Hari: 9 November 2026

Audiensi ke Komdigi, Wali Kota Banjarmasin Dorong Penguatan AI, Keamanan Siber dan Infrastruktur Digital

Jakarta – Pemerintah Kota Banjarmasin terus mendorong penguatan transformasi digital melalui audiensi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Jumat (6/11).

Audiensi dipimpin langsung Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Sekretaris Daerah, Ichrom Muftezar dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banjarmasin Febpry Ghara Utama.

Rombongan diterima Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Fifi Aleyda Yahya, beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Yamin menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis Kota Banjarmasin, terutama terkait penguatan infrastruktur digital, pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), keamanan informasi, perlindungan data pemerintah, serta penataan kabel telekomunikasi di sejumlah kawasan kota.

Menurutnya, penguatan keamanan informasi dan perlindungan data menjadi aspek penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Penguatan keamanan informasi, perlindungan data, dan keamanan siber di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin menjadi hal yang sangat penting. Saat ini kami juga terus melakukan pembenahan penataan kabel di beberapa kawasan,” ujar Yamin.

Selain itu, audiensi juga membahas peluang optimalisasi pemanfaatan teknologi AI untuk mendukung tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta memperkuat penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Pemko Banjarmasin turut mendorong sinergi dan penyelarasan program strategis Kementerian Komdigi agar dapat diimplementasikan di daerah, melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, transfer pengetahuan, serta pengembangan ekosistem digital.

Wali Kota Yamin mengapresiasi sambutan dan penerimaan dari jajaran Kementerian Komdigi.

Ia berharap berbagai hal yang disampaikan dalam audiensi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama konkret antara pemerintah pusat dan daerah.

“Terima kasih atas penerimaan dan apresiasi yang diberikan. Kami berharap apa yang disampaikan dapat diteruskan dan ditindaklanjuti, sehingga membawa manfaat bagi masyarakat Kota Banjarmasin,” tuturnya.

Melalui audiensi ini, Pemko Banjarmasin berharap terbangun kolaborasi yang semakin kuat dengan pemerintah pusat dalam mempercepat transformasi digital, memperkuat keamanan siber, serta menghadirkan infrastruktur komunikasi yang lebih baik demi mendukung pelayanan publik dan kemajuan Kota Banjarmasin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Bank Kalsel Buka Workshop SMK3 dan Simulasi Tanggap Darurat, Perkuat Budaya Keselamatan Kerja

Banjarmasin – Bank Kalsel resmi membuka Workshop Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Uji Coba/Simulasi Prosedur Tanggap Darurat Bank Kalsel Tahun 2026 pada Jumat (6/11) di Banjarmasin.

Kegiatan dibuka Direktur Operasional Bank Kalsel, Iwan, dan berlangsung selama dua hari, 6–7 November 2026.

Workshop diikuti perwakilan seluruh divisi dan kantor cabang Bank Kalsel. Materi dibawakan Fajar Atrifani, beserta tim dari BCM Indonesia sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Iwan menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan tanggung jawab bersama antara Bank Kalsel sebagai pemberi kerja, seluruh pegawai, dan pihak lain yang berkegiatan di lingkungan bank.

“Penerapan SMK3 tidak cukup hanya berupa kebijakan tertulis. SMK3 harus dipahami, dilaksanakan, dan dibiasakan dalam aktivitas kerja sehari-hari,” ujar Iwan.

Ia menjelaskan, risiko keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, maupun gangguan lain terhadap operasional menuntut kesiapsiagaan yang terencana.

Menurutnya, kelalaian dalam penerapan keselamatan kerja dapat berdampak pada manusia, aset, keberlangsungan layanan, hingga kepatuhan bank.

Selama dua hari, peserta mendapatkan pemahaman mengenai kebijakan SMK3, menguji prosedur tanggap darurat, mempraktikkan evakuasi lapangan, serta melakukan evaluasi perbaikan berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan juga mencakup uji coba Business Continuity Plan(BCP).

Iwan turut menyampaikan empat hal yang perlu menjadi perhatian seluruh peserta:

  1. Mengikuti sosialisasi dengan sungguh-sungguh, agar setiap pegawai memahami potensi bahaya, jalur pelaporan, peran masing – masing, dan tindakan yang harus dilakukan dalam situasi darurat.
  2. Melaksanakan simulasi secara tertib dan disiplin sesuai arahan narasumber, dengan tetap mengutamakan keselamatan peserta dan tidak menimbulkan risiko baru selama latihan.
  3. Memastikan kesiapan Tim Tanggap Darurat atau Tim Evakuasi, kelancaran koordinasi antarunit kerja, kejelasan jalur evakuasi dan titik kumpul, serta berfungsinya sarana keselamatan seperti alat pemadam api ringan (APAR) dan sistem peringatan dini.
  4. Memanfaatkan uji coba BCP untuk menilai kesiapan bank dalam menjaga atau memulihkan fungsi dan layanan kritis saat terjadi gangguan, termasuk kejelasan komunikasi, peran, dan eskalasi keputusan.

“Manajemen berharap kegiatan ini tidak sekadar memenuhi agenda pelatihan dan kepatuhan, tetapi membangun budaya sadar risiko, peduli keselamatan, dan siap menghadapi keadaan darurat di seluruh lingkungan Bank Kalsel,” kata Iwan.

Iwan juga menyampaikan apresiasi kepada Divisi Umum, Divisi Human Capital, seluruh unit kerja terkait, serta BCM Indonesia atas dukungan dan koordinasi dalam persiapan kegiatan. (ADV-RIW/EPS)

TKD Dipangkas Rp226,9 Triliun, Likuiditas Bank Kalsel Diuji

Banjarmasin – Pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 menjadi tantangan serius bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk Bank Kalsel. Pemangkasan anggaran dari Rp919,9 triliun menjadi sekitar Rp693 triliun atau berkurang Rp226,9 triliun (24,7 persen) berpotensi menekan penghimpunan dana pemerintah daerah yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan perbankan daerah.

Kondisi tersebut menuntut Bank Kalsel tidak lagi terlalu bergantung pada dana pemerintah daerah. Diversifikasi sumber pendanaan, penguatan dana masyarakat, serta ekspansi pembiayaan sektor produktif menjadi langkah mendesak untuk menjaga likuiditas dan keberlanjutan bisnis bank milik masyarakat Banua tersebut.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (FEB ULM), Ahmad Yunani menilai, pengurangan TKD tidak hanya berdampak terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah, tetapi juga berpotensi memengaruhi kinerja perbankan daerah melalui perubahan arus kas pemerintah.

Menurutnya, terdapat keterkaitan erat antara pengelolaan keuangan daerah, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), dan kemampuan bank menyalurkan kredit untuk menggerakkan perekonomian.

Selama ini, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota merupakan salah satu sumber dana penting bagi BPD melalui penempatan giro maupun deposito.

Ketika transfer pusat berkurang, ruang fiskal daerah menyempit sehingga dana yang mengalir dan mengendap di perbankan berpotensi ikut tertekan.

“Pengurangan TKD bukan berarti secara otomatis menurunkan aset BPD. Namun, kondisi ini dapat mempersempit ruang pertumbuhan apabila tidak diimbangi diversifikasi sumber pendanaan,” jelas Ahmad Yunani dalam kajiannya.

Ia mengingatkan, tekanan terhadap Bank Kalsel dapat terjadi melalui beberapa jalur. Pertama, perlambatan pertumbuhan dana giro pemerintah daerah yang selama ini menjadi sumber pendanaan relatif murah.

Kedua, meningkatnya kebutuhan pengelolaan likuiditas ketika pemerintah daerah harus menggunakan saldo kas untuk membiayai belanja rutin, pelayanan publik, dan pembangunan.

Ketiga, perlambatan aktivitas ekonomi akibat penyesuaian belanja pemerintah yang berpengaruh terhadap permintaan kredit, kemampuan pembayaran debitur, hingga kualitas kredit perbankan.

Menurut Ahmad Yunani, persoalan ini perlu dicermati karena perekonomian Kalimantan Selatan memiliki keterkaitan dengan belanja pemerintah, perdagangan, konstruksi, pertanian, pertambangan, dan sektor jasa.

Karena itu, Bank Kalsel perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur pendanaan dan tingkat ketergantungannya pada dana pemerintah daerah.

Besarnya dampak pengurangan TKD juga tidak hanya dihitung berdasarkan angka pemangkasan anggaran nasional. Diperlukan data mengenai porsi dana pemerintah daerah terhadap total DPK, rasio likuiditas, komposisi kredit, serta kecukupan modal Bank Kalsel untuk mengukur tingkat kerentanannya.

Ahmad Yunani menilai, perubahan kebijakan fiskal harus menjadi momentum bagi Bank Kalsel, mempercepat transformasi bisnis. Bank daerah tidak cukup hanya mengandalkan kedekatan dengan pemerintah daerah sebagai sumber penghimpunan dana.

Pertama, memperluas penghimpunan dana masyarakat, pelaku UMKM, perusahaan swasta, lembaga pendidikan, dan sektor kesehatan agar sumber pendanaan lebih beragam.

Kedua, mempercepat transformasi digital melalui pengembangan mobile banking, QRIS, dan ekosistem pembayaran digital untuk meningkatkan jumlah nasabah sekaligus memperkuat dana murah atau Current Account Saving Account (CASA).

Ketiga, memperbesar pembiayaan sektor produktif, terutama UMKM, pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan yang memiliki potensi besar di Kalimantan Selatan.

Keempat, memperkuat manajemen likuiditas dan risiko kredit agar bank mampu mengantisipasi fluktuasi dana pemerintah daerah tanpa mengorbankan kesehatan perbankan.

Kelima, memperluas sinergi dengan pemerintah daerah, tidak hanya dalam pengelolaan kas dan transaksi APBD, tetapi juga digitalisasi pembayaran serta pembiayaan kegiatan ekonomi masyarakat.

Lebih jauh, Ahmad Yunani menegaskan pengurangan TKD harus menjadi momentum perubahan orientasi bisnis BPD. Selama ini, kedekatan dengan pemerintah daerah menjadi kekuatan utama.

Namun, ketergantungan yang terlalu besar terhadap dana APBD juga berpotensi menjadi titik lemah ketika kebijakan fiskal pusat berubah.

Ke depan, keberhasilan Bank Kalsel tidak cukup diukur dari besarnya dana pemerintah daerah yang dikelola. Kemampuan menghimpun dana masyarakat, menyalurkan kredit produktif, menjaga kualitas aset, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah juga harus menjadi ukuran utama.

Bank Kalsel dituntut bergerak dari pola bisnis yang bertumpu pada dana pemerintah menuju struktur pendanaan yang lebih beragam, sehat, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, tantangan pengurangan TKD bukan hanya persoalan likuiditas jangka pendek, tetapi juga ujian terhadap ketahanan model bisnis Bank Kalsel menghadapi perubahan ekonomi dan kebijakan fiskal nasional. (ADV-RIW/EPS)

Exit mobile version