Banjarbaru – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim) yang digelar di Aula DLH Kalsel, Jumat (6/11).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat melaksanakan aksi nyata pengendalian perubahan iklim, baik melalui upaya adaptasi maupun mitigasi.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo menyampaikan, bahwa keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting mendukung keberhasilan Program Kampung Iklim.
Menurutnya, dampak perubahan iklim perlu dihadapi bersama – sama, tidak hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga melalui perubahan perilaku dan kegiatan nyata di tingkat masyarakat.
“Melalui Proklim, masyarakat didorong mengembangkan berbagai kegiatan yang dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim sekaligus meningkatkan ketahanan lingkungan,” ucapnya.
Dalam pelaksanaannya, aksi adaptasi dilakukan melalui upaya menjaga ketersediaan air, mengantisipasi dampak cuaca ekstrem, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat.
Sementara itu, aksi mitigasi diwujudkan melalui pengurangan sampah, pengelolaan limbah, penghijauan, penghematan energi, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak.
Rahmat berharap, melalui sosialisasi tersebut semakin banyak masyarakat yang memahami manfaat Proklim dan terdorong untuk berpartisipasi aktif.
“Dengan demikian, upaya pengendalian perubahan iklim dapat menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan,” sahutnya.
Ia juga berharap Proklim di Kalimantan Selatan tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah lokasi yang terlibat, tetapi juga kualitas dan kesinambungan kegiatan yang dilaksanakan masyarakat.
Sebanyak 114 lokasi Program Kampung Iklim (Proklim) di Provinsi Kalimantan Selatan telah terdaftar dalam Sistem Registri Nasional (SRN) pada tahun 2026.
Dari jumlah tersebut, enam lokasi diusulkan sebagai calon kategori Lestari dan 20 lokasi sebagai calon kategori Utama.
“Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas keterlibatan masyarakat untuk melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan,” lanjutnya.
Jumlah lokasi yang terdaftar menunjukkan adanya partisipasi masyarakat mendukung program pengendalian perubahan iklim di daerah.
Menurutnya, keberadaan lokasi Proklim di berbagai wilayah menjadi salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kemampuan menghadapi dampak perubahan iklim.
“Dari 114 lokasi yang terdaftar, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan program,” sahutnya.
Hal ini dilakukan melalui penguatan kegiatan adaptasi dan mitigasi yang disesuaikan dengan kondisi serta potensi lingkungan di masing-masing wilayah.
“Pengusulan enam lokasi sebagai calon kategori Lestari dan 20 lokasi sebagai calon kategori Utama diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kelompok masyarakat lainnya untuk terus mengembangkan kegiatan yang memberikan manfaat bagi lingkungan,” katanya.
Dalam pelaksanaan Proklim, masyarakat didorong melakukan berbagai aksi nyata. Di antaranya pengelolaan sampah, penghijauan, penghematan energi, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, serta upaya menjaga ketersediaan air.
Berbagai kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi dampak perubahan iklim, tetapi juga membangun kebiasaan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
“Partisipasi kelompok masyarakat, dukungan pemerintah desa dan kelurahan, serta pendampingan dari pemerintah daerah diperlukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program,” tutup Rahmat. (MRF/RIW/APR)