Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarmasin dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Selatan, meraih juara pertama Geospasial Banua Award 2026 pada kategori pemerintah daerah dan perangkat daerah lingkup Pemprov Kalsel.
Penghargaan diserahkan dalam acara Penganugerahan Geospasial Banua Award 2026 di Kantor Bappeda Kalsel, Banjarbaru, Senin (19/10).
Ajang ini menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pengelolaan informasi geospasial untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin mengatakan, data geospasial berperan penting memastikan pembangunan tepat sasaran.
Melalui pemetaan yang akurat, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan wilayah, menentukan prioritas pembangunan, hingga mengoptimalkan penggunaan anggaran.
“Dari data spasial yang baik, keterkaitan antarsektor terlihat utuh. Di situlah lokasi dan program prioritas dapat ditentukan dengan lebih yakin, dan setiap rupiah anggaran jatuh pada tempat yang benar,” ujarnya.
Ia mencontohkan, pemanfaatan data geospasial dapat membantu pemerintah menentukan wilayah yang membutuhkan fasilitas pendidikan dan kesehatan, memetakan kawasan rawan bencana, serta mengidentifikasi potensi pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata.
Menurut Syarifuddin, pengelolaan data harus menjadi tanggung jawab pimpinan perangkat daerah. Kualitas data perlu dijaga melalui pembagian tanggung jawab yang jelas, pemeriksaan berkala, serta penguatan koordinasi dan pertukaran data antarlembaga.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten kota memperkuat kerja sama dengan pemerintah provinsi agar data pembangunan saling terhubung dan dapat dimanfaatkan optimal.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti, menyampaikan partisipasi dalam Geospasial Banua Award tahun ini menunjukkan peningkatan.
Sebanyak 10 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan mengikuti penilaian, disertai peningkatan jumlah peserta dari perangkat daerah tingkat provinsi.
“Biasanya pesertanya kurang dari delapan, sekarang sudah meningkat. Ada 10 kabupaten/kota yang ikut dari total 13. Dari SKPD juga ada peningkatan, tetapi kualitasnya masih perlu ditingkatkan,” jelasnya.
Suprapti berharap seluruh kabupaten/kota berpartisipasi pada penyelenggaraan berikutnya. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan peta dan data spasial sejak tahap perencanaan agar pembangunan sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah.
Sebagai contoh, penentuan lokasi pembangunan sekolah perlu mempertimbangkan pemetaan kebutuhan, kondisi wilayah, serta data pendukung lainnya sehingga program pembangunan dapat direncanakan secara lebih tepat.
Dari tingkat nasional, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial (BIG), Ibnu Sofian, menegaskan informasi geospasial merupakan salah satu fondasi penting perencanaan pembangunan yang akurat, terutama di tengah perubahan kondisi lingkungan dan iklim.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat ketersediaan data berkualitas, konektivitas antarsimpul jaringan perangkat daerah, serta pemanfaatan informasi geospasial hingga ke tingkat masyarakat.
“Perencanaan pembangunan daerah yang akurat, yang didukung oleh data geospasial yang presisi, menjadi salah satu kunci untuk dapat merencanakan pembangunan daerah yang baik,” katanya.
Ibnu juga mendorong pemerintah daerah menerapkan standar data yang baik dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang survei dan pemetaan.
Dengan demikian, informasi geospasial tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan.
Ia berharap penghargaan tersebut menjadi pemacu bagi para pemenang untuk mempertahankan kualitas pengelolaan informasi geospasial.
Sementara bagi peserta lainnya, hasil evaluasi dewan juri diharapkan menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi geospasial di daerah. (SYA/RIW/EPS)