Bahas Anggaran Kesbangpol Kalsel 2027, Komisi I Soroti SILPA dan Belanja Pegawai

‎Banjarmasin – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) serta dominasi belanja pegawai dalam rapat kerja bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (14/10).

Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rais Ruhayat, mendalami Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Sementara pihak Kesbangpol diwakili Ferdy Yopi Libia Erlinda.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat

Dalam pembahasan tersebut, Komisi I memberikan perhatian serius terhadap SILPA yang masih menjadi catatan dari tahun – tahun anggaran sebelumnya.

Tingginya SILPA menjadi bahan evaluasi agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan lebih optimal.

“‎Selain itu, komposisi belanja pegawai turut menjadi sorotan. Komisi I berharap perencanaan anggaran Kesbangpol tahun 2027 dapat lebih diarahkan pada program-program prioritas yang produktif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya‎.

‎Rais menjelaskan, Komisi I menekankan pentingnya mengevaluasi kembali perencanaan anggaran agar tidak terjadi penumpukan sisa anggaran yang berulang setiap tahun.

Dengan perencanaan yang lebih matang, anggaran daerah diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kesbangpol.

‎Sebagai tindak lanjut, Komisi I meminta Kesbangpol menyusun matriks atau uraian program kerja secara terperinci, termasuk rincian SILPA yang menjadi bahan evaluasi.

Dokumen tersebut diperlukan sebagai acuan untuk mempertajam perencanaan program dan penyusunan anggaran tahun 2027.‎

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan, Ferdi Yospi Libia Erwinda

‎”Melalui matriks tersebut, setiap program diharapkan memiliki sasaran, kebutuhan anggaran, serta indikator yang jelas sehingga pembahasan anggaran dapat dilakukan secara lebih terarah dan terukur,” ungkapnya.

Lebih lanjut Rais menambahkan, Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap evaluasi ini menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, APBD Tahun Anggaran 2027 tidak hanya tersusun secara administratif, tetapi juga mampu mendorong pelaksanaan program Kesbangpol yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

”Rapat kerja ini merupakan bagian dari komitmen Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan, sekaligus memastikan setiap alokasi dana daerah benar-benar mendukung prioritas pembangunan dan kepentingan masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Hadapi Karhutla dan Kemarau, Kebun Raya Banua Perkuat Perawatan Tanaman dan Kewaspadaan

Banjarbaru – Kemarau panjang yang menyebabkan kondisi lahan semakin kering menjadi tantangan bagi Kebun Raya Banua Provinsi Kalimantan Selatan, menjaga kelestarian tanaman koleksi.

Selain mengoptimalkan penyiraman, pengelola juga meningkatkan pemeliharaan tanaman dan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ket : Kepala Kebun Raya Banua, Rahmat Maidiyanto, saat di wawancara

Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Rahmat Maidiyanto mengatakan, kondisi kekeringan tahun ini tergolong ekstrem, bahkan lebih kering. Situasi tersebut berdampak pada sejumlah tanaman yang mengalami kekeringan berat meskipun penyiraman terus dilakukan.

“Kondisi saat ini di Kebun Raya cukup kering, bahkan hampir extreme, tetapi kami tetap mengupayakan optimalisasi, agar tanaman dan tumbuhan di Kebun Raya bisa terjaga” ujarnya, Rabu (14/10).

Untuk memenuhi kebutuhan air tanaman, pengelola mengandalkan Embung Kebun Raya sebagai sumber air utama. Ketersediaan air dari embung hingga kini relatif mencukupi untuk menyuplai kawasan, dengan distribusi melalui jaringan penyiraman dan truk tangki.

Namun, tantangan tidak hanya terletak pada ketersediaan air, tetapi juga efektivitas penyalurannya ke setiap area. Karena itu, pengelola memperbaiki jaringan penyiraman yang rusak serta melakukan pembokoran atau pelubangan tanah di sekitar tanaman agar air lebih mudah meresap hingga ke bagian perakaran.

“Untuk sumber air, Alhamdulillah kita memiliki Embung Kebun Raya yang merupakan sumber air terbesar. Selama ini sumber air cukup untuk menyuplai seluruh area Kebun Raya,” jelas Rahmat.

Meski demikian, cuaca panas dan kondisi tanah yang sangat kering membuat beberapa tanaman mengalami kerusakan parah hingga sulit dipertahankan hidup.

Kondisi ini mendorong petugas untuk lebih intensif memantau perkembangan tanaman di setiap zona agar penanganan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing koleksi.

Di sisi lain, ancaman karhutla juga menjadi perhatian serius. Pada Juli lalu, Kebun Raya Banua sempat terdampak kebakaran yang berasal dari kawasan di luar area pengelolaan, tepatnya wilayah yang berbatasan langsung dengan hutan. Beruntung, api tidak merembet terlalu luas ke dalam kawasan konservasi.

“Terakhir terjadi di bulan Juli yang sebenarnya bukan puncaknya kemarau, tetapi kita mendapat kiriman dari area yang berbatasan langsung dengan hutan,” ungkapnya.

Pengalaman tersebut menjadi pengingat pentingnya meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau, terutama terhadap potensi kebakaran dari area sekitar yang dapat mengancam koleksi tumbuhan.

Rahmat menegaskan, upaya menjaga kelestarian Kebun Raya Banua membutuhkan keterlibatan seluruh petugas, baik dalam merawat tanaman maupun memantau kondisi lingkungan. Pengawasan di setiap zona akan terus diperkuat, disertai optimalisasi penyiraman dan pemeliharaan fasilitas pendukung.

“Strategi ke depan tetap mengoptimalkan penyiraman, kemudian memberikan semangat juga kepada kawan – kawan supaya lebih ekstra lagi memelihara dan memperhatikan tanaman di zona atau tanaman masing – masing, karena yang memperhatikan ini tentunya kalau bukan kita, siapa lagi,” tuturnya.

Melalui langkah tersebut, Kebun Raya Banua berupaya meminimalkan dampak kemarau ekstrem sekaligus mengantisipasi risiko karhutla. Perlindungan kawasan dan perawatan berkelanjutan diharapkan dapat menjaga keberlangsungan koleksi tumbuhan yang menjadi bagian penting dari fungsi konservasi Kebun Raya Banua. (BDR/RIW/EPS)

Sambungan Pipa BPAM Banjarbakula Tak Lagi Bocor, Suplai Air Baku Capai 70 Persen

Banjarbaru – Perbaikan pipa transmisi air baku milik BPAM Banjarbakula berdiameter 1.200 milimeter terus berprogres. Setelah pemasangan Ripper Clamp selesai, suplai air baku kini kembali mencapai sekitar 70 persen dari kapasitas normal.

Kepala BPAM Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas, mengatakan Intake Mandikapau kini kembali beroperasi dengan debit sekitar 280 liter per detik (L/s).

Pasokan juga didukung Intake PTAM Intan Banjar sebesar 120 L/s, sehingga total suplai air baku mencapai sekitar 400 L/s.

Sambungan pipa transmisi Banjarbakula telah selesai dipasang dan masih terus dilakukan perbaikan

“Penyambungan menggunakan Ripper Clamp telah selesai dilaksanakan. Saat ini, Intake Mandikapau sudah dapat kembali dioperasikan dengan debit sekitar 280 liter per detik, ditambah pasokan dari Intake PTAM Intan Banjar sekitar 120 liter per detik,” jelas Wahyu, Rabu (14/10).

Setelah pengoperasian awal, BPAM Banjarbakula melakukan pemantauan terhadap sambungan baru pada bagian pipa yang sebelumnya mengalami kerusakan.

Hasil pemantauan selama 1 x 24 jam menunjukkan belum ditemukan rembesan maupun kebocoran pada sambungan tersebut.

Kondisi ini menjadi indikasi awal bahwa sambungan Ripper Clamp berfungsi dengan baik. Meski demikian, pemantauan tetap dilanjutkan untuk memastikan sambungan dapat beroperasi secara andal.

Tahapan berikutnya adalah pengecoran pada bagian sambungan untuk memperkuat konstruksi dan meningkatkan keandalan pipa. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah kebocoran kembali.

Siddiq menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan pelayanan yang terjadi akibat kebocoran pipa transmisi air baku tersebut. BPAM Banjarbakula terus mengupayakan agar seluruh tahapan perbaikan berjalan lancar sehingga suplai air baku dapat kembali normal.

“Kami memohon doa dan dukungan masyarakat agar proses pengecoran serta tahapan perbaikan selanjutnya berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih atas pengertian, kesabaran, dan dukungan masyarakat selama proses perbaikan berlangsung,” tutupnya.

Dengan suplai yang saat ini mencapai sekitar 70 persen dari kapasitas normal, BPAM Banjarbakula masih melanjutkan tahapan perbaikan dan pemantauan sebelum sistem kembali beroperasi secara normal. (SYA/RIW/EPS)

Pastikan Ketepatan Alat Ukur SPPG, Disperdagin Banjarmasin Gelar Sosialisasi Kemetrologian

Banjarmasin – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Banjarmasin, melaksanakan Sosialisasi Kemetrologian, dengan tema Pelayanan Tera/Tera Ulang, Pengawasan UTTP pada Pemilik/Pengelola SPPG di Kota Banjarmasin, Rabu (14/10). Sosialisasi dibuka Sekdako Banjarmasin, Ichroom Muftezar, mewakili Wali Kota, Muhammad Yamin.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Banjarmasin, saya ingin mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi – tingginya kepada Disperdagin yang telah menyelenggarakan kegiatan ini,” ungkap Tezar, saat memberikan sambutan.

Ket foto : Sekdako Banjarmasin Ichroom Muftezar

Mengingat, lanjutnya, kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemilik dan pengelola SPPG tentang pentingnya penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan (UTTP) secara akurat serta memenuhi ketentuan, demi menjamin ketepatan takaran, kualitas pelayanan, dan perlindungan masyarakat.

“Kemetrologian, khususnya Metrologi Legal, memiliki peran penting menjamin kebenaran hasil pengukuran, penakaran, dan penimbangan yang digunakan dalam berbagai aktivitas pelayanan dan perdagangan,” ucap Tezar.

Sehingga, melalui pelayanan Tera dan Tera Ulang serta pengawasan alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, Disperdagin berupaya memastikan bahwa alat ukur yang digunakan memenuhi ketentuan dan memberikan hasil akurat.

“Hal ini juga sangat relevan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang memiliki tanggungjawab menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah, serta posyandu,” tutur Tezar.

Ketepatan penggunaan alat ukur dan alat timbang menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan kesesuaian porsi, ketepatan takaran bahan pangan, serta mendukung kualitas pelayanan pemenuhan gizi.

“Karena itu, diharapkan para pemilik dan pengelola SPPG dapat memahami pentingnya penggunaan alat UTTP yang memenuhi ketentuan, melakukan Tera atau Tera Ulang sesuai aturan, serta memastikan alat yang digunakan senantiasa dalam kondisi baik dan layak pakai,” ucap Tezar.

Dalam kesempatan tersebut, Tezar juga mengajak, seluruh pihak terkait untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan, agar penerapan ketentuan kemetrologian berjalan optimal.

“Jangan sampai aspek ketepatan pengukuran dianggap sepele, karena hal tersebut berkaitan dengan kualitas pelayanan, perlindungan konsumen, dan kepercayaan masyarakat,” ujar Tezar.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, ditingkatkan pengetahuan dan kesadaran bersama, bahwa pengelola alat ukur yang tertib dan akurat merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab bagi masyarakat. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Exit mobile version