupun pelaksanaan tugas kedewanan di tengah masyarakat.

Ketua Bk DPRD Kalsel, M Rosehan Noor Bahri

Menurut Rosehan, sejumlah agenda penting menjadi perhatian BK, mulai dari evaluasi anggaran, penyusunan laporan hasil kegiatan, hingga penyelesaian program kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026.

Selain itu, aspek akuntabilitas kinerja anggota dewan juga menjadi perhatian penting.

“BK melalui pimpinan DPRD nantinya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja anggota dewan kepada publik,” ucapnya.

Disampaikan Rosehan, laporan tersebut mencakup efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi anggota dewan dalam berbagai kegiatan kelembagaan, baik melalui rapat komisi, Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Bamus), maupun dalam merespons aspirasi dan masukan masyarakat.

Sumber humas DPRD Kalsel

Tidak hanya pengawasan internal, BK DPRD Kalsel juga mengevaluasi kegiatan kedewanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satunya melalui reses di daerah pemilihan.

“Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana aspirasi masyarakat dapat diserap dengan baik, mulai dari proses pelaksanaan, permasalahan yang disampaikan warga, hingga perkembangan tindak lanjut dan realisasi aspirasi tersebut,” jelas Rosehan.

Di samping itu, BK turut memastikan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) konsisten terlaksana tiga kali dalam sebulan.

Sementara kegiatan wawasan kebangsaan juga menjadi bagian dari agenda rutin yang dikawal, dengan pelaksanaan dua kali setiap bulan, baik di dalam maupun di luar daerah pemilihan.

Ia berharap, penguatan fungsi pengawasan tersebut dapat mendorong peningkatan disiplin, tanggung jawab, dan profesionalitas anggota dewan dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.

“Sinergi yang baik antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran tugas kelembagaan, termasuk dalam memperjuangkan dan mengawal aspirasi masyarakat,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Bantu Wujudkan Penghijauan Kalsel, BPDAS Barito Siapkan Dukungan Bibit Green Policing Polda Kalsel

Banjarbaru – Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Barito menyatakan kesiapan mendukung program Green Policing Polda Kalimantan Selatan melalui penyediaan bibit tanaman untuk kegiatan penghijauan di berbagai wilayah.

Dukungan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menyukseskan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) yang diperingati setiap 28 November.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan penanaman 350 batang pohon di Persemaian Liang Anggang, Banjarbaru, Jumat (20/11).

Kegiatan yang melibatkan jajaran Polda Kalsel dan unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Kehutanan itu menjadi bagian dari rangkaian Green Policing yang digelar selama satu bulan.

Kepala BPDAS Barito, Sulthani Aziz, mengatakan pihaknya siap membantu kebutuhan bibit untuk mendukung kegiatan penghijauan yang akan dilaksanakan Polda Kalsel bersama jajaran di seluruh wilayah provinsi tersebut.

Menurutnya, 350 batang pohon yang ditanam pada kegiatan tersebut merupakan dukungan awal. Jumlah penanaman nantinya dapat bertambah menyesuaikan kebutuhan dan rencana kegiatan Polda Kalsel selama pelaksanaan Green Policing.

“Hari ini kami menyediakan bibit tanaman untuk kegiatan seremonial sebanyak 350 batang. Nantinya akan bertambah dan dilaksanakan di seluruh Kalimantan Selatan oleh Polda Kalsel beserta jajaran. Kami siap untuk mendukung,” ujar Sulthani.

Ia menjelaskan, Persemaian Liang Anggang memiliki ketersediaan produksi bibit dalam jumlah besar. Sekitar satu juta batang bibit menjadi potensi dukungan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penanaman di Kalimantan Selatan, dengan penyaluran menyesuaikan kebutuhan dan rencana masing-masing pihak.

Kepala BPDAS Barito (kiri) saat memberikan keterangan kepada wartawan

Sulthani juga menyebutkan bahwa produksi bibit BPDAS Barito sepanjang 2026 berasal dari beberapa program. Produksi rutin persemaian mencapai 650 ribu batang, ditambah 130 ribu batang melalui FAPE PS, serta satu juta batang dari program FOLU Net Sink.

Dengan dukungan tersebut, penyaluran bibit secara bertahap diharapkan dapat memperluas kegiatan penanaman dan penghijauan di berbagai wilayah Kalsel.

Dukungan BPDAS Barito juga mencakup upaya pemulihan kawasan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sulthani memastikan pihaknya siap membantu penyediaan bibit untuk penanaman kembali di kawasan bekas kebakaran.

“Termasuk nanti yang eks karhutla kita bantu untuk melakukan penanaman. Saat ini banyak pihak yang berusaha memulihkan kembali kawasan pascakebakaran yang kemarin kita alami,” jelasnya.

Dalam kegiatan penanaman di Persemaian Liang Anggang, sebanyak 350 batang pohon yang disiapkan terdiri dari berbagai jenis tanaman buah dan tanaman produktif. Di antaranya kelengkeng, matoa, petai, alpukat kendil, alpukat cipedak, durian MK Hortimart, jambu kristal, jambu air citra, mangga arum manis, sirsak ratu, dan jeruk siam.

Sementara itu, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, mengatakan Green Policing merupakan program Kapolri yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan pelestarian lingkungan.

Penanaman pohon menjadi salah satu upaya menciptakan lingkungan yang lebih hijau sekaligus mengurangi dampak kebakaran hutan dan lahan.

Dalam pelaksanaannya, Polda Kalsel melibatkan lima UPT Kementerian Kehutanan di Kalimantan Selatan, termasuk dalam penyediaan bibit tanaman.

“Kami melaksanakan program Bapak Kapolri, yaitu Green Policing. Hari ini dilakukan penanaman sebanyak 350 batang pohon bersama UPT Kementerian Kehutanan yang ada di Kalimantan Selatan. Bibit yang kami dapatkan merupakan bantuan berupa tanaman buah – buahan,” kata Rosyanto.

Ia menjelaskan, penanaman tidak hanya dilakukan di lingkungan Mapolda, tetapi juga menjangkau Polres dan satuan kerja jajaran.

Dengan demikian, kegiatan penghijauan dapat dilaksanakan secara merata di lingkungan kepolisian di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, keberadaan tanaman di lingkungan perkantoran dan wilayah kerja kepolisian diharapkan dapat menciptakan kawasan yang lebih hijau dan lestari. Selain itu, penghijauan juga menjadi bagian dari upaya mengurangi dampak lingkungan saat musim kemarau, termasuk risiko kebakaran hutan dan lahan.

Selama rangkaian Green Policing, Polda Kalsel juga telah melaksanakan penanaman dengan jenis tanaman berbeda di sejumlah daerah.

Di Kabupaten Tanah Laut, penanaman dilakukan dengan tanaman mangrove, sedangkan di wilayah Banjarbaru ditanam tanaman keras seperti mahoni.

Selain penanaman pohon, kegiatan Green Policing diisi dengan aksi kepedulian lingkungan lainnya, seperti pembersihan sungai dan pasar di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. (SYA/RIW/APR)

Percepat Inovasi Pembangunan, BRIDA Dorong Pemanfaatan Hasil Riset dan Perkuat Sinergi Perangkat Daerah

Banjarbaru – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong pemanfaatan hasil riset dan penguatan sinergi antarperangkat daerah untuk mendukung percepatan inovasi pembangunan Banua.

Langkah ini sebagai upaya memastikan berbagai hasil penelitian, kajian, dan pengembangan inovasi dapat memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, khususnya menjawab berbagai tantangan dan permasalahan pembangunan.

Kepala BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Taufik Hidayat, mengatakan hasil riset memiliki peran penting mendukung perumusan kebijakan serta pelaksanaan program pembangunan daerah.

Hasil penelitian dan kajian perlu dimanfaatkan optimal dan tidak hanya berhenti sebagai dokumen atau rekomendasi.

Kepala BRIDA Provinsi Kalsel

“Pemanfaatan hasil riset harus terus kita dorong agar tidak hanya menjadi dokumen atau rekomendasi, tetapi benar-benar dapat diterapkan untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat,” ujar Taufik Hidayat.

Menurutnya, penerapan hasil riset membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, peneliti, hingga pemangku kepentingan lainnya.

“Melalui kerja sama tersebut, berbagai persoalan pembangunan dapat dikaji berdasarkan data dan pendekatan ilmiah sehingga menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran,” lanjutnya.

Selain mendorong pemanfaatan hasil penelitian, BRIDA Kalsel juga memperkuat koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah untuk mempercepat pengembangan inovasi pembangunan.

Taufik menjelaskan, setiap perangkat daerah memiliki tantangan dan kebutuhan berbeda dalam menjalankan program kerja.

Karena itu, diperlukan keterlibatan bersama untuk mengidentifikasi berbagai persoalan sekaligus merumuskan solusi melalui kegiatan riset, kajian, dan pengembangan inovasi.

“Sinergi antarperangkat daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong lahirnya inovasi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Setiap perangkat daerah memiliki tantangan masing – masing, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama lintas sektor untuk mencari solusi yang tepat,” jelasnya.

Melalui penguatan koordinasi tersebut, BRIDA Kalsel berharap berbagai kebutuhan perangkat daerah dapat teridentifikasi dengan baik dan ditindaklanjuti melalui kajian yang berbasis data serta hasil penelitian.

“Dengan demikian, inovasi yang dikembangkan tidak hanya menjadi terobosan administratif, tetapi juga mampu memberikan solusi terhadap persoalan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya. (MRF/RIW/APR)

Optimalkan Percepatan Pembangunan SDM, Kalsel Perkuat Kapasitas KPM

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) terus memperkuat peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) serta mendorong optimalisasi keterlibatan masyarakat mendukung pembangunan kesehatan di tingkat desa.

Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendampingan masyarakat, memperkuat pelayanan dasar, sekaligus mendukung percepatan pembangunan sumber daya manusia di Banua.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, melalui Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Eko Suhermanto mengatakan, Kader Pembangunan Manusia memiliki peran penting membantu pemerintah desa mengawal berbagai program pembangunan manusia, khususnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan stunting.

Menurutnya, keberadaan KPM menjadi bagian penting dalam memastikan program pembangunan manusia berjalan hingga tingkat masyarakat.

Karena itu, peningkatan kapasitas kader perlu terus dilakukan agar mereka memiliki pemahaman dan kemampuan memadai menjalankan tugas pendampingan, pemantauan, serta koordinasi dengan berbagai pihak di desa.

“Peran Kader Pembangunan Manusia sangat penting dalam membantu pemerintah desa mengawal pembangunan manusia, terutama dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting,” jelas Eko.

Ia menambahkan, penguatan kapasitas KPM diperlukan agar para kader mampu membantu mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang memerlukan perhatian khusus.

Kelompok tersebut meliputi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita yang membutuhkan pemantauan serta dukungan pemenuhan pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar.

“Melalui peran tersebut, KPM diharapkan dapat membantu pemerintah desa memperoleh gambaran mengenai kondisi masyarakat, sekaligus mendorong agar keluarga yang membutuhkan pendampingan dapat memperoleh perhatian dan pelayanan yang sesuai,” lanjutnya.

Selain memperkuat kapasitas kader, Eko juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat mendukung pembangunan kesehatan di tingkat desa.

Menurutnya, keberhasilan program kesehatan tidak hanya bergantung pada pemerintah dan tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.

“Pemerintah desa perlu mengoptimalkan peran kader kesehatan, lembaga kemasyarakatan, serta masyarakat agar program-program kesehatan dapat berjalan secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, optimalisasi partisipasi masyarakat dapat melalui berbagai kegiatan di tingkat desa, seperti pemantauan kesehatan ibu dan anak, Posyandu, edukasi pencegahan stunting, serta peningkatan kesadaran keluarga terhadap pentingnya pemenuhan gizi dan kesehatan anak.

Keterlibatan masyarakat juga diperlukan untuk mendorong keluarga agar lebih aktif memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia.

“Dengan meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat, berbagai persoalan kesehatan diharapkan dapat diketahui lebih awal sehingga penanganannya bisa dilakukan secara tepat,” tutup Eko. (MRF/RIW/APR)

Dorong Penguatan Tata Kelola Arsip, Sejumlah Daerah dan SKPD Raih Penghargaan Dispersip

Banjarmasin – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan, terus mendorong peningkatan tata kelola kearsipan di daerah.

Salah satunya melalui pemberian penghargaan kepada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) kabupaten/kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta sumber daya manusia kearsipan dengan kinerja terbaik.

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi, atas komitmen dan kinerja penyelenggaraan kearsipan sesuai standar Arsip Nasional Republik Indonesia.

Kegiatan bertajuk Apresiasi Kearsipan itu dibuka Sekretaris Daerah Kalsel Muhammad Syarifuddin, diwakili Kepala Dispersip Sri Mawarni, di Aula Kantor Dispersip di Kota Banjarmasin, baru baru tadi.

Dalam pengawasan kearsipan tahun 2026, Dispersip melakukan penilaian terhadap 41 SKPD di lingkungan pemprov dan 13 pemerintah kabupaten/kota.

Penilaian mencakup sejumlah aspek, meliputi kebijakan dan pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis dan statis, SDM, kelembagaan, hingga ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan.

Berdasarkan hasil pengawasan eksternal terhadap 13 kabupaten/kota, dua daerah memperoleh kategori AA, dua daerah kategori A, empat daerah kategori BB, empat daerah kategori CC, dan satu daerah kategori C.

Sementara itu, terhadap 41 SKPD menunjukkan satu SKPD memperoleh kategori A, satu kategori BB, tiga kategori B, 12 kategori CC, 15 kategori C, dan sembilan kategori D.

Kepala Dispersip, Sri Mawarni berharap, pemberian apresiasi menjadi motivasi bagi seluruh instansi, untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan terus melaksanakan pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kearsipan pada SKPD dan pemerintah kabupaten/kota.

“Kami juga akan mendorong seluruh rekomendasi hasil pengawasan agar ditindaklanjuti masing – masing instansi, sehingga hasil pengawasan tidak hanya menjadi dokumen penilaian, tetapi benar-benar memberikan dampak peningkatan kualitas pengelolaan arsip,” ungkap Sri Mawarni.

Ia menambahkan, mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang profesional, tertib, modern, dan akuntabel, membutuhkan dukungan serta kerja sama seluruh unsur pemerintahan.

Karena itu, pihaknya mengharapkan dukungan pimpinan daerah, pimpinan SKPD, dan seluruh pihak terkait, agar kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kalsel terus meningkat.

Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya, Sekdaprov menekankan pentingnya menjaga kepatuhan kaidah kearsipan, terutama penerapan Jadwal Retensi Arsip dan penyelamatan arsip vital.

“Saya berharap kepatuhan terhadap kaidah kearsipan terus dijaga, terutama penerapan jadwal retensi arsip dan penyelamatan arsip vital, agar dokumen yang masih bernilai guna tidak hilang, dan arsip yang sudah habis masa simpannya dapat disusutkan sesuai ketentuan,” pesannya.

Sekda juga menegaskan, bahwa penyelenggaraan kearsipan merupakan tanggung jawab seluruh unit kerja, sedangkan arsiparis berperan sebagai pembina teknis.

Setiap pimpinan perangkat daerah diharapkan memastikan ketersediaan petugas pengelola arsip, ruang penyimpanan yang layak, serta daftar arsip yang selalu diperbarui.

Selain itu, pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) perlu diperluas hingga ke seluruh perangkat daerah.

Upaya tersebut juga harus dibarengi peningkatan kompetensi pengelola agar arsip lebih aman, mudah ditemukan, dan tetap terjaga kerahasiaannya sesuai ketentuan.

Dalam kategori pemerintah kabupaten/kota terbaik, Kabupaten Barito Kuala berhasil meraih peringkat pertama. Posisi kedua ditempati Hulu Sungai Selatan, disusul Hulu Sungai Utara di peringkat ketiga.

Untuk kategori SKPD terbaik di lingkungan pemprov, peringkat pertama diraih Dinas Kesehatan, peringkat kedua Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta peringkat ketiga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sementara itu, kategori SDM kearsipan terbaik diraih Arifa Rahmahayatun Nufus, Posisi kedua ditempati Annisa, dan peringkat ketiga diraih Maimunah.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan sesi berbagi pengalaman yang melibatkan LKD kabupaten/kota dan para penerima penghargaan. Sesi ini menjadi ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman, untuk memperkuat penyelenggaraan kearsipan di Kalsel. (DISPERSIPKALSEL-SRI/RIW/APR)

Dukung Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pelindo Mengajar Hadir di SMKN 5 Banjarmasin

Banjarmasin – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Subregional Kalimantan kembali menunjukkan komitmennya mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui program Pelindo Mengajar yang diselenggarakan di SMKN 5 Banjarmasin, Kamis (19/11).

Program ini merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata Pelindo mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul sekaligus memperkenalkan peran strategis Pelindo sebagai penggerak konektivitas maritim dan perekonomian nasional kepada generasi muda.

Dalam kegiatan tersebut, Subregional Head Kalimantan, Sugiono, hadir langsung sebagai pemateri untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta motivasi kepada para siswa mengenai dunia kepelabuhanan, logistik, dan peluang karier di industri maritim.

Melalui pendekatan yang interaktif, para siswa diajak mengenal lebih dekat transformasi Pelindo sebagai perusahaan kepelabuhanan nasional yang terus berinovasi menghadirkan layanan pelabuhan modern, efisien, dan berdaya saing, sekaligus memahami pentingnya kompetensi, kedisiplinan, dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi tantangan dunia kerja.

Melalui Pelindo Mengajar, Pelindo tidak hanya memperkenalkan perannya dalam mengelola pelabuhan dan mendukung kelancaran arus logistik, tetapi juga tanggung jawab untuk berkontribusi menciptakan generasi penerus bangsa berkualitas.

“Kami berharap kehadiran Pelindo di sekolah dapat memberikan inspirasi, membuka wawasan, serta memotivasi para siswa untuk terus mengembangkan potensi diri agar mampu bersaing di dunia kerja,” ujar Sugiono.

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan, Pelindo Regional 3 Subregional Kalimantan juga menyerahkan bantuan untuk pengadaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar di SMKN 5 Banjarmasin.

Bantuan tersebut diharapkan mendukung terciptanya lingkungan pembelajaran yang optimal, meningkatkan literasi digital, serta membantu para siswa mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.

Kepala SMKN 5 Banjarmasin, Edi Fakhrin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian Pelindo terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi para siswa SMKN 5 Banjarmasin.

Fakhrin mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pelindo Regional 3 Subregional Kalimantan atas terselenggaranya program Pelindo Mengajar di sekolah kami.

Kehadiran langsung pimpinan Pelindo untuk berbagi pengalaman dan memberikan motivasi merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi para siswa.

Terlebih dengan adanya bantuan pengadaan TIK serta sarana dan prasarana sekolah, tentunya sangat bermanfaat dalam menunjang proses pembelajaran.

“Kami berharap kolaborasi positif seperti ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi dunia pendidikan,” ungkap Edi Fakhrin.
(Pelindo-RIW/APR)

Jalankan Prosedur Pemeliharaan, TPK Banjarmasin Pastikan Operasional Normal

Banjarmasin – Terminal Petikemas Banjarmasin memastikan operasional pelayanan petikemas tetap berjalan normal di tengah pemeliharaan dan perbaikan sejumlah peralatan bongkar muat di lingkungan terminal.

Pemeliharaan peralatan merupakan bagian dari upaya perusahaan menjaga keandalan fasilitas dan memastikan standar keselamatan operasional tetap terpenuhi.

Pelaksanaannya dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional agar tidak mengganggu kelancaran pelayanan kepada pengguna jasa.

Di tengah kegiatan pemeliharaan tersebut, TPK Banjarmasin tetap melayani kapal setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pelayanan kapal dan bongkar muat tetap berlangsung dengan baik sesuai kebutuhan operasional terminal.

Terminal Head Terminal Petikemas Banjarmasin, Sirin Purnomo, mengatakan bahwa pemeliharaan peralatan merupakan bagian dari komitmen perusahaan menjaga keandalan fasilitas sekaligus mempertahankan kualitas pelayanan kepelabuhanan.

“Pemeliharaan dan perbaikan peralatan merupakan bagian dari upaya kami memastikan seluruh fasilitas pendukung operasional berada dalam kondisi memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan. Pelaksanaannya kami atur terencana dengan tetap memperhatikan kelancaran pelayanan,” ujar Sirin Purnomo.

Ia menambahkan, saat ini QCC 07 (01) telah kembali beroperasi sejak 30 Oktober 2026. Sementara itu, pekerjaan perbaikan QCC 03 (02) telah memasuki tahap akhir atau finishing dan dilanjutkan dengan pemeriksaan tim PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) untuk memastikan pemenuhan aspek teknis dan keselamatan sebelum peralatan kembali dioperasikan sesuai ketentuan.

TPK Banjarmasin terus berkomitmen menjaga produktivitas terminal melalui pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan, peningkatan keandalan peralatan, serta penguatan standar keselamatan kerja.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan mendukung kelancaran arus logistik dan distribusi barang, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. (Pelindo-RIW/APR)

Exit mobile version