19 Oktober 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

GenBI U-Action Impact 2026 Hadir di Jejangkit Pasar, Peduli Kesehatan, Lingkungan, dan Rupiah

Batola – Upaya membangun masyarakat yang sehat sekaligus lingkungan berkelanjutan, dapat dimulai melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan bersama-sama.

Semangat tersebut diwujudkan Generasi Baru Indonesia (GenBI) Kalimantan Selatan melalui kegiatan GenBI U-Action Impact 2026 dengan tema “Memberdayakan Masyarakat Desa melalui Kolaborasi dan Edukasi untuk Aksi Berkelanjutan” di Desa Jejangkit Pasar, Kecamatan Jejangkit.

Kegiatan ini menghadirkan rangkaian program yang menggabungkan edukasi kesehatan, kepedulian terhadap lingkungan, serta literasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah (CBP).

Pelaksanaannya turut melibatkan masyarakat dan pihak Posyandu untuk menghadirkan edukasi serta layanan yang sesuai dengan kebutuhan warga.

Rangkaian kegiatan diawali dengan senam bersama masyarakat sebagai upaya mengajak warga membiasakan diri menjalani aktivitas fisik.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan edukasi kesehatan yang membahas pencegahan hipertensi dan diabetes melalui penerapan pola makan serta gaya hidup sehat.

Usai edukasi, masyarakat berkesempatan mengikuti Medical Check Up (MCU). Pemeriksaan tersebut menjadi salah satu agenda utama GenBI U-Action Impact 2026 dan memberikan kesempatan bagi warga memperoleh gambaran mengenai kondisi kesehatan mereka.

Pelaksanaan MCU juga dirangkai dengan pembagian doorprize serta pembagian sisa bibit pohon kepada masyarakat.
Kepedulian terhadap lingkungan turut menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut.

GenBI memberikan edukasi mengenai teknik penanaman dan perawatan pohon yang tepat. Melalui edukasi ini, masyarakat tidak hanya didorong untuk menanam pohon, tetapi juga memahami pentingnya merawat tanaman agar dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat bagi lingkungan.

Selain kesehatan dan lingkungan, kegiatan ini juga menghadirkan literasi keuangan melalui edukasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah (CBP) bersama perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan.

Dalam sesi tersebut, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai rupiah dan diberikan kesempatan berdiskusi langsung melalui sesi tanya jawab. Edukasi CBP berlangsung satu jam dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi.

GenBI U-Action Impact 2026 sekaligus menjadi wadah kolaborasi antara GenBI Kalimantan Selatan, masyarakat, perangkat desa dan kecamatan, Posyandu, serta Bank Indonesia Kalimantan Selatan.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan pembukaan kegiatan secara simbolis oleh perwakilan Bank Indonesia Kalsel, prosesi pemotongan pita, dan penyerahan cenderamata kepada perangkat desa.

Melalui kegiatan ini, GenBI Kalsel tidak hanya menghadirkan edukasi, tetapi juga mendorong masyarakat menerapkan kebiasaan hidup sehat, melakukan pemeriksaan kesehatan, menjaga lingkungan, serta meningkatkan pemahaman mengenai rupiah.

Satu pemeriksaan kesehatan, satu bibit yang dirawat, dan satu pemahaman baru mengenai rupiah menjadi bagian dari langkah bersama dalam membangun masyarakat yang lebih sehat sekaligus lingkungan yang lebih terjaga.

Sebab, perubahan tidak selalu harus diawali dengan sesuatu yang besar. Perubahan dapat tumbuh dari diri sendiri, dimulai dari lingkungan sekitar, dan diwujudkan melalui berbagai tindakan sederhana yang dilakukan bersama – sama. (ADV-RIW/EPS)

BSI Maslahat Bersama NSC, Salurkan Air Minum untuk Warga Terdampak Kekeringan

Banjarmasin – Kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih diwujudkan melalui gerakan kolaboratif NSC Peduli – Berbagi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

Bersama sejumlah mitra, termasuk PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk melalui BSI Regional IX Kalimantan dan BSI Maslahat, sebanyak 1.350 galon air siap minum disalurkan kepada masyarakat di tiga wilayah Kalimantan Selatan.

Gerakan sosial ini berangkat dari gagasan Penasehat Nur Sulaiman Community (NSC), drg. Ellyana Trisya Hasnuryadi, yang kemudian mendapat dukungan sejumlah mitra.

PT Bandangan Tirta Agung menyediakan AMDK galon, BSI Regional IX Kalimantan melalui BSI Maslahat mendukung program sosial kemanusiaan tersebut, sementara UPZ Bakti Bersama Hasnur Group turut membantu berbagai kebutuhan teknis pelaksanaan di lapangan.

Distribusi dilakukan pada tiga titik yang masyarakatnya terdampak kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih. Di Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sebanyak 450 galon disalurkan kepada 450 kepala keluarga.

Jumlah yang sama diberikan kepada 450 KK di Desa Sungai Lumbah, Kabupaten Barito Kuala, serta 450 KK di Desa Simpang Empat, Kabupaten Banjar.

Berbeda dengan bantuan air bersih yang umumnya digunakan untuk kebutuhan mandi, cuci dan kakus (MCK), bantuan kali ini berupa air minum dalam kemasan yang dapat langsung dikonsumsi.

Kehadiran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi salah satu kebutuhan paling mendasar warga selama menghadapi kondisi kekeringan.

RCEO BSI Regional IX Kalimantan, Sefudin Suria Hidayat mengatakan, keterlibatan BSI melalui BSI Maslahat merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus hadir ketika masyarakat menghadapi kondisi yang membutuhkan perhatian bersama.

“Air merupakan kebutuhan mendasar. Ketika ada saudara – saudara kita yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat kekeringan, tentu dibutuhkan kepedulian dan gerakan bersama. Melalui BSI Maslahat, kami ingin ikut mengambil bagian agar bantuan yang diberikan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Sefudin.

Menurutnya, kolaborasi menjadi kekuatan utama dalam kegiatan tersebut. Ide yang berangkat dari kepedulian sosial kemudian dipertemukan dengan dukungan dunia usaha, lembaga sosial dan komunitas sehingga mampu menjangkau masyarakat di tiga kabupaten/kota sekaligus.

“Alhamdulillah, melalui sinergi ini sebanyak 1.350 keluarga dapat menerima air siap minum. Mungkin ini merupakan langkah kecil dibandingkan kebutuhan yang ada, tetapi kami berharap kehadiran bantuan ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat sekaligus menginspirasi lebih banyak pihak untuk ikut bergerak,” tambahnya.

Sefudin menegaskan BSI ingin terus menjaga perannya sebagai sahabat finansial, sosial dan spiritual, sehingga keberadaan perseroan tidak semata-mata dirasakan melalui layanan perbankan, tetapi juga melalui kontribusi sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Kami meyakini masalah sosial akan lebih ringan apabila dihadapi bersama. Karena itu BSI selalu terbuka untuk bergandengan tangan dengan pemerintah, komunitas, dunia usaha maupun lembaga sosial untuk menghadirkan program yang memberikan maslahat,” katanya.

Gagasan pembagian AMDK tersebut juga membawa pesan lebih luas. Selain membantu masyarakat yang sedang kesulitan air, gerakan NSC Peduli diharapkan mampu mendorong munculnya kegiatan serupa, baik secara swadaya maupun melalui kolaborasi berbagai. (ADV-RIW/EPS)

Mandiri Air 2046, Komisi II Dorong Kalsel Kelola Sumber Daya Air Berkelanjutan

Banjarmasin – Kemandirian air menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Untuk itu, Grand Design Kalimantan Selatan Mandiri Air 2046 mendapat apresiasi dari Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai langkah strategis menyiapkan pengelolaan sumber daya air bagi kebutuhan masyarakat di masa depan.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan, perencanaan jangka panjang hingga 2046, pengelolaan sumber daya air diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi juga mampu menjawab tantangan pada masa mendatang.

Upaya ini mewujudkan Kalimantan Selatan yang mandiri air dinilai penting, mengingat ketersediaan air memiliki peran besar, dalam mendukung berbagai sektor mulai dari kebutuhan rumah tangga, pertanian, perikanan, hingga aktivitas industri dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten, Kalimantan Selatan diharapkan mampu memperkuat ketahanan air sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Yani Helmi menegaskan, melalui perencanaan jangka panjang hingga 2046, pengelolaan sumber daya air diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi juga mampu menjawab tantangan pada masa mendatang.

Kemandirian air ini memerlukan perencanaan yang terarah, koordinasi lintas sektor, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan.

Di sisi lain, keterlibatan pemerintah daerah, pemangku kepentingan terkait, dunia usaha, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga sumber daya air.

“Potensi sumber daya air yang dimiliki Kalimantan Selatan dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” jelas Yani Helmi.

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, selain menjaga ketersediaan air, pengelolaan yang berkelanjutan perlu memperhatikan kualitas air, perlindungan daerah resapan, serta upaya pencegahan pencemaran.

Langkah tersebut penting agar sumber air tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan berkesinambungan oleh masyarakat.

Dukungan terhadap Grand Design Kalimantan Selatan Mandiri Air 2046 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan sumber daya air. Implementasinya perlu diterjemahkan ke dalam program konkret, target yang terukur, serta evaluasi berkala agar tujuan yang direncanakan dapat tercapai.

“Grand Design Kalimantan Selatan Mandiri Air 2046 pun diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi menjadi arah pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi generasi sekarang dan mendatang,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

DPRD Kalsel Dorong Anggaran Kesra Proporsional, Fasilitas Pendidikan dan Keagamaan jadi Perhatian

Banjarmasin – Pemerataan fasilitas pendidikan dan keagamaan menjadi bagian penting meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Selatan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong pengalokasian anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) agar lebih proporsional dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha mengatakan, pembangunan kesejahteraan tidak cukup hanya berorientasi pada besarnya anggaran, tetapi harus memperhatikan ketepatan sasaran serta manfaat yang dirasakan langsung masyarakat.

Komisi IV DPRD Kalsel memberikan perhatian terhadap dukungan anggaran bagi fasilitas keagamaan dan pendidikan.

“Kedua sektor tersebut memiliki peran strategis membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, memperkuat nilai-nilai sosial, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh pelosok,” katanya usai rapat dengan Biro Kesra Provinsi pembahasan RAPBD 2027, belum lama tadi.

Jihan menekankan, pengalokasian anggaran yang proporsional diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih adil, termasuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Selain pemerataan, perencanaan anggaran juga perlu mempertimbangkan skala prioritas, urgensi kebutuhan, serta dampak program terhadap masyarakat.

Dengan demikian, setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan hasil yang optimal dan tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif.

“Sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk memastikan program kesejahteraan rakyat berjalan efektif,” harapnya.

Jihan mengharapkan, pembahasan anggaran perlu dilakukan secara cermat agar program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat memperoleh perhatian yang layak.

Di sektor pendidikan, dukungan anggaran yang tepat diharapkan dapat memperkuat akses dan kualitas layanan.

Sementara di bidang keagamaan, pemerataan fasilitas menjadi salah satu upaya untuk mendukung aktivitas masyarakat serta kehidupan sosial yang harmonis.

Ke depan, pengalokasian anggaran Biro Kesra diharapkan semakin terarah, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Evaluasi terhadap kebutuhan serta pelaksanaan program juga penting agar kebijakan yang disusun dapat terus disempurnakan.

“Komisi IV DPRD Kalsel berharap anggaran kesejahteraan rakyat benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang menjangkau masyarakat secara lebih merata, sekaligus memperkuat kualitas pendidikan dan kehidupan keagamaan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Seleksi Atlet PON Pantai 2026, Kalsel Gelar Kejurprov Renang Perairan Terbuka

Banjarmasin – Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Renang Perairan Terbuka Tahun 2026, resmi digelar di Kota Kolam Renang GOR Hasanuddin HM, Senin (19/10).

Ketua Pelaksana, Djuhriannor menyampaikan, kejuaraan ini sebagai ajang seleksi atlet mengikuti PON Pantai 2026 mendatang di Jakarta.

“Kejuaraan ini dilaksanakan sebagai ajang seleksi atlet ke PON Pantai,” ungkap Djuhriannor.

Djuhriannor menjelaskan, nomor yang di pertandingkan pada kejuaraan Renang Perairan Terbuka, yaitu nomor jarak 3 ribu dan 6 ribu meter, putra dan putri.

“Juara 1 atau terbaik dari seleksi ini, akan diikutsertakan pada PON Pantai 2026,” ucapnya.

Sedangkan, lanjut Djuhriannor, nomor yang akan dipertandingkan pada PON Pantai nomor jarak 5 ribu serta 10 ribu meter.

“Dimana pemenang di nomor jarak 3 ribu meter akan bertanding di nomor 5 ribu meter, sedangkan pemenang nomor 5 ribu meter akan bertanding pada jarak 10 ribu meter,” tuturnya lebih lanjut.

Dalam kesempatan tersebut, Djuhriannor juga menyampaikan, untuk renang perairan terbuka ini termasuk baru di Provinsi Kalimantan Selatan, namun untuk perkembangan mengalami peningkatan.

“Saat ini untuk peminat renang perairan terbuka sudah banyak di Kalsel,” ucap Djuhriannor.

Bahkan, lanjutnya, atlet renang perairan terbuka Kalsel telah mengikuti kejuaraan yang dilaksanakan berbagai daerah di Indonesia, untuk melatih jam tanding para atlet.

Sementara itu, atlet peraih medali emas Kejurprov Renang Perairan Terbuka Kalsel nomor jarak 5.000 meter, Wilar Abkary Anugrah mengatakan, bersyukur telah berhasil meraih medali emas.

“Nomor jarak 5.000 meter ini merupakan nomor andalan saya,” ungkap Wilar.

Ia siap untuk mengikuti Kejuaraan PON Pantai 2026 di Jakarta mendatang.

“Saya siap memberikan yang terbaik untuk Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Meski pada PON Pantai tersebut, Ia akan bertanding pada nomor jarak 10.000 meter.

“Untuk bermain di nomor jarak 10.000 ribu meter, saya akan meningkatkan latihan panjang atau terus menerus,” ucap Wilar. (SRI/RIW/EPS)

Raih Medali Porprov dan Pepaprov 2025, Banjarbaru Bagikan Bonus Atlet dan Pelatih Berprestasi

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru memberikan penghargaan kepada atlet dan pelatih berprestasi yang telah mengharumkan nama daerah pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII dan Pekan Paralimpiade Provinsi (Peparprov) V Kalimantan Selatan Tahun 2025.

Penyerahan penghargaan berlangsung di Lapangan dr. Murdjani, Kota Banjarbaru, Minggu (18/10), dan dihadiri Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby.

Ket : Wali Kota Erna Lisa Halaby menyerahkan apresiasi kepada atlet (Sumber foto : MedCenBJB)

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan dan dedikasi para atlet serta pelatih yang telah berkontribusi meraih prestasi di tingkat provinsi.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Erna Lisa Halaby menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan.

Ia menilai, keberhasilan yang diraih merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan latihan intensif, kedisiplinan, pengorbanan waktu, serta dukungan keluarga dan pelatih.

“Penghargaan ini merupakan bentuk penghormatan atas perjuangan, dedikasi, dan semangat pantang menyerah dalam membawa nama Kota Banjarbaru,” ujar Erna Lisa Halaby.

Ia berharap penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas prestasi yang telah diraih, tetapi juga menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus mengembangkan kemampuan dan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi mendatang.

Wali Kota juga mengingatkan para atlet agar senantiasa menjaga kedisiplinan, menjunjung tinggi sportivitas, serta menjadi teladan bagi masyarakat.

Sementara itu, para pelatih dan pengurus olahraga diharapkan terus memperkuat pembinaan atlet, khususnya sejak usia dini.

“Teruslah berlatih, perkuat pembinaan sejak dini, tingkatkan kualitas pelatihan, serta ciptakan lingkungan olahraga yang sehat, inklusif, dan berorientasi pada prestasi,” pesannya.

Pada Porprov XII Kalimantan Selatan Tahun 2025, Kota Banjarbaru berhasil menduduki peringkat ketiga. Sementara pada Peparprov V, Banjarbaru menempati peringkat kedua.

Sebagai apresiasi atas pencapaian tersebut, Pemko Banjarbaru memberikan penghargaan kepada atlet peraih medali emas, perak, dan perunggu, baik dari kategori perorangan, ganda, maupun beregu.

Penghargaan juga diberikan kepada para pelatih yang telah membimbing atlet hingga berhasil meraih prestasi.

Untuk atlet perorangan, penghargaan yang diberikan sebesar Rp25 juta bagi peraih medali emas, Rp13,5 juta untuk perak, dan Rp9,5 juta untuk perunggu.

Pada kategori ganda, atlet peraih emas menerima Rp14 juta, perak Rp11 juta, dan perunggu Rp8 juta.

Sementara itu, atlet beregu dengan anggota tiga hingga lima orang memperoleh penghargaan sebesar Rp11 juta untuk emas, Rp8,5 juta untuk perak, dan Rp5,5 juta untuk perunggu.

Adapun beregu dengan anggota lebih dari enam orang menerima Rp6 juta untuk emas, Rp4,5 juta untuk perak, dan Rp3,5 juta untuk perunggu.

Penghargaan juga diberikan kepada pelatih berdasarkan kategori dan jumlah atlet yang dibina. Pelatih individu atau pelatih yang membina dua hingga empat atlet memperoleh Rp12,5 juta untuk emas, Rp8,5 juta untuk perak, dan Rp5,5 juta untuk perunggu.

Sedangkan pelatih beregu yang membina lima atlet atau lebih menerima penghargaan sebesar Rp30 juta untuk emas, Rp20 juta untuk perak, dan Rp15 juta untuk perunggu.

Melalui pemberian penghargaan ini, Pemkot Banjarbaru berharap pembinaan olahraga semakin berkembang dan mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang berprestasi.

Upaya tersebut sekaligus diharapkan dapat mendorong generasi muda menjadi pribadi yang sehat, tangguh, berkarakter, dan mampu membawa nama baik Kota Banjarbaru di berbagai ajang olahraga. (BDR/RIW/EPS)

Banjarmasin Libatkan SKPD Bongkar Kampung Ketupat

Banjarmasin – Jajaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Banjarmasin turut terlibat penertiban dan pembongkaran bangunan terbengkalai di kawasan Wisata Kampung Ketupat, Kelurahan Sungai Baru, Banjarmasin, Minggu (18/10) pagi.

Penertiban juga melibatkan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banjarmasin bersama unsur TNI-Polri.

Ket foto : Pembongkaran Kawaasan Kampung Ketupat oleh SKPD Pemko Banjarmasin

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Ahmad Zazuli mengatakan, keterlibatan jajarannya merupakan dukungan terhadap upaya pemerintah kota menertibkan dan membersihkan kawasan tersebut.

“Sesuai arahan Wali Kota, kami jajaran Bagian Umum Setdako Banjarmasin turut terlibat kegiatan penertiban ini. Sebagai bentuk dukungan terhadap langkah pemerintah kota membenahi kawasan Wisata Kampung Ketupat,” ujar Ahmad Zazuli.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah bangunan yang berada di kawasan wisata dibongkar, mulai dari bangunan yang sebelumnya digunakan sebagai tempat usaha UMKM, hingga bangunan amfiteater.

Proses pembongkaran menggunakan sejumlah peralatan, seperti godam, cangkul, gergaji mesin, dan peralatan lainnya.

Zazuli mengatakan, penertiban dan pembersihan kawasan tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan lokasi agar dapat ditata kembali setelah sekian lama tidak termanfaatkan optimal.

“Melalui kegiatan ini, kami mendukung upaya penataan kawasan. Tujuannya agar lebih tertib dan dapat dipersiapkan untuk rencana pembenahan selanjutnya,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyampaikan, apresiasi kepada seluruh jajaran yang terlibat. Ia berharap, penataan kembali Kampung Ketupat dapat menghadirkan ruang alternatif bagi masyarakat untuk bersantai dan beraktivitas positif.

“Dengan penataannya kembali ini, kita berharap Kampung Ketupat bisa bermanfaat bagi masyarakat dan tentunya tidak dijadikan tempat untuk hal-hal yang sifatnya negatif,” ujar Yamin.

Menurutnya, penataan fisik perlu diikuti pengelolaan yang baik dan keterlibatan masyarakat. Karena itu, Pemko Banjarmasin akan mendorong kolaborasi bersama kelurahan, lembaga kemasyarakatan, serta ketua RT dan RW untuk memastikan kawasan tersebut terawat dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Pemerintah juga membuka peluang dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan untuk membantu mengoptimalkan fasilitas yang masih dapat digunakan.

Sejumlah fasilitas pendukung turut direncanakan, di antaranya taman baca atau pojok baca, pemasangan kamera pengawas (CCTV), serta pos penjagaan terpadu yang melibatkan unsur TNI, Polri, dan Satpol PP.

“Pembongkaran tersebut mengubah kondisi kawasan yang sebelumnya dipenuhi bangunan terbengkalai menjadi area yang lebih terbuka,” ucap Yamin.

Tim Dinas PUPR juga telah melakukan pengecekan terhadap kondisi bangunan di kawasan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan kerusakan mencapai sekitar 60 persen lebih dan sejumlah bangunan dinilai sudah rusak total.

PT Juru Supervisi Indonesia juga bersedia menyerahkan seluruh aset yang berada di kawasan Kampung Ketupat kepada Pemerintah Kota Banjarmasin. Dalam proses serah terima tersebut, sejumlah aset yang diserahkan meliputi satu unit gapura, satu unit amfiteater, serta 14 stan UMKM.

PT Juru Supervisi Indonesia juga mengakui kewajiban pembayaran utang sebesar Rp408 juta kepada Pemerintah Kota Banjarmasin. Perusahaan tersebut berkomitmen melunasi kewajibannya secara bertahap selama dua tahun hingga akhir 2028. (PEMKOBJMUMUM-SRI/RIW/EPS)

Geospasial Banua Award 2026, Banjarmasin dan DKP Kalsel Raih Juara Pertama

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarmasin dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Selatan, meraih juara pertama Geospasial Banua Award 2026 pada kategori pemerintah daerah dan perangkat daerah lingkup Pemprov Kalsel.

Penghargaan diserahkan dalam acara Penganugerahan Geospasial Banua Award 2026 di Kantor Bappeda Kalsel, Banjarbaru, Senin (19/10).

Ajang ini menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pengelolaan informasi geospasial untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data.

Sekda Kalsel, Muhammad Syarifuddin saat menyampaikan sambutan

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin mengatakan, data geospasial berperan penting memastikan pembangunan tepat sasaran.

Melalui pemetaan yang akurat, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan wilayah, menentukan prioritas pembangunan, hingga mengoptimalkan penggunaan anggaran.

“Dari data spasial yang baik, keterkaitan antarsektor terlihat utuh. Di situlah lokasi dan program prioritas dapat ditentukan dengan lebih yakin, dan setiap rupiah anggaran jatuh pada tempat yang benar,” ujarnya.

Ia mencontohkan, pemanfaatan data geospasial dapat membantu pemerintah menentukan wilayah yang membutuhkan fasilitas pendidikan dan kesehatan, memetakan kawasan rawan bencana, serta mengidentifikasi potensi pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata.

Menurut Syarifuddin, pengelolaan data harus menjadi tanggung jawab pimpinan perangkat daerah. Kualitas data perlu dijaga melalui pembagian tanggung jawab yang jelas, pemeriksaan berkala, serta penguatan koordinasi dan pertukaran data antarlembaga.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten kota memperkuat kerja sama dengan pemerintah provinsi agar data pembangunan saling terhubung dan dapat dimanfaatkan optimal.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti, menyampaikan partisipasi dalam Geospasial Banua Award tahun ini menunjukkan peningkatan.

Sebanyak 10 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan mengikuti penilaian, disertai peningkatan jumlah peserta dari perangkat daerah tingkat provinsi.

“Biasanya pesertanya kurang dari delapan, sekarang sudah meningkat. Ada 10 kabupaten/kota yang ikut dari total 13. Dari SKPD juga ada peningkatan, tetapi kualitasnya masih perlu ditingkatkan,” jelasnya.

Suprapti berharap seluruh kabupaten/kota berpartisipasi pada penyelenggaraan berikutnya. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan peta dan data spasial sejak tahap perencanaan agar pembangunan sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah.

Sebagai contoh, penentuan lokasi pembangunan sekolah perlu mempertimbangkan pemetaan kebutuhan, kondisi wilayah, serta data pendukung lainnya sehingga program pembangunan dapat direncanakan secara lebih tepat.

Dari tingkat nasional, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial (BIG), Ibnu Sofian, menegaskan informasi geospasial merupakan salah satu fondasi penting perencanaan pembangunan yang akurat, terutama di tengah perubahan kondisi lingkungan dan iklim.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat ketersediaan data berkualitas, konektivitas antarsimpul jaringan perangkat daerah, serta pemanfaatan informasi geospasial hingga ke tingkat masyarakat.

“Perencanaan pembangunan daerah yang akurat, yang didukung oleh data geospasial yang presisi, menjadi salah satu kunci untuk dapat merencanakan pembangunan daerah yang baik,” katanya.

Ibnu juga mendorong pemerintah daerah menerapkan standar data yang baik dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang survei dan pemetaan.

Dengan demikian, informasi geospasial tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan.

Ia berharap penghargaan tersebut menjadi pemacu bagi para pemenang untuk mempertahankan kualitas pengelolaan informasi geospasial.

Sementara bagi peserta lainnya, hasil evaluasi dewan juri diharapkan menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi geospasial di daerah. (SYA/RIW/EPS)

Dukung Posyandu 6 SPM, Kalsel Gelar Lomba Poskamling

Banjarbaru – Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar sosialisasi lomba Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang mendukung Posyandu enam Standar Pelayanan Minimal (6 SPM).

Kegiatan ini dirangkai dengan technical meeting sebagai tahapan persiapan pelaksanaan lomba, di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Senin (19/10).

Sosialisasi lomba Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang mendukung Posyandu enam Standar Pelayanan Minimal

Kegiatan bertujuan memahamkan peserta mengenai mekanisme, ketentuan, serta berbagai persiapan yang diperlukan dalam pelaksanaan lomba.

Selain itu, sosialisasi dan technical meeting menjadi sarana koordinasi menyamakan persepsi agar lomba berjalan tertib, sesuai ketentuan, dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan, Dany Matera Saputra mengatakan, lomba Poskamling mendukung Posyandu 6 SPM merupakan salah satu upaya mendorong peningkatan peran serta masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, sekaligus mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar di tingkat desa dan kelurahan.

“Keberadaan Poskamling perlu terus diperkuat agar tidak hanya berfungsi sebagai tempat warga melaksanakan kegiatan ronda atau berjaga untuk menjaga keamanan lingkungan,” ungkapnya.

Lebih dari itu, Poskamling diharapkan menjadi sarana penggerak kepedulian sosial, kebersamaan, dan partisipasi masyarakat mendukung berbagai program pembangunan di lingkungannya.

Ia menekankan, keamanan dan ketertiban lingkungan tidak hanya mengandalkan peran aparat pemerintah.

Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting menciptakan lingkungan aman, tertib, dan kondusif.

Melalui Poskamling, warga membangun komunikasi, meningkatkan kewaspadaan, serta memperkuat kerja sama mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

“Selain menjalankan fungsi keamanan, Poskamling juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat kegiatan masyarakat,” lanjutnya.

Keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk mendorong kebersamaan, memperkuat kepedulian antarwarga, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial dan pembangunan di tingkat lingkungan.

Keterkaitan Poskamling dengan Posyandu 6 SPM juga menjadi bagian penting, mendorong partisipasi masyarakat terhadap pelayanan dasar.

“Melalui sinergi di tingkat desa dan kelurahan, masyarakat diharapkan semakin peduli terhadap berbagai kebutuhan pelayanan dasar, sekaligus berperan aktif mendukung program pemerintah sesuai kondisi dan kebutuhan lingkungan masing-masing,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)