11 November 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Dorong Sekolah Aman dan Nyaman, Banjarbaru Luncurkan BSAN

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru resmi meluncurkan Sekolah Piloting Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) sekaligus menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah Tahun 2026 di Aula Gawi Sabarataan Balai Kota Banjarbaru, Rabu (11/11).

Peluncuran program yang melibatkan 19 sekolah jenjang TK, SD, dan SMP tersebut dilakukan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum, Bambang Supriyanto.

Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakannya, Bambang menegaskan bahwa sekolah harus menjadi tempat yang memberikan rasa aman dan perlindungan bagi seluruh anak, termasuk dari perundungan, intoleransi, pelecehan, serta berbagai bentuk kekerasan lainnya.

*Asisten Administrasi Umum Kota Banjarbaru, Bambang Supriyanto saat membacakan sambutan Wali Kota*

“Sekolah harus kita posisikan sebagai rumah kedua yang penuh kasih sayang. Setiap anak berhak mendapatkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang mereka,” ujar Bambang.

Ia mengatakan, pelibatan sekolah dari berbagai jenjang diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun budaya aman dan nyaman secara berkelanjutan di lingkungan pendidikan.

Menurutnya, mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman membutuhkan komitmen bersama, tidak hanya dari pihak sekolah dan tenaga pendidik, tetapi juga peserta didik, orang tua hingga masyarakat.

“Budaya sekolah yang aman dan nyaman tidak bisa diwujudkan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi seluruh unsur agar nilai saling menghargai, kepedulian, dan perlindungan dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan sekolah,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Abdul Basid, menyampaikan bahwa program BSAN diharapkan dapat diterapkan secara berkelanjutan dan menjadi percontohan bagi sekolah lainnya.

Ia berharap, melalui program tersebut, seluruh satuan pendidikan semakin memperkuat upaya pencegahan berbagai bentuk kekerasan serta menciptakan suasana belajar yang positif bagi peserta didik.

“Sekolah piloting ini diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi juga dapat menjadi contoh dan menginspirasi sekolah lainnya untuk menerapkan budaya sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak,” ungkap Abdul Basid.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Banjarbaru juga menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah secara simbolis kepada 237 siswa jenjang SD, 215 siswa jenjang SMP, serta 410 warga belajar pendidikan kesetaraan.

Bantuan tersebut diberikan untuk menunjang kebutuhan belajar para penerima sekaligus mendukung pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.

Melalui peluncuran program BSAN dan penyerahan bantuan perlengkapan sekolah ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap tercipta lingkungan pendidikan yang ramah, aman, dan nyaman, sehingga setiap anak memiliki kesempatan untuk belajar, berkembang, serta meraih prestasi secara optimal. (BDR/RIW/APR)

DPMD Kalsel Tingkatkan Kapasitas Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas 2026

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan peningkatan kapasitas bagi Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan kabupaten yang masuk dalam kawasan perdesaan prioritas tahun 2026.

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah provinsi memperkuat koordinasi, meningkatkan pemahaman, serta mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di Kalimantan Selatan.

Kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai Selasa hingga Kamis (10–12 November 2026) di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru.

Kegiatan diikuti perwakilan tim koordinasi dari tiga kabupaten yang masuk kawasan perdesaan prioritas tahun 2026, yakni Kabupaten Banjar, Tabalong, dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Frendy Arifin, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas bertujuan memperkuat kemampuan tim koordinasi di tingkat kabupaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya mendukung perencanaan, koordinasi, serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.

“Keberadaan tim koordinasi memiliki peran penting dalam menyinergikan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten,” ungkapnya, Rabu (11/11).

Dengan koordinasi yang baik, pembangunan kawasan perdesaan diharapkan dapat berjalan lebih terarah, terpadu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi yang dimiliki masing-masing wilayah.

Frendy menjelaskan, pelaksanaan kegiatan dibagi berdasarkan kabupaten peserta selama tiga hari.

Pada hari pertama, kegiatan diikuti peserta dari Kabupaten Banjar. Selanjutnya, pada hari kedua diikuti peserta dari Kabupaten Tabalong, sedangkan pada hari ketiga dijadwalkan untuk peserta dari Kabupaten Tanah Bumbu.

“Pembagian pelaksanaan tersebut dilakukan agar setiap kabupaten dapat mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas secara lebih terfokus, sekaligus memberikan ruang bagi peserta untuk memahami berbagai aspek koordinasi pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing,” lanjutnya.

Peningkatan kapasitas tim koordinasi juga diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai pentingnya pembangunan kawasan perdesaan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan pengembangan potensi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta keterhubungan antarwilayah perdesaan.

“Melalui penguatan koordinasi ini, diharapkan berbagai program pembangunan dapat disusun secara lebih terintegrasi, sehingga pelaksanaannya tidak berjalan sendiri-sendiri dan mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat,” lanjutnya.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, guna mendorong percepatan pembangunan, pemerataan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perdesaan prioritas tahun 2026. (MRF/RIW/APR)

Dispora Kalsel Gelar RAD Tingkatkan IPP

Banjarmasin – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Ekspose Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Tahun 2026. Pertemuan berlangsung di Banjarmasin, pada Rabu (11/11).

Kepala Dispora Kalimantan Selatan, Pebriadin Hafiz, menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Ia menegaskan bahwa pelayanan kepemudaan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan upaya nyata menggerakkan indeks pembangunan pemuda di daerah.

Berdasarkan data terbaru, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kalimantan Selatan mencatat angka 64,47. Jika dibandingkan secara sepadan dengan metode perhitungan baru, terdapat kenaikan sekitar 1,8 poin dari tahun 2024 yang berada di angka 62,69.

Meski menunjukkan tren positif, Pebriadin mengingatkan adanya kelemahan pada domain tertentu. Domain pendidikan dan kesehatan relatif kuat, namun sektor ketenagakerjaan layak serta partisipasi dan kepemimpinan masih memerlukan perhatian serius.

“Di antara lima domain itu yang masih lemah itu di domain partisipasi dan kepemimpinan. Tentunya itu menjadi PR kita bersama,” ujar Kabid Pembudayaan Pemuda Dispora Kalsel, Budiono, saat ditemui usai acara.

Budiono menjelaskan bahwa pihaknya melibatkan berbagai unsur untuk memetakan strategi ke depan. Peserta rapat koordinasi meliputi perwakilan Dispora kabupaten dan kota, SKPD teknis terkait, serta sejumlah organisasi kepemudaan di Kalimantan Selatan.

Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret dalam meningkatkan daya saing pemuda. Strategi yang disiapkan mencakup berbagai pelatihan kompetensi untuk menghadapi tantangan masa depan yang lebih kompetitif.

Selain itu, rapat ini melibatkan narasumber dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, BPS Provinsi Kalimantan Selatan, serta Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Kehadiran para ahli bertujuan untuk memandu kolaborasi antar instansi dalam menyusun program yang tepat sasaran.

Pebriadin memberikan tiga arahan strategis, yakni penyelarasan indikator dengan metode IPP baru, penajaman program pada SKPD terkait, serta penekanan pada hasil nyata.

Ia berharap program kepemudaan kedepan tidak lagi sekadar berorientasi pada serapan anggaran.

Forum tersebut juga menekankan peran organisasi kepemudaan sebagai garda depan. Pemuda diposisikan sebagai subjek pembangunan yang harus dilibatkan aktif dalam ruang pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Sementara itu Kabid Pembudayaan Pemuda Dispora Kalsel Budiono mengatakan, Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan.

“IPP Kalsel terus mengalami peningkatan sejak tahun 2024 lalu,” ungkap Budiono.

Dimana Dispora Kalsel melalui Bidang Kepemudaan terus mengupayakan peningkatan IPP.
Meski diakui Budiono, masih terdapat domain yang menjadi kekurangan pemuda dalam penilaian IPP. Yaitu, partisipasi dan kepemimpinan pemuda.

“Kekurangan ini menjadi tugas bersama, agar domain partisipasi dan kepemimpinan kembali diminati pemuda Banua,” ucap Budiono. (DISPORAKALSEL-SRI/RIW/APR)

Kabupaten Barito Timur Kaji Tiru ke Bagian Umum Setdako Banjarmasin

Banjarmasin – Upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan tidak hanya dilakukan melalui pembenahan internal birokrasi, tetapi juga dengan bertukar pengalaman dan mempelajari praktik baik dari daerah lain.

Hal tersebut tercermin dalam kunjungan kaji tiru Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, belum lama tadi.

Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Ahmad Zazuli, menyambut baik kunjungan tersebut.

Ia menilai, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi kedua daerah untuk saling berbagi informasi dan pengalaman. Khususnya dalam pengelolaan administrasi serta peningkatan pelayanan umum pemerintahan.

“Kami menyambut baik kunjungan dari Bagian Umum Setda Kabupaten Barito Timur. Melalui kegiatan ini, kita bisa saling berbagi pengalaman, bertukar informasi, serta melihat praktik – praktik baik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan administrasi pemerintahan,” ujarnya, Rabu (11/11).

Menurutnya, kaji tiru tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang pembelajaran untuk memperkuat tata kelola pemerintahan agar semakin efektif dan berkualitas.

Selain mempelajari tata kelola administrasi pemerintahan, rombongan juga mengunjungi Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Banjarmasin dan diterima langsung Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin, Neli Listriani Yamin.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan diperkenalkan dengan berbagai potensi kerajinan dan produk unggulan lokal yang menjadi bagian dari identitas serta kekuatan ekonomi kreatif masyarakat Banjarmasin.

Neli mengatakan, kunjungan antardaerah menjadi kesempatan untuk memperluas jejaring sekaligus memperkenalkan produk kerajinan lokal kepada daerah lain.

“Kami sangat senang menerima kunjungan dari Kabupaten Barito Timur. Melalui silaturahmi ini, kita tidak hanya saling mengenal, tetapi juga bisa berbagi pengalaman dan memperkenalkan potensi kerajinan serta produk unggulan daerah,” ucapnya.

Ia berharap, pertemuan tersebut tidak hanya mempererat hubungan antardaerah, tetapi juga membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan kerajinan dan pemasaran produk unggulan masing – masing wilayah.

Dengan demikian, kunjungan kaji tiru tersebut diharapkan menghasilkan manfaat konkret, baik dalam peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan maupun pengembangan potensi ekonomi kreatif. (PEMKOBJMUMUM-SRI/RIW/APR)

BKGN 2026 Hadirkan Layanan Kesehatan Gigi Gratis, Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Jaga Kesehatan Mulut

Banjarmasin – Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) 2026 di Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Kalimantan Selatan, menghadirkan layanan kesehatan gigi gratis, tingkatkan kesadaran masyarakat jaga kesehatan mulut.

Kegiatan ini menjadi langkah nyata meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memperluas akses pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang berkualitas.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman menegaskan, peningkatan pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian bersama, tidak hanya dari sisi kecepatan, tetapi juga ketepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu terus didorong agar kualitas pelayanan kesehatan semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak, termasuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan mitra swasta, yang turut berkontribusi menghadirkan pelayanan kesehatan gigi secara gratis,” ucapnya Rabu (11/11).

*Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, didampingi Wakil Rektor ULM, Dekan FKG dan Unilever*

Hasnuryadi menilai, layanan gratis seperti ini sangat membantu masyarakat, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Karena itu, kegiatan sosial di bidang kesehatan perlu terus diperluas agar semakin banyak masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak.

Lebih lanjut, Ia mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut yang selama ini terkadang masih kurang mendapat perhatian, terutama di kalangan orang dewasa.

Edukas dan pendidikan kesehatan harus dimulai dari keluarga, dengan peran orang tua dalam membiasakan anak menjaga kebersihan serta kesehatan gigi sejak dini.

“Kami berharap, kegiatan BKGN 2026, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi semakin meningkat, sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, drg Mashuda menambahkan,
kegiatan rutin setiap tahun ini menjadi salah satu upaya memperluas akses pelayanan kesehatan gigi dan mulut, khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan atau membutuhkan tindakan yang belum ditanggung jaminan kesehatan.

Tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari kuota pelayanan gratis, termasuk tindakan scaling atau pembersihan karang gigi, yang langsung terpenuhi setelah pendaftaran dibuka melalui media sosial.

“Antusiasme masyarakat Kalimantan Selatan terhadap pelayanan kesehatan gigi gratis terlihat dalam pelaksanaan Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) 2026 yang digelar Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Kalimantan Selatan, bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan Unilever,” katanya.

drg Mashuda menilai, kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan perawatan dan menjaga kesehatan gigi dan mulut.

Melalui momentum BKGN, edukasi kesehatan gigi dapat terus diperkuat, sekaligus mendorong masyarakat agar tidak hanya datang berobat ketika mengalami keluhan, tetapi juga rutin melakukan pemeriksaan dan perawatan gigi.

“Melalui BKGN 2026, semakin banyak masyarakat memperoleh akses perawatan gigi yang berkualitas serta memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sebagai bagian penting dari kesehatan tubuh secara keseluruhan,” pungkasnya. (NHF/RIW/APR)

Petani Bumi Berkat Butuh Traktor, DPRD Kalsel Siapkan Langkah Perjuangkan Bantuan

Hulu Sungai Selatan – Kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan), khususnya traktor, menjadi aspirasi utama masyarakat Desa Bumi Berkat, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Aspirasi tersebut disampaikan warga kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, saat melaksanakan kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2026.

Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo menjelaskan, keterbatasan alat pertanian menjadi salah satu kendala yang dihadapi masyarakat mengolah lahan.

Kehadiran traktor diharapkan dapat membantu mempercepat pekerjaan, menghemat tenaga dan waktu, sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian.

Apalagi mayoritas masyarakat Desa Bumi Berkat menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Bahkan, hampir 99 persen warga setempat berprofesi sebagai petani.

“Kami berkomitmen untuk membantu memperjuangkan kebutuhan petani melalui jalur pengusulan bantuan pemerintah,” ucapnya.

Kartoyo meminta masyarakat terlebih dahulu menyiapkan proposal permohonan bantuan dengan melengkapi persyaratan administrasi, termasuk rekomendasi dari pemerintah kabupaten.

Langkah ini penting agar usulan bantuan memiliki dasar administrasi yang jelas dan dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kita akan mengupayakan kebutuhan tersebut dapat difasilitasi melalui pemerintah kabupaten terlebih dahulu. Apabila belum dapat terpenuhi, usulan akan diteruskan ke tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Kartoyo menambahkan, dukungan sarana pertanian merupakan bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian daerah.

Terlebih, petani memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan pangan dan mendukung ketahanan pangan. Karena itu, aspirasi masyarakat tidak hanya menjadi catatan hasil reses, tetapi juga perlu dikawal agar dapat ditindaklanjuti melalui program bantuan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Dengan adanya dukungan pemerintah terhadap penyediaan alsintan dapat memberikan kemudahan bagi petani dalam mengelola lahan, meningkatkan hasil produksi, serta mendorong kesejahteraan masyarakat pedesaan.

“Pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi, agar berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pertanian, dapat diperjuangkan secara bertahap dan tepat sasaran,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)