Banjarmasin – Pemerataan fasilitas pendidikan dan keagamaan menjadi bagian penting meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Selatan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong pengalokasian anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) agar lebih proporsional dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha mengatakan, pembangunan kesejahteraan tidak cukup hanya berorientasi pada besarnya anggaran, tetapi harus memperhatikan ketepatan sasaran serta manfaat yang dirasakan langsung masyarakat.
Komisi IV DPRD Kalsel memberikan perhatian terhadap dukungan anggaran bagi fasilitas keagamaan dan pendidikan.
“Kedua sektor tersebut memiliki peran strategis membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, memperkuat nilai-nilai sosial, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh pelosok,” katanya usai rapat dengan Biro Kesra Provinsi pembahasan RAPBD 2027, belum lama tadi.
Jihan menekankan, pengalokasian anggaran yang proporsional diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih adil, termasuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
Selain pemerataan, perencanaan anggaran juga perlu mempertimbangkan skala prioritas, urgensi kebutuhan, serta dampak program terhadap masyarakat.
Dengan demikian, setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan hasil yang optimal dan tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif.
“Sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk memastikan program kesejahteraan rakyat berjalan efektif,” harapnya.
Jihan mengharapkan, pembahasan anggaran perlu dilakukan secara cermat agar program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat memperoleh perhatian yang layak.
Di sektor pendidikan, dukungan anggaran yang tepat diharapkan dapat memperkuat akses dan kualitas layanan.
Sementara di bidang keagamaan, pemerataan fasilitas menjadi salah satu upaya untuk mendukung aktivitas masyarakat serta kehidupan sosial yang harmonis.
Ke depan, pengalokasian anggaran Biro Kesra diharapkan semakin terarah, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Evaluasi terhadap kebutuhan serta pelaksanaan program juga penting agar kebijakan yang disusun dapat terus disempurnakan.
“Komisi IV DPRD Kalsel berharap anggaran kesejahteraan rakyat benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang menjangkau masyarakat secara lebih merata, sekaligus memperkuat kualitas pendidikan dan kehidupan keagamaan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)