12 Oktober 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Road To Quarantine Day, Balai Karantina Kalsel Gelar Vaksin Rabies Gratis untuk Kucing

Banjarmasin – Balai Karantina Kalimantan Selatan menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan vaksinasi rabies gratis khusus untuk kucing dalam rangkaian Road to Quarantine Day, Minggu (11/10).

Berlangsung di kawasan Car Free Day Masjid Sabilal Muhtadin, Banjarmasin, kegiatan ini juga diisi dengan jalan santai dan senam bersama yang terbuka bagi masyarakat umum.

Kegiatan dilaksanakan dengan menggandeng Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Kalimantan Selatan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin, Program Studi Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat, serta Bank Rakyat Indonesia.

Selain pegawai, Dharma Wanita Persatuan, dan keluarga, kegiatan ini juga diikuti mitra UMKM, komunitas reptil, serta masyarakat.

Kepala Karantina Kalimantan Selatan, Erwin A. M. Dabukke, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran Karantina yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, peran Karantina tidak hanya berkaitan dengan pengawasan lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan, tetapi juga mencakup edukasi serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan hewan dan melindungi kesehatan manusia.

“Melalui rangkaian Road to Quarantine Day ini, kami ingin menunjukkan bahwa Karantina tidak hanya bertugas melakukan pengawasan lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan, tetapi juga hadir memberikan edukasi dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi rabies menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan hewan sekaligus melindungi kesehatan manusia.

Ia menambahkan, upaya pencegahan penyakit hewan memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemilik hewan peliharaan. Pemeriksaan kesehatan secara berkala dan vaksinasi sesuai jadwal menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan hewan sekaligus meminimalkan risiko penularan penyakit, termasuk rabies yang dapat menular dari hewan ke manusia.

Kegiatan ini juga mengangkat pendekatan One Health, yaitu konsep yang menekankan keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.

Melalui kolaborasi lintas sektor, Karantina Kalimantan Selatan berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan penyakit hewan dan perlindungan kesehatan bersama semakin meningkat.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung peringatan World Rabies Day yang diperingati setiap 28 September, serta mendorong terwujudnya Indonesia bebas rabies.

“Momentum Hari Karantina ke-149 ini kami jadikan sebagai kesempatan untuk memperkuat kolaborasi dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Kami berharap masyarakat semakin mengenal peran Karantina dan ikut berpartisipasi dalam menjaga kesehatan hewan serta melindungi sumber daya hayati Indonesia,” tambah Erwin.

Melalui rangkaian kegiatan ini, Karantina Kalimantan Selatan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang informatif, edukatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Semangat hidup sehat, kepedulian terhadap kesejahteraan hewan, serta perlindungan lingkungan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian dari kebiasaan dan tanggung jawab bersama. (BalaiKatantinaKalsel-RIW/EPS)

Kunker Komisi IX DPR RI, Kalsel Paparkan Persoalan Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan sejumlah tantangan bidang kesehatan dan ketenagakerjaan kepada Komisi IX DPR RI dalam kunjungan kerja masa reses Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (12/10).

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi IX DPR RI mengawal pelaksanaan program pemerintah, khususnya bidang kesehatan, ketenagakerjaan, gizi, kependudukan, serta pengawasan obat dan makanan.

Ket : Suasana kunjungan Komisi IX DPR RI di Kalsel

Dalam pertemuan tersebut, Syarifuddin memaparkan kondisi pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan yang didukung 242 puskesmas, 51 rumah sakit umum, dan 4.040 posyandu, serta tenaga kesehatan dari berbagai profesi.

Dari sisi pembiayaan kesehatan, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kalsel telah mencapai 98 persen.

Atas capaian tersebut, Kalsel meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Madya. Dari total kepesertaan itu, lebih dari 2,4 juta penduduk tercatat sebagai penerima bantuan iuran.

Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan sejak dini.

Menurut Syarifuddin, sebagian masyarakat masih cenderung mendatangi fasilitas kesehatan ketika penyakit yang diderita sudah dalam kondisi memburuk.

“Selain pelayanan kesehatan, pemerataan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian. Program tersebut telah berjalan, tetapi jangkauannya dinilai masih perlu ditingkatkan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan daerah yang sulit dijangkau,” ujarnya.

Pemprov Kalsel turut menyoroti ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi berdampak terhadap kesehatan masyarakat akibat kabut asap.

Meskipun kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) mulai menurun, kondisi cuaca panas dan potensi paparan asap tetap memerlukan kewaspadaan.

Pada sektor ketenagakerjaan, Syarifuddin menyebutkan bahwa hingga April 2026, sebanyak 765.320 pekerja di Kalimantan Selatan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik dari sektor formal maupun informal.

“Perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal masih menjadi tantangan. Petani, nelayan, pedagang, hingga pekerja harian merupakan kelompok yang rentan mengalami kecelakaan kerja, sementara sebagian di antaranya belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” tambahnya.

Di sisi lain, Pemprov Kalsel terus mempersiapkan peluang penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan investasi dan kawasan strategis, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga serta rencana pengembangan Pelabuhan Internasional Mekar Putih.

Pengembangan kawasan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

Untuk itu, peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja daerah perlu dipersiapkan sejak dini agar sesuai dengan kebutuhan industri yang nantinya beroperasi.

“Kami berharap melalui kunjungan kerja ini, berbagai masukan dan persoalan yang disampaikan dapat menjadi bahan pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait, sehingga menghasilkan kebijakan serta tindak lanjut yang nyata bagi Kalimantan Selatan,” ujar Syarifuddin.

Ia menegaskan, Pemprov Kalsel siap memperkuat koordinasi, menyampaikan data dan informasi secara terbuka, serta bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperluas perlindungan pekerja, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah semakin kuat, sehingga pelaksanaan berbagai program nasional dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/EPS)

DPMPTSP Banjarmasin Optimis Capai Target Investasi 3,8 T

Banjarmasin – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (DPMPTSP), melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), bagi pelaku usaha, Senin (12/10). Bimtek dibuka Kepala DPMPTSP Banjarmasin Ari Yani, mewakili Wali Kota Banjarmasin

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin, secara berkala menyelenggarakan Bimtek terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal, serta Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online,” jelas Ari Yani.

Ket foto : Kepala DPMPTSP Kota Banjarmasin Ari Yani

Bimtek ini, lanjutnya, bertujuan membimbing para pengusaha, melalui tata cara pengisian laporan LKPM.

“DPMPTSP Banjarmasin memberikan panduan praktis dan teknis kepada para pelaku usaha di kota ini, mengenai tata cara pengisian, perhitungan, sert pelaporan LKPM secara online,” tutur Ari Yani lebih lanjut.

Setelah mengikuti bimtek ini, para pengusaha diharapkan semakin memahami tata cara pelaporan.

“Dengan adanya Bimtek ini, memastikan para pemilik usaha memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan realisasi penanaman modal mereka secara berkala sesuai ketentuan Kementerian Investasi,” ucap Ari Yani.

Selain itu, Bimtek ini untuk peningkatan data investasi daerah, yang diharapkan membantu meningkatkan akurasi dan validasi data realisasi investasi yang masuk ke Kota Banjarmasin.

Dalam kesempatan tersebut, Ari Yani juga mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Tahun 2026 ini menargetkan nilai investasi sebesar Rp3,8 T.

“Target yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, sudah tercapai 1,5 T hingga September 2026,” ungkap Ari Yani.

Ari optimis, target investasi ini dapat tercapai hingga akhir tahun nanti.

“Kami berharap, kedepan semakin banyak pengusaha yang menanamkan modalnya di Kota Banjarmasin,” ucap Edi. (SRI/RIW/EPS)

Targetkan Balik 1.000 Hektare Lahan Pertanian Kabupaten Banjar, Upaya Kalsel Cegah Karhutla

Banjar – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan pembalikan tanah pada hampir 1.000 hektare lahan pertanian di Kabupaten Banjar dalam waktu satu pekan.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah pembakaran sisa tanaman yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan, pembalikan tanah menjadi salah satu langkah mengelola sisa tanaman setelah panen sekaligus mencegah kebakaran. Melalui cara ini, residu tanaman dapat ditanam ke dalam tanah sehingga tidak perlu dibakar.

Suasana rapat koordinasi penanggulangan karhutla kawasan KSPEAN Kalsel

“Residu tanaman kita masukkan ke dalam tanah melalui pembalikan lahan, sehingga tidak perlu dibakar. Ini menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya karhutla,” ujar Hanif, usai memimpin Rakor Penanggulangan Karhutla pada kawasan KSPEAN Kalsel, di Banharbaru, Sabtu (10/10).

Menurut Hanif, pencegahan melalui pengolahan lahan perlu diperkuat untuk menekan munculnya sumber api dari aktivitas pertanian. Karena itu, keterlibatan petani dan dukungan berbagai pihak diperlukan agar upaya tersebut berjalan efektif.

Kepala Dinas Pertanian Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman mengatakan, pihaknya menargetkan pembalikan tanah minimal 100 hektare per hari selama tujuh hari.

Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan kelompok tani, penyuluh pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), serta dinas pertanian kabupaten dan kota.

Sejumlah alat pertanian, termasuk rotavator serta traktor roda dua dan roda empat, mulai dikerahkan untuk mempercepat pengolahan lahan.

“Kita targetkan minimal 100 hektare per hari selama tujuh hari. Semua pihak sudah kita koordinasikan agar pembalikan tanah ini bisa segera dilakukan,” kata Syamsir.

Syamsir juga mengingatkan petani agar tidak membersihkan lahan dengan cara membakar sisa tanaman. Ia menyebut dugaan pembakaran oleh dua orang di Kabupaten Banjar telah terdeteksi dan menegaskan bahwa pelanggaran berulang dapat ditindak sesuai ketentuan.

“Petani jangan membakar lahan. Pembinaan pasti ada batasnya. Kalau pelanggaran terus berulang, tentu akan ada tindakan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo, mengatakan pemetaan personel dan peralatan dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

Langkah ini bertujuan memastikan dukungan setiap pihak dapat dikerahkan secara optimal dalam penanganan karhutla di kawasan Blok Sambang Lihum atau Jalan Gubernur Syarkawi.

“Blok kita identifikasi bersama seluruh stakeholder dan SKPD yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari hasil pengerucutan, konsentrasi penanganan lebih diarahkan ke Blok Sambang Lihum di Jalan Gubernur Syarkawi,” ujarnya.

Rahmat menjelaskan, kawasan yang menjadi fokus penanganan dibagi menjadi empat subblok berdasarkan sektor usaha, yakni perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan sektor lainnya.

Setiap subblok kemudian dibagi lagi menjadi sejumlah sektor kerja untuk memperjelas wilayah tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pemetaan tersebut juga mencakup pendataan jumlah personel, ketersediaan peralatan, serta bentuk dukungan yang dapat diberikan setiap perusahaan. Bagi perusahaan yang belum memiliki tenaga operasional memadai, koordinasi dengan tim BPK dilakukan untuk memenuhi kebutuhan personel melalui kolaborasi.

“Kita sedang mengukur kekuatan untuk pelaksanaan besok, baik dari sisi peralatan maupun personel. Kita identifikasi masing – masing pihak, berapa tenaga yang bisa dihadirkan dan peralatan apa yang tersedia,” jelasnya.

Berdasarkan pemetaan awal, luas kawasan yang menjadi sasaran penanganan karhutla menurut DLH Kalsel mencapai sekitar 1.600 hektare.

Rahmat menargetkan kegiatan tersebut berlangsung selama satu pekan, dengan peluang penyelesaian lebih cepat apabila seluruh pihak bergerak bersama.

“Target kita satu minggu. Namun, melihat antusiasme teman-teman dan nantinya didukung BPBD, saya yakin bisa lebih cepat selesai, asalkan seluruh pihak benar-benar bergerak bersama,” ungkapnya. (SYA/RIW/EPS)

350 Pelaku Usaha Dikerahkan, Penanganan Karhutla Syarkawi Ditargetkan Sepekan

Banjar – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Jalan Gubernur Syarkawi, Kabupaten Banjar, diperkuat melalui pengerahan sekitar 350 pelaku usaha.

Penanganan difokuskan pada lahan pertanian pascapanen dan kawasan gambut, dengan target pengerjaan selama satu pekan.

Upaya tersebut ditandai dengan apel pembagian tugas penanganan karhutla yang dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, Minggu (11/10).

Wamenko Pangan (dua kanan) memantau luasan lahan karhutla di Jalan Gubernur Syarkawi melalui pengamatan drone

Pemerintah melibatkan unsur terkait dan dunia usaha untuk mempercepat penanganan di kawasan yang menjadi salah satu prioritas tersebut.

Hanif mengatakan, keterlibatan dunia usaha diperlukan karena penanganan karhutla tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Sekitar 350 pelaku usaha dikerahkan untuk mendukung upaya di lapangan melalui penyediaan personel maupun peralatan.

“Pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Karena itu, kita menggerakkan dunia usaha untuk bersama – sama melakukan penguatan penanggulangan karhutla,” ujarnya.

Penanganan dilakukan dengan dua pendekatan sesuai karakteristik lahan. Pada lahan pertanian yang menyisakan residu atau gagal panen, dilakukan pembalikan tanah agar sisa tanaman tertanam dan tidak dibakar.

Sementara di kawasan gambut seluas sekitar 1.650 hektare, upaya difokuskan pada pembasahan melalui penggenangan.

Pemerintah juga berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk mengalirkan air dari Sungai Martapura, untuk mendukung pembasahan kawasan gambut.

Selain itu, sebanyak 15 unit mobil tangki air dari Korem 101/Antasari dan 30 unit dari pihak swasta disiapkan untuk mendukung penanganan. Hampir 50 unit alat pembalik tanah juga dikerahkan.

Komandan Korem 101/Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus mengatakan, pemantauan titik api turut diperkuat menggunakan pesawat tanpa awak atau drone. Pemantauan ini terutama menyasar potensi kebakaran yang muncul pada malam hari.

“Dengan drone, kita bisa memantau titik-titik yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk pada malam hari. Kawasan gambut juga menjadi perhatian karena pembasahan diperlukan untuk mengurangi asap,” katanya.

Menurut Ilham, asap karhutla telah berdampak pada aktivitas penerbangan. Karena itu, pembasahan gambut menjadi salah satu langkah penting untuk menekan potensi munculnya asap yang mengganggu jarak pandang.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, menyebut kawasan Jalan Gubernur Syarkawi menjadi prioritas penanganan saat ini.

Personel dan peralatan akan difokuskan terlebih dahulu di wilayah tersebut sebelum dialihkan ke titik lain.

“Untuk sementara, kita fokus di Jalan Syarkawi. Kalau dalam satu minggu penanganannya berjalan baik, personel dan peralatan bisa kita geser ke lokasi lain yang membutuhkan,” ujarnya. (SYA/RIW/EPS)

Pipa Utama Bocor, BPAM Banjarbakula Targetkan Perbaikan 10 Hari

Banjar – BPAM Banjarbakula mengoptimalkan intake darurat untuk menjaga pasokan air baku setelah pipa transmisi utama berdiameter 1.200 milimeter mengalami kebocoran di wilayah Sei Landas, Desa Mandikapau, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar.

Perbaikan pipa diperkirakan membutuhkan waktu 5-10 hari, dengan mempertimbangkan tahapan teknis hingga sistem transmisi dinyatakan aman untuk kembali beroperasi.

Kepala BPAM Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas mengatakan, kebocoran diketahui pada Jumat (9/10) sekitar pukul 20.20 Wita.

Kepala BPAM Banjarbakula (kanan), saat memberikan keterangan kepada wartawan

Petugas kemudian mematikan pompa Intake Mandikapau dan menutup sejumlah katup yang terhubung dengan jalur pipa untuk menghentikan aliran menuju titik kebocoran.

Penanganan dilanjutkan melalui pemeriksaan lapangan serta persiapan alat berat dan material perbaikan. BPAM masih menunggu kedatangan ekskavator, sementara suku cadang, termasuk ripper clamp untuk menangani kebocoran, telah disiapkan.

“Untuk material dan suku cadang perbaikan, Alhamdulillah sudah tersedia. Kami tinggal menunggu alat berat berupa ekskavator tiba di lokasi,” jelas Wahyu, di lokasi kebocoran, Pada Sabtu (10/10).

Selama perbaikan berlangsung, BPAM mengoperasikan intake darurat dengan kapasitas sekitar 120 liter per detik.

Langkah ini dilakukan untuk membantu menjaga pasokan air baku meski kemampuan pengaliran belum sepenuhnya menggantikan jalur utama yang mengalami gangguan.

“Kami berupaya agar pengoperasian tetap berjalan melalui intake darurat. Memang ada gangguan karena kebocoran terjadi pada pipa utama, tetapi kami terus mengoptimalkan sistem yang tersedia,” ujarnya.

Setelah perbaikan selesai, pemulihan aliran dari pipa utama akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi teknis dan keamanan sistem.

Untuk jangka panjang, BPAM Banjarbakula telah mengusulkan revitalisasi pipa air baku kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Usulan tersebut diharapkan terealisasi pada 2027 guna mengurangi risiko kebocoran berulang pada jalur transmisi yang sama.

BPAM Banjarbakula juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan yang terjadi dan memastikan upaya penanganan terus dilakukan agar operasional dapat kembali normal secepatnya. (SYA/RIW/EPS)

Komisi II Dorong Pariwisata Tetap Jadi Prioritas Kalsel Tahun 2027

Banjarmasin – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menegaskan pentingnya mempertahankan program prioritas pengembangan pariwisata daerah di tengah penyesuaian kemampuan keuangan daerah dalam penyusunan anggaran Tahun 2027.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan, keterbatasan anggaran tidak boleh menyurutkan optimisme pemerintah daerah mengembangkan sektor pariwisata yang berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady

“Kita harus tetap optimis. Program – program prioritas yang memberikan manfaat bagi masyarakat harus tetap menjadi perhatian bersama. Nanti akan kita perjuangkan kembali dalam pembahasan berikutnya agar kebutuhan yang memang penting dapat terakomodasi,” ucapnya.

Yani Helmi menjelaskan, penyesuaian kemampuan fiskal daerah berdampak pada alokasi anggaran sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), termasuk Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.

Karena itu, setiap perangkat daerah diminta lebih cermat menentukan skala prioritas agar program strategis tetap berjalan efektif dan berkelanjutan.

Yani Helmi menekankan, pentingnya inovasi dalam pengembangan pariwisata. Menurutnya, potensi destinasi wisata di Kalimantan Selatan perlu dikelola secara optimal agar tidak hanya menjadi daya tarik bagi wisatawan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

“Salah satu upaya yang didorong Komisi II adalah membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset dan potensi pariwisata daerah sekaligus membuka peluang peningkatan PAD,” ungkapnya.

Lebih lanjut Yani Helmi menilai, pengembangan sektor pariwisata membutuhkan perencanaan yang matang dan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, serta masyarakat.

Dengan kolaborasi tersebut, keterbatasan anggaran diharapkan tidak menghambat upaya meningkatkan daya saing pariwisata Kalimantan Selatan.

Melalui pembahasan anggaran Tahun 2027, Komisi II DPRD Kalsel berupaya memastikan program-program yang benar-benar prioritas tetap mendapat perhatian.

“Ke depan sektor pariwisata dapat terus berkembang melalui inovasi, pengelolaan potensi yang lebih optimal, serta penggunaan anggaran yang tepat sasaran demi mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Evaluasi Kemendagri, DPRD Kawal Perbaikan Perubahan APBD 2026,

Banjarmasin– DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menegaskan bahwa tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan arahan pemerintah pusat.

Usai rapat pembahasan evaluasi perubahan APBD 2026, Sabtu (10/10) Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengatakan, DPRD memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan anggaran daerah melalui fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi.

Sementara itu, perbaikan terhadap sejumlah catatan hasil evaluasi menjadi tanggung jawab pihak eksekutif atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Setelah evaluasi dari kementerian, pihaknya tidak bisa menggeser atau mengubah keputusan hasil evaluasi tersebut. Namun, temuan – temuan yang ada harus diperbaiki, dan itu menjadi ranah eksekutif.

“Legislatif hanya mengingatkan agar semuanya berjalan sesuai koridor yang telah disampaikan, termasuk item-item yang perlu diperbaiki maupun disesuaikan. Intinya, dewan memberikan rekomendasi kepada eksekutif,” katanya.

Menurut Supian, hasil evaluasi Kemendagri telah dipaparkan oleh pihak eksekutif kepada DPRD. Dokumen evaluasi tersebut juga telah diterima untuk menjadi bahan pembahasan bersama dalam menentukan langkah tindak lanjut.

Ia menjelaskan, kesepakatan Banggar merupakan bagian penting untuk memastikan pelaksanaan Perubahan APBD 2026 tetap berjalan sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, seluruh catatan evaluasi perlu dicermati dan ditindaklanjuti secara tepat oleh perangkat daerah terkait.

“Sudah dipaparkan eksekutif kepada dewan dan suratnya juga sudah kami terima. Dari pembahasan tadi, pada prinsipnya sudah sesuai. Kami setuju agar penggunaan anggaran Perubahan APBD 2026 dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada,” tegasnya.

Supian HK menekankan, kepatuhan terhadap hasil evaluasi pemerintah pusat menjadi hal penting agar pelaksanaan anggaran daerah memiliki landasan yang jelas dan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, DPRD Kalsel akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah tetap berada dalam koridor kewenangan masing-masing.

Di sisi lain, pihak eksekutif diharapkan segera menyelesaikan perbaikan terhadap catatan evaluasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Melalui kesepakatan tersebut, DPRD Kalsel bersama Pemprov Kalsel berupaya memastikan pelaksanaan anggaran tidak hanya memenuhi ketentuan administrasi, tetapi juga mendukung kelancaran program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Koordinasi antara legislatif dan eksekutif terus terjaga sehingga seluruh tindak lanjut evaluasi dapat diselesaikan secara tepat, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)