6 November 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Dorong Taat Pajak Daerah, Banjarmasin Mutakhirkan Data untuk Optimalkan PAD

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) menggelar Sosialisasi Pajak Daerah dan Penganugerahan Wajib Pajak Daerah Terbaik, Kamis (5/11).

Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya Pemko Banjarmasin meningkatkan kesadaran serta kedisiplinan wajib pajak sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan para pelaku usaha dan pihak terkait, mendukung optimalisasi pendapatan daerah.

Wali Kota, Muhammad Yamin, menyampaikan bahwa sosialisasi ini tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi mengenai kewajiban perpajakan, tetapi juga membangun pemahaman bersama agar para wajib pajak semakin tertib dalam memenuhi kewajibannya.

Menurutnya, sebagai kota yang mengandalkan sektor jasa dan perdagangan, Banjarmasin membutuhkan berbagai inovasi dalam mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, termasuk melalui pembenahan dan pemutakhiran basis data perpajakan.

“Kita berharap melalui kegiatan ini teman – teman pengusaha dan pihak terkait bisa lebih dekat lagi dengan pemerintah. Kita ingin membangun pemahaman bersama mengenai kedisiplinan dan ketertiban dalam memenuhi kewajiban pajak,” ujarnya.

Yamin menegaskan, optimalisasi penerimaan pajak daerah tidak harus dilakukan dengan menaikkan tarif pajak.

Sebaliknya, pemerintah ingin memaksimalkan potensi yang sudah ada melalui penguatan dan pemutakhiran data agar pendataan objek pajak semakin akurat.

“Tentunya kita tidak ingin menaikkan pajaknya, tetapi bagaimana mengoptimalkan yang ada melalui pemutakhiran data dan sebagainya. Ini yang menjadi harapan kita agar potensi pendapatan daerah bisa tergali dengan lebih baik,” ungkapnya lagi.

Selain itu, Yamin juga menyinggung pentingnya integrasi data Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP).

Menurutnya, pemanfaatan data tersebut diharapkan dapat mempermudah proses administrasi pertanahan dan perpajakan, termasuk mendukung percepatan pelayanan sertifikasi tanah.

Ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, PPAT, dan notaris dapat terus diperkuat agar integrasi serta sinkronisasi data NIB dan NOP dapat berjalan dengan baik.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Yamin juga memberikan penghargaan kepada wajib pajak daerah terbaik sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan dan kontribusi mereka terhadap pembangunan kota.

Penghargaan diberikan pada kategori PBJT Makanan dan Minuman, PBJT Jasa Perhotelan, PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, PBJT Jasa Parkir, Notaris, serta PBB-P2.

Yamin berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi wajib pajak lainnya untuk semakin tertib dan konsisten dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Ia menegaskan bahwa apresiasi tidak semata-mata dilihat dari besarnya nominal pajak yang dibayarkan, tetapi juga dari kedisiplinan dan kepatuhan wajib pajak.

“Yang penting bukan hanya besarnya kontribusi, tetapi bagaimana wajib pajak itu tertib dan disiplin. Kita memberikan apresiasi kepada mereka yang telah berkontribusi dalam mendukung pembangunan Kota Banjarmasin,” tutupnya. (PEMKOBJM-SRI/RIW/APR)

Program Kampung Iklim, Upaya Kalsel Tingkatkan Peran Masyarakat Hadapi Dampak Perubahan Iklim

Banjarbaru – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim) yang digelar di Aula DLH Kalsel, Jumat (6/11).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat melaksanakan aksi nyata pengendalian perubahan iklim, baik melalui upaya adaptasi maupun mitigasi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo menyampaikan, bahwa keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting mendukung keberhasilan Program Kampung Iklim.

Menurutnya, dampak perubahan iklim perlu dihadapi bersama – sama, tidak hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga melalui perubahan perilaku dan kegiatan nyata di tingkat masyarakat.

“Melalui Proklim, masyarakat didorong mengembangkan berbagai kegiatan yang dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim sekaligus meningkatkan ketahanan lingkungan,” ucapnya.

Dalam pelaksanaannya, aksi adaptasi dilakukan melalui upaya menjaga ketersediaan air, mengantisipasi dampak cuaca ekstrem, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Sementara itu, aksi mitigasi diwujudkan melalui pengurangan sampah, pengelolaan limbah, penghijauan, penghematan energi, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak.

Rahmat berharap, melalui sosialisasi tersebut semakin banyak masyarakat yang memahami manfaat Proklim dan terdorong untuk berpartisipasi aktif.

“Dengan demikian, upaya pengendalian perubahan iklim dapat menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan,” sahutnya.

Ia juga berharap Proklim di Kalimantan Selatan tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah lokasi yang terlibat, tetapi juga kualitas dan kesinambungan kegiatan yang dilaksanakan masyarakat.

Sebanyak 114 lokasi Program Kampung Iklim (Proklim) di Provinsi Kalimantan Selatan telah terdaftar dalam Sistem Registri Nasional (SRN) pada tahun 2026.

*Sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim) yang digelar di Aula DLH Kalsel, Jumat (6/11/2026)*

Dari jumlah tersebut, enam lokasi diusulkan sebagai calon kategori Lestari dan 20 lokasi sebagai calon kategori Utama.

“Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas keterlibatan masyarakat untuk melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan,” lanjutnya.

Jumlah lokasi yang terdaftar menunjukkan adanya partisipasi masyarakat mendukung program pengendalian perubahan iklim di daerah.

Menurutnya, keberadaan lokasi Proklim di berbagai wilayah menjadi salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kemampuan menghadapi dampak perubahan iklim.

“Dari 114 lokasi yang terdaftar, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan program,” sahutnya.

Hal ini dilakukan melalui penguatan kegiatan adaptasi dan mitigasi yang disesuaikan dengan kondisi serta potensi lingkungan di masing-masing wilayah.

“Pengusulan enam lokasi sebagai calon kategori Lestari dan 20 lokasi sebagai calon kategori Utama diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kelompok masyarakat lainnya untuk terus mengembangkan kegiatan yang memberikan manfaat bagi lingkungan,” katanya.

Dalam pelaksanaan Proklim, masyarakat didorong melakukan berbagai aksi nyata. Di antaranya pengelolaan sampah, penghijauan, penghematan energi, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, serta upaya menjaga ketersediaan air.

Berbagai kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi dampak perubahan iklim, tetapi juga membangun kebiasaan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

“Partisipasi kelompok masyarakat, dukungan pemerintah desa dan kelurahan, serta pendampingan dari pemerintah daerah diperlukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program,” tutup Rahmat. (MRF/RIW/APR)

Reses Hari Kedua, Supian HK Perjuangankan Penuntasan Titian Rintisan – Pal Batu, Warga Inginkan Akses Darat Terhubung

Hulu Sungai Utara – Konektivitas antarwilayah masih menjadi harapan besar masyarakat Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Dalam kegiatan reses hari kedua, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, menerima aspirasi warga Desa Rintisan dan Desa Pal Batu yang meminta pemerintah menuntaskan pembangunan titian jalan penghubung kedua desa.

Reses yang dilaksanakan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat, menyampaikan langsung kebutuhan pembangunan infrastruktur yang dinilai sangat penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari.

Setelah sebelumnya menyerap aspirasi warga Desa Bararawa dan Sapala pada hari pertama, Supian HK kembali menyambangi kawasan rawa Paminggir untuk mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Salah satu aspirasi utama yang disampaikan warga adalah kelanjutan pembangunan titian jalan dari Desa Rintisan menuju Pal Batu yang hingga kini belum tersambung.

Warga menyebut, masih terdapat sekitar tiga kilometer jalur yang perlu dituntaskan agar akses darat dapat terhubung secara menyeluruh.

Menurut Supian HK, aspirasi tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat karena penyambungan titian tidak hanya menghubungkan dua desa, tetapi juga membuka akses transportasi yang lebih luas bagi wilayah sekitarnya.

“Warga meminta titian yang masih terputus ini bisa dilanjutkan. Sedikit lagi, kurang lebih tiga kilometer kalau ini tersambung, dampaknya sangat besar,” ungkap Supian HK, saat menyampaikan aspirasi masyarakat, Kamis (5/11).

Disampaikan Supian HK, selama ini, keterbatasan akses darat membuat mobilitas warga belum optimal. Masyarakat masih harus berganti moda transportasi untuk menjangkau sejumlah wilayah.

Dengan tersambungnya titian Rintisan–Pal Batu, akses dari Desa Danau Panggang menuju Pal Batu diharapkan dapat dilalui melalui satu jalur darat yang berkesinambungan.

Supian HK menilai, penyelesaian pembangunan tersebut merupakan langkah strategis untuk membuka keterisolasian wilayah, sekaligus meningkatkan konektivitas antardesa di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

“Ini bukan sekadar titian antar dua desa. Kalau titian Rintisan–Pal Batu ini tersambung, maka seluruh desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada akhirnya dapat dicapai melalui jalur darat. Ini adalah mimpi besar warga HSU yang harus kita wujudkan,” tegasnya.

Supian HK menambahkan, aspirasi pada hari kedua ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat Desa Bararawa dan Sapala yang sebelumnya juga mengharapkan kelanjutan pembangunan akses jalan darat.

Ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung distribusi hasil perikanan dan pertanian sebagai sumber penghidupan warga.

Supian HK pun menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi tersebut agar dapat menjadi perhatian dan masuk dalam prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami sudah mendengar langsung di hari pertama di Bararawa dan Sapala, dan hari kedua ini di Rintisan dan Pal Batu. Pesannya sama, masyarakat Paminggir ingin terkoneksi lewat darat. Kita perjuangkan ini agar masuk dalam prioritas pembangunan provinsi, karena dengan jalan darat yang tersambung, perekonomian dan PAD antardesa akan semakin meningkat,” pungkasnya.

Melalui reses ini, masyarakat berharap aspirasi pembangunan titian Rintisan–Pal Batu tidak hanya menjadi usulan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui perencanaan dan penganggaran pemerintah, sehingga konektivitas wilayah Paminggir semakin baik dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. (ADV-NHF/RIW/APR)