Hari: 2 November 2026

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) menggelar Forum Diskusi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Tahun 2026, Senin (2/11).

Kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar tersebut, turut dihadiri Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin, Neli Listriani, Ketua DWP Banjarmasin, Farida Rachmawati, sejumlah kepala SKPD serta pelaku IKM.

Tezar mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kota memahami berbagai tantangan yang dihadapi pelaku IKM, mulai dari sektor kerajinan, sasirangan hingga industri pengolahan pangan.

“Melalui diskusi ini, kita ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan para pelaku IKM, baik dari sektor sasirangan, kerajinan maupun pengolahan pangan. Dari aspirasi tersebut, kita bisa mengetahui dukungan apa yang dapat diberikan Pemerintah Kota Banjarmasin agar usaha mereka semakin berkembang,” ucap Tezar.

Menurutnya, meskipun Disperdagin telah beberapa kali melaksanakan pelatihan dengan tema dan peserta yang berbeda, forum diskusi kali ini lebih diarahkan untuk menyerap aspirasi langsung agar program pembinaan pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha.

“Melalui diskusi ini, kita ingin mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan para pelaku IKM dan apa yang bisa diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mendukung pengembangan usaha mereka,” ujarnya.

Ia menjelaskan, forum tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi, di antaranya Bea Cukai, Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, serta Dekranasda.

Kehadiran berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi, khususnya dalam memberikan pemahaman terkait pengembangan usaha, akses pembiayaan, hingga peluang memperluas pasar.

Sementara itu, Kepala Disperdagin Kota Banjarmasin, Ignasius P. Salan menyampaikan, bahwa forum diskusi bertajuk IKM Banjarmasin Mendunia tersebut dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pelaku usaha agar mampu berkembang lebih kompetitif.

Ia menyebutkan, terdapat sejumlah materi penting yang dibahas, mulai dari strategi pembangunan usaha, literasi keuangan dan akses pembiayaan, prosedur ekspor dan fasilitas kepabeanan, hingga program pembinaan, peningkatan kualitas, standardisasi serta promosi produk unggulan daerah.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap pelaku IKM memiliki wawasan dan pemahaman yang lebih luas dalam mengembangkan usahanya, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat global,” ungkapnya.

Forum diikuti sebanyak 100 pelaku IKM yang diundang sebagai peserta. Pemerintah Kota Banjarmasin berharap kegiatan ini memberikan dampak positif bagi pengembangan IKM serta memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan pelaku industri kecil dan menengah yang mandiri, inovatif, berdaya saing, serta mampu menembus pasar global. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dalam rangka menciptakan lingkungan perkantoran yang aman dan kondusif tidak cukup hanya mengandalkan petugas keamanan. Diperlukan sistem pengamanan terencana, terukur, serta mampu mendeteksi berbagai potensi kerawanan sejak dini.

Komitmen tersebut diwujudkan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Sosialisasi Risk Assessment atau Penilaian Risiko, yang digelar di Ruang Rapat Lantai III Gedung B DPRD Kalsel, Senin (2/11).

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis memperkuat manajemen pengamanan sekaligus meningkatkan kesadaran seluruh aparatur terhadap pentingnya keamanan di lingkungan kerja.

Sosialisasi dihadiri langsung Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Kalsel, Kompol Bety Nilasari Br. Sitanggang, selaku Kasubditwaster Ditpamobvit Polda Kalsel.

Dalam pemaparannya, Kompol Bety menjelaskan, penilaian risiko merupakan bagian penting dari manajemen pengamanan untuk mengidentifikasi, menganalisis, sekaligus mengantisipasi berbagai potensi ancaman yang dapat mengganggu aktivitas organisasi.

Aspek yang perlu mendapat perhatian tidak hanya menyangkut keamanan manusia dan barang, tetapi juga perlindungan tempat, dokumen, hingga seluruh aktivitas yang berlangsung di lingkungan perkantoran.

Menurutnya, pengamanan modern harus dilakukan menyeluruh. Tidak hanya melalui penjagaan fisik, tetapi juga pemantauan, pengawasan, serta kemampuan mendeteksi potensi kerawanan sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan.

“Pengamanan tidak hanya berbicara tentang penjagaan secara langsung, tetapi juga bagaimana melakukan pemantauan, pengawasan, dan mendeteksi potensi kerawanan sejak dini,” ucapnya.

Bety menegaskan, keberhasilan sistem pengamanan tidak dapat hanya dibebankan kepada petugas keamanan. Seluruh pegawai dan pengelola lingkungan kerja memiliki peran penting dalam membangun budaya sadar keamanan.

Keterlibatan setiap unsur organisasi diperlukan agar potensi risiko dapat dikenali lebih cepat, tanggung jawab pengamanan menjadi lebih jelas, serta langkah pencegahan dapat dilakukan secara tepat.

“Langkah ini diperlukan sistem manajemen pengamanan yang terencana dengan melibatkan seluruh unsur dalam organisasi,” jelas Bety.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut.

Menurutnya, pemahaman mengenai penilaian risiko menjadi bekal penting bagi aparatur dalam mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan tertib.

Melalui kegiatan ini, Sekretariat DPRD Kalsel diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan tanggung jawab seluruh jajaran dalam menerapkan sistem pengamanan terpadu.

Dengan demikian, keamanan tidak lagi sekadar menjadi tugas petugas penjagaan, melainkan menjadi kesadaran dan tanggung jawab bersama.

“Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Sekretariat DPRD Kalsel dalam menghadirkan lingkungan perkantoran yang aman, nyaman, dan kondusif, sehingga penyelenggaraan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menggelar Workshop Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2026, Senin (2/11).

Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, serta dihadiri Kepala Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin, Mouna Rahmawati, seluruh Kasubbag Perencanaan dan staf administrasi penyusunan laporan kinerja dari 32 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Workshop ini dilaksanakan untuk menyamakan pemahaman sekaligus meningkatkan kemampuan perangkat daerah, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berkualitas, akurat, berbasis data, dan tepat waktu.

Usai membuka kegiatan, Sekdako Banjarmasin, Ichrom Muftezar menyampaikan, bahwa penyusunan laporan kinerja tahun ini akan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) sebagai alat bantu mempercepat dan meningkatkan kualitas proses penyusunan laporan.

“Sebagaimana informasi yang kami dapatkan, dalam penyusunan laporan kinerja ini kita akan menggunakan alat bantu Artificial Intelligence. Ini sangat membantu mempercepat proses, tetapi bukan sebagai pengambil keputusan,” ujarnya.

Ia berharap, pemanfaatan AI membantu para penyusun laporan melakukan analisis dan penyempurnaan dokumen, tanpa mengesampingkan peran serta tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.

Untuk itu, Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin menghadirkan narasumber dari Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Selatan serta narasumber internal, untuk memberikan pemahaman mengenai tata cara penyusunan LAKIP, memanfaatkan teknologi AI.

“Kita ingin AI ini digunakan sebagai asisten atau pembantu, bukan sebagai pengambil keputusan. Harapan kami, dengan terselenggaranya workshop ini, nilai LAKIP Pemerintah Kota Banjarmasin bisa terus meningkat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin, Mouna Rahmawati menjelaskan, bahwa pihaknya berperan mengoordinasikan, membina, dan memfasilitasi seluruh perangkat daerah dalam proses penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan hasil pendampingan dan evaluasi yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat, di antaranya kualitas penyampaian informasi dalam laporan kinerja, kedalaman analisis terhadap kendala dan faktor keberhasilan pencapaian kinerja, serta ketepatan waktu penyampaian laporan.

“Karena itu, workshop ini kami selenggarakan agar penyusunan laporan kinerja dapat dipersiapkan sejak dini dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan,” jelas Mouna.

Lebih lanjut, Ia menerangkan bahwa dalam pelaksanaannya, seluruh perangkat daerah akan memanfaatkan aplikasi Kayuh Baimbai sebagai sarana penginputan laporan kinerja.

Dokumen yang masuk selanjutnya akan dibantu proses verifikasinya menggunakan AI untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan.

“Semua laporan masuk ke aplikasi Kayuh Baimbai, kemudian akan diverifikasi oleh AI. Hasilnya berupa rekomendasi yang dapat dijadikan acuan oleh seluruh SKPD untuk memperbaiki laporan masing – masing,” terangnya.

Ia berharap, rekomendasi tersebut membantu perangkat daerah meningkatkan kualitas laporan, terutama dalam hal kesesuaian dengan pedoman penyusunan serta kedalaman analisis terhadap capaian kinerja.

Melalui workshop ini, Pemko Banjarmasin berharap seluruh perangkat daerah mampu menyusun LAKIP secara sistematis, akuntabel, dan menggambarkan hasil pelaksanaan program beserta manfaat serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi AI melalui aplikasi Kayuh Baimbai juga diharapkan menjadi langkah inovatif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan publik. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)