Rakerda Diskominfo Kalsel 2026, Matangkan Strategi Percepatan Transformasi Pemerintahan Digital

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Diskominfo se-Kalimantan Selatan, di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Selasa (17/11).

Mengusung tema “Optimalisasi Penerapan Pemerintahan Digital pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan”, kegiatan ini menjadi forum evaluasi dan koordinasi untuk memperkuat penerapan pemerintahan digital, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Ket : Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin saat memberikan sambutan

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rakerda tersebut.

Menurutnya, transformasi digital membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan tidak hanya dibebankan kepada Diskominfo.

Ia menegaskan, pemerintahan digital harus memberikan kemudahan bagi masyarakat, mulai dari mempercepat pelayanan administrasi, mempermudah akses layanan publik, hingga menyediakan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

“Pemerintahan digital kita perlukan untuk mempercepat proses administrasi, mempermudah akses pelayanan publik, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat jangan sampai dipersulit oleh proses birokrasi yang panjang hanya karena sistem pemerintahan kita belum terintegrasi,” ujarnya.

Syarifuddin juga menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan digital daerah dengan kebijakan nasional, khususnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan, di antaranya pemerataan konektivitas internet, keterbatasan akses jaringan di wilayah tertentu, serta belum optimalnya jaringan intra pemerintah.

Selain infrastruktur, Ia meminta seluruh perangkat daerah mengevaluasi aplikasi yang telah dibangun agar tidak tumpang tindih fungsi.

Pengembangan aplikasi ke depan harus mengacu pada arsitektur dan peta jalan SPBE sehingga seluruh layanan dapat saling terhubung dan berbagi data.

“Kita tidak memerlukan banyak aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan sistem yang terintegrasi dan mampu bertukar data. Karena itu, aplikasi yang memiliki fungsi sama perlu dievaluasi agar pengembangan pemerintahan digital lebih efektif,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya penguatan keamanan sistem elektronik, perlindungan data pribadi, serta peningkatan kesadaran keamanan siber bagi aparatur.

Lebih lanjut, Syarifuddin berharap rakerda menghasilkan langkah konkret yang dapat segera dilaksanakan, mulai dari inventarisasi permasalahan, penyusunan rencana aksi, penetapan penanggung jawab, hingga target waktu penyelesaian.

“Keberhasilan transformasi digital tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang dibangun, tetapi dari peningkatan mutu pelayanan publik dan kemudahan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, mengatakan Rakerda Diskominfo se-Kalsel menjadi momentum memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam mewujudkan pemerintahan digital yang terintegrasi.

“Rakerda ini menjadi wadah untuk mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan digital sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi antar-Diskominfo sangat diperlukan agar pengembangan infrastruktur teknologi informasi, integrasi aplikasi, pengelolaan data, serta penyebarluasan informasi publik dapat berjalan secara berkesinambungan.

“Kami berharap melalui rakerda ini lahir komitmen dan rencana aksi bersama yang dapat ditindaklanjuti oleh seluruh Diskominfo kabupaten/kota. Dengan demikian, pemerintahan digital tidak hanya menjadi program, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Sambut Jemaah Pengajian Rutin 5 Rajab, Pemkab Banjar Siapkan Aula Guest House Sultan Sulaiman Martapura

Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar terus mempersiapkan dukungan fasilitas untuk menyambut jemaah yang mengikuti kegiatan rutin Malam Senin menjelang 5 Rajab. Salah satu fasilitas yang disiapkan yakni Aula Guest House Sultan Sulaiman yang akan difungsikan sebagai tempat singgah atau rest area bagi jemaah.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar, Rachmad Ferdiansyah, mengatakan penyediaan fasilitas tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan keagamaan yang rutin dihadiri masyarakat dari berbagai daerah.

Ferdi menjelaskan, kegiatan itu mendapat perhatian pemerintah daerah, termasuk dalam hal penyediaan sarana pendukung bagi jamaah.

Kabag Umum Setdakab Banjar, Rachmad Ferdiansyah

“Bagian Umum Setdakab Banjar, yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan Aula Guest House Sulaiman, akan menyiapkan aula sebagai salah satu lokasi yang dapat dimanfaatkan jamaah untuk beristirahat selama mengikuti rangkaian kegiatan,” ujar Ferdi, Selasa (17/11).

Menurut Ferdi, Aula Guest House Sulaiman memiliki kapasitas yang dinilai cukup untuk menampung ratusan jemaah.

Dengan ketersediaan tempat tersebut, diharapkan jamaah memiliki alternatif lokasi singgah yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

Selain ruang untuk beristirahat, pihaknya juga akan menyiapkan fasilitas penunjang, termasuk tempat wudhu.

Ketersediaan sarana tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan kenyamanan kepada jemaah yang memerlukan tempat untuk beristirahat sekaligus menunaikan ibadah.

“Kalau halaman depan Guest House seperti tahun-tahun sebelumnya juga dimanfaatkan untuk pelaksanaan ibadah oleh jemaah. Jadi nanti disana kita siapkan layar yang dilengkapi proyektor,” ungkapnya. (SYA/RIW/EPS)

Membanggakan! Kickboxing Kalsel Raih Prestasi Maksimal di Kejurnas

Banjarmasin – Atlet Kickboxing Kalimantan Selatan (Kalsel) menorehkan prestasi mengembirakan diperhelatan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Kickboxing, 12–13 November 2026 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta.

Saat mengikuti kejurnas, kontingen Kalsel berhasil membawa pulang enam medali, terdiri dari dua emas, satu perak, dan tiga perunggu.

“Kami sangat bersyukur dan mengapresiasi atas keberhasilan para atlet yang telah berjuang mengharumkan nama daerah. Ini menjadi kebanggaan bagi Kickboxing Kalsel,” ungkap Sekretaris Pengurus Provinsi (Pengprov) Kickboxing Kalsel, Muhammad Anugrah.

Dua medali emas diraih Rendra Aji Setiawan pada nomor K1 kelas 71 kilogram dan Dzaky Risqulloh di nomor Light Contact kelas 63,5 kilogram.

Sementara medali perak disumbangkan Jayeng Wibisono pada nomor Full Contact kelas 71 kilogram.

Adapun tiga medali perunggu diraih Rahmanisa Anggriani Putri pada nomor Low Kick kelas 56 kilogram, serta Nadien Safitri yang meraih dua perunggu masing – masing pada nomor Kick Light dan Light Contact kelas 50 kilogram.

Menurut Anugrah, hasil Kejurnas ini diharapkan menjadi bekal berharga bagi para atlet menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2027.

Ia berharap melalui persiapan dan pembinaan yang terus dilakukan, Kickboxing Kalsel nantinya dapat meloloskan lebih banyak atlet untuk berlaga pada PON 2028.

“Semoga hasil ini menjadi motivasi bagi atlet untuk terus meningkatkan kemampuan. Harapannya, pada babak kualifikasi PON 2027 nanti, kita bisa meloloskan banyak atlet sehingga dapat memperkuat Kalsel di PON 2028,” ucapnya. (RILIS-SRI/RIW/EPS)

Dukung Jejaring Wiraumuda Berprestasi, Dispora Gelar Youngpreneur Connect 2026

Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Youngpreneur Connect 2026, di Banjarmasin, Selasa (17/11).

Kegiatan dibuka Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz didampingi Plt Kabid Pengembangan Pemuda, Denny Saputra, serta Kasi Kewirausahaan, Kemitraan, dan Penghargaan Pemuda, Iqbal Khoirul Anam.

“Pertama, saya ucapkan selamat kepada 30 pemenang Wiramuda Berprestasi. Kalian sudah membuktikan bahwa usaha bisa dimulai dari tangan pemuda Banua sendiri,” ungkap Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz.

Hari ini, lanjutnya, tidak lagi bicara soal memulai usaha. Namun, bicara soal membesarkan usaha bersama-sama.

“Mengapa kemitraan, karena data kita menunjukkan satu pekerjaan rumah yang nyata,” ucapnya.

Kabar baiknya, rasio kewirausahaan Kalimantan Selatan naik dari 2,60 pada 2023 menjadi 2,95 pada 2024. Ini menunjukkan semakin banyak orang berusaha dan menyerap tenaga kerja tetap.

“Tantangannya, capaian partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri turun tajam, dari 102,92 persen target pada 2023 menjadi 65,93 persen pada 2024,” jelasnya.

Penyebab utamanya sudah dipetakan, yakni kerja sama wirausaha muda dengan dunia usaha belum optimal, dan akses pemasaran terbatas.

“Artinya, semangat usaha pemuda sudah ada. Yang sering putus adalah jembatannya, ke pasar, ke mitra, ke modal. Itulah alasan kegiatan Entrepreneur Connect ini kita adakan,” tuturnya lebih lanjut.

Dengan tiga tujuan, membangun jaringan kemitraan antara wirausaha muda, pelaku UMKM, dan masyarakat, kemudian meningkatkan jiwa kewirausahaan generasi muda, serta mendorong kemandirian ekonomi pemuda.

“Untuk itu, izinkan saya menitipkan tiga pesan. Pertama, relasi itu aset, bukan sekadar kartu nama. Jaringan yang dibangun hari ini harus dirawat, ditindaklanjuti, dijaga kepercayaannya, dan dibuktikan dengan kualitas produk serta janji yang ditepati,” ucapnya.

Dalam usaha, amanah adalah modal yang tidak tercatat di neraca, tapi paling menentukan.

“Kedua, naik kelas lewat kolaborasi, bukan kompetisi sempit. Pelaku UMKM yang lebih dulu berusaha punya pengalaman pasar dan rantai pasok. Adik-adik punya energi,kreativitas, dan kecakapan digital,” ujarnya.

Sehingga dengan dua kekuatan ini bakayuh baimbai, hasilnya jauh lebih besar daripada jalan sendiri-sendiri.

“Sedangkan ketiga, jadilah penggerak bagi pemuda lain. Gelar pemenang Wiramuda Berprestasi

adalah amanah. Saya berharap kalian menjadi contoh dan pembuka jalan bagi pemuda di kabupaten/kota masing-masing, terutama yang belum tahu ada pelatihan dan fasilitasi dari pemerintah,” tuturnya.

Dispora berkomitmen terus memfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha dan membuka ruang pemasaran produk wirausaha muda di berbagai event kepemudaan dan olahraga.

Kehadiran PT Hasnur Jaya Utama, PT Talenta Bumi, PT Bhumi Rantau Energi, PT Binuang Mitra Bersama, dan Business & Communication Training Institute, adalah bukti bahwa dunia usaha siap

bergandengan tangan dengan wirausaha muda.

“Adik-adik, manfaatkan forum ini untuk belajar langsung, bertanya, dan membuka peluang kerja sama yang nyata, kepada seluruh peserta, ikuti kegiatan ini dengan sungguh – sungguh. Pulanglah dengan nomor kontak baru, dan yang lebih penting, rencana kerja sama yang nyata,” ucapnya.

Youngpreneur Connect diikuti sebanyak 30 peserta dari perwakilan 13 kabupaten/kota di Kalsel. (SRI/RIW/EPS)

Dari Sejarah Majapahit Hingga Konflik Tanah Adat, Trilogi Novel Banua Hidupkan Literasi Di Aruh Ganal 2026

Banjarmasin – Kekayaan sejarah dan dinamika kehidupan masyarakat Banua tidak hanya tersimpan dalam catatan masa lalu, tetapi juga dapat dihidupkan melalui karya sastra.

Hal inilah yang dihadirkan dalam kegiatan TABU (Cerita Buku) Basurah Budaya, yang mewarnai hari pertama penyelenggaraan Aruh Ganal Banua 2026, di Gedung Sultan Suriansyah, Banjarmasin, Senin (16/11).

Kegiatan ini menghadirkan penulis asal Banua, Sri Naida atau yang dikenal dengan nama Naidee, untuk memperkenalkan sekaligus membedah tiga novel karyanya yang tergabung dalam Trilogi Buku Banua.

Penulis asal Banua, Sri Naida

Ketiga novel tersebut berjudul Purnama Mahar Cintaku, Balaki Dua, dan Run’e Nansarunai.

Karya-karya ini menawarkan perjalanan cerita yang memadukan sejarah, persoalan keluarga, percintaan hingga konflik sosial yang pernah mewarnai kehidupan masyarakat Kalimantan.

Naidee menjelaskan, kekuatan novelnya terletak pada perpaduan antara nilai sejarah dan persoalan sosial. Mulai dari dinamika rumah tangga, perceraian, hingga persoalan narkoba dan perebutan kembali tanah-tanah adat.

Menariknya, kisah dalam trilogi tersebut menghubungkan sejarah Majapahit pada 1358 dengan dinamika kehidupan masyarakat pada era 1980-an.

“Sejarah tidak sekadar menjadi latar cerita, tetapi diolah menjadi narasi yang dekat dengan realitas kehidupan,” ucapnya.

Nadie menyampaikan, melalui karya sastra, pembaca tidak hanya menikmati cerita, tetapi juga dapat mempelajari sejarah sekaligus memahami berbagai persoalan sosial yang pernah terjadi. Proses kreatif penulisan trilogi ini pun tidak semata-mata mengandalkan imajinasi.

“Kita melakukan penelitian langsung di sejumlah wilayah, di antaranya Banjarmasin, Barito Timur, Tabalong, hingga Hulu Sungai Utara. Hasil penelusuran, menjadi bahan merangkai cerita yang memiliki kedekatan dengan sejarah dan kehidupan masyarakat Banua,” ungkapnya.

Nadie berharap, melalui kegiatan ini, sastra lokal semakin mendapat tempat di tengah masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga kekayaan cerita, sejarah, dan kearifan Banua dapat terus diwariskan lintas generasi.

Kehadiran TABU Basurah Budaya dalam Aruh Ganal Banua 2026 menjadi ruang penting bagi penulis lokal untuk memperkenalkan karya, berbagi gagasan, sekaligus membangun kedekatan masyarakat dengan dunia literasi.

“Forum ini juga menjadi upaya menghidupkan kembali ingatan kolektif tentang sejarah dan identitas budaya daerah melalui tulisan,” tutupnya.

Aruh Ganal Banua 2026 berlangsung pada 16-21 November 2026 dengan menghadirkan beragam kegiatan seni, budaya, sastra, kuliner, hingga kreativitas komunitas sebagai ruang perjumpaan budaya lokal dan internasional. (BIDKEBUDAYAANKALSEL-NHF/RIW/EPS)

Banggar DPRD Kalsel Dalami RAPBD 2027 Rp8,85 Triliun, Pastikan Anggaran Tepat Sasaran

Banjarmasin – Ketepatan alokasi anggaran menjadi perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mendalami Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Tidak hanya memastikan besaran anggaran, pembahasan juga diarahkan agar setiap program pembangunan benar – benar sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Suasana rapat di ruang H Ismail Abdullah Gedung B DPRD Kalsel

Hal tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan Banggar DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung DPRD Kalsel, Senin (16/11).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel sekaligus Ketua Banggar, Supian HK, didampingi Wakil Ketua DPRD Kartoyo, M. Alpiya Rakhman, dan Desy Oktavia Sari. Sementara dari pihak pemerintah provinsi dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, Fatkhan.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menjelaskan, pembahasan RAPBD telah melalui tahapan bersama empat komisi DPRD dengan masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai bidang dan mitra kerja.

Melalui mekanisme tersebut, setiap komisi memiliki kesempatan mendalami usulan program, kebutuhan anggaran, serta prioritas pembangunan di masing-masing sektor.

“Hasil pembahasan kemudian menjadi bahan bagi Banggar untuk melakukan pencermatan secara menyeluruh,” katanya.

Menurut Supian HK, proses penganggaran masih memungkinkan adanya penyesuaian, terutama setelah hasil evaluasi pemerintah pusat diterima.

Karena itu, perkembangan pendapatan daerah tetap menjadi perhatian agar perencanaan belanja tidak melampaui kemampuan keuangan daerah.

Sumber humas DPRD Kalsel

“Dalam pembahasan tersebut, Banggar dan TAPD menyepakati besaran sementara RAPBD Kalsel 2027 mencapai Rp8,85 triliun. Angka ini menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun mendatang,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kalsel Fatkhan menyampaikan, pemerintah daerah masih mencermati perkembangan pendapatan, termasuk perubahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang berpengaruh terhadap pemenuhan belanja wajib atau mandatory spending.

Sejumlah sektor yang menjadi perhatian dalam pemenuhan belanja wajib tersebut meliputi pendidikan, infrastruktur, dan belanja pegawai.

Selain itu, dalam rancangan anggaran tersebut juga terdapat alokasi sekitar Rp49 miliar untuk melanjutkan pembangunan gedung DPRD Kalsel.

“Pembahasan RAPBD 2027 selanjutnya masih akan mengikuti tahapan dan mekanisme yang berlaku, termasuk menyesuaikan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri serta perkembangan kemampuan fiskal daerah,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Exit mobile version