Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan peningkatan kapasitas bagi Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan kabupaten yang masuk dalam kawasan perdesaan prioritas tahun 2026.
Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah provinsi memperkuat koordinasi, meningkatkan pemahaman, serta mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di Kalimantan Selatan.
Kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai Selasa hingga Kamis (10–12 November 2026) di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru.
Kegiatan diikuti perwakilan tim koordinasi dari tiga kabupaten yang masuk kawasan perdesaan prioritas tahun 2026, yakni Kabupaten Banjar, Tabalong, dan Kabupaten Tanah Bumbu.
Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Frendy Arifin, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas bertujuan memperkuat kemampuan tim koordinasi di tingkat kabupaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya mendukung perencanaan, koordinasi, serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.
“Keberadaan tim koordinasi memiliki peran penting dalam menyinergikan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten,” ungkapnya, Rabu (11/11).
Dengan koordinasi yang baik, pembangunan kawasan perdesaan diharapkan dapat berjalan lebih terarah, terpadu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi yang dimiliki masing-masing wilayah.
Frendy menjelaskan, pelaksanaan kegiatan dibagi berdasarkan kabupaten peserta selama tiga hari.
Pada hari pertama, kegiatan diikuti peserta dari Kabupaten Banjar. Selanjutnya, pada hari kedua diikuti peserta dari Kabupaten Tabalong, sedangkan pada hari ketiga dijadwalkan untuk peserta dari Kabupaten Tanah Bumbu.
“Pembagian pelaksanaan tersebut dilakukan agar setiap kabupaten dapat mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas secara lebih terfokus, sekaligus memberikan ruang bagi peserta untuk memahami berbagai aspek koordinasi pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing,” lanjutnya.
Peningkatan kapasitas tim koordinasi juga diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai pentingnya pembangunan kawasan perdesaan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan pengembangan potensi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta keterhubungan antarwilayah perdesaan.
“Melalui penguatan koordinasi ini, diharapkan berbagai program pembangunan dapat disusun secara lebih terintegrasi, sehingga pelaksanaannya tidak berjalan sendiri-sendiri dan mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat,” lanjutnya.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, guna mendorong percepatan pembangunan, pemerataan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perdesaan prioritas tahun 2026. (MRF/RIW/APR)