Kalsel Dorong Sinkronisasi Target Administrasi Kependudukan 2027

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penyelarasan perencanaan dan penganggaran urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan target pemerintah pusat untuk tahun 2027.

Langkah ini dinilai penting agar kualitas data kependudukan semakin baik dan pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan lebih tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah, saat membuka Rapat Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan dan Pencapaian Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027, di Aula Disdukcapil Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Kamis (19/11).

Dinansyah menegaskan, data kependudukan kini memiliki peran strategis karena menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan di luar urusan administrasi kependudukan.

Foto bersama Rakor Sinkronisasi Perencanaan dan Pencapaian Target Adminduk 2027

Berdasarkan keterangan Kementerian Dalam Negeri, Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah dimanfaatkan lebih dari 7.000 lembaga, termasuk untuk layanan jaminan sosial, perpajakan, dan perizinan mengemudi.

Karena itu, ketepatan data menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Kesalahan pencatatan maupun ketidaksesuaian data berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk berpotensi menghambat akses program bantuan dan berbagai pelayanan publik lainnya.

“Mutu pekerjaan kita di bidang ini ikut menentukan ketepatan sasaran program pembangunan di Banua,” tegasnya.

Ia juga memaparkan capaian indikator administrasi kependudukan di Kalimantan Selatan hingga Oktober 2026.

Sebagian besar target telah terlampaui, di antaranya cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia nol hingga empat tahun yang mencapai 98,58 persen dari target 97 persen.

Cakupan akta kematian juga telah mencapai target, sedangkan kepemilikan akta perkawinan mencapai 67,27 persen dari target 62 persen.

Meski demikian, masih terdapat dua indikator yang perlu ditingkatkan, yakni perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Perekaman KTP-el tercatat mencapai 98,13 persen dari target 99,4 persen. Sementara aktivasi IKD baru mencapai 18,14 persen dari target 20 persen.

Menurut Dinansyah, sisa warga yang belum melakukan perekaman umumnya berasal dari kelompok yang membutuhkan pendekatan pelayanan khusus, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah terpencil, serta pemilih pemula yang baru memasuki usia wajib rekam.

Untuk itu, Ia meminta agar pelayanan jemput bola lebih diarahkan kepada kelompok tersebut melalui koordinasi bersama pemerintah kecamatan dan desa.

“Dari kegiatan ini, saya berharap layanan jemput bola diarahkan ke sana, dengan jadwal yang disusun bersama kecamatan dan desa,” ujarnya.

Memasuki 2027, Dinansyah meminta agar indikator dan target nasional bidang administrasi kependudukan dimasukkan sejak awal ke dalam rencana kerja masing-masing perangkat daerah, termasuk dukungan anggaran yang memadai.

Ia juga menekankan empat arah kebijakan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni perluasan layanan digital hingga wilayah sulit dijangkau, pemadanan data kependudukan dengan data sosial dan ekonomi, penguatan keamanan data pribadi, serta peningkatan kompetensi petugas pelayanan.

Selain itu, percepatan aktivasi IKD perlu dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah. Aktivasi tidak hanya mengandalkan petugas di loket pelayanan, tetapi juga dapat dilakukan secara bersama-sama bagi aparatur sipil negara, peserta didik yang telah memenuhi syarat, hingga masyarakat yang mengakses layanan di rumah sakit dan kantor pelayanan publik lainnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Provinsi Kalsel, Dewi Fuziarti, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan mengoptimalkan pencapaian target administrasi kependudukan sekaligus menyelaraskan perencanaan daerah dengan arah kebijakan nasional.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak hanya berkewajiban memenuhi target yang ditetapkan pemerintah provinsi, tetapi juga harus memperhatikan indikator penilaian dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

“Dengan adanya kegiatan ini, dari provinsi maupun kabupaten kota, kita sama-sama menyamakan persepsi agar target yang ditetapkan pemerintah pusat pada 2027 dapat tercapai,” kata Dewi.

Ia mengakui, salah satu persoalan yang masih perlu dibenahi adalah target pemerintah pusat yang belum sepenuhnya selaras dengan perencanaan dan penganggaran di daerah.

Karena itu, forum koordinasi ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Dukcapil, Bappeda Provinsi Kalsel, dan Biro Organisasi untuk memberikan pemahaman terkait target, perencanaan, serta indikator penilaian. (SYA/RIW/EPS)

Exit mobile version