13 Oktober 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Dampingi Menhut, Wali Kota Lisa Halaby Tekankan Kewaspadaan Banjarbaru terhadap Karhutla

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan yang masih berpotensi mengalami kebakaran.

Keterlibatan personel gabungan dan koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan pencegahan serta penanganan kebakaran.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, saat mendampingi Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, meninjau kawasan hutan lindung bekas terbakar di Kecamatan Liang Anggang, Senin (12/10).

Lisa menjelaskan, penanganan karhutla di Kota Banjarbaru melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri hingga relawan. Sinergi seluruh pihak diperlukan agar upaya pencegahan dan pemadaman dapat berjalan efektif, sekaligus mencegah kebakaran meluas ke kawasan lainnya.

Menurutnya, kesiapsiagaan dan kewaspadaan personel harus terus dipertahankan mengingat potensi kebakaran masih mengancam sejumlah kawasan hutan dan lahan di Banjarbaru.

Lisa juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan yang diberikan dalam penanganan karhutla. Ia menegaskan, bantuan tersebut akan dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan di lapangan.

“Pemerintah Kota Banjarbaru mengucapkan terima kasih atas bantuan dari pemerintah pusat untuk penanganan karhutla di Kota Banjarbaru. Bantuan tersebut akan kita maksimalkan agar penggunaannya tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) masih berlangsung di wilayah utara Kalimantan Selatan, khususnya kawasan Banua Enam. Namun, Kota Banjarbaru belum termasuk dalam wilayah pelaksanaan operasi tersebut.

Kondisi ini membuat kesiapan personel gabungan, optimalisasi upaya pemadaman, serta koordinasi antarlembaga tetap menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi kebakaran di Banjarbaru.

Pemko Banjarbaru juga mendorong seluruh unsur yang terlibat untuk memaksimalkan sumber daya dan dukungan yang tersedia.

Langkah tersebut diharapkan dapat menekan risiko kebakaran berulang, melindungi kelestarian kawasan hutan lindung, serta meminimalkan dampak karhutla terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga pada upaya pencegahan, perlindungan lingkungan, dan keselamatan masyarakat di wilayah rawan kebakaran. (MedCenBJB-BDR/RIW/EPS)

Stok Pangan Banjarbaru Surplus, Pemko Fokus Jaga Stabilitas Harga

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat upaya menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok sekaligus membuka peluang pasar hasil pertanian lokal.

Langkah ini dilakukan di tengah ketersediaan sejumlah komoditas pangan yang masih mencukupi, bahkan surplus dibandingkan kebutuhan bulanan.

Komitmen tersebut terlihat saat Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kios Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarbaru, Selasa (13/10).

Ket : Wali Kota Erna Lisa Halaby saat meninjau stok beras (foto : MedCenBjb)

Dalam peninjauan tersebut, Lisa mengecek langsung ketersediaan stok dan harga sejumlah kebutuhan pokok, mulai dari beras, gula konsumsi, minyak goreng, hingga telur ayam. Ia juga meninjau penjualan beras lokal hasil pertanian Kecamatan Cempaka.

Lisa menegaskan, ketersediaan stok pangan harus diimbangi dengan harga yang terjangkau dan distribusi yang berjalan baik. Dengan demikian, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terbebani kenaikan harga.

“Ketahanan pangan bukan hanya tentang memastikan stok tersedia, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kita ingin memastikan piring makan masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.

Berdasarkan data stok dan pasokan September 2026, persediaan beras di Kota Banjarbaru mencapai 1.829 ton atau surplus 422,44 ton dibandingkan kebutuhan bulanan.

Surplus juga tercatat pada sejumlah komoditas lainnya. Gula konsumsi mengalami kelebihan pasokan sebesar 201,61 ton, minyak goreng 109,45 ton, dan telur ayam 87,02 ton.

Kondisi tersebut menunjukkan pasokan sejumlah bahan pokok di Banjarbaru relatif memadai. Meski demikian, pemantauan tetap diperlukan untuk mengantisipasi perubahan harga dan kendala distribusi yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat.

Selain menjaga ketersediaan bahan pokok, Pemko Banjarbaru juga mendorong Kios Pangan DKP3 menjadi sarana pemasaran hasil pertanian lokal.

Upaya ini diharapkan memperluas akses pasar bagi petani sekaligus meningkatkan pemanfaatan produk pangan daerah.

Dalam sidak tersebut, beras lokal asal Kecamatan Cempaka tersedia sebanyak 100 kilogram dengan harga Rp23.000 per kilogram.

Lisa menilai, keberadaan produk lokal di Kios Pangan DKP3 perlu dikembangkan agar hasil panen petani Banjarbaru memiliki peluang pemasaran lebih luas.

“Saya ingin Kios Pangan DKP3 tidak hanya menjadi tempat penjualan bahan pokok, tetapi juga menjadi ruang bagi petani lokal untuk memasarkan hasil pertaniannya. Kita harus mendukung produk lokal agar petani memiliki akses pasar yang lebih baik dan ketahanan pangan daerah semakin kuat,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, DKP3 Kota Banjarbaru merencanakan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Bersubsidi untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

DKP3 juga akan memantau harga secara berkala serta menyusun kesepakatan bersama gabungan kelompok tani (Gapoktan) se-Kota Banjarbaru terkait pasokan produk pertanian ke kios pangan.

Melalui langkah tersebut, Pemko Banjarbaru berharap stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok dapat terus terjaga. Pada saat yang sama, keterlibatan petani lokal dalam rantai pasok pangan diharapkan semakin meningkat sehingga memberikan manfaat bagi petani sebagai produsen maupun masyarakat sebagai konsumen. (MedCenBJB-BDR/RIW/EPS)

Banua Waspada Scam, Masyarakat Diminta Laporkan Dugaan Penipuan Melalui IASC

Banjarmasin – Program Banua Waspada Scam dan Kick-Off Pelatihan Helpdesk IASC Kecamatan se Kalimantan Selatan, resmi diluncurkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selasa (13/10), di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Peluncuran dihadiri Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Dinansyah, mewakili Gubernur Kalsel, Muhidin.

“Masih banyak masyarakat Kalsel yang mengalami penipuan atau scam,” ungkap Dinansyah.

Karena itu, lanjutnya, pemerintah provinsi menerbitkan surat edaran Gubernur Kalsel tanggal 26 Agustus 2026, mendukung penggunaan portal layanan pelaporan penipuan keuangan Indonesia Anti-Scam Centre IASC.

“Termasuk mendukung program Banua Waspada Scam, dengan melatih petugas kecamatan, membimbing masyarakat melaporkan scam melalui IASC,” ujar Dinansyah.

Surat edaran ini juga menjadi pedoman pemerintah kabupaten kota, membantu masyarakat yang mengalami penipuan di daerah masing masing.

Pada kesempatan tersebut, Dinansyah juga mengungkapkan, pemerintah provinsi prihatin dengan masih banyaknya masyarakat Kalimantan Selatan, mengalami penipuan atau scam.

“OJK mencatat 3.314 laporan masuk melalui portal IASC, dengan nilai kerugian hingga 111 miliar lebih,” jelasnya.

Laporan yang berasal dari 13 kabupaten kota ini, menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Penipuan atau scam perlu dicegah bersama sama, dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya scam. Termasuk sosialisasi melaporkan tindakan penipuan melalui IASC,” ucap Dinansyah.

Selain itu, pentingnya memperluas edukasi dan akses pelaporan bagu masyarakat, yang menjadi korban scam.

Dinansyah juga menyampaikan beberapa hal penting mengenai surat edaran Gubernur Kalsel, agar para bupati dan wali kota segera menunjuk petugas helpdesk IASC di setiap kecamatan.

“Helpdesk IASC ini tidak memerlukan struktur organisasi baru, sehingga dapat mengoptimalkan pegawai, sarana, dan layanan yang sudah ada di kecamatan masing masing,” jelas Dinansyah.

Disampaikan Dinansyah, Gubernur berharap, para camat dan petugas helpdesk, menjadi titik awal informasi dan pendampingan untuk para korban scam tersebut.

Sementara itu, Kepala OJK Kalsel, Agus Maiyo, mengajak masyarakat selalu berhati hati terhadap scam.

“Bahkan para penipu berani mengaku sebagai petugas, diantaranya petugas pajak, aparat, melalui aplikasi undangan yang mereka kirim kepada para korban,” ungkapnya.

OJK berharap, dengan adanya helpdesk IASC di setiap kecamatan, maka akan semakin banyak masyarakat yang terhindar dari penipuan siber.

“Bagi masyarakat yang ingin mengetahui modus penipuan yang dilancarkan, bisa mendatangi helpdesk IASC di kecamatan tempat tinggal masing masing,” ucap Agus. (SRI/RIW/EPS)

DWP Kalsel Gandeng Diskominfo, Sosialisasikan Perlindungan Data Pribadi Untuk Hindari Penipuan Siber

Banjarmasin – Pertemuan rutin Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan, pada Selasa (13/10), berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Kali ini, pertemuan antar DWP SKPD lingkup Pemprov Kalsel, dan instansi vertikal, sekaligus menjadi wadah sosialisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, terkait aksi Cerdas Bermedsos “Lindungi Data Pribadi Hindari Jebakan Phishing dan Modus Penipuan Siber”.

Digelar di RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, sosialisasi dihadiri Ketua DWP Provinsi Kalsel, Masrupah Syarifuddin, Ketua DWP RSGM Gusti Hasan Aman, Kumala Dian Mashuda, dan para ketua serta anggota DWP SKPD lingkup Pemprov Kalsel, dan instansi vertikal.

Hadir sebagai narasumber, Kabid Persandian dan Keamanan Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar, serta Pranata Komputer Ahli Muda Diskominfo, Abdul Hafizh. Keduanya memaparkan dengan rinci, apa saja yang harus dilakukan untuk melindungi data diri dari aksi kejahatan dan scam siber.

“Ulun mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan jajaran RSGM Gusti Hasan Aman yang berkenan jadi tuan rumah, serta kepada dua narasumber yang bersedia berbagi ilmu”, ujar Ketua DPW Provinsi Kalsel, Masrupah Syarifuddin, kepada wartawan usai acara.

Pertemuan kali ini, menurut Masrupah, sengaja digelar dalam bentuk seminar, untuk mensosialisasikan pentingnya keamanan digital.

“Tema ini dekat dengan keseharian kita, telepon genggam yang ada di tangan kita, dipakai berbelanja, mengirim uang, mengurus keperluan sekolah anak, dan berkomunikasi ke banyak grup. Jika kita lengah, dari pintu yang sama itu pula penipuan digital masuk ke rumah kita,” ujarnya.

Oleh karena itu, Masrupah berharap, melalui sosialisasi Perlindungan Data Diri ini, anggota DWP Provinsi Kalsel yang seluruhnya adalah wanita ini, dapat meningkatkan kewaspadaan diri dan keluarganya.

“Kita perlu menjaga data diri, NIK, nomor rekening, nama ibu kandung, foto kartu keluarga hingga foto tiket perjalanan. Sebaiknya ini tidak dibagikan di media sosial maupun di percakapan grup,” tegasnya.

Selain identitas pribadi, kehati-hatian juga berlaku terhadap kiriman berkas dan link atau tautan undangan, resi, paket atau pemberitahuan tilang yang datang dalam bentuk aplikasi.

“Jangan langsung diunduh, pastikan dulu sumbernya, dan terapkan verifikasi dua langkah pada telepon genggam. Tidak cukup dengan kata sandi, tetapi tambahkan kode konfirmasi contohnya sidik jari,” ucap Sucilianita Akbar, saat memaparkan materi.

Tidak kalah penting, menurut Suci (sapaan akrabnya), adalah menjaga sikap di ruang digital.

“Sebagai bagian dari keluarga besar ASN, apa yang kita bagikan ikut menentukan nama baik keluarga dan organisasi. Mari saring dulu sebelum sharing”, tutup Suci. (RIW/EPS)