DPRD Kalsel Matangkan Pembahasan RAPBD 2027 Bersama TPAD

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) menggelar rapat koordinasi pembahasan anggaran sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027.

Ketua DPRD Kalsel sekaligus Ketua Banggar, Supian HK, menyampaikan pembahasan pendapatan menjadi tahapan awal sebelum memasuki pembahasan belanja daerah.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK

Oleh karena itu, menjadi bagian penting dalam menyelaraskan perencanaan pendapatan dan belanja daerah, agar anggaran yang disusun dapat berjalan efektif serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kalimantan Selatan.

“Sebelumnya, pembahasan bersama TPAD difokuskan pada evaluasi dan pematangan proyeksi pendapatan daerah. Dalam pembahasan terdapat perkembangan positif dengan meningkatnya proyeksi pendapatan RAPBD Kalsel 2027,” ucapnya.

Supian HK menilai, setelah rincian dan proyeksi pendapatan dimatangkan, pembahasan dilanjutkan dengan mencermati usulan program serta alokasi anggaran masing – masing perangkat daerah.

Dalam mekanisme pembahasan tahun ini, DPRD Kalsel memberikan kesempatan kepada empat komisi untuk membahas dan mematangkan usulan program kerja bersama mitra kerja masing – masing, yakni satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Setiap komisi dapat mencermati kebutuhan anggaran sesuai bidang dan kewenangannya. Dengan demikian, pembahasan di tingkat Badan Anggaran dapat lebih terarah sekaligus meminimalkan potensi tumpang tindih program,” ungkapnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang disampaikan Ketua TPAD Kalsel, M. Syarifuddin, proyeksi pendapatan daerah RAPBD 2027 mengalami peningkatan dari sebelumnya sekitar Rp8 triliun menjadi Rp8,17 triliun, tepatnya Rp8.176.989.260.321.

Kenaikan tersebut berasal dari komponen pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp174,1 miliar. Selain itu, masih terdapat potensi Dana Bagi Hasil (DBH) lebih dari Rp1 triliun yang belum dapat dimasukkan dalam proyeksi pendapatan karena masih menunggu kepastian regulasi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Pemerintah daerah bersama DPRD juga terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian berbagai potensi penerimaan daerah.,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Exit mobile version