Jakarta – Dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme wartawan daerah, Sekretariat DPRD Kota bersama Forum Wartawan Dewan Kota Banjarmasin (Forwadek), melakukan studi tiru ke Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Dewan Pers di Jakarta, Kamis (12/11) sore.
Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin, Marzuki, mengatakan berbagai arahan dan masukan yang diperoleh selama kunjungan menjadi bekal penting bagi wartawan menjalankan tugas jurnalistik secara profesional.
Menurutnya, kecepatan menyampaikan informasi harus tetap diimbangi dengan akurasi, keberimbangan, serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik.
Apalagi, perkembangan media digital menuntut wartawan semakin cermat dan bertanggung jawab menghasilkan pemberitaan.
“Ini menjadi ruang pembelajaran sekaligus penguatan kapasitas wartawan, khususnya menghadapi tantangan dunia jurnalistik yang semakin dinamis di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi informasi,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir, mengapresiasi kunjungan Forwadek. Ia berharap pertemuan tersebut menjadi motivasi bagi wartawan di lingkungan DPRD Kota Banjarmasin untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, serta menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Forwadek Banajrmasin tidak hanya semakin memahami standar profesionalisme wartawan dan pentingnya legalitas perusahaan pers, tetapi juga mampu memperkuat peran media sebagai penyampai informasi publik yang kredibel,” harapnya.
Selain berdiskusi dengan PWI Pusat, rombongan juga mengunjungi Dewan Pers untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai pendataan dan verifikasi perusahaan pers.
Anggota Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi (P2R) Dewan Pers, Syariful, menjelaskan bahwa pemeriksaan dokumen administrasi perusahaan pers dilakukan rutin oleh tim pendataan.
Sementara itu, proses verifikasi faktual kini dapat dilakukan melalui mekanisme virtual, tidak sepenuhnya mengandalkan kunjungan langsung seperti sebelumnya. Namun, proses tersebut membutuhkan waktu karena banyaknya pengajuan dari berbagai daerah di Indonesia.
“Perusahaan pers diharapkan memastikan seluruh dokumen persyaratan telah disampaikan secara lengkap dan benar agar proses pemeriksaan berjalan lebih efektif,” jelasnya.
Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zainal Helmi, menyampaikan pihaknya terus berupaya memfasilitasi dan mendampingi perusahaan media di daerah agar dapat memenuhi persyaratan administrasi serta mengikuti tahapan verifikasi Dewan Pers.
Ia berharap proses verifikasi media di Kalimantan Selatan segera ditindaklanjuti, bahkan jika memungkinkan terealisasi tahun ini atau paling lambat Januari mendatang melalui koordinasi bersama Dewan Pers dan pihak terkait.
“Peningkatan kompetensi wartawan, media yang terverifikasi, serta kemitraan informasi yang transparan dan bertanggung jawab menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pers daerah yang sehat, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)