Banjarbaru – Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan, tetap membuka layanan bagi masyarakat meski gedung induknya akan ditutup sementara untuk menjalani revitalisasi mulai awal November 2026.
Revitalisasi yang didanai Kementerian Kebudayaan dengan anggaran sekitar Rp1,8 miliar itu difokuskan pada pembenahan vitrin atau tempat penyajian koleksi.
Pekerjaan diperkirakan berlangsung selama dua bulan, dengan target gedung induk kembali dibuka pada Januari 2027.
Kepala Museum Lambung Mangkurat, Ady Surya mengatakan, anggaran tersebut diperoleh setelah pihak museum melakukan koordinasi dengan Kementerian Kebudayaan. Pembenahan dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata pamer koleksi museum.
“Kalau melihat nilai Rp1,8 miliar, kami bisa yakin ini hanya untuk vitrin atau tempat tata pamer,” ujarnya, Kamis (29/10).
Museum Lambung Mangkurat Kalsel menyediakan ruang pamer temporer untuk pengunjung selama ruang induk direvitalisasi
Selama proses revitalisasi, masyarakat tetap dapat mengunjungi museum melalui pameran temporer dan koleksi lain yang berada di luar gedung induk. Ady memastikan museum tetap memberikan layanan kepada pengunjung.
“Saya bisa meyakinkan kepada masyarakat, Museum Lambung Mangkurat akan tetap buka dan tetap memberikan koleksi – koleksi terbaik untuk masyarakat. Kami memiliki banyak sekali koleksi yang tidak kalah dengan yang dipajang atau dipamerkan di gedung induk nantinya,” katanya.
Ady menambahkan, revitalisasi kali ini belum mencakup digitalisasi koleksi. Pihak museum akan kembali mengupayakan dukungan anggaran melalui APBD 2027 agar pengembangan museum digital dapat direalisasikan.
“Untuk digitalisasi, kami usahakan lagi. Mudah-mudahan pada 2027 APBD bisa memfasilitasi, karena keinginan kami untuk menjadi museum digital sangat tinggi,” ungkapnya. (SYA/RIW/EYN)
Banjarmasin – Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, M. Syaripuddin atau Bang Dhin, menyerap aspirasi atlet muda Banjarmasin dalam Diskusi Olahraga bertema Pemuda Patriot Olahraga, Kamis (29/10)
Sarana latihan, benturan jadwal latihan dengan sekolah, dan jalur prestasi menjadi sorotan, yang akan dibawa sebagai bahan penyusunan peta jalan pembangunan olahraga daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin.
Bang Dhin mengatakan, pembinaan olahraga di Kalimantan Selatan tidak cukup hanya mengejar prestasi atlet. Ketersediaan sarana prasarana, sistem pembinaan yang berkelanjutan, serta keselarasan jadwal latihan dengan pendidikan, juga harus diperhatikan.
Diskusi yang diikuti sejumlah atlet muda Kota Banjarmasin tersebut menghadirkan Sekretaris KONI Banjarmasin Arif Rahman Hakim. Digelar bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda, forum ini dimanfaatkan untuk menyerap langsung aspirasi generasi muda yang menjadi tulang punggung regenerasi olahraga daerah.
Dalam forum itu, para atlet menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari keterbatasan fasilitas dan jadwal latihan yang berbenturan kegiatan sekolah, hingga akses jalur prestasi yang dinilai belum optimal bagi atlet berbagai cabang olahraga.
Bang Dhin mengatakan forum ini sengaja dibuka untuk mendengar kebutuhan dan kendala atlet muda secara langsung.
Menurutnya, aspirasi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar pembinaan olahraga di Kalsel lebih terarah dan memberi ruang berkembang bagi atlet.
“Ini bertepatan dengan momentum Sumpah Pemuda dan refleksi 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028. Saya ingin mendengar aspirasi teman-teman atlet muda di Kalimantan Selatan. Tadi ada beberapa hal yang menjadi perhatian, terutama sarana prasarana, jadwal latihan yang berbenturan dengan sekolah, serta jalur prestasi,” ungkapnya.
Ia menegaskan, persoalan ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk disinkronkan melalui kebijakan dan perencanaan keolahragaan.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kalsel yang membidangi pendidikan, kepemudaan, olahraga, dan kesehatan, Ia berencana membawa aspirasi itu kepada pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan peta jalan (roadmap) pembangunan olahraga.
Menurut Bang Dhin, pembinaan atlet dan pendidikan harus berjalan beriringan. Atlet berprestasi semestinya mendapat kesempatan pendidikan melalui jalur prestasi, sementara lembaga pendidikan perlu memahami kebutuhan dan jadwal latihan atlet agar keduanya tidak saling menghambat.
“Olahraga juga bisa menunjang pendidikan mereka melalui jalur prestasi. Karena itu, dinas terkait, baik kabupaten/kota maupun provinsi, perlu membuka ruang bagi atlet yang memiliki prestasi. Jadwal pendidikan dan latihan harus disinkronkan sehingga ada keseimbangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, gagasan membuka ruang diskusi ini berawal dari keresahan yang ditemuinya saat berdialog dengan kalangan pemuda di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Tanah Bumbu.
Ia berharap forum serupa bisa digelar rutin dan melibatkan lebih banyak pelaku olahraga, termasuk pengurus cabang olahraga dan KONI.
Irham, atlet pickleball, menyambut positif diskusi tersebut. Menurutnya, forum terbuka seperti ini memberi kesempatan atlet menyampaikan aspirasi langsung, tidak hanya lewat pelatih atau pengurus cabang olahraga.
“Selama ini ruang kami untuk menyampaikan aspirasi cukup terbatas. Dengan adanya forum ini, atlet dari berbagai cabang olahraga bisa menyampaikan pendapat dan persoalan masing – masing. Harapannya, diskusi seperti ini bisa berjalan rutin,” ujarnya.
Irham mengungkapkan, salah satu persoalan pickleball di Banjarmasin adalah keterbatasan fasilitas. Sebagai cabang olahraga yang relatif baru berkembang di Kalsel, ketersediaan lapangan dan dukungan pembinaan masih perlu ditingkatkan.
Saat ini atlet pickleball masih mengandalkan lapangan di Universitas Lambung Mangkurat dengan mengajukan izin penggunaan fasilitas.
“Kondisi tersebut membuat ketersediaan sarana latihan menjadi salah satu kebutuhan yang perlu mendapat perhatian,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah bersama KONI dan pihak terkait memberi dukungan fasilitas, khususnya bagi cabang olahraga yang masih tahap pengembangan, agar atlet semakin termotivasi meningkatkan intensitas latihan dan mengejar prestasi.
Diskusi ini diharapkan menjadi ruang komunikasi berkelanjutan antara pemerintah, KONI, dan atlet dalam merumuskan kebutuhan pembinaan.
Penyerapan aspirasi secara langsung menjadi salah satu langkah memastikan kebijakan keolahragaan daerah tidak hanya berorientasi pada target medali, tetapi juga memperhatikan kebutuhan atlet, pemerataan fasilitas, dan keberlangsungan pendidikan generasi muda Kalsel. (Rls-SRI/RIW/
Banjarmasin – Upaya mewujudkan Banjarmasin sebagai kota pariwisata terus dilakukan pemerintah kota. Salah satunya melalui penataan dan revitalisasi sejumlah kawasan ruang publik yang menjadi destinasi wisata dan tempat berkumpul masyarakat, di antaranya Siring Menara Pandang dan Alun-Alun Taman Kamboja.
Penataan dilakukan untuk menciptakan kawasan yang lebih tertib, nyaman, dan menarik bagi pengunjung. Selain memperkuat daya tarik wisata kota, pembenahan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil mengatakan, salah satu fokus pembenahan di kawasan Siring Menara Pandang adalah penataan aktivitas pedagang kaki lima (PKL), khususnya yang menggunakan area pedestrian.
Menurutnya, keberadaan lapak pedagang di sejumlah titik sebelumnya dikeluhkan masyarakat lantaran mempersempit akses pejalan kaki dan mengurangi kenyamanan pengunjung.
Menindaklanjuti keluhan tersebut, Disbudporapar melakukan penataan dengan mengatur kembali lokasi aktivitas perdagangan agar tidak lagi memanfaatkan jalur pedestrian.
Sumber : net
“Penataan ini kami lakukan agar fungsi pedestrian tetap terjaga dan masyarakat bisa berjalan dengan nyaman,” ujar Ibnu Sabil, Jumat (30/10) pagi.
Ke depan, pemko juga berencana membangun food court yang lebih representatif di samping Menara Pandang, lengkap dengan atap dan fasilitas pendukung lainnya.
Dengan begitu, aktivitas kuliner lebih terpusat, kawasan menjadi lebih tertata, sekaligus berpotensi menjadi salah satu sumber PAD.
Selain penataan PKL, optimalisasi fasilitas yang telah tersedia juga menjadi perhatian. Salah satunya Rumah Anno yang akan tetap dipertahankan fungsinya sebagai aula untuk berbagai kegiatan masyarakat.
Namun, pemanfaatannya akan dikembangkan dengan menyiapkan fasilitas pendukung berupa area pelayanan minuman dan kopi atau barista, sehingga menunjang berbagai kegiatan maupun acara yang diselenggarakan.
“Rumah Anno tetap kami fungsikan sebagai aula. Selama ini sudah cukup banyak kegiatan masyarakat yang dilaksanakan di sana. Kami juga akan menyiapkan fasilitas pendukung seperti pelayanan kopi dan minuman agar pemanfaatannya semakin optimal,” jelasnya.
Sabil menambahkan, revitalisasi kawasan Siring Menara Pandang akan terus dilakukan secara bertahap. Ke depan, pembenahan juga mencakup rencana pembangunan pagar dengan konsep yang lebih tertata untuk memperindah kawasan sekaligus mendukung pengelolaan ruang publik.
Tidak hanya Siring Menara Pandang, perhatian pemerintah juga diarahkan pada pengembangan Alun-Alun Taman Kamboja.
Kawasan ini diproyeksikan menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat, khususnya untuk kegiatan rekreasi, hiburan, dan olahraga.
Ia berharap, penataan dan revitalisasi kedua kawasan akan terus dilakukan berkelanjutan dengan memperhatikan fungsi ruang publik, kebutuhan masyarakat, serta potensi ekonomi yang dapat dikembangkan.
“Kami berharap Siring Menara Pandang dan Alun-Alun Taman Kamboja dapat semakin representatif sebagai destinasi wisata perkotaan sekaligus ruang publik yang nyaman bagi masyarakat,” harapnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat sektor pariwisata, mengembangkan potensi ekonomi kreatif, serta mewujudkan Banjarmasin sebagai kota pariwisata yang memiliki ruang publik tertata, produktif, dan berdaya saing. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EYN)
Banjarmasin – Risiko tinggi yang dihadapi relawan saat membantu penanganan bencana menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Selatan.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifha, mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah provinsi memberikan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan bagi para relawan, khususnya yang terlibat penanganan banjir dan kebakaran.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifha.
Menurut Jihan, selama ini para relawan telah menunjukkan dedikasi besar membantu masyarakat ketika terjadi bencana. Mereka bahkan rela meninggalkan keluarga di rumah, berjibaku di lapangan, hingga mempertaruhkan keselamatan jiwa demi menolong sesama.
Namun, di balik pengabdian tersebut, masih terdapat persoalan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Jihan mengungkapkan, sebagian relawan mungkin telah memiliki BPJS Kesehatan, tetapi belum seluruhnya mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Padahal, kedua program tersebut memiliki manfaat berbeda. BPJS Kesehatan memberikan perlindungan pelayanan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan memiliki manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, termasuk beasiswa pendidikan bagi anak peserta yang memenuhi ketentuan.
“Sudah saatnya sekarang kita yang membantu mereka. Para relawan selama ini sudah berjibaku membantu masyarakat. Bahkan, ada yang sampai menjadi korban meninggal dunia saat menjalankan tugas kemanusiaan,” ungkap Jihan, Kamis (29/10).
Jihan menyampaikan, untuk merealisasikan usulan tersebut, Komisi IV DPRD Kalsel mendorong pemerintah provinsi melalui pembahasan anggaran untuk mengalokasikan pembiayaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para relawan pada 2027.
Rencana tersebut masih memerlukan pembahasan lintas sektor, terutama dengan melibatkan Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya.
“Langkah ini diperlukan untuk menentukan mekanisme kepesertaan, pendataan relawan, hingga kebutuhan anggaran yang harus disiapkan,” jelasnya.
Lebih lanjut Jihan menambahkan, simulasi dan koordinasi antarlembaga perlu dilakukan agar skema perlindungan yang dirancang benar-benar tepat sasaran dan dapat dilaksanakan.
Ia berharap, usulan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan anggaran tahun 2027. Sehingga, para relawan memiliki perlindungan yang lebih memadai ketika menjalankan tugas kemanusiaan.
“Dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan, pengabdian para relawan tidak hanya mendapat apresiasi, tetapi juga diiringi kepastian perlindungan bagi diri mereka dan keluarga yang menunggu di rumah,” pungkasnya,” (NHF/RIW/EYN)
