Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong percepatan pembangunan kawasan perdesaan melalui penguatan koordinasi dan kapasitas kelembagaan di tingkat kabupaten.
Kepala Dinas PMD Kalsel, Iwan Ristianto melalui Sekretaris Dinas, Raden Mas Ernato Surya Jaya, menyampaikan bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan strategi penting mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan perdesaan tidak cukup dilakukan parsial berdasarkan batas administratif desa, tetapi perlu pendekatan kawasan terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat secara aktif,” kata Surya saat membuka Peningkatan Kapasitas bagi Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Tanah Bumbu yang masuk dalam kawasan perdesaan prioritas tahun 2026, di Banjarbaru, Kamis (12/11).
Ia menilai, Kabupaten Tanah Bumbu memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi yang dapat dikembangkan, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta komoditas unggulan lainnya.
Salah satu pendekatan yang didorong adalah pengembangan kawasan berbasis agropolitan, yakni mengintegrasikan kegiatan pertanian mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pengolahan hasil, distribusi hingga pemasaran.
“Dengan pendekatan tersebut, desa diharapkan tidak hanya menjadi pusat produksi bahan mentah, tetapi juga mampu berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, potensi yang dimiliki suatu kawasan harus didukung perencanaan berkualitas, kelembagaan kuat, serta koordinasi lintas sektor.
Dalam hal ini, TKPKP memiliki peran strategis menyelaraskan kebijakan dan program, mengidentifikasi potensi maupun permasalahan kawasan, serta memperkuat kerja sama antardesa.
Ia mengatakan, Pemprov Kalsel melalui Dinas PMD telah melakukan berbagai upaya fasilitasi, mulai dari penguatan koordinasi TKPKP tingkat provinsi, pendampingan teknis kepada pemerintah kabupaten, hingga monitoring, evaluasi, dan pembinaan percepatan pembangunan kawasan perdesaan.
“Koordinasi antara Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan Dinas PMD Kabupaten Tanah Bumbu, perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa harus terus diperkuat. Kita ingin program pembangunan saling mendukung, tidak tumpang tindih, dan sesuai dengan arah pengembangan kawasan,” ungkapnya.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam TKPKP Kabupaten Tanah Bumbu, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, unsur kecamatan, serta pemerintah desa dalam mengembangkan kawasan perdesaan agropolitan.
Dari 30 kawasan perdesaan yang menjadi lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP), terdapat tiga kawasan di Provinsi Kalimantan Selatan, salah satunya kawasan perdesaan agropolitan Kabupaten Tanah Bumbu.
Sementara itu, Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Frendy Arifin, menjelaskan kegiatan tersebut diikuti perangkat daerah yang tergabung dalam TKPKP Kabupaten Tanah Bumbu serta para kepala desa di Kecamatan Kusan Tengah.
Pihaknya menghadirkan narasumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Sukito, yang memiliki pengalaman dalam pengembangan kawasan perdesaan. Selain itu, turut hadir narasumber dari Bappeda dan Dinas PUPR Kalsel.
“Materi yang disampaikan mencakup perencanaan pembangunan kawasan perdesaan serta keterkaitannya dengan penataan ruang wilayah, khususnya untuk pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Tanah Bumbu,” kata Frendy.
Frendy mengatakan, peningkatan kapasitas ini difokuskan pada kemampuan anggota TKPKP membangun koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah maupun lintas sektor.
Dengan penguatan tersebut, matriks perencanaan lintas sektor yang telah disusun diharapkan mampu diimplementasikan secara terarah dan sesuai jadwal atau tahapan yang telah ditetapkan.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin meningkatkan kompetensi seluruh anggota TKPKP, terutama dalam hal koordinasi, sinergi lintas sektor, serta menyamakan persepsi agar perencanaan pembangunan kawasan perdesaan berjalan sesuai target,” jelasnya.
Dinas PMD Kalsel berharap terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga potensi desa dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (MRF/RIW/EPS)