September 2026 – Laman 10 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Gelar Kuliah Kerja Penelitian, Seskoau
Perkuat Strategi Ketahanan Energi Hadapi Tantangan Global

Banjarbaru – Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau) menggelar kuliah kerja penelitian terkait penguatan manajemen dan strategi ketahanan energi dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis global, Selasa (1/9).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Idham Chalid tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kajian strategis mengenai ketahanan energi, sekaligus mendukung kebijakan pertahanan negara.

Kuliah kerja penelitian ini juga menjadi ruang untuk menggali berbagai masukan dari pemerintah daerah terkait kondisi, potensi, serta tantangan sektor energi di daerah.

Hal tersebut dinilai penting mengingat ketahanan energi memiliki keterkaitan erat dengan keberlangsungan pembangunan dan ketahanan nasional.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin mengatakan, ketahanan energi merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan dan ketahanan nasional.

Menurutnya, perkembangan lingkungan strategis global turut menghadirkan berbagai tantangan terhadap ketersediaan dan keamanan energi.

Karena itu, diperlukan manajemen dan strategi yang tepat untuk memastikan kebutuhan energi dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

“Ketahanan energi menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan dan ketahanan nasional,” ujar Syarifuddin.

Ia menilai penguatan ketahanan energi membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Kolaborasi tersebut diperlukan agar berbagai potensi dan sumber daya energi dapat dikelola secara optimal sekaligus mampu menghadapi perubahan lingkungan strategis global,” lanjut Syarifuddin.

Syarifuddin menambahkan, kuliah kerja penelitian yang dilaksanakan Seskoau menjadi salah satu wadah memperkuat pemahaman dan merumuskan strategi terkait ketahanan energi.

Menurutnya, hasil kajian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan perspektif dan masukan bagi penyusunan kebijakan, terutama dalam memperkuat ketahanan energi sebagai bagian dari kepentingan nasional.

Sementara itu, Danseskoau Marsekal Muda TNI Jorry S. Koloay mengatakan, ketahanan energi memiliki posisi strategis menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat sekaligus mendukung kepentingan pertahanan negara.

“Perubahan lingkungan strategis global, perkembangan teknologi, dinamika geopolitik, hingga tantangan terhadap ketersediaan sumber energi menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam menyusun strategi ketahanan energi,” ucapnya.

Menurut Jorry, Indonesia perlu memiliki kemampuan dalam mengelola dan menjaga ketersediaan energi secara berkelanjutan.

“Ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat, tetapi juga memiliki hubungan dengan stabilitas nasional dan kemampuan negara menghadapi berbagai kemungkinan ancaman,” lanjut Jorry.

Kuliah kerja penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan tantangan ketahanan energi di daerah.

Jorry menilai, penguatan manajemen dan strategi ketahanan energi perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan lingkungan strategis, baik pada tingkat nasional maupun global.

Melalui kegiatan tersebut, Seskoau diharapkan dapat menghasilkan kajian yang tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memiliki relevansi terhadap kebutuhan kebijakan pertahanan negara. (MRF/RIW/EPS)

Antisipasi Karhutla, Pelindo Lakukan Penyemprotan Area Basirih

Banjarmasin – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan melakukan kegiatan penyemprotan air di sejumlah area Pelabuhan Basirih, Banjarmasin, Selasa (1/9), sebagai langkah preventif mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kegiatan ini dilakukan seiring kondisi cuaca kering yang dapat meningkatkan risiko munculnya titik api, khususnya pada area terbuka dan lahan yang memiliki potensi mudah terbakar.

Junior Manager Umum dan Humas Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan, Listio Margianto mengatakan, penyemprotan merupakan bagian dari upaya perusahaan menjaga keamanan dan keselamatan kawasan pelabuhan serta lingkungan di sekitarnya.

“Penyemprotan ini merupakan langkah antisipatif yang kami lakukan untuk menjaga kelembapan area yang dinilai memiliki potensi risiko kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca kering seperti saat ini,” ujar Listio.

Menurut Listio, upaya pencegahan menjadi hal penting karena karhutla tidak hanya berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta aktivitas operasional apabila terjadi di sekitar kawasan pelabuhan.

Oleh karena itu, Pelindo terus meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan pemantauan kondisi lapangan dan mengambil langkah pencegahan sedini mungkin.

Selain melakukan penyemprotan, Pelindo Sub Regional Kalimantan juga mengimbau seluruh pekerja, mitra kerja, dan pengguna jasa di lingkungan pelabuhan, turut meningkatkan kewaspadaan serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

“Kami mengajak seluruh pihak di kawasan pelabuhan untuk bersama-sama menjaga lingkungan, tidak melakukan pembakaran terbuka, serta segera melaporkan apabila menemukan adanya asap maupun indikasi titik api agar dapat ditangani dengan cepat,” tambah Listio.

Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan berusaha untuk terus menjalankan kegiatan operasional dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan.

Melalui langkah mitigasi dan kesiapsiagaan yang dilakukan secara berkelanjutan, Pelindo berharap potensi terjadinya karhutla di sekitar wilayah kerja dapat diminimalkan sehingga aktivitas kepelabuhanan di Banjarmasin tetap berjalan dengan aman dan lancar. (Pelindo-RIW/EPS)

985 ASN Pemprov Kalsel Terima Satyalancana Karya Satya, Gubernur Muhidin Minta ASN Terus Berkarya

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin menyerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) masa pengabdian 10, 20, dan 30 tahun kepada 985 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (31/8).

Penyerahan penghargaan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin serta jajaran Forkopimda Kalimantan Selatan.

Ket : Gubernur Muhidin saat memberikan sambutan

Satyalancana Karya Satya merupakan penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Muhidin mengatakan, masa pengabdian selama 10, 20, hingga 30 tahun bukanlah waktu yang singkat. Selama menjalankan tugas, para PNS telah melalui berbagai pengalaman yang dapat menjadi pembelajaran untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian.

“Alhamdulillah hari ini kita menyerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada PNS yang berdedikasi selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun, termasuk Pak Sekda hari ini juga menerima SLKS untuk 30 tahun,” ujar Muhidin.

Menurut Muhidin, penghargaan tersebut harus menjadi motivasi bagi para penerima untuk terus meningkatkan kemampuan, menciptakan inovasi, serta memberikan kinerja terbaik dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia secara khusus mendorong PNS yang telah mengabdi selama 10 dan 20 tahun untuk terus menunjukkan karya dan inovasi. Hal ini dinilai penting seiring mulai diterapkannya sistem Manajemen Talenta di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Pada kesempatan ini saya juga tekankan, bagi PNS yang 10 tahun dan 20 tahun, kalau memang ada karya atau inovasi bisa dilaporkan. Apalagi saat ini kita sudah mulai menerapkan sistem Manajemen Talenta. Kita menginginkan PNS yang profesional untuk membantu kita dalam membangun Kalimantan Selatan yang lebih bagus,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Noryadi mengatakan, dari 985 PNS yang menerima SLKS, sebanyak 247 orang telah mengabdi selama 30 tahun, 124 orang selama 20 tahun, dan 614 orang selama 10 tahun.

Ket : Foto bersama usai penyerahan penghargaan SLKS

Noryadi menegaskan, pemberian SLKS bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan bentuk penghormatan pemerintah atas dedikasi dan pengabdian PNS dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

“Tentu SLKS adalah tanda penghormatan yang diberikan pemerintah kepada pegawai negeri sipil. Penghargaan yang diberikan melihat dari dedikasinya, pengabdiannya, kesetiaan, kejujuran, dan disiplin. Dengan melihat itulah pemerintah memberikan anugerah Satyalancana bagi PNS yang pada hari ini kita laksanakan,” jelasnya.

Selain sebagai bentuk penghargaan, Noryadi menyebut capaian dan kinerja ASN juga menjadi bagian penting dalam pengembangan karier. Karena itu, kepala SKPD didorong untuk mengidentifikasi dan mengusulkan PNS yang memiliki kinerja baik, disiplin tinggi, serta potensi untuk dikembangkan.

PNS yang memenuhi kriteria tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan karier, termasuk untuk promosi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Langkah ini sejalan dengan penerapan Manajemen Talenta yang diarahkan untuk memastikan pengelolaan karier ASN dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kompetensi, kinerja, dan potensi masing-masing pegawai. (BDR/RIW/EPS)

Seluruh Fraksi DPRD Kalsel Sepakati Dua Raperda Strategis untuk Dukung Pembangunan Daerah

Banjarmasin — DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menegaskan komitmennya memperkuat arah pembangunan daerah melalui persetujuan terhadap 2 raperda strategis.

Seluruh fraksi DPRD Kalsel menyatakan sepakat terhadap Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pandangan umum dari Fraksi PKB DPRD Kalsel, dr Yadi Mahendra

Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi, Senin (31/8). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, dan unsur pimpinan serta anggota DPRD, dihadiri Sekdaprov Kalsel, dan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo mengatakan, kesepakatan seluruh fraksi menjadi momentum penting karena 2 regulasi tersebut berkaitan langsung dengan dua kebutuhan utama pembangunan daerah, yakni penguatan sumber pendapatan dan penyesuaian anggaran pembangunan.

Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinilai diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menyesuaikan pengelolaan pajak dan retribusi dengan perkembangan kebijakan pemerintahan daerah.

Dengan sistem pengelolaan pajak dan retribusi yang semakin baik, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Regulasi ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga diharapkan mampu mendorong tata kelola pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” katanya.

Disampaikan Kartoyo, untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi instrumen untuk menyesuaikan kembali program dan alokasi anggaran dengan kondisi serta kebutuhan pembangunan yang berkembang sepanjang tahun berjalan.

Hal ini diharapkan tidak sekadar menjadi penyesuaian angka dalam dokumen APBD, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memastikan program prioritas pemerintah daerah dapat berjalan secara optimal.

“Persetujuan dua raperda tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa fungsi legislasi dan anggaran DPRD memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan pembangunan daerah,” jelasnya.

Lanjut Kartoyo menambahkan, setelah persetujuan diberikan, tantangan berikutnya adalah memastikan implementasinya berjalan konsisten dan memberikan dampak nyata.

DPRD Kalsel bersama Pemerintah Provinsi diharapkan terus menjaga koordinasi dan pengawasan, agar kebijakan yang telah disepakati tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi menjadi pelayanan yang lebih baik, pembangunan tepat sasaran, dan manfaat yang benar – benar dirasakan masyarakat.

Dengan disetujuinya kedua raperda seluruh fraksi, DPRD Kalsel menunjukkan adanya kesamaan pandangan, bahwa kebijakan fiskal dan regulasi daerah harus diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.

“Dua raperda telah mendapatkan persetujuan. Kini, pekerjaan berikutnya adalah memastikan setiap kebijakan benar – benar hadir dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang dirasakan masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Tandatangani Kesepakatan Pilot Project Sinergi Pembangunan Jembatan Desa, Ini Target Kalsel

Banjarmasin – Dipimpin langsung Gubernur Kalsel, Muhidin, pemerintah daerah bersama TNI-Polri dan pemerintah pusat memperkuat kolaborasi penanganan jembatan non-nasional untuk membuka akses yang selama ini menjadi penghambat mobilitas masyarakat.

Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI, Prabowo Subianto dalam rapat terbatas 27 November 2025 terkait infrastruktur jembatan yang kemudian ditindaklanjuti melalui inventarisasi jembatan pejalan kaki menuju satuan pendidikan dan sarana publik lainnya.

Komitmen itu diwujudkan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama Pilot Project Penanganan Jembatan Non-Nasional bersama Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Roy Rizali Anwar, Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Pangdam XXII/Tambun Bungai yang di wakili Komandan Korem (Danrem) 101/Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus, serta para Bupati dan Wali Kota se-Kalsel.

Kegiatan yang berlangsung di kediaman Gubernur Kalsel, Jalan Lingkar Dalam Selatan, Senin (31/8) pagi ini, melibatkan enam daerah di Kalsel sebagai bagian dari pilot project, yakni Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Keterlibatan banyak daerah menunjukkan bahwa persoalan jembatan non-nasional tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan yang berdiri sendiri di masing – masing kabupaten/kota.

Dalam rangkaian yang sama, Gubernur, Muhidin bersama Bupati Kotabaru, Bupati Tanah Bumbu, dan Direktur Jenderal Bina Marga juga menandatangani Adendum Nota Kesepakatan untuk sejumlah pembangunan strategis.

Adendum tersebut mencakup pembangunan jembatan penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut, pembangunan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut, serta perbaikan Koridor Banjarbaru – Mentewe.

Tiga agenda tersebut memiliki arti penting bagi konektivitas Kalsel. Jika jembatan menjadi penghubung antarpulau, koridor jalan menjadi jalur yang memastikan konektivitas itu tidak berhenti setelah kendaraan meninggalkan jembatan.

Dengan demikian, pembangunan diarahkan tidak hanya pada satu titik infrastruktur, tetapi membentuk jaringan akses yang menghubungkan pusat aktivitas, kawasan permukiman, hingga wilayah yang memiliki potensi ekonomi.

Gubernur, Muhidin menekankan bahwa pembangunan jembatan desa perlu dikerjakan melalui pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

“Kita bersinergi dan berkolaborasi antara kabupaten, provinsi, dan Kementerian PU.” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur, Muhidin meminta TNI dan Polri ikut membantu memetakan jembatan yang membutuhkan penanganan sehingga usulan pembangunan dapat disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan.

“Kita programkan jembatan-jembatan mana yang harus kita usulkan.” ujar Gubernur.

Kolaborasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk pembangunan jembatan desa. Pemprov Kalsel juga mendorong percepatan proyek strategis yang menghubungkan kawasan daratan Kalsel dengan Pulau Laut.

Untuk pembangunan Jembatan Pulau Laut yang saat ini berjalan dengan nilai sekitar Rp2,9 triliun, Gubernur, Muhidin menyebut pemerintah daerah siap mengambil bagian pembangunan jalan penghubung setelah jembatan selesai.

Menurutnya, pembangunan jembatan harus diikuti konektivitas jalan hingga kawasan ekonomi khusus maupun pelabuhan. Tanpa jaringan jalan yang memadai, keberadaan jembatan belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi pergerakan barang dan masyarakat.

“Percuma kita membuat jembatan kalau jalannya tidak bisa dilewati peti kemas.” ujarnya.

Pemprov Kalsel juga menyiapkan dukungan anggaran untuk pembangunan koridor jalan, Gubernur, Muhidin menyebut skema pembiayaan akan dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten.

Selain akses jalan, penerangan jalan turut menjadi perhatian. Gubernur, Muhidin mendorong pemerintah daerah menyambungkan penerangan dari Tanah Bumbu hingga Banjarbaru agar jalur utama tersebut semakin aman dan nyaman dilalui masyarakat.

“Kalau ini kerja sama kita kolaborasi, Insya Allah jalan itu sudah terang.” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar menyebut, hingga 13 Agustus 2026, sebanyak 3.395 jembatan telah terbangun melalui Satgas Jembatan TNI Angkatan Darat dan Polri.

Jumlah tersebut terdiri dari 2.500 Jembatan Garuda TNI Angkatan Darat dan 895 Jembatan Presisi Merah Putih Polri.

“Program ini dirancang sebagai bentuk kolaborasi yang konkret,” ujarnya.

Selain itu, Roy mendorong keberhasilan pilot project di Kalsel nantinya dapat diperluas hingga ke daerah lain di Indonesia, pola kolaborasi tersebut dinilai dapat menjadi contoh percepatan pembangunan jembatan berbasis kebutuhan daerah.

“Saya minta pilot project ini tahun depan bisa direplikasi untuk seluruh provinsi di Indonesia,” tegasnya.

Selain jembatan desa, pemerintah juga memperkuat konektivitas kawasan melalui pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut, Koridor Lintas Tengah Pulau Laut, serta perbaikan Koridor Banjarbaru–Mantewe.

Untuk Jembatan Pulau Kalimantan–Pulau Laut, dukungan Ditjen Bina Marga mencakup bentang utama dan sebagian bentang pendekat dengan nilai kontrak Rp2,9 triliun. Progres konstruksi telah mencapai 68,2 persen dan ditargetkan selesai pada akhir 2028.

“Target kita di akhir tahun 2028 jembatan ini sudah operasional,” ujar Roy.

Konektivitas tersebut akan diperkuat pembangunan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut sepanjang 75 kilometer dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp2 triliun.

Jalan ini nantinya menghubungkan kawasan jembatan, pelabuhan hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih.

Disisi lain, perbaikan Koridor Banjarbaru – Mantewe juga terus berjalan. Dua paket pekerjaan, yakni segmen KM 12 senilai Rp152,6 miliar dan Gunung Batu Tua senilai Rp199,1 miliar, telah mencapai progres di atas 58 persen dan ditargetkan rampung Oktober 2026. (BIROADPIM-RIW/EPS)