Banjar – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan pembalikan tanah pada hampir 1.000 hektare lahan pertanian di Kabupaten Banjar dalam waktu satu pekan.
Langkah ini dilakukan untuk mencegah pembakaran sisa tanaman yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan, pembalikan tanah menjadi salah satu langkah mengelola sisa tanaman setelah panen sekaligus mencegah kebakaran. Melalui cara ini, residu tanaman dapat ditanam ke dalam tanah sehingga tidak perlu dibakar.
“Residu tanaman kita masukkan ke dalam tanah melalui pembalikan lahan, sehingga tidak perlu dibakar. Ini menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya karhutla,” ujar Hanif, usai memimpin Rakor Penanggulangan Karhutla pada kawasan KSPEAN Kalsel, di Banharbaru, Sabtu (10/10).
Menurut Hanif, pencegahan melalui pengolahan lahan perlu diperkuat untuk menekan munculnya sumber api dari aktivitas pertanian. Karena itu, keterlibatan petani dan dukungan berbagai pihak diperlukan agar upaya tersebut berjalan efektif.
Kepala Dinas Pertanian Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman mengatakan, pihaknya menargetkan pembalikan tanah minimal 100 hektare per hari selama tujuh hari.
Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan kelompok tani, penyuluh pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), serta dinas pertanian kabupaten dan kota.
Sejumlah alat pertanian, termasuk rotavator serta traktor roda dua dan roda empat, mulai dikerahkan untuk mempercepat pengolahan lahan.
“Kita targetkan minimal 100 hektare per hari selama tujuh hari. Semua pihak sudah kita koordinasikan agar pembalikan tanah ini bisa segera dilakukan,” kata Syamsir.
Syamsir juga mengingatkan petani agar tidak membersihkan lahan dengan cara membakar sisa tanaman. Ia menyebut dugaan pembakaran oleh dua orang di Kabupaten Banjar telah terdeteksi dan menegaskan bahwa pelanggaran berulang dapat ditindak sesuai ketentuan.
“Petani jangan membakar lahan. Pembinaan pasti ada batasnya. Kalau pelanggaran terus berulang, tentu akan ada tindakan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo, mengatakan pemetaan personel dan peralatan dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.
Langkah ini bertujuan memastikan dukungan setiap pihak dapat dikerahkan secara optimal dalam penanganan karhutla di kawasan Blok Sambang Lihum atau Jalan Gubernur Syarkawi.
“Blok kita identifikasi bersama seluruh stakeholder dan SKPD yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari hasil pengerucutan, konsentrasi penanganan lebih diarahkan ke Blok Sambang Lihum di Jalan Gubernur Syarkawi,” ujarnya.
Rahmat menjelaskan, kawasan yang menjadi fokus penanganan dibagi menjadi empat subblok berdasarkan sektor usaha, yakni perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan sektor lainnya.
Setiap subblok kemudian dibagi lagi menjadi sejumlah sektor kerja untuk memperjelas wilayah tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Pemetaan tersebut juga mencakup pendataan jumlah personel, ketersediaan peralatan, serta bentuk dukungan yang dapat diberikan setiap perusahaan. Bagi perusahaan yang belum memiliki tenaga operasional memadai, koordinasi dengan tim BPK dilakukan untuk memenuhi kebutuhan personel melalui kolaborasi.
“Kita sedang mengukur kekuatan untuk pelaksanaan besok, baik dari sisi peralatan maupun personel. Kita identifikasi masing – masing pihak, berapa tenaga yang bisa dihadirkan dan peralatan apa yang tersedia,” jelasnya.
Berdasarkan pemetaan awal, luas kawasan yang menjadi sasaran penanganan karhutla menurut DLH Kalsel mencapai sekitar 1.600 hektare.
Rahmat menargetkan kegiatan tersebut berlangsung selama satu pekan, dengan peluang penyelesaian lebih cepat apabila seluruh pihak bergerak bersama.
“Target kita satu minggu. Namun, melihat antusiasme teman-teman dan nantinya didukung BPBD, saya yakin bisa lebih cepat selesai, asalkan seluruh pihak benar-benar bergerak bersama,” ungkapnya. (SYA/RIW/EPS)