Hari: 7 November 2026

Banjarmasin – Dinamika perekonomian nasional, termasuk penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Pusat, menghadirkan tantangan baru bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia.

Kebijakan ini memengaruhi kapasitas fiskal daerah dan berdampak pada penghimpunan dana pemerintah daerah di BPD.

Kondisi tersebut juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan asset dan laba BPD.

Bagi Bank Kalsel sebagai bank pengelola kas daerah Kalimantan Selatan, perubahan ini menjadi titik tolak untuk melangkah lebih jauh dan memperluas peran.

Bank Kalsel menjadikan kondisi ini sebagai momentum memperkuat strategi bisnis dan mempercepat transformasi.

Bank Kalsel terus meningkatkan kreativitas dan inovasi menghimpun dana dari berbagai sumber di luar pemerintah daerah, memperluas basis nasabah perorangan dan dunia usaha, mengembangkan layanan digital, serta memperkuat pembiayaan kepada sektor produktif, pelaku UMKM, dan masyarakat Kalimantan Selatan.

Potensi besar yang kini sedang dioptimalkan adalah status Bank Kalsel sebagai bank devisa. Dengan status tersebut, Bank Kalsel melayani transaksi valuta asing, pengiriman uang antarnegara, dan pembiayaan perdagangan internasional.

Bank Kalsel siap mendampingi pelaku usaha berorientasi ekspor di Kalimantan Selatan, mulai dari korporasi pengolah komoditas unggulan daerah hingga UMKM yang ingin menembus pasar global, termasuk dalam pengelolaan devisa hasil ekspor.

Bank Kalsel juga melayani kebutuhan valuta asing masyarakat Banua, seperti untuk ibadah haji dan umrah, pendidikan, maupun perjalanan ke luar negeri.

Dengan begitu, perputaran dana dari aktivitas ekonomi daerah semakin banyak dikelola bank milik daerah sendiri.

Langkah ini sejalan dengan semangat Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) agar BPD naik kelas, yakni berperan sebagai pengelola arus dana, penjaga likuiditas, dan penggerak ekonomi daerah.

Kedekatan dengan pemerintah daerah dan pemahaman atas ekonomi lokal menjadi modal Bank Kalsel untuk menjalankan peran tersebut, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Kepercayaan masyarakat, dunia usaha, pelaku UMKM, dan seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan adalah kekuatan utama Bank Kalsel.

Untuk itu, Bank Kalsel terus berbenah dan menyambut baik kritik, masukan, serta saran yang membangun dari seluruh pihak demi menjadi bank yang semakin baik bagi Banua.

Bank Kalsel melihat perubahan ini sebagai peluang untuk tumbuh lebih luas. Dengan inovasi layanan dan peran sebagai bank devisa, Bank Kalsel siap menjadi mitra pelaku usaha dan masyarakat Banua, dari pasar lokal hingga pasar global.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Selatan untuk terus memberikan dukungan dan kepercayaan kepada Bank Kalsel.
Dukungan masyarakat adalah energi kami untuk terus berkembang, berkontribusi nyata bagi perekonomian daerah, dan menjadi kebanggaan Banua,” ujar Agus Setiawan, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel.

Mari bersama-sama menjaga, mendukung, dan membesarkan bank milik masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/APR)

Banjarmasin – Pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tidak hanya berdampak terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah, tetapi juga berpotensi mengguncang kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk Bank Kalsel.

Pengamat sosial Noorhalis Majid menilai, berkurangnya dana TKD, memberikan tekanan terhadap hampir seluruh BPD di Indonesia.

Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar keberlangsungan bank milik daerah tidak terancam.

“Kalau pemerintah pusat ingin mendorong perekonomian daerah, termasuk mempertahankan BPD di seluruh Indonesia, dampak pengurangan TKD semestinya sudah diantisipasi. Apakah pemerintah pusat memahami pengaruh kebijakan ini terhadap BPD?” ujarnya, Selasa (3/11).

Menurut Majid, tanpa langkah antisipasi tepat, penurunan kinerja dikhawatirkan semakin memburuk dan mengancam keberlangsungan BPD.

Bahkan, Bank Kalsel pun tidak boleh menganggap dirinya aman dari dampak kebijakan tersebut.

Karena itu, antisipasi tidak cukup hanya dengan mengoreksi kebijakan efisiensi dan pengurangan TKD dari pemerintah pusat.

Bank Kalsel juga harus menyiapkan langkah strategis agar mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi dan kebijakan yang kurang berpihak terhadap daerah.

Noorhalis mengakui, persoalan yang dihadapi Bank Kalsel tidak sederhana. Penurunan kinerja tidak semata-mata dibebankan kepada manajemen, karena turut dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat dan kondisi ekonomi global yang berdampak terhadap perekonomian daerah.

Namun, menurutnya, kondisi tersebut justru menuntut Bank Kalsel lebih adaptif dan berani melakukan pembenahan.

Ada tiga langkah strategis yang perlu dipertimbangkan. Pertama, mendorong perputaran ekonomi daerah agar lebih dinamis dengan menempatkan Bank Kalsel sebagai salah satu motor penggeraknya.

Bank Kalsel perlu memperluas kerja sama dengan pengusaha lokal melalui berbagai asosiasi dunia usaha, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Selama ini, sumber dana Bank Kalsel banyak bertumpu pada kas pemerintah daerah. Karena itu, perputaran dana pemerintah daerah semestinya tidak hanya menjadi sumber likuiditas bank, tetapi juga dimanfaatkan menggerakkan aktivitas ekonomi dan dunia usaha di daerah.

Kedua, melakukan efisiensi menyeluruh terhadap pengeluaran perusahaan. Seluruh komponen belanja perlu dievaluasi, termasuk gaji, bonus, dan berbagai pengeluaran lainnya agar lebih rasional dan proporsional.

“Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Beban pengeluaran harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi perusahaan,” tegasnya.

Ketiga, membangun partisipasi lebih luas dengan melibatkan para pakar, akademisi, serta pelaku ekonomi.

Menurutnya, kompleksitas persoalan yang dihadapi Bank Kalsel tidak mungkin diselesaikan hanya melalui pemikiran internal perusahaan.

Diperlukan pandangan dan masukan dari berbagai pihak untuk merumuskan strategi penyelamatan dan penguatan bank daerah tersebut.

Noorhalis menegaskan, masyarakat Kalimantan Selatan pada dasarnya memiliki kepedulian besar terhadap keberadaan dan masa depan Bank Kalsel.

Karena itu, kritik yang disampaikan publik seharusnya tidak dipandang sebagai serangan, melainkan bentuk kepedulian agar bank kebanggaan masyarakat Banua tersebut tetap sehat dan mampu bertahan.

“Yakinlah, semua warga Kalsel sangat cinta dan peduli terhadap keberadaan serta masa depan Bank Kalsel. Kalau pun ada kritik, itu merupakan bagian dari kepedulian untuk menyelamatkan Bank Kalsel dari kinerja buruk,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan, kinerja sebuah perusahaan atau lembaga tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.

Meski kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi global turut menentukan, kemampuan manajemen dalam membaca persoalan, mengambil keputusan, serta melakukan pembenahan tetap menjadi faktor penting.

Karena itu, Bank Kalsel dituntut tidak sekadar bertahan menghadapi tekanan pengurangan TKD, tetapi juga melakukan transformasi agar tidak terus bergantung pada dana pemerintah daerah dan memiliki sumber pertumbuhan bisnis yang lebih kuat. (ADV-RIW/APR)